Xcloud.id

Blog

  • Wakil Ketua DPR tegaskan bantuan PIP tidak boleh dipotong

    Wakil Ketua DPR tegaskan bantuan PIP tidak boleh dipotong

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menegaskan bahwa bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) tidak boleh dipotong dalam bentuk apa pun karena dana tersebut merupakan hak penuh bagi para penerima manfaat.

    Saan dalam keterangannya di Jakarta, Senin, mengatakan bahwa pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun masa depan bangsa.

    Dirinya meyakini bahwa setiap anak, tanpa terkecuali, harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan yang layak dan tanpa terbebani oleh kondisi ekonomi keluarga.

    “Pendidikan adalah salah satu hal yang dapat mengubah hidup seseorang menjadi lebih baik. Dengan pendidikan, anak-anak kita memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memperbaiki masa depan mereka dan mengangkat derajat keluarga,” katanya.

    Maka dari itu, Saan mengingatkan agar dana PIP tidak boleh dipotong dengan alasan apa pun. Bahkan, menurutnya, dana PIP seharusnya ditambah oleh para wakil rakyat.

    “Karena bagaimanapun, ini adalah program yang mulia, (yaitu) membantu anak-anak dari keluarga yang kurang mampu agar tetap bisa sekolah dengan layak dan semangat,” ucapnya.

    Adapun pada Sabtu (11/10), Saan menyalurkan bantuan PIP kepada 155 siswa SDN Cinangka, Bungursari, Purwakarta, Jawa Barat, dalam kegiatan resesnya.

    Kegiatan yang dikemas dalam bentuk sapa warga ini juga menjadi ajang silaturahmi antara wakil rakyat dengan masyarakat setempat.

    Saan juga menekankan bahwa kegiatan reses bukan hanya agenda rutin anggota DPR RI, tetapi juga momen penting untuk memastikan kebijakan publik benar-benar berpihak pada masyarakat.

    Melalui dialog dan tatap muka langsung, aspirasi warga dapat dihimpun secara utuh dan menjadi dasar perjuangan dalam penyusunan kebijakan di parlemen.

    “Kami di DPR RI akan terus memastikan bahwa suara masyarakat di daerah tidak hanya didengar, tapi juga diwujudkan dalam kebijakan dan program nyata. Inilah esensi dari reses, (yaitu) menyatu dengan rakyat, mendengar langsung, dan memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan mereka,” katanya.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Buruh Ancam Demo hingga Mogok Kerja Jika Kenaikan UMP Tak Sesuai Harapan

    Buruh Ancam Demo hingga Mogok Kerja Jika Kenaikan UMP Tak Sesuai Harapan

    Bisnis.com, JAKARTA — Aliansi serikat pekerja berencana akan menggelar aksi demonstrasi di berbagai wilayah hingga mogok kerja massal jika pemerintah hanya menerima masukkan sepihak dalam menaikkan upah minimum provinsi (UMP).

    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, pihaknya melalui Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh (KSP-PB) yang mencakup 72 organisasi dengan 5 juta buruh anggota telah mengusulkan kenaikan UMP 2026 sebesar 8,5%-10,5%.

    “Bilamana, pemerintah memutuskan kenaikan upah minimum sepihak, yaitu hanya melalui Menteri Ketenagakerjaan, Menko Perekonomian, hanya mendengar saran Apindo, maka kami memutuskan buruh di KSP-PB itu yang jumlahnya ada 72 organisasi bergabung di dalamnya, kami memutuskan pemogokan besar-besaran di seluruh Indonesia,” kata Said, Senin (13/10/2025). 

    Said menerangkan rencana mogok nasional tersebut akan diawali dengan aksi-aksi regional di berbagai daerah. Meski aksi ini diprediksi akan diikuti hingga 5 juta buruh, pihaknya menegaskan bahwa gerakan tersebut bersifat damai, tertib, dan anti kekerasan.

    Menurut dia, aksi besar-besaran ini melibatkan sekitar 7.000 pabrik di berbagai daerah. Dia juga menegaskan, jika ada kelompok yang bertindak di luar ketentuan dan melakukan kekerasan, pihaknya tidak bertanggung jawab karena aksi buruh ini terorganisir dengan jelas.

