Blog

  • Pemerintah Kucurkan BLT Kesra untuk Oktober-Desember 2025, Cek Penerimanya di Sini!

    Pemerintah Kucurkan BLT Kesra untuk Oktober-Desember 2025, Cek Penerimanya di Sini!

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah resmi mengucurkan bantuan langsung tunai kesejahteraan rakyat (BLT Kesra) untuk bulan Oktober-Desember 2025.

    Bantuan ini diberikan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, memperluas kesempatan dan pengalaman kerja, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekon) mengatakan bahwa BLT Kesra diberikan untuk 35.046.783 keluarga penerima manfaat.

    “Dan ini lebih tinggi dari BLT sebelumnya, dan ini bisa menjangkau kurang lebih 140 juta orang kalau kita berasumsi 1 KPM itu adalah ayah, ibu, dan 2 orang anak,” ujar Menko Ekon dalam keterangan persnya, dikutip dari situs resmi Setneg, Minggu (19/10).

    Menurut Airlangga, bantuan ini menyasar desil 1 hingga 4 berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN).

    Adapun BLT Kesra diberikan juga untuk tambahan di luar BLT reguler yang selama ini disalurkan melalui Kementerian Sosial kepada 20,88 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dalam program keluarga harapan dan bantuan sembako.

    Menko Ekon menambahkan bahwa penyaluran bantuan tersebut akan dilakukan melalui himpunan bank milik negara (Himbara) untuk 18,3 juta keluarga mulai minggu depan. Penyaluran juga dilakukan melalui PT Pos Indonesia untuk 17,2 juta keluarga yang dimulai pada Senin depan.

    “Hari ini akan dilakukan secara simbolis kepada 50 orang yang belum pernah mendapatkan bantuan sebelumnya. Jadi ini pertama yang masuk di angka 17,2 juta karena yang reguler adalah 18,2 juta,” tambahnya.

    Cek Penerima BLT Kesra Oktober-Desember 2025

    Melakukan pengecekan siapa penerima BLT Kesra dapat dilakukan melalui sejumlah situs resmi Kemensos. Berikut cara cek daftar penerima BLT Kesra:

    Buka situs resmi https://cekbansos.kemensos.go.id/
    Pilih wilayah: Pilih provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan tempat tinggal.
    Masukkan nama lengkap seperti nama sesuai KTP
    Ketikkan kode captcha: Masukkan empat huruf kode yang tertera.
    Klik “Cari Data”: Tunggu sistem memproses data.
    Lihat hasilnya: Status penerima manfaat akan ditampilkan sesuai wilayah dan nama yang dimasukkan.

  • 4 Tes Buta Warna Ini Bikin Banyak Orang Gagal Fokus, Kamu Termasuk Nggak Nih?

    4 Tes Buta Warna Ini Bikin Banyak Orang Gagal Fokus, Kamu Termasuk Nggak Nih?

    4 Tes Buta Warna Ini Bikin Banyak Orang Gagal Fokus, Kamu Termasuk Nggak Nih?

  • Gubernur Ahmad Luthfi Ajak Pengusaha Tionghoa Kembangkan Investasi di Jateng – Page 3

    Gubernur Ahmad Luthfi Ajak Pengusaha Tionghoa Kembangkan Investasi di Jateng – Page 3

    Dalam kesempatan tersebut, Luthfi menegaskan bahwa Jawa Tengah kini menjadi episentrum pembangunan nasional sekaligus daya tarik bagi investor.

    Data mencatat, realisasi investasi di Jawa Tengah hingga kuartal III tahun 2025 telah mencapai Rp57 triliun. Dari jumlah tersebut, penanaman modal asing (PMA) mendominasi sekitar 65 persen, sementara sisanya berasal dari penanaman modal dalam negeri (PMDN).

    “Perpit hari ini harus ikut mewarnai daripada pembangunan di Jawa Tengah. Perpit harus menjawab tantangan untuk mengalahkan investasi dari luar negeri,” jelasnya.

