Xcloud.id

Blog

  • Perusahaan Minyak Nasional Vietnam Terapkan Etanol 10% Usai Riset 10 Tahun

    Perusahaan Minyak Nasional Vietnam Terapkan Etanol 10% Usai Riset 10 Tahun

    Jakarta –

    Mandatory bahan bakar bensin dengan etanol 10% (E10) oleh pemerintah Indonesia dinilai terlalu terburu-buru. Berkaca dari negara tetangga, Vietnam, mereka melakukan riset terlebih dahulu selama lebih dari 10 tahun dengan bahan bakar bensin etanol 5% (E5) sebelum akhirnya siap menggunakan E10 mulai tahun ini.

    “Ke depan kita akan mendorong untuk ada E10. Kemarin malam sudah kami rapat dengan Bapak Presiden. Bapak Presiden sudah menyetujui untuk direncanakan mandatory 10 persen etanol,” ujar Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam acara Indonesia Langgas Berenergi yang digagas Detik dan CNN Indonesia, di Anjungan Sarinah, Jakarta Pusat, Selasa (7/10).

    Bahlil menyebutkan mandatory E10 tujuannya untuk mengurangi impor minyak dalam negeri dengan memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah. Salah satunya, dari tanaman tebu untuk dijadikan etanol.

    Sebab berdasarkan porsinya, penggunaan BBM untuk konsumsi saat ini sebesar 60% masih diimpor. Oleh sebab itu, demi kemandirian energi dalam negeri, pemerintah harus menggunakan sumber daya yang dimiliki.

    Selain untuk mengurangi impor, imbuh Bahlil, mandatory E10 juga bertujuan untuk mendukung komitmen energi bersih yang ramah lingkungan atau Net Zero Emission (NZE) pada 2060.

    “Dengan demikian, kita akan campur bensin kita dengan etanol. Tujuannya apa, agar tidak kita impor banyak dan juga untuk membuat minyak yang bersih, yang ramah lingkungan,” jelasnya.

    Soal kewajiban etanol 10 persen ini, Bahlil memperkirakan penerapannya bisa berlaku 2-3 tahun ke depan atau pada 2027 atau 2028. “Ya, 2-3 tahun terhitung sekarang ya. Jadi kita harus hitung baik-baik dulu,” ucapnya lagi.

    Indonesia sendiri baru mengaplikasikan bensin campuran etanol 5% (E5) melalui produk Pertamax Green 95 yang dijual Pertamina sejak 2023 lalu. Jadi jika langsung beralih ke E10 dalam dua hingga tahun ke depan, rasanya terlalu tergesa-gesa.

    Belajar dari Vietnam

    Indonesia bukan satu-satunya negara yang bakal menerapkan kebijakan E10. Negara tetangga Vietnam misalnya, bahkan sudah mulai melakukan transisi tahun ini sebelum menerapkan penuh kebijakan E10 pada tahun 2026. Tapi Vietnam mempersiapkannya sejak lama, dimulai dari penerapan bensin E5 sejak 10 tahun lalu.

    Mulai 1 Agustus 2025, perusahaan minyak nasional Vietnam, PVOIL (PetroVietnam Oil Corporation), melakukan uji coba penjualan bensin E10 RON95 di SPBU di Hanoi dan Hai Phong. Setelah uji coba ini, PVOIL akan terus meningkatkan, mengonversi, dan memperluas lokasi penjualan E10, sebagai persiapan untuk peluncuran nasional E10 di Vietnam mulai 1 Januari 2026.

    Mengutip website PVOIL, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Vietnam saat ini sedang mengumpulkan masukan untuk mengusulkan peta jalan adopsi biofuel kepada pemerintah.

    PVOIL juga sedang meningkatkan dan memodifikasi stasiun pencampuran E5 RON92 yang ada di depo-depo strategis di seluruh negeri buat mendukung produksi E10 RON95. Peningkatan ini meliputi perbaikan tangki penyimpanan, penyempurnaan sistem pencampuran, dan penerapan teknologi modern untuk memenuhi standar teknis bensin E10.

    PVOIL juga tak sembarangan dalam menerapkan bensin E10. Perusahaan ini sudah mulai melakukan riset sejak 10 tahun silam, tepatnya sejak 2010 di mana saat itu bensin dengan etanol 5% (E5) mulai dijual di Vietnam. Jadi risetnya memang sudah berjalan lama.