    “Kami menyerukan aksi damai, anti kekerasan, tidak anarkis, tidak mengganggu ketertiban umum, dan tidak merusak fasilitas. Aksi ini murni perjuangan untuk hak buruh,” tegasnya.

    Adapun, salah satu tuntutan utama dalam aksi ini adalah kenaikan upah minimum sebesar 8,5% hingga 10,5%. 

    Angka kenaikan tersebut dikalkulasikan berdasarkan formula Keputusan MK Nomor 168/2023 yang menyatakan bahwa kenaikan upah minimum harus mempertimbangkan kebutuhan hidup rakyat dengan formula inflasi, pertumbuhan ekonomi dan indeks tertentu. 

    Dia memerinci, berdasarkan kalkulasi periode Oktober 2024-September 2025, angka inflasi mencapai di kisaran 3%—3,26%. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi diasumsikan tumbuh 5,2% pada periode yang sama. 

    Sementara itu, indeks tertentu yang dipakai yakni 1,0% atau naik dari tahun lalu 0,9%. Kenaikan indeks seiring dengan klaim pemerintah bahwa angka kemiskinan dan pengangguran turun. 

    “Tambahkan, 5,2% [asumsi pertumbuhan ekonomi] ditambah 3,26% [inflasi] maka ketemu 8,46% dibulatkan 8,5% itu jelas. Itu perintah MK, keputusan MK setara UU Cipta Kerja,” tegasnya. 

    Sementara itu, angka usulan upah 10,5% diharapkan berlaku untuk pertumbuhan ekonomi di setiap daerah yang tumbuh di atas 20%. 

    “Contoh Maluku Utara 30% maka pakai indeks tertentunya 1,4 maka ketemulah 10,5%. Inflasinya 3,26% pertumbuhan ekonominya yang 20% tapi kalau pakai 20% tinggi maka kita pakai pertumbuhan ekonomi nasional,” terangnya. 

    Dalam hal ini, Said juga menegaskan bahwa pembahasan formula UMP tahun depan saat ini masih dalam proses pengumpulan data usulan di Dewan Pengupahan. 

  • Kijang Innova Reborn Diesel Makin Nggak Kekejar

    Kijang Innova Reborn Diesel Makin Nggak Kekejar

    Jakarta –

    Kijang Innova Reborn makin tak terkejar. Penjualannya melesat, meninggalkan Kijang Innova Zenix.

    Penjualan Kijang Innova Reborn masih moncer. Padahal tak ada model baru. Model baru dihadirkan Toyota lewat Innova Zenix. Lebih lagi pada Innova Zenix, Toyota menghadirkan opsi mesin hybrid. Nyatanya kalau urusan penjualan, Kijang Innova masih sulit digeser oleh Innova Zenix. Buktinya, dalam data penjualan wholesales yang dirilis Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) periode September 2025, Innova Reborn kembali unggul atas Innova Zenix.

    Penjualan Innova Reborn vs Innova Zenix

    Selama bulan kesembilan itu, distribusi Innova Reborn mencapai 3.407 unit. Pada periode yang sama, distribusi Innova Zenix hanya mencapai 2.736 unit. Namun kalau dihitung secara kumulatif sejak Januari, Innova Zenix masih sedikit lebih unggul dengan 22.898 unit, sementara Innova Reborn 21.920 unit. Kendati demikian, dari keseluruhan Kijang Innova, Reborn Diesel matic adalah tipe yang paling laris.

    Adapun karakter pembeli Innova Reborn dan Innova Zenix sebenarnya berbeda. Pihak Toyota pernah menjabarkan bahwa pembeli Innova Zenix kebanyakan berada di pulau Jawa. Penggunanya kebanyakan dari konsumen untuk digunakan pribadi.

    Innova Reborn justru sebaliknya, banyak diincar konsumen di luar Pulau Jawa. MPV bermesin diesel itu digunakan untuk keperluan fungsional lantaran bisa melahap berbagai kondisi jalan. Banyak perusahaan rental atau perusahaan yang masih menggunakan jasa Innova Reborn.

