Blog

  • Usai Yai Mim, Sahara Diperiksa Polresta Malang Kota hingga Petang

    Usai Yai Mim, Sahara Diperiksa Polresta Malang Kota hingga Petang

    Malang (beritajatim.com) – Nurul Sahara menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Polresta Malang Kota pada Rabu (8/10/2025). Dia diperiksa selama 6 jam sejak pukul 12.30 hingga 18.30 WIB. Pemeriksaan ini terkait laporan dugaan pencemaran nama baik yang dia layangkan untuk Imam Muslimin alias Yai Mim.

    Kuasa hukum Sahara, yakni M Zakki mengatakan seharusnya pemanggilan dijadwalkan pada Jumat (3/10/2025) lalu. Namun, saat itu kuasa hukumnya berhalangan hadir karena ada keperluan di luar kota. Sehingga pemeriksaan dijadwal ulang dan dilakukan hari ini.

    “Pemeriksaan sebagai pelapor atas laporan pencemaran nama baik yang kita laporkan pada Kamis 18 September 2025 lalu. Karena pemanggilan pertama kemarin kami berhalangan hadir, jadi dijadwalkan ulang hari ini,” ujar Zakki.

    Pemeriksaan terhadap Sahara berjalan lancar. Dia berharap penyidik bekerja dengan baik agar perkara yang melibatkan Sahara menjadi terang. Pemeriksaan hari ini hanya Sahara yang dimintai keterangan.

    “Hari ini hanya Mbak Sahara saja yang diperiksa, belum ada pemeriksaan saksi,” kata Zakki.

    Zakki menuturkan ada belasan pertanyaan yang dilontarkan penyidik ke Sahara. Namun, semuanya berjalan dengan baik. Zakki mengungkapkan bahwa Sahara akan segara menyerahkan sejumlah alat bukti untuk memperkuat laporan pencemaran nama baik.

    “Alhamdulillah pemeriksaan berjalan lancar. Kami mengikuti proses pemeriksaan dengan baik. Kami juga diminta untuk menyiapkan berkaitan dengan bukti-buktinya,” ujar Zakki. (luc/ian)

  • Bos Baru LPS Anggito Abimanyu di Mata Menkeu Purbaya

    Bos Baru LPS Anggito Abimanyu di Mata Menkeu Purbaya

    Jakarta

    Presiden Prabowo Subianto melantik Anggito Abimanyu sebagai Ketua Dewan Komisioner (DK) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) periode 2025-2030 hari ini, Rabu (8/10/2025).

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai, Anggito merupakan sosok cukup kompeten dalam memimpin LPS. Sebab, mantan Wakil Menteri Keuangan itu memiliki rekam jejaknya panjang di sektor ekonomi.

    “Dia kan sudah cukup senior juga. Harusnya nggak terlalu sulit untuk menjalankan tugasnya di LPS,” kata Purbaya, sebelum serah terima jabatan (Sertijab) Ketua DK LPS di Kantor LPS, Equity Tower, Jakarta, Rabu (8/10/2025).

    Selain itu, Purbaya yang juga merupakan Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) ini memastikan bahwa dirinya akan terus membersamai Anggito dalam di sektor keuangan.

    “Dan saya kan di KSSK juga, jadi dia akan lepas sendirian. Saya kendalikan dari sana juga. Kita diskusi di sana nanti di KSSK supaya semuanya bagus,” ujarnya.

    Selain itu, Purbaya mengingatkan agar LPS ke depan juga terus melakukan asesmen terhadap perbankan. Hasil asesmen harus tepat dan transparan, serta tepat waktu.

    “(Pesannya) tetap kreatif, laporan apa adanya, ases (assessment) kondisi perbankan dengan benar. Kalau nggak, nanti saya yang lebih tahu soalnya. Awas kalau mereka nggak tahu,” ujar Purbaya.

    Ia juga mengingatkan mengingatkan bahwa Anggito punya tantangan besar sebagai Ketua LPS yakni melaksanakan Program Penjaminan Polis (PPP) asuransi di tahun 2028. Hal ini selaras dengan amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

    (shc/hns)

  • Dongkrak Program 3 Juta Rumah, Pemerintah Siap Lakukan Ini!

