Blog

  • Menteri PU: Fokus infrastruktur tahun depan tetap mendukung Astacita

    Menteri PU: Fokus infrastruktur tahun depan tetap mendukung Astacita

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan fokus infrastruktur untuk tahun depan tetap mendukung Astacita pemerintahan Presiden Prabowo.

    “Sama, pastinya mendukung Astacita. Yang utama terkait Astacita yakni swasembada pangan, energi dan air,” ujar Dody dalam acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, fokusnya tetap yakni bagaimana bendungan-bendungan, irigasi-irigasi yang ada di seluruh Indonesia apakah irigasi pengelolaan pusat maupun daerah bisa terinovasi dengan baik dan benar sehingga bisa mengairi sampai sawah-sawah yang terjauh.

    Fokus tersebut juga termasuk pemanfaatan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) untuk sawah-sawah yang bersifat tadah hujan.

    “Termasuk penggunaan JIAT, karena memang sangat kita perlukan untuk daerah-daerah yang selama ini 100 persen tadah hujan. Tapi itu tidak semua, beberapa daerah saja,” ujar Dody.

    Dia menjelaskan bahwa sektor infrastruktur pada tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo merupakan fondasi untuk bisa melompat ke tahun kedua dan seterusnya dengan lebih cepat lagi.

    “Di samping itu kita ingin melihat ke belakang Infrastruktur-infrastruktur yang sudah di bangun selama ini, apakah sudah sangat efektif, efisien, dan memberikan manfaat yang maksimal untuk masyarakat,” katanya.

    Seperti, lanjutnya, terdapat lima bendungan yang belum ada sambungan irigasinya kemudian oleh Kementerian PU dilakukan perbaikan.

    Sebagai informasi, Pagu Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk Tahun Anggaran (TA) 2026 telah secara resmi ditetapkan sebesar Rp118,5 triliun dalam Rapat Kerja antara Komisi V DPR RI.

    Jumlah pagu tersebut ditetapkan setelah dilakukan penambahan sebesar Rp47,64 triliun dari pagu indikatif TA 2026 sebesar Rp70,86 triliun.

    Penambahan anggaran tersebut diutamakan untuk pelaksanaan atau penyelesaian program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto seperti swasembada pangan, Inpres Jalan Daerah, dan Sekolah Rakyat serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama Kementerian PU.

    Pada prinsipnya anggaran dialokasikan secara strategis untuk melanjutkan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas guna mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan konektivitas, dukungan ketahanan pangan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri ESDM menjamin beli minyak sumur rakyat dengan harga pasti

    Menteri ESDM menjamin beli minyak sumur rakyat dengan harga pasti

    Pemerintah ingin memastikan kegiatan minyak rakyat tetap berjalan, tapi harus tertib dan sesuai aturan.

    Musi Banyuasin (ANTARA) – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjamin kepastian harga pembelian hasil produksi sumur minyak rakyat.

    Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat meninjau kegiatan penambangan minyak rakyat, di Desa Mekar Sari, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Kamis.

    Dalam kunjungannya, Bahlil menegaskan komitmen pemerintah untuk menata aktivitas penambangan minyak rakyat agar beroperasi secara aman, berkelanjutan, dan sesuai aturan.

    Untuk mewujudkan hal tersebut sekaligus memberikan jaminan ekonomi yang layak, pemerintah telah menetapkan skema pembelian hasil produksi minyak rakyat.

    “Pemerintah ingin memastikan kegiatan minyak rakyat tetap berjalan, tapi harus tertib dan sesuai aturan. Dengan harga beli 80 persen dari Indonesia Crude Price (ICP), masyarakat tetap mendapatkan keuntungan yang layak, sementara negara bisa mengawasi agar kegiatan ini sesuai aturan,” ujar Bahlil.

    Kebijakan harga beli 80 persen dari ICP tersebut merupakan upaya pemerintah dalam mendorong penambang rakyat beroperasi di bawah payung hukum dan aturan resmi, seperti yang diatur dalam Permen ESDM 14 Tahun 2025.

    Langkah tersebut memberikan kepastian bagi para penambang, yang sebelumnya mengaku ragu-ragu dalam beroperasi.

    “Dulu kami takut-takut mulut (menambang), sekarang sudah tenang karena pemerintah turun langsung dan memberikan solusi. Kami siap mengikuti aturan,” ujar Anita, salah satu perwakilan penambang rakyat, saat berdialog dengan Bahlil.

    Bahlil menekankan bahwa penataan itu tidak hanya berorientasi pada peningkatan nilai ekonomi bagi masyarakat, tetapi juga demi keselamatan kerja dan pelestarian lingkungan.

