Blog

Dari Israel, Trump Bertolak ke Mesir untuk Pimpin KTT Perdamaian Gaza

Jakarta –

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump bertolak ke Mesir dari Israel. Trump akan memimpin KTT perdamaian Gaza di Sharm El-Sheikh, Mesir.

Dilansir kantor berita Al Jazeera, Senin (13/10/2025), pesawat kepresidenan AS Air Force One yang membawa Trump bertolak ke Mesir dari Tel Aviv. Diketahui, Trump telah menyampaikan pidato di Tel Aviv setelah Hamas membebaskan sandera.

Trump kini menuju ke Sharm El-Sheikh untuk menghadiri KTT perdamaian Gaza. Trump dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi akan memimpin KTT.

Pertemuan untuk mengakhiri perang di Gaza, Palestina, itu akan dihadiri para pemimpin dunia dan juga Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) António Guterres. KTT perdamaian Gaza digelar di kota resor Laut Merah. Rencananya 20 pemimpin negara akan hadir.

“Pertemuan ini akan bertujuan untuk mengakhiri perang di Jalur Gaza, meningkatkan upaya untuk mencapai perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah, dan mengawali era baru keamanan regional,” demikian pernyataan kantor Presiden El-Sisi.

Kementerian Luar Negeri Mesir mengatakan bahwa sebuah dokumen untuk mengakhiri perang di Jalur Gaza diperkirakan akan ditandatangani selama pertemuan bersejarah tersebut.

(whn/rfs)

13/10/2025 20:37
Warga Apartemen Bale Hinggil Datangi DPRKPP Surabaya, Ada Apa?

Surabaya (beritajatim.com) – Puluhan perwakilan warga Apartemen Bale Hinggil mendatangi kantor Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya, Senin (13/10/2025).

Mereka menuntut agar Pemerintah Kota Surabaya turun tangan menyelesaikan persoalan terhentinya fasilitas dasar berupa listrik dan air sejak April 2025.

Warga meminta agar Pemkot melalui DPRKPP memerintahkan pihak pengelola untuk segera memenuhi kewajiban dasar bagi penghuni.

“Kami sudah berbulan-bulan tanpa air dan listrik karena belum ada titik temu antara warga dan pengelola,” ujar Hariyangsih, salah satu perwakilan warga Apartemen Bale Hinggil.

Menurut dia, kondisi ini telah membuat warga kesulitan menjalani aktivitas sehari-hari. Hariyangsih menegaskan, pemenuhan kebutuhan dasar seperti air dan listrik adalah hak warga yang tidak boleh diabaikan.

“Kami hanya ingin hak kami dipenuhi. Listrik dan air itu kebutuhan pokok, bukan fasilitas tambahan,” kata dia.

Warga juga mengeluhkan adanya perlakuan yang dinilai diskriminatif dalam pelayanan listrik dan air. Mereka menemukan beberapa unit yang tidak membayar iuran pemeliharaan lingkungan (IPL), tetapi masih mendapat akses terhadap fasilitas tersebut.

“Ini jelas tidak adil. Ada yang belum bayar tapi listrik dan airnya tetap menyala, sementara kami yang taat justru diputus,” ucap dia.

Dalam pertemuan di DPRKPP, warga juga menyerahkan surat resmi berisi aspirasi dan tuntutan mereka. Salah satu poin utama dalam surat tersebut adalah belum adanya kepastian penandatanganan Akta Jual Beli (AJB), padahal sejumlah penghuni telah melunasi pembayaran unit yang mereka tempati.

“Kami sudah bayar lunas, tapi sampai sekarang AJB belum juga ditandatangani. Kami butuh kepastian hukum atas kepemilikan tempat tinggal kami,” ujar Hariyangsih.

Hariyangsih berharap Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dapat turun langsung untuk mendengarkan aspirasi warga. Dia meyakini, penyelesaian persoalan ini hanya bisa dilakukan dengan keberpihakan pemerintah terhadap rakyatnya.

