Blog

Kronologi Plt Kadiskes Riau Dilaporkan ke Polisi, Pelapor Lebih Dulu Masuk Penjara Regional 15 Oktober 2025

Kronologi Plt Kadiskes Riau Dilaporkan ke Polisi, Pelapor Lebih Dulu Masuk Penjara
Tim Redaksi
PEKANBARU, KOMPAS.com
– Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Riau, Widodo, dirundung masalah.
Pria yang baru dua pekan menjabat ini dilaporkan oleh seorang pria bernama Farhan Abdillah Sabrian (24) atas dugaan perusakan dan pengancaman.
Widodo dilaporkan ke Polresta Pekanbaru pada 8 Oktober 2025.
Namun, Farhan yang lebih dulu masuk penjara. Ia ditangkap Satreskrim Polresta Pekanbaru pada Minggu (12/10/2025).
Farhan ditangkap atas kasus penyebaran video 19 detik yang berisi rekaman adegan intim dengan pacarnya, DAP. DAP merupakan anak kandung pejabat Pemprov Riau, yakni Plt Kadiskes Riau, Widodo.
Pelaku melakukan hubungan badan dengan korban pada April 2025 lalu.
Pelaku merekam video adegan asusila itu dan menyebarkan ke media sosial.
Lantas, video itu sampai ke orangtua korban. Widodo mendatangi rumah orangtua Farhan untuk meminta pertanggungjawaban. Farhan pun mengakui perbuatannya.
Widodo yang masih memiliki hubungan keluarga dengan orangtua Farhan akhirnya melaporkan kasus itu ke Polresta Pekanbaru.
Widodo dituduh melakukan perusakan dan pengancaman ketika mendatangi rumah orangtua Farhan.
Menurut kuasa hukum Farhan, Afriadi Andika, terlapor memecahkan toples dan meja.
“Kejadiannya waktu Lebaran Idul Fitri kemarin. Terlapor datang bersama istrinya. Saat itu dia memecahkan toples dan meja pakai pisau dapur,” kata Andika saat diwawancarai Kompas.com di Pekanbaru, Rabu (15/10/2025).
Widodo membantah apa yang dituduhkan oleh pelapor. Dia mengaku hanya sekedar marah karena Farhan telah merusak anaknya.
“Siapa yang tidak marah anaknya digitukan. Memang saya marah waktu itu, tetapi tidak ada sampai melakukan perusakan ataupun mengancam,” akui Widodo saat diwawancarai Kompas.com di Pekanbaru, Selasa (14/10/2025).
Widodo menilai, laporan pengaduan terhadap dirinya sarat dengan nuansa politik. Sebab, dia sedang mengikuti
assessment
Pejabat Pratama Pemprov Riau.
“Tujuan dia untuk membunuh karakter saya. Berita tentang saya dimuat di beberapa media online, tanpa ada konfirmasi ke saya. Ini telah dirancang oleh ayahnya Farhan,” ungkap Widodo.
Ia menyatakan akan melaporkan balik apabila laporan tersebut mengada-ada.
Widodo juga menegaskan bahwa masalah ini merupakan masalah pribadi. Tidak ada kaitannya dengan jabatannya yang sekarang.
“Kejadiannya sudah 7 bulan yang lalu. Saya baru dua pekan dilantik menjadi Plt Kadiskes Riau,” katanya.
Menanggapi hal itu, kuasa hukum Farhan, Afriadi Andika, menegaskan bahwa pihaknya tidak bermaksud melakukan politisasi.
“Saya tidak ada niat memolitisasi masalah ini. Kami hanya ingin menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan karena pelapor dan terlapor memiliki hubungan keluarga dekat,” kata Andika.
Andika mengungkapkan bahwa Farhan melapor ke polisi karena ada pernyataan Widodo yang menyebut dirinya tidak takut dilaporkan atau dicopot dari jabatannya.
“Pihak keluarga klien saya juga berencana melaporkan Widodo ke Kementerian Dalam Negeri,” sebut Andika.
Widodo sendiri telah menyampaikan bantahan bahwa dirinya tidak mengeluarkan pernyataan tidak takut dilaporkan ke polisi atau dicopot dari jabatannya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

15/10/2025 20:02
Kasus Taspen, JPU KPK: Pertama Kali Korupsi Beririsan Pasar Modal

Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Satuan Tugas Jaksa Penuntut Umum KPK, Greafik Loserte mengaku pertama kalinya menangani kasus tindak pidana korupsi yang beririsan dengan pasar modal.

Kasus yang dimaksud adalah investasi fiktif antara PT Taspen dengan PT Insight Investments Management yang merugikan negara hingga Rp1 triliun.

“Sependek kami berkarir di KPK, ini adalah kali pertama yang korupsi beririsan dengan pasar modal,” kata Greafik kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (15/10/2025).

Greafik menekankan penanganan kasus ini sangat penting karena mengingatkan kepada setiap APH bahwa korupsi bisa terjadi di berbagai sektor, termasuk pasar modal.