    Ia juga meminta pemerintah daerah, BUMD, dan SKK Migas untuk memperkuat koordinasi dalam pendampingan teknis dan administratif bagi penambang.

    “Kalau semua pihak bekerja bersama, masyarakat akan sejahtera dan negara pun diuntungkan. Ini semangat keberpihakan pemerintah kepada rakyat kecil,” kata Bahlil menegaskan.

    Melalui implementasi aturan baru tersebut dan kepastian pembelian dengan harga yang layak, pemerintah berharap kegiatan minyak rakyat dapat berkontribusi signifikan terhadap energi nasional sekaligus turut meningkatkan lifting migas Indonesia.

    Dalam peninjauan di Keluang, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia didampingi oleh Kepala SKK Migas Djoko Siswanto, Dirut Pertamina Simon Aloysius, Gubernur Sumsel Herman Deru, dan Bupati Muba M Toha Tohet.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Samsung Pastikan Tanggal Peluncuran Headset XR Project Moohan

    Samsung Pastikan Tanggal Peluncuran Headset XR Project Moohan

    Jakarta

    Setelah sempat beberapa kali meleset dari jadwal yang beredar, Samsung akhirnya resmi mengumumkan tanggal peluncuran headset XR perdananya, Project Moohan.

    Perangkat ini akan diperkenalkan pada 21 Oktober dalam Galaxy Event yang disiarkan langsung melalui YouTube Samsung mulai pukul 22.00 WIB, demikian dikutip detikINET dari GSM Arena, Rabu (15/10/2025).

    Sebelumnya, Project Moohan dikabarkan bakal rilis 29 September. Ketika itu tak terjadi, rumor baru bermunculan dan menyebut 21 atau 22 Oktober sebagai kandidat. Kini, salah satunya terbukti melalui konfirmasi resmi Samsung.

    Samsung menegaskan bahwa Project Moohan bukan sekadar perangkat XR, tetapi bagian dari strategi besar mereka dalam menghadirkan kategori perangkat AI-native. Perusahaan menyebut visinya berpusat pada inovasi yang mengubah cara orang terhubung dan berinteraksi dengan dunia.

    Sebagai pemimpin di ranah mobile AI, Samsung mengklaim sedang membuka era baru perangkat yang sejak awal dirancang dengan kecerdasan buatan. Dalam konteks ini, Android XR menjadi platform kunci.

    Android XR dikembangkan bersama Google dan Qualcomm sebagai platform terbuka dan skalabel dengan AI yang tertanam sejak awal. Sistem ini dirancang agar bisa diterapkan lintas perangkat dan kategori, menghadirkan pengalaman XR yang relevan untuk kebutuhan harian maupun lingkungan profesional.

    Sebagai produk pertama yang dibangun di atas platform tersebut, Project Moohan jadi contoh bagaimana pendekatan baru ini diimplementasikan dalam perangkat nyata.

    Headset ini ditenagai chipset Snapdragon XR2+ Gen 2 dan menjalankan Android XR. Bocoran sebelumnya menampilkan desain dan spesifikasi yang digadang-gadang membuatnya siap head-to-head dengan perangkat sekelas Apple Vision Pro.

    Samsung menggambarkan Project Moohan sebagai perangkat yang menggabungkan utilitas sehari-hari dengan pengalaman imersif. Mereka menyebut inilah tahap di mana potensi XR “hidup” sepenuhnya–membuka dimensi baru cara berinteraksi, bekerja, dan menikmati konten.

    Walau nama resminya belum diungkap, banyak bocoran menyebut perangkat ini akan dipasarkan sebagai Galaxy XR, sejalan dengan ekosistem Galaxy dan positioning Samsung di perangkat AI generasi berikutnya.

    Dengan konfirmasi ini, Samsung tak hanya meredam spekulasi yang beredar sejak September, tetapi sekaligus mengisyaratkan bahwa Project Moohan akan menjadi batu loncatan penting dalam peta persaingan XR global.

    (asj/asj)

  • Video: Trade Expo Indonesia 2025 Jadi Etalase Produk Unggulan RI

    Video: Trade Expo Indonesia 2025 Jadi Etalase Produk Unggulan RI

    Jakarta, CNBC Indonesia – Trade Expo Indonesia (TEI) ke-40 tahun 2025 resmi dibuka di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten, pada Rabu (15/10). Pameran dagang berskala internasional yang digelar Kementerian Perdagangan ini mengusung tema Discover Indonesia’s Excellence: Trade Beyond Boundaries.

