Xcloud.id

Blog

  • Kejati Jatim Terus Kembangkan Penyidikan Kasus BSPS Sumenep

    Kejati Jatim Terus Kembangkan Penyidikan Kasus BSPS Sumenep

    Sumenep (beritajatim.com) – Pasca penetapan empat tersangka kasus dugaan korupsi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun anggaran 2024 di Kabupaten Sumenep, tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur mengaku masih terus mengembangkan penyidikan.

    “Tentu saja proses penyidikan tidak berhenti sampai disini, meski sudah ada penetapan empat tersangka. Penyidikan terus dikembangkan oleh tim pidsus,” kata Asisten Pidana Khusus Kejati Jatim, Wagiyo, Jumat (17/10/2025).

    Empat orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus BSPS tersebut masing-masing berinisial RP sebagai koordinator kabupaten (Korkab) BSPS Sumenep, kemudian AAS dan MW, keduanya fasilitator lapangan, serta HW, pembantu fasilitator.

    Keempat tersangka itu ditahan di Rumah Tahanan Kejati Jatim selama 20 hari terhitung sejak Selasa (14/10/2025), setelah menjalani pemeriksaan intensif oleh tim penyidik Pidana Khusus.

    “Tim penyidik sampai saat ini terus merekonstruksi perkara dengan mengumpulkan keterangan saksi dan bukti-bukti pendukung,” ungkap Wagiyo.

    Keempat tersangka itu diduga kuat telah memotong dana BSPS per penerima. Modusnya untuk pembuatan laporan dan komitmen fee. Berdasarkan hasil penyidikan, setiap penerima bantuan dipaksa menyetor Rp 3,5 juta – Rp 4 juta sebagai ‘commitment fee’. Kemudian Rp 1 juta – Rp 1,4 juta untuk biaya pembuatan laporan. Dengan demikian, total potongan per penerima mencapai Rp 4,5–5,4 juta. Sedangkan alokasi bantuan dari pemerintah pusat sebesar Rp 20 juta per penerima, dengan rincian Rp 17,5 juta untuk material bangunan dan Rp 2,5 juta untuk upah tukang.

    Berdasarkan hasil audit indipenden, kasus dugaan korupsi BSPS Sumenep tersebut diduga merugikan negara Rp 26,3 milyar. Namun angka kerugian itu masih bersifat sementara.

    “Nanti akan diverifikasi lebih lanjut oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Yang jelas kami terus mengembangkan penyidikan. Tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang ikut terlibat,” tandas Wagiyo.

    Anggaran program BSPS bersumber dari APBN. Untuk seluruh Indonesia menelan anggaran Rp 445,81 milyar dengan 22.258 penerima. Dari dana tersebut, Kabupaten Sumenep, menjadi penerima terbesar yakni Rp 109,80 milyar dengan sasaran 5.490 unit rumah. Penerima program BSPS tersebut adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang memenuhi kriteria yang ditetapkan pemerintah dan dilaksanakan secara swadaya. (tem/ian)

  • Gerai Rakyat Auto upaya Polres Jakpus perkuat sinergi dengan ojol

    Gerai Rakyat Auto upaya Polres Jakpus perkuat sinergi dengan ojol

    Ini bukan hanya tempat berdagang, tapi juga tempat untuk berkumpul, bersilaturahmi, dan saling menguatkan antar sesama,

    Jakarta (ANTARA) – Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menyatakan, peresmian Gerai Rakyat Auto di halaman Polsubsektor Cempaka Mas, Kemayoran, merupakan bagian dari program pemberdayaan ekonomi komunitas ojol.

    “Ini bukan hanya tempat berdagang, tapi juga tempat untuk berkumpul, bersilaturahmi, dan saling menguatkan antar sesama,” kata Susatyo di Jakarta, Jumat.

    Menurut dia, Gerai Rakyat Auto merupakan bagian dari program pemberdayaan ekonomi komunitas ojol yang diinisiasi oleh Polres Metro Jakarta Pusat.

    Untuk fasilitas yang ada di dalam Gerai tersebut dirancang sebagai ruang usaha dan pusat kegiatan komunitas pengemudi ojek daring atau online.

    Lebih lanjut, Susatyo menyampaikan bahwa kehadiran polisi tidak boleh hanya terlihat saat ada masalah, tetapi juga saat masyarakat membutuhkan dukungan moral dan ekonomi.

