Blog

  • YMT Wajib Penuhi Legalitas sebelum Bandung Zoo Dibuka

    YMT Wajib Penuhi Legalitas sebelum Bandung Zoo Dibuka

    BANDUNG – Pemerintah Kota Bandung menyampaikan bahwa Yayasan Margasatwa Tamansari (YMT) wajib memenuhi legalitas pengelolaan sebelum Bandung Zoo dapat kembali beroperasi (dibuka).

    Kepala Sub Bidang Pengamanan Barang Milik Daerah dan Pencatatan Barang Persediaan BKAD Kota Bandung Herman Hari Rustaman mengatakan YMT perlu mengurus akta sewa agar memiliki dasar hukum yang jelas sebelum mengelola Bandung Zoo.

    “Untuk bisa buka harus jelas dulu hubungan hukum antara yang mengelola kebun binatang dan Pemkot Bandung. Hubungan hukum sewa menyewanya harus jelas dulu,” kata Herman di Bandung, Antara, Kamis, 16 Oktober. 

    Herman menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan hak pengelolaan terhadap yayasan yang tidak dapat berkontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

    Pengelolaan kebun binatang seharusnya dilakukan dengan dasar yang jelas, baik dari sisi hukum maupun kontribusi terhadap kas daerah.

    “Harus jelas dulu siapa, apakah dia clear sebagai subjek hukum atau dia ada konflik di dalam organisasinya. Kalau semuanya clear, ada pembayaran, ya dimungkinkan (dibuka),” katanya.

    Ia berharap persoalan ini segera tuntas, sehingga Bandung Zoo bisa kembali dibuka untuk masyarakat dan mendukung pendapatan daerah.

    “Kalau sudah ada kejelasan dan kesepakatan, tentu kebun binatang bisa dibuka kembali. Pada prinsipnya, kami ingin Bandung Zoo kembali hidup sebagai ruang edukasi dan rekreasi warga,” kata dia.

    Sementara itu, Kuasa Hukum Yayasan Margasatwa Tamansari (YMT), Budi Ghama menegaskan bahwa kliennya merupakan pemegang mandat sah untuk mengelola Bandung Zoo berdasarkan akta yayasan yang telah diakui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum.

    “Pihak Pak John sesuai dengan ketentuan mengenai akta yayasan sudah memenuhi syarat. Artinya, sudah mendapat surat dari Ditjen AHU sebagai akta Yayasan Margasatwa Tamansari yang sah,” kata Budi.

    Budi menjelaskan Ketua YMT, John Sumampauw juga mendapat kepercayaan dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, yang dibuktikan dengan berita acara penitipan barang bukti berupa enam gedung di kawasan Kebun Binatang Bandung.

    “Artinya, Pak John sebagai Ketua YMT memiliki legal standing yang sangat kuat,” katanya.

    Ia menyampaikan YMT siap melanjutkan pengelolaan Bandung Zoo sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

  • Danantara evaluasi menyeluruh penyelesaian utang KCIC

    Danantara evaluasi menyeluruh penyelesaian utang KCIC

    saya juga sampaikan ke semua kementerian, kemarin juga ke Pak Purbaya, kita sedang mengevaluasi penyelesaian Whoosh secara keseluruhan

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) sedang melakukan evaluasi secara menyeluruh dan komprehensif terkait dengan penyelesaian utang proyek PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

    “Kalau masalah Whoosh, saya juga sampaikan ke semua kementerian, kemarin juga ke Pak (Menkeu) Purbaya, bahwa kita sedang mengevaluasi penyelesaian Whoosh ini secara keseluruhan, secara komprehensif,” ujar CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani seusai acara bertajuk 1 Tahun Pemerintahan Prabowo Gibran “Optimism on 8 Percent Economic Growth” di Jakarta, Kamis.

    Ia mengungkapkan Danantara Indonesia sedang menyiapkan beberapa model solusi, yang nantinya ketika solusi tersebut sudah matang akan disampaikan kepada kementerian-kementerian terkait.

