Blog

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemerintah menarik investasi jumbo lewat pembentukan family office di Bali dinilai belum memiliki fondasi yang cukup kuat, apalagi ada persaingan yang ketat dengan Singapura.

Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho menilai bahwa upaya menarik keluarga super kaya ke Indonesia tidak bisa hanya bertumpu pada insentif pajak dan daya tarik geografis.

Andry menjelaskan bahwa pemerintah perlu belajar dari Singapura, yang telah menjadi magnet bagi ribuan family office di kawasan Asia Tenggara. Negara tersebut, menurutnya, unggul karena memiliki ekosistem keuangan berkelas internasional, didukung infrastruktur dan pasar modal yang maju

Tak hanya itu, dia menjelaskan bahwa Singapura memiliki rezim pajaknya yang kompetitif seperti tidak ada pajak warisan, tidak ada pajak keuntungan modal (capital gain), dan sistemnya konsisten dalam jangka panjang. Akibatnya, keluarga ultra kaya merasa nyaman untuk menempatkan asetnya di Singapura.

“Jadi keberlanjutan dari sistem perpajakannya juga cukup baik dan ini menurut saya tidak bisa ditawarkan pada hari ini oleh Indonesia ya, karena memiliki tax regime [rezim pajak] yang cukup jelimet,” jelas Andry kepada Bisnis, Senin (13/10/2025).

Selain aspek fiskal, Andry menilai stabilitas politik, hukum, dan keamanan menjadi faktor penentu utama bagi investor kaya dalam memilih tempat pengelolaan asetnya. Stabilitas itu, sambungnya, juga dimiliki Singapura yang konsistensi menjaga risiko politik dan hukum pada level yang sangat rendah.

Oleh sebab itu, Andry mengingatkan agar pemerintah tidak menempatkan family office hanya sebagai proyek branding ekonomi Bali. Dia mengakui bahwa pariwisata Bali sudah sangat terkenal, tapi itu hanya nilai tambah kecil bagi keluarga super kaya.

Lebih dari itu, para investor kakap lebih mencari ekosistem finansial dan stabilitas politik-hukum. Andry pun mendorong pemerintah sebaiknya memperkuat fondasi kelembagaan dan regulasi investasi dan perlindungan aset terlebih dahulu.

“Jadi jangan membuat mereka itu seolah-olah hanya orang kaya saja yang ingin liburan gitu. Jadi mereka harus disiapkan beberapa hal tadi [eksosistem keuangan yang baik dan kepastian politik-hukum],” tutupnya.

Family Office & Pusat Keuangan Baru di Bali

Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan ingin merealisasikan pembentukan family office alias perusahaan surga pajak bagi konglomerat di Bali.

Diketahui, Dewan Ekonomi Nasional (DEN) dan Kementerian Keuangan sedang merancang program transformasi Bali menjadi pusat keuangan baru di Indonesia. Juru Bicara DEN Jodi Mahardi mengungkapkan program transformasi tersebut sama dengan wacana pembentukan family office di Bali yang sudah disampaikan Luhut pada sejumlah kesempatan.

Pemerintah ingin menarik bank internasional, manajer aset, serta firma ekuitas swasta dengan menawarkan berbagai insentif pajak hingga regulasi ramah bisnis guna mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.

“Pemerintah ingin menciptakan pusat keuangan yang modern, transparan, dan berpihak pada pembangunan ekonomi nasional. Nantinya diharapkan menjadi platform yang menghubungkan investasi global dengan peluang nyata di sektor riil Indonesia,” ujar Jodi kepada Bisnis, Senin (13/10/2025).

Dia tidak menampik bahwa ada sejumlah kekhawatiran atas rencana tersebut. Kendati demikian, Jodi hanya menekankan bahwa transformasi Bali menjadi pusat keuangan baru akan membawa keuntungan besar bagi Indonesia.

“Pendekatan yang kami ambil sangat hati-hati — memastikan kepastian hukum, integritas sistem, dan manfaat langsung bagi perekonomian Indonesia,” jelasnya.