    “Kami ingin kehadiran polisi dirasakan bukan hanya saat menegakkan hukum, tapi juga saat masyarakat butuh teman, butuh penguat. Kami percaya, ketika kita saling jaga dan saling dukung, Jakarta akan jadi kota yang lebih aman dan manusiawi,” ujarnya.

    Ia menambahkan, pihaknya ingin membangun kepercayaan dengan masyarakat secara berkelanjutan melalui aksi-aksi nyata yang langsung menyentuh kebutuhan warga.

    “Kami ingin membangun hubungan yang setara dan saling percaya. Gerai ini adalah salah satu bentuknya. Silakan digunakan, silakan dimanfaatkan, tapi yang paling penting: mari kita jaga dan rawat bersama,” tambahnya.

    Selain meresmikan Gerai Rakyat Auto, Kapolres menyerahkan bantuan sembako kepada perwakilan ojol secara simbolis. Sebanyak 80 orang pengemudi ojol menerima paket beras.

    Sementara itu, perwakilan pengemudi ojol yang hadir menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian dan dukungan dari jajaran kepolisian. Bantuan yang diberikan dinilai sangat membantu, terutama di tengah naiknya harga kebutuhan pokok.

    “Kami sangat berterima kasih. Bantuan beras ini sangat membantu kami. Dan kehadiran Rakyat Auto memberi harapan baru. Ini bukan cuma bantuan, tapi bentuk kepedulian dan kepercayaan dari polisi kepada kami,” kata, salah satu peserta Dani.

    Ia menambahkan bahwa komunitasnya siap bersinergi dengan kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing.

    “Kami siap jadi bagian dari solusi, bukan masalah. Kami siap ikut jaga Jakarta,” katanya menambahkan.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polisi Pastikan Ojol yang Ditusuk di Radio Dalam Bukan Korban Begal: Motornya Masih Ada Megapolitan 17 Oktober 2025

    Polisi Pastikan Ojol yang Ditusuk di Radio Dalam Bukan Korban Begal: Motornya Masih Ada Megapolitan 17 Oktober 2025

    Polisi Pastikan Ojol yang Ditusuk di Radio Dalam Bukan Korban Begal: Motornya Masih Ada
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com —
    Kepolisian Sektor (Polsek) Kebayoran Baru membantah kabar yang menyebut seorang pengemudi ojek
    online
    (ojol) berinisial S (48) menjadi korban begal di kawasan Radio Dalam, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Senin (13/10/2025).
    Kanit Reskrim Polsek Kebayoran Baru Komisaris Suparmin menegaskan, kejadian tersebut bukanlah kasus pembegalan seperti yang ramai diberitakan di media sosial.
    “Beritanya begal sampai ditusuk kan. Enggak. Ada kok barangnya (sepeda motor), enggak ada yang diambil,” kata Suparmin saat dikonfirmasi, Kamis (16/10/2025).
    Suparmin menjelaskan, korban memang mengalami luka tusuk, tetapi pelaku tidak mengambil barang apa pun milik korban. Dari hasil keterangan sementara, korban mengaku tidak mengenal pria yang menusuknya.
    “Karena keterangannya kan, dia ditusuk orang, dia bilang enggak kenal (dengan penusuk),” ujarnya.
    Korban sempat berusaha mengejar pelaku, tetapi karena luka tusuk di bagian perut, ia terjatuh dan pingsan. Warga sekitar kemudian mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring.
    Adik korban, Novi (37), juga menepis isu yang menyebut kakaknya menjadi korban begal. Ia memastikan sepeda motor korban masih aman dan kini digunakan oleh anak korban.
    “Bukan begal kok, orang motornya ada. ‘Motornya aku pakai,’ kata anaknya begitu,” ujar Novi kepada
    Kompas.com,
    Rabu (15/10/2025).
    Kejadian ini sempat viral setelah akun Instagram @kriminal.jakarta mengunggah video evakuasi korban dengan narasi bahwa pengemudi ojol tersebut dibegal oleh pelanggannya di siang hari.
    “Terima order
    offline
    , abang ojol ini dibegal siang-siang sama customer di Kebayoran Baru,” bunyi keterangan dalam video yang diunggah, dikutip Rabu.
    Namun, Novi membantah narasi tersebut. Ia menjelaskan sebelum kejadian, kakaknya baru saja mengantar penumpang ke kawasan SCBD dan memutuskan beristirahat karena merasa pusing akibat vertigo.
    “Di situ dia istirahat, karena memang katanya ngeluh sedikit pusing, karena memang punya vertigo,” tuturnya.
    Saat hendak naik ke sepeda motornya, seorang pria tak dikenal menghampiri dan merangkul korban dari sebelah kanan sambil menyapa. Tanpa alasan jelas, pelaku langsung menusuk korban.
    “Dirangkul dari sebelah kanan, terus ditegur cuma begini doang, ‘Bang,’ begitu, terus tiba-tiba langsung nusuk,” kata Novi.
    Suparmin mengatakan, polisi masih menunggu kondisi korban pulih untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
    “Ini nunggu dia sembuh. Kira-kira kurang lebih seminggu ini lah, kalau memang sudah bisa dimintai keterangan,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kader Golkar Laporkan Akun Penyebar Fitnah terhadap Bahlil ke Mabes Polri