    Direktur Utama PT Debindomulti Adhiswasti Vibiadhi Swasti Pradana mengatakan, TEI merupakan ajang yang sepenuhnya berfokus pada berbagai produk unggulan Indonesia. TEI 2025 juga dinilai menjadi jawaban atas tantangan tarif global yang ada saat ini, dengan menghadirkan produk-produk terbaik Indonesia yang siap bersaing di pasar internasional.

    Vibiadhi menambahkan, TEI tahun ini menghadirkan pra-business matching sebagai terobosan untuk mempertemukan pelaku usaha dan calon pembeli potensial agar langsung mencapai kesepakatan bisnis. Selengkapnya saksikan dialog Dina Gurning bersama Direktur Utama PT Debindomulti Adhiswasti Vibiadhi Swasti Pradana dalam Program Nation Hub CNBC Indonesia, Kamis (16/10/2025).

  • Dunia di Ambang Petaka Baru: 57 Hari “Neraka” dalam Setahun

    Dunia di Ambang Petaka Baru: 57 Hari “Neraka” dalam Setahun

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sebuah studi terbaru mengungkapkan bahwa ancaman hari-hari dengan suhu ekstrem meningkat tajam dan dampaknya akan paling berat dirasakan oleh negara-negara kecil yang paling sedikit menyumbang polusi karbon.

    Laporan World Weather Attribution bersama lembaga berbasis Amerika Serikat, Climate Central yang dirilis Kamis (16/10/2025), menghitung peningkatan jumlah “hari superpanas” atau dengan suhu lebih tinggi dari 90% hari serupa antara 1991 dan 2020 yang diakibatkan oleh perubahan iklim.

    Meskipun laporan ini belum ditinjau sejawat, para peneliti menggunakan metode atribusi iklim yang telah mapan untuk menilai sejauh mana pemanasan global memperburuk suhu ekstrem. Temuan mereka menunjukkan bahwa meski Kesepakatan Paris berhasil mengurangi laju pemanasan global, dampak yang tersisa masih akan sangat serius bagi miliaran manusia.

    Sebelum perjanjian iklim itu ditandatangani pada 2015, dunia diperkirakan menuju pemanasan hingga 4% Celsius pada akhir abad ini, skenario yang akan menambah 114 hari superpanas setiap tahun. Namun, dengan komitmen pengurangan emisi yang telah berjalan, tren tersebut kini turun menuju 2,6 derajat Celsius, yang berarti peningkatan sekitar 57 hari superpanas per tahun pada 2100, separuh dari skenario terburuk.

    Kendati demikian, peneliti menegaskan bahwa hasil ini tidak bisa dianggap melegakan. Sejak 2015, dunia sudah mengalami rata-rata tambahan 11 hari superpanas per tahun.

    Direktur Potsdam Climate Institute, Johan Rockstrom, yang tidak terlibat dalam penelitian ini, mengingatkan bahwa perubahan arah dari 4 derajat ke 2,6 derajat tidak seharusnya membuat masyarakat merasa aman.

    “Kita tidak boleh lega karena keluar dari jalur pemanasan 4 derajat. Jalur saat ini tetap berarti masa depan yang bencana bagi miliaran manusia di Bumi,” ujarnya, dikutip Al Jazeera.

    Studi ini tidak menyebutkan secara spesifik berapa banyak orang yang akan terdampak akibat lonjakan hari panas ekstrem tersebut. Namun, salah satu penulis, Friederike Otto dari Imperial College London, menegaskan bahwa jumlahnya “pasti akan mencapai puluhan ribu atau jutaan orang, bukan kurang dari itu”.

    “Setiap tahun sudah ada ribuan orang yang meninggal akibat gelombang panas,” tambahnya.

    Selain peningkatan suhu, laporan ini juga menyoroti ketimpangan global dalam beban dampak perubahan iklim. Negara-negara yang paling kecil kontribusinya terhadap polusi karbon justru akan menanggung konsekuensi paling berat.

    Sepuluh negara yang diperkirakan akan mengalami peningkatan terbesar dalam jumlah hari panas berbahaya hampir semuanya adalah negara kepulauan kecil yang bergantung pada laut, seperti Panama, Kepulauan Solomon, dan Samoa.

    Panama, misalnya, diprediksi akan menghadapi 149 hari superpanas tambahan setiap tahun. Secara kolektif, kesepuluh negara itu hanya menghasilkan sekitar 1% dari total gas rumah kaca global.

    Sebaliknya, negara-negara penghasil emisi terbesar seperti Amerika Serikat, China, dan India diperkirakan hanya akan menghadapi 23 hingga 30 hari superpanas tambahan per tahun. Padahal, tiga negara tersebut bertanggung jawab atas sekitar 42% emisi karbon dioksida dunia, namun hanya akan mengalami kurang dari 1% dari total peningkatan hari panas ekstrem secara global.

