Xcloud.id

Blog

  • ‘Tsunami’ Kebangkrutan, 22 Ribu Bisnis Jerman Terancam Gulung Tikar

    ‘Tsunami’ Kebangkrutan, 22 Ribu Bisnis Jerman Terancam Gulung Tikar

    Jakarta, CNBC Indonesia – Lonjakan kebangkrutan perusahaan di Jerman mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Menurut data awal dari Kantor Statistik Federal (Destatis) yang dirilis pada Senin (13/10/2024), jumlah perusahaan yang tergelincir ke jurang kebangkrutan pada September naik 10,4% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

    Kenaikan ini memperburuk data final untuk bulan Juli, yang menunjukkan insolvensi melonjak 13,4%  secara year-on-year. Hal ini pun mendapat respons keras dari pelaku usaha.

    Asosiasi Kamar Industri dan Perdagangan Jerman (DIHK), sebuah organisasi lobi berpengaruh, menyebut angka kebangkrutan tersebut sebagai “mengejutkan”. Bahkan, angka tersebut diklaim mewakili nilai tertinggi untuk kebangkrutan korporasi dalam dua belas tahun terakhir.

    Kepala Ekonom DIHK, Volker Treier, menyalahkan kenaikan insolvensi pada perpaduan antara kelesuan ekonomi umum di Jerman, yang diperburuk oleh menurunnya ekspor-terutama ke Amerika Serikat-dan berlanjutnya proses deindustrialisasi.

    “Ini bukan berita baik untuk ekonomi Jerman,” kata Volker Treier dikutip media Belgia, Brussels Signal.

    Selain kenaikan jumlah kasus, jumlah utang yang harus ditanggung oleh perusahaan yang bangkrut juga meningkat signifikan. Perusahaan yang dinyatakan bangkrut pada Juli berutang total 3,7 miliar euro (Rp 69,73 triliun) kepada kreditur mereka . Angka ini merupakan peningkatan lebih dari 15% dibandingkan Juli 2024.

    Sektor-sektor yang paling parah terkena dampaknya adalah transportasi dan bisnis penyimpanan (12,7 kasus insolvensi per 10.000 perusahaan), diikuti oleh pemilik restoran (9,9 kasus insolvensi per 10.000 perusahaan). Secara keseluruhan, tingkat kebangkrutan di Jerman mencapai 6,3 kasus insolvensi per 10.000 perusahaan.

    DIHK memperkirakan bahwa secara keseluruhan, sebanyak 22.000 perusahaan Jerman harus mengajukan kebangkrutan sepanjang tahun 2025. Jumlah ini setara dengan lebih dari 60 kasus insolvensi per hari.

    Menanggapi kondisi ini, Treier menekankan perlunya faktor lokasi yang lebih baik bagi Jerman. Ia mendesak pemerintah untuk mengambil tindakan.

    “Kami sangat perlu menjauhi biaya energi dan personel yang tinggi serta beban pajak dan birokrasi yang tinggi dibandingkan negara-negara lain,” tambahnya.

    (tps/tps)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Angin Puting Beliung Terjang Empat Desa di Jombang, Rusak Rumah dan Tempat Usaha

    Angin Puting Beliung Terjang Empat Desa di Jombang, Rusak Rumah dan Tempat Usaha

    Jombang (beritajatim.com) – Empat desa di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, diterjang angin puting beliung, Minggu petang (19/10/2025), . Desa-desa yang terdampak berada di Kecamatan Mojoagung dan Mojowarno. Di Kecamatan Mojoagung, angin kencang melanda Desa Dukuhdimoro, Mojotrisno, dan Tanggalrejo, sementara di Kecamatan Mojowarno, Desa Selorejo juga mengalami kerusakan.

    Menurut informasi yang diperoleh dari anggota Pusdalops BPBD Jombang, Agus Irmawan, “Di Dukuhdimoro ada enam rumah terdampak. Hingga Minggu malam listrik masih padam.”

    Selain rumah, sejumlah tenda hajatan warga juga terbang terbawa angin kencang di Desa Dukuhdimoro. Selain itu, pepohonan di berbagai desa juga tumbang akibat terjangan angin.

    Agus merinci, angin puting beliung merusak atap rumah di tiga desa Kecamatan Mojoagung. Di Desa Tanggalrejo, sebanyak enam rumah mengalami kerusakan, sementara di Desa Mojotrisno, tiga rumah rusak. Kerusakan yang terjadi mayoritas pada bagian atap yang beterbangan.