    “Tentunya kita mengevaluasi ini kita memberikan ada opsi 1, opsi 2, dan 3. Begitu nanti evaluasi ini sudah selesai secara baik dan matang, baru nanti kita akan membawa opsi-opsi ini kepada kementerian terkait,” ujar Rosan.

    Ia menjelaskan bahwa penyelesaian utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini perlu melibatkan banyak pihak, di antaranya Kementerian Perhubungan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, serta kementerian lainnya.

    Seiring dengan itu, Danantara Indonesia akan segera melakukan finalisasi dan secara bersama- sama dapat memutuskan penyelesaian yang terbaik terkait utang proyek KCIC.

    “Jadi, evaluasi ini tentunya akan kita finalisasi segera, dan baru kita akan bawa untuk diambil keputusan bersama yang terbaik, dan itu yang akan kita lakukan,” ujar Rosan.

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto bakal menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait penyelesaian utang proyek KCIC atau Whoosh.

    “Kita tinggal tunggu Keppres saja,” kata Luhut.

    Menurutnya, Presiden Prabowo akan membentuk tim yang membahas strategi pembayaran utang proyek KCIC.

    Pihaknya juga telah melakukan koordinasi dengan CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani, dan menyepakati bahwa penyelesaian utang proyek ini perlu ditangani bersama.

    Namun demikian, Luhut memastikan pelunasan utang KCIC tidak membutuhkan bantuan tambahan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    “Tidak ada yang pernah meminta APBN. Restrukturisasi. Saya sudah bicara dengan China karena saya dari awal mengerjakan itu,” ujar Luhut.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai Danantara Indonesia memiliki kapasitas keuangan yang cukup untuk menyelesaikan utang proyek KCIC atau Whoosh tanpa perlu menggunakan dana APBN.

    “Mereka (Danantara) akan purpose ke kita seperti apa. Ya kira-kira nanti kita tunggu deh seperti apa studinya. Tapi yang jelas, saya tanya ke beliau (Rosan) tadi, apakah di klausulnya yang bayar harus pemerintah? Kan yang penting, kalau yang saya tahu CDB (China Development Bank) mereka yang penting struktur pembayarannya clear. Jadi seharusnya enggak ada masalah,” ujar Purbaya.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Panglima Militernya Tewas Akibat Serangan Israel, Houthi Bersumpah Membalas

    Panglima Militernya Tewas Akibat Serangan Israel, Houthi Bersumpah Membalas

    Sanaa

    Panglima militer Houthi Yaman, Mayor Jenderal Mohammed al-Ghamari, tewas akibat serangan Israel. Kelompok yang didukung Iran itu mengancam akan membalas dendam.

    “Mayor Jenderal Mohammed al-Ghamari gugur dalam pertempuran terhormat melawan musuh Israel,” demikian pernyataan militer Houthi tanpa memberikan rincian lebih lanjut, dilansir AFP, Kamis (16/10/2025).

    Kematian Ghamari diumumkan beberapa hari setelah gencatan senjata dalam perang di Gaza, Palestina. Houthi diketahui berulang kali menyerang target dan kapal kargo terkait Israel di Laut Merah.

    Militer Houthi menyebut Ghamari tewas bersama ‘para sahabat’ dan putranya yang berusia 13 tahun. Namun, Houthi tidak membeberkan waktu serangan Israel yang menyebabkan Ghamari tewas.

    Militer Israel menyebut markas besar staf umum Houthi termasuk yang menjadi target serangan udara Israel di Yaman pada akhir September. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengunggah di X bahwa Ghamari ‘tewas karena luka-lukanya’ setelah serangan pada akhir Agustus yang menewaskan Perdana Menteri Houthi dan separuh kabinetnya.

    Houthi menyatakan bahwa mereka telah melaksanakan 758 operasi militer dengan mengerahkan 1.835 amunisi, termasuk drone dan rudal, ke Israel.

    “Putaran konflik dengan musuh belum berakhir, dan musuh Zionis (Israel) akan menerima hukuman yang setimpal atas kejahatan yang telah dilakukannya,” katanya.

