Xcloud.id

Blog

  • Penjelasan YouTube Down Pagi Ini, Manajemen Buka Suara

    Penjelasan YouTube Down Pagi Ini, Manajemen Buka Suara

    Jakarta, CNBC Indonesia – Platform video, YouTube, sempat mengalami gangguan global pada Kamis (16/10/2025) pagi. Pengguna di berbagai negara, termasuk Indonesia, melaporkan tidak bisa memutar video baik melalui situs web maupun aplikasi seluler.

    Menurut data dari DownDetector, laporan gangguan melonjak tajam sejak pukul 06.00 WIB, dengan keluhan datang dari Amerika Serikat, Eropa, India, Jepang, Australia, hingga Asia Tenggara.

    Banyak pengguna melihat pesan kesalahan bertuliskan “Playback error” atau “Something went wrong” saat mencoba menonton video, sementara sebagian lainnya menyebut situs berjalan sangat lambat atau gagal dimuat.

    Pihak YouTube melalui blog resminya mengonfirmasi adanya gangguan tersebut.

    “Kami menyadari sebagian dari Anda mengalami masalah saat menonton video di YouTube saat ini. Tim kami sedang menyelidikinya dan akan memberikan pembaruan secepatnya. Terima kasih atas kesabarannya,” ujar juru bicara Google, Dwight Harvey, dalam keterangannya di halaman Youtube Help.

    Sekitar satu setengah jam setelah laporan awal muncul, YouTube memastikan bahwa seluruh layanannya telah kembali normal. “Kami mengonfirmasi bahwa gangguan telah teratasi di semua layanan YouTube. Terima kasih atas kesabarannya,” tambah Harvey.

    Meski demikian, hingga saat ini belum ada penjelasan resmi terkait penyebab pasti gangguan tersebut. Berdasarkan pantauan, gangguan berdampak pada YouTube, YouTube Music, dan YouTube TV.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Baru Selesai Wisuda S3, Judul Disertasi Ahmad Syahroni Langsung Jadi Perbincangan

    Baru Selesai Wisuda S3, Judul Disertasi Ahmad Syahroni Langsung Jadi Perbincangan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus Ahmad Syaroni kembali menuai banyak sorotan dari publik terutama di media sosial.

    Kali ini bukanlah terkait pernyataannya yang fenomenal atau wisuda S3 yang baru selesai terlaksana.

    Hal yang buatnya kembali jadi perbicangan terkait judul disertasinya “Pemberantasan Korupsi melalui Prinsip Ultimum Remedium: Suatu Strategi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara”. 

    Judul ini langsung mengundang beragam reaksi dan diskusi dari netizen yang merasa seperti membaca cuplikan kisah nyata Ahmad Sahroni dalam dunia pemberantasan korupsi.

    Salah satu akun di media sosial Threads @bloomdaily.id juga ikut membahas soal disertasi ini.

    “Ahmad Sahroni resmi wisuda S3, tapi netizen malah gak fokus ke toga atau gelarnya. Semua mata justru ke judul disertasinya yang kedengeran kayak gabungan antara filosofi, politik, dan sedikit halu akademis,” tulis caption unggahan akun tersebut.

    “Netizen langsung rame bikin meme, ada yang bilang ‘judulnya aja udah bikin otak ngebul’. Tapi ya namanya juga Bang Sahroni, apapun yang dia lakuin selalu sukses bikin publik geleng kepala sambil bilang, ’emang beda nih bapak satu’,” tambahnya.

    Selain itu, ramai juga netizen di media sosial yang mengungkap argumen terkait judul yang diangkat sang politikus.

    “Wah, judulnya merinding banget,” tulis komentar salah satu netizen.

    “Nyangka nggak lu pada?!” Sahut netizen lainnya.

    Sebelumnya, beredar momen Ahmad Syahroni muncul di acara wisuda program doktoral atau S3.