    Sementara itu, di Desa Selorejo Kecamatan Mojowarno, sembilan tempat usaha juga rusak. “Ada sembilan tempat usaha yang rusak, yang berpenghuni hanya dua. Sekali lagi, rata-rata yang rusak pada bagian atap,” tambah Agus.

    Emi Wahyuni (42), salah satu pemilik tempat usaha di Desa Selorejo, menceritakan pengalamannya saat kejadian. “Ada dua kali hempasan angin kencang hampir bersamaan. Angin dari arah timur ke barat, lalu dari selatan ke utara,” kata Emi.

    Ia mengungkapkan bahwa angin tersebut mengangkat atap asbes tempat usahanya hingga terbang sejauh 3 meter. “Saya ajak anak lari ke depan, kemudian kembali ke belakang. Takut. Anginnya sangat kencang,” lanjut Emi.

    Bencana ini menyebabkan kerusakan signifikan pada bangunan, tetapi untungnya tidak ada korban jiwa. BPBD Jombang terus melakukan upaya pemulihan pasca-bencana, termasuk memperbaiki jaringan listrik yang terdampak. [suf]

  • Fosil Gajah Purba Stegodon Ditemukan Utuh di Nganjuk, Diperkirakan Berusia 800 Ribu Tahun

    Fosil Gajah Purba Stegodon Ditemukan Utuh di Nganjuk, Diperkirakan Berusia 800 Ribu Tahun

    Dilansir Museum Geologi Bandung, penyidikan paleontologi di Indonesian pada masa awal keberadaan Belanda yakni abad ke-17 dan 18, masih sangat terbatas. Kondisi alam pedalaman yang banyak ditutupi oleh hutan tropis menjadi sandungan tersendiri untuk melakukan eksplorasi, diimbuh lagi pada waktu itu belum terdapat ahli khusus dalam bidang geologi yang notabene merupakan disiplin baru.

    Informasi mengenai sejarah alam, batuan, fosil, logam dan mineralogi diperoleh dari para naturalis awal, di mana mereka mencampurkan sejumlah domain sains, tidak hanya menginformasikan aspek geologi saja, melainkan juga vegetasi tumbuhan dan hewan.

    Georg Eberhard Rumpf atau lebih dikenal sebagai Rumphius (1627-1702) “si buta yang melihat dari Ambon” merupakan seorang naturalis terkemuka dan pegawai di maskapai dagang Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC), Rumphius orang Eropa pertama yang memelopori pekerjaan geologis dan penyelidikan fosil di Nusantara.

    Kendati demikian, interpretasi geologinya masih kurang memadai, sebab, geologi baru berkembang sebagai sebuah disiplin sekitar setengah abad setelah kematian Rumphius.

    Rumphius memulai petualangan ilmiah di Nusantara pada paruh kedua abad ke-17 dan menghabiskan sebagian besar sisa hidupnya di Ambon hingga wafat pada tahun 1702.

    Selama bertahun-tahun Rumphius telaten dalam mengoleksi berbagai temuan yang menarik untuk ilmu kebumian dan sejarah alam, meski, di sisi lain, banyak kemalangan yang menerpa, seperti, kehilangan koleksi dan naskah penelitian akibat kebakaran Kota Ambon, kemudian, kapal yang mengirim naskahnya ke Belanda karam di tengah perjalanan, selain itu, bencana gempa bumi menewaskan istri dan salah satu anak perempuannya serta kebutaan yang kemudian ia derita.

    Akibatnya, Rumphius tidak dapat membuat lagi sketsa koleksi-koleksi dalam penyelidikannya. Untungnya, VOC memberikan bantuan dengan mengirimkan juru tulis dan gambar yang memudahkan Rumphius dalam menuntaskan lagi naskah-naskah nya, walakin semua yang dikerjakan Rumphius baru terbit bertahun-tahun setelah kematiannya.

  • Toprak Razgatlioglu Juara Dunia WSBK 2025

    Toprak Razgatlioglu Juara Dunia WSBK 2025

    Jakarta –

    Pebalap BMW asal Turki, Toprak Razgatlioglu, sukses meraih juara dunia World Superbike atau WSBK 2025. Pencapaian tersebut menjadi kado manis sebelum El Turco pindah ke MotoGP musim depan.

