Xcloud.id

Blog

  • Telkomsel Lanjutkan Uji Coba Registrasi Biometrik ke Pelanggan

    Telkomsel Lanjutkan Uji Coba Registrasi Biometrik ke Pelanggan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Telkomsel bersama Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Komdigi) kembali melaksanakan uji coba registrasi pelanggan jasa telekomunikasi menggunakan data kependudukan biometrik di GraPARI Graha Merah Putih, Jakarta (7/10). Inisiatif ini bertujuan mendukung penguatan keamanan identitas digital dan perlindungan data pelanggan.

    Dalam uji coba kali ini, Telkomsel menghadirkan teknologi pengenalan wajah (face recognition) yang telah ditingkatkan keamanannya, termasuk penerapan liveness detection sesuai standar ISO 30107 (aktif dan pasif) untuk memastikan subjek yang hadir adalah individu yang benar-benar hidup, bukan foto, video, atau manipulasi digital (deepfake).

    Pengujian dilakukan melalui berbagai skenario layanan pelanggan, seperti registrasi pelanggan baru dan penggantian kartu SIM, menggunakan aplikasi dan webpage yang dirancang untuk mendukung proses registrasi biometrik mandiri.

    Langkah ini menjadi respons atas meningkatnya kasus penyalahgunaan nomor seluler untuk penipuan, hoaks, dan tindak kejahatan digital, serta potensi penyalahgunaan data identitas (NIK dan No. KK) untuk registrasi ganda atau tidak sah.

    Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi, Edwin H. Abdullah, mengatakan, tujuan registrasi biometrik ini adalah sebagai bentuk perlindungan pengguna ponsel di Indonesia.

    “Kami mengapresiasi Telkomsel yang telah menunjukkan langkah kongkrit dalam uji coba registrasi biometrik sebagai bentuk tanggung jawab selaku operator seluler kepada pelanggannya,” ujarnya dikutip Rabu, (8/10/2025).

    Edwin pun berharap registrasi biometrik ini akan menjadi pola baru dalam bisnis seluler, menunjukkan bahwa operator seluler tidak hanya peduli pada bagaimana mendapatkan keuntungan perusahaan yang besar, tetapi juga peduli pada keselamatan, keamanan, dan kenyamanan para pelanggannya. Terutama karena pelanggan merupakan fondasi dari pertumbuhan bisnis masing-masing industri, operator, dan pertumbuhan ekonomi negara.

    Direktur Sales Telkomsel, Stanislaus Susatyo, mengatakan bahwa pihaknya mendukung kebijakan pemerintah dalam penerapan registrasi berbasis biometrik untuk meningkatkan keamanan identitas digital pelanggan.

    “Dengan implementasi yang bertahap dan terukur serta mempertimbangkan kesiapan dari ekosistem dan device pendukung, kami percaya kebijakan ini dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Khususnya, dalam melindungi data pelanggan dari risiko pemalsuan dan penyalahgunaan identitas. Telkomsel akan terus berkolaborasi dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk menciptakan ekosistem digital yang aman, inklusif, dan berkelanjutan,” terangnya.

    Uji coba ini juga selaras dengan semangat Telkomsel untuk menghadirkan layanan beyond connectivity, memperkuat kualitas Know Your Customer (KYC), serta mendukung visi pemerintah dalam membangun ekosistem digital yang aman, inklusif, dan terpercaya bagi seluruh masyarakat Indonesia.

    (dpu/dpu)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Pemprov Kaltim Siapkan Perombakan Besar Pejabat, Ini Alasannya Regional 8 Oktober 2025

    Pemprov Kaltim Siapkan Perombakan Besar Pejabat, Ini Alasannya Regional 8 Oktober 2025

