Xcloud.id

Blog

  • BPJS Kesehatan Segera Putuskan Pemutihan Tunggakan Iuran, Nilainya Capai Triliunan

    BPJS Kesehatan Segera Putuskan Pemutihan Tunggakan Iuran, Nilainya Capai Triliunan

    Jakarta –

    Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) akan segera membahas rencana pemutihan tunggakan iuran peserta JKN, terutama dari kalangan masyarakat yang telah beralih status kepesertaannya.

    Rapat pembahasan dijadwalkan besok, Rabu (15/10). Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan akses layanan kesehatan dan menyelesaikan masalah administrasi yang sudah menumpuk selama bertahun-tahun.

    “Besok akan dirapatkan oleh Pak Menko. Intinya, ini untuk meningkatkan akses pelayanan. Banyak peserta yang dulu menunggak, tapi sekarang sudah pindah segmen, misalnya dari sektor informal ke PBI (penerima bantuan iuran) atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Nasional (DTSEN),” beber Direktur Utama BPJS Kesehatan Prof Ghufron saat ditemui, Senin (14/10/2025).

    Menurutnya, ada peserta yang menunggak bertahun-tahun, padahal kini sudah terdaftar sebagai penerima bantuan iuran yang dibayarkan oleh negara. Dalam kondisi seperti ini, tunggakan lama tersebut menjadi beban administratif bagi BPJS maupun negara, karena berdasarkan aturan, piutang tetap harus ditagih.

    “Kalau sudah tidak mampu dan sudah pindah menjadi peserta PBI, logikanya mereka tidak lagi dibebani utang lama. Nah, ini yang akan dibahas, supaya ada keputusan pemutihan,” katanya.

    Nilai Tunggakan Capai Triliunan

    Dari data internal, nilai tunggakan peserta mandiri yang kini sudah berpindah status mencapai angka triliunan rupiah. BPJS Kesehatan mengakui bahwa beban tersebut perlu segera diselesaikan agar tidak menghambat perluasan kepesertaan dan pelayanan. Kendati belum ada keputusan final, pihak BPJS menegaskan bahwa rencana pemutihan akan dilakukan dalam waktu dekat.

    “Segera. Tinggal sedikit lagi, rapatnya besok akan memutuskan mekanismenya,” lanjut Prof Ghufron.

    Ia menambahkan, sebagian besar peserta yang masih memiliki tunggakan adalah mereka yang sebelumnya bekerja di sektor informal atau peserta mandiri, tetapi kini masuk dalam kelompok penerima bantuan pemerintah.

    Fokus pada Akses dan Kepastian Layanan

    Kebijakan pemutihan ini diharapkan dapat memberikan kepastian bagi peserta lama sekaligus memperkuat keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pemerintah juga ingin memastikan bahwa tidak ada masyarakat yang kehilangan akses layanan kesehatan hanya karena kendala administratif dari tunggakan lama.

    “Prinsipnya, negara hadir untuk memastikan pelayanan kesehatan tetap bisa diakses semua warga. Kalau ada tunggakan lama yang sudah tidak relevan, itu akan dievaluasi dan diselesaikan secara proporsional,” ujarnya.

    Halaman 2 dari 2

    (naf/kna)

  • Wamensos Agus Jabo Ajak Kepala Daerah Percepat Pendirian Sekolah Rakyat Sebagai Upaya Memutus Rantai Kemiskinan

    Wamensos Agus Jabo Ajak Kepala Daerah Percepat Pendirian Sekolah Rakyat Sebagai Upaya Memutus Rantai Kemiskinan

    Liputan6.com, Jakarta Wakil Menteri Sosial (wamensos) Agus Jabo Priyono mengajak para kepala daerah untuk mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat. Dia menegaskan, Sekolah Rakyat merupakan program prioritas nasional dan menjadi tulang punggung sebagai upaya memutus rantai kemiskinan secara sistemik.