    Toprak Razgatlioglu mengunci gelar juara setelah finis ketiga pada Race 2 World Superbike Spanyol 2025. Pebalap 29 tahun itu mengumpulkan 616 poin atau unggul 13 angka dari pesaing terdekatnya, Nicola Bulega di tangga klasemen akhir.

    “Saya sangat senang (bisa juara dunia). Saya mau menyampaikan rasa terima kasih kepada Kenan Sofuoglu sebagai saudara saya, kemudian seluruh penggemar dan tentu saja tim,” ujar Toprak usai meraih gelar juara, dikutip dari Crash, Senin (20/10)

    “Musim ini kami mengawalinya tidak terlalu baik, tapi setiap balapan kami selalu berkembang dan tak pernah menyerah. Ending-nya kami juara dunia. Terima kasih untuk semuanya,” tambah dia.

    Ini merupakan gelar juara ketiga untuk Toprak di kejuaraan WSBK: satu bersama Yamaha dan dua bersama BMW. Hebatnya lagi, selama berkarier di kompetisi tersebut, dia sudah meraih 78 kemenangan dan 172 podium.

    Dengan hasil tersebut, Toprak didaulat sebagai salah satu pebalap WSBK terbaik sepanjang masa. Pebalap yang dikenal berkat kemampuan late braking dan stoppie-nya itu disejajarkan nama-nama legendaris lain seperti Jonathan Rea dan Alvaro Bautista.

    Gelar juara ketiga itu menjadi kado perpisahan manis untuk Toprak. Sebab, musim depan, dia akan melanjutkan kariernya di MotoGP dengan membela tim satelit Yamaha. Dia akan bahu membahu bersama Jack Miller sebagai rekan setimnya.

    (sfn/rgr)

  • 4 Modus Penipu Pakai Email dan Nomor Telepon Kantor

    4 Modus Penipu Pakai Email dan Nomor Telepon Kantor

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kantor kini jadi incaran utama para pelaku kejahatan siber. Mereka menyasar karyawan perusahaan lewat berbagai skema penipuan yang tampak profesional dan meyakinkan. Modusnya beragam, mulai dari menyamar sebagai atasan, hingga petugas teknis palsu.

    Hal ini diketahui dari keamanan siber global, Kaspersky, yang merilis daftar rekayasa sosial yang digunakan penjahat siber untuk menyerang perusahaan.

    Salah satunya menggunakan pesan dan email dari dukungan teknis palsu, serangan email bisnis, dan permintaan data pada lembaga penegak hukum palsu.

    Berikut modus yang digunakan para penipu online tersebut:

    1. Mengaku dari Dukungan Teknis

    Cara pertama adalah mengaku sebagai dukungan teknis (technical support) dan melakukan panggilan kepada karyawan perusahaan. Panggilan tersebut biasanya akan dilakukan pada akhir pekan.

    Para pelaku akan mengatakan mendeteksi aktivitas aneh pada komputer kerja dan meminta pegawai segera datang ke kantor. Petugas palsu akan menawarkan menyelesaikan masalah dari jarak jauh, namun butuh informasi kredensial login karyawan.

    Namun modus ini agak sedikit berubah saat pandemi Covid-19 lalu. Saat itu, banyak pegawai yang melakukan pekerjaannya dari rumah (work from home).

    Pelaku yang menyamar sebagai dukungan teknis akan memperhatikan aktivitas mencurigakan. Mereka menawasrkan penyelesaina masalah melalui dari jarak jauh dengan menggunakan RAT.

    2. Panggilan Palsu dari CEO

    Modus lain adalah serangan kompromi email bisnis (BEC). Penipu akan menyamar sebagai manajer, CEO atau mitra bisnis penting dengan tujuan menguras uang korbannya.

    Serangan bisa bervariasi, misalnya mengirimkan lampiran berbahaya pada korban dengan kedok pesan bersifat darurat. Rekayasa sosial punya peran penting dalam modus ini untuk membujuk korbannya mau melakukan apapun yang diinginkan.

    3. Pembajakan Percakapan

    Skema memungkinkan penyerang masuk dalam korespondensi bisnis dengan menyamar sebagai karyawan atau orang di perusahaan. Penyerang akan membutuhkan email asli dan membuat domain yang mirip untuk mendapatkan kepercayaan dari korbannya.

    Mereka biasanya akan membeli basis data korespondensi email yang dicuri atau bocor di web gelap. Skenarionya bisa bervariasi, dari phising hingga malware, dan biasanya berhubungan dengan memasukkan detail bank untuk mengambil uang dari korbannya.