    Kondisi ini, menurut para ilmuwan, mempertegas jurang ketidakadilan iklim yang terus melebar antara negara maju dan negara berkembang.

    Ahli iklim dari University of Victoria, Andrew Weaver, yang juga tidak terlibat dalam penelitian ini, menyebut ketimpangan tersebut dapat menjadi sumber ketegangan baru antarnegara.

    “Ketidakadilan panas ini menambah jurang antara negara ‘punya’ dan ‘tidak punya’, yang pada akhirnya bisa menabur benih ketidakstabilan geopolitik,” katanya.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Apa Itu Sekolah Garuda?
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        16 Oktober 2025

    Apa Itu Sekolah Garuda? Nasional 16 Oktober 2025

    Apa Itu Sekolah Garuda?
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sekolah Garuda menjadi salah satu program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di sektor pendidikan.
    Lantas, apa itu Sekolah Garuda?
    Sekolah Garuda atau pertama kali dikenalkan dengan nama Sekolah Unggul Garuda merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk mengejar ketertinggalan Indonesia di bidang sains dan teknologi.
    Dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR pada Jumat (15/8/2025), Prabowo mengatakan bahwa Sekolah Garuda merupakan sekolah yang dirancang untuk fokus pada pengembangan sains, teknologi, dan inovasi.
    Kurikulum Sekolah Garuda akan berbasis kompetensi untuk menghasilkan generasi muda Indonesia yang siap bersaing di tingkat global.
    “Kita telah membangun dan akan membangun menyelesaikan sekolah unggulan untuk mengejar ketertinggalan kita di bidang sains dan teknologi,” ujar Prabowo dalam pidato kenegaraannya.
    Rencana awal, pemerintah akan membangun sebanyak 20 Sekolah Garuda Baru. Kemudian akan ada 80 sekolah yang sudah ada dan akan bertransformasi menjadi Sekolah Garuda.
    “Akan ada 80 sekolah unggul Garuda transformasi. Sekolah-sekolah yang sudah ada ikut dalam program ini,” ujar Prabowo.
    Sebelum pidato kenegaraannya itu, Prabowo menggelar rapat terbatas di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (23/6/2025).
    Dalam rapat tersebut, turut dibahas tentang Sekolah Garuda yang menjadi program yang dirancang menyiapkan generasi muda terbaik dari seluruh pelosok negeri supaya mampu melanjutkan studi di kampus unggulan dunia.
    Sekolah Garuda yang disebut program strategis nasional merupakan sekolah tingkat menengah atas dengan sistem asrama dan kurikulum standar internasional.
    Kehadiran Sekolah Garuda diharapkan dapat menghadirkan sumber daya manusia (SDM) unggul yang mampu bersaing di bidang industri, pertahanan, energi, dan teknologi.
    KOMPAS.com/MELVINA TIONARDUS Suasana pengenalan Sekolah Garuda Transformasi SMA Taruna Nusantara Magelang, Jawa Tengah, Rabu (8/10/2025).
    Program Sekolah Garuda terdiri dari dua skema, yaitu Sekolah Garuda Transformasi dan Sekolah Garuda Baru.
    Sekolah Garuda Transformasi akan mentransformasikan sekolah-sekolah menengah atas (SMA) dan madrasah aliyah (MA) yang sudah ada di berbagai wilayah Indonesia.
    Sementara Sekolah Garuda Baru adalah sekolah yang dibangun dari nol di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta daerah-daerah yang masih memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan unggul.
    Sekolah ini dirancang sebagai ekosistem pembelajaran inklusif dengan kurikulum berbasis data, fasilitas yang efisien, dan program pengabdian masyarakat sebagai bagian dari proses belajar.
    Dalam peta jalan pengembangan program Sekolah Garuda Transformasi 2025–2029, diharapkan akan terbentuk 80 Sekolah Garuda Transformasi hingga 2029.
    “Sekolah Garuda merupakan program strategis nasional yang bertujuan menjaring generasi muda terbaik dari seluruh penjuru negeri untuk dipersiapkan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi unggulan dunia, dan kelak menjadi motor penggerak kemajuan bangsa,” jelas Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya yang juga mengikuti ratas tersebut.
    Ia menjelaskan, sistem seleksi masuk Sekolah Garuda dirancang kompetitif, berbasis rekam prestasi akademik, serta uji kompetensi yang ketat.
    Seluruh siswa yang lolos seleksi akan menerima beasiswa penuh, tanpa memandang latar belakang sosial dan ekonomi.
    “Sekolah Garuda mengadopsi model SMA berasrama dengan kurikulum nasional yang diperkaya standar global. Seleksi berbasis prestasi dan kompetensi, dan seluruh siswa akan menerima beasiswa penuh,” ujar Teddy.
    Dok. Setpres Presiden RI Prabowo Subianto ratas mengenai Sekolah Garuda di Hambalang, Bogor, Senin (23/6/2025).
    Akhirnya, Sekolah Garuda resmi diperkenalkan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) pada Rabu (8/10/2025).
    Acara pengenalan Sekolah Garuda ini dilaksanakan serentak di 16 titik yang tersebar di seluruh Indonesia. Salah satu titik adalah Sekolah Garuda Transformasi M.H. Thamrin yang dulunya bernama SMA Negeri Unggulan M.H. Thamrin, Jakarta.
    Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto dalam kesempatan tersebut menjelaskan, Sekolah Garuda merupakan program yang lahir dari visi Prabowo.
    Sekolah Garuda, kata Brian, merupakan investasi jangka panjang untuk melahirkan generasi yang cerdas dan berdaya saing global.
    Dengan sistem asrama, kurikulum internasional, dan pemerataan akses, Sekolah Garuda bertujuan menumbuhkan generasi yang siap berkontribusi pada visi Indonesia Emas 2045.
    “Sekolah Garuda ini memang kita siapkan untuk melahirkan para petarung, Garuda-Garuda muda, yang lawannya bukan lagi sesama anak bangsa, tetapi negara lain. Singapura, China, Jepang, Amerika bisa bikin apa, kita juga harus bisa. Itulah yang nanti dilahirkan oleh Sekolah Garuda, petarung-petarung dengan level yang siap bersaing, meyakinkan diri bahwa kita mampu berkompetisi dengan siswa-siswa dari negara lain, dan kita pasti bisa,” ujar Brian.
