Jakarta, CNBC Indonesia – Realisasi pembiayaan anggaran per akhir september 2025 senilai Rp 458 Triliun di tengah realisasi defisit anggaran Rp 371,5 Triliun dan keseimbangan primer surplus Rp 18 Triliun.
Selengkapnya dalam program Evening Up CNBC Indonesia, Selasa (14/10/2025).
Jakarta (ANTARA) –
Pemerintah Jakarta Utara memfasilitasi ribuan lowongan kerja bagi para pencari kerja melalui Job Fest yang digelar di Gedung Serbaguna Gelora Sunter, Kecamatan Tanjung Priok yang digelar pada Selasa dan Rabu (15/10).
“Total ada 3.971 lowongan pekerjaan (loker) tersedia di Job Fest Jakarta Utara,” kata Wali Kota Jakarta Utara Hendra Hidayat usai membuka Job Fest di Jakarta, Selasa.
Ia mengatakan ada du acara bagi pencari kerja untuk mengakses lowongan kerja yakni secara online dan offline yang diselenggarakan di Gedung Serbaguna Gelora Sunter, Tanjung Priok.
Job Fest Jakarta Utara secara offline berlangsung selama dua hari mulai Selasa ini hingga Rabu (15/10). Sedangkan Job Fest Jakarta Utara online sudah dapat diakses pencari kerja mulai Senin (13/10) sampai Senin (20/10).
Hendra pun mengapresiasi dan mendukung atas terlaksananya kembali Job Fest Jakarta Utara yang dapat menyerap pencari kerja.
“Tentunya ini sejalan dengan upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam program pengurangan angka pengangguran yang berdampak pada meningkatnya angka kesejahteraan,” kata dia.
Dirinya berharap melalui kegiatan tersebut dapat mempertemukan pencari kerja dengan lowongan pekerjaan yang diinginkan.
“Mari kita doakan teman-teman yang sedang mencari pekerjaan ini, agar mereka bisa mendapatkan pekerjaan dan meningkatkan perekonomian mereka,” kata dia.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta, Dani Sudrajat mengatakan Job Fest Jakarta Utara ini merupakan kegiatan yang ketiga di tahun ini dengan tujuan untuk memfasilitasi para pencari kerja mendapatkan pekerjaan sesuai minat dan kebutuhan perusahaan.
“Kegiatan hari ini berlangsung selama dua hari, dengan melibatkan 38 perusahaan dari berbagai sektor dan menyediakan 3.971 lowongan pekerjaan,” kata dia.
Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
/data/photo/2025/10/14/68ee44fc6c791.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Telur Banyak Dipakai Jadi Menu MBG, Harganya Tembus Rp 29.000 di Madiun
Surabaya
14 Oktober 2025")
Telur Banyak Dipakai Jadi Menu MBG, Harganya Tembus Rp 29.000 di Madiun
Tim Redaksi
MADIUN, KOMPAS.com
– Harga komoditas telur ayam di pasar tradisional Kabupaten Madiun, Jawa Timur melonjak hingga tembus Rp 29.000 per kilogram.
Diduga, kenaikkan harga telur ayam yang drastis salah satunya lantaran banyak dijadikan sebagai menu Makan Bergizi Gratis.
Salah satu pedagang telur ayam di Pasar Pagotan, Kecamatan Geger, Asrori yang dikonfirmasi Selasa (14/10/2025) menduga, banyaknya telur ayam yang digunakan menjadi MBG menjadikan stok di pasar cepat habis.
Kondisi itu memicu kenaikkan harga telur ayam dalam sepekan terakhir.
“Sepekan lalu harganya masih Rp 27.000 kemudian naik menjadi Rp 28.000 lalu saat ini sudah naik menjadi Rp 29.000 per kilogramnya. Mungkin faktor (dijadikan menu makanan ) MBG ini juga berpengaruh,” kata Asrori.
Menurut Asrori, kenaikkan harga telur ayam mengakibatkan penurunan omzet penjualannya.
Biasanya, dalam sehari bisa terjual 15 kilogram.
Saat ini, dengan harga Rp 29.000, dalam sehari hanya terjual sepuluh kilogram.
“Kalau harga mahal begini banyak konsumen yang mengeluh hingga menyebabkan daya belinya berkurang,” ucap Asrori.
Ia mengatakan, normalnya harga telur ayam di pasaran Rp 23.000 per kilogram. Namun, bila stok di pasaran cepat habis, harga akan fluktuatif naik perlahan.