    Pemprov Kaltim Siapkan Perombakan Besar Pejabat, Ini Alasannya
    Tim Redaksi
    SAMARINDA, KOMPAS.com
    – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) tengah mempersiapkan perombakan besar di jajaran pejabat eselon II.
    Langkah ini diambil untuk mengisi sejumlah posisi kepala dinas yang kosong akibat banyaknya pejabat yang memasuki masa pensiun.
    Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, mengungkapkan bahwa proses seleksi dan administrasi untuk penetapan pejabat definitif sudah dimulai dan ditargetkan selesai pada akhir Oktober 2025.
    “Masih berjalan prosesnya. Saat ini sedang seleksi dan verifikasi administrasi. Harapannya, akhir Oktober sudah bisa selesai dan segera kita tetapkan pejabat definitifnya,” ujar Seno saat ditemui di Samarinda, Rabu (8/10/2025).
    Seno menjelaskan bahwa sejumlah posisi kepala organisasi perangkat daerah (OPD) saat ini hanya diisi oleh pelaksana harian (PLH) atau pelaksana tugas (PLT).
    Hal ini disebabkan oleh pensiunnya pejabat sebelumnya serta adanya pejabat yang terjerat kasus hukum.
    Salah satu posisi yang masih menunggu pengisian adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kaltim.
    Untuk sementara, Faisal, pejabat dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), ditugaskan sebagai PLH sekaligus PLT di instansi tersebut.
    “Posisi itu harus segera diisi agar kegiatan di Dispora tidak terhambat. Karena itu kita tunjuk sementara Pak Faisal,” kata Seno.
    Kursi Kepala Dispora sebelumnya ditempati Agus Hari Kesuma, yang kini berstatus tersangka dalam kasus dugaan korupsi program Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) 2023.
    Kasus ini ditangani oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim sejak pertengahan September lalu.

    Selain Dispora, kekosongan jabatan juga terjadi di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) setelah Ismiati pensiun pada akhir September, serta di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) seiring berakhirnya masa tugas Anwar Sanusi.
    Di sisi lain, rotasi jabatan juga sudah mulai dilakukan.
    Irhamsyah, yang sebelumnya menjabat sebagai Plt Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub), kini dipromosikan menjadi Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kaltim.
    Posisi Kadishub kemudian diisi oleh Heru Santosa sebagai pejabat sementara.
    “Banyak pejabat eselon II yang sudah waktunya pensiun, jadi harus segera diisi supaya kinerja perangkat daerah tidak tersendat,” tutur Seno.
    Ia menambahkan bahwa pengisian jabatan akan diprioritaskan melalui rotasi internal antarpejabat di lingkungan Pemprov.
    Namun, Pemprov juga membuka peluang bagi pejabat dari kabupaten/kota lain jika diperlukan.
    “Kalau bisa dari dalam dulu. Tapi kalau ada posisi yang belum terisi sesuai kebutuhan, bisa saja dari luar daerah, tentu berdasarkan kompetensinya,” jelasnya.
    Seno menegaskan bahwa keberadaan pejabat definitif di setiap OPD sangat penting untuk menjaga kelancaran program pembangunan, terutama menjelang percepatan penataan kelembagaan menghadapi pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN).
    “Kalau terlalu lama kosong, jalannya program bisa terganggu. Karena itu kami targetkan semua posisi strategis segera diisi pejabat definitif,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Begini Rencana Pemerintah agar LPG Subsidi 3 Kg Tepat Sasaran

    Begini Rencana Pemerintah agar LPG Subsidi 3 Kg Tepat Sasaran

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyiapkan langkah-langkah strategis agar penyaluran LPG 3 kilo gram (kg) bersubsidi benar-benar tepat sasaran.

    Saat ini, pemerintah mulai membangun sistem pendataan terpadu untuk memastikan subsidi benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak.

    Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengungkapkan, sistem baru tersebut akan mencakup seluruh rantai distribusi LPG, mulai dari Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE), agen, hingga pangkalan dan sub pangkalan.

    “Jadi di LPG itu juga ini kan kita tempo hari melihat itu penyaluran untuk LPG ini kan juga tidak begitu terkoordinasi dengan baik, jadi kita dorong untuk PPN (Pertamina Patra Niaga), ada dinamika, kita membuatkan sistem. Jadi ini mulai dari hulunya, dari SPPBE, kemudian itu bagaimana sampai dengan agen, kemudian pangkalan dan sub-pangkalan itu bisa terdata,” jelas Yuliot dalam acara Energy Corner CNBC Indonesia Special Road to Hari Tambang dan Energi 2025, Rabu (8/10/2025).

    Menurutnya, selama ini banyak rumah tangga yang mengonsumsi LPG 3 kilogram melebihi kebutuhan wajar. Bahkan, ada yang bisa menggunakan hingga 10 hingga 20 tabung per bulan, padahal jumlah ideal untuk kebutuhan rumah tangga jauh di bawah itu.