    (fas/haf)

  • Menteri UMKM: Penyaluran KUR sektor produksi cetak sejarah

    Menteri UMKM: Penyaluran KUR sektor produksi cetak sejarah

    pada Oktober 2025 untuk pertama kalinya kita berhasil menembus penyaluran KUR sektor produksi di angka 60,5 persen

    Musi Banyuasin, Sumsel (ANTARA) – Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyatakan bahwa penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor produksi berhasil menembus angka 60,5 persen dalam kurun waktu satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Sepanjang sejarah program KUR di Indonesia, Alhamdulillah pada Oktober 2025 untuk pertama kalinya kita berhasil menembus penyaluran KUR sektor produksi di angka 60,5 persen,” ujar Maman dalam keterangan yang diterima di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Kamis.

    Berdasarkan catatan Kementerian UMKM, pada 2025, pemerintah telah mengalokasikan plafon KUR sebesar Rp300 triliun. Hingga 6 Oktober 2025, realisasi penyaluran telah mencapai Rp206,2 triliun yang disalurkan kepada 3,5 juta debitur.

    Dari jumlah tersebut, alokasi KUR untuk sektor produksi melampaui target 60 persen, dengan total penyaluran mencapai Rp124,7 triliun.

    Maman menambahkan, sebelumnya porsi penyaluran KUR untuk sektor produksi hanya berkisar di angka 50 persen.

    Fokus pada sektor produksi, lanjutnya, dilakukan karena memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perekonomian nasional, mulai dari mendorong pertumbuhan konsumsi hingga menggerakkan roda ekonomi di daerah.

    “Kalau kita ingin pertumbuhan ekonomi mencapai delapan persen maka kita harus berani mengambil keputusan untuk mendorong seluruh likuiditas ke sektor produksi,” katanya.

    Menurut dia, selama satu tahun terakhir pemerintah benar-benar menekankan agar penyaluran KUR diprioritaskan untuk sektor produksi.

    “Oleh karena itu, selama kurang lebih satu tahun ini, kami tekankan betul agar KUR terus diprioritaskan untuk disalurkan ke sektor produksi,” katanya.

    Ia juga menegaskan penyaluran KUR tidak boleh hanya berfokus pada aspek kuantitas, tetapi juga harus memperhatikan kualitas.

    “Saya selalu tekankan selain kuantitas, harus ada kualitas dalam pendistribusian KUR. Karena ukuran peningkatan kualitas pendistribusian KUR dapat terlihat dari efeknya terhadap pertumbuhan ekonomi, termasuk sektor konsumsi dan lainnya,” kata Maman.

    Selain mendorong pembiayaan sektor produksi, Kementerian UMKM juga berfokus pada pembangunan sistem digitalisasi dan integrasi data UMKM selama satu tahun terakhir.

    Upaya ini bertujuan agar pemerintah memiliki basis data yang lebih akurat untuk pengambilan kebijakan.

    Ia menambahkan Kementerian UMKM saat ini juga sedang membangun sistem digitalisasi berbentuk super apps yang rencananya akan dirilis pada akhir 2025.

    Tujuannya untuk mendapatkan basis data yang akurat mengenai posisi, permasalahan, hingga perkembangan UMKM sehingga intervensi kebijakan yang diberikan dapat tepat sasaran.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Eks PM Bangladesh ‘Anak Bapak Negara’ Hasina Terancam Hukuman Mati

    Eks PM Bangladesh ‘Anak Bapak Negara’ Hasina Terancam Hukuman Mati

    Jakarta, CNBC Indonesia – Mantan perdana menteri (PM) Bangladesh yang buron Sheikh Hasina kini terancam hukuman mati. Ini terungkap dari tuntutan jaksa, dalam persidangan, Kamis 916/101/2025).

    Hasina sendiri melarikan diri ke India sejak tahun lalu. Upaya represifnya melawan demonstrasi yang dipimpin mahasiswa telah menewaskan 1.400 orang, dari Juli-Agustus 2024.

    “Kami menuntut hukuman tertinggi untuknya,” kata Kepala Jaksa Tajul Islam kepada wartawan di luar pengadilan, dimuat AFP.

