Xcloud.id

Blog

  • Pasar Modal RI Punya Potensi Transaksi Harian 8 Miliar Dolar AS

    Pasar Modal RI Punya Potensi Transaksi Harian 8 Miliar Dolar AS

    JAKARTA – Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia Pandu Patria Sjahrir mengatakan pasar modal Indonesia memiliki potensi untuk mencapai rata-rata nilai transaksi harian 8 miliar dolar AS (Rp132,64 triliun, kurs = Rp16.580).

    Namun, ia menyatakan pada kenyataannya potensi tersebut belum tergarap maksimal, meskipun Indonesia memiliki jumlah penduduk terbesar di Asia Tenggara dan tingkat perekonomian yang terus tumbuh.

    “(Rata-rata nilai transaksi harian) kita (Indonesia) seharusnya 8 miliar dolar AS per hari, mengingat kita sebagai negara terbesar di ASEAN,” kata dia di Jakarta, dikutip Antara, Kamis, 16 Oktober.

    Ia mengatakan saat ini rata-rata nilai transaksi harian Bursa Efek Indonesia (BEI) baru mencapai sekitar 1 miliar dolar AS (Rp16,58 triliun).

    Sebagai perbandingan, ia menyebut India memiliki nilai transaksi harian mencapai 12-15 miliar dolar AS (Rp198,96-Rp248,7 triliun), sedangkan Hong Kong bahkan mencatat nilai transaksi 30-50 miliar dolar AS per hari (Rp497-829 triliun).

    Menurut dia, salah satu faktor utama yang menghambat pertumbuhan pasar modal domestik adalah terbatasnya kedalaman pasar dan minat investor publik.

    “Masalah utama bagi venture capital dan investasi jangka panjang adalah kurangnya pasar publik yang kuat,” ujar Pandu.

    Ia menekankan pentingnya memperkuat infrastruktur pasar keuangan agar Indonesia bisa menjadi tujuan investasi yang lebih menarik.

    Peningkatan jumlah emiten, edukasi investor, dan transparansi tata kelola menjadi langkah penting untuk mencapai target tersebut.

    Dengan penguatan regulasi dan partisipasi investor yang lebih luas, ia optimistis Indonesia dapat melipatgandakan aktivitas pasar modal domestik dalam beberapa tahun mendatang.

    Ia juga menyoroti pentingnya stabilitas geopolitik dan kerja sama regional dalam menarik investasi.

    “Kita harus memahami risiko global, dari deglobalisasi hingga nasionalisasi. Karena itu, kemitraan dan kebijakan yang adaptif menjadi kunci,” kata Pandu.

  • 3 Pemda di Sultra hibah aset ke Bulog untuk infrastruktur pascapanen

    3 Pemda di Sultra hibah aset ke Bulog untuk infrastruktur pascapanen

    ANTARA – Tiga pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara yakni, Kabupaten Kolaka Timur, Muna Barat dan Buton Tengah menyerahkan aset tanah ke Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog,  Kamis (16/10). Hibah tersebut ditujukan untuk pembangunan infrastruktur pasca-panen padi dan jagung seperti gudang, unit penggilingan padi atau RMU (Rice Mililling Unit), serta sarana pengeringan (Dryer).
    (Saharudin/Sandy Arizona/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pernikahan Dini di Gresik Masih Tinggi

    Pernikahan Dini di Gresik Masih Tinggi

    Gresik (beritajatim.com) – Pernikahan dini di Kabupaten Gresik masih menjadi fenomena yang perlu perhatian serius. Berdasarkan data dari Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (KBPPPA), jumlah kasus perkawinan anak di wilayah ini masih cukup tinggi.

    Meskipun ada penurunan angka, namun jumlah tersebut tetap mengindikasikan bahwa masalah perkawinan anak belum sepenuhnya ditangani dengan sistematis.

    Kepala Dinas KBPPPA Gresik, dr. Titik Ernawati, menjelaskan bahwa pernikahan dini memiliki dampak negatif yang sangat luas, tidak hanya berdampak pada kesehatan anak, namun juga pada pendidikan, perlindungan sosial, dan bahkan potensi kekerasan dalam rumah tangga.