    Intinya, untuk membuat bahan bakar bensin dengan campuran etanol 10% ini memerlukan persiapan matang. Tak hanya pengalaman panjang, tapi juga perlu mempersiapkan infrastruktur, teknologi, dan sumber daya yang matang.

    (lua/rgr)

  • Yusril soal Atlet Israel Bertanding di Jakarta: Tergantung Sikap Kita Nasional 9 Oktober 2025

    Yusril soal Atlet Israel Bertanding di Jakarta: Tergantung Sikap Kita Nasional 9 Oktober 2025

    Yusril soal Atlet Israel Bertanding di Jakarta: Tergantung Sikap Kita
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengaku belum mengetahui secara teknis soal kehadiran atlet Israel yang akan mengikuti Kejuaraan Senam Dunia 2025 di Jakarta.
    Meski demikian, dia mengatakan, kehadiran atlet Israel di Jakarta nantinya tentu akan memiliki implikasi politik bagi Indonesia, sehingga hal tersebut membutuhkan sikap dari pemerintah.
    “Kalau kegiatan
    event
    olahraga dan lain-lain, itu ada implikasi politiknya. Dan biasanya tergantung sikap kita juga. Misalnya dulu kita pernah mengadakan Asian Games dan menolak juga kehadiran tim Israel ke sini,” kata Yusril di kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Kamis (9/10/2025).
    Yusril mengatakan, dirinya akan menanyakan kehadiran atlet Israel itu kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) karena hal tersebut merupakan ranah dari Kementerian Imipas.
    “Nanti saya tanya Menteri Imigrasi dulu. Mungkin langsung ke Menteri Imigrasi. Karena masalah teknis imigrasi itu ada pada Menteri Imigrasi dulu. Tapi ke saya belum itu, mungkin langsung ke Menteri Imigrasi,” ujar Yusril.
    Sebelumnya diberitakan, atlet Israel akan datang ke Indonesia dalam ajang World Artistic Gymnastics Championships 2025 yang akan digelar di Jakarta pada 19–25 Oktober 2025.
    Namun, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung partisipasi kontingen Israel di kejuaraan itu karena dinilai tak pantas dilakukan di tengah situasi konflik yang masih berlangsung di Gaza, Palestina.
    “Tentang atlet Israel kalau ke Jakarta, tentunya sebagai Gubernur Jakarta dalam kondisi seperti ini pasti saya tidak mengizinkan,” ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (8/10/2025).
    Menurut Pramono, sikap tegas tersebut tidak terlepas dari aksi militer Israel di Gaza yang ia sebut telah menimbulkan luka mendalam bagi masyarakat Indonesia.
    Ia menyebut, penderitaan rakyat Palestina menjadi alasan moral dan politik yang kuat bagi Jakarta untuk menolak kehadiran kontingen Israel di ajang olahraga internasional.
    “Karena apa pun yang terjadi di Gaza, memorinya itu melekat di kita semua,” ucapnya.
    Diketahui, Indonesia hingga kini tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel dan secara konsisten menyuarakan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina.
    Dalam konteks penyelenggaraan ajang olahraga internasional, sikap ini kerap menjadi sorotan, terutama ketika terdapat kontingen Israel yang dijadwalkan bertanding di Tanah Air.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Di Munas Organisasi Sayap Gerindra, Kakak Kandung Prabowo Bicara 8 Angka Sakti

    Di Munas Organisasi Sayap Gerindra, Kakak Kandung Prabowo Bicara 8 Angka Sakti

    Jakarta –

    Ketua Dewan Pembina dan Ketua Dewan Penasihat Pengurus Pusat Perempuan Indonesia Raya (PP Pira), sayap organisasi partai Gerindra, Biantiningsih Djiwandono, bicara tentang keberuntungan angka 8. Dia menyebut 8 merupakan angka sakti bagi Pira dan Gerindra.

    Hal itu disampaikan Bianti dalam acara Musyawarah Nasional (Munas) PP Pira di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (9/10/2025). Awalnya ia memaparkan kinerja Pira selama 17 tahun terbentuk.

    Ia juga menjabarkan peran aktif anggota Pira dalam pemilihan umum dari masa ke masa. Hingga akhirnya, pada 2024 Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, berhasil memenangi kontestasi dan menjadi Presiden Republik Indonesia.

