Xcloud.id

Blog

  • Jadi Sampul Majalah TIME, Trump Kesal Fotonya Jelek

    Jadi Sampul Majalah TIME, Trump Kesal Fotonya Jelek

    Washington DC –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kesal dengan foto dirinya pada sampul majalah TIME edisi terbaru. Trump mengatakan dirinya menyukai artikel yang ditulis majalah TIME mengenai upaya perdamaian yang dilakukannya untuk Timur Tengah, tapi mengkritik foto dirinya yang disebutnya “terburuk sepanjang masa”.

    Trump dalam komentarnya, seperti dilansir AFP, Rabu (15/10/2025), meluapkan kemarahannya dengan menyebut majalah TIME telah “menghilangkan” rambutnya dalam foto sampul. Dia menyebut foto dirinya yang dipilih sebagai sampul majalah itu sangat aneh.

    “Majalah Time menulis artikel yang relatif bagus tentang saya, tetapi fotonya mungkin yang Terburuk Sepanjang Masa,” tulis Trump dalam pernyataannya via media sosial Truth Social pada Selasa (14/10).

    “Mereka ‘menghilangkan’ rambut saya, kemudian ada sesuatu yang mengambang di atas kepala saya yang tampak seperti mahkota yang melayang, tetapi sangat kecil. Sungguh aneh!” sebut Trump.

    Foto Trump yang dipilih untuk sampul majalah TIME itu diambil dari sudut rendah, yang memperlihatkan bagian leher dan dagu, serta rambut yang tersorot cahaya. Majalah TIME mempostingnya ke akun media sosial X milik mereka pada Senin (13/10) waktu setempat.

    “Saya tidak pernah suka mengambil foto dari sudut bawah, tetapi ini foto yang sangat buruk, dan pantas dikritik. Apa yang mereka lakukan, dan mengapa?” tanya Trump dalam komentarnya.

    Foto sampul majalah TIME menampilkan Presiden AS Donald Trump Foto: @TIME via X

    Trump menuai banyak pujian baru-baru ini karena berhasil mewujudkan kesepakatan gencatan senjata Gaza setelah dua tahun perang berkecamuk. Kesepakatan itu berujung pada pembebasan semua sandera oleh Hamas, dan sebagai imbalannya, Israel membebaskan ribuan tahanan Palestina, pada Senin (13/10).

    Artikel yang ditulis majalah TIME, yang diterbitkan pada 10 Oktober lalu, menggambarkan kesepakatan tersebut sebagai “sebuah langkah penebusan dosa bagi Trump, yang para pengkritiknya menuduhnya telah melepaskan peran kepemimpinan Amerika di luar negeri”.

    Trump selama ini mengikuti dengan saksama bagaimana dirinya diulas oleh majalah TIME, sebuah majalah berita ternama yang telah dua kali menobatkan dirinya sebagai “Person of the Year” pada tahun 2016 dan tahun 2024 lalu.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Wamenkes Bagikan Kabar Terbaru Cukai Minuman Berpemanis dalam Kemasan

    Wamenkes Bagikan Kabar Terbaru Cukai Minuman Berpemanis dalam Kemasan

    Jakarta –

    Sudah lebih dari satu dekade berlalu, wacana penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan belum juga terlaksana. Wakil Menteri Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Prof Dante Saksono Harbuwono menyebut rencana tersebut masih dalam pembahasan.

    Meski begitu, pemerintah disebutnya tidak tinggal diam dalam upaya pemberian edukasi kepada masyarakat terkait bahaya konsumsi tinggi gula, yang juga tersebar di pangan olahan maupun pangan siap saji.

    Menurut Prof Dante, penerapan cukai MBDK juga tak akan berjalan efektif bila tidak dibarengi dengan edukasi masif di masyarakat.

    “Nah nanti urusan cukai masih kita dalam proses pembahasan. Tetapi kita terus melakukan edukasi kepada masyarakat untuk mengurangi potensi obesitas dan diabetes, tinggal mengurangi makanan bergula, tinggi kalori, dan sebagainya,” tutur Prof Dante saat ditemui di Mall of Indonesia (MOI), Jakarta Utara, Rabu (15/10/2025).