    “Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Gresik, jumlah perkara dispensasi kawin di wilayah Kabupaten Gresik mencapai 201 perkara pada tahun 2023 dan 135 perkara pada tahun 2024. Di bulan September 2025 ada sebanyak 111 pengajuan dispensasi nikah,” ungkapnya, Kamis (16/10/2025).

    Tahun ini, sebanyak 86 perkara dari 111 pengajuan dispensasi nikah tersebut dikabulkan, 13 ditolak, 1 dicabut, dan 11 masih dalam proses putusan. Meskipun ada penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dr. Titik menekankan bahwa angka ini masih cukup tinggi dan menunjukkan bahwa fenomena perkawinan anak belum sepenuhnya ditangani dengan tuntas.

    Sebagai langkah konkret untuk menanggulangi pernikahan dini, Pemda Gresik membentuk Satuan Tugas (Satgas) Sigap, yang merupakan singkatan dari Sinergi Gerak Cegah Perkawinan Anak. Satgas Sigap akan menjadi garda terdepan dalam mempercepat pencegahan dan penanganan perkawinan dini di wilayah tersebut.

    “Satgas ini dibentuk berdasarkan pendekatan pentahelix yang melibatkan unsur pemerintah daerah, lembaga hukum, akademisi, hingga masyarakat,” jelas dr. Titik Ernawati.

    Lebih lanjut, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Gresik, M. Rum Pramudya, menambahkan bahwa Satgas Sigap akan bekerja dengan dasar hukum yang jelas. “Pembentukan tersebut akan dituangkan melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Gresik, serta diperkuat oleh regulasi berupa Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pencegahan Perkawinan Anak yang masih tinggi,” ujarnya.

    Dinas KBPPPA Gresik terus berupaya agar pencegahan perkawinan anak di wilayah ini dapat lebih efektif. Dengan adanya Satgas Sigap dan regulasi yang kuat, diharapkan fenomena ini bisa terus menurun dan pada akhirnya hilang. Namun, penanganan masalah perkawinan anak membutuhkan kerja sama semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun lembaga terkait lainnya. [dny/suf]

  • Anggota DPR: Penunjukan WNA jadi direksi BUMN harus berdasar keahlian

    Anggota DPR: Penunjukan WNA jadi direksi BUMN harus berdasar keahlian

    Selama penunjukan itu berdasarkan pada keahlian, prestasi, dan kemampuan profesional, serta dengan catatan tidak tersedianya sumber daya yang dibutuhkan perusahaan dari dalam negeri, maka tentu tidak masalah

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim mengingatkan pemerintah agar penunjukan warga negara asing (WNA) yang menjadi direksi badan usaha milik negara (BUMN) harus berdasarkan keahlian.

    “Selama penunjukan itu berdasarkan pada keahlian, prestasi, dan kemampuan profesional, serta dengan catatan tidak tersedianya sumber daya yang dibutuhkan perusahaan dari dalam negeri, maka tentu tidak masalah,” ujar Rivqy dalam keterangannya yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

    Selain itu, dia mengatakan pemerintah harus memastikan mekanisme pengawasan dan transparansi dalam penunjukan WNA menjadi direksi BUMN.

    Ia juga mengatakan keberpihakan terhadap kepentingan nasional harus tetap menjadi prioritas utama.

    “Kita ingin BUMN kuat, mandiri, dan membawa maslahat bagi kemajuan bangsa. Jadi, bukan semata globalisasi, melainkan juga keberlanjutan manfaat ekonomi untuk rakyat Indonesia,” katanya.

    Oleh sebab itu, dia mengatakan catatan-catatan tersebut perlu diperhatikan pemerintah karena BUMN merupakan lumbung ekonomi nasional yang harus dikelola secara profesional, berorientasi profit, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

    “BUMN adalah tulang punggung ekonomi kita, sehingga pengelolaannya harus berbasis profesionalisme. Jika dengan melibatkan tenaga profesional asing bisa mempercepat penguatan kinerja dan transfer pengetahuan, maka ya silakan saja,” ujarnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam dialog bersama Pimpinan Utama Forbes Media Group, Steve Forbes, di Jakarta, Rabu (15/10), mengungkapkan BUMN saat ini boleh dipimpin oleh WNA.

    “Saya sudah ubah regulasinya. Sekarang ekspatriat, orang non-Indonesia sudah bisa memimpin BUMN kami,” ujar Prabowo.