    Pengenalan Sekolah Garuda itu sendiri dilaksanakan di 16 titik di seluruh Indonesia. Terdiri dari 12 titik Sekolah Garuda Transformasi dan empat titik lokasi pembangunan Sekolah Garuda Baru.
    KOMPAS.com/Febryan Kevin Para siswa SMAN Unggulan M.H.Thamrin yang berbaris usai peluncuran sekolah Garuda, Rabu (8/10/2025). Pemerintah perkenalkan 16 lokasi Sekolah Garuda, Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) untuk cetak generasi unggul siap saing secara global.
    Berikut rincian 12 titik Sekolah Garuda Transformasi:
    Sedangkan empat lokasi pembangunan Sekolah Garuda Baru terletak di Belitung Timur dan Timor Tengah Selatan (Nusa Tenggara Timur); Konawe Selatan (Sulawesi Tenggara) dan Bulungan (Kalimantan Utara).
    Targetnya, pemerintah menargetkan 80 Sekolah Garuda Transformasi dan membangun 20 Sekolah Garuda Baru hingga 2029.
    “Dengan ekosistem yang terwujud dalam dua skema ini, Sekolah Garuda bukan sekadar pembangunan sekolah, tetapi sebuah investasi jangka panjang untuk melahirkan generasi Indonesia yang cerdas, berdaya saing global, dan tetap berpijak pada nilai-nilai lokal,” ujar Brian.
    Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR Kurniasih Mufidayati melihat bahwa Sekolah Garuda merupakan program yang harus didukung untuk memproyeksikan Indonesia Emas 2045.
    Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia menjadi hal yang mutlak dalam memanfaatkan bonus demografi yang akan terjadi.
    “Maka ucapan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, salah satunya dengan lahirnya program Sekolah Garuda harus kita maknai positif,” ujar Kurniasih kepada Kompas.com.
    Sekolah Garuda yang pembiayaannya ditanggung pemerintah akan membuka kesempatan luas bagi para murid untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Tak terkecuali bagi para siswa dari latar ekonomi yang kurang.
    Jika dijalankan dengan baik, Kurniasih memandang bahwa Sekolah Garuda juga dapat membantu mengurangi ketimpangan akses pendidikan berkualitas antarwilayah.
    Mengingat Sekolah Garuda Baru menyasar wilayah Indonesia yang tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
    “Secara kurikulum, jika menggunakan pendekatan International Baccalaureate (IB) dan fokus pada science, technology, engineering, dan mathematics atau STEM, maka lulusannya diharapkan nanti akan bisa kompatibel dengan dunia global untuk bersaing di universitas terkemuka di dunia,” ujar Kurniasih.
    KOMPAS.com/Febryan Kevin Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Indonesia
    Ia juga mengapresiasi konsep Sekolah Garuda Transformasi yang mengubah sekolah-sekolah yang sudah ada.
    “Konsep Sekolah Garuda Transformasi juga bisa menjadi salah satu efisiensi dan efektivitas dengan menggunakan sekolah unggulan yang sudah ada,” ujar Kurniasih.
    Kendati demikian, ia memberikan catatan terhadap Sekolah Garuda yang implementasinya harus tepat sasaran.
    Tegasnya, harus ada parameter yang jelas terkait mekanisme penerimaan siswa baru. Tujuannya untuk mencegah praktik titip-menitip siswa.
    Selanjutnya, kapasitas guru dan pengajar juga harus diperhatikan agar sesuai dengan standar kurikulum yang menjadi tujuan utama Sekolah Garuda.
    Selain itu, Kurniasih juga mengingatkan pemerintah tetap memperhatikan sekolah reguler yang ada di seluruh Indonesia.
    Jangan sampai kehadiran Sekolah Garuda justru menimbulkan kesenjangan pendidikan dengan sekolah-sekolah reguler yang sudah ada.
    “Agar tidak terjadi kesenjangan antara Sekolah Garuda dan sekolah reguler, maka sekolah reguler juga wajib diperhatikan, supaya tidak muncul situasi di mana hanya sekolah Garuda yang disupport, sementara sekolah lain makin jatuh,” ujar Kurniasih.
    Ia mengatakan, modal utama Indonesia menyongsong Indonesia Emas 2045 adalah menjadikan bonus demografi sebagai kekuatan kapital baru dengan SDM yang berdaya saing global.
    Hal tersebut dapat dimulai dari pendidikan berkualitas yang bisa diakses semua kalangan. Tegasnya, tidak boleh ada anak anak Indonesia yang tidak bersekolah.
    “Sinergi antara Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, dan semua program pendidikan untuk anak-anak kita jika kita serius, maka akan menjadi modal besar dalam menyongsong Indonesia Emas 2045,” ujar Kurniasih.
    “Sekolah Garuda hadir sebagai terobosan harapan. Ia menjadi simbol bahwa negara tidak hanya membangun gedung sekolah, tetapi membangun masa depan anak-anak bangsa. Terobosan ini bukan hanya soal infrastruktur pendidikan, melainkan perubahan paradigma: dari pemerataan fisik menuju pemerataan kesempatan,” sambungnya berharap.
    Dokumen Kementerian Agama Logo Sekolah Garuda buatan Diyan Rizqianto alumnus Pondok Modern Darussalam Gontor dan Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Wasil Kediri
    Dihubungi terpisah, Darmaningtyas selaku pengamat pendidikan melihat bahwa Prabowo menaruh perhatian khusus terhadap sektor pendidikan.
    Hal tersebut tercermin dari kehadiran Sekolah Garuda maupun Sekolah Rakyat yang bertujuan meningkatkan kualitas SDM di Indonesia.
    Adapun terkait Sekolah Garuda, ia menilai bahwa konsep transformasi merupakan sesuatu yang realistis ketimbang membangun sekolah baru.
    Tinggal bagaimana sekolah-sekolah baru tersebut meningkatkan kurikulumnya, sesuai standar yang lebih tinggi.
    “Perkuat kultur pembelajaran saja, tidak perlu membangun kultur (pembelajaran) baru,” ujar Darmaningtyas.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gubernur Bobby Nasution mendukung percepatan implementasi BRT Mebidang