    “Sekolah Rakyat adalah prioritas nasional untuk memutus transmisi kemiskinan lewat jalur pendidikan. Sasarannya jelas: keluarga desil 1, tidak boleh ada titipan-titipan,” tegas Agus Jabo dalam audiensi di Kantor Kemensos, Salemba, Senin (13/10/2025). 

    Sekolah Rakyat merupakan amanat Inpres No. 8 Tahun 2025 dan dirancang sebagai sekolah unggulan, bukan sekolah biasa. Fasilitas yang disiapkan mencakup asrama, laboratorium, perpustakaan, tempat ibadah, dapur, ruang makan, hingga lapangan olahraga.

    “Anak-anak akan mendapatkan laptop dan delapan stel pakaian. Orang tuanya kita berdayakan dan rumahnya kita benahi supaya perubahan ekonominya menyeluruh,” ujar Agus Jabo.

    Pembangunan Sekolah Rakyat dilaksanakan melalui dua tahap, yakni sekolah rintisan menggunakan gedung Pemda dan kampus yang direvitalisasi dan bekerja sama dengan Kementerian PU.

    Untuk memastikan percepatan, Kemensos membentuk Satgas lintas kementerian dan melibatkan pemerintah daerah sejak penyediaan dokumen hingga pelaksanaan teknis di lapangan. Agus juga menekankan bahwa seluruh program harus berbasis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) agar penerima tepat sasaran.

    “Semua program harus berangkat dari data tunggal. Bupati dan wali kota harus proaktif melakukan ground checking agar penerima betul-betul keluarga desil 1,” ujarnya.

    Dalam sesi dialog, para kepala daerah menyampaikan kesiapan dan progres masing-masing wilayah. Agus Jabo memastikan seluruh usulan Sekolah Rakyat akan ditampung. “Semua usulan kami tampung. Bedanya hanya waktu pelaksanaan tahun ini atau tahun depan sesuai kesiapan dokumen, hasil asesmen teknis, dan ruang fiskal. Jangan tunda kelengkapan berkas, karena itu yang menentukan kecepatan eksekusi,” jelasnya.

    Sebagai contoh daerah yang telah bergerak cepat, Kabupaten Sumbawa telah meluncurkan Sekolah Rakyat rintisan yang sudah berjalan, serta menyiapkan lahan permanen sekitar 10 hektare. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Sekolah Rakyat bukan sekadar proyek fisik, tetapi investasi jangka panjang untuk mencetak generasi mandiri dan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan sosial.

     “Arah kebijakan kita jelas dari perlindungan menuju pemberdayaan. Sekolah Rakyat akan melahirkan anak-anak yang berdaya, sementara keluarganya kita dorong naik kelas punya penghasilan sendiri dan tidak lagi bergantung pada bansos,” tutupnya.

    Audiensi dihadiri oleh Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, Bupati Lamandau Rizky Aditya Putra, Bupati Toraja Utara Frederik Victor Palimbong, Bupati Ngada Raymundus Bena, Wakil Bupati Sumbawa Mohamad Ansori, Sekda Parigi Zulfinasran Achmad, serta Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara Wawan Arianto, beserta jajaran terkait.

  • GP Ansor Sidoarjo Kecam Tayangan Trans7 yang Diskreditkan Pesantren dan Ulama

    GP Ansor Sidoarjo Kecam Tayangan Trans7 yang Diskreditkan Pesantren dan Ulama

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Pimpinan Cabang (PC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Sidoarjo mengecam keras tayangan program “Expose Uncensored” di Trans7 yang disiarkan pada Senin, 13 Oktober 2025.

    Tayangan tersebut dinilai melecehkan serta mendiskreditkan lembaga pesantren, para ulama, dan ajaran Islam rahmatan lil ‘alamin.

    Ketua PC GP Ansor Sidoarjo, Choirul Mukminin, menuntut Trans7 segera menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf terbuka kepada masyarakat pesantren dan umat Islam.