    Prabowo bahkan mengatakan sudah berbicara kepada manajemen Danantara, dan mempersilakan mencari WNA bertalenta yang dapat memimpin BUMN.

    “Saya berbicara kepada manajemen Danantara agar mengelola perusahaan dengan standar bisnis internasional. Kalian dapat mencari orang-orang terbaik, talenta terbaik,” katanya.

    Sementara itu, PT Garuda Indonesia (Persero) telah menunjuk dua WNA sebagai direksinya, yakni Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Balagopal Kunduvara, dan Direktur Transformasi Neil Raymond Mills.

    Penunjukan mereka berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 15 Oktober 2025.

    Balagoval Kunduvara terakhir menjabat sebagai Divisional Vice President Financial Services di Singapore Airlines tahun 2021-2025.

    Sementara Neil Raymond terakhir menjabat sebagai Konsultan Penerbangan di NM Aviation Limited pada 2022-2025, dan Chief Procurement Officer and Head of Transformation di Scandinavian Airlines pada 2024-2025.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Cuaca Panas Berisiko Picu Heatstroke, Dokter Jantung Ungkap Cara Mencegahnya

    Cuaca Panas Berisiko Picu Heatstroke, Dokter Jantung Ungkap Cara Mencegahnya

    Jakarta –

    Cuaca panas belakangan ini banyak dikeluhkan oleh warga Indonesia. Salah satu masalah kesehatan yang sering dikaitkan dengan cuaca panas adalah heatstroke.

    Spesialis jantung dan pembuluh darah, dr Vito A Damay, SpJP(K), menjelaskan heatstroke adalah kondisi gawat darurat medis yang terjadi ketika suhu tubuh naik di atas 40 derajat celcius akibat paparan panas berlebihan. Pada kondisi ini tubuh sudah kehilangan kemampuannya untuk melakukan pendinginan tubuh.

    “Ini akibat paparan panas berlebihan, dan mekanisme pendinginan tubuh tidak lagi mampu mengimbanginya. Gejalanya bisa berupa pusing, bingung, kulit kering atau sangat merah, bahkan sampai kehilangan kesadaran,” kata dr Vito ketika dihubungi detikcom, Kamis (16/10/2025).

    dr Vito mengatakan kondisi ini bisa dicegah. Langkah pencegahan sebaiknya dilakukan agar heatstroke tidak terjadi dan memengaruhi kondisi tubuh. Terlebih, masalah paparan cuaca panas ekstrem secara berlebihan juga dapat memengaruhi kesehatan jantung dan kardiovaskular.

    Ia menambahkan paparan panas ekstrem juga berisiko untuk orang-orang dengan kondisi rentan. Misalnya, lansia, anak-anak, pasien hipertensi, orang dengan penyakit jantung, dan pengidap diabetes melitus.

    “Pencegahannya sederhana tapi penting. Harus minum cukup air walaupun tidak terasa haus, lalu hindari terlalu lama berada di luar ruangan saat cuaca terik,” kata dr Vito.

    “Selain itu, gunakan pakaian yang longgar dan terang, istirahat di tempat sejuk bila merasa terlalu kepanasan,” tandasnya.

    Sampai Kapan Cuaca Panas?

    Direktur Meteorologi Publik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Andri Ramdhani mengatakan dalam beberapa hari ke depan, wilayah Indonesia bagian tengah dan selatan diprediksi didominasi cuaca cerah hingga berawan. Potensi hujan disebut relatif kecil.

    Menurutnya, kondisi panas ini kemungkinan masih akan berlangsung sampai akhir Oktober atau awal November 2025. Kondisinya juga akan tergantung masuknya musim hujan di masing-masing daerah.

    “Meski demikian, pada sore hingga malam hari masih berpotensi terjadi hujan lokal akibat aktivitas konvektif, terutama di sebagian wilayah Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Papua,” lanjutnya.

    Halaman 2 dari 2

    (avk/suc)

  • Memotret Wajah-wajah Gembira di Disneyland Shanghai Memakai Vivo X300 Pro

    Memotret Wajah-wajah Gembira di Disneyland Shanghai Memakai Vivo X300 Pro

    FotoINET

    Virgina Maulita Putri – detikInet

    Kamis, 16 Okt 2025 19:30 WIB

    Jakarta – detikINET berkesempatan menjajal kemampuan kamera Vivo X300 Pro sambil berkeliling Disneyland Shanghai seharian. Intip hasil fotonya di sini.