Dia mengungkapkan tantangan selama proses penanganan perkara ketika mendapat tekanan bahwa Undang-Undang yang sebenarnya digunakan adalah Undang-Undang Pasar Modal, bukan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

“Kita ingin berbagi pendapat sama orang bahwa kalau sifat investasi, rugi, berarti nggak ada pidana. Oh ntar dulu. Investasi yang rugi itu kecelakaan, tapi investasi yang diniatkan rugi, itu tipikor,” ucap Greafik.

Dia menyampaikan dalam perkara PT Taspen, perusahaan tersebut sengaja berinvestasi ke produk obligasi yang dikelola PT IIM, padahal produk itu memiliki risiko kegagalan tinggi. Upaya ini untuk menutup beban Rp200 miliar melalui investasi senilai Rp1 triliun.

“Nah dalam perkara Taspen, kita dapat membuktikan perkara ini diniatkan untuk rugi. Apa itu ruginya? Sejak awal Taspen itu punya sukuk ijariah default Rp200 miliar. Gara-gara ingin ngeluarin itu dari portofolio, dia ngeluarin duit Rp1 triliun,” terangnya.

Sekadar informasi, dalam perkara ini Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis Eks Dirut PT Taspen Antonius Nicholas Stephanus Kosasih kurungan penjara 10 tahun dan denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan. Namun dia mengajukan banding atas vonis tersebut

Sedangkan terdakwa kedua mantan Direktur Utama PT Insight Investments Management Ekiawan Heri Primaryanto divonis 9 tahun penjara dan denda Rp500 juta, subsider 6 bulan penjara. Akan tetapi, dia tidak mengajukan banding sehingga JPU KPK melimpahkan berkas status hukum tetap.

15/10/2025 20:01
Mendag: Scrap Metal Impor Terpapar Radioaktif Masuk ke RI Secara Ilegal

Bisnis.com, TANGERANG — Pemerintah akan memperketat pengawasan impor scrap metal (besi tua atau logam bekas) menyusul adanya temuan zat radioaktif cesium-137 (Cs-137) dalam produk udang dan cengkih Indonesia.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso bahwa pemerintah akan mengambil langkah pengetatan syarat impor, terutama melalui mekanisme rekomendasi teknis (rekomtek) dari kementerian terkait.

“Jadi [impor scrap metal] akan diperketat, itu kan kalau scrap itu kan harus ada rekomendasi dari kementerian teknis, mungkin nanti persyaratannya akan diperketat,” kata Budi saat ditemui di sela-sela acara Trade Expo Indonesia (TEI) ke-40 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (15/10/2025).

Dia juga memastikan tidak ada kebocoran pengawasan terhadap impor scrap metal yang masuk ke Indonesia. “Itu kan waktu itu yang ada berapa itu, itu kan nggak ada izinnya kan, kan dibalikin semua, re-export,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Budi menegaskan bahwa kasus tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai kelengahan pemerintah karena barang yang mengandung cesium tidak sampai masuk ke dalam negeri secara resmi.

“Enggak [kecolongan], itu kan namanya orang ilegal kan harus kita awasin, tapi buktinya kan nggak masuk kan, udah dibalikin sebelum masuk ke wilayah kita,” ujarnya.

Namun demikian, Budi menjelaskan bahwa pemerintah tidak ada larangan atau regulasi baru berupa Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) khusus untuk menahan laju impor scrap metal.

“Nggak. Jadi kalau yang Permendag itu, itu kan sebenarnya kan syarat impornya, itu kan harus ada rekomendasi atau pertimbangan dari kementerian teknis,” terangnya.

Untuk itu, dia memastikan Kemendag tidak akan menerbitkan Permendag baru khusus untuk importasi scrap metal.

“Enggak. Enggak perlu, kan nanti kan sudah ada rekomendasi, ya itu yang rekomendasi itu yang lebih ketat, lebih strict,” sambungnya.

Sebelumnya, Ketua Divisi Diplomasi dan Komunikasi Publik Satgas Cs-137 Bara Hasibuan mengatakan bahwa pemerintah memutuskan untuk menghentikan sementara pemberian rekomendasi impor scrap metal atau besi tua melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

“Pemerintah memutuskan untuk menerapkan pengetatan restrictions terhadap importasi scrap metal. Dalam arti Kementerian Lingkungan Hidup tidak akan memberikan rekomendasi sementara terhadap importasi scrap metal,” kata Bara dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Rabu (8/10/2025).

Dalam hal ini, pemberian rekomendasi oleh KLH merupakan syarat utama dalam proses impor scrap metal. Artinya, tanpa syarat ini, pelaku usaha tidak dapat melanjutkan proses pengajuan izin impor.

“Jadi rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup itu adalah kunci untuk bisa melakukan importasi scrap metal,” terangnya.

Menurut Bara, langkah ini belum bisa disebut sebagai moratorium permanen, melainkan upaya mitigasi awal sembari menunggu hasil penelusuran sumber pasti kontaminasi Cs-137.

“Jadi untuk sementara, Kementerian LH akan menghentikan pemberian rekomendasi importasi dari scrap metal. Karena pemberian rekomendasi itu adalah kunci untuk supaya salah satu persyaratan utama, supaya bisa dilakukan importasi scrap metal,” terangnya.