    “Untuk satu pembunuhan, satu hukuman mati adalah aturannya. Untuk 1.400 pembunuhan, ia seharusnya dihukum 1.400 kali. Tetapi karena itu mustahil secara manusiawi, kami menuntut setidaknya satu hukuman.”

    Jaksa penuntut menuduh Hasina, 78, adalah inti dari semua kejahatan yang dilakukan selama masa demonstrasi Juli-Agustus. Ia diadili secara in absentia bersama dua mantan pejabat senior.

    Mantan menteri dalam negerinya, Asaduzzaman Khan Kamal, juga buron. Jaksa penuntut mengatakan Kamal juga harus menghadapi hukuman mati.

    Sementara mantan kepala polisi Chowdhury Abdullah Al-Mamun ditahan. Ia telah mengaku bersalah.

    Sidang sudah berlangsung sejak 1 Juni. Persidangan telah mendengarkan kesaksian selama berbulan-bulan yang menuduh peran Hasina dalam memerintahkan atau gagal mencegah pembunuhan massal.

    “Tujuannya adalah untuk mempertahankan kekuasaan secara permanen — demi dirinya sendiri dan keluarganya,” kata Islam.

    “Dia telah berubah menjadi penjahat kelas kakap, dan tidak menunjukkan penyesalan atas kebrutalan yang telah dilakukannya.”

    Hasina adalah putri seorang revolusioner yang memimpin Bangladesh menuju kemerdekaan pada tahun 1971. Di bawah Hasina, Bangladesh mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat.

    Namun, para kritikus menuduh pemerintahannya secara tidak adil memenjarakan pesaing utamanya. Ia mengesahkan undang-undang anti-kebebasan pers yang kejam, dan melakukan serangkaian pelanggaran hak asasi manusia termasuk pembunuhan aktivis oposisi.

    (sef/sef)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Marak Penipuan Online, Ini Jurus Shopee Edukasi Pengguna

    Marak Penipuan Online, Ini Jurus Shopee Edukasi Pengguna

    Jakarta

    Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan bahwa peningkatan kasus penipuan digital yang kian meresahkan masyarakat.

    Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total kerugian akibat penipuan digital di Indonesia mencapai Rp6,1 triliun sepanjang November 2024 hingga September 2025 – angka yang menunjukkan urgensi kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan literasi dan kewaspadaan publik.

    Menurut Rizki Ameliah, Kepala Pusat Pengembangan Literasi Digital BPSDM Komdigi, pemerintah terus mendorong kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk platform e-commerce, untuk memperkuat keamanan ekosistem digital di Indonesia.

    “Kami di Komdigi tidak hanya mendukung satu atau dua platform digital saja, tetapi seluruh ekosistem e-commerce. Karena pada dasarnya, kami ingin bersama-sama mengamankan platform e-commerce dari penipuan online maupun penyalahgunaan data pribadi,” ujar Rizki di Jakarta, Rabu (15/10/2025).

    Rizki mengungkapkan, hingga pertengahan 2025, Komdigi mencatat lebih dari 1,2 juta laporan penipuan digital yang masuk ke sistem pengaduan publik nasional. Angka tersebut, katanya, menjadi alarm bagi semua pihak untuk memperkuat literasi digital masyarakat.

    “Data ini menjadi pengingat buat kita bersama untuk terus meningkatkan kewaspadaan dan pengetahuan digital. Platform digital punya tanggung jawab sosial yang besar untuk membantu masyarakat mengenali dan menghindari penipuan,” lanjutnya.

    Sebagai bagian dari upaya itu, Shopee Indonesia memperkenalkan langkah edukatif baru lewat peluncuran Buku Antisipasi Modus Penipuan atau Buku Aman. Panduan ini berisi berbagai jenis modus penipuan digital yang marak beredar, lengkap dengan cara mengenalinya dan tips agar pengguna tidak menjadi korban.

    Head of Corporate Affairs Shopee Indonesia, Satrya Pinandita, menjelaskan Buku Aman disusun berdasarkan laporan pengguna dan hasil pemantauan tim keamanan Shopee terhadap tren penipuan digital.