    Luthfi mengungkapkan, faktor yang membuat Jawa Tengah menarik bagi investor antara lain tenaga kerja yang kompetitif, jaminan keamanan dan ketertiban dalam berinvestasi, tidak ada premanisme, ijin dipermudah, dan lainnya.

    Ia mendorong agar diperbanyak industri padat karya di provinsi ini, supaya mampu menyerap tenaga kerja.

    Tokoh Perpit Jawa Tengah, Iwan Santoso, mengatakan, Perpit memiliki visi misi untuk meningkatkan kerja sama antara dunia usaha dengan pemerintah. Selain itu juga untuk menjembatani hubungan ekonomi dan perdagangan antara Indonesia dengan Tionghoa.

    “Kami harap dengan kepemimpinan yang baru akan dapat bekerja sama lebih baik dan maksimal, kemudian mampu memberikan kontribusi pada perekonomian di Jawa Tengah dan Indonesia,” ujarnya.

    Adapun Ketua Perpit Jawa Tengah 2025-2030, Siek Siang Yung atau akrab disapa Ayung, menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Jawa Tengah yang telah memberikan kemudahan dalam perizinan dan investasi di Jawa Tengah. Ia berharap hal itu bisa terus dilakukan sehingga iklim investasi di Jawa Tengah terus berkembang ke arah yang semakin baik.

    “Jawa Tengah memiliki iklim usaha yang bagus. Perizinan bagus, mudah, lebih bagus daripada sebelumnya. Ini bentuk dukungan Gubernur kepada para pengusaha. Kami berharap bisa lebih bagus lagi,” jelasnya saat audiensi dengan Gubernur Ahmad Luthfi beberapa waktu lalu.

  • 8
                    
                        Tiang Monorel Mau Dibongkar, Warga: Lebih Baik Jadi Jalan daripada Trotoar
                        Megapolitan

    8 Tiang Monorel Mau Dibongkar, Warga: Lebih Baik Jadi Jalan daripada Trotoar Megapolitan

    Tiang Monorel Mau Dibongkar, Warga: Lebih Baik Jadi Jalan daripada Trotoar
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membongkar tiang-tiang bekas proyek monorel di Jalan HR Rasuna Said dan kawasan Senayan mulai Januari 2026 menuai penolakan dari sejumlah warga.
    Sebagian warga menilai, lahan bekas proyek mangkrak itu sebaiknya dimanfaatkan untuk memperlebar jalan, bukan dijadikan area pedestrian.
    Rima (29), warga Kuningan, berpendapat bahwa pelebaran jalan jauh lebih bermanfaat dibandingkan pembangunan pedestrian baru.
    “Kalau saya pribadi sih mikirnya, enggak usah lah trotoar diperbesar atau jadi pedestrian. Mendingan lahan-lahan bekas monorel itu digunain buat pelebaran jalan aja, jadi jalan di Rasuna Said bisa lebih lega juga. Kan itu kalau hari kerja, pagi atau sore macet kendaraan penuh,” ucap Rima saat ditemui di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu (19/10/2025).
    Ia menilai, pembangunan pedestrian justru berpotensi membuang-buang anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang sedang diefisienkan.
    “Jadinya enggak nelan biaya lagi buat bangun trotoar. Toh saya pikir trotoar di Rasuna Said udah cukup lah buat pejalan kaki juga, kalau diperlebar lagi trotoarnya jalanan makin sempit,” lanjut Rima.
    Pendapat serupa disampaikan Afriyanti (44), warga Jakarta Pusat. Ia khawatir pembangunan pedestrian di tengah jalan protokol justru membahayakan pejalan kaki dan menimbulkan potensi pelanggaran lalu lintas baru.
    “Enggak setuju, di tengah dua jalan protokol gitu tiba-tiba jalan kaki ya ngeri. Pedestrian baiknya cuma di pinggir. Kalau di tengah, yang ada saingan sama motor pas jam macet. Bakal jadi ladang pelanggaran juga. Kalau cuma mau dibongkar tanpa dijadikan apa-apa juga enggak apa-apa. Mending jadi aspal jalan aja,” ujar Afriyanti.
    Sementara itu, Syarif (33), karyawan swasta, menilai pembangunan pedestrian tidak sesuai dengan kebutuhan lalu lintas di kawasan tersebut.
    “Mending jalan yang diperlebar, macet banget di sana (Kuningan), apalagi pas jam berangkat dan pulang kerja. Apalagi tiang monorel adanya di tengah-tengah jalan, kalau dibikin pedestrian malah bahaya buat pejalan kaki,” ujarnya.
    Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan bahwa Pemprov DKI akan memulai pembongkaran tiang-tiang monorel di Rasuna Said dan Senayan pada Januari 2026.
    Setelah dibongkar, lahan bekas proyek tersebut akan disulap menjadi area pedestrian yang lebih lebar dan nyaman, mirip dengan konsep trotoar di Jalan MH Thamrin dan Jenderal Sudirman.
    “Kita perbaiki dan kita buat jalan lebih lebar, tempat monorelnya kita hilangkan, dan saya yakin akan membuat Rasuna Said, Kuningan itu menjadi jalan yang lebih baik. Trotoar pedestrian di kiri kanannya nanti akan kami perbaiki sehingga yang baik tidak hanya di Sudirman-Thamrin,” ucap Pramono di Balai Kota Jakarta, Jumat (17/10/2025).
    Ia menegaskan, pembongkaran ini merupakan bagian dari upaya besar menata ulang wajah kota sekaligus mengembalikan estetika dan fungsi ruang publik di kawasan utama Jakarta.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Anugerah Liputan6 2025: Bank Raya Raih Penghargaan Bergengsi Kategori Digitalisasi Perbankan – Page 3