    “Yang paling penting adalah sekarang adalah edukasi. Cukainya kita naikin kalau edukasinya tidak masif juga tidak akan berhasil,” lanjutnya.

    Ia juga menekankan sejumlah fasilitas kesehatan perlu lebih banyak meningkatkan layanan promotif dan preventif. Bukan tanpa sebab, hal ini dinilai bisa menekan angka kematian lebih banyak saat identifikasi atau diagnosis penyakit diketahui dan ditangani lebih awal.

    Salah satunya melalui skrining faktor risiko yang kerap memicu penyakit tidak menular dengan bebas kasus tertinggi di Indonesia seperti jantung, masalah ginjal, hingga stroke.

    “Jadi edukasi menjadi sangat penting. Seperti rumah sakit primaya sekarang melakukan terapi kuratif, mereka juga melakukan terapi promotif dan preventif untuk melakukan dan mengedukasi masyarakat,” pungkasnya.

    Halaman 2 dari 2

    (naf/up)

  • Nasib Bandung Zoo di Ujung Tanduk, Pemkot Masih Menunggu Keputusan Ini

    Nasib Bandung Zoo di Ujung Tanduk, Pemkot Masih Menunggu Keputusan Ini

    Sebelumnya, Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial (Gema PS) Jawa Barat dan Banten menyebutkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung bukan pemilik Bandung Zoo atau Kebun Binatang Bandung yang kini tengah disengketakan.

    Menurut penasihat Gema PS Jawa Barat dan Banten, Yan Rizal berdasarkan penyelidikannya Pemkot Bandung hanya memiliki sertifikat hak pakai yang diterbitkan pada 7 Februari 2025 dan bukan sebagai pemilik sah lahan.

     “Kami menggugat sertifikat yang dikeluarkan Badan Pertanahan Negara (BPN) Kota Bandung tersebut. Karena lahan ini bukan milik Pemkot. Lahan harus clear and clean. Inilah yang membuat kami heran, mengingat di Bandung Zoo sedang terjadi sengketa dan sedang dalam status quo,” terang Yan dalam keterangannya yang diterima Liputan6 dari salah satu kelompok bersengketa Serikat Pekerja Mandiri Derenten (SPMD) ditulis Rabu (27/8/2025).

    Adanya bukti tersebut, Yan mengatakan kelompoknya telah melayangkan surat klarifikasi ke BPN Kota Bandung. Pasalnya dalam aturan BPN sendiri, sertifikat itu baru bisa dikeluarkan salah satunya bila lahan yang disertifikatkan tidak dalam konflik ataupun sengketa.

    Surat klarifikasi resmi kepada BPN Kota Bandung itu meminta penjelasan atas dasar hukum penerbitan hak pakai dengan nomor 10.15.000.11777.0 atas nama Pemkot Bandung.

    “Jadi, sebenarnya Pemkot tidak punya hak kepemilikan. Pemilik tanah masih tetap Kehutanan. Hak pakai berbeda dengan hak milik. Pemegang hak pakai hanya berwenang mengelola lahan, seperti halnya Perhutani mengelola tanah milik Perhutanan,” terang Yan.

    Berdasarkan data yang diterbitkan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) wilayah XI yang berkedudukan di Yogyakarta tertanggal 22 Januari 2025, Lahan Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo, area eksitu dengan luas 11,75 hektar tersebut masuk dalam kategori APL (Area Penggunaan Lain).

    Hal ini menjelaskan bahwa lahan tersebut belum memiliki legalitas kepemilikan yang pasti dan statusnya masih kosong dalam peta kawasan hutan. Dengan kata lain, Lahan Bandung Zoo bukanlah milik pemerintah Kota Bandung yang selama ini diklaim.