    Beda Innova Zenix vs Innova Reborn

    Urusan dapur pacu keduanya berbeda signifikan. Kijang Innova Zenix versi bensin mengusung mesin 2.000 cc berkode M20A-FKS Dynamic Force Engine. Mesin berkapasitas 1.987 cc empat silinder dual VVT-i ini menghasilkan tenaga hingga 174 PS pada 6.600 rpm dengan torsi maksimal 204,9 Nm.

    Sementara varian hybrid menggabungkan mesin TNGA 2.000 cc M20A-FXS (152 PS pada 6.000 rpm dan torsi maksimal 187,3 Nm pada 4.400-5.200 rpm) dengan motor listrik berdaya 113 PS dan torsi 205,9 Nm. Hasilnya, tenaga gabungan mencapai 186 PS.

    Sedangkan Toyota Kijang Innova Reborn diesel dilengkapi dengan mesin berkode 2GD FTV dengan empat silinder segaris 16 katup DOHC dengan VNT Intercooler. Mesin diesel Innova berkapasitas 2.393 cc. Tenaga maksimalnya mencapai 149 PS pada 3.400 rpm dengan torsi maksimal 342,2 Nm yang tersedia pada rentang 1.200-2.800 rpm.

    (dry/rgr)

  • Daftar UMP Seluruh Indonesia 2025, Tertinggi Masih DKI Jakarta

    Daftar UMP Seluruh Indonesia 2025, Tertinggi Masih DKI Jakarta

    Bisnis.com, JAKARTA – Upah minimum provinsi (UMP) belum bisa dipastikan kenaikannya pada tahun depan atau 2026.

    Diketahui, pemerintah akan mengumumkan UMP 2026 dalam beberapa waktu ke depan. Belum diketahui, berapa besaran kenaikan UMP pada tahun depan. Namun, pada 2025 pemerintah menetapkan UMP naik 6,5%.

    Adapun formula penetapan UMP 2026 tengah dirumuskan di Dewan Pengupahan Nasional (Depenas). Dikutip dari situs Satu Data Kemnaker, UMP 2025 telah ditetapkan pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.16/2024.

    Dari 38 provinsi yang ada, Kemnaker mencatat rata-rata upah minimum nasional sebesar Rp3.315.761. UMP tertinggi dicatatkan DKI Jakarta dengan nilai Rp5.396.761, sedangkan yang terendah ialah Jawa Tengah sebesar Rp2.169.349.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan bahwa proses pembahasan dan kajian penetapan UMP 2026 masih berlangsung dan akan rampung sesuai jadwal yang ditetapkan pemerintah.

    “Masih ada waktu. Kan kita punya batas waktu bulan November ya, November itu untuk UMP 2026. Tenang aja, masih ada waktu insya Allah,” ujar Yassierli usai memberikan pemaparan dalam Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC), Sabtu (11/10/2025).

    Meski begitu, Yassierli tidak merinci sejauh mana perkembangan pembahasannya. Padahal, penetapan UMP setiap tahun dilakukan paling lambat pada 21 November, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan.

    Berikut ini daftar lengkap upah minimum provinsi (UMP) di 38 provinsi di Indonesia.