    “Angka kerugian yang dilaporkan OJK menunjukkan masalah ini bukan hal kecil. Karena itu, kami ingin berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat melalui panduan yang ringan dan mudah dipahami,” kata Satrya.

    Shopee sebelumnya telah memperkenalkan sejumlah inisiatif keamanan digital, seperti fitur Cek Fakta untuk memverifikasi informasi mencurigakan pada 2023, dan kampanye Ekstra Aman yang memuat daftar modus penipuan terbaru pada 2024. Melalui Buku Aman, Shopee kini memperluas pendekatan edukasi dalam dua format, yakni cetak dan digital, yang bisa diunduh gratis lewat aplikasi Shopee.

    “Harapannya, masyarakat bisa lebih waspada dan mampu melindungi diri mereka di dunia digital,” pungkas Satrya.

    (agt/agt)

  • Ekosistem Masih Hijau, Butuh Berapa Tahun untuk Matang?

    Ekosistem Masih Hijau, Butuh Berapa Tahun untuk Matang?

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekosistem menjadi sorotan dalam pemanfaatan pita frekuensi 1,4 GHz, yang belum lama dimenangkan oleh PT Telemedia Komunikasi Pratama, anak usaha PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI) dan PT Eka Mas Republik, anak usaha PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA).

    Global System for Mobile Communications Association (GSMA), asosiasi yang mewadahi operator telekomunikasi di seluruh dunia, mengungkap tantangan utama dalam pemanfaatan frekuensi 1,4 GHz berkaitan dengan kesiapan ekosistem pendukung yang masih minim.

    Di berbagai belahan dunia, pita frekuensi paling populer yang lebih dulu diadopsi secara masif adalah 3,5 GHz, diikuti dengan 2,6 GHz dan 2,1 GHz. Pita-pita ini mendapat sambutan luas karena didukung oleh rantai pasok global yang matang dan biaya produksi perangkat yang efisien karena skala adopsi yang besar.

    Sebaliknya, pita 1,4 GHz hanya digunakan secara sporadis di beberapa wilayah dunia, sehingga keberadaan perangkat, chip, dan dukungan teknis lainnya masih relatif terbatas. 
    Sependapat dengan GSMA, Ketua Umum Indonesian Digital Empowering Community (Idiec) M. Tesar Sandikapura mengatakan tantangan utama pengembangan frekuensi 1,4 GHz di Indonesia terletak pada belum terbentuknya ekosistem perangkat dan pasar, karena Indonesia menjadi satu-satunya negara di Asia yang menggunakannya untuk layanan komersial.

    “Kondisi ini akan membuat ketersediaan chipset, perangkat, dan dukungan vendor global masih terbatas, sehingga biaya investasi dan waktu adopsi berpotensi tinggi,” kata Tesar kepada Bisnis, Kamis (16/10/2025).

    Tesar menambahkan untuk membangun ekosistem, seluruh pemangku kepentingan perlu bekerja sama.

    Dia menambahkan dengan kolaborasi lintas sektor, dukungan pemerintah, serta keterlibatan vendor global, ekosistem ini dapat berkembang dalam 2–3 tahun “Namun tanpa arah kebijakan dan koordinasi yang kuat, pembentukannya bisa melambat hingga 5–7 tahun,” kata Tesar.

    Sementara itu, Ketua Pusat Kajian Kebijakan dan Regulasi Telekomunikasi Institut Teknologi Bandung (ITB), Ian Yosef M. Edward mengatakan jika kedua pemenang bekerja sama, cukup 2 tahun untuk membangun ekosistem di pita 1,4 GHz. Apalagi teknologi Broadband Wireless Acces (BWA), menurutnya, bukanlah hal yang sulit untuk dibentuk.

    Adapun ekosistem 1,4 GHz nantinya harus meliputi kesiapan di vendor, operator, pengguna, dan pemerintah. Dia menjelaskan karena proses akan lelang 1.4 GHz bukan dadakan maka sudah ada beberapa vendor 1,4 GHz dan sudah diujicobakan dengan hasil layak sesuai dengan internet 100 Mbps.