    4. Permintaan Data dari Pihak Berwajib

    Tren yang muncul pada 2022 adalah meminta data resmi saat mengumpulkan informasi. Permintaan diterima oleh ISP, jejaring sosial, dan perusahaan teknologi yang berbasis di AS dari akun email yang diretas milik lembaga penegak hukum.

    Dalam situasi yang normal, mendapatkan data dari penyedia layanan di AS butuh surat perintah dengan tandatangani hakim. Namun dalam situasi seperti nyawa dan kesehatan yang terancam, permintaan data darurat (EDR) bisa dikeluarkan.

    Jadi permintaan kemungkinan dikabulkan jika menggunakan kasus yang masuk akal dan berasal dari lembaga penegak hukum. Peretas akan mendapatkan informasi mengenai korban dari sumber terpercaya dan menggunakannya untuk serangan lebih lanjut.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • 5 Polemik Memotret di Tebet Eco Park yang Dibatasi Aturan Tak Resmi Megapolitan

    5 Polemik Memotret di Tebet Eco Park yang Dibatasi Aturan Tak Resmi Megapolitan

    Polemik Memotret di Tebet Eco Park yang Dibatasi Aturan Tak Resmi
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Taman kota seharusnya menjadi ruang terbuka bagi siapa pun untuk bersantai, berolahraga, atau sekadar menyalurkan hobi.
    Namun, pengalaman seorang pengunjung Tebet Eco Park, AM (34), justru memunculkan pertanyaan baru, seberapa publik sebenarnya ruang publik di Jakarta?
    Kisah ini bermula ketika AM datang ke Tebet Eco Park, Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2025), untuk memotret suasana taman.
    Namun, belum lama ia memotret, seorang pria berompi dan beridentitas komunitas fotografer menegurnya.
    “Awalnya saya duduk sekitar setengah jam, lalu pindah tempat di area dalam taman. Enggak lama kemudian, ada seseorang pakai rompi dan ID card, yang mengaku bagian dari komunitas fotografer di sana, datang menegur saya,” ujar AM kepada Kompas.com, Minggu (19/10/2025).
    Pria itu meminta AM menunjukkan izin memotret.
    Bagi AM, kegiatan fotografi di ruang publik diperbolehkan selama tidak mengganggu orang lain.
    Namun, perdebatan tak berhenti di situ.
    Menurut AM, komunitas tersebut menawarkan “keanggotaan” dengan biaya Rp 500.000 agar bisa tetap memotret di taman.
    Biaya itu disebut mencakup kartu identitas anggota, dengan potongan 10 persen jika hasil foto dijual.
    “Saya merasa seperti diancam. Akhirnya saya berhenti motret,” kata AM.
    Ia menolak bergabung karena memotret hanyalah kegiatan rekreasi baginya, bukan untuk kepentingan komersial.
    AM kemudian menghubungi akun Instagram komunitas fotografer Tebet Eco Park,
    @tebetekoparkofficial
    .
    Pihak komunitas menyampaikan permintaan maaf atas kejadian tersebut.
    “Apabila ada kata-kata kurang berkenan dari anggota kami. Kami mohon maaf,” demikian bunyi pesan yang diterima AM.
    Dalam percakapan itu juga dijelaskan bahwa aktivitas fotografi di kawasan taman “sudah ada izin khusus dari pengelola” demi menjaga kenyamanan bersama.
    Meski begitu, keterangan ini justru menimbulkan kebingungan karena tidak pernah ada pemberitahuan resmi dari pihak pengelola taman.
    AM berharap, aturan fotografi di Tebet Eco Park diperjelas agar tidak menimbulkan kesan bahwa ruang publik “dikuasai” oleh komunitas tertentu.
    “Kalau memang ada area terbatas untuk foto, ya tolong diberi tanda jelas. Jadi tidak ada lagi kesalahpahaman antara pengunjung dan komunitas,” ujarnya.
    Menanggapi polemik ini, pengelola taman menegaskan bahwa aktivitas fotografi di Tebet Eco Park tetap diperbolehkan tanpa perlu izin khusus.
    “Dari pihak dinas tidak melarang adanya aktivitas fotografi di dalam area taman, baik itu dari komunitas maupun perorangan. Dari pihak dinas maupun teman-teman di lapangan tidak mengeluarkan izin khusus,” jelas Kasi Taman Kota, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta, Dimas Ario Nugroho.
    Dimas menambahkan, pihaknya sudah memanggil perwakilan komunitas fotografer untuk klarifikasi.
    Mereka memastikan tidak ada kaitan antara komunitas dengan pengelola atau petugas taman.
    Perwakilan komunitas fotografer tersebut menjelaskan biaya Rp 500.000 yang diminta kepada calon anggota digunakan untuk kebutuhan internal komunitas, bukan kewajiban resmi taman.
    “Rp 250.000 untuk ID card, sisanya untuk kas yang digunakan untuk program Jumat Berkah setiap akhir bulan. Tidak ada kaitannya dengan pengelola atau satpam Tebet Eco Park,” jelas perwakilan komunitas itu.
    Kejadian ini bukan yang pertama. AM mengaku pernah mengalami hal serupa di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), di mana jumlah fotografer dibatasi dan ada biaya keanggotaan tertentu.
    Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran bahwa ruang publik di Jakarta mulai dibatasi secara sosial oleh kelompok tertentu.
    (Reporter: Lidia Pratama Febrian | Reporter: Ambaranie Nadia Kemala Movanita)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kala Demo Besar-besaran No Kings Dijawab Trump dengan AI ‘King Trump’