    Anugerah Liputan6 2025: Bank Raya Raih Penghargaan Bergengsi Kategori Digitalisasi Perbankan – Page 3

    Para penerima penghargaan dipilih melalui proses seleksi ketat oleh tim redaksi Liputan6.com. Tahapan penilaian mencakup riset mendalam, verifikasi, serta penjurian berdasarkan empat kriteria utama:

    Dampak: sejauh mana manfaatnya bagi masyarakat.

    Inovasi dan Orisinalitas: kebaruan ide atau pendekatan.

    Keberlanjutan: potensi berlanjutnya program di masa depan.

    Inspirasi: kemampuan untuk menggerakkan orang lain berbuat kebaikan.

    Kolaborasi untuk Perubahan Sosial

    Tak sekadar ajang penghargaan, Anugerah Liputan6 juga menjadi ruang pertemuan lintas sektor.

    Acara ini akan dihadiri sekitar 200 tamu undangan, termasuk pejabat tinggi negara, pimpinan perusahaan mitra, akademisi, tokoh masyarakat, mahasiswa, dan para penerima penghargaan.

    Momentum ini diharapkan menjadi wadah kolaborasi untuk memperkuat upaya bersama dalam mendorong perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang lebih berkelanjutan.

    Anugerah Liputan6 2025 adalah wujud nyata komitmen Liputan6.com terhadap jurnalisme yang memberi makna jurnalisme yang tak hanya melaporkan, tapi juga menyalakan inspirasi dan mendorong perubahan positif bagi Indonesia.

     

  • Cek Tarif Terbaru BPJS Kesehatan Kelas 1, 2, 3 Berlaku 19 Oktober 2025

    Cek Tarif Terbaru BPJS Kesehatan Kelas 1, 2, 3 Berlaku 19 Oktober 2025

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah diketahui menerapkan sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Hal ini akan menggantikan sistem kelas yang saat ini terdiri dari kelas 1, 2, dan 3.

    Meski demikian, iuran BPJS Kesehatan hingga saat ini masih tetap sama. Ini sesuai dengan aturan lama, yaitu Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022. Skema perhitungan iuran peserta terbagi ke dalam beberapa aspek. Pertama ialah bagi peserta Penerima Bantun Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan yang iurannya dibayarkan langsung oleh Pemerintah.

