Xcloud.id

Blog

  • MPR ajak penggiat iklim dan pemerintah berkolaborasi dalam ICCF

    MPR ajak penggiat iklim dan pemerintah berkolaborasi dalam ICCF

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengajak para penggiat iklim, pelaku usaha, hingga pengambil kebijakan, untuk berkolaborasi dalam agenda Indonesia Climate Change Forum (ICCF) 2025 yang akan digelar pada 21-23 Oktober 2025.

    Dia mengatakan bahwa ajang ICCF nanti menjadi titik temu antar berbagai pihak untuk merumuskan aksi terbaik dalam menghadapi krisis iklim. Menurut dia, upaya untuk menghadapi krisis iklim harus menjadi prioritas nasional.

    “Secara khusus acara pembukaan juga diadakan di Gedung Nusantara DPR/MPR sebagai simbol komitmen untuk terus memperjuangkan aksi iklim,” kata Eddy dalam Focus Group Discussions (FGD) dengan tema Masukan dan Harapan Publik untuk RUU Pengelolaan Perubahan Iklim di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

    Menurut dia, dampak perubahan iklim sudah dirasakan saat ini, mulai dari kenaikan suhu, iklim yang tak bisa diprediksi, banjir di musim kemarau, hingga kenaikan level air laut, yang bisa mempengaruhi kehidupan semua orang.

    Maka dari itu, dia mendorong keberadaan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim dapat memperkuat kebijakan pengelolaan perubahan iklim terutama dalam aspek Policy Clarity, Policy Consistency dan Policy Coordination.

    Dia pun mengatakan bahwa Undang-Undang tersebut bakal mengintegrasikan berbagai kebijakan di kementerian dan lembaga yang saat ini masih berjalan secara sektoral.

    “Dan tujuannya adalah satu, masing-masing nanti kemudian memiliki misi dan tujuan untuk ikut berpartisipasi dalam penanganan krisis iklim yang kita hadapi saat ini,” katanya.

    Di sisi lain, dia pun mengusulkan agar pemerintah membentuk lembaga khusus guna menangani masalah perubahan iklim. Menurut dia, lembaga itu pun harus langsung berada di bawah koordinasi Presiden.

    “Bertanggung jawab kepada Presiden, sehingga mampu untuk melakukan upaya integrasi yang memang sangat dibutuhkan. Bersama-sama dengan kementerian dan lembaga lain,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jadi Atensi Pusat, 10 Dapur MBG di Blitar Ternyata Belum Kantongi Izin Krusial

    Jadi Atensi Pusat, 10 Dapur MBG di Blitar Ternyata Belum Kantongi Izin Krusial

    Blitar (beritajatim.com) – Sebuah fakta terungkap mengenai operasional dapur makan bergizi gratis atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Blitar. Sebanyak 10 dapur SPPG yang telah beroperasi dan melayani masyarakat ternyata masih dalam proses “kejar tayang” untuk mengantongi izin krusial, yaitu Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

    Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Blitar, Heru Eko Pramono. Menurutnya, kesepuluh dapur tersebut kini tengah berada di bawah pendampingan intensif untuk memenuhi seluruh standar perizinan yang ditetapkan.

    “Semuanya sedang berproses. Memang ada target utama agar mereka semua harus memegang SLHS di akhir bulan ini (Oktober 2025),” ujar Heru pada Senin (13/10/2025).

    Heru menjelaskan, pengurusan izin ini dilakukan karena 10 dapur SPPG tersebut sudah terlanjur beroperasional dan menjadi atensi khusus dari pemerintah pusat, dalam hal ini Badan Gizi Nasional (BGN). Oleh karena itu, sebuah Satuan Tugas (Satgas) khusus dibentuk untuk memberikan pendampingan berkelanjutan.

    “Karena yang 10 ini posisinya sudah beroperasional, ini menjadi atensi pemerintah pusat supaya ada pendampingan kontinu dari Satgas,” tambahnya.

    Sebagai bagian dari rangkaian perizinan, tim gabungan telah melakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) ke lokasi dapur. Namun, hasilnya belum bisa dipastikan karena masih menunggu tahap evaluasi krusial dari Dinas Kesehatan.