    “BWA akan mempercepat penetrasi layanan. User pasti ada, hanya pasti banyak saingan karena ada ISP lain. Dukungan pemerintah pasti ada mendukung kesuksesan ekosistem,” kata Ian.

    Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi mengatakan ketika operator berminat dan berani menawar angka yang besar dalam lelang, itu artinya operator tersebut sudah menyiapkan strategi dan langkah ke depannya, yang bahkan  berani berkomitmen menjual layanan 100 Mbps sekitar Rp100.000-Rp150.000.

    Dia menekankan bahwa Indonesia ini unik. Di negara lain sukses, di Indonesia belum tentu. Di luar negeri gagal, di Indonesia sukses.

    “Waktu 3G, di Eropa banyak mengembalikan izin, eh di Indonesia sukses malah minta nambah frekuensi beberapa kali. Di negara lain Blackberry tidak laku, di Indonesia sempat laris laksana kacang goreng Jadi kita tunggu saja. Sebab, masyarakat pasti menanti tarif internet yang terjangkau dan ngebut sampai 100 Mbps. Ini baru bisa dilihat 2-3 tahun ke depan apakah akan mature atau gagal,” kata Heru.

  • NTB targetkan EBT 25 persen tahun 2034, potensi terbesar dari PLTS

    NTB targetkan EBT 25 persen tahun 2034, potensi terbesar dari PLTS

    ANTARA – Provinsi Nusa Tenggara Barat mendukung program pemerintah pusat dalam pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT), untuk mewujudkan energi bersih di Tanah Air. Pada tahun 2025, kontribusi EBT pada produksi energi di NTB baru lima persen. Namun angka tersebut ditargetkan melonjak drastis hingga lebih dari 25 persen pada tahun 2034, dengan memanfaatkan potensi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). (Kusnandar/Chairul Fajri/Roy Rosa Bachtiar)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bahlil sebut sumur rakyat dapat izin operasi paling lambat November 

    Bahlil sebut sumur rakyat dapat izin operasi paling lambat November 

    Kami targetkan November akhir sudah harus jalan. Kalau andaikan 100 persen belum, tapi bertahap mungkin sudah bisa berjalan

    Musi Banyuasin, Sumsel (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa izin resmi untuk pengelolaan sumur minyak rakyat akan mulai diberikan paling lambat akhir November 2025.

    “Kami targetkan November akhir sudah harus jalan. Kalau andaikan 100 persen belum, tapi bertahap mungkin sudah bisa berjalan. Mana yang siap, kita jalan duluan,” ujar Bahlil seusai meninjau kegiatan penambangan sumur masyarakat di Desa Mekar Sari Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Kamis.

    Ia menyampaikan dengan terbitnya Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025, sumur-sumur minyak yang selama ini dikelola masyarakat secara mandiri kini mendapatkan pengakuan hukum.

    Izin akan diberikan kepada BUMD, koperasi, dan UMKM agar masyarakat dapat bekerja tanpa rasa takut melanggar aturan.

    Bahlil menyebut minyak dari sumur rakyat akan dibeli oleh Pertamina atau Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) dengan harga 80 persen dari Indonesian Crude Price (ICP).

    Bahlil menyebut skema ini sebagai harga terbaik dalam sejarah legalisasi sumber daya rakyat.

    Bahlil menekankan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam mengelola kekayaan alam secara adil.

    “Jangan ada persepsi bahwa urusan minyak ini hanya pengusaha besar saja,” ucap dia.

    Meski penambangan sumur minyak rakyat dilegalkan, Bahlil menekankan pengelolaan sumur rakyat wajib mengikuti standar keselamatan kerja (K3) dan perlindungan lingkungan.

    SKK Migas dan kontraktor K3S akan mengawasi pelaksanaannya.

    Jika terjadi pelanggaran atau kecelakaan, izin akan dievaluasi.

    “Saya janji kepada ibu-bapak semua, paling lambat November, semua sudah selesai. Dan izin sudah diberikan,” kata dia.