    Kader Golkar Laporkan Akun Penyebar Fitnah terhadap Bahlil ke Mabes Polri

    GELORA.CO – Sejumlah kader Golkar yang tergabung dalam Kaukus Golkar Bersatu, secara resmi melaporkan akun media sosial yang diduga menyebarkan fitnah terhadap Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, ke Mabes Polri, Jumat (18/10).

    Laporan pidana ini diajukan melalui Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri atas dugaan ujaran kebencian, penyebaran berita bohong (hoaks), dan konten provokatif yang dilakukan oleh dua akun media sosial, yakni @kementrianbakuhantam dan @kementrian_kurangajar di platform Instagram.

    Inisiator Kaukus Golkar Bersatu, Fajar R. Zulkarnaen, menegaskan bahwa langkah hukum ini diambil bukan semata untuk membela pribadi Bahlil Lahadalia, melainkan juga untuk menjaga marwah Partai Golkar.

    “Kami menempuh jalur hukum karena ini sudah menyentuh ranah pribadi Pak Bahlil dan kehormatan partai. Kritik boleh saja, tapi jangan berubah jadi fitnah. Kalau sudah menyerang pribadi dan membawa kebencian, itu bukan kritik itu pelanggaran hukum,” tegas Fajar di Jakarta, (17/10).

    Fajar menjelaskan, serangan terhadap Bahlil tidak lepas dari perannya sebagai Menteri ESDM yang saat ini on the track menjalankan berbagai program strategis demi mewujudkan Kedaulatan Energi Nasional.

    “Banyak kebijakan beliau yang berpihak kepada rakyat dan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Jadi sangat mungkin ada pihak-pihak yang merasa terganggu karena kepentingannya terusik,” ujarnya.

    Sementara itu Zulfikar Akbar yang juga perwakilan Kaukus Golkar Bersatu menilai langkah hukum yang dilakukan pihaknya penting untuk menjaga stabilitas dan konsistensi kebijakan publik yang sedang dijalankan Bahlil.

    “Ketika pejabat publik yang bekerja baik diserang dengan fitnah, itu bukan hanya serangan personal, tapi serangan terhadap arah kebijakan negara,” ujarnya di Gedung Bareskrim Polri.

    Zulfikar yang berprofesi advokat menegaskan bahwa laporan pidana ini diajukan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan politik kader Partai Golkar dalam menjaga kehormatan Ketua Umum serta marwah partai.

    “Kami melihat ini bukan serangan acak, tapi ada pihak-pihak yang dengan sengaja ingin menghancurkan nama baik Pak Bahlil. Karena itu kami minta Polri menelusuri siapa aktor di baliknya hingga ke akar-akarnya, termasuk akun-akun serupa yang menyebarkan fitnah,” ujarnya.

    Dedy Ansari selalu perwakilan Kaukus Golkar Bersatu lainnya menegaskan, akan mengawal proses hukum ini hingga tuntas.

    “Langkah ini penting untuk memastikan bahwa kerja-kerja Pak Bahlil yang berpihak kepada kepentingan rakyat dan bangsa dapat terus berjalan tanpa gangguan dari upaya fitnah pihak tertentu di media sosial,” tutupnya.

    Hadir dalam pelaporan tersebut ialah Zulfikar Akbar, Dedy Ansari, Andi Muh Riski AD, dan Cania Sunni.