    Oleh karena itu, pemerintah melakukan identifikasi dan pemetaan untuk menentukan rata-rata konsumsi LPG rumah tangga di Indonesia.

    “Bagi masyarakat yang mengonsumsi, ini kan tempo hari ada yang dalam satu bulan itu bisa 10, bisa 20, ya padahal ini kan kebutuhan rumah tangga. Kita juga sudah melakukan identifikasi rumah tangga kebutuhan satu bulan itu kira-kira berapa optimalnya ini,” imbuhnya.

    Dari hasil kajian tersebut, Kementerian ESDM menemukan bahwa kebutuhan standar rumah tangga terhadap LPG 3 kg berada di kisaran empat hingga lima tabung per bulan. Hal itulah yang menjadi dasar bagi pemerintah dalam menghitung total kebutuhan nasional dan menentukan alokasi subsidi.

    “4 sampai 5 tabung dalam satu bulan, ya berarti ini kita juga bisa mengalkulasi berapa kebutuhan masyarakat Indonesia berdasarkan rumah tangga,” paparnya.

    Selain memperkuat sistem pendataan dan perhitungan kebutuhan, pemerintah juga akan mengandalkan peran lembaga lokal dalam proses distribusi agar penyaluran lebih efektif.

    “Nanti di pedesaan tentu dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih ini juga akan berperan untuk subsidi, dan juga distribusi jadi bisa berjalan secara efektif,” tandasnya.

    (wia)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Sekretaris Dinas Kominfo Nganjuk Ditahan dalam Kasus Korupsi Pengadaan Fiber Optik Surabaya 8 Oktober 2025

    Sekretaris Dinas Kominfo Nganjuk Ditahan dalam Kasus Korupsi Pengadaan Fiber Optik Surabaya 8 Oktober 2025

    Sekretaris Dinas Kominfo Nganjuk Ditahan dalam Kasus Korupsi Pengadaan Fiber Optik
    Tim Redaksi
    NGANJUK, KOMPAS.com
    – Kejaksaan Negeri (Kejari) Nganjuk menahan Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Nganjuk, Sujono.
    Penahanan ini dilakukan setelah pihak Kejaksaan menetapkan tersangka terhadap Sujono dalam kasus korupsi proyek pengadaan jaringan intra fiber optik tahun anggaran 2024 dengan pagu anggaran Rp 6 miliar.
    Penetapan tersangka ini diumumkan dalam konferensi pers hari ini, Rabu (8/10/2025).
    “Penetapan tersangka dan penahanan tersangka ini merupakan tindak lanjut dari laporan pengaduan masyarakat tanggal 13 Januari 2025,” kata Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Nganjuk, Koko Roby Yahya.
    Kasus ini berawal dari laporan pengaduan masyarakat yang masuk ke Kejari Nganjuk. Setelah dilakukan penyelidikan sejak 8 Agustus 2025, tim jaksa penyidik menemukan adanya dugaan penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh Sujono.
    Pada tahun anggaran 2024, Sujono menjabat sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPKeu), kemudian naik menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada 18 Oktober 2024.
    Dalam kapasitasnya itu, Sujono diduga memaksa penyedia proyek untuk memberikan uang sebesar Rp 70 juta setiap bulan selama masa kontrak berjalan.
    “(Tersangka) diduga telah melakukan pemerasan dengan memaksa penyedia untuk memberikan sejumlah uang pada saat berjalannya kontrak setiap bulannya Rp 70 juta, dengan total selama tahun 2024 sebesar Rp 840 juta,” ungkap Koko.
    Berdasarkan hasil penyidikan, kata Koko, tersangka Sujono tidak pernah melaporkan penerimaan uang tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebagaimana diatur dalam ketentuan pelaporan gratifikasi.
    “Selama menerima uang tersebut, tersangka SJ (Sujono) juga belum pernah melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, sebagaimana kewajiban pelaporan gratifikasi dalam undang-undang,” bebernya.
    Perbuatan tersangka diduga melanggar ketentuan Pasal 12 huruf e, atau Pasal 12B ayat (2), atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.
    Koko menegaskan bahwa penetapan tersangka telah didukung dengan dua alat bukti yang cukup. Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) KUHAP, Kepala Kejari Nganjuk, Ika Mauluddhina, telah memerintahkan penahanan terhadap Sujono.
    “Tim Penyidik (Kejari Nganjuk) telah melakukan penahanan rutan selama 20 hari, terhitung tanggal 8 Oktober 2025 hingga 27 Oktober 2025 di Rutan Kelas IIB Nganjuk,” ujar Koko.
    Pihak Kejari Nganjuk, kata Koko, menegaskan bahwa pihaknya masih terus melakukan penyidikan untuk menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam kasus korupsi tersebut.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sejumlah Pohon di Beberapa Titik di Kota Mojokerto Tumbang

