Blog

Kementerian PKP dan Menkeu Purbaya Buka Peluang Perluas Rumah Subsidi jadi 45 Meter

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkap rencana hendak memperluas area rumah subsidi vertikal menjadi 45 meter persegi (m2).

Usulan tersebut pertama kali disampaikan oleh Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa. Dia berpandangan guna meningkatkan keterisian rumah subsidi vertikal atau apartemen, pemerintah perlu memperluas areanya agar lebih manusiawi.

“Saya pikir 45 meter paling manusiawi lah,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian PKP, Selasa (14/10/2025).

Nantinya, hunian vertikal dengan luas 45 meter persegi itu ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT) yang memiliki penghasilan sedikit lebih besar dibandingkan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Sementara untuk MBR, guna menjaga harga jual tetap terjangkau luas rumah diusulkan tetap di angka 36 meter persegi.

Pada saat yang sama, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengaku menyambut baik usulan tersebut. Dia menjelaskan rumah subsidi dengan luas 45 meter persegi itu ditujukan untuk MBT seperti guru, dosen hingga karyawan swasta.

“MBT itu ada guru, dosen, kemudian targetnya juga adalah perawat. Kemudian juga pegawai-pegawai di restoran banyak. Jadi supaya prinsipnya rumah dan tempat kerja jangan jauh, jadi mereka dekat ke kantor,” tambah Ara.

Lebih lanjut Ara membidik aturan tersebut rampung digodok minggu depan atau pada 21 Oktober 2025.

“Kita siapkan, seminggu jadi ya Pak Sekjen, sampaikan suratnya ya,” tegasnya singkat.

Untuk diketahui, ukuran luas bangunan rumah subsidi 36 meter persegi saat ini diatur dalam Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

14/10/2025 21:15
Sorot Keracunan MBG di SMPN 1 Cisarua, Wakil Ketua DPR: Mungkin Sudah Kena Bakteri… Bandung 14 Oktober 2025

Sorot Keracunan MBG di SMPN 1 Cisarua, Wakil Ketua DPR: Mungkin Sudah Kena Bakteri…
Tim Redaksi
BANDUNG KOMPAS.com
– Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal kembali menyoroti kasus keracunan Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat (KBB), pada Selasa (14/10/2025) tadi.
Sebanyak 115 siswa tercatat mengalami gejala keracunan, 56 di antaranya dibawa ke Puskesmas, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cibabat, dan RSUD Lembang.
Cucun mengatakan, dirinya sudah mewanti-wanti bahwa jika dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di semua wilayah, termasuk KBB, melanggar SOP, akan ada dampak.
“Nah, saya punya tugas untuk kembali mengecek ini dan mengimbau kepada seluruh SPPG,” katanya saat ditemui di Hotel SunShine, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
Bahkan, kata Cucun, pihaknya sudah meminta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memastikan SOP, higienis, sanitasi, dan perangkat lainnya agar berjalan dengan baik, terutama persoalan bahan baku.
Koordinasi dari mulai pusat ke kabupaten/kota, lanjut dia, harus terus terjalin.
Dia mendorong agar BGN menyiapkan sebuah aplikasi untuk mengecek bahan baku yang akan dimasak untuk dikonsumsi penerima manfaat.
“Kalau bisa bikin satu aplikasi untuk mengecek bahan-bahan baku yang mau dimasak, ini harus sudah di-upload di aplikasi yang disiapkan oleh BGN. Berapa jam kuatnya, misalkan ini bahan baku yang basah seperti daging, ikan, segala macam. Dia beli dalam masa waktu rentang berapa jam,” terangnya.
Cucun menduga kasus keracunan massal baru di Kecamatan Cisarua KBB, Jawa Barat, itu akibat makanan yang sudah terkena bakteri.
“Mungkin sudah kena bakteri karena apa? Karena lama penyajiannya,” ujarnya.
Selain akan melakukan pengecekan ulang di Kecamatan Cisarua, Cucun mengaku jika ditemukan kelalaian dapur SPPG pada kasus terbaru, pihaknya akan merekomendasikan untuk segera dilakukan penutupan.
“Ya, kalau sudah kejadian kayak demikian, bukan hanya ini, harus segera. BGN tutup itu dulu, perbaiki. Kalau mau dibuka, lakukan verifikasi dan fakta integritas ulang dengan dapur-dapur yang ada di seluruh Indonesia ini. Kalau mau menjalankan SOP dengan baik, jalankan. Kalau tidak, sudah. Ganti dengan yang baik, yang baru,” ungkapnya.
Cucun menilai di setiap perangkat dapur SPPG sudah tersedia sumber daya manusia (SDM) yang cukup profesional, mulai dari Ahli Gizi, Kepala SPPG hingga akuntan.
Seharusnya, dengan adanya perangkat tersebut, kejadian seperti keracunan massal bisa diantisipasi sejak awal.
“Ya, ini revolusi total terkait apa perangkat yang disiapkan oleh BGN. Di sana ada ahli gizi, di sana ada kepala SPPG, di sana ada akuntannya. Ini akuntan ini kan pasti dia tahu alur barang masuk. Kemudian dengan ahli gizi, SOP-nya sudah ada di 10 SOP itu, memastikan bahan makanannya itu betul-betul sudah layak untuk dimasak dalam rentang waktu berapa jam,” ujar Cucun.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/10/2025 21:14
Gubernur Bobby Sambut Investasi India di Sumut