Sebab, dia menyebut bahwa hingga saat ini pemerintah masih membuka berbagai kemungkinan tindak lanjut kebijakan berdasarkan hasil investigasi. Namun, titik kontaminasi telah lama teridentifikasi. Meski begitu, mekanisme masuknya scrap metal terkontaminasi ke fasilitas industri masih dalam tahap penyelidikan lebih lanjut.

“Sumber kontaminasi sudah kita identify, sudah lama itu ya. Tapi bagaimana Scrapt Metal yang terkontaminasi itu, bisa sampai ke lokasi pabrik PT Peter Metal Technology itu masih kami selidiki,” terangnya.

Bara menyebut bahwa kejadian ini menjadi peringatan bagi pemerintah untuk memperketat pengawasan terhadap peredaran bahan-bahan yang berpotensi mengandung Cs-137.

“Artinya ini kan pelajaran bagi pemerintah bahwa kita harus memperketat pengawasan terhadap distribusi dari barang-barang yang memang mengandung Cesium 137,” tuturnya.

Terlebih, lanjut Bara, isotop Cs 137 juga digunakan di berbagai sektor industri dan medis, sehingga analisis menyeluruh sedang dilakukan terhadap seluruh rantai distribusi dan penggunaannya.

Meski begitu, pemerintah menduga bahwa scrap metal yang terkontaminasi Cesium-137 ini menjadi salah satu sumber utama penyebaran kontaminasi radioaktif di Indonesia. Kontaminasi ini diduga telah menyebar hingga akhirnya memengaruhi produk makanan, seperti kasus udang yang terpapar Cs-137.

“Tapi yang penting sekarang ini yang restriction awal yang kita terapkan adalah pada importasi scrap metal. Yang kami duga itu menjadi salah satu sumber ya, bahwa scrap metal terkontaminasi itu beredar di Indonesia, sampai kemudian menimbulkan kontaminasi pada produk makanan,” tutupnya.

15/10/2025 20:00
Wamenkes soal Nutri-level Penanda Makanan Sehat Vs Tak Sehat: Ada Lampu Hijau-Merah

Jakarta –

Pemerintah tengah menyiapkan kebijakan baru Nutri-level sebagai penanda makanan sehat vs tidak sehat. Menurut Wakil Menteri Kesehatan Prof Dante Saksono Harbuwono, bentuknya akan seperti gambaran ‘lampu lalu lintas’.

Nutri-level nantinya tidak hanya berlaku pada makanan olahan, tetapi juga pangan siap saji. Bentuk label tersebut dipilih demi memberikan informasi yang mudah dipahami masyarakat mengenai kandungan kalori, gula, garam, dan lemak dalam setiap produk yang dikonsumsi.

Sistem label ini akan menggunakan warna merah, kuning, dan hijau sebagai penanda kadar gizi dalam makanan kemasan.

“Nanti Nutri-level akan kita buatkan untuk memberikan kesadaran ke masyarakat bahwa makanan yang dikonsumsi itu mengandung kalori, lemak, gula, dan garam dengan jumlah yang spesifik. Seperti ada lampu merah, ada kuning, ada hijau,” ujar Prof Dante saat ditemui di Mall of Indonesia (MOI), Jakarta Utara, Rabu (15/10/2025).

Dengan sistem ini, masyarakat dapat lebih cepat menilai apakah suatu produk tergolong tinggi GGL (merah), sedang (kuning), atau dinyatakan sehat (hijau) dalam kandungan zat gizi tertentu.

Kementerian Kesehatan menilai, label sederhana dan visual akan jauh lebih efektif dibandingkan tabel angka kandungan gizi yang selama ini sulit dipahami konsumen.

Ia menambahkan Nutri-level masih dalam tahap pembahasan bersama kementerian terkait, termasuk aspek pendanaan dan mekanisme penerapannya di industri pangan.

“Rencana itu sedang kita bahas, terutama soal implementasinya,” ujarnya singkat.

(naf/naf)

15/10/2025 20:00
Pemerasan hingga Korupsi dan Konsekuensi Jika Tak Ikut Arus Pimpinan

GELORA.CO – Eks Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Komjen Purn Dharma Pongrekun menyinggung soal budaya di tubuh institusi Polri.

Awalnya, dia menyebut bahwa hal yang didapatnya dari pendidikan di akademi kepolisian (dulu AKABRI) tak mampu membendung arus kuat yang terjadi di tubuh Korps Bhayangkara.

“Setelah kami selesai ternyata teori-teori yang kami dapatkan, latihan-latihan yang kami dapatkan tidak mampu untuk mengatasi kekuatan daripada arus (di dalam tubuh Polri) itu sendiri, arus budaya organisasi,” ujarnya dalam perbincangan di Podcast Forum Keadilan TV yang diunggah pada Rabu, 15 Oktober 2025.

Dia lantas memberi contoh budaya di tubuh Polri. Menurutnya, budaya tersebut kerap jadi perdebatan di masyarakat.

“Seperti yang diributkan masyarakat, masih ada pemerasan, ada korupsi, ada kekerasan dan sebagainya,” ungkapnya.