    “Tadi sudah ditayangkan dengan sangat lengkap apa yang telah kami lakukan sejak lahirnya PP Pira pada tahun 2008. Dimulai pada tahun 2009, kemudian tahun 2014, dan 2019, sampai pada akhirnya pada 2024 kami berhasil mengantar Ketua Dewan Pembina kami, Ketua Umum kami sebagai Presiden Republik Indonesia untuk periode 2024-2029,” ujarnya.

    “08 (Prabowo) menjadi Presiden yang ke-8 pada tahun 2024. Jadi angka 8 itu angka sakti,” lanjut Bianti.

    “Merupakan kewajiban Pira untuk mendukung dan mewujudkan delapan misi Asta Cita yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto,” ujar Bianti.

    “Berbagai program yang dapat dilaksanakan oleh Pira untuk mewujudkan delapan misi tersebut antara lain di bidang pendidikan, kesehatan, produksi pangan, ekonomi kreatif, dan kewirausahaan,” pungkasnya.

    (ond/eva)

  • Pre-order iPhone 17 hingga iPhone 17 Pro Buka Besok, Ini Daftar Harga Lengkapnya di Indonesia – Page 3

    Pre-order iPhone 17 hingga iPhone 17 Pro Buka Besok, Ini Daftar Harga Lengkapnya di Indonesia – Page 3

    Selain itu, raksasa teknologi berbasis di Cupertino tersebut juga memperlihatkan pengujian ketahanan iPhone 17 Pro dijatuhkan ribuan kali di berbagai permukaan untuk memastikan performa ponsel dalam penggunaan sehari-hari.

    Perusahaan juga memperlihatkan ketahanan Ceramic Shield 2 yang terpasang di semua lini iPhone terbaru, diklaim mampu memberikan ketahanan gores 3x lebih baik.

    Layar dan Kamera Utama

    Spesifikasi iPhone Air dilengkapi layar OLED 6,5 inci dengan teknologi ProMotion–menampilkan kecerahan hingga 3.000 nits.

    Agar lebih nyaman digunakan di bawah sinar matahari, kaca depannya dilapisi lapisan anti-reflektif 7 lapis untuk mengurangi silau.

    Di sektor fotografi, iPhone Air memiliki kamera belakang fusion 48MP yang diklaim mampu mengambil gambar detail, baik dalam mode 1x dan 2x zoom.

  • Aset Industri Asuransi Tembus Rp 1.170 Triliun, Modal Tetap Solid – Page 3

    Aset Industri Asuransi Tembus Rp 1.170 Triliun, Modal Tetap Solid – Page 3

    Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dian Ediana Rae, menyampaikan bahwa kinerja intermediasi perbankan nasional tetap stabil dengan profil risiko yang terjaga dan aktivitas operasional yang optimal dalam memberikan layanan keuangan kepada masyarakat.

    Dian menjelaskan, pada Agustus 2025 kredit perbankan tumbuh sebesar 7,56% secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi Rp 8.075 triliun. Berdasarkan jenis penggunaannya, kredit investasi mencatatkan pertumbuhan tertinggi sebesar 13,86%, diikuti oleh kredit konsumsi sebesar 7,89%, sementara kredit modal kerja tumbuh 3,53%.

    “Kredit korporasi tumbuh sebesar 10,79% sementara kredit UMKM tumbuh sebesar 1,35%,” ujar Dian Ediana Rae dalam Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan dan Kebijakan OJK Hasil RDKB September 2025, Kamis (9/10/2025).

    Dari sisi pendanaan, Dana Pihak Ketiga (DPK) juga mencatat pertumbuhan sebesar 8,51% yoy menjadi Rp 9.385,8 triliun. Kondisi ini menunjukkan likuiditas industri perbankan masih memadai, dengan rasio alat likuid terhadap non-core deposit sebesar 120,25% dan terhadap DPK sebesar 27,25%, jauh di atas ambang batas minimum masing-masing 50% dan 10%.

  • Guntur Romli Semprot Pernyataan Gubernur Jateng soal Keracunan Massal MBG

    Guntur Romli Semprot Pernyataan Gubernur Jateng soal Keracunan Massal MBG

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyoroti pernyataan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, terkait insiden keracunan massal ribuan pelajar setelah mengonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Juru Bicara PDIP, Mohamad Guntur Romli, mengatakan, pernyataan Luthfi tidak menunjukkan empati terhadap para korban yang sebagian besar adalah anak-anak sekolah.