Bisnis.com, MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menyambut baik rencana Pemerintah India untuk berinvestasi di Provinsi Sumut. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut pun menawarkan berbagai potensi unggulan kepada para pemangku kepentingan, guna mendorong pertumbuhan ekonomi serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Bobby Nasution saat bertemu dengan Konsul Jenderal (Konjen) India di Medan, Ravi Shanker Goel, beserta rombongan, di Paviliun Serdangbedagai, area Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU), Tapian Daya, Jalan Gatot Subroto, Medan, Senin (13/10/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Bobby Nasution menjelaskan bahwa Sumut memiliki potensi investasi yang sangat besar, baik di sektor sumber daya alam, pariwisata, perkebunan, industri, maupun pelayanan kesehatan dan farmasi. Selain itu, Sumut juga memiliki infrastruktur pendukung yang memadai, seperti Pelabuhan Kualatanjung dan Bandara Internasional Kualanamu, yang menjadi pintu gerbang penting perdagangan dan logistik di kawasan barat Indonesia.

“Sumatera Utara merupakan pintu gerbang Indonesia bagian barat. Karena itu, kami menyampaikan berbagai peluang kepada para investor, khususnya dari India, untuk berinvestasi di sini,” ujar Bobby Nasution, yang didampingi Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Sumut, Firsal Dida Mutyara.

Bobby juga menyinggung sektor kesehatan sebagai salah satu prioritas pembangunan di Sumut. Menurutnya, Pemprov Sumut telah meluncurkan program Universal Health Coverage (UHC) yang mempermudah akses pelayanan kesehatan melalui sistem data terpadu, dan manfaatnya kini telah dirasakan masyarakat luas, terutama kalangan kurang mampu.

“Kami sangat menyambut baik rencana investasi dari India, terlebih hubungan kedua negara selama ini sudah terjalin dengan baik,” tambahnya.

Lebih lanjut, Gubernur Bobby Nasution memaparkan rencana pembangunan Kawasan Industri Sumatera Utara di Kabupaten Batubara dengan luas sekitar 2.500 hektare. Kawasan ini memiliki posisi strategis karena berdekatan dengan Pelabuhan Kualatanjung yang berstatus Hub Port Internasional.

“Kawasan ini kami siapkan bagi investor yang berminat berinvestasi. Lahannya milik Pemprov Sumut dan dikelola oleh BUMD, sehingga proses investasi akan lebih mudah dan transparan,” jelasnya.

Sementara itu, Konjen India Ravi Shanker Goel menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat Pemprov Sumut. Ia menilai Sumut merupakan provinsi yang nyaman, bersahabat, dan memiliki keragaman masyarakat yang dinamis. Bahkan, menurutnya, tidak sedikit warga keturunan India yang telah lama menetap di provinsi ini.