    Daftar UMP Seluruh Indonesia Tahun 2025

    Aceh: Rp3.685.616
    Sumatra Utara: Rp2.992.559
    Sumatra Barat: Rp2.994.193
    Riau: Rp3.508.776
    Jambi: Rp3.234.535
    Sumatra Selatan: Rp3.681.571
    Bengkulu: Rp2.670.039
    Lampung: Rp2.893.070
    Bangka Belitung: Rp3.876.600
    Kepulauan Riau: Rp3.623.654
    DKI Jakarta: Rp5.396.761
    Jawa Barat: Rp2.191.232
    Jawa Tengah: Rp2.169.349
    DI Yogyakarta: Rp2.264.080
    Jawa Timur: Rp2.305.985
    Banten: Rp2.905.119
    Bali: Rp2.996.561
    Nusa Tenggara Barat (NTB): Rp2.602.931
    Nusa Tenggara Timur (NTT): Rp2.328.969
    Kalimantan Barat: Rp2.878.286
    Kalimantan Tengah: Rp3.473.621
    Kalimantan Selatan: Rp3.496.195
    Kalimantan Timur: Rp3.579.313
    Kalimantan Utara: Rp3.580.160
    Sulawesi Utara: Rp3.775.425
    Sulawesi Tengah: Rp2.915.000
    Sulawesi Selatan: Rp3.657.527
    Sulawesi Tenggara: Rp3.073.551
    Gorontalo: Rp3.221.731
    Sulawesi Barat: Rp3.104.430
    Maluku: Rp3.141.700
    Maluku Utara: Rp3.408.000
    Papua Barat: Rp3.615.000
    Papua Barat Daya: Rp3.614.000
    Papua: Rp4.285.850
    Papua Selatan: Rp4.285.850
    Papua Tengah: Rp4.285.848
    Papua Pegunungan: Rp4.285.850

  • Menaker Sebut UMP 2026 Masih Dikaji, Janji Akomodasi Putusan MK

    Menaker Sebut UMP 2026 Masih Dikaji, Janji Akomodasi Putusan MK

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Ketenagarkerjaan (Menaker) Yassierli mengungkapkan bahwa besaran upah minimum provinsi (UMP) 2026 masih dalam pembahasan sampai pertengahan Oktober 2025 ini. 

    Yassierli berujar bahwa tim yang terlibat dalam proses penentuan besaran kenaikan upah—Dewan Pengupahan Nasional—tersebut masih melakukan sejumlah kajian. 

    “Kita ingin sebenarnya UMP ini juga memperhatikan standar kehidupan yang layak bagi pekerja itu seperti apa, tetapi ini masih berproses,” ujarnya saat ditemui di Kantor Kemnaker, Senin (13/10/2025). 

    Dia memastikan bahwa pengumuman besaran UMP akan mengikuti jadwal atau lini masa, yakni pada November setiap tahunnya—sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.51/2023 tentang Pengupahan.

    Sebagai gambaran, pemerintah menetapkan kenaikan UMP sebesar 6,5% pada 2025 usai formula baru ditetapkan yang sejalan dengan Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materiil UU No. 6/2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2/2022 tentang Cipta Kerja, termasuk soal pengupahan. 

    UMP 38 provinsi yang ada, Kemnaker mencatat rata-rata upah minimum nasional sebesar Rp3.315.761 pada 2025. UMP tertinggi berada di Jakarta yang mencapai Rp5.396.761. Sementara itu, yang terendah di Jawa Tengah yang senilai Rp2.169.349. 

    Adapun untuk UMP 2026, Yassierli memastikan formulasinya akan mengakomodir putusan MK, sebagaimana pada penetapan UMP 2025 lalu. 

    “Iya [seluruh poin-poin harus diakomodir]. Jadi pemerintah wajib [mengakomodasi] dan kami berkomitmen untuk melaksanakan putusan MK. UMP harus mempertimbangkan faktor ini,” tambah Yassierli. 

    Sementara menanggapi permintaan buruh dengan kenaikan UMP hingga 8,5%, Yassierli menampung aspirasi tersebut. Menurutnya, besaran tersebut masih harus dipertimbangkan dengan stakeholder lain, termasuk Dewan Pengupahan Nasional. 

    “Itu bagian dari proses, ada aspirasi. Selain kami juga akan melakukan kajian, nanti juga semua akan dibahas di Dewan Pengupahan Nasional,” ujarnya.

    Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menegaskan usulan upah minimum provinsi (UMP) 2026 tetap diharapkan naik di kisaran 8,5%—10% atau lebih tinggi dari kenaikan tahun lalu sebesar 6,5%. 

    Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, pihaknya bersama Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh (KSP-PB) mengusulkan angka tersebut berdasarkan formula dari keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/2023 yang mencakup inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu. 

    Terlebih, angka inflasi mencapai di kisaran 3%—3,26%. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi diasumsikan tumbuh 5,2% pada periode yang sama.