“Kami berharap bisa menyampaikan aspirasi kami secara langsung dan didengarkan oleh Pak Wali Kota Eri Cahyadi. Kami percaya beliau bisa memberikan keadilan bagi warga yang selama ini terabaikan,” pungkas Hariyangsih. [asg/ian]

13/10/2025 20:36
Dugaan Pelanggaran Pemilihan Rektor, Sejumlah Pejabat Kampus USU Diperiksa

Liputan6.com, Medan – Investigasi Inspektorat Jenderal Kemendiktisaintek Republik Indonesia memeriksa sejumlah orang terkait pengaduan dugaan pelanggaran Pemilihan Rektor Universitas Sumatera Utara (USU) periode 2026-2031.

Pemeriksaan dimulai hari ini, Senin (13/10/2025), Inspektorat Kenderal Kemendiktisaintek RI melakukan klarifikasi penanganan pengaduan masyarakat tersebut yang akan dilakukan pada 13 sampai dengan 18 Oktober 2025.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh Liputan6.com, jadwal Inspektorat Jenderal Kemendiktisaintek RI meminta klarifikasi sejumlah pejabat USU yaitu pada Senin, 13 Oktober 2025, Tim Inspektorat Jenderal Kemendiktisaintek, akan memintai klarifikasi yakni Ketua Panitia Pemilihan Rektor USU, Sekretaris Panitia Pemilihan Rektor USU dan Tim Pengelolaan Aset USU.

Selasa (14/10/2025), Tim Inspektorat Jenderal Kemendiktisaintek, akan memintai klarifikasi yakni Ketua Senat Akademik USU, Sekretaris Senat Akademik USU, dan Prof Basyuni serta pihak Pemotret.

Lalu, Rabu (15/10/2025), Tim Inspektorat Jenderal Kemendiktisaintek, akan memintai klarifikasi, yakni Prof. Evawany Yunita Aritonang, Prof. M. Anggia Putra, Prof. T. Sabarina, Prof. Aziz Mahmud Siregar, dan Prof. M. Romi Syahputra.

Kemudian, Kamis (16/10/2025), Tim Inspektorat Jenderal Kemendiktisaintek, akan memintai klarifikasi, yakni Wakil Rektor II USU.

Pemeriksaan atau klarifikasi dilakukan Tim Inspektorat Jenderal Kemendiktisaintek RI dibenarkan Ketua Panitia Penjaringan dan Penyaringan Calon Rektor USU Prof. Dr. Tamrin, M.Sc. Dia juga tidak membantah dirinya turut dimintai klarifikasi yang pertama kali oleh Tim Inspektorat Jenderal Kemendiktisaintek RI, berlokasi di Kampus USU, Kota Medan.

“Ya (benar), mulai hari ini hingga Kamis mereka bekerja di USU,” kata Prof Tamrin saat dikonfirmasi wartawan.

Sebelumnya, penjadwalan permintaan keterangan terhadap pengaduan dugaan pelanggaran Pemilihan Rektor Universitas Sumatera Utara (USU) periode 2026-2031 diketahui dari Inspektorat Jenderal Kemendiktisaintek RI kepada Wakil Rektor II USU, perihal Klarifikasi Pengaduan Masyarakat terkait Pemilihan Rektor USU Tahun 2026-2031, tertanggal 9 Oktober 2025.

Terkait hal itu, Inspektorat Jenderal akan melakukan klarifikasi penanganan pengaduan masyarakat tersebut yang akan dilakukan pada 13 sampai dengan 18 Oktober 2025. Surat ini beredar di kalangan jurnalis di Kota Medan.

“Menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi dari Forum Penyelamat Universitas Sumatera Utara dan Pengurus Pusat IKA USU terkait adanya pelanggaran dalam proses tahapan Pemilihan Rektor Universitas Sumatera Utara periode 2026-2031,” tertulis dalam surat Inspektorat Jenderal Kemendiktisaintek.

Dalam surat itu juga tertulis, “Untuk kelancaran penugasan tersebut kami sampaikan daftar permintaan dokumen dan jadwal permintaan keterangan para pihak terkait. Diharapkan dokumen tersebut dapat segera dipenuhi dan para pihak yang akan dimintai keterangan agar dihadirkan sesuai dengan jadwal terlampir,” tertulis dalam surat itu juga.