Sementara itu, seorang pelanggan, Tuminem mengaku keberatan dengan kenaikan harga telur tersebut.
Untuk menekan biaya pengeluaran kebutuhan rumah tangga, Tuminem mengurangi jumlah pembelian telur ayam.
“Sekarang saya beli setengah kilogram saja. Biasanya saya membeli satu kilogram untuk kebutuhan seminggu. Ya mudah-mudahan harga telur ayam cepat turun lagi,” ujar dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
/data/photo/2025/10/13/68ed016d3e753.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "BRIN Siapkan Jalan Baru dan Program untuk Warga Terdampak Pengalihan Jalan Puspitek
Megapolitan
14 Oktober 2025")
BRIN Siapkan Jalan Baru dan Program untuk Warga Terdampak Pengalihan Jalan Puspitek
Tim Redaksi
TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com –
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memastikan telah menyiapkan jalur alternatif baru bagi warga yang terdampak pengalihan akses di Jalan Puspitek, Kelurahan Muncul, Kecamatan Setu, Tangerang Selatan (Tangsel).
Selain itu, BRIN juga membuka peluang kemitraan ekonomi bagi pelaku usaha kecil di sekitar kawasan yang terdampak pengalihan jalan tersebut.
“Kami memahami kekhawatiran warga, terutama pelaku usaha kecil di sekitar kawasan. Hal ini penting agar masyarakat merasa aman dan nyaman dalam menggunakan akses baru,” ujar Kepala BRIN Laksana Tri Handoko, Selasa (14/10/2025).
Handoko menjelaskan, BRIN telah menyiapkan Jalan Lingkar Luar sebagai akses pengganti bagi masyarakat yang sebelumnya melintas di Jalan Puspitek.
Ia memastikan, jalan baru tersebut dibangun sesuai standar jalan tingkat provinsi dan akan menjadi jalur utama baru menuju wilayah Muncul dan Serpong.
“Jalan lingkar luar telah kami siapkan sebagai jalur alternatif yang memenuhi standar jalan tingkat provinsi,” katanya.
BRIN juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah, yakni Provinsi Banten dan Jawa Barat, untuk memastikan jalur baru berfungsi dengan baik dan tidak mengganggu aktivitas warga.
Koordinasi dilakukan, antara lain, untuk pemasangan marka jalan, lampu penerangan umum, dan rambu peringatan.
“Kami akan mengatur tata lalu lintas agar tidak merugikan warga, khususnya yang ada di area Muncul dan Serpong,” tambah Handoko.
Pengalihan Jalan Puspitek dilakukan karena kawasan tersebut telah ditetapkan sebagai objek vital nasional (obvitnas) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 dan Keputusan Kepala BRIN Nomor 191/I/HK/2024.
Handoko menuturkan, kawasan ini membutuhkan tingkat pengamanan tinggi karena di dalamnya terdapat fasilitas nuklir, area pengembangan roket, serta laboratorium berstandar internasional.
“Pengalihan ini sangat penting untuk memastikan integrasi kawasan dan mencegah risiko akses ilegal yang dapat membahayakan fasilitas vital negara,” ujarnya.
Selain alasan keamanan, lanjut Handoko, kebijakan tersebut juga merupakan bagian dari strategi pengembangan kawasan riset BRIN.
Mulai 2026, BRIN berencana membangun reaktor baru dan fasilitas siklotron di kawasan tersebut.
“Sosialisasi kepada masyarakat akan terus dilakukan secara bertahap, mulai dari tingkat kota hingga kelurahan, untuk memastikan pemahaman yang merata dan dukungan dari seluruh pihak terkait,” ujar Handoko.
Sebelumnya, sejumlah warga menolak rencana pengalihan akses Jalan Puspitek. Berdasarkan pantauan
Kompas.com,
spanduk penolakan terpasang di sepanjang jalan tersebut hingga dekat gerbang masuk BRIN Tangsel.
Dalam spanduk itu, warga menyampaikan keberatan karena jalan tersebut merupakan jalur penghubung utama antara Tangsel dan Bogor.
Beberapa spanduk bertuliskan, “Tolak dan Lawan Penutupan Jalan Provinsi Banten–Jawa Barat oleh BRIN” dan “Ayo Kita Lawan Kesombongan dan Kesewenang-wenangan BRIN, Tolak Penutupan Jalan Serpong–Muncul–Parung oleh BRIN.”
Ada pula spanduk yang menyinggung dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dengan tulisan, “KKN Tolong Usut!! Apakah penutupan jalan oleh BRIN sepihak ada unsur KKN?”