    Ia juga mendesak manajemen stasiun televisi tersebut melakukan evaluasi internal terhadap tim produksi “Expose Uncensored”.

    “Kami telah mengajukan pengaduan resmi kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) baik pusat maupun daerah atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Penyiaran dan P3SPS,” tegas Choirul dalam rilisnya Selasa (14/10/2025).

    Pria yang akrab disapa Kang Choi itu juga mengimbau masyarakat, khususnya kalangan santri serta anggota Ansor dan Banser, agar tetap tenang dan tidak terprovokasi.

    Ia menegaskan, perjuangan menegakkan kebenaran akan dilakukan melalui jalur hukum yang sah.

    “Kami akan menyiapkan langkah hukum apabila tidak ada itikad baik dari pihak Trans7 untuk memperbaiki kesalahan dan memulihkan nama baik pesantren serta para ulama,” ujarnya.

    Kang Choi menegaskan, pesantren dan ulama bukan sekadar lembaga keagamaan, melainkan penjaga moral bangsa. Karena itu, GP Ansor Sidoarjo tidak akan tinggal diam ketika kehormatan mereka direndahkan melalui tayangan yang dianggap tidak beretika.

    “Ansor Sidoarjo akan berdiri di garda depan untuk menegakkan martabat pesantren dengan cara-cara hukum yang beradab,” tegasnya.

    Hasil Kajian LBH Ansor Sidoarjo

    Berdasarkan hasil kajian hukum (legal opinion) yang dilakukan oleh LBH Ansor Sidoarjo, ditemukan indikasi kuat bahwa tayangan tersebut melanggar sejumlah ketentuan perundang-undangan nasional, di antaranya:

    1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Pasal 36 ayat (5), yang mewajibkan lembaga penyiaran menjaga norma kesusilaan dan tidak menayangkan konten yang menimbulkan kebencian berdasarkan SARA.

    2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Pasal 27 ayat (3), tentang larangan penyebaran informasi bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

    3. Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3SPS) KPI, yang menuntut lembaga penyiaran untuk berimbang, tidak menghakimi, serta menghormati nilai sosial dan agama.

    Ansor menilai, tayangan dengan narasi yang tidak akurat dan tidak berimbang itu telah menimbulkan keresahan publik serta merusak citra pesantren sebagai benteng moral dan pendidikan karakter bangsa.

    GP Ansor Sidoarjo memastikan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap para kiai, santri, dan masyarakat yang berpegang pada nilai-nilai Islam yang damai dan berkemajuan.

    “Kami menyerukan kepada seluruh media massa agar senantiasa menjunjung tinggi etika jurnalistik, menghormati nilai-nilai agama, serta menjaga keutuhan bangsa melalui pemberitaan yang berimbang dan bertanggung jawab,” pungkas Choirul Mukminin. (isa/ted)

  • Menkeu Purbaya: Minat Beli Investor Global ke Indonesia Membaik – Page 3

    Menkeu Purbaya: Minat Beli Investor Global ke Indonesia Membaik – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memprediksi pertumbuhan ekonomi triwulan IV bisa tembus 5,5 persen. Optimisme itu muncul didorong dengan penempatan dana negara yang disalurkan ke bank Himbara sebesar Rp 200 triliun.

    Hal itu ia sampaikan dihadapan para investor dalam Investor Meeting di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Senin (13/10/2025). Dalam pertemuan yang dihadiri perwakilan bank dan pelaku pasar modal itu, Menkeu Purbaya menegaskan kebijakan pemerintah saat ini mulai menunjukkan hasil positif.

    Salah satu topik yang banyak ditanyakan oleh investor adalah dampak dari penempatan dana pemerintah sebesar Rp 200 triliun di perbankan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Mereka nanya Rp 200 triliun gimana sih dampaknya ke ekonomi, segala macam. Hitungan kita sih, tadi ada dari bank-bank juga kan yang terlibat dalam dana itu,” ujar Purbaya di DJP, ditulis Selasa (14/10/2025).