    Sejumlah Pohon di Beberapa Titik di Kota Mojokerto Tumbang

    Mojokerto (beritajatim.com) – Hujan deras disertai angin kencang melanda wilayah Kota Mojokerto pada, Rabu (8/10/2025). Akibatnya, sejumlah pohon tumbang di beberapa titik dan menimpa sejumlah kendaraan. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut.

    Agen Informasi, Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur, Achmad Kurniawan, menyampaikan bahwa hujan berintensitas tinggi disertai angin kencang terjadi di hampir seluruh wilayah kota. Hujan disertai angin kencang terjadi sekitar pukul 15.02 WIB.

    “Laporan masyarakat yang masuk ke call center 112 menyebutkan adanya pohon tumbang di beberapa ruas jalan utama Kota Mojokerto. Sejumlah lokasi terdampak antara lain Jalan Pahlawan, Jalan Benteng Pancasila, Jalan Cinde, Jalan Mayjen Sungkono, Jalan Miji Baru 3, serta halaman SMAN 2,” ungkapnya, Rabu (8/10/2025).

    Di kawasan sekolah di Jalan Raya Ijen Kecamatan Magersari tersebut, sebuah pohon beringin besar dengan diameter sekitar 120 cm tumbang dan menimpa enam sepeda motor milik guru. Tim gabungan dari BPBD Kota Mojokerto, BPBD Jawa Timur, Polsek setempat, Koramil, DLH, relawan, serta pihak sekolah segera diterjunkan ke lokasi.

    “Petugas gabungan ke lokasi untuk melakukan evakuasi pohon tumbang dan pembersihan material. Penanganan di sejumlah ruas jalan selesai sekitar pukul 15.45 WIB, sementara proses evakuasi di halaman SMAN 2 Mojokerto masih berlangsung karena ukuran pohon yang cukup besar,” katanya.

    Wawan (sapaan akrab, red) menambahkan, hingga Rabu sore kondisi cuaca di Kota Mojokerto berawan dan hujan telah reda. BPBD mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem yang masih dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. [tin/ian]

  • Jepang Perluas Kerja Sama Pertahanan dengan RI Cs, Persiapan Perang?

    Jepang Perluas Kerja Sama Pertahanan dengan RI Cs, Persiapan Perang?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Strategi kerja sama pertahanan Jepang dengan negara-negara ASEAN telah mengalami pergeseran signifikan sejak pertengahan tahun 2010-an, bergerak melampaui kerangka kerja sama militer tradisional. Perubahan pendekatan ini ditujukan untuk membangun kemitraan pertahanan yang kuat.

    Melalui spektrum yang lebih luas, termasuk transfer peralatan, latihan gabungan regional, dan dialog strategis, Tokyo terus memperkuat diplomasi pertahanannya di Asia Tenggara. Pondasi dari perubahan kebijakan luar negeri ini adalah pembentukan kerangka hukum dan politik baru yang dirancang untuk memperdalam keterlibatan keamanan di bawah prinsip “standards and norms”.

    Salah satu instrumen paling penting dalam strategi baru ini adalah “Three Principles on Transfer of Defense Equipment and Technology” yang diresmikan pada tahun 2014, dan baru-baru ini ditinjau ulang pada 2023-2024. .

    Menurut Takeshi Yuzawa, Profesor Hubungan Internasional dari Hosei University, kerangka prinsip transfer tersebut telah memicu lonjakan yang mencatat rekor total transfer peralatan pertahanan yang dilaporkan Jepang sejak tahun 1967.

    Implementasi dari kebijakan transfer ini sudah terealisasi melalui serangkaian kesepakatan penting dengan sejumlah negara ASEAN. Buktinya terlihat dari catatan transfer peralatan dan teknologi pertahanan, dimulai dari Filipina (2014), berlanjut ke Malaysia (2018), kemudian Indonesia (2021), Vietnam (2021), dan terus berlanjut ke Thailand (2022), hingga yang terbaru Singapura (2023).