Berdasarkan jadwal permintaan keterangan oleh Inspektorat Jenderal Kemendiktisaintek RI, dari internal USU, dari Wakil Rektor II USU, Ketua Panitia Pemilihan Rektor USU, Ketua Senat Akademik USU hingga sejumlah pejabat USU.

“Benar, Tim Inspektorat Jenderal Kemendiktisaintek akan melakukan permintaan keterangan berdasarkan pengaduan dari FP USU dan PP IKA USU,” ucap Ketua FP-USU, Adv. M. Taufik Umar Dani Harahap, S.H, dalam keterangan tertulisnya.

Dijelaskan Taufik, laporan yang disampaikan FP-USU bukan ditujukan untuk menyerang pribadi tertentu, tetapi untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan tinggi, yang kini tercoreng oleh dugaan praktik tidak demokratis dan pelanggaran etik dalam pemilihan rektor.

“Langkah ini bukti suara moral masih didengar. Universitas negeri tidak boleh dibiarkan tenggelam dalam praktik yang menciderai kejujuran dan integritas ilmiah. Kami hanya menuntut satu hal, agar USU kembali menjadi rumah ilmu pengetahuan yang bersih dari intrik politik,” Taufik menegaskan.

Taufik juga mengatakan, turunnya Tim Inspektorat Jenderal Kemendiktisaintek mengusut dugaan pelanggaran Pemilihan Rektor USU memasuki babak baru yang harus sama-sama diawasi secara publik prosesnya, hingga apa hasilnya nanti.

“Nah, yang sedang kita hadapi bukan sekadar persoalan administratif, melainkan krisis kepercayaan yang mengancam masa depan universitas negeri terbesar di Sumatera ini. Bila hukum dan etika tidak ditegakkan, maka pendidikan kehilangan maknanya,” Taufik menegaskan.

13/10/2025 20:35
Mendagri ingatkan pemda tetap waspada meski inflasi terkendali

Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan kepada seluruh pemerintah daerah (pemda) untuk tetap waspada meski inflasi masih dalam kategori terkendali.

Tito juga meminta pemda untuk segera mengambil langkah antisipatif agar inflasi tetap terkendali hingga akhir tahun.

“Inflasi masih dalam kategori terkendali, tapi perlu diwaspadai karena ada peningkatan di beberapa komoditas utama, terutama pangan,” ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Kemendagri, Jakarta, Senin.

Tito menyampaikan tingkat inflasi nasional pada September 2025 meningkat dibanding bulan sebelumnya, yakni dari 2,31 persen menjadi 2,65 persen secara tahunan (year-on-year).

Sementara itu, inflasi bulanan (month-to-month) September 2025 terhadap Agustus 2025 tercatat naik menjadi 0,21 persen.

Kenaikan tersebut, kata Tito, terutama disebabkan oleh peningkatan harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.

Tito mengungkapkan kenaikan harga cabai merah dan daging ayam ras sebagai pemicu peningkatan inflasi pangan di berbagai daerah.

Menurutnya, 514 kabupaten/kota di Indonesia mengalami kenaikan harga cabai merah yang cukup signifikan. Ia menilai kenaikan harga cabai disebabkan oleh distribusi hasil panen yang belum optimal di sejumlah daerah penghasil.

Hal tersebut membuat pasokan tidak merata dan harga melonjak di beberapa wilayah.

“Masalahnya bukan di produksi, tetapi di distribusi. Misalnya di Sumatera Utara, inflasi naik karena harga cabai merah tinggi, padahal pusat produksinya di Brastagi. Jadi,.perlu solusi agar distribusinya lebih lancar,” ujarnya.

Untuk mengantisipasi hal itu, Tito mendorong pemda menggerakkan masyarakat menanam cabai di komunitas dan rumah tangga. Cabai merah, kata Mendagri, merupakan tanaman mudah dibudidayakan dan cepat dipanen, bahkan bisa ditanam dalam polybag di lorong-lorong kampung atau pekarangan rumah.

“Kalau masyarakat mau menanam cabai di komunitas masing-masing, hasilnya cepat dipanen dan bisa bantu menekan harga di pasar,” tuturnya.