    Kaukus Golkar Bersatu sendiri merupakan wadah para kader Golkar dari berbagai elemen internal yang bertujuan membela dan menjaga marwah Partai Golkar. Organisasi ini diinisiasi oleh aktivis Partai Golkar Fajar R Zulkarnaen, Rendra Falentino, dan Fanty Faisal, bersama sejumlah kader serta simpatisan Partai Golkar lainnya. (*)

  • Pengguna Transjakarta Setuju Tarif Naik tapi Armada dan Fasilitas Ditingkatkan Megapolitan 17 Oktober 2025

    Pengguna Transjakarta Setuju Tarif Naik tapi Armada dan Fasilitas Ditingkatkan Megapolitan 17 Oktober 2025

    Pengguna Transjakarta Setuju Tarif Naik tapi Armada dan Fasilitas Ditingkatkan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah pengguna Transjakarta menyatakan tidak keberatan jika tarif dinaikkan, asalkan layanan lebih efisien, tepat waktu, dan kepadatan penumpang berkurang pada jam sibuk.
    Fadil (29), pengguna di Halte Blok M, mengatakan tarif masih bisa diterima jika kenaikannya tidak terlalu signifikan, misalnya naik menjadi Rp 4.000.
    Namun ia menekankan, fasilitas dan jumlah armada harus ditingkatkan agar kenyamanan penumpang terjaga.
    “Kalau naiknya enggak terlalu signifikan, menurutku sih enggak terlalu. Ya paling naik berapa ya? Rp4.000 kali ya?” kata Fadil kepada
    Kompas.com
    , Jumat (17/10/2025).
    Fadil menambahkan, penambahan armada menjadi hal paling penting, terutama di jam-jam kerja yang padat.
    “Mungkin armadanya kayaknya ditambah, soalnya kan di jam-jam kerja kan pasti padat banget,” ujarnya.
    Ia juga berharap seluruh fasilitas Transjakarta, termasuk halte dan sarana penunjang lain, bisa diperbarui untuk kenyamanan penumpang.
    “Lebih ke situ sih, fasilitas semuanya di-upgrade lagi,” tambah Fadil.
    Hal senada disampaikan Bayu (23), pengguna Halte Puri Beta 2, yang menilai tarif Transjakarta sebenarnya sudah tergolong murah.
    Ia menambahkan, perhatiannya bukan hanya kenaikan tarif, tetapi juga apakah tarif integrasi Transjakarta ke MRT akan ikut disesuaikan.
    “Saya konsenin misalkan tarifnya dinaikin, apakah tarif integrasi yang digunakan pengguna ketika memakai TJ dan lanjut ke MRT, itu bakalan dipotong juga apa enggak?” kata Bayu.
    Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengatakan tarif transportasi umum di ibu kota masih termasuk yang paling murah dibandingkan kota lain di Indonesia.
    Masyarakat hanya membayar Rp3.500 untuk naik Transjakarta, padahal biaya operasionalnya jauh lebih besar.
    “Tarif di Jakarta ini jauh lebih murah dibandingkan kota-kota lain. Hampir semua angkutan disubsidi oleh pemerintah daerah,” ucap Pramono, Jumat (10/10/2025).
    Subsidi dari APBD DKI tercatat mencapai sekitar Rp15.000 per penumpang.
    Namun, setelah Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat dipangkas Rp15 triliun, Pemprov DKI kini mengkaji kemungkinan penyesuaian tarif transportasi umum.
    “Sebelum DBH dipotong, saya sudah sampaikan akan ada kajian. Sekarang kami masih menghitung dan belum memutuskan apa pun,” ujar Pramono.
    Pramono menegaskan keputusan kenaikan tarif belum final dan masih mempertimbangkan dampak sosial serta ekonomi terhadap masyarakat.
    “Pada saatnya nanti kami akan lihat, apakah perlu ada penyesuaian atau tidak,” tambahnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Komdigi mulai petakan talenta digital lewat sinergi lintas lembaga

    Komdigi mulai petakan talenta digital lewat sinergi lintas lembaga

    ANTARA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mengumpulkan sejumlah mitra dari Global Tech, Edu Tech, serta badan publik untuk bersinergi data pelatihan Talenta Digital di kantor Kemkomdigi, Jakarta, Jumat (17/10). Nantinya, data yang dipadukan dapat menyusun rencana pelatihan secara nasional. (Ryan Rahman/Chairul Fajri/Roy Rosa Bachtiar)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Angkot Hampir Terseret Arus Banjir di Depok, Polisi Imbau Putar Balik

    Angkot Hampir Terseret Arus Banjir di Depok, Polisi Imbau Putar Balik

    Depok –

    Sebuah video memperlihatkan angkutan umum (angkot) hampir terseret arus banjir di Jalan Pitara, Depok. Polisi mengimbau pengendara untuk memutar balik kendaraannya.