     

  • Penyaluran Subsidi BBM, LPG, dan Listrik Bakal Pakai Data BPS

    Penyaluran Subsidi BBM, LPG, dan Listrik Bakal Pakai Data BPS

    Jakarta –

    Pemerintah terus mematangkan rencana penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM), liquefied petroleum gas (LPG), dan listrik agar lebih tepat sasaran melalui pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan dirinya bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti sudah sejak lama mematangkan rencana tersebut dan saat ini masih dikaji.

    “Tujuannya agar data yang disajikan itu betul-betul tepat sasaran. Saya sudah bersepakat sama ibu (Kepala BPS), nanti 1-2 kali putaran lagi, rapat lagi, kita lagi men-cross check-an, karena datanya itu baik dari Pertamina, baik dari PLN, dan sudah hampir selesai,” kata Bahlil usai melakukan penandatangan Nota Kesepahaman tentang Sinergi Tugas dan Fungsi di Bidang Energi, Sumber Daya Mineral, dan Statistik dengan Kepala BPS di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Selasa (14/10/2025).

    Bahlil menambahkan, jika seluruh proses pendataan rampung akan segera diumumkan. Ketika ditanya apakah memungkinkan data tersebut akan diterapkan pada 2026, Bahlil hanya meminta doa dan mengatakan tidak ingin menerapkannya secara tergesa-gesa.

    Bahlil juga tidak menjawab apakah hanya masyarakat yang terdaftar dalam DTSEN saja yang bisa mendapatkan subsidi BBM, LPG, serta listrik.

    “Insyaallah doain agar bisa lebih cepat, lebih baik, tapi apalah artinya kita mau cepat, kalau datanya tidak akurat,” katanya.

    Subsidi Tetap Berbasis Komoditas

    Sebelumnya, Bahlil juga bicara soal skema penyaluran subsidi energi, khususnya komoditas LPG tahun depan. Dalam RAPBN 2026, subsidi akan tetap berbasis pada komoditas meskipun ada wacana mengubah subsidi menjadi berbasis penerima.

    Bahlil mengatakan tahun depan subsidi LPG akan tetap berbasis komoditas namun memang penerimanya akan mulai dikontrol. Menurutnya subsidi akan diberikan maksimal hingga desil 7-8 saja.

    Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola Badan Pusat Statistik (BPS) akan jadi kontrol utama untuk kuota subsidi. Secara teknis skema subsidi akan dibahas kembali setelah UU APBN tahun 2026 disahkan.

    “Kita nanti tetap berbasis komoditas, tapi desilnya sampai desil 7 atau 8 ya. Nanti kita kontrol dari kuotanya. Dan nanti datanya data tunggal dari BPS, teknisnya akan dirapatkan setelah disahkan APBN,” sebut Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (25/8/2025).

    Pendataan subsidi lewat NIK untuk LPG disebut Bahlil juga akan dimulai tahun depan. Dia meminta kesadaran untuk masyarakat mampu tak ikut mengonsumsi LPG subsidi.

    “Jadi ya kalian jangan pakai LPG 3 kg lah, desil 8, 9, 10 saya pikir mereka dengan kesadaran lah harusnya,” sebut Bahlil.

    Halaman 2 dari 2

    (ara/ara)

  • Rencana Gila Ilmuwan Hidupkan Kembali Makhluk Raksasa

    Rencana Gila Ilmuwan Hidupkan Kembali Makhluk Raksasa

    Jakarta –

    Ilmuwan merencanakan hal gila untuk menghidupkan lagi makhluk raksasa yang sudah punah. Hewan itu memiliki berat 226,7 kg (500 pounds) dan tinggi mencapai 3,6 meter (12 kaki).