    Gubernur Bobby Nasution mendukung percepatan implementasi BRT Mebidang

    BRT Mebidang ini merupakan proyek strategis nasional untuk mewujudkan transportasi publik perkotaan modern, terintegrasi, dan ramah lingkungan.

    Medan (ANTARA) – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution mendukung percepatan implementasi Bus Rapid Trans (BRT) Medan, Binjai, dan Deli Serdang (Mebidang).

    “Kami siap mendukung dan menyukseskan apa yang diberikan pemerintah pusat kepada provinsi, dan kabupaten/kota. Yang saya ketahui, hanya Provinsi Sumut dan Jawa Barat saja. Saya minta dipercepat agar segera bisa dirasakan masyarakat,” ujar Bobby, usai menerima Direktur Jenderal Hubungan Darat Kementerian Perhubungan Aan Suhanan, di Medan, Sumut, Kamis.

    Gubernur menyebut, BRT Mebidang ini merupakan proyek strategis nasional untuk mewujudkan transportasi publik perkotaan modern, terintegrasi, dan ramah lingkungan.

    Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada 2023 memilih Kota Medan untuk membangun proyek BRT Medan, Binjai, dan Deli Serdang.

    Kemenhub menyatakan, pembangunan infrastruktur BRT Mebidang dibiayai oleh mitra pembangunan, yakni World Bank dan AFD Prancis dengan total biaya sebesar Rp1,9 triliun.