    Kala Demo Besar-besaran No Kings Dijawab Trump dengan AI ‘King Trump’

    Jakarta –

    Warga Amerika Serikat (AS) melakukan demo besar-besaran bertajuk demo ‘No Kings’ atau bukan raja, sebagai pelampiasan kemarahan atas kebijakan Presiden AS Donald Trump di seluruh 50 negara bagian AS. Merespons demo tersebut, Trump mengunggah video dirinya memakai mahkota yang dibuat dengan AI.

    Dirangkum detikcom, Senin (20/10/2025), salah satu tuntutan demo tersebut adalah terkait ancaman demokrasi di AS. Merespons demo tersebut, Trump mengunggah video dirinya di platform Truth Social yang dibuat dengan AI, menggambarkan dirinya sebagai seorang raja ‘King Trump’ yang mengemudikan jet tempur.

    Ternyata video tersebut adalah buatan orang lain, Trump hanya membagikan ulang melalui media sosial resminya.

    Diketahui penyelenggara mengatakan sebanyak tujuh juta orang menghadiri demo yang digelar dari New York hingga Los Angeles pada Sabtu (18/10/2025). Demonstrasi juga dilakukan di kota-kota kecil di seluruh wilayah AS dan bahkan di dekat rumah Trump di Florida.

    “Beginilah demokrasi!” teriak ribuan orang di Washington dekat Gedung Capitol AS, tempat pemerintah federal ditutup selama minggu ketiga di tengah kebuntuan legislatif, dilansir AFP Minggu (19/10/2025).

    “Hei hei ho ho, Donald Trump harus pergi!” kata para pengunjuk rasa, banyak dari mereka membawa bendera Amerika, setidaknya satu di antaranya berkibar terbalik sebagai sinyal keresahan.

    Terdapat spanduk warna-warni menyerukan kepada masyarakat untuk “melindungi demokrasi,”. Sementara massa aksi lainnya menuntut AS menghapuskan badan Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) yang menjadi pusat tindakan keras anti-imigran Trump.

    Para demonstran mengecam apa yang mereka sebut sebagai taktik keras miliarder Republik tersebut, termasuk serangan terhadap media, lawan politik, dan imigran ilegal.

    “Saya tidak pernah menyangka akan hidup untuk menyaksikan kematian negara saya sebagai negara demokrasi,” ujar seorang lansia, Colleen Hoffman (69), kepada AFP saat ia berdemo di Broadway, New York.

    “Kita berada dalam krisis, kekejaman rezim ini, otoritarianisme. Saya merasa tidak bisa berdiam diri di rumah dan tidak berbuat apa-apa,” lanjutnya.

    Di Los Angeles, para pengunjuk rasa mengibarkan balon raksasa bergambar Trump yang masih mengenakan popok.

    Bendera One Piece Dikibarkan

    Dari sejumlah bendera yang dikibarkan, setidaknya satu bendera merujuk pada anime bajak laut “One Piece” juga dikibarkan massa demonstran. Bendera dengan logo tengkorak tersebut diketahui menjadi ciri khas protes anti-pemerintah dari Peru hingga Madagaskar.

    “Lawan Ketidaktahuan, bukan migran,” demikian bunyi salah satu spanduk di sebuah protes di Houston, tempat hampir seperempat populasinya adalah imigran, menurut Migration Policy Institute.