  • KemenPANRB: Transformasi layanan publik kunci bangun birokrasi tangguh

    KemenPANRB: Transformasi layanan publik kunci bangun birokrasi tangguh

    Jakarta (ANTARA) – Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Otok Kusuwandaru mengatakan transformasi pelayanan publik adalah kunci untuk membangun birokrasi yang tangguh, daerah mandiri, dan masyarakat yang percaya pada pemerintahnya.

    Otok mengatakan keterbukaan informasi adalah napas dari pelayanan publik yang modern karena dengan keterbukaan, masyarakat bisa tahu, bisa menilai, dan bisa berpartisipasi.

    “Mari kita lanjutkan sinergisitas antara reformasi birokrasi, pelayanan publik, dan keterbukaan informasi, agar ke depan birokrasi Indonesia bukan hanya efisien, tapi juga terbuka, inklusif, dan berdaya saing global,” kata Otok dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Otok menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya birokrasi yang responsif, efisien, dan berbasis teknologi. Fokusnya ada pada pemberantasan korupsi, percepatan implementasi kebijakan, penguatan koordinasi lintas lembaga, serta kedisiplinan dan produktivitas ASN.

    “Tantangan utama kita bukan lagi pada prosedur, tapi pada kepercayaan publik. Reformasi pelayanan publik adalah cara kita membangun kembali kepercayaan itu lewat birokrasi yang bersih, cepat, dan manusiawi,” ujarnya.

    Otok menekankan, dalam agenda Reformasi Birokrasi Tematik 2025-2029 menekankan hasil nyata di lapangan. Setiap fokus RB dari penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, hilirisasi sumber daya, prioritas presiden, hingga transformasi digital bermuara pada bagaimana layanan publik dijalankan secara nyata dan terbuka.

    “Misalnya, penanggulangan kemiskinan diwujudkan melalui akses layanan dasar investasi melalui perizinan yang transparan; hilirisasi melalui layanan energi dan pangan yang efisien; serta digitalisasi melalui SPBE dan SIPP Nasional yang partisipatif. Di sinilah keterbukaan informasi publik menjadi pengikatnya masyarakat bisa tahu, menilai, dan ikut mengawasi hasil pelayanan,” kata Otok.

    Untuk memastikan transformasi pelayanan publik berjalan sistematis, lanjutnya, dikembangkan lima pilar dengan 15 inisiatif strategis. Dimulai dari kebijakan yang berkualitas, layanan yang partisipatif dan inklusif, hingga inovasi dan evaluasi yang berkelanjutan.

    “Contohnya melalui Forum Konsultasi Publik, SP4N-Lapor!, Mal Pelayanan Publik, Survei Kepuasan Masyarakat, dan layanan ramah kelompok rentan. Semua inisiatif ini menghidupkan prinsip transparansi dan partisipasi dalam pelayanan publik,” ungkapnya.

    Otok menegaskan, inovasi menjadi motor utama transformasi pelayanan publik. ASN didorong untuk terus belajar dan berinovasi sepanjang ia mengabdi untuk negara. Mereka dituntut untuk beradaptasi dengan perubahan zaman.

    “Inovasi dari daerah dan K/L Indonesia kini sudah dikenal di dunia: Aceh Singkil, Sragen, Teluk Bintuni, BNPB, KLHK, dan Kota Semarang telah mendapat pengakuan dari UN Public Service Awards. Ini menunjukkan bahwa pelayanan publik Indonesia mulai diakui sebagai model yang bisa menginspirasi dunia,” tuturnya.

    Otok juga menjelaskan, saat ini pemerintah sedang mengembangkan Indeks Pelayanan Publik (IPP) yang tidak hanya menjadi alat ukur, tapi juga umpan balik bagi pengambilan kebijakan dan pengembangan karier ASN. Dengan melibatkan lebih dari 600 instansi, 300 ribu unit layanan, dan 5 juta ASN, IPP akan memetakan kualitas tata kelola, tingkat inovasi, dan kepuasan masyarakat secara real-time.