    “Dalam analisis BPKHTL jelas disebutkan, lahan ini berada di APL. Secara hukum, pihak yang paling berhak mengajukan pengelolaan adalah Margasatwa, karena mereka sudah menempati lahan tersebut sejak tahun 1933. Mereka telah mengurus satwa dan menjaga Kawasan ini sejak lama. Wajar jika dalam status APL, mereka yang lebih layak mengajukan pengelolaan dibanding pihak lain yang baru masuk belakangan,” beber Yan.

  • Wagub Banten soal Dugaan Kepsek SMAN 1 Cimarga Tampar Siswa: Kalau Main Bola, Kena Kartu Merah

    Wagub Banten soal Dugaan Kepsek SMAN 1 Cimarga Tampar Siswa: Kalau Main Bola, Kena Kartu Merah

    Siswa yang ditampar Kepala Sekolah SMAN 1 Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten, DF, IL akhirnya buka suara. Dia mengakui merokok di kantin belakang sekolah.

    Setelah ketahuan merokok, dia ditegur oleh oleh kepala sekolah dan disuruh mencari puntung rokok yang sudah dihisapnya.

    “Saya di belakang warung ngerokok, enggak ada ketemu kepala sekolah, otomatis kaget, lari, buang rokok, terus rokoknya disuruh cari sama kepala sekolah, tapi enggak ketemu, bohong kata kepala sekolah,” ujarnya, Selasa, (14/10/2025).

    Kesal karena melihat kelakuan muridnya yang merokok di kantin belakang sekolah, Kepsek SMAN 1 Cimarga menendang dirinya.

    “Enggak lama kepala sekolah emosi, terus saya ditendang sekali, di kaki,” terangnya.

    Dia kemudian diajak masuk ke ruangan Bimbingan Konseling (BK). Di sana, dia ditampar bagian pipinya oleh kepsek.

    Setelah menampar, lanjut dia, Kepsek SMAN 1 Cimarga menangis karena menahan emosi. Setelah itu, dia tidak lagi mendapat kekerasan fisik maupun omongan yang tidak pantas.

    “Saya dibawa ke ruangan BK, di situ masih marah lagi, saya ditampar pipi kanan, satu kali sambil emosi, abis itu nangis Bu gurunya. Udah enggak ada lagi (kekerasan fisiknya),” tuturnya.

  • Pekan Ketiga Shutdown AS, Trump Cari Dana Darurat Bayar Gaji Agen FBI – Page 3

    Pekan Ketiga Shutdown AS, Trump Cari Dana Darurat Bayar Gaji Agen FBI – Page 3

     

    Menanggapi pertanyaan BBC, juru bicara Office of Management and Budget (OMB) mengonfirmasi bahwa pihaknya sedang meninjau opsi alternatif agar pembayaran tetap berjalan.

    Seperti personel militer, petugas penegak hukum federal dikategorikan sebagai “penting” dan tetap diwajibkan bertugas meskipun tidak menerima gaji. Mereka mencakup agen dari FBI, Badan Penegakan Narkoba (DEA), US Border Patrol, hingga Penegakan Imigrasi dan Bea Cukai (ICE).

    Secara terpisah, pada Sabtu, Trump menulis di Truth Social bahwa dirinya telah mengarahkan Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth, untuk menggunakan “seluruh dana yang tersedia” agar anggota militer menerima gaji pada 15 Oktober, tanggal di mana pembayaran mereka seharusnya ditahan.

    Meski tidak menjelaskan dari mana asal dananya, juru bicara OMB menyebut dana tersebut berasal dari alokasi sebelumnya untuk riset dan pengembangan pertahanan yang masih berlaku selama dua tahun.

    Sekitar 750.000 pegawai federal, yaitu sekitar 40 persen dari total tenaga kerja—telah dirumahkan atau dikirim pulang tanpa bayaran. Pemerintah mulai melakukan PHK di sedikitnya tujuh lembaga, dengan total sekitar 4.000 pekerja terdampak sejauh ini.

    Di tengah saling menyalahkan antara kedua partai politik terkait shutdown, pemerintahan Trump menyatakan sedang mencari cara agar sejumlah layanan esensial tetap berjalan.