Hal itu, kata dia, menjadi persoalan. Jika hal itu tidak ada, lanjutnya, tidak akan ada masalah terkait reformasi Polri.

Dharma Pongrekun mengaku, dirinya ingin menjadi polisi yang baik. Namun, rasa aman sebagai anak buah atau anggota Polri sangat ditentukan oleh value yang dibangun oleh pimpinannya.

“Rasa aman daripada anggota untuk dia tetap bertahan di organisasi tersebut dengan nyaman adalah mengikuti value. Kalau tidak nanti akan disebut ‘kamu melawan arus’” ujarnya.

Arus tersebut, kata dia, tak kasat mata. Namun, apa yang terjadi di dalamnya ibarat ‘kerbau yang dicucuk hidungnya’ dan ada konsekuensi jika tak mengikuti arus tersebut.

“Tampias, tergeser dari harapan-harapan yang dianggap mampu atau bisa untuk mewarnai atau memperbaiki organisasi, otomatis,” tandasnya.***

15/10/2025 20:00
Biaya Naik Tiga Kali Lipat, Uangnya ke Mana?!

GELORA.CO – Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali bikin publik tercengang. Dalam tayangan di kanal YouTube Mahfud MD Official, ia menyoroti dugaan markup besar-besaran dalam proyek kereta cepat Whoosh.

Menurut Mahfud, biaya pembangunan per kilometer di Indonesia mencapai 52 juta dolar AS, sementara di China hanya 17–18 juta dolar AS.

“Naik tiga kali lipat kan? Ini siapa yang naikkan, uangnya ke mana?” ujar Mahfud dalam video berdurasi lebih dari 20 menit itu.

Mahfud menjelaskan, proyek kereta cepat awalnya ditawarkan oleh Jepang dengan bunga pinjaman hanya 0,1%. Namun, pemerintah kala itu justru membatalkan kerja sama dengan Jepang dan berpaling ke China dengan bunga 2% yang kemudian membengkak jadi 3,4%.

Menteri Perhubungan saat itu, Ignasius Jonan, bahkan disebut menolak proyek ini karena dianggap tidak layak secara ekonomi.

“Pak Jonan bilang tidak visibel, akhirnya malah dipecat,” kata Mahfud, mengutip cerita dari pengamat kebijakan publik Agus Pambagyo.

Yang lebih mengejutkan, kata Mahfud, beban utang proyek ini terus menumpuk.

Setiap tahun, bunga utang kereta cepat mencapai Rp2 triliun, sementara pendapatan tiket maksimal hanya Rp1,5 triliun.

“Artinya, negara nombok terus. Kalau begini, rakyat yang dirugikan,” tegasnya.

Ia pun mendukung langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang menolak agar proyek kereta cepat Whoosh dibiayai oleh APBN.

Risiko Gagal Bayar dan Ancaman Kedaulatan Wilayah

Mahfud juga memperingatkan bahaya jika Indonesia gagal bayar utang proyek tersebut.

Ia mencontohkan kasus Sri Lanka, yang kehilangan kendali atas pelabuhan strategis setelah gagal melunasi utang kepada China.

“Kalau gagal bayar, jangan-jangan China minta kompensasi wilayah, misalnya di Natuna Utara. Itu berbahaya, melanggar konstitusi kita,” kata Mahfud.

Mahfud mendesak agar kasus dugaan markup ini diselidiki secara hukum, karena selisih biaya yang mencapai tiga kali lipat bisa masuk ranah pidana korupsi.

“Kalau betul ada markup, itu pidana. Harus diselidiki ke mana uangnya mengalir,” tegasnya.

“Jangan biarkan bangsa ini terbiasa membiarkan yang bersalah lalu dimaafkan begitu saja.”

Di bagian lain, Mahfud juga menyinggung langkah Presiden Prabowo Subianto yang mulai menunjukkan ketegasan dalam memberantas korupsi besar, termasuk kasus timah di Bangka Belitung dan pembatalan status PSN proyek PIK 2.

“Prabowo mulai merangkak memberantas korupsi. Dari kasus Riza Chalid sampai timah, ini langkah yang bagus,” ujarnya.

15/10/2025 19:59
Kepedulian terhadap Kesejahteraan Hewan Bagian Upaya Wujudkan Keberlanjutan Kehidupan

Jakarta: Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat berujar bahwa kepedulian pada kesejahteraan hewan merupakan bagian dari upaya mewujudkan keseimbangan ekologis yang mendukung keberlanjutan kehidupan.

“Keberadaan setiap makhluk hidup baik manusia, hewan dan tumbuhan memiliki simbiosis yang saling menguntungkan demi menunjang keberlangsungan hidup,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat pada sambutan tertulisnya di acara diskusi daring bertema Kesejahteraan Hewan adalah Kesejahteraan Bumi yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu 15 Oktober 2025.

Diskusi yang dimoderatori Arimbi Heroepoetri, S.H., L.LM (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu menghadirkan Danny Gunalen (Dewan Pengawas Perhimpunan Kebun Binatang Se-Indonesia /PKBSI), Susana Somali (Pendiri Pejaten Animal Shelter), dan Shaanti Shamdasani (Pemerhati Hewan) sebagai narasumber.