    Proses tersebut melibatkan pengambilan sampel makanan untuk diuji di laboratorium. Hal ini penting untuk memastikan tidak ada kandungan kuman atau bakteri berbahaya dalam produk yang dihasilkan.

    “Inspeksi sudah dilakukan, tinggal evaluasi. Prosesnya memang butuh waktu, karena pengambilan sampel makanan itu harus ditanam (dikultur) untuk melihat ada kuman atau tidak. Itu teman-teman dari Dinas Kesehatan yang menangani, sehingga kita belum bisa mengetahui hasilnya sekarang,” jelas Heru.

    Seluruh rangkaian proses yang ketat ini, mulai dari inspeksi hingga uji laboratorium, dilakukan untuk memastikan bahwa perizinan yang nantinya dikeluarkan benar-benar menjamin keamanan dan kebersihan pangan yang disajikan oleh dapur-dapur SPPG tersebut. [owi/beq]

  • Presiden tunjuk Menteri Pertanian Andi Amran pimpin Bapanas

    Presiden tunjuk Menteri Pertanian Andi Amran pimpin Bapanas

    ANTARA – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkap alasan penunjukkan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebagai Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas). Menurutnya, rangkap jabatan tersebut tidak masalah sebab tugas dan fungsi Bapanas dengan Kementerian Pertanian berjalan beriringan.
    (Suci Nurhaliza/Pradanna Putra Tampi/Rayyan/I Gusti Agung Ayu N)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menjelang Akhir Tahun, Sejumlah Perwira Polres Gresik Dimutasi Polda Jatim

    Menjelang Akhir Tahun, Sejumlah Perwira Polres Gresik Dimutasi Polda Jatim

    Gresik (beritajatim.com) – Menjelang penutupan tahun 2025, jajaran Polres Gresik mengalami perombakan sejumlah posisi penting. Berdasarkan Surat Telegram Nomor ST/1277/X/KEP./2025 serta Surat Keputusan Polda Jatim Nomor KEP/484/X/2025 tertanggal 10 Oktober 2025, sejumlah perwira menengah (Pamen) dan perwira pertama (Pama) resmi dimutasi.

    Dalam daftar mutasi tersebut, Wakapolres Gresik Kompol Danu Anindhito Kuncoro diangkat menjadi Kasijemenopsrek Subditkamsel Ditlantas Polda Jatim. Posisinya digantikan Kompol Shabda Purusha Putra yang sebelumnya menjabat Pama Polda Jatim dan merupakan lulusan Sespimmen Polri.

    Perubahan juga terjadi di jajaran Satreskrim. AKP Abid Uais Al-Qarni Aziz dimutasi menjadi Panit I Unit II Subdit IV Ditreskrimsus Polda Jatim, dan digantikan oleh AKP Arya Widjaya, mantan Panit II Unit II Subdit III Ditreskrimsus Polda.

    Kasatlantas Polres Gresik AKP Riski Julianda Putera Buna juga masuk dalam daftar rotasi. Ia dimutasi menjadi Kasistandar Cegah dan Tindak Subditkamsel Ditlantas Polda Jatim. Posisinya kini diisi oleh AKP Nur Arifin yang sebelumnya menjabat Kasatlantas Polres Lamongan.

    Selain itu, Heri Nugroho yang sebelumnya menjabat Kasat Samapta Polres Gresik dipindahkan menjadi Danki 2 Dalmas Sipasdal Subditdalmas Ditsamapta Polda Jatim. Sementara Iptu Arifin, Kasatpolairud Polres Gresik, bergeser menjadi Paur Subbagminops Bagbinopsnal Ditpolairud Polda Jatim, dan posisinya kini digantikan oleh AKP I Nyoman Ardita, mantan Kasatpolairud Polres Lamongan.

    Perubahan serupa juga terjadi di tingkat Polsek. Kapolsek Manyar AKP Dante Anan Irawanto mendapat promosi sebagai Kabag SDM Polres Pasuruan. Posisinya digantikan AKP Satriyono, yang sebelumnya menjabat Kaurbinopsnal Satlantas Polrestabes Surabaya.