Ravi juga menyampaikan harapan agar ke depan dapat dibuka penerbangan langsung antara Bandara Kualanamu dan India, tanpa harus transit di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Menurutnya, hal ini akan memperkuat hubungan ekonomi dan pariwisata antara kedua wilayah.

“Kami akan menyampaikan hasil pertemuan ini kepada Pemerintah India dan juga mempromosikan peluang investasi di Sumatera Utara, yang memiliki banyak destinasi wisata unggulan seperti Danau Toba, Bukit Lawang, Tangkahan, dan lainnya,” ujar Ravi.

Usai pertemuan, Gubernur Bobby Nasution dan Konjen India Ravi Shanker Goel sepakat untuk menindaklanjuti rencana kerja sama investasi tersebut melalui pembahasan teknis antara pengusaha India dan KADIN Sumut.

14/10/2025 21:10
Komdigi Ungkap Pemenang Leleng Frekuensi 1,4 GHz Diumumkan Besok

Jakarta –

Tiga perusahaan telekomunikasi, yaitu Eka Mas Republik (MyRepublic), Telemedia Komunikasi Pratama anak usaha dari Surge, dan Telkom, tengah memperebutkan blok kosong di pita frekuensi 1,4 GHz. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengatakan pemenangnya akan diumumkan besok.

Direktur Jenderal Infrastruktur Digital, Kementerian Komdigi, Wayan Toni Supriyanto, mengatakan proses lelang berlangsung tiga hari dimulai sejak Senin (13/10/2025).

“Pemenangnya ketahuan besok, hari ini masih berproses,” ujar Wayan kepada detikINET, Selasa (14/10/2025).

Terkait berapa pemenangnya di spektrum tersebut, Wayan menyebutkan bahwa itu tergantung dari penawar tertinggi yang diberikan perusahaan telekomunikasi tersebut.

“Siapa penawar tertinggi itu pemenangnya untuk ketiga regional yang ada. Jadi, besok baru ketahuan,” ucapnya menambahkan.

Telkom, Surge, dan MyRepublic bertarung untuk mendapatkan lebar pita 80 MHz di frekuensi 1,4 GHz yang dapat mendukung operasional perusahaan di layanan fixed broadband. Spektrum frekuensi tersebut dibagi Komdigi ke dalam tiga regional dan 15 zona.

Komdigi mengatakan bahwa penggunaannya nanti diberikan dalam bentuk Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR) kepada penyelenggara jaringan tetap lokal berbasis packet switched dengan wilayah layanan berdasarkan regional.

Mode frekuensinya time division duplex (TDD) dengan masa berlaku IPFR 10 tahun. Seleksi spektrum ini juga disebut Komdigi menjadi cara pemerintah untuk meningkatkan kecepatan internet tetap (fixed broadband) hingga tembus 100 Mbps dan menghadirkan tarif layanan yang terjangkau buat masyarakat.

Rencana kebijakan untuk internet tetap murah ini akan fokus pada wilayah dengan tingkat penetrasi layanan internet yang masih terbatas atau bahkan yang belum ada penetrasi sama sekali. Adapun pelanggan dari layanan internet murah ini ditujukan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah dengan daya beli terbatas.

Komdigi juga menyebutkan pita frekuensi 1,4 GHz adalah untuk menghidupkan broadband wireless access (BWA) kembali yang sebelumnya sempat mati sejak masuknya era 4G. Kegagalan BWA dahulu dievaluasi agar bisnis tersebut tidak mengalami kejadian serupa di masa mendatang.

Sebagai informasi, operator BWA dahulu yang pernah eksis adalah Bolt, PT Bakrie Telecom Tbk, PT Jasnita Telekomindo (Jasnita) dan PT Berca Hardayaperkasa. Karena pertimbangan bisnis saat itu, mereka menutup layanannya dan mengembalikan spektrum ke negara.