Selain itu, hadir pula Dr. (H.C.) H. Sulaeman L. Hamzah (Anggota Komisi IV DPR RI) sebagai penanggap.

Menurut Lestari, kehidupan setiap makhluk hidup berada dalam koridor keseimbangan ekologis dan keseimbangan ekosistem.

Di dalam kedua keseimbangan itu, tambah Rerie, sapaan akrab Lestari, hewan adalah bagian penting dari mata rantai ekologi.

Namun, tegas Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, berbagai masalah yang dihadapi oleh satwa liar maupun hewan peliharaan masih kerap terjadi.

Setiap permasalahan itu, ujar Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI itu, memerlukan penanganan spesifik untuk menjaga keseimbangan dan keberlangsungan ekosistem.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap, semua pihak terkait dapat bersama-sama membangun sistem perlindungan dan kesejahteraan hewan menyeluruh di tanah air.

Dewan Pengawas PKBSI, Danny Gunalen mengungkapkan, sejumlah upaya memenuhi kesejahteraan satwa liar sudah dilakukan.

Di sejumlah kebun binatang di Indonesia, ujar Danny, sudah mulai diterapkan koleksi satwa tidak lagi dikurung dalam kandang jeruji besi dan mengarah ke fenceless.

Menurut Danny, satwa liar itu merupakan daya tarik dalam penerapan eco tourism, sehingga harus dilestarikan dan perlu adanya penangkaran satwa liar.

Keberadaan UU No. 32/2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, ujar Danny, merupakan langkah yang baik dalam upaya peningkatan law enforcement, kesejahteraan hewan, dan peningkatan bentuk sanksi.

Langkah selanjutnya, tegas dia, bagaimana kesadaran masyarakat dan penegakan hukumnya bisa ditingkatkan.

Menurut Danny, satwa liar itu aset bukan hanya untuk ekosistem tetapi juga ekoturisme.

Pemerhati Hewan, Shaanti Shamdasani berpendapat, hewan itu bagian dari ekosistem.

“Kami melihat hewan itu sebagai mahluk bernyawa bukan aset. Jadi kita tidak bisa perlakukan hewan dengan sewenang-wenang,” kata Shaanti.

Menurut Shaanti, dalam lima tahun terakhir ini lembaga legislatif di berbagai belahan dunia sudah mulai memperhatikan kesejahteraan hewan.

Perlu langkah advokasi dan sosialisasi kepada masyarakat, ujar Shaanti, karena saat ini banyak orang mengganggap hewan sebagai aset.

Jadi, tegas dia, bila masih ada orang yang menganggap hewan itu aset yang bisa dimanfaatkan sebagai bagian dari pariwisata dan atraksi, itu bukan penyayang hewan.

Dalam upaya mengajukan Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Hewan, menurut Shaanti, yang perlu dikedepankan antara lain terkait kemudahan hewan terhadap akses makanan, minuman, obat-obatan saat sakit, dan tidak diperlakukan kasar.

Pendiri Pejaten Animal Shelter, Susana Somali mengungkapkan, pihaknya saat ini sudah merescue lebih dari 2.500 anjing liar secara layak, tidak dikandangi di shelternya.

Susana mengaku, pihaknya juga menerapkan open adopt pada shelter yang dikelolanya.

Diakuinya, pengelolaan shelter hewan liar di ibu kota banyak menghadapi tantangan dari lingkungan sekitar.

Susana berharap, pemerintah dapat menunjukkan lokasi yang tepat untuk lahan penampungan hewan.

Karena, ujar Susana, Pejaten Animal Shelter tidak hanya menyelamatkan anjing, tetapi juga kucing, musang, hingga babi hutan.

Susana sangat berharap undang-undang perlindungan hewan segera hadir sebagai bagian upaya melindungi hewan dari berbagai ancaman kekerasan antara lain seperti yang dilakukan sejumlah breeder yang kerap memaksa anjing untuk reproduksi.

Anggota Komisi IV DPR RI, Sulaeman L. Hamzah berpendapat, untuk melindungi dan mewujudkan kesejahteraan hewan perlu melakukan edukasi dalam membangun kesadaran publik.

Menurut Sulaeman, berbagai upaya sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat harus segera dilakukan sebagai bagian upaya perlindungan hewan.

Diakui Sulaeman, proses pengajuan pembahasan RUU Perlindungan dan Kesejahteraan Hewan saat ini masuk dalam daftar prioritas legislasi
pada 2026.

Namun sangat disayangkan, tambah dia, hingga saat ini RUU tersebut belum memiliki naskah akademik sebagai dasar pengkajian lanjutan.

Sulaeman berharap, semua pihak terkait dapat membangun kolaborasi yang kuat agar mampu mengakselerasi upaya lahirnya sistem perlindungan hewan yang menyeluruh.

Jakarta: Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat berujar bahwa kepedulian pada kesejahteraan hewan merupakan bagian dari upaya mewujudkan keseimbangan ekologis yang mendukung keberlanjutan kehidupan.