    Kedua, iuran bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) yang bekerja pada Lembaga Pemerintahan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non pegawai negeri sebesar 5% dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan : 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% dibayar oleh peserta.

    Ketiga, iuran bagi peserta PPU yang bekerja di BUMN, BUMD dan Swasta sebesar 5% dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan : 4% dibayar oleh Pemberi Kerja dan 1% dibayar oleh Peserta.

    Keempat, iuran untuk keluarga tambahan PPU yang terdiri dari anak keempat dan seterusnya, ayah, ibu dan mertua, besaran iuran sebesar sebesar 1% dari dari gaji atau upah per orang per bulan, dibayar oleh pekerja penerima upah.

    Kelima, iuran bagi kerabat lain dari PPU seperti saudara kandung/ipar, asisten rumah tangga, dan lainnya, peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) serta iuran peserta bukan pekerja ada perhitungannya sendiri, berikut rinciannya:

    1. Sebesar Rp 42.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III.

    – Khusus untuk kelas III, bulan Juli – Desember 2020, peserta membayar iuran sebesar Rp 25.500. Sisanya sebesar Rp 16.500 akan dibayar oleh pemerintah sebagai bantuan iuran.

    – Per 1 Januari 2021, iuran peserta kelas III yaitu sebesar Rp 35.000, sementara pemerintah tetap memberikan bantuan iuran sebesar Rp 7.000.

    2. Sebesar Rp 100.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II.

    3. Sebesar Rp 150.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.

    Keenam, iuran Jaminan Kesehatan bagi Veteran, Perintis Kemerdekaan, dan janda, duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan, ditetapkan sebesar 5% dari 45% gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III/a dengan masa kerja 14 tahun per bulan, dibayar oleh Pemerintah.

    Dalam skema iuran terakhir yang termuat dalam Perpres 63/2022 pembayaran iuran paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Tidak ada denda keterlambatan pembayaran iuran terhitung mulai tanggal 1 Juli 2016. Denda dikenakan apabila dalam waktu 45 hari sejak status kepesertaan diaktifkan kembali, peserta yang bersangkutan memperoleh pelayanan kesehatan rawat inap.

    Berdasarkan Perpres 64/2020, besaran denda pelayanan sebesar 5% dari biaya diagnosa awal pelayanan kesehatan rawat inap dikalikan dengan jumlah bulan tertunggak dengan ketentuan:

    1. Jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 bulan.

    2. Besaran denda paling tinggi Rp 30.000.000.

    3. Bagi Peserta PPU pembayaran denda pelayanan ditanggung oleh pemberi kerja.

    (tps)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Diskon Tarif Pesawat Nataru Diprediksi Tak Berdampak Signifikan, Pengamat: Daya Beli Lesu

    Diskon Tarif Pesawat Nataru Diprediksi Tak Berdampak Signifikan, Pengamat: Daya Beli Lesu

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat Penerbangan Alvin Lie memandang keberadaan sederet diskon tarif tiket pesawat untuk momen Natal dan Tahun Baru atau Nataru, tak akan berdampak signifikan terhadap kenaikan jumlah penumpang rute domestik. 

    Alvin menjelaskan, dengan sejumlah diskon terkini seperti fuel surcharge hingga insentif pajak berupa PPN DTP sebesar 6%, total besaran diskon memang diperkirakan mencapai 12%—14%. Namun, tak cukup besar untuk menarik minat masyarakat untuk beralih ke moda pesawat udara. 

    Merujuk kebijakan serupa saat Lebaran 2025, yakni saat pemerintah memberikan insentif PPN DTP dan diskon sejumlah biaya pelayanan yang kemudian menekan harga tiket 13%-14%, jumlah penumpang hanya naik hampir 10% dari rata-rata tiga bulan terakhir.

    “Sedangkan penumpang yang beralih dari moda transportasi lain ke penerbangan, hanya 3,8%. Jadi tidak terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah penumpang,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (19/10/2025).