    Beberapa perwira pertama turut menempati posisi baru di jajaran Polres Gresik. Iptu Muhamad Kevin Ramadhan, Pama Polda Jatim pindahan dari SSDM Polri, kini menjabat Kapolsek Gresik Kota. Iptu Muhammad Gifari Syarifuddin, pindahan dari Polda Aceh, dipercaya memimpin Polsek Manyar. Kapolsek Menganti kini dijabat AKP Arif Rahman, pindahan dari Polda Papua, sementara Iptu Ahmad Fahri, pindahan dari Polda Gorontalo, diangkat menjadi Kapolsek Wringinanom.

    Rotasi jabatan ini menjadi bagian dari penyegaran organisasi dan pengembangan karier di lingkungan Polda Jatim menjelang akhir tahun. [dny/beq]

  • Deretan Raksasa Energi yang Lakukan PHK pada 2025: Chevron hingga Shell

    Deretan Raksasa Energi yang Lakukan PHK pada 2025: Chevron hingga Shell

    Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah perusahaan energi global melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepanjang 2025 ini. Perusahaan itu seperti ExxonMobil, Chevron, Petronas, hingga Shell.

    Melansir Reuters, Senin (13/10/2025), selain telah melakukan PHK, sebagian perusahaan juga mulai berencana memangkas jumlah pekerja pada tahun ini. Langkah tersebut diambil seiring penurunan harga minyak mentah.

    Tercatat, harga patokan minyak Brent turun sekitar 10,5% sepanjang tahun ini. Penurunan harga terjadi imbas peningkatan pasokan dari OPEC+ dan ketidakpastian permintaan buntut kebijakan perdagangan Amerika Serikat (AS).

    Berikut daftar perusahaan energi yang telah mengumumkan PHK pada 2024 dan 2025:

    1. ExxonMobil

    ExxonMobil akan memberhentikan 2.000 pekerja secara global. Hal ini sebagai bagian dari rencana restrukturisasi jangka panjang yang akan berdampak pada sekitar 3% hingga 4% dari total tenaga kerja global perusahaan.

    Tahun lalu, perusahaan mengumumkan rencana untuk memangkas hampir 400 pekerjaan di Texas setelah mengakuisisi produsen serpih Pioneer Natural Resources, menurut sebuah laporan regulator.

    2. Imperial Oil

    Perusahaan yang berbasis di Kanada ini mengatakan akan memangkas tenaga kerjanya sekitar 20% pada akhir 2027. 

    Langkah ini sebagai bagian dari restrukturisasi besar yang pada akhirnya akan menutup sebagian besar kehadirannya di kota minyak dan gas Calgary.

    3. Halliburton

    Penyedia layanan ladang minyak ini telah memangkas staf dalam beberapa minggu terakhir, menurut dua sumber yang mengetahui masalah ini. Pada Februari, serikat pekerja minyak dan gas di provinsi Chubut, Argentina, mengancam akan mogok kerja setelah Halliburton memberhentikan ratusan pekerja dan memutuskan untuk menutup kantor lokalnya.

    4. OMV

    Kelompok energi Austria OMV, yang bergerak di bisnis minyak, gas, dan kimia, berencana memotong sekitar 2.000 dari total 23.000 tenaga kerja di seluruh dunia.

    Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya penyesuaian untuk menjaga daya saing grup. 

    Dalam pernyataan kepada Reuters, OMV menyebut bahwa penyesuaian (adjustment) mungkin diperlukan dan bahwa mereka tidak menutup kemungkinan melakukan langkah-langkah personalia. Namun, detail final belum diumumkan karena masih dalam tahap konsultasi internal.

    5. ConocoPhillips

    Perusahaan akan memangkas 20% hingga 25% tenaga kerjanya di tengah program restrukturisasi yang lebih luas. Pemangkasan itu dapat berdampak pada sekitar 3.250 pegawai secara global.

    Selain tantangan pasar minyak yang suram, ConocoPhillips juga menghadapi beban dari proyek-proyek besar yang menjanjikan bagi masa depan perusahaan, tetapi memerlukan investasi awal yang sangat tinggi.