    Dongkrak Program 3 Juta Rumah, Pemerintah Siap Lakukan Ini!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah terus berupaya mendorong program pembangunan 3 juta rumah dan menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto.

    Asisten Deputi Konektivitas Berkelanjutan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Meinarti Fauzie mengatakan, program 3 juta rumah akan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam mendapatkan akses terhadap tempat tinggal atau hunian. Program ini juga akan dibarengi dengan pemerataan akses yang meliputi pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, bandara perintis.

    “Yang semuanya bertujuan untuk menghubungkan wilayah terisolasi atau yang terbatas aksesnya,” ujar dia dalam Road to CNBC Indonesia Awards 2025 ‘Best Infrastructure & Property’, Rabu (8/10/2025).

    Di samping itu, dia memastikan bahwa pemerintah dapat mengintegrasikan transportasi antarmoda dan keterpaduan program dengan menerapkan prinsip konektivitas berkelanjutan. Alhasil, semua program yang dicanangkan oleh pemerintah, khususnya program 3 juta rumah ini dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat yang membutuhkan.

    Lebih jauh, Meinarti meyakini bahwa konektivitas merupakan katalisator utama dalam mengubah wilayah pasif atau kurang berkembang menjadi daerah yang lebih maju, bahkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.

    “Jadi pembukaan akses pasar dan pengembangan rantai pasok pastinya dapat lebih menciptakan kluster ekonomi baru termasuk berkembangnya industri pariwisata di sejumlah daerah tertentu,” pungkasnya.

    (dpu/dpu)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Mahfud MD Dukung Penuh Menkeu Purbaya Hadapi Luhut soal Potong Anggaran MBG

    Mahfud MD Dukung Penuh Menkeu Purbaya Hadapi Luhut soal Potong Anggaran MBG

    GELORA.CO –  Eks Menko Polhukam yang juga Profesor Bidang Hukum Tata Negara, Mahfud MD memuji langkah berani Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam mengelola anggaran negara.

    Menurutnya, Purbaya ketat dalam mengawasi penyerapan anggaran di kementerian dan lembaga, termasuk kepada Badan Gizi Nasional (BGN), penyelenggara program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Purbaya yang seorang lulusan bergelar Doktor bidang Ekonomi dari Purdue University, Indiana, Amerika Serikat, tegas menyatakan, anggaran besar yang diberikan ke BGN akan ditarik kembali jika penyerapannya sampai akhir Oktober 2025 tidak maksimal.

    Kepala Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan meminta Purbaya tidak buru-buru menenggat anggaran BGN dengan ancaman penarikan.

    Namun Purbaya bergeming. Menteri yang baru dilantik sebulan lalu itu tetap tidak mundur dengan kebijakan ketat anggarannya.

    Mahfud MD mendukung penuh sikap Purbaya.

    “Luhut itu terbuka kalau dilawan gitu dan rasional. Kan dulu sering kan kita ketemu Pak Luhut, ‘Pak jangan begitu, iya sudah kalau Pak Mahfud bilang gitu ya gitu.’ gitu kan artinya dia mau mendengar. Nanti mungkin Pak Luhut, ‘Ya sudah kalau memang Menteri Keuangan maunya begitu silakan aja jalan,’ kan gitu kan. Itu biasanya gitu,” papar Mahfud saat bicara di Youtube channelnya sendiri @MahfudMD, tayang Selasa (7/10/2025).

    Menurutnya, permintaan Luhut bukanlah perintah yang tak bisa dibantah. Terlebih, di mata Mahfud, Luhut sosok yang terbuka dengan argumen logis.

    Jika Menkeu Purbaya bisa menerangkan dengan baik, maka Luhut bisa mengerti pemotongan anggaran MBG yang tidak terserap pada tenggat akhir tahun.

    “Kalau Pak Luhut tuh tidak pada harga mati gitu.” 