    Terlebih untuk diskon fuel surcharge atau beban tambahan biaya bahan bakar yang dipangkas dari 10% menjadi 2%, hanya menyasar pesawat jet, bukan propeller. Padahal, pesawat propeller kerap melintasi wilayah Timur Indonesia dan memiliki biaya yang lebih mahal. 

    “Justru kawasan Indonesia Timur yang banyak dilayani pesawat propeller tidak mendapat insentif. Padahal justru kawasan ini yang paling merasakan beratnya harga tiket,” tambahnya.

    Di tengah peningkatan yang tidak signifikan, Alvin melihat adanya pergeseran pasar. Penumpang yang biasanya naik maskapai low cost carrier (LCC) bergeser ke maskapai full service. Biaya yang sama, tetapi fasilitas lebih nyaman. 

    Bukan tanpa sebab, Alvin melihat saat ini daya beli masih sangat lesu terhadap penerbangan domestik. Bahkan, jumlah penumpang rute domestik diperkirakan akan turun 10% sampai dengan 12% terhadap 2024 atau secara tahunan atau year-on-year (YoY).  

    “Jika diskon hanya pada kisaran 15%—20%, kemungkinan manfaatnya tidak seberapa. Daya beli sedang sangat lesu,” ujar Alvin. 

    Hal tersebut pun terbukti dari data Badan Pusat Statistik (BPS). Di saat angkutan penumpang udara atau pesawat internasional terus mencatatkan peningkatan, keberangkatan penumpang melalui angkutan udara domestik pada Agustus 2025 anjlok 6,66% dibandingkan bulan sebelumnya atau month-to-month (MtM). 

    BPS mencatat adanya penurunan dari 5,47 juta orang pada Juli 2025, menjadi 5,10 juta orang pada Agustus 2025. 

    Melihat data penumpang secara tahunan, terjadi peningkatan di hampir seluruh moda transportasi, kecuali pada angkutan udara domestik. Saat itu, jumlah penumpang angkutan udara domestik turun sebesar 8,45% YoY. 

    Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pun memprediksikan pertumbuhan pesawat domestik pada 2025 akan stagnan alias tumbuh 0% dari 2024 atau secara tahunan. Sementara pesawat internasional akan tumbuh 1%.

    Sebelumnya, Direktur Navigasi Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Syamsu Rizal pun mengungkapkan bahwa penerbangan internasional memang lebih cepat pulih. 

    Hal itu tecermin dengan trafik perkembangan penumpang internasional yang hampir mendekati masa 2019.  Pada tahun lalu, tingkat pemulihan atau recovery rate penerbangan internasional 2024 terhadap 2019 baru mencapai 96%. Sementara pada tahun ini diperkirakan akan mencapai 110%.  

    Berbeda dengan domestik dengan recovery rate 2024 terhadap 2019 sebesar 83%, dan hanya akan tumbuh 2% pada tahun ini. Jauh berbeda dengan rute internasional yang tumbuh 14%.  

    “Jadi memang internasional lebih cepat pulih, yang diprognosiskan akan melampaui 100% pada tahun ini,” ujarnya dalam Press Background, Selasa (5/8/2025).

    Adapun, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 71/2025, dikutip Sabtu (18/10/2025), pemerintah memberikan insentif PPN yang ditanggung pemerintah terhadap harga tiket pesawat untuk menjaga daya beli masyarakat dan menggerakkan perekonomian nasional selama periode Nataru. 

    Insentif PPN yang ditanggung pemerintah (PPN DTP) tersebut berlaku untuk periode pembelian tiket yang dilakukan sejak 22 Oktober 2025 hingga 10 Januari 2026 dan periode penerbangan yang dilakukan sejak 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026.

    Pemerintah hanya menanggung PPN sebesar 6% dari nilai penggantian. Sementara, masyarakat masih membayar PPN sebesar 5% yang akan ditagih melalui maskapai. 

    Komponen pada nilai penggantian mencakup tarif dasar (base fare), biaya bahan bakar (fuel surcharge), biaya bagasi tambahan (extra baggage), dan pemilihan kursi (seat selection), yang merupakan jasa yang diberikan maskapai.