“Kalau BWA yang dulu mereka mencoba untuk menjadi mobile. Kalau ini nggak bisa. (Frekuensi 1,4 GHz) Memang didesain hanya untuk fixed. Dari awal sampai akhir sudah dibatasi, nggak ada nomornya, nggak ada kemampuan untuk handover, itu nggak ada. Ini murni fixed,” tutur Ismail saat ditemui di sela-sela acara ‘Building a Resilent Digital Indonesia, Jakarta, Kamis (26/6/2025).

(agt/agt)

14/10/2025 21:10
Lawan Operasi Imigran Trump, Pejabat LA Voting Status Darurat untuk Buka Keran Bantuan Negara

JAKARTA – Pejabat Wilayah Los Angeles (LA) yang bertindak sebagai cabang legislatif dan eksekutif akan melakukan pemungutan suara untuk menetapkan status keadaan darurat lokal sehingga dapat memberikan bantuan bagi warga LA yang menderita kerugian finansial akibat maraknya penggerebekan imigrasi federal menargetkan imigran.

Langkah ini akan memungkinkan Dewan Pengawas Wilayah Los Angeles memberikan keringanan sewa bagi penyewa yang menunggak pembayaran akibat tindakan keras terhadap imigran. Status keadaan darurat lokal juga membuka penyaluran dana negara untuk bantuan hukum dan layanan lainnya.

Kantor Pengawas Lindsey Horvath, menyebutkan jika terealisasi calon penerima manfaat keringanan dana sewa dapat menfatkan diri melalui portal daring yang akan diluncurkan dalam waktu dua bulan

Status itu juga bisa menjadi langkah pertama menuju penangguhan sementara atau moratorium kebijakan penggusuran.

Keresahan akan penggusuran telah dirasakan pemilik properti di LA yang disebut mengalami pukulan finansial lain setelah kenaikan sewa yang diperpanjang selama pandemi COVID-19.

Sejak Juni 2025, wilayah Los Angeles telah menjadi medan pertempuran dalam strategi imigrasi agresif Pemerintahan Presiden AS Donal Trump yang memicu protes tetapi ditanggapi dengan pengerahan Garda Nasional dan Marinir selama lebih dari sebulan.

Dalam operasi imigrasi tersebut, agen federal AS secara masif menggerebek dan mengumpulkan imigran tanpa status legal untuk berada di AS dari Home Depot, tempat cuci mobil, halte bus, dan pertanian. Beberapa warga negara AS juga telah ditahan.

Horvath dan Janice Hahn yang merupakan Anggota Dewan Pengawas Wilayah Los Angeles, mengatakan penggerebekan tersebut telah menyebarkan rasa ketakutan masyarakat LA dan mengganggu stabilitas bisnis lokal.

“Mereka menargetkan keluarga, mengganggu ruang kelas, membungkam pekerja, dan memaksa orang untuk memilih antara tetap aman dan tetap memiliki rumah,” kata Horvath dalam sebuah pernyataan.

Menurutnya, menetapkan status keadaan darurat lokal “adalah cara kita melawan.”

14/10/2025 21:09
BRIN Sebut Alihkan Jalan Puspitek karena Masuk Kawasan Objek Vital Nasional Megapolitan 14 Oktober 2025