Kuasa hukum warga sekaligus Ketua LBH Ansor Tangsel, Suhendar, menilai alasan BRIN yang menyebut kawasan Puspitek sebagai objek vital nasional tidak masuk akal, karena di dalam area tersebut justru terdapat aktivitas komersial.
“Katanya objek vital, tapi di dalam banyak tempat disewakan, ada lapangan sepak bola, gedung serbaguna, sampai
guest house
yang dikomersialkan. Jadi alasan itu kontradiktif,” ujar Suhendar.
Ia juga menilai kebijakan BRIN bertentangan dengan aturan daerah yang menegaskan status Jalan Serpong–Muncul–Parung sebagai jalan provinsi milik Pemerintah Provinsi Banten.
Ketentuan itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Banten Nomor 620/Kep.16-HUK/2023 dan Perda Nomor 1 Tahun 2023 tentang RTRW Banten.
Selain itu, aturan serupa juga terdapat dalam Perda Kota Tangsel Nomor 9 Tahun 2019 tentang RTRW Kota Tangsel 2011–2031.
“Kalau dasar hukumnya masih hidup, artinya itu aset daerah. Tapi BRIN menutup jalan tanpa mekanisme hukum yang berlaku,” katanya.
Menurut Suhendar, BRIN yang hanya berkoordinasi dengan polisi tanpa melibatkan DPRD maupun Pemprov Banten menunjukkan sikap arogan dan mengabaikan proses hukum serta politik daerah.
“Ini bentuk arogansi. Mereka mengabaikan proses hukum dan politik daerah. Kalau memang mau ubah status jalan, harus dibahas dengan DPRD,” tegasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menindaklanjuti dugaan isu laporan fiktif pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan membuat kajian pencegahan korupsi.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menjelaskan kajian dilakukan oleh Direktorat Monitoring Pencegahan KPK. Outputnya, KPK akan memberikan rekomendasi perbaikan kepada stakeholder terkait.
“Saat ini KPK sedang melakukan kajian di Direktorat Monitoring Pencegahan KPK. Dari kajian itu nanti KPK akan memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan kepada para stakeholder terkait,” kata KPK kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (14/10/2025).
Pasalnya, dalam program MBG melibatkan banyak pihak sehingga diharapkan melalui kajian monitoring dapat memperbaiki tata kelola, mekanisme, dan proses yang lebih efektif serta efisien.
Teknis kajiannya, kata Budi, melalui pengambilan sampling, observasi dan analisis fakta lainnya yang ditemukan di lapangan untuk menghasilkan laporan yang komprehensif. Ketika ditanya mengenai peluang penyelidikan, Budi menjelaskan kajian ditujukan untuk pencegahan korupsi.
“Kajian, ini kajian. Kajian itu ranahnya pencegahan,” tuturnya.
Budi menyebut proses kajian melibatkan berbagai aparat penegak hukum (APH) lainnya.
“Nah, dalam proses kajian ini banyak pihak yang dilibatkan. Jadi stakeholder-stakeholder yang terlibat dalam MBG tentu nanti akan diobservasi,” terangnya.
Dalam catatan Bisnis, Deputi Sistem dan Tata Kelola BGN Tigor Pangaribuan mengatakan pihaknya menemukan adanya ketidakwajaran dalam laporan keuangan, di samping pelanggaran standar operasional prosedur (SOP) dan petunjuk teknis (juknis).
“Masalah itu tidak hanya tidak mengikuti SOP, juga [ada] tidak memberikan laporan keuangan yang benar,” kata Tigor dalam acara bertajuk Membangun Ekosistem Pangan dalam Mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Tigor mengungkap BGN menemukan kasus SPPI tergoda oleh pihak ketiga seperti yayasan atau vendor untuk membeli bahan pangan berkualitas rendah demi keuntungan pribadi.
BGN juga telah menghentikan sementara operasional sekitar 40 dapur SPPG yang terbukti melanggar SOP dan juknis. Adapun, penghentian itu dilakukan sembari melakukan investigasi, termasuk pemberian peringatan keras kepada kepala SPPG.
Selain itu, tambah dia, dapur SPPG tersebut juga terancam dihentikan permanen. Hal ini sesuai dengan isi perjanjian kontrak.
Surabaya (beritajatim.com) – Pihak Trans7 akhirnya mengambil langkah tegas usai menuai kecaman dari publik dan kalangan pesantren atas tayangan program Xpose Uncensored yang dinilai menghina kiai serta Pondok Pesantren (Ponpes) Lirboyo, Kediri.