    “Komentar yang tidak simpatik dari Gubernur Jateng. Harusnya sedih 2.700 anak-anak Jateng jadi korban keracunan,” ujar Guntur di X @GunRomli (9/10/2025).

    Dikatakan Guntur, pernyataan yang terkesan menyalahkan kondisi fisik anak-anak karena dianggap tidak terbiasa mengonsumsi spaghetti sangat tidak pantas diucapkan oleh seorang kepala daerah.

    “Malah terkesan menyalahkan perut anak-anak yang dianggap tidak terbiasa dengan spaghetti,” sebutnya.

    Ia menegaskan, masalah utama bukan pada jenis makanannya, melainkan pada kualitas dan kelayakan makanan yang disajikan kepada para pelajar.

    “Kalau spaghettinya basi, mau orang Italia juga keracunan,” tegas Guntur.

    PDIP berharap pemerintah daerah bersama pihak terkait fokus menangani para korban dan memastikan keamanan program MBG agar kejadian serupa tidak terulang.

    Sebelumnya, Ahmad Luthfi, mengungkap penyebab utama di balik kasus keracunan massal yang menimpa ribuan pelajar usai menyantap makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Salah satu faktor utamanya, kata Luthfi, merupakan ketidaksesuaian menu dengan kebiasaan makan anak-anak.

    Hal ini diungkapkan Luthfi dalam rapat koordinasi bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di GOR Jatidiri, Kota Semarang, Senin (6/10/2035) kemarin.

  • Setelah Kepala BPKAD, Giliran Kepala Bappeda Jawa Timur Diperiksa KPK

    Setelah Kepala BPKAD, Giliran Kepala Bappeda Jawa Timur Diperiksa KPK

    Jakarta (beritajatim.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Timur Mohammad Yasin terkait dugaan korupsi Pengurusan Dana Hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari APBD Prov Jatim TA 2021 – 2022.

    Sebelumnya, pada Rabu (8/10/2025), KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur Sigit Panoentoen.

    “Hari ini, KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur terkat dugaan tindak pidana korupsi terkait Pengurusan Dana Hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari APBD Prov Jatim tahun anggaran 2021 – 2022,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Kamis (9/10/2025).

    Budi tidak menjelaakan terkait materi pemeriksaan terhadap Yasin. “Pemeriksaan di Gedung KPK,” ujar Budi.

    Seperti diberitakan, KPK akhirnya mengumumkan secara resmi 21 tersangka dugaan korupsi terkait pengurusan dana hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari APBD Pemerintah Provinsi Jatim Tahun Anggaran (TA) 2019-2022.

    Mereka terdiri dari empat orang penerima suap dan sisanya merupakan pemberi suap. Tersangka penerima suap yakni, Kusnadi (KUS) selaku Ketua DPRD Jatim;  Anwar Sadad (AS) selaku Wakil Ketua DPRD Jatim; Achmad Iskandar (AI) selaku Wakil Ketua DPRD Jatim; dan Bagus Wahyudiono (BGS);selaku staf AS dari Anggota DPRD Jatim atau pihak swasta.

    Sementara 17 tersangka sebagai pihak pemberi, yakni :

    1) Mahud (MHD) selaku anggota DPRD Provinsi Jawa Timur 2019 – 2024;

    2) Fauzan Adima (FA) selaku Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Sampang Periode 2019 – 2024;

    3) Jon Junaidi (JJ) selaku Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Probolinggo Periode 2019 – 2024;

    4) Ahmad Heriyadi (AH), Ahmad Affandy (AA), dan Abdul Motollib (AM) selaku pihak swasta dari Kabupaten Sampang;

    5) Moch. Mahrus (MM) selaku pihak swasta di Kabupaten Probolinggo, yang saat ini menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2024-2029;

    6) A. Royan (AR) dan Wawan Kristiawan (WK) selaku pihak swasta dari Tulungagung;

    7) Sukar (SUK) selaku mantan Kepala Desa dari Kabupaten Tulungagung;

    8) Ra. Wahid Ruslan (RWR) dan Mashudi (MS) selaku pihak swasta dari Kabupaten Bangkalan;

    9) M. Fathullah (MF) dan Achmad Yahya (AY) selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan;

    10)Ahmad Jailani (AJ);selaku pihak swasta dari Kabupaten Sumenep;

    11)Hasanuddin (HAS) selaku pihak swasta dari Kabupaten Gresik yang sekarang menjadi Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2024 – 2029;

    12)Jodi Pradana Putra (JPP) selaku pihak swasta dari Kabupaten Blitar. Menurut Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, perkara ini merupakan pengembangan dari kegiatan tangkap tangan pada Desember 2022, terhadap STS (Sahat Tua P. Simanjuntak, red) selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) periode 2019-2024.