Selain cabai merah, Tito juga menyoroti kenaikan harga daging ayam ras dan telur ayam ras. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), 189 daerah mencatat kenaikan harga daging ayam ras. Sementara, 192 daerah mengalami kenaikan harga telur ayam ras.

Menurut Tito, kenaikan harga ayam ras dipicu oleh kebijakan penyesuaian harga dari Kementerian Pertanian untuk melindungi peternak yang menghadapi peningkatan ongkos produksi.

“Kementerian Pertanian menaikkan sedikit harga ayam ras untuk melindungi peternak, karena mereka mengalami kenaikan ongkos produksi,” jelasnya.

Meski begitu, Tito menegaskan bahwa pemda tetap perlu mengawasi agar kenaikan harga tidak berlebihan. Kepala daerah diminta aktif memantau harga pasar dan menjaga kelancaran rantai pasok.

“Harga ayam boleh naik untuk melindungi peternak, tapi tetap harus terkendali. Jangan sampai kenaikannya menekan daya beli masyarakat,” kata Tito.

Sementara itu, data Kantor Staf Presiden (KSP) menunjukkan tren harga daging ayam ras relatif mendatar, meskipun masih sedikit di atas harga acuan pemerintah. Kondisi tersebut dinilai masih perlu diwaspadai agar tidak menekan inflasi pangan.

Untuk komoditas beras, Tito memastikan harga dan stok nasional stabil. Hanya 59 kabupaten/kota yang mencatat kenaikan harga beras, dan sebagian besar wilayah justru mengalami penurunan.

“Alhamdulillah, ketersediaan beras nasional cukup baik. Insya Allah sampai akhir tahun tidak perlu impor karena kita sedang menuju swasembada beras,” ungkapnya.

Tito juga mengingatkan kenaikan harga telur ayam ras perlu diantisipasi karena meningkatnya permintaan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan sektor industri rumahan seperti pembuat kue.

Ia menegaskan, sumber inflasi utama saat ini masih berasal dari tiga komoditas, yakni cabai merah, daging ayam ras, dan emas. Untuk itu, Tito meminta pemda bersama kementerian terkait bertindak cepat dan kolaboratif untuk menjaga stabilitas harga.

“Cabai bisa diatasi lewat gerakan menanam, ayam harus dijaga agar harganya stabil, dan untuk emas perlu kebijakan di tingkat pusat. Kalau tiga sektor ini kita kelola bersama, inflasi bisa tetap rendah,” kata Tito.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

13/10/2025 20:33
3.713 Pengunjung Rasakan Sensasi "Night at Ragunan Zoo" Megapolitan 13 Oktober 2025

3.713 Pengunjung Rasakan Sensasi “Night at Ragunan Zoo”
Editor
JAKARTA, KOMPAS.com
– Uji coba pembukaan kebun binatang pada malam hari atau
Night at Ragunan Zoo
menarik perhatian sebanyak 3.713 pengunjung pada Sabtu (11/10).
“Sejak uji coba pertama pada Sabtu, tercatat sebanyak 3.713 pengunjung,” kata Kepala Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan (UPTMR) Endah Rumiyati saat dihubungi, Senin (13/10/2025), dikutip dari
Antara
.
Endah merinci, pengunjung datang dengan 318 unit mobil, 651 sepeda motor, dan 39 sepeda.
Program ini dibuka setiap Sabtu malam dengan jam operasional pukul 18.00-22.00 WIB.
“Night at Ragunan Zoo hanya dibuka setiap Sabtu,” ujarnya.
Dalam uji coba ini, hanya seperempat area kebun binatang yang diaktifkan.
Pengunjung bisa berjalan kaki sejauh 1,8 km sambil menikmati area kuliner UMKM di sekitar bundaran, serta mengunjungi empat titik satwa malam yang aktif, seperti binturong, landak, musang, reptil, harimau, dan kuda nil.
Bagi pengunjung yang ingin pengalaman berbeda, tersedia mobil kereta dengan kapasitas lima orang per perjalanan, termasuk atraksi pemberian makan satwa dan edukasi dari para zookeeper.
Selain itu, layanan e-car disewakan Rp250.000 per jam untuk berkeliling melihat satwa nocturnal.
Tidak hanya untuk sekadar berkeliling, Night at Ragunan Zoo juga menawarkan kegiatan olahraga, Night Workout at Ragunan Zoo.
Pengunjung diajak bergerak aktif di tengah suasana malam yang tenang, dikelilingi alam dan suara satwa malam.
Dengan jarak tempuh 1,8 km, pengalaman ini cocok untuk individu maupun komunitas yang ingin menikmati malam Jakarta dengan cara berbeda.
Program ini memberi sensasi baru karena pengunjung bisa merasakan keindahan Ragunan saat malam hari, lebih tenang, dan magis dibanding jam kunjungan biasa.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