    “Kami menyatakan bahwa kenaikan UMP yang diusulkan tetap 8,5%—10,5%, argumentasinya Keputusan MK Nomor 168/2023 yang menyatakan bahwa kenaikan upah minimum harus mempertimbangkan kebutuhan hidup rakyat dengan formula inflasi, pertumbuhan ekonomi dan indeks tertentu,” kata Said dalam konferensi pers, Senin (13/10/2025).  

  • Viral Pelat Palsu Rubicon Milik Perwira Polisi, Polrestabes Makassar Beri Sanksi Teguran Tidak Ditilang

    Viral Pelat Palsu Rubicon Milik Perwira Polisi, Polrestabes Makassar Beri Sanksi Teguran Tidak Ditilang

    Liputan6.com, Jakarta Publik dihebohkan video viral di sosial media, mobil mewah jenis Jeep Rubicon terparkir di halaman upacara Mapolrestabes Makassarl. Ramai dibicarakan karena mobil milik seorang perwira polisi berpangkap Ajun Komisaris Polisi (AKP) dan menggunakan pelat nomor palsu yakni DD 501 JR. 

    Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Makassar memberikan teguran kepada pemiik AKP Ramli, perwira polisi pemilik mobil mewah Jeep Rubicon yang viral lantaran menggunakan pelat nomor palsu atau gantung.  

    Kasat Lantas Polrestabes Makassar, AKBP Andi Husnaeni, mengatakan, penindakan dengan pendekatan humanis karena AKP Ramli sudah mengaku kesalahan menggunakan pelat palsu. 

    “Iya, sudah ditegur simpatik. Tilang juga bisa dilakukan, tapi yang bersangkutan sudah mengakui mobil itu miliknya dan langsung mengganti pelatnya,” ujar Husnaeni kepada wartawan, Senin (13/10/2025).

    Menurut Husnaeni, teguran simpatik diberikan karena pelanggaran yang dilakukan tergolong ringan dan tidak disertai unsur kesengajaan. Apalagi berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh surat-surat kendaraan, termasuk STNK dan BPKB, dinyatakan lengkap. 

    “Dia (AKP Ramli) sudah mengakui itu mobilnya dan tidak ada maksud apa-apa. Surat-surat kendaraan lengkap, jadi cukup ditegur simpatik dan langsung ganti pelat hari itu juga,” jelasnya.

  • Purbaya Buka Pengaduan Langsung Layanan Pajak hingga Bea Cukai via WA Menkeu

    Purbaya Buka Pengaduan Langsung Layanan Pajak hingga Bea Cukai via WA Menkeu

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akan membuka saluran pengaduan langsung via WhatsApp bagi masyarakat terkait dengan layanan pajak dan bea cukai.

    Purbaya mengaku ada berbagai kendala bagi pihaknya untuk menangani pengaduan layanan pajak dan bea cukai. Menurutnya, terkadang ada laporan tidak benar yang diterima.

    Untuk itu, dia menyebut akan segera meluncurkan saluran pengaduan langsung ke Menkeu via nomor WhatsApp. “Saya akan bukan channel langsung ke Menteri. Jadi mereka bisa ngadu ke situ, untuk bea cukai dan pajak,” ungkapnya kepada wartawan saat kunjungan ke kawasan pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (13/10/202).

    Menurut Purbaya, dia akan membuat dua nomor WA pengaduan terpisah. Masing-masing untuk pengaduan pelayanan pajak dan bea cukai.

    “Nomor WA terpisah. Mungkin besok akan saya launch itu,” kata pria yang sebelumnya menjabat Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.

    Untuk diketahui, Menkeu yang baru sebulan lebih menjabat itu menaruh perhatian cukup besar kepada otoritas pajak hingga bea cukai. Sebelum menyinggung soal saluran pengaduan itu, dia telah beberapa kali menyinggung soal penindakan terhadap pegawai pajak dan bea cukai.

    Akan tetapi, dia turut menjanjikan insentif bagi mereka apabila bisa meningkatkan realisasi penerimaan negara. Purbaya menyampaikan bahwa ingin memperlakukan aparat pajak, sekaligus bea cukai, dengan adil sesuai dengan kinerjanya.