    Di samping transfer teknologi dan peralatan, Jepang juga memperkuat dimensi kerja sama non-tradisional melalui inisiatif seperti “The Vientiane Vision” pada tahun 2016. Visi ini berfokus pada penggunaan dialog dan kerja sama untuk mendefinisikan aspirasi regional dan memperluas upaya “building capacity regionally” di negara-negara ASEAN.

    “Hal ini berlandaskan kebijakan pertahanan luar negeri Jepang,” tuturnya dalam forum kuliah umum di Foreign Policy Community Indonesia (FPCI), Rabu (8/10/2025).

    (tps/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Program MBG Sasar 18.000 Siswa SD-SMP di Solo Regional 8 Oktober 2025

    Program MBG Sasar 18.000 Siswa SD-SMP di Solo Regional 8 Oktober 2025

    Program MBG Sasar 18.000 Siswa SD-SMP di Solo
    Tim Redaksi
    SOLO, KOMPAS.com –
    Program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menyasar sekitar 18.000 siswa jenjang SD-SMP di Solo, Jawa Tengah.
    Distribusi MBG untuk belasan ribu siswa itu berasal dari enam dapur SPPG, yakni SPPG Laweyan Purwosari 2 dan SPPG Laweyan Purwosari 1, SPPG khusus Jebres, SPPG Banyuanyar 1, SPPG Banjarsari Banyuanyar 2, SPPG Gilingan, SPPG Penumping Laweyan 1, dan SPPG Banjarsari Nusukan.
    Adapun kapasitas tiap dapur SPPG tersebut rata-rata 3.000-3.600 porsi MBG.
    Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Solo, Dwi Ariyatno, berharap program MBG bisa menyasar ke seluruh siswa penerima manfaat di Solo.
    Mengenai adanya sekolah yang sudah memiliki dapur sehat untuk program tersebut, katanya tidak menjadi persoalan.
    Justru program MBG dari pemerintah ini bisa dialihkan kepada sekolah lain yang lebih membutuhkan.
    “Dengan adanya sekolahan yang sudah ada program, mungkin sebelum MBG mereka sudah punya program yang lain, yang sasarannya kurang lebih sama dengan kualitas mungkin lebih bagus, dengan swadaya dan kontribusi masyarakat, sebenarnya ya tidak masalah,” kata Dwi kepada Kompas.com di Solo, Jawa Tengah, Selasa (7/10/2025).
    “Tinggal nanti dilaporkan saja kepada sekolah. Kemudian sekolah melaporkan ke dinas, nanti akan kita evaluasi,” sambung dia.
    Dwi menyampaikan, pihaknya akan mengusulkan sasaran MBG kepada sekolah lain yang belum melaksanakan.
    “Nanti akan kita usulkan beberapa sekolah sasaran lain yang tentunya mereka belum menjalankan program seperti itu (MBG),” ungkap dia.
    Sebelumnya, Wali Kota Solo, Respati Ardi, mengatakan Badan Gizi Nasional (BGN) memberi kelonggaran kepada sekolah untuk tidak mengikuti program Makan Bergizi Gratis (MBG) karena telah memiliki dapur sehat sendiri.
    Dia telah menyampaikan kepada Kepala BGN Dadan Hindayana terkait adanya sekolah di Solo yang ingin mengelola dapur sehat untuk program MBG dalam Rapat Koordinasi Program MBG dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Semarang, Jawa Tengah, pada Senin (6/10/2025).
    “Beliau (Kepala BGN) menyampaikan tidak apa-apa, tidak masalah,” kata Respati di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Selasa (7/10/2025).
    Menurut Respati, BGN menyarankan agar program nasional MBG nantinya bisa dialihkan kepada sekolah lain yang lebih membutuhkan.
    “Jadi ketika ada yang memang menolak dari perwakilan sekolah, itu orangtua murid di atas 50 persen tidak menerima, bisa dialihkan ke lebih yang bermanfaat, lebih mau yang menerima (MBG) biar tepat sasaran,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sound Balap hingga Demo Sound System Pikat Warga Datang ke Buperta Cibubur Megapolitan 8 Oktober 2025