13/10/2025 20:30
Penipuan Berkedok Petugas Disdukcapil Bikin Resah Warga Batam

Liputan6.com, Batam – Warga Batam dibuat resah dengan penipuan bermodus petugas Disdukcapil Kota Batam. Menggunakan aplikasi tiruan, para pelaku kejahatan itu menjalankan aksinya.

Petugas Bidang Administrator Database Kependudukan Disdukcapil Batam, Yan Nofia membenarkan adanya laporan kejahatan tersebut.

“Aduan tentang penipuan lewat aplikasi tiruan ini memang sudah banyak kami terima, baik yang datang langsung maupun yang menelepon ke kantor,” ungkap Nofia, saat ditemui Liputan6.com di Kantor Disduk Capil, Sekupang Kota Batam, Senin (13/10/2025).

Nofia mengatakan, penipuan modus ini bukan hanya terjadi di Batam, tapi sudah menyebar secara nasional.

“Permasalahan ini bukan baru dan bukan hanya di Batam, tapi sudah jadi isu nasional. Kami sudah lama mengimbau masyarakat agar berhati-hati dan tidak melayani telepon atau pesan WhatsApp dari oknum yang mengatasnamakan petugas Dukcapil,” katanya.

Ia menambahkan, pihaknya juga telah melakukan sosialisasi melalui media sosial resmi Disdukcapil Batam untuk mengingatkan warga agar tidak mudah percaya terhadap pihak yang meminta data pribadi.

Sementara itu, Kartini, Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Kota Batam, menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah melakukan sosialisasi atau layanan aktivasi IKD melalui pesan pribadi atau telepon.

“Kalau terkait IKD, kami tidak pernah menghubungi warga melalui WhatsApp atau telepon. Kami sudah mengimbau seluruh masyarakat Batam agar proses aktivasi dilakukan langsung di kantor Disdukcapil, kantor kecamatan, atau di Mal Pelayanan Publik (MPP),” jelas Kartini.

Kartini menjelaskan, proses aktivasi IKD sebenarnya sederhana dan aman jika dilakukan di tempat resmi.

“Warga cukup datang membawa KTP, mengisi email dan nomor handphone, lalu kami bantu untuk download dan aktivasi aplikasi IKD di tempat. Semua petugas kami siap membantu di lokasi,” katanya.

Kartini mengingatkan masyarakat agar tidak sembarangan mengunduh aplikasi atau memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak jelas identitasnya.

“Kami mengimbau seluruh masyarakat Kota Batam agar lebih berhati-hati. Untuk aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil, kantor kecamatan terdekat, atau MPP. Kami tidak pernah memberikan layanan melalui WhatsApp atau panggilan pribadi,” tegasnya.

Disdukcapil Batam juga mengimbau warga untuk segera melapor jika menemukan pesan mencurigakan atau ada pihak yang mengatasnamakan petugas resmi.

“Laporkan ke kami atau ke pihak berwajib bila ada yang meminta data pribadi, NIK, atau kode OTP. Jangan pernah menanggapi pesan semacam itu,” kata Kartini.

13/10/2025 20:30
Sultan HB X sebut terbiasa tak gunakan pengawalan kendaraan

Yogyakarta (ANTARA) – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X mengaku telah terbiasa tidak menggunakan pengawalan kendaraan.

“Ya, memang saya biasa ‘enggak’ ada pengawalan kalau enggak acara resmi. ‘Wong’ saya bisa ‘nyupiri’ (nyetir) sendiri juga kok,” ujar Sultan HB X kepada awak media di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Senin.