    Dari video yang dilihat detikcom, Jumat (17/10/2025) terlihat arus banjir yang sangat deras di Jalan Pitara. Ada angkot berisi penumpang yang terjebak di tengah arus tersebut.

    Tampak warga berusaha mendorong angkot untuk menghindari arus. Beberapa pengendara masih nekat melintas di arus deras tersebut.

    Kasi Humas Polres Metro Depok Made Budi mengatakan Kapolsek Pancoran Mas AKP Hartono beserta jajaran sudah di lokasi. Polisi mengimbau kendaraan untuk putar balik.

    “Kapolsek beserta Pawas dan personil lantas sudah di lokasi. Mengimbau pengguna jalan untuk putar balik lewat jalan yang lainnya mengingat arus banjir cukup deras,” ujar Made saat dihubungi wartawan, Jumat (17/10).

    Per pukul 21.30 WIB, lalin masih belum bisa dilintasi imbas arus banjir yang cukup deras. Polisi masih berada di lokasi dan terus mengimbau pengendara putar balik.

    (isa/isa)

  • Kendalikan populasi, 125 kucing disterilisasi di Srengseng Jakbar

    Kendalikan populasi, 125 kucing disterilisasi di Srengseng Jakbar

    Jadi setiap pemilik KTP, bisa mendaftar hingga tiga ekor kucing untuk disterilisasi,

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) Jakarta Barat mensterilisasi sebanyak 125 ekor kucing di Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat, Jumat, untuk menekan populasi hewan penular rabies itu.

    “Selain kucing peliharaan, kita juga sterilisasi kucing liar,” ujar Kasudin KPKP Jakarta Barat, Novy C Palit di Jakarta, Jumat.

    Ia menjelaskan, sterilisasi diperuntukkan bagi warga pemilik kucing ber-KTP dan domisili di wilayah Jakarta Barat.

    “Jadi setiap pemilik KTP, bisa mendaftar hingga tiga ekor kucing untuk disterilisasi,” katanya.

    Kegiatan itu diharapkan bisa menekan populasi kucing di wilayah Jakarta Barat dan berdampak terhadap upaya menjaga Jakarta tetap bebas rabies.

    “Untuk itu, pada kegiatan ini juga dilakukan vaksinasi terhadap 67 ekor, hewan penyebar rabies ” kata Novy.

    Selain itu, tambahnya, pihaknya juga memfasilitasi penyuluhan serta konsultasi kesehatan HPR milik warga.

    “Kami berkolaborasi dengan dokter hewan praktek. Sama-sama kita ajak untuk mengendalikan populasi kucing dan penyebaran rabies agar Jakarta tetap bebas rabies,” katanya.

    Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kasi Peternakan dan Kesehatan Hewan Sudis KPKP Jakbar, Milya Purnamasari menyebut, jumlah HPR yang divaksinasi sebanyak 67 ekor, terdiri atas 59 ekor kucing dan delapan ekor anjing.

    “Sedangkan untuk yang mengakses layanan pengobatan hewan ada delapan ekor kucing,” pungkasnya.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pengguna Transjakarta Keluhkan Fasilitas: Bayar Pajak, tapi Transportasi Umum Tak Nyaman Megapolitan 17 Oktober 2025

    Pengguna Transjakarta Keluhkan Fasilitas: Bayar Pajak, tapi Transportasi Umum Tak Nyaman Megapolitan 17 Oktober 2025