  • Fraksi Gerindra Dorong Penguatan Mitigasi dan Kelembagaan Penanggulangan Bencana di Jawa Timur

    Fraksi Gerindra Dorong Penguatan Mitigasi dan Kelembagaan Penanggulangan Bencana di Jawa Timur

     

    Surabaya (beritajatim.com) – Fraksi Gerindra DPRD Jawa Timur menegaskan pentingnya sinkronisasi dan penguatan kelembagaan dalam revisi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana.

    Hal itu disampaikan juru bicara Fraksi Gerindra, Cahyo Harjo Prakoso, dalam rapat paripurna pemandangan umum fraksi terhadap Raperda perubahan tersebut di Ruang Paripurna DPRD Jatim, Senin (13/10/2025).

    “Fraksi Gerindra menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur atas inisiatif mengajukan perubahan Perda ini. Langkah ini merupakan upaya strategis dan visioner untuk memperkuat mitigasi serta kesiapsiagaan bencana di daerah,” kata Cahyo.

    Dia menyebut, perubahan Raperda ini bukan hanya penyesuaian administratif, tetapi bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin keselamatan warga. Fraksi Gerindra menilai bahwa rakyat harus menjadi subjek utama dalam setiap kebijakan penanggulangan bencana.

    “Setiap kebijakan harus berangkat dari pandangan bahwa keselamatan manusia adalah hak asasi tertinggi yang wajib dijamin oleh negara. Raperda ini harus memastikan perlindungan rakyat sebagai mandat konstitusi,” ujar Ketua DPC Gerindra Surabaya ini.

    Cahyo menjelaskan, secara yuridis Raperda ini telah menyesuaikan perkembangan regulasi nasional, antara lain Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun, lanjut dia, sinkronisasi antaraturan tetap perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan.

    “Kami mengingatkan agar sinkronisasi vertikal dan horizontal dilakukan secara cermat, supaya tidak ada duplikasi norma dan kewenangan antara provinsi, kabupaten/kota, maupun desa,” kata alumnus Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya ini.

    Secara sosiologis, dia menyebut revisi peraturan ini sangat relevan mengingat Jawa Timur merupakan daerah dengan tingkat kerentanan bencana yang tinggi. Dari tujuh gunung api aktif, potensi tsunami di pesisir selatan, hingga ancaman kekeringan dan tanah longsor, seluruhnya menuntut kesiapan sistem tanggap bencana yang kuat.

    “Namun di balik risiko tersebut, kita juga memiliki kekuatan sosial dan kearifan lokal yang selama ini terbukti efektif dalam mitigasi bencana. Maka kebijakan baru harus memastikan partisipasi aktif masyarakat dan kolaborasi pentahelix benar-benar hidup di lapangan,” tegas politisi muda ini.

    Dalam kesempatan itu, Fraksi Gerindra juga menyebutkan beberapa aspek penting yang perlu mendapat perhatian. Seperti perlindungan terhadap kelompok rentan, pembentukan forum relawan kebencanaan, serta penguatan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

    “Kami mengapresiasi adanya ketentuan baru yang memberi perhatian pada penyandang disabilitas dan kelompok rentan. Tapi kami ingin memastikan bahwa perlindungan itu benar-benar operasional, bukan hanya formalitas di atas kertas,” jelas Cahyo.

    Selain itu, dia menyebut pentingnya keberlanjutan anggaran kebencanaan agar tidak sepenuhnya bergantung pada transfer pusat. Fraksi Gerindra juga mengusulkan adanya mekanisme evaluasi berkala untuk memastikan efektivitas pelaksanaan Raperda.

    “Kebijakan penanggulangan bencana tidak boleh berhenti di dokumen administratif. Harus ada pengawasan dan evaluasi kinerja secara periodik agar implementasinya benar-benar melindungi masyarakat,” pungkas Cahyo Harjo Prakoso.[asg/kun]

  • Wali Kota Mojokerto Tekankan Peran Orang Tua Bentuk Karakter dan Moral Remaja Lewat Program STAR

    Wali Kota Mojokerto Tekankan Peran Orang Tua Bentuk Karakter dan Moral Remaja Lewat Program STAR

    Mojokerto (beritajatim.com) – Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menegaskan pentingnya peran orang tua dalam membentuk karakter dan ketahanan moral generasi muda di tengah derasnya arus informasi serta kemajuan teknologi. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Wisuda Sekolah Orang Tua Anak Remaja (STAR) di Sabha Mandala Madya, Balai Kota Mojokerto, Senin (13/10/2025).