    “Dilawan oleh Pak Luhut tidak apa-apa dijelaskan aja,” jelas Mahfud,

  • Lima Demonstran di Jember Segera Disidangkan

    Lima Demonstran di Jember Segera Disidangkan

    Jember (beritajatim.com) – Proses hukum lima orang demonstran yang ditangani Kepolisian Resor Jember, Jawa Timur, sudah dinyatakan P21 dan segera dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan.

    Saat ini Polres Jember menahan delapan orang pengunjuk rasa yang diduga merusak fasilitas umum dan melemparkan bom molotov dalam aksi pada 30 Agustus 2025. “Tinggal tiga orang yang masih dalam tahap pemberkasan, tahap satu,” kata Kepala Unit Pidana Umum Inspektur Satu Bagus Setiawan, Rabu (8/10.2025).

    Semua tersangka, menurut Bagus, didampingi penasihat hukum. “Jadi, tidak ada kita tidak transparan dan tidak ada kekerasan sedikitpun,” katanya.

    Kepala Urusan Pembinaan dan Operasional Satuan Intelijen Inspektur Satu Wawan Sugianto mengatakan, pihaknya tidak mengamankan aktivis yang memprakarsai aksi damai pada 30 Agustus 2025. “Yang kami amankan adalah massa di luar yang melakukan aksi unjuk rasa ke Mapolres Jember,” katanya.

    Polres Jember, menurut Wawan, justru mengapresiasi aksi mahasiswa yang berjalan tertib. “Dilihat dari situasi nasional yang berkembang sampai saat ini, alhamdulillah, sudah aman,” katanya.

    Aksi perusakan dilakukan para tersangka ini setelah aksi unjuk rasa dinyatakan berakhir pada pukul 16.00 WIB oleh koordinator dari Badan Eksekutif Mahasiswa dan kelompok Cipayung yang terdiri atas HMI, GMNI, dan PMII.

    Menurut Wawan, kurang lebih ada 50-60 orang massa cair yang bertahan di Markas Polres Jember. “Pada pukul 18.00 kurang sedikit, saat azan magrib, berkumandang, massa cair menarik diri keluar dari dari Mapolres Jember dan bergeser ke Bundaran Jalan Kartini,” katanya.

    Menurut Bagus, massa yang tersisa di Jalan Kartini merusak dan membakar tenda pos pantau milik Satuan Lalu Lintas Polres Jember. Mereka juga melemparkan bom molotov. “Imbauan sudah dilakukan lagi. Tapi tetap massa tidak bubar,” katanya.

    Akhirnya setelah aksi itu, polisi bergerak. “Beberapa alat bukti petunjuk kami mengarah kepada tujuh orang,” kata Bagus.

    Menurut Bagus, pengamanan tujuh orang itu tidak melalui upaya paksa atau penangkapan. Mereka bersedia dimintai keterangan di Markas Polres Jember. “Tujuh orang ini semuanya kooperatif dan mengakui bahwa petunjuk yang kami dapat, baik video amatir di medsos maupun dari CCTV, adalah yang bersangkutan,” katanya.

    “Dari proses interogasi, kami lakukan pemeriksaan sebagai saksi, dan kami lakukan pendalaman sesuai dengan KUHAP. Telah terpenuhi dua alat bukti untuk kita naikkan statusnya sebagai tersangka.. Jadi yang perlu kami garisbawahi bahwa untuk tujuh orang awal ini tidak ada proses penangkapan ataupun upaya paksa,” kata Bagus.

    Dari tujuh orang itu, dua orang masih anak-anak. Polisi memakai Undang-Undang Perlindungan Anak. Mereka tidak ditahan dan ditangani Balai Pemasyarakatan (Bapas). Mereka masih berstatus pelajar SMA kelas 1, dan mengaku hanya ikut-ikutan.

    “Dua orang ini sedang menjalani sanksi sosial di Dinas Sosial. Dari sekolahnya sebenarnya mereka sudah menjalani masa hukuman. Tapi karena mendengar di medsos ada aksi,-mereka ikut-ikutan hingga melakukan pengerusakan atau pembakaran,” kata Bagus.