    Pada Minggu, Menteri Keamanan Dalam Negeri, Kristi Noem, mengungkapkan bahwa departemennya menemukan cara “inovatif” untuk memastikan anggota Penjaga Pantai tetap digaji, meskipun ia tidak memberikan rincian lebih lanjut.

  • 8 Daftar Ormas yang Diminta Kapolda Metro Bantu Jaga Jakarta Megapolitan

    8 Daftar Ormas yang Diminta Kapolda Metro Bantu Jaga Jakarta Megapolitan

    Daftar Ormas yang Diminta Kapolda Metro Bantu Jaga Jakarta
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri meminta sejumlah ketua umum organisasi kemasyarakatan (ormas) yang berada di wilayah hukum Polda Metro Jaya untuk menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di Jakarta.
    Hal tersebut disampaikan jenderal bintang dua itu saat memberikan sambutan dalam apel Siaga Kamtibmas dengan tema Harmoni Organisasi Kemasyarakatan dalam Jaga Jakarta di Lapangan Presisi Polda Metro Jaya, Rabu (15/10/2025).
    Sejumlah ormas yang diminta bersinergi dalam Jaga Jakarta meliputi Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (KOKAM), Badan Pembinaan Potensi Keluarga Besar (BPPKB) Banten, Timur Indonesia Bersatu, Pemuda Panca Marga (PPM), dan Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri Indonesia (FKPPI).
    Selain itu, Satria Banten, Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI), Forum Komunikasi Keluarga Besar Betawi (FORKKABI), Persatuan Silat Tjimande Tarikolot Kebon Djeruk Hilir (PS TTKDH), Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI), Satuan Tugas Banten Keluarga Silat Tarung Indonesia (Satgas Banten KESTI), dan Kembang Latar.
    Tak ketinggalan, Kebangkitan Jawara dan Pengacara (Bang Japar), Forum Betawi Rempug (FBR), Pemuda Pancasila (PP), Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Kelompok Sadar Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (POKDARKAMTIBMAS), dan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM).
    Dalam amanat yang disampaikan, Asep menyebut, kehadiran ormas dalam apel Siaga Kamtibmas ini merupakan bukti nyata dan semangat dalam mewujudkan situasi Kamtibmas yang aman dan damai.
    “Hari ini ada lebih dari 5.000 orang, 5.000 masyarakat dengan berbagai latar belakang dan berbagai bendera dan berbagai warna organisasi,” ungkap Asep saat memimpin apel di Polda Metro Jaya, Rabu.
    “Di balik perbedaan itu, kita semua memiliki mimpi dan harapannya sama, yaitu mewujudkan lingkungan yang aman dan tertib demi kehidupan masyarakat yang nyaman untuk kita semua dan orang-orang yang kita cintai dan sayangi,” tegas dia lagi.
    Ia mengatakan, Jakarta merupakan kota yang tidak pernah tidur karena denyut nadi kehidupan bergerak tanpa henti. Ia tidak menampik bahwa dinamika sosial, ekonomi, politik sering kali datang silih berganti.
    Dalam hal ini, Asep menekankan bahwa setiap orang harus selalu menjaga rasa aman dan tentram untuk warga.
    “Oleh karena itu, peran kita semua menjadi sangat penting dalam menjadi mata, telinga dan hati di lingkungan kita masing-masing,” ucap dia.
    Eks Wakil Badan Reserse Kriminal Polri itu meyakini bahwa setiap organisasi dan kelompok yang hadir dalam kesempatan ini mempunyai kekuatan moral dan sosial luar biasa.
    “Dari lubuk hati yang paling dalam, saya yakin dan percaya bahwa rekan-rekan memiliki niat baik untuk membangun tekad untuk menjaga ketertiban dan kepedulian yang tulus untuk saling membantu dan mewujudkan keamanan dan ketertiban,” ucap dia.
    “Kekuatan inilah yang ingin kami satukan hari ini agar harmoni tidak hanya menjadi tema, tapi juga menjadi gerakan nyata dalam menjaga Jakarta agar tetap damai, aman dan penuh kebersamaan,” tambah dia.
    Asep menyadari bahwa masing-masing ormas juga memiliki tujuan yang sama meski berasal dari latar belakang yang berbeda, yakni menjaga kehidupan yang aman dan tertib dengan semangat saling menghargai serta saling membantu.
    Menurut dia, perbedaan bukanlah alasan untuk terpecah belah, melainkan menjadi dasar yang kuat bagi semua pihak untuk saling memahami dan saling memiliki.
    “Karena ini kami yakin bahwa setiap langkah yang kita ambil harus selalu berpihak kepada kebaikan dan kemanusiaan,” jelas dia.
    Asep menyebut, banyak anggota ormas yang bekerja tanpa pamrih, seperti membantu warga saat terjadi bencana, mengamankan berbagai kegiatan masyarakat, menengahi persoalan di lapangan, hingga turut menjaga ketertiban di jalanan.
    Dengan begitu, Asep menilai bahwa hal tersebut merupakan bentuk pengabdian yang sangat luar biasa.
    “Pesan saya, bekerjalah dengan ikhlas dan yakinlah Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa selalu menyertai langkah kita,” ujar dia.
    “Mari kita terus kuatkan barisan ini, teruslah menjadi mitra yang aktif, menjadi penggerak kebaikan, menjadi pelindung bagi lingkungan dan menjadi penjaga harmoni di tengah-tengah masyarakat,” tambah dia.
    Asep meminta para ormas menjaga semangat persaudaraan dan kebersamaan ini untuk menjaga Jakarta agar menjadi rumah besar yang aman, damai dan penuh cinta bagi seluruh warganya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Repsol Bakal Kembali ke MotoGP dengan Peran Berbeda