Dalam pernyataan resmi yang disampaikan Direktur Produksi Trans7, Andi Chairil, pihaknya kembali menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada seluruh keluarga besar pondok pesantren di Indonesia, khususnya kepada Ponpes Lirboyo.
“Terkait dengan penayangan salah satu program Trans7 pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2025, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya,” ujarnya dalam video yang diunggah melalui akun resmi Instagram Trans7.
Menurut Andi, pihak Trans7 menyadari adanya keteledoran dan kurangnya ketelitian dalam proses penayangan program tersebut, sehingga menimbulkan kesalahpahaman dan merugikan nama baik Ponpes Lirboyo. Ia menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan evaluasi internal dan mengambil langkah konkret sebagai bentuk tanggung jawab atas kejadian itu.
Sebagai tindak lanjut, Trans7 telah menjatuhkan sanksi tegas berupa pemutusan kerja sama dengan rumah produksi yang bertanggung jawab atas pembuatan tayangan tersebut.
“Trans7 telah menjatuhkan sanksi pemutusan kerja sama kepada rumah produksi yang membuat tayangan itu. Kami juga melakukan evaluasi menyeluruh agar hal serupa tidak terulang di masa mendatang,” tegas Andi.
Selain memberikan sanksi, Andi juga menyampaikan bahwa pihak Trans7 berencana melakukan tabayyun atau klarifikasi langsung ke pihak Ponpes Lirboyo. Kunjungan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Rabu (15/10/2025) sebagai bentuk itikad baik untuk meminta maaf secara langsung dan meluruskan kesalahpahaman yang terjadi.
“Besok, Trans7 akan melakukan tabayyun dengan keluarga besar Pondok Pesantren Lirboyo di Kediri,” ungkapnya. (fyi/ian)
/data/photo/2025/01/07/677cd050d91fd.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "46.000 Penerima MBG di Kulon Progo Sudah Terlayani, Sekda: Tapi Distribusi Belum Merata
Regional
14 Oktober 2025")
46.000 Penerima MBG di Kulon Progo Sudah Terlayani, Sekda: Tapi Distribusi Belum Merata
Tim Redaksi
KULON PROGO, KOMPAS.com
– Sebanyak 46.000 pelajar di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, telah menerima manfaat dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Program ini dilayani oleh 21 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai titik di wilayah tersebut.
Sekretaris Daerah Kulon Progo, Triyono, mengungkapkan bahwa jumlah penerima manfaat tersebut masih jauh dari total pelajar di daerahnya.
Saat ini, terdapat sekitar 63.000 siswa dari jenjang TK hingga SMP, dan jika ditambahkan pelajar tingkat SMA, totalnya bisa mencapai lebih dari 80.000 anak.
“Awalnya kami mengacu pada data Dinas Pendidikan yang mencakup siswa TK, SD, dan SMP, sekitar 63.000. Namun dalam pelaksanaannya, program MBG juga menyasar siswa SLTA, sehingga jumlah total bisa lebih dari 80.000,” ujar Triyono, yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan MBG Kulon Progo, pada Selasa (14/10/2025).
Triyono menjelaskan bahwa pemerintah daerah menargetkan kehadiran 26 SPPG untuk melayani pelajar hingga tingkat SMP.
Namun, dengan cakupan program yang diperluas hingga tingkat SMA, ia memperkirakan jumlah SPPG di Kulon Progo bisa mencapai 30 titik.
Salah satu persoalan yang muncul saat ini adalah ketidakmerataan distribusi penerima manfaat antar-SPPG.
Beberapa SPPG menangani jumlah pelajar yang terlalu banyak, sementara yang lainnya justru kekurangan.
Untuk mengatasi ketimpangan ini, Satuan Tugas Percepatan MBG mengambil langkah strategis, termasuk melakukan redistribusi.
Misalnya, jika ada SPPG yang semula menangani 3.000 pelajar, sebagian dari jumlah tersebut akan dialihkan ke SPPG lain yang hanya melayani 1.000 siswa.
“Redistribusi ini mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas dari produksi, pengantaran, hingga konsumsi,” tambah Triyono.
Dalam upaya penataan sasaran, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo melibatkan TNI.
Triyono menegaskan bahwa TNI tidak hanya bertugas mendampingi distribusi, tetapi juga membantu memastikan penerima manfaat ditata dengan adil dan merata.