    Perusahaan Colossal Biosciences mengklaim telah bekerja sama dengan sutradara ‘Lord of the Rings’ ternama, Sir Peter Jackson, untuk menghidupkan kembali burung purba tersebut, spesies terbesarnya memiliki tinggi 3,8 meter dan berat lebih dari 220 kg, lapor Time. Burung yang tidak bisa terbang ini dilaporkan menghuni Selandia Baru hingga diburu hingga punah oleh para pemukim Māori sekitar 600 tahun yang lalu, lapor Livescience.

    Kampanye pemulihan kepunahan yang ambisius ini dikoordinasikan oleh Ngāi Tahu Research Centre, yang terletak di antara suku Māori (iwi) utama di Pulau Selatan Selandia Baru dan University of Canterbury di Christchurch.

    “Beberapa spesies ikonik yang ditampilkan dalam mitologi suku kami, kisah kami, sangat dekat dan berharga bagi kami,” jelas arkeolog Ngāi Tahu, Kyle Davis, yang turut berpartisipasi dalam upaya menghidupkan moa tersebut.

    “Partisipasi dalam penelitian ilmiah, pengelolaan spesies, dan konservasi telah menjadi bagian besar dari kegiatan kami,” lanjutnya, dikutip detikINET dari New York Post, Selasa (14/10/2025).

    Jackson, seorang investor di Colossal yang turut membantu Ngāi Tahu Research Centre, menjelaskan bahwa usulan de-extinction ini merupakan bagian dari upaya untuk memastikan beberapa spesies yang paling terancam punah di Aotearoa/Selandia Baru terlindungi untuk generasi mendatang.

    Sayangnya, menghidupkan kembali moa tentunya tak semudah ucapannya. Para ahli menyamakan proses ini dengan proses menghidupkan kembali dire wolf, spesies anjing liar yang telah lama punah yang dibangkitkan oleh para ilmuwan dengan cara memanen DNA dari spesimen fosil dan kemudian mengisi celah genetik tersebut dengan genom serigala abu-abu.

    Nah, menghidupkan kembali moa lebih menantang karena moa jauh lebih terpisah dari kerabat terdekatnya yang masih hidup, yaitu emu dan burung mirip ayam yang disebut tinamou.

    Paling gampang, begini menjelaskannya. Dire wolf baru terpisah dari canid modern sekitar 5,7 juta tahun yang lalu. Nenek moyang moa dan tinamou hidup 58 juta tahun yang lalu, sementara pendahulu moa dan emu hidup 65 juta tahun yang lalu. Selama jarak ini, moa terus mengembangkan banyak sifat unik yang sulit diduplikasi.

    Untuk mencapai prestasi rekayasa genetika ini, tim berencana untuk mengurutkan dan merekonstruksi genom dari kesembilan spesies moa yang telah punah, sekaligus mengurutkan genom berkualitas tinggi dari kerabat mereka yang telah disebutkan sebelumnya.

    Tim kemudian akan menggunakan prekursor sperma dan sel telur untuk membuat Frankenstein, ‘burung pengganti’, dari spesies yang masih hidup. Kemudian, ilmuwan akan mengubahnya secara genetik agar menyerupai moa.

    Mereka berencana untuk memasukkan sel-sel yang diperbaiki ke dalam embrio tinamou atau emu di dalam telur. Setelah itu, sel-sel tersebut diharapkan akan bermigrasi ke gonad embrio, mengubahnya sehingga betina menghasilkan telur dan jantan menghasilkan sperma moa. Secara teori, hasilnya itu bakal tumbuh dewasa, kawin, dan menghasilkan anak moa.

    Saat ini, tim masih dalam proses memilih pengganti tersebut, meskipun ukuran emu (mereka dapat tumbuh hingga 180 cm) menjadikannya pengganti yang lebih cocok daripada tinamou yang relatif kecil. Sayangnya, telur moa juga jauh lebih besar daripada telur emu, sehingga hal ini dapat menimbulkan tantangan lain jika mereka menggunakan telur emu sebagai ruang inkubasi untuk menetaskan burung hibrida tersebut.