    Sementara lima orang lainnya dinaikkan statusnya menjaid tersangka. “Ada pengembangan terhadap terduga pelaku lain yang dikenali, termasuk yang berinisial F. Jadi salah satu tersangka menyampaikan bahwa dia terhasut oleh F yang menyampaikan kalimat provokatif,” kata Bagus.

    “Dari awal pemeriksaan saksi, langsung didampingi LBH dari Surabaya. Jadi tidak ada proses hukum yang tidak transparan,” kata Bagus.

    Polisi kemudian menetapkan F sebagai tersangka. “Mengembang dua orang lagi yang dikenali oleh teman-teman yang sudah kami tetapkan tersangka,” kata Bagus.

    Bagus mengatakan, para tersangka bisa ditemui. “Semuanya boleh melihat ada tidak kita melakukan paksaan dan intimidasi dan lain sebagainya. Kita terbuka. Dari teman-teman aktivis juga sudah ada yang menjenguk tersangka. Kita izinkan. Kita enggak membatasi ketemu siapa-siapa,” jelasnya.

    Delapan orang tersangka tersebut bukan bagian dari elemen organisasi yang memprakarsai aksi damai di Mapolres Jember. “Kalau teman-teman mahasiswa ingin bertatap muka dengan para tersangka yang sudah kami amankan, monggo dipersilakan,” kata Bagus.

    Surat penanguhan penahanan terhadap F dari LBH Surabaya sudah diterima Polres Jember. “Masih dalam tahap pertimbangan pimpinan. Kebijakan itu ada di pimpinan. Tidak ada kita istilahnya mengkriminalisasi aksi, apalagi aksi yang sudah digagas oleh teman-teman aktivis,” kata Bagus. [wir]

  • Video: ERA Indonesia Raih Property Brokerage Leadership Award 2025

    Video: ERA Indonesia Raih Property Brokerage Leadership Award 2025

    Jakarta, CNBC Indonesia – CNBC Indonesia menggelar Road to CNBC Indonesia Awards 2025 “Best Infrastructure & Property ” sebagai wujud apresiasi terhadap peran dan kinerja pelaku bisnis di sektor infrastruktur dan properti yang mampu mengambil peran di tengah berbagai tantangan.

    CNBC Indonesia dalam Road to CNBC Indonesia Awards 2025 “Best Infrastructure & Property” memberikan penghargaan kepada PT Era Indonesia sebagai Indonesia Property Brokerage Leadership Award 2025.

    Selengkapnya simak dalam Road to CNBC Awards 2025, Rabu (08/10/2025).

  • Wamen ESDM Beberkan Penyederhanaan Proses Perizinan Hulu Migas

    Wamen ESDM Beberkan Penyederhanaan Proses Perizinan Hulu Migas

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus berupaya meningkatkan investasi di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas). Berbagai upaya dilakukan, termasuk salah satunya dengan menyederhanakan proses perizinan.

    Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengungkapkan bahwa salah satu fokus penyederhanaan proses perizinan dilakukan pada tahap penyediaan lahan.

    “Untuk proses perizinan, ya kita juga melakukan penyederhanaan. Ya biasanya yang menjadi permasalahan adalah yang terkait dengan penyediaan lahan,” kata Yuliot dalam acara Energy Corner CNBC Indonesia Special Road to Hari Tambang dan Energi 2025, Rabu (8/10/2025).

    Menurut dia, pemerintah kini melakukan simplifikasi proses terkait penyediaan lahan. Sebagai contoh, jika suatu wilayah telah ditetapkan sebagai wilayah kerja migas oleh pemerintah, maka proses perizinan untuk konfirmasi ketersediaan lahan akan diterbitkan secara otomatis melalui sistem Online Single Submission (OSS).

    “Itu justru proses perizinannya untuk konfirmasi ketersediaan lahan, ya ini atau PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) sesuai dengan tata ruangnya atau izin lokasinya, ini diterbitkan otomatis melalui sistem OSS,” katanya.