“Kami minta TNI di garda depan untuk mengelola dan mengatur penerima manfaat agar lebih merata. Jangan sampai ada satu SPPG yang kelebihan, sementara yang lain minim,” tegasnya.
Program MBG di Kulon Progo merupakan bagian dari kebijakan nasional dalam percepatan penanganan gizi di daerah.
Program ini didanai melalui APBN dan akan terus berjalan dengan evaluasi dan penyesuaian seiring pelaksanaannya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
/data/photo/2025/10/14/68ee317a0a21b.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Cerita Gen Z Melamar Jadi Pencuci Ompreng MBG karena Tak Dapat Kerja Formal
Megapolitan
14 Oktober 2025")
Cerita Gen Z Melamar Jadi Pencuci Ompreng MBG karena Tak Dapat Kerja Formal
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com —
Sejumlah anak muda dari kalangan Generasi Z turut bergabung sebagai tim dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri Palmerah, Jakarta Barat.
Salah satunya adalah Najwa (18), remaja yang baru lulus SMA pada awal 2025.
Ia memutuskan mendaftar sebagai tenaga kerja di SPPG karena belum juga mendapat pekerjaan setelah berbulan-bulan melamar ke berbagai tempat.
“Semenjak lulus belum dapat kerja, jadi mau cari pengalaman kerja dulu aja gitu. Makanya ikut daftar MBG (Makan Bergizi Gratis) ini,” kata Najwa kepada
Kompas.com
, Selasa (14/10/2025).
Meski masih berusia muda, Najwa tak merasa malu melamar kerja sebagai petugas pencuci ompreng
.
“Kemarin itu aku memang daftarnya jadi pencuci alat makan,” ucap Najwa.
Warga Palmerah itu memutuskan mendaftar sebagai petugas pencuci ompreng usai mengetahui informasi lowongan pekerjaan di SPPG dari grup WhatsApp warga RW 04.
Meski begitu, Najwa mengatakan tidak akan menjadikan pekerjaan di SPPG sebagai pekerjaan tetap.
“Aku sambil nyari-nyari kerja yang lain juga, kayaknya sih enggak menetap di sini,” kata dia.
Najwa tak menampik kehadiran dapur SPPG dapat membuka lapangan pekerjaan bagi dirinya dan anak-anak muda lain yang membutuhkan pekerjaan.
Sementara itu, Kepala SPPG Polri Palmerah, Mustaqim, mengonfirmasi bahwa mayoritas pendaftar merupakan kalangan Gen Z dan anak muda usia 18 hingga 30 tahun.
Ia mengatakan, pihaknya berinisiatif menyesuaikan sistem kerja karena banyaknya anak muda yang bergabung sebagai pekerja.
Mustaqim menyadari beratnya beban kerja di dapur SPPG, yang kerap membuat semangat relawan menurun hingga akhirnya memilih mengundurkan diri.
“Kalau yang saya lihat dari kejadian-kejadian di SPPG lain, relawan biasanya banyak yang nggak sanggup. Di awal itu, banyak yang merasa capek banget, yang nggak kuat, jadi dia pasti keluar,” jelasnya.
Karena itu, ia menggagas sistem kerja
work life balance
agar beban kerja relawan tidak terlalu berat.
“Jujur kalau untuk pengkondisian upah kan memang sudah standar. Paling kalau kebijakan saya, saya bakal menerapkan jam kerja yang
work life balance
. Tiap divisi saya buat maksimal kerja delapan jam. Jadi jangan lebih daripada itu, jangan sampai lembur,” ucapnya.
Menurut dia, dengan jam kerja yang terukur, upah yang diterima akan terasa lebih sepadan.
Adapun, relawan di SPPG Polsek Palmerah akan menerima gaji Rp 100.000 per hari, uang tunjangan makan, serta jaminan sosial berupa BPJS Ketenagakerjaan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Surabaya (beritajatim.com) – Aktivis Nahdlatul Ulama (NU), Muchammad, Jafar Shodiq SH, MH, menilai tragedi yang terjadi di Pondok Pesantren Al-Khoziny Buduran, Sidoarjo, dan menelan korban jiwa puluhan santri merupakan musibah besar yang tidak bisa dilepaskan begitu saja dari tanggung jawab negara.
Menurut Jafar, insiden tersebut harus dilihat dalam kerangka Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, yang secara tegas mengamanatkan peran dan kewajiban pemerintah terhadap penyelenggaraan pesantren.