Hal itu disampaikan Sultan saat diminta tanggapan ihwal video viral di media sosial yang menampilkan mobilnya disalip rombongan kendaraan beriringan di jalan raya.

Dalam rekaman yang diambil pada Rabu (8/10) itu, mobil Sultan berpelat nomor AB 10 HBX tampak berhenti di lampu merah bersama pengendara lain, sementara rombongan dengan pengawalan polisi tampak terus melaju.

Sultan yang juga Raja Keraton Yogyakarta itu menegaskan tidak ada alasan khusus di balik kebiasaannya tersebut.

“Ya, enggak perlu aja. Kecuali kalau acara resmi aja,” ucapnya.

Ia juga menjelaskan, penggunaan mobil pribadi dalam kegiatan sehari-hari bukan hal yang perlu dipersoalkan.

“Ya, kan pakai AB 1 kalau untuk acara-acara resmi. Gitu aja,” kata Ngarsa Dalem sapaan Sultan HB X.

Menurutnya, ramainya pembahasan di media sosial soal kendaraannya yang tanpa pengawalan itu tidak perlu dibesar-besarkan.

“Kenapa dipersoalkan? Kan ‘enggak’ perlu dipersoalkan itu. Pakai pengawalan atau tidak, biasa aja,” ujar dia.

Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

13/10/2025 20:30
Duh! Data 5 Juta Pelanggan Qantas Bocor di Dark Web

Bisnis.com, JAKARTA — Sekitar lima juta pelanggan maskapai Qantas dilaporkan menjadi korban kebocoran data besar-besaran yang dilakukan oleh kelompok peretas internasional Scattered Lapsus$ Hunters. Data pribadi tersebut telah beredar di dark web.

Melansir laman The Guardian pada Senin (13/10/2025) kebocoran ini merupakan bagian dari serangan yang menargetkan lebih dari 40 perusahaan global, termasuk Qantas, Google, Toyota, Disney, McDonald’s, dan Air France-KLM.

Pemerintah Australia memperkirakan jumlah upaya penipuan (scam) akan meningkat tajam setelah insiden ini. Qantas mengonfirmasi data pelanggan yang bocor mencakup nama, alamat email, dan nomor keanggotaan frequent flyer milik lebih dari 5 juta pelanggan.

Beberapa catatan bahkan mencantumkan alamat rumah dan kantor, tanggal lahir, nomor telepon, jenis kelamin, hingga preferensi makanan. Sejumlah politisi federal juga termasuk di antara korban kebocoran, menurut pernyataan Koordinator Keamanan Siber Nasional Australia.

Meski begitu, Qantas menegaskan tidak ada data berupa dokumen identitas, kartu kredit, rincian keuangan, kata sandi, maupun PIN yang bocor. Para peretas juga tidak berhasil mengakses akun frequent flyer pelanggan.

Qantas telah mendapatkan perintah pengadilan dari Mahkamah Agung New South Wales untuk mencegah akses, penyebaran, atau penggunaan data yang dicuri. Menteri Keamanan Siber Tony Burke menegaskan bahwa mengakses data curian di dark web adalah tindakan ilegal.

“Tidak ada alasan untuk mencoba mencari data itu, bahkan jika Anda hanya ingin memeriksa milik Anda sendiri,” ujarnya.

Namun, pemerintah Australia memperkirakan data yang sudah terlanjur bocor akan tetap dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan siber untuk menipu masyarakat. Qantas mengaku telah menerima laporan meningkatnya kasus penipuan yang mengatasnamakan perusahaan.

Pemerintah Australia dan Qantas meminta masyarakat waspada terhadap panggilan telepon atau email mencurigakan yang mengaku dari perusahaan resmi. “Jika Anda menerima panggilan tak terduga, tutup telepon dan hubungi kembali melalui saluran resmi,” ujar Burke.