    Demonstran menggelar demo mengibarkan bendera One Piece (Foto: Getty Images via AFP/MATHIEU LEWIS-ROLLAND)

    Sementara itu, belum dapat diverifikasi secara independen berapa massa yang hadir. Di New York, pihak berwenang mengatakan lebih dari 100.000 orang berkumpul di salah satu protes terbesar, sementara di Washington, kerumunan diperkirakan antara 8.000 dan 10.000 orang.

    Trump Unggah Video ‘King Trump’

    Trump memposting video buatan AI di platform Truth Social resminya yang menggambarkannya sebagai seorang raja. Video itu diunggah Trump usai demo ‘No Kings’ yang digelar pada Sabtu.

    Ternyata video AI yang dibagikan Trump tersebut milik orang lain akun @Xerias_X yang telah mengunggahnya terlebih dulu melalui platform X. Trump hanya membagikan ulang melalui media sosial resminya.

    Dalam video tersebut, tampak Trump seolah-olah menaiki pesawat tempur bertuliskan King Trump. Di kepalanya, Trump juga menggunakan mahkota sambil mengemudikan jet tempur tersebut.

    Lalu dari atas pesawat, Trump melemparkan sesuatu yang tampak seperti kotoran ke arah massa pendemo anti-Trump. Dalam video yang berdurasi 19 detik tersebut, tidak ada caption yang tertera.

    Sementara itu, para pendukungnya juga siap siaga. Ketua DPR Mike Johnson mencemooh demonstrasi tersebut sebagai demo “Benci Amerika”.

    “Kalian akan menyatukan kaum Marxis, Sosialis, pendukung Antifa, kaum anarkis dan sayap pro-Hamas dari Partai Demokrat sayap kiri ekstrem,” katanya kepada para wartawan.

    Para pengunjuk rasa menanggapi klaim tersebut dengan ejekan.

    “Lihat sekeliling! Jika ini kebencian, maka seseorang harus kembali ke sekolah dasar,” kata Paolo, 63. Sementara massa demo bersorak dan bernyanyi di sekelilingnya di Washington.

    Tuntutan Massa Demo ‘No Kings’

    Dilansir AFP, BBC, dan CNN, Minggu (19/10/2025), ada sejumlah tema utama yang menjadi sorotan seperti ancaman yang dirasakan terhadap demokrasi, penggerebekan Imigrasi dan pengerahan pasukan pemerintah di kota-kota AS, serta pemotongan program federal, terutama layanan kesehatan

    Demo yang digelar di Times Square, New York City, pada Sabtu pagi diikuti ribuan orang. Jalanan dan pintu masuk kereta bawah tanah dipenuhi pengunjuk rasa yang memegang spanduk bertuliskan slogan-slogan seperti “Demokrasi bukan Monarki” dan “Konstitusi tidak opsional”.

    Penyelenggara dan pengunjuk rasa yang turun ke jalan mengatakan acara tersebut berlangsung damai.

    Anti-kekerasan adalah prinsip inti dari acara No Kings, demikian pernyataan kelompok tersebut di situs webnya. Penyelenggara juga mendesak semua peserta untuk mengurangi potensi pertengkaran.

    Ancaman Demokrasi

    Dalam demo tersebut terdapat spanduk warna-warni menyerukan kepada masyarakat untuk “melindungi demokrasi,”. Sementara massa aksi lainnya menuntut AS menghapuskan badan Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) yang menjadi pusat tindakan keras anti-imigran Trump.

    Para demonstran mengecam apa yang mereka sebut sebagai taktik keras miliarder Republik tersebut, termasuk serangan terhadap media, lawan politik, dan imigran ilegal.

    “Saya tidak pernah menyangka akan hidup untuk menyaksikan kematian negara saya sebagai negara demokrasi,” ujar seorang lansia, Colleen Hoffman (69), kepada AFP saat ia berdemo di Broadway, New York.

    “Kita berada dalam krisis, kekejaman rezim ini, otoritarianisme. Saya merasa tidak bisa berdiam diri di rumah dan tidak berbuat apa-apa,” lanjutnya.

    Kritik Kebijakan Imigrasi

    Sementara itu, seorang warga New Jersey yang tumbuh besar di Italia bernama Massimo Mascoli (68), mengatakan ia melakukan demo karena ia khawatir AS mengikuti jejak yang sama dengan negara asalnya pada abad lalu.