    Bahlil menyampaikan bahwa hasil produksi dari sumur minyak rakyat nantinya akan dimasukkan sebagai bagian dari pendapatan daerah, diperhitungkan dalam skema bagi hasil untuk pemerintah daerah, serta turut dihitung sebagai kontribusi terhadap produksi minyak nasional.

    Kementerian ESDM mencatat terdapat sekitar 45 ribu sumur minyak rakyat di seluruh Indonesia. Jika setiap sumur menghasilkan satu barel per hari maka potensi tambahan lifting minyak nasional bisa mencapai 45 ribu barel per hari.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BSKDN-BRIN perkuat kebijakan publik dengan data kehidupan beragama

    BSKDN-BRIN perkuat kebijakan publik dengan data kehidupan beragama

    Jakarta (ANTARA) – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar audiensi bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) membahas hasil Survei Data Dasar Kehidupan Beragama (SDDKB) dalam rangka perumusan kebijakan publik berbasis data.

    Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo yang diwakili oleh Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan dan Pelayanan Publik T.R. Fahsul Falah di Command Centre BSKDN, Jakarta, Kamis menjelaskan audiensi tersebut menjadi wadah penting bagi BSKDN dalam memahami hasil survei yang dilakukan BRIN terkait kehidupan beragama masyarakat Indonesia.

    Ia menegaskan kolaborasi antara BSKDN dan BRIN bukan hal baru, sebab sebelumnya kedua lembaga telah bekerja sama dalam riset mengenai organisasi riset, tata kelola pemerintahan, dan kesejahteraan masyarakat.

    “Audiensi ini menjadi diskusi bagi kami terkait hasil survei yang dilakukan oleh BRIN mengenai Data Dasar Kehidupan Beragama. Sebelumnya, BSKDN juga telah menjalin kolaborasi riset dengan BRIN di berbagai bidang. Kami berharap hasil survei ini dapat membuka potensi kerja sama lintas komponen di lingkungan Kemendagri,” kata Fahsul.

    Ia menyampaikan pihaknya menyambut baik hasil survei BRIN dan menaruh harapan besar agar temuan tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperkuat rekomendasi strategis kebijakan publik yang sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan.

    “Semoga upaya ini membawa banyak manfaat bagi tugas dan fungsi organisasi kami, terutama dalam hal memberikan rekomendasi strategis kebijakan publik yang berlandaskan fakta dan data,” ujarnya.

    Sementara itu, Deputi Bidang Riset dan Inovasi BRIN Boediastoeti Ontowirjo menjelaskan SDDKB merupakan inisiatif BRIN untuk mendapatkan data komprehensif mengenai kehidupan beragama masyarakat Indonesia.

    Data ini, kata dia, banyak dimanfaatkan oleh berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Agama.

    “Survei ini kami lakukan untuk mendapatkan gambaran dari daerah-daerah sampel mengenai kehidupan beragama masyarakat. Hasilnya, menggabungkan konsep kerukunan umat beragama, moderasi beragama, relasi agama-negara serta isu-isu kontemporer lainnya,” kata Boediastoeti.

    Lebih lanjut, Boediastoeti mengatakan SDDKB bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh tentang berbagai dimensi kehidupan beragama, mulai dari keyakinan dan doktrin, ritual dan praktik ibadah, organisasi keagamaan, moralitas, etika dan spiritualitas hingga budaya dan tradisi keagamaan di Indonesia.

    Dalam konteks Kemendagri, data hasil survei tersebut dinilai relevan untuk memperkuat basis perumusan kebijakan, terutama yang berkaitan dengan toleransi dan kerukunan antarumat beragama di tingkat daerah.

    Beberapa data yang dapat dimanfaatkan, di antaranya mencakup sikap toleransi responden terhadap keberagaman seperti kesediaan menerima guru dari pemeluk agama lain, bertetangga dengan penganut agama berbeda atau mengizinkan pelaksanaan kegiatan keagamaan di lingkungan tempat tinggal.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Benardy Ferdiansyah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.