Peneliti utama Data61 CSIRO, Dr. Marthie Grobler, memperingatkan data frequent flyer bisa dimanfaatkan untuk membuat penipuan yang tampak meyakinkan, seperti tawaran penukaran poin atau pengaturan ulang jadwal penerbangan palsu. Qantas menegaskan agar pelanggan hanya merespons email resmi yang diakhiri dengan domain @qantas.com atau @qantas.com.au, bukan alamat palsu seperti qantas.net atau qantas.biz. Otoritas privasi nasional juga menyarankan masyarakat untuk mengganti kata sandi email dan mengaktifkan autentikasi dua langkah.

Qantas sendiri telah membuka layanan bantuan 24 jam dan menyediakan panduan perlindungan identitas bagi pelanggan terdampak. Hingga saat ini, Qantas belum menawarkan kompensasi bagi pelanggan yang terdampak. Menteri Burke mengatakan fokus pemerintah masih pada penyelidikan dugaan pelanggaran kewajiban perlindungan data yang dapat berujung pada denda bagi perusahaan.

Sementara itu, firma hukum Maurice Blackburn menyatakan tengah mempertimbangkan langkah hukum berupa gugatan perwakilan (class action) atas nama pelanggan Qantas. Firma tersebut sebelumnya telah mengajukan keluhan resmi terkait kebocoran data ini pada Juli lalu. Menurut Qantas, peretas tidak mendapatkan data melalui penipuan langsung terhadap pelanggan, melainkan dengan menyusup ke sistem pusat layanan pelanggan (call centre) pada Juni lalu dan mengakses platform layanan pelanggan.

Investigasi dari Google menunjukkan kelompok peretas berpura-pura menjadi staf dukungan teknis (IT support) dan menipu pegawai perusahaan agar memberikan akses ke sistem Salesforce—platform penyimpanan data pelanggan.

Salesforce menegaskan tidak ada kerentanan perangkat lunak yang dimanfaatkan dan sistem mereka tidak diretas secara langsung.

13/10/2025 20:28
Satu Tahun Berkuasa, Dedi Kurnia Syah Sebut Presiden Prabowo Sudah Harus Membersihkan Kabinet dari Loyalis Jokowi

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pada Oktober ini sudah memasuki satu tahun. Para pengamat politik pun mulai memberikan penilaiannya.

Salah satunya datang dari Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah. Dia menilai, Prabowo Subianto dalam setahun menjabat Presiden RI menanggung beban politik dan terikat dengan kekuasaan Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi).

Dedi berkata demikian demi menyampaikan penilaian kinerja Prabowo dari sisi politik selama setahun menjabat Presiden RI. “Prabowo tidak saja menanggung beban politik Jokowi, tetapi masih terikat dengan kekuasaan Jokowi,” kata dia melalui layanan pesan, Senin (13/10).

Dedi menilai beban politik dan keterikatan itu yang membuat Prabowo terseok-seok melaksanakan konsolidasi kekuasaan. Misalnya, kata dia, Prabowo memiliki pekerjaan rumah terkait nasib Ibu Kota Nusantara (IKN) yang mulai dibangun era Jokowi.

Kemudian, lanjut Dedi, Prabowo dihadapkan dengan loyalis Jokowi yang tak sejalan dengan eks Danjen Kopassus itu.

“Misalnya saja, perseteruan Menkeu pilihan Prabowo dengan BUMN, ini menunjukkan jika masih adanya ego sektoral antara kubu Prabowo dan Jokowi,” ujarnya.

Dedi menilai Prabowo seharusnya bisa menyelesaikan konsolidasi kekuasaan pada tahun pertama menjabat Presiden RI.

Menurut dia, Prabowo bisa menyelesaikan hal itu dengan membersihkan kabinet dari loyalis Jokowi sebagai langkah awal.

“Prabowo seharusnya membuat kabinetnya bebas dari tokoh tinggalan Jokowi, agar ia leluasa dan tidak dibayang-bayangi post power syndromnya Jokowi,” ungkapnya.

13/10/2025 20:27
Pemerintah Diminta Perbaiki Kesejahteraan Buruh Bongkar Muat

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah diminta untuk memperbaiki tata kelola dan kesejahteraan tenaga kerja bongkar muat (TKBM). Pasalnya, kondisi buruh TBKM dinilai masih memprihatinkan dari sisi upah dan perlindungan sosial.