    Pengguna Transjakarta Keluhkan Fasilitas: Bayar Pajak, tapi Transportasi Umum Tak Nyaman
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com — 
    Kepadatan dan fasilitas halte yang dinilai kurang memadai kembali dikeluhkan pengguna Transjakarta.
    Veri (26), warga Kampung Melayu, Jakarta Timur, mengungkapkan keluh kesahnya menjadi pekerja komuter yang menggunakan Transjakarta setiap harinya.
    Veri yang bekerja di kawasan Central Park, Jakarta Barat, mengaku kerap merasa tak nyaman dengan fasilitas transportasi umum di Jakarta, terutama di Halte Tanjung Duren.
    “Kayaknya dua tahun saya begini, enggak pernah berubah. Bayar pajak terus, tapi naik transportasi umum, enggak pernah dibikin nyaman,” kata Veri kepada
    Kompas.com.
    Menurut dia, kenyamanan yang diharapkan bukan sekadar soal fisik halte, tetapi juga kemudahan bagi penumpang untuk pulang dengan tenang setelah bekerja seharian.
    Salah satu hal yang paling mengganggu, lanjut Veri, adalah antrean panjang yang kerap mengular hingga Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) karena area halte yang sempit.
    “Kami kan udah capek, jadinya makin capek lagi ya. Mau pulang cepet biar enggak gini, tapi enggak bisa kan, diomelin kami yang ada,” ucap Veri.
    Meski mengakui adanya perbaikan di sejumlah halte utama Transjakarta, Veri menilai pembenahan itu belum merata.
    Halte-halte yang berada di kawasan padat penumpang tetapi bukan titik sentral, seperti Tanjung Duren, menurutnya belum tersentuh perbaikan signifikan.
    Dia berharap pemerintah lebih peka terhadap kebutuhan pengguna transportasi umum, terutama pekerja harian yang menggantungkan mobilitasnya pada Transjakarta.
    Veri juga mengaku kecewa karena meski sudah memilih transportasi umum, ia tetap harus terjebak kemacetan dan menghabiskan waktu hingga dua jam di perjalanan.
    “Tolong lah, biar pemerintah tuh beneran merhatiin kenyamanan transportasi umum. Kapan mau selesai macetnya kalau pengguna (transportasi) umum aja enggak pernah nyaman,” tuturnya.
    Sella (33), pengguna Transjakarta rute 3F di Halte Tanjung Duren, mengungkapkan pengalaman serupa.
    Ia bahkan sering memilih pulang lebih malam agar terhindar dari kepadatan penumpang.
    “Kadang saya jadinya sengaja pulang lebih malam kalau sudah capek, biar istirahat dulu di kantor, baru pulang pas sudah agak sepi,” kata Sella.
    Namun, pilihan itu bukan tanpa risiko. Ia mengaku masih merasa takut saat terhimpit di antara penumpang lain yang berdesakan di halte.
    Alternatif lain seperti menggunakan KRL Commuter Line juga tidak banyak membantu karena jaraknya jauh dan tetap menghadirkan antrean serupa.
    “Tapi kan stasiun jauh ya, harus ngojek. Kalau ini (halte) tinggal jalan, terus, sama aja, naik kereta juga desak-desakan,” kata dia.
    Serupa dengan Veri, Sella juga menginginkan layanan transportasi umum yang lebih baik agar tak menjadi beban tambahan bagi pekerja yang ingin pulang ke rumah.
    “Mau naik apapun, macet deh di sini mah. Naik ini (Transjakarta) juga sama aja kayak naik mobil atau motor. Semoga aja bisa lebih nyaman biar makin banyak yang pakai, berkurang macetnya,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tak Perlu Laporan, Langsung Selidiki

    Tak Perlu Laporan, Langsung Selidiki

    GELORA.CO – Penanganan kasus dugaan mark up biaya pembangunan Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung, dinilai tak perlu lagi menunggu laporan dari masyarakat ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Hal itu disampaikan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, saat ditemui di Paramadina Graduate Studies School of Islamic Studies, di Trinity Tower Lt. 45, Jl. H. R. Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat, 17 Oktober 2025.

    Dia menjelaskan, kasus dugaan mark up pembiayaan Woosh sudah diungkap sejumlah pakar, sebelum dirinya ikut berkomentar.

    “Yang bilang kan Agus Pambagyo dan Anthony Budiawan. Bukan saya. Saya justru mengulas. Bahwa yang terjadi seperti itu,” ujar Mahfud.

    Dugaan mark up dari 17 juta Dolar AS menjadi 52 Dolar AS per kilometer jalur Woosh yang telah disampaikan Anthony Budiawan selaku pakar ekonomi politik dari Political Economy and Policy Studies (PEPS), seharusnya menjadi materiil penyelidikan dari KPK.

    Sehingga dengan begitu, menurut Mahfud, KPK tidak bersifat pasif untuk mengusut kasus dugaan korupsi pada pembangunan Woosh di masa pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    “Jadi kalau mau menyelidiki betul, KPK panggil Anthony Budiawan, karena dia yang bilang di situ, sebelum saya. Saya kan bilang ini Anthony Budiawan bilang begitu. Kan gampang kalau itu,” ucapnya.

    “Dan sekarang ini, mestinya kalau ada hal seperti itu tidak perlu laporan, langsung diselidiki. Enggak perlu laporan-laporan,” demikian Mahfud menambahkan.