    “Setelah dilakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan, maka berdasarkan kecukupan alat bukti, KPK kemudian menetapkan 21 orang sebagai Tersangka,” kata Asep, Kamis (2/10/2025).

    Dia menambahkan, dalam perkara ini terungkap bahwa, selain penyusunan aspirasi tidak berbasis pada kebutuhan riil masyarakat, anggaran yang disiapkan untuk program pokok pikiran (Pokir) juga justru “dikutip” oleh oknum-oknum tertentu.

    “Alhasil, kualitas program yang dilaksanakan menjadi tidak optimal. Demikian halnya, jika program tersebut berbentuk pembangunan proyek fisik, maka kualitas dan spesifikasinya tidak sesuai dengan standar,” ujar Asep. (tok/ted)

  • KPK Bidik WN India Guna Usut Kasus Izin Tambang di Kutai Kartanegara

    KPK Bidik WN India Guna Usut Kasus Izin Tambang di Kutai Kartanegara

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan warga negara asal India bernama Sankalp Jaithalia, Kamis (9/10/2025). Namun keberadanya masih dicari oleh penyidik. 

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Sankalp diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi batu bara di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. 

    “Sampai dengan saat ini penyidik juga masih terus mencari keberadaan yang bersangkutan termasuk juga penyidik mencari keberadaan dari tim pengacaranya,” kata Budi, Kamis (9/10/2025).

    Budi mengatakan kehadiran Sankalp dibutuhkan untuk memberikan keterangan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan gratifikasi metrik ton batu bara di wilayah Kutai Kertanegara ini.

    Lembaga antirasuah akan mendalami terkait dengan pengelolaan tambang yang dilakukan oleh Sankalp ataupun perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan WN India tersebut.

    “Dalam pengelolaan tambang itu juga penyidik tentu akan mendalami bagaimana pembayaran-pembayaran PNBB-nya,” tuturnya.

    Budi menyebut korupsi tidak hanya terjadi di sektor pembiayaan, tapi dapat dilakukan di sektor penerimaan. Oleh karenanya, penyidik akan menelusuri kepatuhan pembayaran atau penyetoran PNBB dari pihak-pihak terkait atau para pengelola tambang.

    Perlu diketahui  bahwa perkara ini menyeret mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari (RW). Dia ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi pada 2017.

    Satu tahun kemudian, Majelis hakim pengadilan tipikor Jakarta Pusat telah memvonis Rita 10 tahun penjara dan denda Rp600 juta subsider 6 bulan dan dicabut hak politiknya 5 tahun. Sebab, hakim mengungkapkan bahwa Rita terbukti menerima Rp110 miliar terkait izin proyek tambang.

  • Program Unggulan Prabowo, Menteri Ekraf Tinjau Sekolah Garuda di Kalsel

    Program Unggulan Prabowo, Menteri Ekraf Tinjau Sekolah Garuda di Kalsel

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Ekonomi Kreatif (Ekraf) Teuku Riefky Harsya meresmikan Sekolah Garuda Transformasi di SMAN Banua, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu (8/10/2025). Dia mewakili Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari peluncuran serentak di 16 sekolah se-Indonesia, yang terdiri dari 4 sekolah baru dan 12 sekolah transformasi.

    Program Sekolah Garuda merupakan inisiatif Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo Subianto untuk mempersiapkan talenta Indonesia menembus universitas kelas dunia.

    “Sekolah Garuda ini akan menjadi harapan baru untuk pendidikan unggul sehingga bisa mengatasi tantangan pendidikan ketertinggalan Indonesia dalam bidang sains dan teknologi,” ungkap Presiden Prabowo dalam sambutan melalui video dikutip dalam siaran pers, Kamis (9/10/2025).

    Data yang melatarbelakangi program ini menunjukkan dari 284 juta penduduk Indonesia, hanya 62.800 pelajar yang menempuh pendidikan di luar negeri.

    Angka ini tertinggal jauh dari Tiongkok (1 juta pelajar), India (622 ribu pelajar), dan Nigeria (112 ribu pelajar). Pemerintah menargetkan pembinaan 80 Sekolah Garuda Transformasi dan pembangunan 20 Sekolah Garuda Baru yang akan rampung pada 2029.