    Sebagai contoh, belum lama ini Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengungkap telah memecat 26 pegawainya yang melanggar etik dalam penanganan penunggak pajak besar senilai Rp60 triliun.

    Ke depan, Purbaya akan memberhentikan pegawai pajak maupun bea cukai yang melakukan kecurangan maupun menyalahi amanat profesinya. “Kalau ada yang macam-macam, enggak ada ampun,” ujarnya kepada wartawan melalui video conference dari Jakarta pada Media Gathering APBN 2026, Jakarta, Jumat (10/10/2025).

    Purbaya tidak menutup kemungkinan untuk menindak kasus-kasus atau pelanggaran pada masa lalu, apabila sudah ada temuannya. Di sisi lain, dia ingin memberikan perlakuan yang adil dengan memberikan penghargaan bagi mereka yang melaksanakan pekerjaannya dengan hasil optimal.

    “Nanti kalau bagus sekali misalnya tax ratio-nya sekarang kan sekitar 10% ya, kalau bisa 12%, kita akan kasih insetif ke mereka. Supaya fair treatment, ada hukuman, ada juga reward kalau mereka bekerja dengan baik,” terang pria yang sebelumnya menjabat Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.

  • XLSmart Buka Preorder iPhone 17 Series, Ada Kuota hingga 240GB per Bulan – Page 3

    XLSmart Buka Preorder iPhone 17 Series, Ada Kuota hingga 240GB per Bulan – Page 3

    1. Buka Situs Resmi iBox, Digimap, atau Blibli

    Kunjungi situs iBox, Blibli, atau Digimap dan buka halaman pre-order iPhone 17. 

    2. Pilih Model iPhone 17 yang Diinginkan

    Tentukan varian yang sesuai dengan kebutuhan (seperti iPhone Air), termasuk kapasitas penyimpanan dan warna. 

    3. Klik Pre-Order dan Checkout

    Setelah memilih model, klik “Pre-order” dan lanjutkan ke pembayaran.

    4. Login dan Daftar Akun

    Masuk dengan akun yang dimiliki atau bisa juga buat akun baru. Isi data pengiriman dan kontak.

    5. Selesaikan Pembayaran

    Kamu bisa melakukan pembayaran penuh via transfer bank atau kartu kredit.
    Cicilan 0% hingga 24 bulan dengan kartu kredit tertentu (bebas bunga, DP rendah).
    PayLater seperti Akulaku atau Kredivo dengan 0% bunga dan tanpa biaya admin.

    6. Konfirmasi Pesanan

    Setelah selesai pembayaran, review kembali pesanan iPhone 17 series yang kamu beli, masukkan kode promo jika punya, dan klik konfirmasi. Kamu akan mendapatkan email konfirmasi dengan estimasi pengiriman tiba.

  • PAPTI Jatim Dampingi Pemeriksaan Teknis Bangunan Pesantren Pasca Ambruknya Asrama Al Khoziny

    PAPTI Jatim Dampingi Pemeriksaan Teknis Bangunan Pesantren Pasca Ambruknya Asrama Al Khoziny

    Surabaya (beritajatim.com) – Perkumpulan Ahli Pengkaji Teknis Indonesia (PAPTI) Jawa Timur melakukan pendampingan teknis pemeriksaan bangunan gedung bagi pondok pesantren dan lembaga keagamaan. Langkah ini diambil sebagai respons atas ambruknya bangunan asrama Pondok Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo pada 29 September 2025, yang menimbulkan keprihatinan publik terhadap standar keselamatan bangunan pendidikan.

    “Kami siap membantu pondok pesantren yang ingin melakukan pemeriksaan struktur bangunannya. Ini bagian dari tanggung jawab moral dan profesional kami sebagai pengkaji teknis bangunan gedung,” ujar Ketua PAPTI Jatim, Breeze Maringka, Senin (13/10/2025).

    Program pendampingan ini merupakan tindak lanjut dari inisiatif Kementerian PUPR yang membuka layanan konsultasi nasional bagi lembaga pendidikan berbasis asrama. PAPTI Jatim menyiapkan tim tenaga ahli bersertifikat untuk turun langsung melakukan pemeriksaan teknis di lapangan.