    “Telur moa raksasa Pulau Selatan tidak akan muat di dalam pengganti emu, jadi Colossal harus mengembangkan teknologi telur pengganti buatan,” usul Nic Rawlence, direktur Otago Palaeogenetics Lab di University of Otago di Selandia Baru.

    Sementara itu, kepala ilmuwan Colossal, Beth Shapiro, menjelaskan bahwa mereka sedang menjajaki berbagai strategi untuk inkubasi telur buatan, yang akan dapat diterapkan baik untuk deextinction moa maupun upaya konservasi burung.

    Tentu saja, ada beberapa kritik terhadap proyek ini yang juga ditujukan pada kampanye membangkitkan hewan punah sebelumnya.

    Para kritikus proyek dire wolf ini mengklaim bahwa serigala yang mereka sebut secara genetik masih merupakan serigala abu-abu dengan ukuran yang lebih besar dan bulu putih.

    Rawlence bahkan percaya bahwa gen spesifik yang direkayasa secara genetik pada emu agar sesuai dengan moa dapat menimbulkan konsekuensi perkembangan yang mengerikan.

    (ask/ask)

  • Kepala Sekolah SMAN 1 Cimarga Dinonaktifkan Buntut Tampar Siswa Ketahuan Merokok

    Kepala Sekolah SMAN 1 Cimarga Dinonaktifkan Buntut Tampar Siswa Ketahuan Merokok

    ILP ketahuan merokok di kantin belakang oleh Kepsek SMAN 1 Cimarga. Kepala Sekolah disebut-sebut sempat menegurnya dengan Bahasa kasar.

    “Ngerokok di (kantin) belakang, ketahuan kepala sekolah, dan kepala sekolah mengingatkan dengan bahasa ‘goblok’ yang mungkin biasa di sana,” ucap Plt Kepala Dinas Pendidikan (Kadindik) Banten, Luqman saat dikonfirmasi, Selasa (14/10/2025).

    Karena ketahuan merokok, LP sempat kabur dan dikejar oleh Kepala Sekolahnya. Saat ditangkap, Kepsek pun sempat menanyai ILP alasannya merokok. Namun, karena kesal dia pun memukul pipi siswa tersebut.

    “Tapi ada mengeplak, enggak tahu kencang atau enggak, saya enggak tahu. (Itu) pengakuan dari kepala sekolah,” jelas Luqman.

  • Gus Ipul Ingatkan Kepala Sekolah Rakyat Tindaklanjuti Hasil Tes DNA Talent Siswa

    Gus Ipul Ingatkan Kepala Sekolah Rakyat Tindaklanjuti Hasil Tes DNA Talent Siswa

    Jakarta (beritajatim.com) – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan pentingnya peran kepala sekolah dalam memastikan keberlanjutan program Sekolah Rakyat.

    Ia menilai, kepemimpinan kepala sekolah mencakup tiga dimensi utama: akademik, sosial, dan kultural.

    Pesan tersebut disampaikan Gus Ipul saat Rapat Koordinasi Kepala Sekolah Rakyat se-Indonesia, yang digelar secara daring melalui Zoom dari Kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta Pusat, Selasa (14/10/2025).

    Acara itu diikuti oleh 165 kepala sekolah dari berbagai daerah dan turut dihadiri oleh Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono, Kepala Pusdiklatbangprof Kemensos Hasim, Kepala Biro Umum Salahuddin Yahya, Kepala Pusdatin Kemensos Joko Widiarto, serta Direktur Linjamsos Faisal.

    “Jadi akademik saja tidak cukup, tapi bagaimana kepala sekolah membangun relasi sosial dan berbasis pada adat serta kultur yang ada di tempat bapak-ibu sekalian. Ini harus dikombinasikan dengan baik oleh para kepala sekolah,” ujar Gus Ipul dalam arahannya.