Presiden Konfederasi Sarbumusi, Irham Ali Saifuddin mengatakan kondisi buruh TKBM yang tersebar di berbagai pelabuhan masih memprihatinkan, baik dari segi upah maupun perlindungan sosial. Menurutnya, negara harus hadir untuk memastikan kesejahteraan mereka terjamin.

“Ini adalah para buruh TKBM yang berada di piramida ekonomi paling bawah di sektor logistik. Kami berharap hak dan kesejahteraan mereka dipikirkan oleh negara,” ujarnya lewat keterangan pers, Senin (13/10/2025).

Irham mengatakan, pihaknya telah menginisiasi pertemuan sejumlah lembaga pemerintah, asosiasi pengusaha, dan serikat pekerja untuk mencari solusi bersama. Menurut dia, kontribusi sektor pelabuhan terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional yang mencapai 7–8% per tahun belum sebanding dengan tingkat kesejahteraan buruh di lapangan.

“Masih banyak anggota kami yang melaporkan upah di bawah standar minimum. Bahkan take home pay mereka kerap kali di bawah UMP. Masih ada juga yang belum mendapatkan jaminan sosial,” tambahnya.

Irham sebelumnya mengatakan pihaknya telah mengusulkan agar negara menanggung sebagian iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja berupah rendah, minimal 20%, untuk memperluas perlindungan bagi buruh rentan seperti TKBM.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan Kementerian Ketenagakerjaan, Heru Widyanto tidak menampik bahwa perlindungan sosial bagi buruh TKBM masih belum merata.

“Dari data yang kami miliki, sekitar 42.000 buruh TKBM sudah terlindungi BPJS Ketenagakerjaan, termasuk yang mengikuti program jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Namun, bila dibandingkan dengan total sekitar 86.000 pekerja, baru separuh yang terlindungi,” ujar Heru.

Untuk memperluas cakupan tersebut, Kemnaker akan berkolaborasi dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Koperasi untuk melakukan literasi dan edukasi bagi koperasi maupun pengusaha di pelabuhan agar patuh terhadap kewajiban jaminan sosial.

Selain itu, pekerja yang telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan juga berhak atas manfaat tambahan seperti renovasi rumah atau akses kredit kepemilikan rumah (KPR).

“Ini bagian dari manfaat layanan tambahan bagi peserta aktif,” kata Heru.

Deputi Bidang Kepesertaan Korporasi dan Institusi BPJS Ketenagakerjaan, Hendra Nopriansyah mengatakan perluasan perlindungan sosial ini sejalan dengan target RPJMN, yakni 99,5% pekerja terlindungi program jaminan sosial tenaga kerja.

“Kita ingin memastikan bahwa para buruh bongkar muat memperoleh kesejahteraan sebagaimana diatur negara. Pengelola TKBM wajib mengikutsertakan pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan,” katanya.

Hendra menjelaskan hingga saat ini peserta formal baru mencakup sekitar 55% dari total pekerja, sementara sektor informal yang banyak diisi buruh rentan seperti TKBM masih memiliki ruang perluasan yang besar.

BPJS Ketenagakerjaan mencatat total manfaat yang telah tersalurkan mencapai sekitar Rp57 triliun, mencakup program jaminan hari tua, jaminan kematian, dan beasiswa bagi anak pekerja hingga jenjang kuliah.

“Tantangan utama saat ini adalah data pekerja bongkar muat di daerah yang belum lengkap. Karena itu, perlu kolaborasi dengan Kemenhub dan Kemnaker untuk mempercepat pendataan dan kepesertaan,” ujar Hendra.

Dari sisi hukum, menurut Masykur Isnan selaku praktisi hukum sekaligus ketua panitia lokakarya Sarbumusi menegaskan pemerintah juga diminta memastikan bahwa upaya efisiensi logistik nasional termasuk melalui kebijakan National Logistic Ecosystem (NLE) dan Instruksi Presiden Nomor 25 Tahun 2020 tidak hanya menekan biaya logistik, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup pekerja di sektor tersebut.

“Kebijakan strategis di industri ke depan tidak terlepas pada pelabuhan, tentunya ada Peti Kemas dan TKBM,” tutur Isnan.

13/10/2025 20:26