    Sound Balap hingga Demo Sound System Pikat Warga Datang ke Buperta Cibubur Megapolitan 8 Oktober 2025

    Sound Balap hingga Demo Sound System Pikat Warga Datang ke Buperta Cibubur
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pertunjukan sound balap dan demo sound system menjadi daya tarik utama masyarakat yang mendatangi acara Audio, Multimedia, dan Production Expo (AMPEX) di Bumi Perkemahan dan Graha Wisata (Buperta) Cibubur, Rabu (8/10/2025).
    Salah satu pengunjung, Yuli (40), warga Lubang Buaya, datang bersama suami dan anaknya karena tertarik dengan sound balap yang disebutnya mirip dengan sound horeg.
    “Iya tiap tahun nonton kayak gini, ini yang nyala sound baru pabrikan lagi demo gitu. Ini yang sound balap gitu yang kacang-kacangan lah. Sound balap sound horek sama sih,” ujar Yuli saat ditemui, Rabu.
    Selain pertunjukan, AMPEX juga menghadirkan pameran alat musik dan perlengkapan audio dari berbagai merek ternama. Acara ini digelar selama dua hari, 8–9 Oktober 2025.
    Yuli menambahkan, selain menonton, ia juga menemani suaminya mencari referensi sound system terbaru untuk koleksi di rumah.
    “Iya bukan nonton aja tapi cari referensi sound terbaru, kebetulan ada sound di rumah tapi itu masih versi lama,” kata dia.
    Sementara itu, Dani (37), warga Jakarta Utara, mengaku datang ke AMPEX untuk menyaksikan demo sound system dari sejumlah pabrikan.
    “Kesini mau lihat demo sound system dari beberapa brand atau pabrikan dan ada juga sound balap, adu kencang-kencang,” ucap Dani.
    “Kalau sound balap main keras-kerasan, bisa ada yang jebol itu sound balap mirip-mirip sound horek, kalau demo itu soundnya sudah ditentukan hitungannya,” kata dia.
    Dani menambahkan, ia juga mencari referensi sound system keluaran terbaru di pameran tersebut.
    “Selain melihat itu, saya juga cari referensi lah sound atau alat terbaru untuk di rumah juga,” ungkap Dani.
    Sebelumnya, Bumi Perkemahan dan Graha Wisata (Buperta) Cibubur dipadati masyarakat yang antusias menyaksikan pertunjukan sound balap dan demo sound dalam acara Audio, Multimedia, dan Production Expo (AMPEX).
    Dari pantauan Kompas.com, sejak siang hingga sore hari, sejumlah operator dari berbagai merk sound system unjuk kebolehan menampilkan kualitas suara terbaik mereka.
    Meski suara bising terdengar keras, hal itu tak menyurutkan antusiasme pengunjung yang ingin menyaksikan langsung aksi para operator mengatur tombol mixer di atas panggung.
    Setiap pabrikan sound mendapatkan giliran untuk menampilkan demo sound unggulannya.
    Sebelumnya, pada pagi hari juga digelar sound battle atau adu keras suara dengan memutar lagu-lagu pilihan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Adu Banteng Jazz vs Motor di Kulon Progo, Warga Bantul Tewas di Tempat Yogyakarta 8 Oktober 2025

    Adu Banteng Jazz vs Motor di Kulon Progo, Warga Bantul Tewas di Tempat Yogyakarta 8 Oktober 2025

    Adu Banteng Jazz vs Motor di Kulon Progo, Warga Bantul Tewas di Tempat
    Tim Redaksi
    KULON PROGO, KOMPAS.com
    – Seorang pemotor berusia 23 tahun, NP, warga Kretek, Kabupaten Bantul, tewas dalam kecelakaan lalu lintas di Jalan Brosot-Nagung, Kapanewon Galur, Kabupaten Kulon Progo, pada Rabu (8/10/2025) sekitar pukul 13.30 WIB.
    Korban mengalami luka berat pada kepala dan dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian.
    “Korban mengalami cedera kepala berat dan meninggal dunia di lokasi,” ungkap Iptu Sarjoko, Kasi Humas Polres Kulon Progo, melalui pesan singkat.
    Menurut informasi yang diperoleh, NP melaju menggunakan sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi AB 5718 ZB dari arah Bantul menuju Purworejo.
    Jalan yang dilaluinya merupakan jalan lebar dan mulus.
    Pada saat yang bersamaan, mobil Honda Jazz AB 1619 CR yang dikemudikan oleh IS (42), warga Galur, melaju dari arah berlawanan.