    “Di hari baik ini, kita menjadi saksi sejarah berdirinya Sekolah Garuda Transformasi di Kalimantan Selatan yang merupakan ikhtiar Presiden Prabowo Subianto dalam mentransformasi pendidikan Indonesia untuk melahirkan generasi pemimpin menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Teuku Riefky Harsya.

    Sekolah Garuda menjadi bagian dari transformasi pendidikan Indonesia sekaligus penyeimbang akses pendidikan unggul yang mencetak Generasi Emas berwawasan global dengan kepekaan lokal.

    Teuku Riefky juga menceritakan pengalaman menarik dan kisah inspiratif semasa SMA. Menurutnya, 3 tahun berada di SMA Negeri 6 Jakarta dan pendidikan militer yang ditempuh di luar negeri mampu menjadi awal pengembangan karier hingga saat ini.

    “Pak Prabowo menginginkan putra-putri terbaik Banua menjadi kader yang unggul, tangguh, dan inovatif, tidak hanya pada level nasional, tetapi juga kesempatan emas menuju level global,” jelasnya. 

    Teuku Riefky menambahkan sekolah ini dirancang untuk memperluas akses pendidikan unggul yang inklusif guna mencetak talenta sains dan teknologi dari anak-anak berprestasi di seluruh penjuru negeri.

    Guru Bahasa Inggris Sekolah Garuda Banua, Tommy Prabowo mengatakan penetapan ini adalah kesempatan dan tantangan.

    “Keyakinan kami kuat di pundak para Guru Garuda terpikul tanggung jawab yang melahirkan generasi yang adaptif, kreatif, dan berkarakter sehingga siap membangun Indonesia dari bumi Kalimantan Selatan,” lanjut Tommy.

    Hadir pula dalam peresmian Sekolah Garuda SMAN Banua, Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin; Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman; Inspektur II Kemdiktisaintek, Waluyo; Juru Bicara Badan Komunikasi Pemerintah RI, Ujang Komaruddin; Kepala SMAN Banua, Risa Lisdariani; dan para tamu undangan dari jajaran anggota DPR Kalimantan Selatan dan forkopimda.

  • Bos Pajak Ancang-ancang Pecat 13 Pegawainya!

    Bos Pajak Ancang-ancang Pecat 13 Pegawainya!

    Jakarta –

    Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan kembali memproses pegawainya yang terindikasi melanggar integritas. Menurut Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Bimo Wijayanto, jumlah pegawai pajak yang diproses mencapai 13 orang.

    Upaya bersih-bersih ini dilakukan setelah sebelumnya DPJ memecat 26 pegawai karena menerima uang di luar wewenangnya. Menurut Bimo, jumlah pegawai pajak yang diperiksa masih berpotensi bertambah.

    “Masih ada 13 lagi yang kami proses. Nanti akan berkembang ya, jadi nggak cuma segitu. Mudah-mudahan sih stop, kalau orangnya udah baik-baik semua kan,” ujar Bimo di kantornya di Jakarta, Kamis (9/10/2025).

    Ia juga membenarkan 26 pegawai yang sebelumnya dipecat ada yang berkaitan dengan kasus 200 pengemplang pajak. Para penunggak pajak itu memiliki kewajiban ke negara mencapai Rp 60 triliun.

    “Ada tentu, jadi di dalam setiap kita mengurai sebuah masalah, tentu ada memang kita temukan anggota-anggota yang melakukan kecurangan. Kalau sudah terbukti, ya kami berhentikan. Dan kerugian negaranya dikembalikan,” ungkapnya.

    Bimo diketahui telah memecat 26 pegawai DJP selama kepemimpinannya sejak Mei 2025. Menurut Bimo, langkah bersih-bersih ini menjadi bagian dari prioritas menjaga kepercayaan wajib pajak demi menjadikan DJP sebagai institusi yang lebih profesional dan humanis.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap penyebab sejumlah pegawai DJP Kementerian Keuangan dipecat. Tindakan itu dinilai sudah termasuk pelanggaran berat sehingga tidak bisa diampuni lagi dan hukumannya dipecat secara tidak hormat.

    “Ya dipecat. Jadi mungkin dia (Dirjen Pajak) menemukan orang-orang yang menerima uang, yang nggak bisa diampuni lagi, ya dipecat, ya biar aja,” kata Purbaya di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (7/10/2025).

    (ily/rrd)