    Ia menambahkan, kepala sekolah sebagai pucuk pimpinan di Sekolah Rakyat juga memiliki tanggung jawab besar dalam membangun sinergi antara guru, wali asuh, wali asrama, dan tenaga kependidikan lainnya. Kolaborasi yang kuat diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif.

    “Syukur-syukur kalau bapak-ibu sekalian memperkuat kerja dengan membuat SOP, membangun mekanisme kerja yang baik, serta sistem komunikasi yang bisa menjangkau semua pihak di Sekolah Rakyat. Ini menjadi sangat penting,” tegasnya.

    Selain aspek manajerial, Gus Ipul juga menyoroti pentingnya tindak lanjut hasil tes kesehatan dan DNA talent mapping siswa. Menurutnya, data tersebut merupakan alat ukur penting dalam membimbing pengembangan minat dan bakat siswa Sekolah Rakyat.

    “Tes kesehatan jangan hanya berhenti pada hasil, tapi harus ada langkah tindak lanjut. Begitu juga dengan hasil tes DNA talent, mari data yang sudah ada kita gunakan dan olah untuk memperkaya metode pembelajaran,” tutur mantan Gubernur Jawa Timur itu.

    Gus Ipul menilai, pemanfaatan hasil DNA talent mapping menjadi ciri khas Sekolah Rakyat yang membedakannya dari sekolah pada umumnya. Data itu, lanjutnya, bisa dijadikan dasar dalam menentukan strategi pengajaran yang sesuai dengan potensi individu siswa.

    Dalam kesempatan tersebut, Gus Ipul juga memperkenalkan pendekatan 4T — Temukan, Tempatkan, Tegaskan, dan Tumbuhkan — sebagai metode pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Sekolah Rakyat.

    “Kepala sekolah perlu menemukan potensi guru dan siswa, menempatkan sesuai talenta, menegaskan peran melalui reward dan pengakuan, serta menumbuhkan karakter lewat pelatihan,” jelasnya.

    Ia berharap pendekatan tersebut dapat diterapkan secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan masing-masing sekolah. “Silakan bapak-ibu elaborasi sesuai kebutuhan di tempat masing-masing. Tapi yang penting prinsipnya 4T: Temukan, Tempatkan, Tegaskan, dan Tumbuhkan,” pungkas Gus Ipul. (ted)

  • Realisasi Anggaran BGN-Kementerian PU di Bawah 50%, Bakal Ditarik Purbaya?

    Realisasi Anggaran BGN-Kementerian PU di Bawah 50%, Bakal Ditarik Purbaya?

    Jakarta –

    Kementerian Keuangan melaporkan terdapat 3 kementerian/lembaga (KL) dengan penyerapan anggaran belanjanya di bawah 50% hingga akhir September 2025. Beberapa di antaranya ada Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

    Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara memaparkan, secara keseluruhan realisasi belanja K/L mencapai Rp 800,9 triliun hingga akhir September 2025. Angka itu setara 62,8% dari outlook belanja K/L sepanjang tahun ini sebesar Rp 1.275,6 triliun.

    Ia pun merinci realisasi belanja 15 KL dengan anggaran besar. Setidaknya, masih terdapat tiga K/L dengan realisasi belanja di bawah 50%.

    “Beberapa K/L dengan anggaran besar kita note bahwa penyerapannya masih di bawah 50%. BGN per tgl 30 September lalu adalah 16,9%, Kementerian PU sedikit di bawah 50% di angka 48,2%, dan Kementan di 32,8%,” kata Suahasil dalam Konferensi Pers APBN KiTa di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (14/10/2025).

    Suahasil mewanti-wanti K/L dengan realisasi belanja yang masih belum optimal, agar segera melakukan optimalisasi pada kuartal IV 2025. Menurutnya, K/L perlu melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan dan proyek, termasuk pengadaan barang dan jasa.