    Repsol Bakal Kembali ke MotoGP dengan Peran Berbeda

    Jakarta –

    Setelah sempat hengkang dari dunia balap MotoGP, sponsor legendaris Repsol dikabarkan bakal kembali ke paddock pada musim 2026. Namun kali ini, perusahaan minyak asal Spanyol itu tidak lagi hadir sebagai sponsor utama tim pabrikan, melainkan dengan peran yang sama sekali berbeda.

    Seperti diketahui, Repsol merupakan salah satu sponsor paling ikonik dalam sejarah MotoGP. Kolaborasinya dengan tim pabrikan Honda dimulai pada 1995 dan menjadi salah satu kemitraan paling sukses di dunia balap motor.

    Dalam hampir tiga dekade, tim Repsol Honda sukses mengoleksi banyak gelar juara dunia – mulai dari Mick Doohan (1995-1998), Alex Criville (1999), Valentino Rossi (2002-2003), Nicky Hayden (2006), Casey Stoner (2011), hingga Marc Marquez (2013-2019).

    Namun, kerja sama historis itu berakhir pada akhir musim 2024 sehubungan dengan merosotnya performa Honda di MotoGP. Saat ini posisi Repsol di tim pabrikan Honda telah digantikan oleh Castrol sebagai sponsor utama.

    Meski begitu, laporan dari Motorsport menyebut bahwa Repsol belum benar-benar meninggalkan dunia MotoGP. Mulai 2026, raksasa minyak tersebut dikabarkan akan menjadi pemasok pelumas resmi untuk kelas Moto2 dan Moto3 menggantikan Liqui Moly.

    Liqui Moly sebelumnya menandatangani kontrak dengan Dorna Sports hingga akhir 2027, namun kesepakatan itu kabarnya akan berakhir lebih cepat. Hal ini membuka jalan bagi Repsol untuk kembali mewarnai ajang Grand Prix, meski dalam kapasitas berbeda.

    Langkah ini diyakini akan meningkatkan eksposur kelas menengah Moto2 dan Moto3, terutama di tengah upaya Dorna dan Liberty Media memperluas daya tarik MotoGP secara global.

    Dengan kembalinya Repsol ke arena balap, publik kembali disuguhi nostalgia warna oranye dan putih yang selama puluhan tahun identik dengan kejayaan Honda di lintasan MotoGP.