    Dengan wisuda ini, Ahmad Sahroni resmi menyandang gelar baru yang membanggakan: Dr. H. Ahmad Sahroni, S.E., M.I.Kom. (Erfyansyah/Fajar)

  • Melambat, Utang Indonesia Sentuh Rp 7.159 Triliun di Agustus 2025 – Page 3

    Melambat, Utang Indonesia Sentuh Rp 7.159 Triliun di Agustus 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Bank Indonesia mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Agustus 2025 tumbuh melambat. Posisi ULN Indonesia pada Agustus 2025 tercatat sebesar USD 431,9 miliar. atau sekitar Rp 7.159 triliun (kurs 16.575 per USD) atau secara tahunan tumbuh 2,0% (yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan 4,2% (yoy) pada Juli 2025.

    “Perkembangan ini terutama bersumber dari melambatnya pertumbuhan ULN sektor publik dan kontraksi pertumbuhan ULN sektor swasta,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso, dalam keterangan BI, Kamis (16/10/2025).

    Lebih lanjut, BI mencatat ULN pemerintah tumbuh melambat. Posisi ULN pemerintah pada Agustus 2025 tercatat sebesar USD 213,9 miliar, tumbuh sebesar 6,7% (yoy), atau melambat dibandingkan dengan pertumbuhan 9,0% (yoy) pada Juli 2025.

    Perkembangan ini terutama dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) seiring ketidakpastian pasar keuangan global yang tetap tinggi.

    “Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ULN dikelola secara cermat, terukur, dan akuntabel, serta pemanfaatannya terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan program-program prioritas yang mendorong keberlanjutan dan penguatan perekonomian nasional,” ujarnya.

    Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (23,4% dari total ULN Pemerintah), Jasa Pendidikan (17,2%), Administrasi Pemerintah, Pertahanan.

    Kemudian sektor Jaminan Sosial Wajib (15,7%), Konstruksi (12,3%), Transportasi dan Pergudangan (9,0%), serta Jasa Keuangan dan Asuransi (8,0%). Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN pemerintah.

     

     

  • Purbaya Setujui Pembelian Jet Tempur Chengdu J-10, Ini Speknya

    Purbaya Setujui Pembelian Jet Tempur Chengdu J-10, Ini Speknya

    Jakarta –

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan Kementerian Keuangan telah menyetujui anggaran pembelian fighter jet atau jet tempur dari China, Chengdu J-10. Purbaya mengatakan anggaran pembelian jet tempur buatan China ini mencapai USD 9 miliar.

    “USD 9 miliar kalau nggak salah atau lebih. Saya lupa angkanya. Tapi sudah disetujui, jadi harusnya udah siap semua,” tegas Purbaya saat ditemui di Wisma Danantara, Rabu (15/10/2025), seperti dikutip dari CNBC.

    Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin membenarkan mengenai pembelian Chengdu J-10 oleh TNI Angkatan Udara (AU) RI melalui Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Pesawat tempur dikabarkan akan segera tiba di Jakarta.

    Spek Chengdu J-10

    Chengdu J-10 Vigorous Dragon ini adalah jet tempur multiperan, bermesin tunggal, dan berbobot sedang yang menggunakan sayap delta dengan kecepatan maksimum Mach 1,8.

    Pesawat yang disebut setara dengan F-16 Fighting Falcon ini diproduksi Chengdu Aircraft Corporation (CAC) untuk Angkatan Udara dan Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat China dan saat ini diekspor ke Angkatan Udara Pakistan (PAF).

    J-10 pertama dirakit bulan Juni 1997 dan terbang pertama kali pada di Maret 1998. J-10 mulai beroperasi pada tahun 2006. Ia diresmikan oleh pemerintah China pada bulan Januari 2007. Ada lebih dari 600 unit jet ini yang dibuat hingga tahun 2024.

    J-10 dapat terbang dengan kecepatan maksimum 2.327 km/jam dan memiliki ketinggian jelajah maksimum (service ceiling) 18.000 meter. Jangkauan dan radius tempurnya masing-masing adalah 1.850 km dan 550 km. Pesawat ini memiliki bobot sekitar 9.750 kg dan bobot lepas landas maksimum 19.277 kg. Ia ditenagai oleh mesin turbojet AL-31 yang dipasok oleh Saturn Lyulka.