    BRT Mebidang memiliki lintasan sepanjang 21 kilometer, terhubung 31 halte dengan 17 rute menjangkau Medan, Binjai, dan Deli Serdang menggunakan armada 515 bus didukung depo, halte, dan jalur khusus bus.

    Ketika Bobby Nasution menjabat Wali Kota Medan bersama Pemprov Sumut, dan Kemenhub telah meluncurkan proyek Indonesia Mass Transit Project (Mastran) BRT Mebidang menggunakan 60 unit bus listrik di bekas Terminal Amplas, Medan, Jumat, 19 April 2024.

    “Rute gambaran BRT Mebidang Terminal Amplas-Stasiun Lubukpakam. Kemudian Binjai-Pusat Pasar Medan dengan jumlah busnya sebanyak 31 unit,” ujar Bobby pula.

    Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumut Muttaqien Hasrimy menambahkan, salah satu dukungan pemerintah daerah adalah penyiapan lahan dan perizinan untuk konstruksi BRT.

    Kemudian, operasional dan pemeliharaan BRT Medan, Binjai, dan Deli Serdang, serta pembentukan institusi dan badan manajemen pengelola BRT Mebidang.

    “Terkait pembebasan lahan sudah sangat siap. Sudah menganggarkan untuk lahan di Binjai seluas 1,2 hektare. Kami sudah berkoordinasi dengan Pemkot Binjai, di sana sudah ada jalan dan penerangan,” kata dia lagi.

    Pihaknya juga berharap, Kemenhub membantu pengadaan armada bus yang dibutuhkan dalam pelaksanaan BRT Mebidang ini.

    “Dari 31 bus yang dibutuhkan, diharapkan 50 persen merupakan bantuan bus listrik. Bantuan ini sangat membantu untuk masyarakat,” ujar Muttaqien.

    Direktur Jenderal Hubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan menyatakan bahwa ground breaking (peletakan batu pertama) BRT Mebidang dilakukan akhir tahun ini.

    “Mudah-mudahan akhir tahun 2025 sudah bisa diground breaking. Projek ini diharapkan selesai pada 2027,” ujar dia.

    Pihaknya mengatakan, progres BRT 15 rute Terminal Amplas-Stasiun Lubukpakam, dan BRT 16 rute Binjai-Pusat Pasar Medan nantinya akan selesai tepat waktu.

    Saat ini, kata dia lagi, kedua progres tersebut sudah masuk dalam tahap lelang untuk pembangunan fisik.

    “Kami memberikan apresiasi kepada Pemprov Sumut atas komitmen mendukung pelaksanaan BRT Mebidang ini,” kata Aan Suhanan.

    Pewarta: Muhammad Said
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Video Tampang Ketua Ormas di Riau Peras Perusahaan Sawit Rp 5 M

    Video Tampang Ketua Ormas di Riau Peras Perusahaan Sawit Rp 5 M

    Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau menangkap pria bernama Jakson Sihombing alias JS, tersangka pemeras perusahaan sawit senilai Rp 5 miliar. Polisi menyebut Jakson adalah ketua salah satu organisasi kemasyarakatan (ormas).

    Sunhot menjelaskan pemerasan ini terjadi sejak 2024. Tersangka melakukan pemerasan dengan modus mengancam akan melakukan aksi demonstrasi di Jakarta dan menyebarkan berita negatif terkait perusahaan sawit jika permintaannya tidak dipenuhi.

  • BSI menilai tren lonjakan harga emas sebagai peluang bisnis

    BSI menilai tren lonjakan harga emas sebagai peluang bisnis

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) menilai, tren kenaikan harga emas saat ini menjadi peluang bisnis bagi Perseroan sebagai salah satu penyedia layanan bank emas (bullion bank) di Indonesia.

    Wakil Direktur Utama BSI Bob Tyasika Ananta mengatakan meningkatnya harga emas mencerminkan permintaan masyarakat yang terus menguat sehingga membuka ruang ekspansi bagi BSI dalam bisnis emas fisik.

    “Ya itu merupakan opportunity yang bagus ya. Harga emas naik artinya demand-nya, pasarnya meningkat,” ujarnya usai menghadiri acara ESG Now Awards 2025 di Jakarta, Kamis.

    Sebagai informasi, BSI merupakan bank syariah di Indonesia yang mendapatkan izin untuk menjalankan kegiatan usaha bullion bank dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Februari 2025 lalu.

    Meski demikian, peningkatan permintaan emas tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi BSI untuk menjaga ketersediaan stok. Sebab, Bob menerangkan dalam bisnis bullion bank, BSI harus memastikan setiap penjualan emas memiliki stok emas fisik atau underlying yang tersedia.