    “Kami ingin memastikan setiap bangunan pendidikan, terutama pesantren, memenuhi persyaratan keandalan gedung, mulai dari keselamatan, kesehatan, kenyamanan, hingga kemudahan,” jelas Breeze.

    Untuk memperluas jangkauan layanan, PAPTI Jatim membuka Hotline 0812-1333-3337 sebagai saluran cepat bagi pesantren yang ingin mengajukan pendampingan teknis. Selain pemeriksaan, tim juga memberikan edukasi terkait perizinan dan kelaikan bangunan.

    “Masih banyak pengelola pesantren yang belum memahami bahwa asrama termasuk kategori bangunan publik yang wajib memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Melalui pendampingan ini, kami ingin meningkatkan kesadaran sekaligus membantu proses teknisnya,” tambah Breeze.

    Menurutnya, kesadaran terhadap regulasi bangunan perlu diperkuat agar tidak ada lagi tragedi serupa seperti insiden Al Khoziny. PAPTI Jatim berharap gerakan ini dapat menjadi model nasional bagi provinsi lain dalam memastikan keselamatan bangunan pendidikan.

    “Kami berharap gerakan pendampingan ini tidak berhenti di Jawa Timur, tapi bisa menjadi contoh nasional. Setiap pesantren harus memiliki bangunan yang aman, sehat, dan berfungsi dengan baik,” pungkas Breeze Maringka. [asg/beq]

  • Jalur Pendakian Ditutup, Sampah Plastik Menggunung di Gunung Gede Pangarango

    Jalur Pendakian Ditutup, Sampah Plastik Menggunung di Gunung Gede Pangarango

    Liputan6.com, Sukabumi – Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (BBTNGGP) berhasil mengangkut 115,5 kilogram sampah, mayoritas anorganik, dari kawasan konservasi dalam kegiatan Operasi Bersih (Opsih) dan Penertiban Pendakian Ilegal pada 11-12 Oktober 2025. Opsih ini dilaksanakan di sepanjang Jalur Pendakian Selabintana hingga Alun-Alun Suryakencana.

    Humas BBTNGGP, Agus Deni menjelaskan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut arahan dari Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Kehutanan.

    “Tujuan utama Opsih ini adalah menjaga kelestarian ekosistem dan kebersihan kawasan. Selain menekan timbulan sampah, kami juga meningkatkan pengawasan untuk mencegah aktivitas pendakian ilegal,” ujar Agus Deni, di Sukabumi, Senin (13/10/2025). 

    Operasi pembersihan dan penertiban ini melibatkan 43 personel dari multipihak, termasuk Petugas Balai Besar TNGGP, TNI/Polri, komunitas pencinta alam, volunteer lingkungan, mahasiswa, hingga masyarakat sekitar.

    Tim Opsih dibagi menjadi empat kelompok dan ditempatkan di titik-titik strategis, di antaranya Pos Cigeuber, Pos Cileutik, Pos Simpang Gemuruh, dan Alun-alun Suryakencana. Di Pos Cigeuber, tim juga fokus pada penghadangan pendakian ilegal.

    “Dari seluruh rangkaian kegiatan, total 15 karung sampah berhasil diturunkan dengan berat mencapai 115,5 kg,” katanya.

    Sampah di Gunung Gede yang ditemukan didominasi oleh sampah anorganik, seperti plastik kemasan makanan, botol minuman, dan perlengkapan pendakian yang ditinggalkan oleh pengunjung.

    Melalui kegiatan ini, BBTNGGP menegaskan komitmennya untuk menjaga kebersihan dan ketertiban. Opsih juga dijadikan sarana edukasi bagi masyarakat dan komunitas pendaki.

    “Kami mengimbau seluruh pengunjung dan komunitas pendaki untuk mematuhi prosedur resmi, tidak meninggalkan sampah, serta bertanggung jawab menjaga kelestarian TNGGP,” katanya.

    Pihaknya berharap kolaborasi lintas sektor ini dapat terus berlanjut demi pengelolaan taman nasional yang bersih, aman, dan berkelanjutan.