    Pesawat ini dilengkapi dengan sistem kendali penerbangan digital fly by wire dan kendali HOTAS (hands-on throttle and stick), di mana seluruh kendali tempur telah terintegrasi ke dalam dua pegangan tangan pilot. Tampilan di kokpit mencakup bidikan senjata yang dipasang pada helm, tampilan head-up dengan bidang pandang luas, serta satu layar multifungsi berwarna penuh dan dua layar kristal cair monokrom.

    Pilihan radar yang mungkin dipasang meliputi radar China Type 1473, radar Rusia Phazotron Zhuk-10PD atau Zhemchug, radar China JL-10A, radar Israel IAI Elta EL/M-2023, atau radar Italia Galileo Avionica Grifo 2000.

    Di sisi senjata, J-10 antara lain dapat membawa rudal udara ke udara seperti buatan China Python 3 PL-8, P-11, atau PL-12, maupun rudal buatan Rusia Vympel R-73 (AA-11 Archer) atau R-77 (AA-12 Adder).

    (fyk/fyk)

  • Ammar Zoni Dkk Dipindah ke Nusakambangan, Masuk Lapas Super Maksimum Security – Page 3

    Ammar Zoni Dkk Dipindah ke Nusakambangan, Masuk Lapas Super Maksimum Security – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memindahkan enam warga binaan high risk Jakarta ke Nusakambangan, Kamis (16/10/2025). Salah satu di antaranya yakni Ammar Zoni, yang terlibat dalam kasus tindak pidana narkoba.

    “Ini bukti bahwa peringatan Bapak Menteri (Imigrasi dan Pemasyarakatan) dan Pak Dirjen (Pemasyarakatan) serius bahwa siapapun yang terlibat peredaran narkoba akan ditindak,” kata Kasubdit Kerjasama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Rika Aprianti dalam keterangannya, Kamis (16/10/2025).

    Seperti warga binaan high risk lainnya yang dipindahkan ke Nusakambangan, mereka juga akan di tempatkan di Lapas Super Maksimum dan Maksimum Security.

    “Mereka diberikan pengamanan dan pembinaan super maksimum, dan diharapkan langkah ini dapat mengubah perilaku mereka menjadi warga binaan yang lebih baik sesuai dengan tujuan sistem Pemasyarakatan,” sebutnya.

    Rika menjelaskan, enam orang warga binaan itu tiba di Nusakambangan pada pukul 07.43 Wib. Selanjutnya, langsung ditempatkan di Lapas Super Maximum Security Karang Anyar.

    Rika mengungkapkan, total sudah lebih dari 1500 warga binan high risk yang dipindahkan ke Nusakambangan. Tujuan penting dilakukan langkah ini antara lain adalah melindungi lapas rutan dari peredaran narkoba dan ganguan kamtib lainnya.

     

  • Tak Bisa Ditawar-tawar, Pemerintah Wajibkan BBM Etanol 10% Tahun Depan

    Tak Bisa Ditawar-tawar, Pemerintah Wajibkan BBM Etanol 10% Tahun Depan

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan alias Zulhas menegaskan, mulai tahun depan Indonesia wajib menggunakan bahan bakar minyak (BBM) dengan kandungan etanol atau metanol 10 persen.

    Langkah tersebut, kata Zulhas, diambil untuk mengurangi ketergantungan negara terhadap bahan bakar berbasis minyak mentah.

    “Sudah diumumkan oleh Menteri ESDM, pada tahun depan direncanakan, kita sudah mulai pakai premium atau bensin campur, 10 persen etanol atau metanol,” ujar Zulhas, dikutip dari CNBC Indonesia, Kamis (16/10).

    “Oleh karena itu, kita sekarang besar-besaran untuk mengembangkan tebu dan singkong (sebagai bahan baku etanol),” tambahnya.

    Menko Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas. Foto: Menko Pangan Zulkifli Hasan (dok.detikcom)

    Zulhas menegaskan, kebijakan tersebut bukan bersifat sukarela, melainkan wajib. Namun, semuanya harus diukur juga melalui kesiapan infrastruktur yang ada.

    “(Sifatnya) wajib. Tapi kalau kita sudah siap ya, perintah Bapak Presiden begitu,” ungkapnya.