“Tragedi di Al-Khoziny memang musibah, dan pengasuh pesantren tentu sangat berduka karena kehilangan santri-santrinya. Namun, jika pemerintah hadir sebagaimana amanah undang-undang, potensi musibah seperti ini bisa diminimalkan,” ujar Jafar, Selasa (14/10/2025).
Ia menjelaskan, selama ini pesantren membangun sarana dan prasarana pendidikan secara mandiri, berlandaskan keikhlasan dan semangat gotong royong. Pembangunan fasilitas pesantren, lanjutnya, sering kali dilakukan tanpa standar teknis yang memadai. Ini karena hanya mengandalkan kemampuan tukang lokal dan dana swadaya masyarakat.
“Pesantren selama ini membangun sarana dan prasarana dengan keikhlasan dan keunikannya. Bahkan, banyak yang jauh dari standar pembangunan, karena hanya mengandalkan pengetahuan tukang ala kampung,” ungkapnya.
Jafar menegaskan, sejak UU Pesantren disahkan dan berlaku efektif tiga tahun setelah diundangkan, pemerintah seharusnya sudah hadir memberikan pendampingan, fasilitasi, dan afirmasi bagi pesantren, khususnya dalam aspek pembangunan yang layak dan aman bagi santri.
“Ketika UU Pesantren telah diundangkan, apakah pemerintah pernah hadir untuk memberikan fasilitasi dan pendampingan sebagaimana amanah undang-undang itu? Yang terjadi di Ponpes Al-Khoziny, ketika musibah datang, bupati justru hadir menyalahkan pihak pesantren karena masalah administratif,” tegasnya.
Ia menilai sikap seperti itu mencerminkan kurangnya empati dan pemahaman terhadap dunia pesantren, yang selama ini berperan penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan menjaga keutuhan Indonesia.
“Pesantren kini seolah jadi kambing hitam, disalahkan oleh banyak pihak, bahkan digoreng di media sosial tanpa melihat kekhasan dan perjuangan pesantren. Padahal, pesantren telah berjuang sejak sebelum Indonesia merdeka, mendidik dengan mandiri, dan menjadi pemersatu bangsa,” pungkas Jafar. (tok/ian)
Bisnis.com, JAKARTA — Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) telah menyita 4.610 meter kubik kayu dari kapal tongkang di Pelabuhan Gresik, Jawa Timur (Jatim) hari ini, Selasa (14/10/2025).
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna mengatakan ribuan kubik kayu itu berasal dari pembalakan liar hutan Sipora di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat.
“Tim Satgas PKH, sudah melakukan kegiatan operasi terhadap penyitaan terhadap ilegal logging kayu, kurang lebih jumlahnya 4.600 meter kubik kayu bulat ilegal yang tertangkap basah di daerah Gresik, Jawa Timur,” ujar Anang di Kejagung, Selasa (14/10/2025).
Dia menjelaskan pembalakan liar ini diduga diorganisir oleh PT Berkah Rimba Nusantara dan sosok berinisial IM. Dua pihak itu kemudian telah menjadi tersangka dalam tindak pidana pembalakan liar ini.
“Satu tersangka perorangan, satu tersangka korporasi,” imbuhnya.
Adapun, kegiatan pembalakan liar kawasan hutan ini sudah dilakukan sejak Juli lalu. Jika ditotal sudah hampir mencapai 12.000 meter kubik. Kayu hasil pembalakan liar ini pun dijual ke PT Hutan Lestari Mukti Perkasa.
Modusnya, para pelaku ini menggunakan dokumen asli untuk melakukan pembalakan. Namun, dari izin hak atas tanah sebesar 140 hektare, pelaku telah melakukan pembalakan di kawasan hutan Sipora sebanyak 730 hektare.
“Ternyata dari hasil ini hampir dari tanah hutan Sipora, hampir 730 hektare itu menebang di wilayah yang tidak ada izinnya. Nah ini diduga berasal dari kawasan itu,” tutur Anang.
Atas perbuatan pembalakan liar itu, kata Anang, negara telah mengalami kerugian hampir senilai Rp240 miliar. Hal tersebut dihitung dengan kerugian lingkungan Rp198 miliar dan nilai ekonomis dari ribuan kubik kayu yang diambil sebesar Rp41 miliar.
“Dan dari hasil penghitungan, kerugian kurang lebih hampir Rp 240 miliar. Itu dihitung bahwa itu kerugian ekosistemnya juga, juga dari nilai ekonomi kayunya tersendiri,” pungkasnya.