    (lua/rgr)

  • Prabowo Instruksikan Tiap SPPG Sediakan Dua Jenis Lauk Setiap Hari

    Prabowo Instruksikan Tiap SPPG Sediakan Dua Jenis Lauk Setiap Hari

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menyiapkan dua jenis lauk dalam hidangan Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Selain susu, harus ada dua jenis lauk, bukan satu,” kata Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, dalam Rapat Koordinasi Kejadian Menonjol terkait Konsumsi MBG, yang digelar di Royal Kuningan Hotel, Jakarta, Selasa (14/10/2025).

    Instruksi agar setiap dapur MBG menyiapkan dua jenis lauk setiap hari itu diberikan, karena Presiden Prabowo bercita-cita agar anak-anak Indonesia berkecukupan gizi.

    “Beliau bercita-cita agar ke depan generasi muda Indonesia menjadi generasi yang sehat, cerdas, kuat, dan mampu bersaing di kancah global,” kata Nanik.

    Karena perhatiannya kepada kesehatan dan pemenuhan gizi anak-anak Indonesia, menurut Wakil Kepala BGN itu, Presiden Prabowo bahkan sampai menghitung sendiri menu makanan untuk para siswa. Hal itu terjadi ketika Presiden merancang program MBG.

    “Beliau hitung sendiri, dan berkesimpulan bahwa dengan Rp10.000 itu masih bisa pakai ayam dan telur,” kata Nanik.

    Oleh karena itu, Nanik mengingatkan agar semua pihak tidak mengambil keuntungan dari bahan baku makanan. Nanik mengimbau agar seluruh dapur MBG tidak memangkas, atau bahkan sengaja me-mark-up anggaran pembelian bahan baku.

    “Jangan dipangkas, dan juga jangan di-mark up. Anggaran bahan baku itu harus penuh,” ujarnya.

    Nanik lalu berpesan agar seluruh unsur pelaksana di setiap SPPG saling mengingatkan dan menjaga integritas pelaksanaan program.

    “Tolong semuanya saling mengingatkan, baik ahli gizi, akuntan, maupun kepala SPPG, untuk mengawal menu,” ujarnya.

    Dia pun menegaskan kembali bahwa Program MBG bukanlah proyek komersial, melainkan wujud nyata kepedulian Presiden Prabowo Subianto terhadap anak-anak Indonesia.

    “Bapak Ibu semua, program MBG ini bukan bisnis. Ini adalah kecintaan Pak Prabowo pada anak-anak Indonesia,” tandas Nanik.

     

     

  • Kemplang Pajak, Dirut SBI Divonis 3 Tahun 8 Bulan dan Denda Rp17 Miliar

    Kemplang Pajak, Dirut SBI Divonis 3 Tahun 8 Bulan dan Denda Rp17 Miliar

    Surabaya (beritajatim.com) – Majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan vonis pidana terhadap H. Berni, Direktur Utama PT Standar Beton Indonesia (SBI), selama tiga tahun delapan bulan atau 44 bulan penjara. Selain hukuman badan, hakim juga menjatuhkan pidana denda sebesar Rp17 miliar.

    H. Berni dinyatakan terbukti bersalah ikut serta melakukan tindak pidana berupa penyetoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.

    “Menjatuhkan pidana penjara terhadap H. Berni, yakni pidana penjara selama tiga tahun delapan bulan dan denda 17 miliar dibayar dengan harta benda yang mencukupi, jika tidak dibayar diganti pidana kurungan selama satu tahun,” ujar hakim dalam amar putusannya.

    Vonis ini lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Surabaya yang menuntut pidana penjara selama lima tahun lima bulan.

    JPU meyakini bahwa H. Berni terbukti bersalah sesuai pasal 39A huruf a dan pasal 39 ayat (1) huruf d juncto pasal 43 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

    Kasus ini bermula ketika H. Berni diangkat sebagai Direktur PT Standar Beton Indonesia pada 2009, bersama Direktur Utama M. Thoeriq dan Komisaris Sungkono Saputro. Ketiganya diduga melakukan manipulasi pajak pada masa pajak tahun 2014 hingga 2015.