BRIN Sebut Alihkan Jalan Puspitek karena Masuk Kawasan Objek Vital Nasional
Tim Redaksi
TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com –
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menjelaskan, pengalihan Jalan Puspitek di Kelurahan Muncul, Kecamatan Setu, Tangerang Selatan (Tangsel), dilakukan karena kawasan tersebut telah ditetapkan sebagai objek vital nasional (obvitnas).
Penetapan itu didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 dan Keputusan Kepala BRIN Nomor 191/I/HK/2024.
“Pengalihan akses jalan ini merupakan tindak lanjut dari penetapan KST B.J. Habibie sebagai Obvitnas,” ujar Kepala BRIN Laksana Tri Handoko, Selasa (14/10/2025).
Handoko menegaskan, BRIN tidak menutup jalan yang melintasi kawasan riset tersebut, melainkan mengalihkan arus kendaraan ke jalur baru yang sudah disiapkan.
“Jalan lingkar luar telah kami siapkan sebagai jalur alternatif yang memenuhi standar jalan tingkat provinsi,” katanya.
Menurut Handoko, pengalihan dilakukan karena Jalan Puspitek harus steril dari aktivitas masyarakat umum untuk menjamin keamanan, keselamatan, dan kelancaran operasional fasilitas teknologi serta nuklir di kawasan itu.
“Pengalihan ini sangat penting untuk memastikan integrasi kawasan dan mencegah risiko akses ilegal yang dapat membahayakan fasilitas vital negara,” jelasnya.
BRIN juga mengaku telah berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan kepolisian, terkait pelaksanaan pengalihan jalan tersebut.
Koordinasi dilakukan untuk memastikan kelengkapan marka jalan, lampu penerangan umum, dan rambu peringatan di jalur baru.
Selain alasan keamanan, Handoko menyebut pengalihan jalan juga menjadi bagian dari rencana pengembangan kawasan riset BRIN. Mulai 2026, BRIN berencana membangun reaktor baru dan fasilitas siklotron di area tersebut.
“Sosialisasi kepada masyarakat akan terus dilakukan secara bertahap, mulai dari tingkat kota hingga kelurahan, untuk memastikan pemahaman yang merata dan dukungan dari seluruh pihak terkait,” ujarnya.
Namun, langkah BRIN menuai penolakan dari sejumlah warga. Berdasarkan pantauan
Kompas.com,
spanduk-spanduk penolakan terlihat terpasang di sepanjang Jalan Puspitek dan dekat gerbang masuk kawasan BRIN Tangsel.
Dalam spanduk itu, warga menolak penutupan akses jalan yang selama ini menjadi jalur penghubung utama antara Tangsel dan Bogor.
Beberapa spanduk bertuliskan, “Tolak dan Lawan Penutupan Jalan Provinsi Banten–Jawa Barat oleh BRIN” dan “Ayo Kita Lawan Kesombongan dan Kesewenang-wenangan BRIN, Tolak Penutupan Jalan Serpong–Muncul–Parung oleh BRIN.”
Ada pula spanduk yang meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam kebijakan tersebut.
Salah satu spanduk berbunyi, “KKN Tolong Usut!! Apakah penutupan jalan oleh BRIN sepihak ada unsur KKN?”
Kuasa hukum warga sekaligus Ketua LBH Ansor Tangsel, Suhendar, menilai alasan BRIN yang menyebut kawasan Puspitek sebagai objek vital nasional tidak masuk akal, karena di dalam area tersebut masih ada aktivitas komersial.
“Katanya objek vital, tapi di dalam banyak tempat disewakan, ada lapangan sepak bola, gedung serbaguna, sampai guest house yang dikomersialkan. Jadi alasan itu kontradiktif,” kata Suhendar.
Suhendar juga menilai penutupan jalan bertentangan dengan sejumlah aturan daerah yang menetapkan Jalan Serpong–Muncul–Parung sebagai jalan provinsi milik Pemerintah Provinsi Banten.
Hal itu tercantum dalam Keputusan Gubernur Banten Nomor 620/Kep.16-HUK/2023 dan Perda Nomor 1 Tahun 2023 tentang RTRW Banten, yang menyebut ruas tersebut termasuk jalan provinsi.
“Kalau dasar hukumnya masih hidup, artinya itu aset daerah. Tapi BRIN menutup jalan tanpa mekanisme hukum yang berlaku,” ujarnya.
Selain itu, ketentuan serupa juga termuat dalam Perda Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2019 tentang RTRW Kota Tangsel 2011–2031.
Menurut Suhendar, langkah BRIN yang hanya berkoordinasi dengan polisi tanpa melibatkan DPRD maupun Pemprov Banten menunjukkan bentuk arogansi kelembagaan.
“Ini bentuk arogansi. Mereka mengabaikan proses hukum dan politik daerah. Kalau memang mau ubah status jalan, harus dibahas dengan DPRD,” tegasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/10/2025 21:08
3 Jenazah dan 1 Bagian Tubuh Korban Ponpes Al Khoziny Teridentifikasi DVI Polda Jatim Surabaya 14 Oktober 2025