    Menurut Wali Kota yang akrab disapa Ning Ita, program STAR merupakan langkah konkret Pemerintah Kota Mojokerto untuk memperkuat fungsi keluarga sebagai benteng utama pencegahan kenakalan remaja.
    “Sekolah Orang Tua Anak Remaja ini lahir dari kegelisahan saya melihat kondisi Kota Mojokerto yang meskipun bukan kota metropolis,” ungkapnya.

    Ia menjelaskan, perkembangan teknologi dan degradasi moral telah memberi dampak signifikan terhadap perilaku remaja. Melalui program STAR, para orang tua diharapkan memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan untuk mendampingi anak menghadapi berbagai tantangan zaman.

    “Kami ingin membangun benteng pertama di keluarga agar remaja Kota Mojokerto tidak terjerumus pada kenakalan remaja, narkoba, maupun seks bebas. Remaja Kota Mojokerto adalah seperempat dari total penduduk, di tangan merekalah kita menaruh harapan untuk melanjutkan tongkat estafet pembangunan di masa depan,” imbuhnya.

    Program STAR tidak hanya melibatkan para orang tua, tetapi juga menggandeng berbagai pihak lintas sektor seperti BNN, Kemenag, psikolog, dan organisasi masyarakat. Program ini akan dijalankan secara masif di 18 kelurahan dengan dukungan lintas perangkat daerah karena membangun generasi tangguh membutuhkan kerja kolaboratif.

    “Saya mengajak seluruh masyarakat untuk turut berperan aktif dalam mengawal tumbuh kembang anak-anak agar menjadi generasi yang berkarakter dan berdaya saing. Sekecil apa pun kontribusi yang bisa kita berikan hari ini, akan sangat berarti untuk menghantarkan anak-anak kita menjadi generasi yang lebih baik daripada generasi saat ini,” pungkas Ning Ita.

    Program STAR menjadi upaya strategis Pemkot Mojokerto dalam membangun ketahanan keluarga sekaligus menyiapkan generasi muda yang cerdas, berkarakter, dan memiliki kecerdasan spiritual untuk menghadapi tantangan masa depan. [tin/beq]

  • Gempa Magnitudo 5,0 Guncang Sumenep Jatim

    Gempa Magnitudo 5,0 Guncang Sumenep Jatim

     

    Liputan6.com, Jakarta – Gempa Magnitudo 5,0 mengguncang wilayah Sumenep Jatim, Senin siang (13/10/2025), pukul 14.10.31 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebutkan, lokasi gempa Sumenep ini berada pada koordinat 7.28LS, 114.14BT, dengan episenter gempa berada di laut 47 km tenggara Sumenep, Jatim.

    “Kedalaman gempa 14 km,” tulis BMKG.

    BMKG menyebutkan gempa tidak berpotensi tsunami.

    Belum ada laporan kerusakan akibat gempa, namun warga diimbau tetap waspada terhadap kemungkinan terjadinya gempa susulan. 

  • BRI Raih 2 Penghargaan Bergengsi Pada Indonesia Economic Summit 2025

    BRI Raih 2 Penghargaan Bergengsi Pada Indonesia Economic Summit 2025

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kembali memperoleh pengakuan atas konsistensi kinerja unggulnya. Dalam rangkaian Indonesia Economic Summit 2025 yang diselenggarakan oleh Infobank Media Group melalui The Asian Post di Shangri-La Hotel, Jakarta (2/10), BRI berhasil meraih dua penghargaan bergengsi, yakni “Titanium Champion” dan “The Asianpost Best State-Owned Enterprise 2025”. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Direktur Commercial Banking BRI Alexander Dippo Paris.