    “Di BSI kita memang memastikan bahwa kalau kita menjual, memang barangnya ada. Jadi kita juga beli. Kebetulan saat sekarang kalau BSI kan harus memiliki kerja sama dengan para produsennya. Tapi kita bukan produsen, nah ini yang menjadi satu tantangan buat kita untuk ke depan,” terang dia.

    BSI saat ini menggandeng sejumlah produsen emas dalam negeri seperti PT Aneka Tambang Tbk (Antam) dan PT Hartadinata Abadi Tbk (HRTA). Ke depan, BSI berencana membuka peluang untuk memperluas kemitraan dengan produsen lainnya guna memperkuat pasokan emas.

    “Tapi sementara ini memang buat BSI ya masih di 2-3 produser lah ya, dan kita kayaknya memang perlu menambah lagi rekanan untuk produsen emas,” tambahnya.

    Adapun harga emas di pasar domestik per 16 Oktober 2025 tercatat sekitar Rp2.557.000 per gram untuk emas Antam dan Rp2.418.000 per gram untuk emas Pegadaian. Sementara di pasar global, harga emas telah menembus level di atas 4.200 dolar AS per troy ounce.

    Menanggapi hal ini, Bob memproyeksikan tren kenaikan harga emas di bulan ini bakal terus berlanjut.

    “Yang jelas bahwa di bulan-bulan Oktober, bulan ini naiknya akan spike. Tapi nanti mungkin di bulan berikutnya dia akan lebih stabil gitu, ini kan naiknya cukup cepat gitu,” terangnya.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • MK Putuskan Tidak Terima Gugatan Partai Buruh soal Ambang Batas Parlemen
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        16 Oktober 2025

    MK Putuskan Tidak Terima Gugatan Partai Buruh soal Ambang Batas Parlemen Nasional 16 Oktober 2025

    MK Putuskan Tidak Terima Gugatan Partai Buruh soal Ambang Batas Parlemen
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan permohonan yang diajukan Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal, tidak dapat diterima atau niet ontvankelijke verklaard, atau putusan NO.
    “Mengadili: menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima,” kata Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo, dalam sidang perkara nomor 131/PUU-XXIII/2025 yang digelar di ruang sidang pleno MK, Jakarta Pusat, Kamis (16/10/2025).
    Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menjelaskan, permohonan terkait kerugian hak konstitusional Pemohon atas ambang batas parlemen (
    parliamentary threshold
    ) pada dasarnya telah pernah diuji dan dimaknai secara bersyarat dalam Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023.
    Salah satu amar putusan tersebut menyerahkan kepada pembentuk undang-undang untuk segera melakukan perubahan sebelum penyelenggaraan Pemilu 2029 dengan melibatkan seluruh kalangan.
    “Namun, hingga permohonan a quo diputus, pembentuk undang-undang belum melakukan perubahan atas ketentuan mengenai ambang batas parlemen,” ujar Wakil Ketua MK Saldi Isra.
    Saldi menambahkan, dalam permohonan ini, anggapan kerugian konstitusional yang disampaikan Partai Buruh tidak didasarkan pada norma undang-undang yang telah berlaku sebagaimana amanat Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023.
    “Oleh karena itu, permohonan a quo belum saatnya untuk diajukan ke MK,” ucap Saldi.
    Dalam gugatan ini, Partai Buruh menilai, pembatasan representasi berdasarkan ambang batas semata adalah langkah yang tidak proporsional.
    Representasi sebagian kelompok masyarakat hilang hanya karena faktor statistik, bukan karena tidak adanya dukungan riil dari pemilih.
    Pemohon juga menyoroti inkonsistensi antara penerapan sistem pemilu proporsional dengan keberadaan ambang batas parlemen.
    Sistem proporsional sejatinya bertujuan meminimalkan suara terbuang dan memastikan perbandingan proporsional antara persentase perolehan suara dan kursi.
    Sebaliknya, sistem mayoritarian membuang suara yang kalah.
    Karena itu, Pemohon berpendapat, ambang batas dalam sistem proporsional merupakan kontradiksi yang menimbulkan ketidakadilan dalam proses dan hasil pemilu, serta mengurangi kesetaraan warga negara di hadapan hukum.
    Dalam petitum, Pemohon meminta MK menghapus aturan ambang batas parlemen secara nasional.
    Namun, apabila menurut MK aturan ambang batas parlemen tetap diperlukan, Pemohon mengajukan petitum alternatif berupa pemberlakuan ambang batas parlemen yang berbasis dapil, dan bukan berbasis pada suara sah nasional.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.