    Sesampainya di kawasan yang dikenal warga sebagai Ngrowo, mobil tersebut berbelok ke kanan.
    NP yang melaju kencang tidak dapat menghindari mobil tersebut, dan tabrakan pun tak terhindarkan.
    Akibatnya, pengendara sepeda motor terlempar ke aspal dan mengalami luka parah.
    Ia dinyatakan meninggal dunia di tempat kejadian perkara (TKP).
    Sementara itu, pengemudi mobil tidak mengalami luka dalam insiden tersebut.
    Pihak kepolisian telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengamankan kedua kendaraan untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut.
    “Kami masih mendalami penyebab pasti kecelakaan dan mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi di sekitar lokasi,” kata Sarjoko.
    Warga setempat terlihat membersihkan bekas dan bercak darah korban di lokasi kejadian sebagai bentuk kepedulian terhadap insiden tragis ini.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gubernur Mau Transfer ke Daerah Ditambah? Ini Syarat Purbaya!

    Gubernur Mau Transfer ke Daerah Ditambah? Ini Syarat Purbaya!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan rencana pemerintah untuk menambahkan anggaran transfer ke daearah (TKD) untuk tahun depan, menyusul banyaknya protes dari berbagai pemerintah daerah (pemda).

    Sebagaimana diketahui, alokasi anggaran TKD dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 dipatok sebesar Rp 649,99 triliun. Jumlah itu berkurang Rp 269 triliun jika dibandingkan dengan alokasi dalam APBN 2025 sebesar Rp 919,87 triliun.

    Meski begitu, dalam pembicaraan dengan DPR, Purbaya memutuskan anggaran TKD 2026 ditambah sedikit sebesar Rp 43 triliun menjadi Rp 693 triliun. Ia pun memastikan, ruang peningkatan TKD 2026 masih terbuka lagi ke depannya.

    “Jadi dia semuanya kalau dipotong anggarannya pasti protes, saya bilang ya pertengahan tahun depan mungkin ada ruang untuk ini ke atas meng-update,” kata Purbaya di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/10/2025).

    Kendati begitu, ia menegaskan, ada syarat untuk menaikkan anggaran TKD pada tahun depan lebih lanjut. Salah satunya ialah ekonomi Indonesia kondisinya harus semakin baik dengan dukungan belanja pemda yang lebih cepat dan tepat sasaran.

    “Kalau ekonomi bagus otomatis ya penerimaan pajaknya naik ya. nanti kita lihat, saya pesan ke mereka pastikan aja penyerapan anggaran bagus tepat waktu dan gak ada yang bocor. Kalau itu terjadi maka tahun depan kita bisa surplus ke atas, dan (minta) ke DPR untuk menambah,” ucap Purbaya.

    Sebagaimana diketahui, protes pemangkasan anggaran TKD itu disampaikan Gubenur berbagai wilayah di daerah Indonesia dalam momen audiensi dengan Purbaya di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, kemarin, Selasa (7/10/2025).

    Ada sebanyak 18 gubernur yang hadir, termasuk Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, Gubernur Maluku Utara Sherly Laos, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah dan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution. Mereka tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).

    Adapun, dalam audiensi dengan Purbaya, muncul tuntutan utama mereka yakni persoalan pemangkasan transfer ke daerah (TKD). Semua gubernur meminta agar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tidak memangkas transfer ke daerah.

    “Semuanya kami mengusulkan supaya tidak dipotong. Anggaran kita tidak dipotong. Karena itu beban semua di provinsi kami masing-masing,” ungkap Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang TKD-nya dipangkas hingga 25%.

    Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid yang juga hadir dalam pertemuan menambahkan, imbas pemangkasan tersebut pemerintah daerah terpaksa melakukan efisiensi.

    “Hampir semua daerah kita mengalami efisiensi,” tambah Anwar. Hal ini sulit bagi pemda karena mengingat banyak janji yang sudah disampaikan kepada publik saat kampanye.

    Sulteng kena pemangkasan sebesar 45%. Menurut Anwar, Kementerian Keuangan akan mengevaluasi secara bertahap kebijakan tersebut.

    (arj/mij)

    [Gambas:Video CNBC]