    “IPP juga terhubung dengan indikator reformasi birokrasi, prioritas nasional, dan indeks tata kelola lainnya menjadikannya fondasi bagi birokrasi yang berbasis data dan kinerja nyata,” kata Otok.

    Maka dari itu dirinya berharap, instansi pemerintah untuk membangun penguatan transformasi pelayanan publik, yakni dengan melihat, memahami, dan mendengarkan keluhan masyarakat secara langsung agar dapat memperbaiki sistem pelayanan.

    Hal ini ditujukan untuk memastikan layanan publik dapat lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Hari Parlemen Jadi Momentum DPRD Ponorogo Perkuat Peran Demokrasi dan Kepercayaan Publik

    Hari Parlemen Jadi Momentum DPRD Ponorogo Perkuat Peran Demokrasi dan Kepercayaan Publik

    Ponorogo (beritajatim.com) — Hari Parlemen Indonesia yang diperingati setiap 16 Oktober menjadi momen refleksi bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ponorogo. Bagi lembaga legislatif di Bumi Reog, peringatan ini bukan sekadar seremonial, melainkan pengingat untuk terus memperkuat peran parlemen daerah dalam menjaga demokrasi dan memastikan kebijakan pemerintah berpihak kepada rakyat.

    Ketua DPRD Ponorogo Dwi Agus Prayitno menegaskan bahwa lembaga legislatif memiliki tiga fungsi utama yang saling terkait, yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Ketiganya dijalankan dengan semangat transparansi dan akuntabilitas demi kepentingan masyarakat.

    “Hari Parlemen mengingatkan kami agar selalu memperbaiki diri dan menjaga amanah rakyat. Juga mendorong masyarakat ikut terlibat dalam proses demokrasi,” ujar Dwi Agus, Kamis (16/10/2025).

    Kang Whi sapaan akrab Dwi Agus Prayitno menilai, DPRD Ponorogo terus menunjukkan kemajuan dalam kinerja dan partisipasi publik. Salah satu capaian yang dianggap signifikan adalah meningkatnya pengawasan terhadap program pembangunan daerah, termasuk proyek Monumen Reog yang menjadi simbol kebangkitan sektor pariwisata Ponorogo.

    Selain itu, DPRD juga lantang menyuarakan penolakan terhadap pemangkasan anggaran pendidikan menjadi 18 persen, yang dinilai bertentangan dengan konstitusi dan semangat mencerdaskan kehidupan bangsa.

    “Kolaborasi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci kemajuan Ponorogo,” tegasnya.

    Dwi Agus menambahkan, dalam era digitalisasi, DPRD Ponorogo berupaya menjaga transparansi publik melalui berbagai kanal informasi. Warga kini dapat mengakses jadwal dan hasil rapat, serta menyampaikan aspirasi melalui media sosial resmi DPRD. Langkah ini diyakini mampu memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan.

    Sinergi juga terjalin erat dengan pemerintah daerah, terutama dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dan pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp1 triliun.

    Meski banyak capaian yang diraih, Dwi Agus tak menampik bahwa menjaga kepercayaan publik masih menjadi tantangan besar bagi parlemen daerah. Dia menekankan pentingnya dialog, komunikasi, dan keterbukaan agar DPRD tetap dipercaya sebagai wakil rakyat yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.

    “Perbedaan pandangan antar fraksi wajar, yang penting tujuannya tetap untuk rakyat,” pungkasnya.

    Menurutnya, momentum Hari Parlemen Indonesia harus menjadi pelecut semangat bagi seluruh anggota legislatif Ponorogo untuk memperkuat integritas dan menjaga marwah demokrasi di tingkat daerah. Dengan parlemen yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, Ponorogo diharapkan semakin maju menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan berkeadilan. (Adv/End/Ian)

  • Pemerintah mempercepat swasembada pangan guna sejahterakan petani

    Pemerintah mempercepat swasembada pangan guna sejahterakan petani

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah menargetkan percepatan swasembada pangan sebagai langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan, kebijakan ini mulai menunjukkan hasil signifikan dalam satu tahun terakhir.

    “Saya juga diberi Keppres (Keputusan Presiden) mengenai percepatan swasembada pangan. Saya ambil contoh, baru satu tahun ya nilai tukar petani dari 101-106, sekarang 124 setahun,” ujar Zulhas dalam acara ESG Now Awards 2025 di Jakarta, Kamis.