    Selain itu, jika wilayah kerja tersebut berada di kawasan hutan atau area penggunaan lain yang dikuasai masyarakat, maka akan diberikan kompensasi atau ganti rugi yang lebih layak dan menguntungkan masyarakat.

    “Sehingga reluktansi masyarakat dalam penyediaan bagi kegiatan-kegiatan hulu migas itu juga bisa terselesaikan,” ujarnya.

    Yuliot menjelaskan, selama ini proses perizinan di sektor migas masih bersifat manual, di mana berbagai dokumen dikumpulkan dalam bentuk berkas fisik dan disampaikan kepada pemerintah untuk dievaluasi.

    Namun kini, seluruh proses tersebut telah diintegrasikan melalui sistem OSS yang dikoordinasikan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM.

    Sehingga pada saat konfirmasi ketersediaan lahannya diberikan, itu bisa dilakukan akuisisi lahan. Dari akuisisi lahan itu bisa dilanjutkan pembangunan infrastruktur.

    “Pembangunan infrastruktur itu juga ini perizinannya itu juga terintegrasi mana yang menjadi kewenangan pemerintah itu nanti akan dilakukan proses validasinya oleh Kementerian PUPR,” tambahnya.

    (wia)

    [Gambas:Video CNBC]

  • DPR Ungkap Pentingnya Infrastruktur Berkualitas & Berkelanjutan

    DPR Ungkap Pentingnya Infrastruktur Berkualitas & Berkelanjutan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko mengaku bahwa pihaknya akan terus mendorong infrastruktur berkualitas untuk semua proyek di Indonesia. Menurutnya pembangunan infrastruktur sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah hal mutlak.

    “Selain penting juga memastikan bahan-bahan yang digunakan berasal dari dalam negeri agar dampaknya besar terhadap masyarakat,” jelas Sudjatmiko dalamRoad to CNBC Indonesia Awards 2025 ‘Best Infrastructure & Property’, Rabu (08/10/2025).

    Selain itu, menurut Sudjatmiko, DPR RI juga mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pembangunan infrastruktur. Dia pun mengapresiasi pengadaan barang dan jasa konstruksi pada proyek pemerintah yang cukup baik dengan LPSE dan e-catalog.

    “Dengan sudah baik ini seharusnya mutunya sudah tidak diragukan maka itu DPR dan masyarakat juga seharusnya mendukung,” jelas dia.

    Untuk itu diharapkannya, Pemerintah bisa terus mendorong roadmap pengembangan sektor properti dan infrastruktur secara berdampingan dan tidak terpisahkan.

    Apalagi menurutnya, di era Kepemimpinan Presiden Prabowo ada menteri-menteri koordinator untuk memastikan beragam proyek. Untuk infrastruktur ada Menteri AHY yang diharapkan bisa mengorkestrasi kementerian dan lembaga terkait.

    “Mustahil ada properti tanpa ada infrastruktur, jadi butuh roadmap yang jelas dan pemerintah pusat dan daerah harus bekerja sama agar menjadi multiefek bagi pertumbuhan ekonomi,” kata Sudjatmiko.

    (dpu/dpu)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Geger! Ada Mata-Mata China Susupi Parlemen Inggris

    Geger! Ada Mata-Mata China Susupi Parlemen Inggris

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pejabat keamanan senior Inggris akan menghadapi penyelidikan ketat menyusul keputusan kontroversial untuk menghentikan kasus spionase tingkat tinggi yang melibatkan dua pria yang dituduh memata-matai untuk China.

    Keputusan ini memicu kemarahan di kalangan anggota parlemen dan memunculkan spekulasi terkait upaya London untuk menghindari keretakan hubungan diplomatik dan perdagangan dengan Beijing.

    Melansir laporan dari sumber, dua orang yang didakwa dalam kasus ini adalah Christopher Cash, seorang peneliti parlemen Inggris, dan analis keuangan Christopher Berry. Keduanya didakwa berbagi “informasi yang merugikan” dengan Beijing pada April tahun lalu.