“Keberadaan setiap makhluk hidup baik manusia, hewan dan tumbuhan memiliki simbiosis yang saling menguntungkan demi menunjang keberlangsungan hidup,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat pada sambutan tertulisnya di acara diskusi daring bertema Kesejahteraan Hewan adalah Kesejahteraan Bumi yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu 15 Oktober 2025.

Diskusi yang dimoderatori Arimbi Heroepoetri, S.H., L.LM (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu menghadirkan Danny Gunalen (Dewan Pengawas Perhimpunan Kebun Binatang Se-Indonesia /PKBSI), Susana Somali (Pendiri Pejaten Animal Shelter), dan Shaanti Shamdasani (Pemerhati Hewan) sebagai narasumber.

Selain itu, hadir pula Dr. (H.C.) H. Sulaeman L. Hamzah (Anggota Komisi IV DPR RI) sebagai penanggap.

Menurut Lestari, kehidupan setiap makhluk hidup berada dalam koridor keseimbangan ekologis dan keseimbangan ekosistem.

Di dalam kedua keseimbangan itu, tambah Rerie, sapaan akrab Lestari, hewan adalah bagian penting dari mata rantai ekologi.

Namun, tegas Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, berbagai masalah yang dihadapi oleh satwa liar maupun hewan peliharaan masih kerap terjadi.

Setiap permasalahan itu, ujar Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI itu, memerlukan penanganan spesifik untuk menjaga keseimbangan dan keberlangsungan ekosistem.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap, semua pihak terkait dapat bersama-sama membangun sistem perlindungan dan kesejahteraan hewan menyeluruh di tanah air.

Dewan Pengawas PKBSI, Danny Gunalen mengungkapkan, sejumlah upaya memenuhi kesejahteraan satwa liar sudah dilakukan.

Di sejumlah kebun binatang di Indonesia, ujar Danny, sudah mulai diterapkan koleksi satwa tidak lagi dikurung dalam kandang jeruji besi dan mengarah ke fenceless.

Menurut Danny, satwa liar itu merupakan daya tarik dalam penerapan eco tourism, sehingga harus dilestarikan dan perlu adanya penangkaran satwa liar.

Keberadaan UU No. 32/2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, ujar Danny, merupakan langkah yang baik dalam upaya peningkatan law enforcement, kesejahteraan hewan, dan peningkatan bentuk sanksi.

Langkah selanjutnya, tegas dia, bagaimana kesadaran masyarakat dan penegakan hukumnya bisa ditingkatkan.

Menurut Danny, satwa liar itu aset bukan hanya untuk ekosistem tetapi juga ekoturisme.

Pemerhati Hewan, Shaanti Shamdasani berpendapat, hewan itu bagian dari ekosistem.

“Kami melihat hewan itu sebagai mahluk bernyawa bukan aset. Jadi kita tidak bisa perlakukan hewan dengan sewenang-wenang,” kata Shaanti.

Menurut Shaanti, dalam lima tahun terakhir ini lembaga legislatif di berbagai belahan dunia sudah mulai memperhatikan kesejahteraan hewan.

Perlu langkah advokasi dan sosialisasi kepada masyarakat, ujar Shaanti, karena saat ini banyak orang mengganggap hewan sebagai aset.

Jadi, tegas dia, bila masih ada orang yang menganggap hewan itu aset yang bisa dimanfaatkan sebagai bagian dari pariwisata dan atraksi, itu bukan penyayang hewan.

Dalam upaya mengajukan Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Hewan, menurut Shaanti, yang perlu dikedepankan antara lain terkait kemudahan hewan terhadap akses makanan, minuman, obat-obatan saat sakit, dan tidak diperlakukan kasar.

Pendiri Pejaten Animal Shelter, Susana Somali mengungkapkan, pihaknya saat ini sudah merescue lebih dari 2.500 anjing liar secara layak, tidak dikandangi di shelternya.

Susana mengaku, pihaknya juga menerapkan open adopt pada shelter yang dikelolanya.

Diakuinya, pengelolaan shelter hewan liar di ibu kota banyak menghadapi tantangan dari lingkungan sekitar.

Susana berharap, pemerintah dapat menunjukkan lokasi yang tepat untuk lahan penampungan hewan.

Karena, ujar Susana, Pejaten Animal Shelter tidak hanya menyelamatkan anjing, tetapi juga kucing, musang, hingga babi hutan.

Susana sangat berharap undang-undang perlindungan hewan segera hadir sebagai bagian upaya melindungi hewan dari berbagai ancaman kekerasan antara lain seperti yang dilakukan sejumlah breeder yang kerap memaksa anjing untuk reproduksi.

Anggota Komisi IV DPR RI, Sulaeman L. Hamzah berpendapat, untuk melindungi dan mewujudkan kesejahteraan hewan perlu melakukan edukasi dalam membangun kesadaran publik.

Menurut Sulaeman, berbagai upaya sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat harus segera dilakukan sebagai bagian upaya perlindungan hewan.