3 Jenazah dan 1 Bagian Tubuh Korban Ponpes Al Khoziny Teridentifikasi DVI Polda Jatim
Tim Redaksi
SURABAYA, KOMPAS.com
– Empat kantong jenazah, satu di antaranya bagian tubuh korban ambruknya mushala Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny Sidoarjo teridentifikasi oleh tim Disaster Victim Identification (DVI) Polda Jawa Timur.
“Kami telah berhasil melaksanakan identifikasi terhadap empat kantong jenazah yang terdiri dari tiga jenazah dan satu
body part
(bagian tubuh),” kata Kabiddokkes Polda Jatim Kombes Pol dr. M. Khusnan Marzuki, Selasa (14/10/2025).
Tiga kantong jenazah yang teridentifikasi tersebut cocok dengan DNA dan medis yang terhimpun dalam data antemortem sebagai berikut:
1. Ubay Dinhai Azkal Askia (15), alamat Dusun Batoporo, Batoporo Timur, Kedundung, Sampang
2. M. Muhfi Alfian (16) alamat Perum The Sun Village, Buduran, Sidoarjo
3. Abdul Halim (16), alamat Bulak Banteng Madya, Surabaya
Sementara itu, satu kantong merupakan bagian tubuh dari korban yang dievakuasi selamat atas nama Nur Ahmad Rahmatullah (14), warga Surabaya.
“Satu kantong yang cocok dengan PM RSB BP 035B teridentifikasi melalui DNA cocok dengan korban yang masih hidup atas nama Nur Ahmad Rahmatullah,” ucap Khusnan.
Nur Ahmad merupakan korban selamat yang menjalani operasi amputasi di lokasi saat proses evakuasi karena satu bagian tubuhnya tertimpa runtuhan bangunan.
“Iya yang dilakukan diamputasi kami lakukan tes DNA juga. Jadi nanti tergantung keluarganya apakah nanti diambil atau kami kirim ke sana, orangnya masih hidup jadi sudah teridentifikasi,” ucap dia.
Peristiwa robohnya bangunan tiga lantai mushala Ponpes Al Khoziny yang terletak di Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, terjadi pada Senin (29/10/2025) sore.
Badan SAR Nasional (Basarnas) mencatat bahwa insiden tersebut mengakibatkan 171 korban, di mana 104 orang berhasil selamat, sementara 67 orang lainnya meninggal dunia.
Dari 67 kantong jenazah yang diterima oleh tim DVI Polda Jatim, sudah teridentifikasi sebanyak 58 korban. Sementara itu, lima lainnya masih dalam proses.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/10/2025 21:07
Peci Bung Karno dan Bung Hatta Jadi Koleksi Baru Museum Perumusan Naskah Proklamasi Megapolitan 14 Oktober 2025

Peci Bung Karno dan Bung Hatta Jadi Koleksi Baru Museum Perumusan Naskah Proklamasi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Dua peci milik dua proklamator Indonesia, Sukarno dan Mohammad Hatta, akan menjadi koleksi di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Jakarta Pusat.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon dalam sesi jumpa pers di Museum Perumusan Proklamasi, Selasa (14/10/2025).
“Salah satu bagian yang penting adalah menghadirkan juga memorabilia yang penting dari proklamator,” ujarnya.
Fadli menjelaskan,
saat ini baru peci milik Bung Hatta yang sudah diletakkan di museum.
Peci milik Wakil Presiden pertama Republik Indonesia itu sebelumnya telah diserahkan langsung oleh pihak keluarga kepada pengelola museum.
“Hari ini baru datang kopiah Bung Hatta yang telah diberikan dan diserahkan dari keluarga Bung Hatta, dari Ibu Halida Hatta,” jelasnya.
Sementara itu, peci milik Bung Karno masih dalam proses pengiriman dan diperkirakan akan tiba dalam beberapa hari ke depan.
“Ada proses ya, karena itu kan bagaimanapun bagian dari artefak yang sangat penting bagi keluarga besar Bung Karno,” ucap Fadli Zon.
Ia berharap penambahan koleksi bersejarah dari para tokoh proklamator dapat menarik minat masyarakat, terutama generasi muda, untuk datang ke museum yang menjadi saksi perumusan naskah kemerdekaan Indonesia tersebut.
“Kami harapkan museum ini juga semakin banyak dikunjungi,” ucapnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/10/2025 21:05
Kadin, Danantara, & Mckinsey Bicara Potensi AI untuk Tambang RI