    Zulhas kembali mengingatkan, penerapan E10 akan berdampak luas terhadap perekonomian rakyat. Sebab, bahan bakunya berasal dari hasil pertanian lokal seperti singkong, tebu, dan jagung.

    “Jadi artinya program itu, saudara-saudara, akan menggerakkan ekonomi rakyat itu luar biasa. Karena bahan bakunya kan singkong, tebu, dan satu lagi jagung,” jelasnya.

    Dia optimistis kebijakan tersebut akan mendorong produktivitas pertanian sekaligus membuka peluang ekonomi baru di berbagai daerah.

    “Jadi artinya nanti di seluruh Indonesia tidak boleh ada tanah yang nganggur. Karena semua akan bernilai ekonomi, di situlah nanti pemberdayaan, masyarakat kita akan kreatif. Kita akan mengejar Tiongkok, pertaniannya akan mengejar Thailand. Sementara (sekarang) kita ketinggalan, kita akui,” tuturnya.

    Menurutnya, langkah itu merupakan bagian dari transformasi besar di sektor energi dan pertanian, yang menempatkan Indonesia pada jalur kemandirian energi nasional.

    “Jadi di manapun tanam-tanam singkong laku, kalau sudah ada industrinya untuk metanol atau etanol, maka harga singkong bisa sampai Rp 2.000-an per kg. Ini memang tidak mudah, karena programnya besar dan dampaknya luas, tapi kita sudah berada di jalan yang benar dan tepat,” kata dia.

    (sfn/sfn)

  • Menteri PKP Apresiasi Pemkab Pasuruan, Dorong Akselerasi Program Rumah Subsidi FLPP

    Menteri PKP Apresiasi Pemkab Pasuruan, Dorong Akselerasi Program Rumah Subsidi FLPP

    Pasuruan (beritajatim.com) – Komitmen Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam memperluas akses perumahan rakyat mendapat pengakuan langsung dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait. Ia menilai Pasuruan menjadi salah satu daerah dengan koordinasi terbaik antara pemerintah, pengembang, dan perbankan dalam menyalurkan program rumah subsidi FLPP.

    Ara menilai sinergi antara pemerintah daerah dan pengembang di Pasuruan sangat solid. Ia mengaku optimis program rumah subsidi bisa berjalan lebih cepat dibandingkan daerah lain di Jawa Timur.

    “Saya senang melihat kolaborasi yang baik di sini. Kepala daerah, pengembang, dan perbankan berjalan searah, tinggal digas lagi supaya target rumah untuk masyarakat cepat tercapai,” ujarnya.

    Berdasarkan data Kementerian PKP, sekitar 26 ribu keluarga di Kabupaten Pasuruan tercatat belum memiliki rumah layak huni. Ara menargetkan kondisi tersebut bisa diselesaikan dalam lima tahun melalui tambahan kuota 5.000 unit FLPP setiap tahun mulai 2026.

    “Kalau target ini konsisten, maka lima tahun ke depan tidak ada lagi keluarga di Pasuruan yang tidak punya rumah. Kami siap membantu penuh agar Pasuruan jadi kabupaten percontohan dalam program perumahan rakyat,” tegasnya.

    Ara juga mengungkapkan bahwa pihak kementerian siap memberikan dukungan penuh dari sisi regulasi dan pembiayaan. Sementara pemerintah daerah diharapkan menyiapkan lahan serta kemudahan administrasi bagi pengembang dan masyarakat penerima manfaat.

    Wakil Bupati Pasuruan KH Shobih Asrori menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan pemerintah pusat. Ia menegaskan Pemkab Pasuruan siap menjalankan amanah tersebut dengan menyiapkan perangkat pendukung hingga kebijakan daerah.

    “Kalau menyangkut program Presiden dan pemerintah pusat, kami akan berusaha maksimal untuk menerapkannya. Termasuk pembebasan retribusi dan kemudahan izin bagi pengembang rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah,” tuturnya.