Diakui Sulaeman, proses pengajuan pembahasan RUU Perlindungan dan Kesejahteraan Hewan saat ini masuk dalam daftar prioritas legislasi
pada 2026.

Namun sangat disayangkan, tambah dia, hingga saat ini RUU tersebut belum memiliki naskah akademik sebagai dasar pengkajian lanjutan.

Sulaeman berharap, semua pihak terkait dapat membangun kolaborasi yang kuat agar mampu mengakselerasi upaya lahirnya sistem perlindungan hewan yang menyeluruh.

Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(RUL)

15/10/2025 19:58
Ini penyebab salah satu korban terluka dalam ledakan gas di Jakbar

Jakarta (ANTARA) – Salah korban luka berinisial WF (47) dalam insiden ledakan tabung gas di Jalan Taman Palem Lestari, Blok A, RT/RW 013/016 Cengkareng Barat, Jakarta, Rabu, akibat tertimpa reruntuhan genteng.

“Korban WF itu tinggalnya di sebelah rumah korban ES (73). Dia (WF) tertimpa reruntuhan genteng atau batu material bangunan. Jadi, kena di kepala sama di pinggul,” kata Ketua RW 016 Cengkareng Barat, Hendry (51), saat ditemui di lokasi, Rabu.

Meski tidak separah luka yang dialami oleh korban ES, luka yang dialami korban WF juga cukup mengkhawatirkan sehingga langsung dilarikan ke Rumah Sakit Ciputra Kalideres usai dievakuasi.

“Lumayan parah. Tapi bukan luka bakar, tapi tertimpa reruntuhan,” kata Hendry.

Lebih lanjut, Hendry mengatakan bahwa dampak ledakan akibat kebocoran tabung gas itu berimbas pada radius 15 meter dari titik ledakan.

“Makanya ada enam rumah dan satu mobil yang rusak, terkena dampak,” kata Hendry.

Hendry mengatakan, kedua korban, ES dan WF dilarikan ke Rumah Sakit Ciputra Kalideres menggunakan mobil warga di lokasi.

“Tadi warga tak tunggu ambulans. Setelah evakuasi, langsung tadi sama mobil warga, sekalian dua-duanya. Masih berlumuran darah , langsung dibawa ke RS Ciputra,” kata Hendry.

Tampak di lokasi, tembok dan atap serta pagar besi rumah korban jebol akibat ledakan yang terjadi pada pukul 05.55 WIB itu. Selain itu, rumah di kiri, kanan dan belakang rumah korban juga rusak cukup parah.

Sebelumnya, polisi menyebutkan tabung gas bocor sehingga meledak pada salah satu rumah di Cengkareng Barat, Jakarta Barat karena regulator longgar.

“Tabung gasnya baru diganti sepekan lalu. Tadi, kita tanya kepada korban, itu regulator dan pipanya sempat longgar dan disiasati oleh korban, diikat. Jadi, pemasangannya tidak rapi. Saat mau menyalakan kompor, terjadi ledakan,” kata Kapolsek Cengkareng Kompol Fernando Saharta Saragi.

Ia menyebutkan bahwa korban ES (73) yang terluka parah akibat ledakan, menyiasati kelonggaran regulator tabung gas 12 kilogram itu dengan mengikatnya pakai tali.

Fernando menyebut, tabung gas sudah mulai bocor usai pemakaian terakhir sebelum ledakan terjadi.

“Jadi, sebelum kejadian tadi itu sudah mulai bocor, gas memenuhi ruangan. Kejadiannya pagi, kemungkinan bocornya sudah dari sebelum terakhir dia masak. Kami belum tahu terakhir kali dia mengoperasionalkan itu kapan,” kata Fernando.

Akibat ledakan itu, korban ES (73) mengalami luka parah dengan 70 persen tubuhnya terkena luka bakar. Sementara tetangganya yang berinisial WF (47) juga mengalami luka.

“Sudah dilarikan ke Rumah Sakit Ciputra Kalideres. Untuk korban ES, karena luka parah, dirujuk lanjut ke RS Pertamina,” kata Fernando.

Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

15/10/2025 19:55
Warga sambut Wapres Gibran saat tinjau Pasar Gamalama di Ternate

Wapres Gibran tampak berdialog dengan beberapa pedagang yang mengeluhkan naik-turunnya harga beras dan cabai. Ia menegaskan pentingnya menjaga kestabilan harga dan memperkuat distribusi pangan daerah

Ternate (ANTARA) – Kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ke Provinsi Maluku Utara disambut hangat oleh masyarakat Kota Ternate, khususnya saat meninjau Pasar Gamalama, Rabu.

Didampingi oleh Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, dan Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, Wapres Gibran meninjau sejumlah lapak dari pedagang sembako, sayur-mayur, hingga ikan segar. Ketiganya berinteraksi langsung dengan para pedagang dan masyarakat, menanyakan kondisi harga bahan pokok serta aktivitas jual beli di pasar tradisional tersebut.

Dalam suasana yang penuh keakraban, Wapres Gibran tampak berdialog dengan beberapa pedagang yang mengeluhkan naik-turunnya harga beras dan cabai. Ia menegaskan pentingnya menjaga kestabilan harga dan memperkuat distribusi pangan daerah.