Bisnis.com, JAKARTA—Sejumlah pemangku kepentingan industri pertambangan menyampaikan peran perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dalam transformasi pertambangan di Indonesia.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia Bidang ESDM Aryo Djojohadikusumo menyampaikan industri pertambangan Indonesia sedang memasuki era kecerdasan buatan. AI bukan sekadar teknologi efisiensi, tetapi akan menjadi penentu arah transformasi industri nasional.

“Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga riset menjadi sangat penting,” ujar Aryo dalam Energy Insights Forum bertajuk “Harnessing Artificial Intelligence to Unlock Mining’s Next Frontier”.

Acara ini diselenggarakan oleh Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Katadata Insight Center (KIC) di Jakarta, Selasa (14/10/2025).

Aryo menuturkan, AI dapat menjadi teknologi strategis yang dapat membantu perusahaan menjawab tantangan klasik sektor tambang seperti efisiensi, produktivitas, dan keselamatan kerja. Menurutnya AI merupakan solusi konkret di tengah tantangan industri yang semakin kompleks.

“AI menjadi solusi abad ke-21 agar pelaku usaha dapat menggunakan teknologi untuk meningkatkan kinerja dan menjaga posisi Indonesia sebagai salah satu produsen mineral terbesar di dunia,” tutur Aryo.

Selain meningkatkan efisiensi, penerapan AI di sektor tambang juga berperan dalam memperkuat keamanan dan tata kelola industri untuk mencegah praktik pertambangan ilegal. Ia menilai, langkah ini penting agar dunia pertambangan Indonesia dapat menjadi salah satu yang terdepan di dunia dalam penerapan teknologi canggih.

Partner dan Co-Leader of McKinsey and Company’s Metals and Mining Practice in Asia, Sergey Alyabyev dan Hidayat Liu, memaparkan bagaimana AI telah memberikan dampak nyata dalam meningkatkan efisiensi operasional tambang.

Menurut data McKinsey, optimalisasi pabrik pengolahan berbasis AI mampu meningkatkan throughput sebesar 5%—15% dan recovery rate sebesar 1%—2%. Teknologi AI-enabled drill and blast dapat menurunkan biaya operasional hingga 10%, sekaligus meningkatkan produktivitas shovel sebesar 10%—20%.

Sementara itu, GenAI copilots mampu meningkatkan produktivitas tenaga kerja 5%—10% dan mengurangi biaya operasional dalam kisaran yang sama. McKinsey juga menampilkan bagaimana sistem agentic AI dapat mengoptimalkan proses pemrosesan logam dengan menganalisis jutaan data operasional secara real time.

McKinsey menilai penerapan AI di sektor pertambangan merupakan langkah penting untuk mendorong Indonesia naik kelas sebagai pusat produksi dan inovasi mineral dunia.

“Kami melihat Indonesia berada di posisi yang sangat strategis untuk mengintegrasikan AI dalam ekosistem pertambangan, mulai dari eksplorasi, produksi, hingga pengolahan. AI bukan hanya meningkatkan efisiensi, tapi juga membantu industri mencapai target dekarbonisasi dan keberlanjutan,” ujar Hidayat.

Senior Director Business III Danantara, Luke Mahony menyoroti pentingnya memastikan bahwa AI bukan lagi masa depan, melainkan kenyataan yang tengah membentuk arah baru industri global. Luke mengingatkan pentingnya membangun kolaborasi nasional untuk mewujudkan ekosistem pertambangan cerdas.