    “Saya adalah keponakan seorang pahlawan Italia yang meninggalkan pasukan Mussolini dan bergabung dengan perlawanan,” kata Mascoli.

    “Dia disiksa dan dibunuh oleh kaum fasis, dan setelah 80 tahun, saya tidak menyangka akan menemukan fasisme lagi di Amerika Serikat.”

    Di antara kekhawatirannya, Mascoli khususnya mengkhawatirkan tindakan keras imigrasi pemerintahan Trump dan pemotongan anggaran kesehatan bagi jutaan warga Amerika.

    “Kita tidak bisa mengandalkan Mahkamah Agung, kita tidak bisa mengandalkan pemerintah,” ujarnya kepada BBC.

    “Kita tidak bisa mengandalkan Kongres. Kita memiliki semua lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang semuanya menentang rakyat Amerika saat ini. Jadi, kita berjuang,” ujarnya.

    Protes Pemotongan Program Federal

    Anthony Lee, yang bekerja di Badan Pengawas Obat dan Makanan (FDA) dan merupakan salah satu dari banyak pegawai federal yang dirumahkan setelah penutupan pemerintah, mengatakan ia datang ke demonstrasi tersebut untuk melindungi layanan publik. Lee, presiden cabang Serikat Pekerja Departemen Keuangan Nasional di DC, menghadiri acara tersebut bersama sekelompok pegawai federal yang tergabung dalam serikat pekerja.

    “Saya telah menjadi pegawai negeri selama lebih dari 20 tahun, dan melihat kehancuran yang dialami pemerintah kita, layanan publik kita, selama beberapa bulan terakhir sungguh menakutkan,” kata Lee.

    Trump Disebut Diktator

    Pemimpin Minoritas Senat dan Demokrat New York, Chuck Schumer, juga bergabung dalam protes tersebut.

    “Kita tidak punya diktator di Amerika. Dan kita tidak akan membiarkan Trump terus mengikis demokrasi kita,” tulis Schumer di kolom X bersama foto dirinya yang sedang mengangkat spanduk bertuliskan “perbaiki krisis layanan kesehatan,” katanya.

    Massa Demo ‘No Kings’ Dibubarkan

    Meskipun ramai, demo bertajuk ‘No Kings’ tersebut sebagian besar berlangsung damai.

    Namun di pusat kota Los Angeles, menurut laporan Lo Angeles Times, polisi menembakkan peluru tak mematikan dan gas air mata untuk membubarkan kerumunan yang termasuk demonstran “No Kings” pada Sabtu malam.

    “Setelah ribuan orang berkumpul untuk mengekspresikan hak-hak konstitusional mereka yang dilindungi Amandemen ke-1 secara damai pada pagi tadi, hampir seratus agitator berdemo menuju Aliso dan Alameda di mana mereka menggunakan laser dan lampu kedip berukuran industri,” ungkap Divisi Pusat LAPD di X.

    “Perintah Pembubaran dikeluarkan dan para demonstran dibubarkan dari area tersebut,” tambahnya, tanpa merinci apakah ada penangkapan yang dilakukan.

    Lihat Video ‘Trump Peringatkan Hamas Jika Langgar Perjanjian: Kami Akan Bertindak’:

    Halaman 2 dari 4

    (yld/ygs)

  • Lembaga & Badan Baru Bermunculan, Ini Sepak Terjangnya

    Lembaga & Badan Baru Bermunculan, Ini Sepak Terjangnya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ternyata sudah banyak program yang sudah dijalankan. Sejumlah program unggulan Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) ini dijalankan oleh badan dan lembaga baru.

    Sejumlah lembaga baru tersebut memang dibentuk dan sudah menjalankan tugas sesuai kewenangannya masing-masing di pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran.

    Tercatat, pembentukan institusi baru umumnya dilakukan saat Presiden dan Wapres resmi menjabat, namun ada juga yang dipersiapkan di zaman pemerintahan sebelumnya. Umumnya, lembaga dan badan tersebut sudah berfungsi dan beroperasi dalam satu tahun ini. Berikut ini rangkuman lembaga dan badan baru tersebut, serta sepak terjangnya.

    1. Badan Gizi Nasional (BGN)

    Badan Gizi Nasional dibentuk pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Badan ini dibentuk dalam rangka mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan dijalankan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Lembaga pemerintah ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (BGN).

    Sesuai dengan Perpres ini, BGN adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Pada 19 Agustus 2024, Presiden Jokowi pun melantik Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional.