Gubernur Sherly Tjoanda menyampaikan apresiasi atas perhatian Wakil Presiden terhadap kondisi ekonomi masyarakat Maluku Utara. Pemprov Maluku Utara melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus berupaya menstabilkan harga dan memperkuat peran pasar tradisional.

Munjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ke Provinsi Maluku Utara disambut hangat oleh

masyarakat Kota Ternate, khususnya saat meninjau Pasar Gamalama, Rabu. di Pasar Gamalama Ternate, Rabu (15/10/2025).

ANTARA/Abdul Fatah (Abdul Fatah)

“Kunjungan ini menjadi semangat baru bagi kami di daerah untuk memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam menjaga daya beli masyarakat,” tutur Gubernur Sherly.

Kedatangan Wapres dan rombongan di Pasar Gamalama menarik perhatian warga yang telah bersiap sejak siang. Banyak warga yang berebut untuk bersalaman, berswafoto, dan menyapa langsung kedua pemimpin tersebut. Antusiasme masyarakat mencerminkan harapan besar terhadap perhatian pemerintah terhadap ekonomi rakyat kecil.

Sebagai penanda kebersamaan antara pemerintah pusat dan daerah, kunjungan ini meninggalkan kesan bahwa kepemimpinan yang turun langsung ke rakyat jadi wujud nyata kehadiran negara di tengah denyut kehidupan masyarakat.

Sterilisasi

Sementara itu, Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara melalui Direktorat Pamobvit memimpin pelaksanaan kegiatan medical detector dan patroli kendaraan bermotor di Sekolah Rakyat Sasana Bahagia, Ternate (15/10), guna menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif.

“Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Polda Maluku Utara dalam melakukan pencegahan dini terhadap potensi gangguan keamanan. Medical detector digunakan untuk mendeteksi dan mencegah masuknya benda-benda berbahaya ke dalam area sekolah. Selain itu, patroli ranmor intensif dilakukan untuk mengantisipasi dan menertibkan lalu lintas di sekitar lingkungan sekolah,” kata Kabid Humas Polda Maluku Utara Kombes Pol. Bambang Suharyono.

Dia menegaskan bahwa langkah proaktif ini merupakan instruksi dari Kapolda untuk terus meningkatkan rasa aman bagi masyarakat, khususnya di lokasi-lokasi rentan seperti sekolah. “Polda Malut berkomitmen untuk memberikan pengamanan maksimal, memastikan bahwa jalur yang dilalui Wakil Presiden aman dan steril dari potensi ancaman keamanan,” ujar Kabid.

Subsatgas Sterilisasi Polda Malut memastikan bahwa setiap lokasi yang dikunjungi Wakil Presiden telah dijamin keamanannya serta langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan kondisi aman dan tertib dalam setiap kegiatan kenegaraan .

Sebelumnya, Polda Malut menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat atas kemungkinan adanya gangguan aktivitas, baik dari sisi kelancaran lalu lintas maupun suara helikopter pengamanan udara, selama berlangsungnya kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia di wilayah Maluku Utara pada 14-15 Oktober 2025.

Ia juga menambahkan bahwa seluruh personel yang terlibat telah diinstruksikan untuk tetap mengutamakan kenyamanan masyarakat dan meminimalkan potensi hambatan di lapangan.

“Kami berterima kasih atas pengertian dan dukungan masyarakat Maluku Utara. Partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam menjaga situasi tetap tertib dan kondusif sangat membantu suksesnya pelaksanaan kunjungan kenegaraan ini,” tambahnya.

Oleh karena itu, Polda Malut mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran kegiatan kenegaraan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Pewarta: Abdul Fatah
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

15/10/2025 19:55
Turis Prancis Tewas Digulung Ganasnya Ombak Nusa Penida Bali

Liputan6.com, Bali – Seorang wisatawan asing asal Prancis, Alena Andreeva Oparina (32), ditemukan meninggal dunia setelah terseret arus saat berenang di Pantai Kelingking, Desa Bunga Mekar, Nusa Penida, Klungkung, Rabu (15/10/2025).

Peristiwa tragis itu terjadi sekitar pukul 13.00 Wita. Saat sedang berenang, korban terseret arus kuat hingga tidak dapat diselamatkan meski sejumlah pengunjung lain berusaha menolong.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar I Nyoman Sidakarya saat menerima laporan insiden ini, korban sudah dalam kondisi tak bernyawa.

“Dan dibutuhkan bantuan evakuasi membawa naik ke atas tebing,” ungkap I Nyoman Sidakarya.

Tim SAR Denpasar menerima laporan sekitar pukul 13.40 Wita. Sebanyak lima personel dari Unit Siaga SAR Nusa Penida langsung diberangkatkan menuju lokasi melalui jalur darat dan tiba sekitar pukul 15.00 Wita. Mereka kemudian menuruni tebing curam menuju lokasi korban.

“Tim SAR gabungan cukup kelelahan membawa korban naik, melihat kondisi anak tangga yang sempit dan curam,” imbuh dia.

15/10/2025 19:54