    Sebagai wujud dukungan nyata, Pemkab Pasuruan telah menyiapkan 157 proyek perumahan baru yang akan dibangun pada 2025, dengan 77 di antaranya khusus untuk MBR. “Kami ingin semua warga Pasuruan memiliki rumah layak dan bisa hidup sejahtera,” tambah Gus Wabup.

    Dalam kesempatan itu, sejumlah penerima manfaat turut mengungkapkan rasa syukur karena bisa memiliki rumah sendiri. Salah satunya Sri Sultonia. seorang sales produk susu, yang mengaku senang akhirnya bisa menempati rumah baru berkat program subsidi ini.

    “Allhamdulillah, rumahnya bagus dan nyaman. Dulu saya hanya bisa bermimpi punya rumah sendiri, tapi sekarang bisa terwujud,” ujarnya penuh haru. [ada.aje]

  • Kemenkeu Gandeng 400 Pemda se-RI Perkuat Data Wajib Pajak

    Kemenkeu Gandeng 400 Pemda se-RI Perkuat Data Wajib Pajak

    Jakarta, CNBC Indonesia – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan bersama 109 pemerintah daerah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Tripartit tahap VII, melanjutkan kerja sama yang telah dilakukan sejak 2019.

    PKS Tripartit lanjutan ini ditujukan untuk memperkuat sinergi pengelolaan perpajakan antara pusat dan daerah, hingga mencakup lebih dari 400 pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

    Melalui perluasan tahap VII ini, Kementerian Keuangan menargetkan peningkatan sinergi pengawasan terhadap wajib pajak potensial, pertukaran data, serta penguatan kapasitas fiskal daerah guna mendukung kemandirian pembiayaan pembangunan.

    Dalam acara penandatanganan PKS Tripartit itu, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Askolani menekankan pentingnya penyelarasan kebijakan pajak pusat dan daerah sebagai bagian dari strategi memperkuat fondasi ekonomi nasional.

    “Sinergi pajak pusat dan daerah bukan sekadar koordinasi teknis, tetapi langkah strategis untuk memperkuat perekonomian nasional. Dengan kebijakan yang selaras, pertumbuhan ekonomi akan menciptakan ruang fiskal yang lebih luas, baik untuk negara maupun daerah,” ujar Askolani dalam siaran pers acara penandatangan secara daring, dikutip Kamis (16/10/2025).

    Sementara itu, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan bahwa sinergi pengawasan bersama antara Kantor Wilayah DJP dan pemerintah daerah telah memberikan dukungan terhadap setoran pajak di tingkat pusat maupun daerah senilai Rp 202,82 miliar per kuartal II-2025.

    “Hingga triwulan II tahun 2025, realisasi penerimaan pajak pusat atas kegiatan pengawasan bersama mencapai Rp 26,84 miliar, sedangkan realisasi penerimaan pajak daerah yang dilaporkan pemerintah daerah tercatat sebesar Rp 175,98 miliar,” ungkap Bimo.

    Menurut Bimo, capaian ini menunjukkan kolaborasi lintas otoritas mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus memperkuat koordinasi fiskal antarlembaga.

    “Kebersamaan ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola perpajakan yang lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan, demi Indonesia yang semakin maju dan sejahtera,” tegasnya.

    (arj/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Kata Psikolog soal Seseorang Punya IQ Rendah, Bisa Terlihat dari Kebiasaan Ini

    Kata Psikolog soal Seseorang Punya IQ Rendah, Bisa Terlihat dari Kebiasaan Ini

    Jakarta –

    IQ atau Intelligence Quotient merupakan ukuran kemampuan seseorang dalam berpikir logis, memecahkan masalah, hingga memahami konsep abstrak. Menurut Psikolog klinis Anastasia Sari Dewi, kecerdasan intelektual mencakup banyak aspek seperti kemampuan numerik, daya tangkap, logika, hingga kemampuan berpikir fleksibel dan abstrak.

    “Tapi kalau IQ itu aspeknya ada banyak,ada kemampuan daya abstraksi, secara numerik, secara daya tangkap, secara logika, analisa masalah, kemampuan dia berpikir secara fleksibel dan secara abstrak atau secara utuh, jadi aspeknya itu ada banyak kalau di inteligensi,” jelasnya saat dihubungi detikcom, Rabu (15/10/2025).