    Dalam dakwaan JPU, H. Berni disangka sengaja menerbitkan atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya dari CV. Puri Merta Sari dan CV. Mitra Kusuma Jaya. Faktur pajak ini kemudian dikreditkan dalam SPT Masa PPN untuk periode pajak 2014–2015.

    Proses pembuatan faktur pajak fiktif dilakukan dengan peran Adi Sucipto yang diperintahkan oleh direksi menyerahkan dokumen faktur pajak asli PT Standar Beton Indonesia kepada Zaenal Fattah. Zaenal Fattah kemudian menyusun SPT berdasarkan transaksi asli dan transaksi yang tidak sebenarnya dengan membuat faktur pajak masukan dari perusahaan CV. Puri Merta Sari dan CV. Mitra Kusuma Jaya, yang faktanya tidak pernah melakukan transaksi dengan PT Standar Beton Indonesia.

    Zaenal Fattah dan orang suruhannya, yaitu Rizal, Widodo, dan Bambang Soemitro, menagih ke PT Standar Beton Indonesia untuk dilakukan penyetoran serta pembayaran fee atas jasa mereka. Adi Sucipto kemudian melaporkan kuitansi tagihan tersebut kepada direksi, termasuk M. Thoeriq dan H. Berni, yang selanjutnya menginstruksikan pembayaran tunai kepada Zaenal Fattah.

    SPT yang telah disusun kemudian dilaporkan oleh Zaenal Fattah, dan fotokopi SPT Masa PPN yang telah dilaporkan diserahkan kepada PT Standar Beton Indonesia. Penandatanganan SPT Masa PPN periode Januari 2013 hingga Desember 2015 dilakukan oleh H. Berni. Namun, terdapat beberapa SPT yang juga ditandatangani oleh Zaenal Fattah menggunakan nama H. Berni.

    Diketahui dan dikehendaki oleh H. Berni, total PPN berdasarkan faktur pajak masukan yang tidak sesuai transaksi dari CV. Puri Merta Sari dan CV. Mitra Kusuma Jaya dikreditkan dalam SPT Masa PPN PT Standar Beton Indonesia periode 2014–2015 dengan tujuan agar nilai yang disetorkan ke kas negara lebih kecil daripada selisih faktur pajak keluaran dan faktur pajak masukan yang sebenarnya. [uci/beq]

  • Kapal Ambulans Hilang Kontak di Selat Makassar, Basarnas Lakukan Pencarian

    Kapal Ambulans Hilang Kontak di Selat Makassar, Basarnas Lakukan Pencarian

    Liputan6.com, Jakarta – Sebuah kapal ambulans yang berangkat dari Pulau Tinggalungan menuju Pulau Dewakkang, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan dilaporkan hilang kontak sejak Senin (13/10/2025). Basarnas pun kini tengah mencari keberadaan ambulans laut tersebut.

    Dari informasi yang diterima Liputan6.com, Kapal ambulans itu diketahui baru selesai dibuat dan tengah diantarkan ke Pulau Dewakkang oleh tiga warga Pulau Tinggalungan masing-masing bernama M. Tahir (65), Najamuddin (55), dan Hasri (60).

    Ambulans laut tersebut seharusnya tiba di tujuan dalam waktu sekitar delapan jam, namun dua hari berselang, atau tepatnya hingga Rabu (15/10/2025) kapal tersebut belum juga tiba di Pulau Dewakkang.

    Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Kelas A Makassar, Muhammad Arif Anwar, membenarkan laporan hilangnya kapal ambulans tersebut. Saat ini tim penyelamat telah dikerahkan untuk mencari kapal tersebut.

    “Tim rescue KPP Makassar bersama potensi SAR masih terus melakukan pencarian terhadap keberadaan kapal ambulans itu,” kata Arif, Rabu (15/10/2025).