“Teknologi tidak akan menggantikan manusia, tetapi akan memperluas kemampuan manusia. Dengan menggabungkan kecepatan komputasi dan empati manusia, kita dapat menciptakan industri yang tidak hanya lebih produktif, tapi juga lebih bermakna. Indonesia tidak hanya akan kaya sumber daya, tapi juga kaya kecerdasan dan inovasi,” pungkas Luke.

14/10/2025 21:00
Realisasi Belanja Negara Seret, Kadin Ingatkan Risiko Perlambatan Ekonomi

Bisnis.com, JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyoroti lambatnya realisasi belanja negara per September 2025. Padahal, pemerintah hanya memiliki waktu kurang dari tiga bulan untuk mempercepat realisasi belanja negara agar target pertumbuhan ekonomi 5,2% tahun ini dapat tercapai.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Sarman Simanjorang mengatakan, belanja pemerintah merupakan stimulus untuk menggerakkan berbagai sektor usaha swasta, sehingga keterlambatan penyerapan anggaran pemerintah sangat memengaruhi produktivitas perekonomian baik di pusat maupun di daerah.

Adapun, hingga September 2025, realisasi belanja negara baru mencapai 63,4% dari total rencana tahun ini, dengan penyerapan belanja pemerintah pusat hanya tercatat 59,7%. Padahal, belanja pemerintah di akhir tahun biasanya menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi.

“Seharusnya penyerapan anggaran itu tepat waktu dan tepat sasaran, jangan menjelang akhir tahun baru terjadi belanja besar-besaran. Hal itu sangat memperlambat pergerakan ekonomi,” ujar Sarman kepada Bisnis, Selasa (14/10/2025).

Sementara itu, laju produk domestik bruto (PDB) pada paruh pertama tahun ini hanya tumbuh 4,99% (year on year/YoY), melambat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sarman menilai, seharusnya sejak Januari 2025, belanja pemerintah sudah mulai terserap merata hingga Desember. Dalam hal ini, perencanaan dari masing-masing instansi pemerintah harus matang dan terukur.

“Kondisi ini menjadi evaluasi pemerintah agar ke depan hal ini tidak terulang kembali, bagaimana agar belanja pemerintah ini benar-benar menjadi penggerak perekonomian dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan nasional,” katanya.

Di lain sisi, Kadin mengapresiasi upaya Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang berencana menggeser anggaran kementerian/lembaga (K/L) yang kurang optimal merealisasikan belanja ke K/L atau program lain yang membutuhkan tambahan dana, sebagai cara mempercepat realisasi belanja.

“Pernyataan Menteri Keuangan yang akan melakukan pengawasan ke instansi pemerintah untuk melihat realisasi penyerapan anggaran sangat baik. Menkeu menyatakan jika [anggaran] tidak dibelanjakan akan ditarik, ini menjadi sinyal agar ke depan keterlambatan penyerapan anggaran ini tidak terulang kembali,” pungkas Sarman.

Diberitakan sebelumnya, Menkeu Purbaya memberi waktu selama 16 hari bagi kementerian/lembaga yang serapan anggarannya belum maksimal untuk segera melakukan optimalisasi.

Adapun, Kementerian Keuangan mengungkapkan masih ada tiga kementerian/lembaga (K/L) yang serapan anggaran belanjanya masih di bawah 50% per akhir September 2025, yaitu Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Pertanian (Kementan), dan Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen-PU).

“Ini kan tanggal 14 [Oktober] sekarang ya, tinggal 16 hari lagi untuk lembaga-lembaga itu menyiapkan penyerapan anggaran sampai akhir tahun. Kalau enggak nanti akhir Oktober mulai disisir, kita mulai pindah, realokasi ke tempat lain kalau tidak bisa belanja,” jelas Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa (14/10/2025).

Tak hanya itu, Menkeu Purbaya juga sempat menyambangi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam rangka memantau realisasi program rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Purbaya menyebut hendak menarik anggaran rumah subsidi apabila realisasinya tidak berjalan optimal sepanjang tahun ini.

14/10/2025 21:00