    Ia menegaskan, seseorang yang pandai berbicara belum tentu memiliki IQ tinggi, begitu juga sebaliknya. “Tidak ada korelasi pasti antara yang jago bicara dengan IQ tinggi, atau yang perilakunya sopan dengan kecerdasan intelektual,” tambahnya.

    Meski begitu, beberapa tanda bisa mengindikasikan seseorang memiliki kemampuan berpikir yang lebih rendah dari rata-rata. Misalnya, sulit berkomunikasi, sering menanyakan hal yang sama berulang kali, atau mengalami kesulitan saat menarik kesimpulan dari suatu masalah.

    “Proses berpikirnya juga tidak jangka panjang. Itu biasanya ciri-cirinya,” kata Sari.

    “Saya rasa nggak ada kebiasaan, paling kebiasaannya nanya yang sama berulang-ulang gitu ya,” lanjutnya.

    Di sisi lain, ia juga menegaskan hobi seseorang tidak bisa dijadikan tolok ukur kecerdasan. Menurutnya, kegiatan yang digemari seseorang lebih banyak mencerminkan karakter dan kepribadian, bukan tingkat IQ.

    “Tapi tentu saja orang dengan inteligensi yang nggak terlalu tinggi biasanya ya sulit untuk melakukan hobi-hobi yang pakai proses berpikir, misalkan hobi catur, hobi merangkai sesuatu, merakit sesuatu. Kalau dia IQ-nya rendah, nih konteksnya ngomong rendah tuh rendah banget ya, tinggi-rendah standar rendah lah, di bawah garis jauh gitu ya, pasti kesulitan untuk menjalankan hobi-hobi yang seperti itu,” sambungnya lagi.

    (suc/suc)

  • Alamak, Ada 2.380-an Tambang Mineral Ilegal Tersebar di NKRI

    Alamak, Ada 2.380-an Tambang Mineral Ilegal Tersebar di NKRI

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan saat ini terdapat praktik Pertambangan Tanpa Izin (PETI) alias ilegal di 29 provinsi. Adapun mayoritas dari tambang ilegal tersebut merupakan komoditas mineral.

    Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan berdasarkan laporan yang ia terima kegiatan tersebut tersebar di 93 lokasi untuk komoditas batu bara dan sekitar 2.380 lokasi lainnya untuk komoditas mineral.

    “Dari sini kita juga melihat berdasarkan komoditas, itu ada 93 lokasi pertambangan batu bara, kemudian itu ada sekitar 2380-an ini kegiatan pertambangan ilegal untuk mineral,” kata Yuliot dalam acara Energy Corner CNBC Indonesia Special Road to Hari Tambang dan Energi 2025, dikutip Kamis (16/10/2025).

    Yuliot mengatakan pemerintah telah melakukan sejumlah langkah penindakan terhadap aktivitas pertambangan ilegal yang umumnya dilakukan oleh masyarakat.

    Menurut dia, pemerintah kini tengah mengkaji kemungkinan untuk melegalkan sebagian kegiatan tersebut melalui skema izin pertambangan rakyat (IPR).

    “Jadi masyarakat yang ada di daerah ya kemudian mereka melaksanakan kegiatan pertambangan di daerahnya sendiri, ya sepanjang bisa kita legalkan melalui izin pertambangan rakyat, ini akan kita lakukan,” katanya.

    Selain penegakan hukum, pemerintah juga melakukan pembinaan terhadap kegiatan pertambangan rakyat. Adapun, setelah proses penertiban dilakukan dan izin pertambangan rakyat diterbitkan sesuai ketentuan perundang-undangan, pemerintah akan melanjutkan dengan pembinaan lebih lanjut.

    “Jadi nanti pada saat itu pertambangan rakyat ini kita sudah tertibkan, ya kemudian dengan kewajiban-kewajiban yang ada, itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ya kan kita ada pembinaan lebih lanjut, ya misalnya yang menjadi kewenangan daerah, itu kan ada dinas pertambangan yang ada di daerah,” katanya.

    (ven)

    [Gambas:Video CNBC]