    Meski demikian, efek nyata dari diskon Nataru ini baru akan terlihat saat momen tersebut berlangsung dan rampung, pada awal tahun 2026 mendatang.

  • UNRWA Peringatkan Harga Makanan di Gaza Meroket

    UNRWA Peringatkan Harga Makanan di Gaza Meroket

    JAKARTA – UNRWA memperingatkan lonjakan harga pangan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Gaza akibat penghancuran lahan pertanian oleh Israel.

    Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) memperingatkan harga makanan di Jalur Gaza meroket ke level yang belum pernah terjadi sebelumnya akibat penghancuran dan perampasan lahan oleh Israel.

    Dilansir ANTARA, Sabtu, 18 Oktober, UNRWA mengatakan hampir seluruh lahan pertanian di Jalur Gaza kini “hancur atau tidak dapat diakses”, sehingga warga kehilangan sumber penghasilan.

    Kondisi itu juga menyebabkan harga pangan mencapai rekor tertinggi setelah dua tahun perang Israel yang berdampak menghancurkan kesejahteraan masyarakat Palestina, khususnya di Gaza.

    Badan PBB itu menjelaskan keluarga-keluarga di Palestina yang sebelumnya bergantung pada hasil panen dari lahan mereka di Gaza kini tidak lagi memiliki sumber pendapatan, sehingga tidak mampu membeli makanan, sekalipun tersedia di pasaran.

    Dalam unggahan di platform X, UNRWA mengatakan, “Satu kilogram tomat yang dulu harganya 60 sen (sekitar Rp9.940), kini mencapai 15 dolar (sekitar Rp248.350) — jika masih bisa ditemukan”.

    “Sampai sektor pertanian Gaza dapat dibangun kembali, harus ada distribusi bantuan yang disalurkan dengan benar-benar tanpa hambatan,”sambung UNRWA. 

     

  • Singapura dan Thailand Sigap saat AS Mulai Selidiki Pencucian Uang Libatkan Bitcoin US Miliar

    Singapura dan Thailand Sigap saat AS Mulai Selidiki Pencucian Uang Libatkan Bitcoin US$15 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA – Aparat hukum Thailand dan Singapura sigap menyelidiki Prince Holding Group, sebuah grup real estat asal Kamboja setelah Amerika Serikat (AS) dan Inggris menjatuhkan sanksi terhadap pengendalinya, Chen Zhi atas dugaan penipuan dan pencucian uang.

    Menurut laporan Bangkok Post dikutip dari Bloomberg, Minggu (19/10/2025), komisaris Biro Investigasi Kejahatan Siber Thailand Surapol Prembutr menyatakan bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan otoritas AS untuk meninjau proses hukum dan penyitaan aset yang terkait dengan Prince Holding Group.

    Di Singapura, kepolisian mengonfirmasi tengah menyelidiki kasus ini serta berkoordinasi dengan pihak berwenang di negara lain. Aksi yang menunjukkan negara pulau itu semakin terbuka menyelidiki kasus keuangan setelah sebelumnya dikenal sebagai surga pelarian keuangan. 

    AS mendakwa Chen Zhi pada Selasa lalu atas tuduhan menjalankan kerajaan penipuan siber yang luas yang menyebabkan penyitaan Bitcoin senilai sekitar US$15 miliar.

    Sementara di Inggris, pemerintah membekukan 19 properti yang dikaitkan dengan Chen, termasuk sebuah blok perkantoran senilai £100 juta (US$134 juta) dan rumah mewah senilai £12 juta di London barat laut.

    Kasus ini juga memicu peninjauan ulang hubungan keuangan Prince Group di Singapura. Chen dan sejumlah rekannya diketahui mendirikan kantor keluarga di Singapura pada 2018 dan sempat mengklaim memperoleh insentif pajak dari regulator keuangan. Otoritas setempat kini tengah menyelidiki apakah ada pelanggaran terhadap persyaratan yang berlaku.