    Meski demikian, Suahasil mengatakan, K/L tetap harus melakukan monitoring rencana penggunaan dana dan mendorong pembayaran termin kegiatan sesuai jadwal. Hal ini sesuai tata kelola, dengan tetap memperhatikan efisiensi, dan terus melakukan inventarisasi kendala untuk mitigasi.

    “Kita memerlukan belanja di kuartal IV, namun kita juga terus mendorong efisien belanja di tiap kementerian/lembaga,” kata Suahasil.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengancam akan menarik kembali anggaran KL yang penyerapannya tidak optimal hingga akhir tahun. Purbaya mengatakan sudah meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto terkait hal ini. Pihaknya akan mulai keliling K/L pada bulan depan.

    “Tadi saya izin ke Pak Presiden, bulan depan saya akan mulai beredar di kementerian-kementerian yang besar yang penyerapan anggarannya belum optimal. Kita akan coba lihat, kita akan bantu,” kata Purbaya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (16/9/2025).

    Purbaya akan melihat penyerapan anggaran K/L sampai Oktober 2025. Jika anggaran dirasa tidak bisa terserap sepenuhnya sampai akhir tahun, maka anggaran tersebut akan diambil kembali untuk dialihkan ke program-program yang langsung dirasakan masyarakat.

    (kil/kil)

  • Polisi Pastikan Identitas Mayat Perempuan Terbakar di Malang, Diduga Dibunuh

    Polisi Pastikan Identitas Mayat Perempuan Terbakar di Malang, Diduga Dibunuh

    Malang (beritajatim.com) – Kepolisian Resor Malang berhasil mengungkap identitas mayat perempuan yang ditemukan dalam kondisi terbakar dan terkubur di kebun tebu Desa Sumberejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang. Korban diketahui bernama Ponimah (42), warga Dusun Wonorejo, Desa Druju, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang.

    Identitas korban terungkap setelah tim Inafis Polres Malang melakukan pemeriksaan sidik jari dan pencocokan ciri fisik, yang kemudian dikonfirmasi oleh pihak keluarga.

    “Benar, hasil identifikasi memastikan bahwa korban adalah Sdri. Ponimah, warga Desa Druju, Kecamatan Sumbermanjing Wetan. Korban sempat dilaporkan hilang sejak 8 Oktober 2025,” ujar Kasatreskrim Polres Malang AKP Muchammad Nur, Selasa (14/10/2025).

    Ia menambahkan, saat ini penyidik tengah mendalami keterangan sejumlah saksi yang terakhir kali berinteraksi dengan korban. Polisi juga menelusuri aktivitas korban sebelum dilaporkan hilang, termasuk memeriksa lingkungan sekitar rumah dan komunikasi terakhirnya.

    “Kami telah memeriksa sejumlah saksi, termasuk keluarga dan rekan dekat korban. Dari hasil penyelidikan sementara, ditemukan beberapa petunjuk yang mengarah pada dugaan kuat korban menjadi korban pembunuhan,” tegasnya.

    Dari lokasi penemuan, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa potongan pakaian dan benda yang diduga digunakan dalam peristiwa tersebut. Barang-barang itu kini tengah diperiksa di laboratorium forensik guna memperkuat pembuktian.

    “Tim gabungan dari Satreskrim Polres Malang dan Polsek Sumbermanjing Wetan terus bekerja di lapangan. Kami berupaya mengungkap siapa pelaku di balik tewasnya korban dan apa motif di baliknya,” imbuh Muchammad Nur.

    Sementara itu, Kasihumas Polres Malang AKP Bambang Subinajar menuturkan bahwa hasil identifikasi korban menjadi langkah penting untuk mengurai kronologi kejadian dan mengungkap pelaku.

    “Identitas korban sudah terkonfirmasi dan saat ini penyidik fokus memperdalam hubungan antara korban dan pihak-pihak yang diduga terlibat. Polres Malang berkomitmen mengusut tuntas kasus ini secara profesional,” pungkas Bambang. [yog/beq]