    Namun, hanya beberapa minggu sebelum persidangan dimulai, Crown Prosecution Service (CPS) mencabut dakwaan terhadap keduanya. CPS beralasan bahwa keputusan itu diambil berdasarkan “standar pembuktian” yang tidak terpenuhi.

    Menteri Kejaksaan Inggris Stephen Parkinson mengonfirmasi alasan utama di balik pembatalan kasus tersebut. Menurut Sky News, kasus itu dihentikan karena Pemerintah Inggris menolak untuk secara resmi mencap China sebagai “ancaman”, sebuah persyaratan yang diperlukan untuk memenuhi Undang-Undang Rahasia Resmi yang digunakan dalam dakwaan.

    Sebagai perbandingan, Parkinson mengutip kasus awal tahun ini di mana CPS berhasil menghukum enam warga negara Bulgaria karena menyalurkan informasi ke Rusia. Dalam kasus itu, Rusia secara hukum ditetapkan sebagai ‘musuh’ di bawah Undang-Undang Rahasia Resmi.

    “Tidak ada satu pun pernyataan saksi yang diberikan yang mengatakan bahwa China ‘merupakan ancaman bagi keamanan nasional’,” kata Parkinson dikutip Russia Today.

    Keputusan mengejutkan ini telah memicu kegeraman di kalangan anggota parlemen (MP), yang diperkirakan akan mencecar para pejabat keamanan dalam pertemuan komite parlemen mendatang.

    Laporan di media Inggris mengisyaratkan bahwa kasus tersebut sengaja dihentikan untuk menghindari keretakan hubungan dengan Beijing, yang merupakan salah satu mitra dagang terbesar London.

    Spekulasi ini diperkuat oleh langkah terbaru London untuk membangun kembali hubungan perdagangan dengan Beijing. Inggris telah melanjutkan pembicaraan Komisi Ekonomi dan Perdagangan Bersama (JETC) bulan lalu, mengakhiri pembekuan yang berlangsung selama tujuh tahun.

    Pemerintah Inggris sendiri membantah bertanggung jawab atas “menggagalkan penyelidikan” tersebut. Mereka menegaskan bahwa keputusan itu murni dibuat oleh jaksa yang mengandalkan bahasa yang digunakan oleh pemerintah sebelumnya dalam kebijakan China.

    (tps/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Menkum Tegaskan Royalti Musik Harus Dinikmati Pencipta

    Menkum Tegaskan Royalti Musik Harus Dinikmati Pencipta

    Jakarta (beritajatim.com) – Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa royalti musik harus benar-benar dinikmati oleh para pencipta. Dia mengakui, pengelolaan royalti musik sebelumnya tidak optimal, terutama untuk platform digital yang belum diatur dalam Peraturan Menteri Hukum (Permenkum) sebelumnya.

    “Bagi saya, tugas saya adalah harus royalti itu dinikmati oleh mereka (musisi). Dulu yang digital sama sekali tidak diatur di dalam Permenkum,” ujar Supratman, Rabu (8/10/2025).

    Karena itu sekarang, lanjutnya, termasuk yang digital dan berkaitan dengan industri, phonogram terutama, saya sudah sampaikan itu akan semua tetap lewat Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).

    Untuk memastikan royalti sampai ke tangan pencipta, Supratman memperkenalkan kebijakan baru melalui Permenkum 27 Tahun 2025. Salah satu poin utamanya adalah memangkas biaya operasional yang boleh dipungut oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan LMK dari maksimal 20 persen menjadi hanya 8 persen.

    “Itu artinya, 12 persen harus kembali sebenarnya kepada pencipta,” jelasnya.

    Supratman menambahkan, kebijakan ini akan terus dievaluasi hingga transparansi dan digitalisasi dalam pengelolaan royalti oleh LMK dan LMKN berjalan optimal.

    “Kalau kemudian nanti suatu saat kita sudah menganggap bahwa ada transparansi dan digitalisasi entah itu dari LMK maupun dari LMKN yang sudah bagus, mungkin akan kita kembalikan sesuai dengan yang baru,” katanya. [hen/ian]