    Di Thailand, penyidik berupaya memastikan apakah aset yang disita memiliki keterkaitan dengan pelanggaran di dalam negeri. Jika terbukti, pemerintah akan mengupayakan pengembalian dan penyitaan aset tersebut melalui mekanisme diplomatik dan hukum internasional.

    Kementerian Kehakiman Thailand juga mempertimbangkan untuk menjerat pihak yang terlibat dengan tuduhan konspirasi penipuan dan pencucian uang. AS menuduh perusahaan Chen menjalankan bisnis penipuan berbasis di Kamboja yang menggunakan kerja paksa di bawah arahan langsung dari Chen

  • DAMRI Lampung-Wonosobo Resmi Meluncur, Tarif Promo Rp300.000 hingga Akhir November 2025

    DAMRI Lampung-Wonosobo Resmi Meluncur, Tarif Promo Rp300.000 hingga Akhir November 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — DAMRI resmi membuka rute baru Lampung–Wonosobo, yang menghubungkan gerbang Sumatra dan dataran tinggi Jawa Tengah. 

    Head of Corporate Communication DAMRI Septian Adri menyampaikan, layanan ini menjadi langkah strategis DAMRI dalam memperluas jaringan serta memperkuat konektivitas antardaerah, baik untuk mobilitas masyarakat, wisata, maupun aktivitas ekonomi.

    Rute ini menghubungkan dua wilayah dengan potensi besar, yakni Lampung sebagai gerbang Sumatra, dan Wonosobo sebagai destinasi wisata unggulan di dataran tinggi Dieng. 

    “Dengan hadirnya layanan ini, masyarakat kini memiliki alternatif perjalanan darat lintas pulau yang lebih nyaman, terjangkau, dan efisien, sekaligus menikmati keindahan lintasan sepanjang Pulau Jawa,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (19/10/2025). 

    Rute Lampung – Wonosobo dilayani setiap hari dengan keberangkatan dari Pringsewu pukul 14.00 WIB dan dari Stasiun DAMRI Rajabasa pukul 15.00 WIB. Dari arah sebaliknya berangkat dari Wonosobo pukul 12.00 WIB.

    DAMRI memberikan tarif promo mulai dari Rp300.000 yang berlaku hingga 30 November 2025. Harga tersebut termasuk fasilitas layanan kelas Bisnis, layanan makan, dan pengisi daya untuk kenyamanan selama perjalanan.

    Selain melayani angkutan penumpang, DAMRI juga menyediakan layanan pengiriman paket barang melalui rute tersebut untuk memperlancar distribusi logistik dan perdagangan masyarakat antara Sumatra dan Jawa.

    “Dengan hadirnya rute ini, DAMRI ingin memberikan pilihan perjalanan lintas pulau yang lebih mudah dijangkau dan terintegrasi bagi masyarakat untuk menjelajahi dua destinasi unggulan, mulai dari keindahan pantai di pesisir Lampung hingga pesona dataran tinggi Dieng,” ungkapnya. 

    Adapun rute ini hadir menjelang momen Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026. DAMRI telah menyatakan kesiapan penuh dalam melayani mobilitas masyarakat antarkota dan antar provinsi menjelang momen tersebut. 

    Mengingat pada masa Nataru 2024/2025 lalu, DAMRI mencatat rata-rata okupansi mencapai 70% dengan 179.000 pelanggan AKAP terlayani selama periode 18 Desember 2024 hingga 8 Januari 2025.

    Tingginya animo tersebut menjadi sinyal positif bagi pergerakan transportasi publik pada akhir tahun ini.

    Perseroan pun mendorong masyarakat untuk merencanakan perjalanan lebih awal agar dapat menikmati pengalaman perjalanan yang lancar dan menyenangkan. 

    “Untuk tahun ini, Damri telah menyiapkan langkah-langkah peningkatan layanan, di antaranya penyesuaian jadwal keberangkatan, optimalisasi armada di jalur padat, serta penerapan sistem monitoring digital untuk memastikan keamanan dan ketepatan waktu perjalanan,” ujar Vice President Corporate Secretary Damri Chrystian R. M. Pohan, Rabu (8/10/2025).