    Diketahui, Presiden RI Prabowo Subianto telah meneken Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 19 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional.

    Tim Koordinasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Tim Koordinasi memiliki tugas melakukan sinkronisasi, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan percepatan pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional.

    Selain itu, Zulhas juga mengatakan saat ini produksi beras nasional sudah mengalami surplus hingga 4 juta ton.

    “Tahun lalu kita impor beras berapa itu? 4,5 juta ton. Hari ini, di gudang Bulog kita sudah surplus 4 juta ton,” kata dia.

    Menurutnya, peningkatan produktivitas pertanian berbanding lurus dengan kesejahteraan petani. Salah satu indikatornya adalah kenaikan harga gabah dari Rp5.000 menjadi Rp6.500 per kilogram dalam satu tahun terakhir.

    Dirinya juga mengklaim pemerintah sudah mulai menghapus dominasi tengkulak melalui penguatan kelembagaan desa.

    “Tengkulak-tengkulak di daerah kita sapu. Kenapa? Karena kita punya KopDes (Koperasi Desa Merah Putih). Ini terkait Koperasi Desa Merah Putih, karena satu hektare lahan kosong itu, kalau sudah tanam jagung, tanam padi, tanam singkong sekarang, tanam tebu, itu bisa menghasilkan Rp80 juta,” jelasnya.

    Lebih lanjut, kebijakan swasembada pangan menjadi bagian dari strategi pembangunan nasional berbasis ekonomi Pancasila, yang mana sumber daya pangan diharapkan dikuasai rakyat, bukan hanya pelaku besar.

    Zulhas memandang kebijakan ini juga akan terhubung dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyasar 82,9 juta penerima.

    “Bayangkan, kalau 82 juta penerima manfaat, satu hari telur satu, kita butuh 82 juta telur satu hari. Perlu buah-buahan, perlu sayur, perlu ikan, perlu beras. Nanti tanam apa saja di desa-desa laku. Ibu-ibu bisa memelihara ayam petelur, bisa bikin tambak untuk ikan, bisa tanam sayur, bisa tanam buah, laku. Masyarakat kita gizinya akan naik,” tambahnya.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kerap dijadikan parkir liar, petugas tata trotoar di Kembangan Jakbar

    Kerap dijadikan parkir liar, petugas tata trotoar di Kembangan Jakbar

    Jakarta (ANTARA) – Sebanyak 30 petugas gabungan menata trotoar di Jalan Srengseng Raya, RW 08 Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat, Kamis, lantaran kerapdijadikan lokasi parkir liar dan pedagang kaki lima (PKL).

    Penataan itu bagian dari rencana revitalisasi yang akan dilaksanakan oleh Suku Dinas Bina Marga Jakarta Barat, di mana area tersebut akan dimanfaatkan untuk penghijauan pedestarian.

    “Sesuai gambar Rekomtek (Rekomendasi Teknis) dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (CKTRP) DKI Jakarta bahwa lahan di sini akan diperuntukkan penghijauan. Maka, sebelum pekerjaan dilakukan kita coba tata,” ujar Lurah Srengseng, Adith Pratama di Jakarta, Kamis.

    Adapun penataan dilakukan dengan pembersihan dan pematangan lahan, sehingga lahan tidak kembali diokupasi oleh parkir liar dan PKL.

    Adapun pekerjaan penataan dilaksanakan secara bertahap, di mana pembersihan ditargetkan rampung hari ini.

    “Selanjutnya nanti Sudin Tamhut akan masuk melakukan penataan. Mungkin satu atau dua pekan sudah selesai,” kata dia.

    Sementara itu, Kepala Satuan Pelaksana (Satpel) Tamhut Kecamatan Kembangan, Agustinus Asayuda menjelaskan, trotoar yang akan ditata sebagai lokasi penghijauan itu memiliki luas sekitar 98 meter persegi (m2).

    Selain menjadi penghijauan untuk mengurangi polusi, keberadaan area buffer itu juga akan mempercantik kawasan.

    “Kami akan coba hasilnya nanti seestetik mungkin. Makanya yang ditanam nanti pohon Tabebiya Pink,” kata Agustinus.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.