    Predikat Titanium Champion diberikan atas konsistensi kinerja BRI selama periode 2010 hingga 2024 yang menunjukkan ketangguhan dan keberlanjutan pertumbuhan dalam jangka panjang. Sementara penghargaan The Asianpost Best State-Owned Enterprise 2025 mencerminkan keberhasilan BRI menjaga momentum kinerja unggul sepanjang tahun 2023 hingga 2024. Kedua penghargaan tersebut menunjukan kemampuan BRI dalam menjaga kualitas pertumbuhan di tengah dinamika ekonomi yang menantang.

    BRI mampu menunjukkan ketangguhan kinerja dan resiliensi bisnis di tengah tantangan ekonomi global. Hingga akhir tahun 2024, BRI membukukan laba bersih sebesar Rp60,64 triliun, yang mencerminkan kemampuan perseroan dalam menciptakan nilai berkelanjutan bagi pemegang saham dan masyarakat. Total aset mencapai Rp1.992,98 triliun, seiring dengan strategi penyaluran kredit yang selektif dan berkualitas dengan fokus pada sektor UMKM sebagai penggerak utama perekonomian nasional. Total kredit yang disalurkan tercatat sebesar Rp1.354,64 triliun, dengan porsi UMKM yang dominan mencapai 81,97% dari total portofolio. Dari sisi penghimpunan dana, Dana Pihak Ketiga tercatat sebesar Rp1.365,45 triliun, di mana CASA mendominasi dengan porsi 67,30%, mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan BRI yang luas, inklusif, dan andal.

  • Dana Transfer Pusat Terpangkas Rp228 Miliar, Pemkab Madiun Siapkan Efisiensi Anggaran 2026

    Dana Transfer Pusat Terpangkas Rp228 Miliar, Pemkab Madiun Siapkan Efisiensi Anggaran 2026

    Madiun (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun bersiap melakukan efisiensi besar-besaran pada tahun anggaran 2026 menyusul adanya pemangkasan dana Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang mencapai sekitar Rp228 miliar.

    Bupati Madiun Hari Wuryanto mengatakan, kondisi tersebut menjadi tantangan sekaligus momentum bagi daerah untuk memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Menurutnya, Pemkab akan memfokuskan anggaran pada program prioritas yang benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat.

    “Tahun 2026 kita dihadapkan pada tantangan efisiensi. Kuncinya adalah kolaborasi dengan provinsi supaya anggaran tidak menumpuk di satu sektor. Pemerataan dan skala prioritas harus dijalankan,” ujar Bupati Hari usai upacara Hari Jadi ke-80 Provinsi Jawa Timur di Lapangan Desa Dimong, Kecamatan Madiun, Senin (13/10/2025).

    Bupati menegaskan, berkurangnya dana transfer bukan alasan untuk memperlambat pembangunan. Sebaliknya, kondisi ini menjadi dorongan agar pemerintah daerah lebih kreatif dalam mengelola anggaran dan memastikan setiap rupiah APBD tepat sasaran.
    “Kita harus lebih cerdas dalam perencanaan. Efisiensi bukan berarti mengurangi pelayanan publik, tapi memastikan program tetap berjalan dan manfaatnya dirasakan masyarakat,” imbuhnya.

    Beberapa program strategis seperti ketahanan pangan, layanan kesehatan gratis, serta program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) akan tetap menjadi prioritas utama Pemkab Madiun. Selain itu, pemerintah daerah juga berkomitmen menjaga kesinambungan pembangunan infrastruktur yang mendukung sektor pertanian dan pengembangan desa.

    Hari menyebut, kebijakan pemangkasan dana dari pusat memang berdampak pada berbagai sektor. Namun, Pemkab Madiun memilih untuk memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah agar pembangunan tetap berjalan merata.
    “Yang penting, kita mampu menata ulang prioritas dan tidak kehilangan arah pembangunan. Kalau pengelolaannya tepat, hasilnya tetap bisa dirasakan masyarakat,” terang Bupati yang akrab disapa Mas Hari itu.

    Dengan strategi efisiensi dan sinergi bersama pemerintah provinsi, Pemkab Madiun optimistis mampu menjaga ketahanan fiskal dan memastikan program pembangunan tetap berlanjut pada tahun 2026 mendatang. [rbr/beq]