    Saat itu, BGN mendapatkan alokasi anggaran Rp 71 triliun untuk menjalankan MBG mulai Januari 2025. Terbukti pada 6 Januari 2025, MBG mulai berjalan.

    Setelah berjalan selama 6 bulan, MBG menunjukkan perkembangan signifikan. Hingga 22 Juni 2025, sebanyak 1.837 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi hampir seluruh provinsi di Indonesia.

    Menurut Staf Khusus Kepala BGN Bidang Komunikasi, Redy Hendra Gunawan, jumlah SPPG akan terus bertambah dalam beberapa bulan kedepan. Pada Agustus nanti, menargetkan 7.000 SPPG.

    “Program MBG ini setelah berjalan sejak 6 Januari, hari ini sudah hampir 6 bulan lamanya hingga per 22 Juni per hari ini, telah beroperasional sejumlah 1.837 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi hampir di seluruh provinsi yang ada di Indonesia,” katanya dikutip dari keterangan pers di Jakarta, Minggu (22/6/2025).

    “Jumlah SPPG ini akan bertambah di bulan Juli dan Agustus. Di bulan Agustus, kami menargetkan pertambahan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi sejumlah 7.000 SPPG dan secara eksponensial akan bertambah sampai bulan November dengan target total 32.000 unit SPPG di seluruh Indonesia,” lanjut Redy.

    Namun, pada perjalanannya BGN menghadapi tantangan yang besar. Tantangan ini yaitu, munculnya kasus keracunan anak-anak sekolah penerima MBG. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mencatat ada 11.660 ribu kasus keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) per 5 Oktober 2025. Data ini dihimpun dari Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons atau SKDR yang dikembangkan Kemenkes.

    Adapun penyebab kasus keracunan MBG bervariasi, mulai dari kesalahan pengadaan bahan baku, distribusi makanan yang melewati batas waktu aman, hingga pergantian pemasok yang tidak siap secara kualitas.

    Sebagai tindak lanjut, BGN menutup sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti melanggar SOP hingga proses perbaikan selesai. Presiden Prabowo juga memerintahkan agar setiap SPPG dilengkapi dengan alat sterilisasi, rapid test makanan, serta melibatkan juru masak terlatih.

    Foto: Kepala BGN, Dadan Hindayana dalam Konferensi pers penanggulangan KLB pada program prioritas makan bergizi gratis di Kementerian Kesehatan, Kamis, (2/1/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
    Kepala BGN, Dadan Hindayana dalam Konferensi pers penanggulangan KLB pada program prioritas makan bergizi gratis di Kementerian Kesehatan, Kamis, (2/1/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

    Sementara itu sertifikasi akan diperketat. Setiap SPPG wajib memiliki Sertifikat Laik Higieni dan Sanitasi (SLHS) dari Kementerian Kesehatan, serta sertifikasi keamanan pangan berbasis HACCP dari lembaga independen.

    Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan, Dadan memastikan bahwa pengawasan terhadap dapur penyedia terus diperketat. Hingga saat ini, lebih dari 300 dapur SPPG telah mengantongi SLHS.

    “Per hari ini ada 361 dari total. Terbanyak di daerah Jawa, terutama tadinya basisnya SPPG berbasis restoran, kafe, sama katering. Tapi kita akan percepat semua untuk SLHS, tapi dengan demikian praktiknya kita terapkan, dari awal kan untuk lolos ke verifikasi memang standar-standar itu dipunyai,” tuturnya dikutip dari Detikcom, minggu lalu (18/10/2025).

    Presiden Prabowo Subianto mengakui program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum sempurna. Pasalnya, dalam pelaksanaannya hingga saat ini masih ada beberapa ribu anak yang keracunan.

    Kendati demikian dia menilai ada pihak-pihak yang membesar-besarkan masalah tersebut dan menjadikannya dasar untuk menghentikan program MBG.

    “Memang program ini tidak sempurna dalam pelaksanaan sampai sekarang ada beberapa ribu anak yang sakit perut keracunan makan, tapi yang dibesarkan adalah keracunan seolah-olah program ini harus dihentikan,” kata Prabowo dalam sidang senat terbuka wisuda 521 sarjana Universitas Kebangsaan Republik Indonesia, Sabtu (18/10/2025).

    Dirinya menegaskan kasus keracunan secara statistik hanya 0,0008% dari total penerima MBG atau 8.000 dari 1,4 miliar porsi makanan yang telah dibagikan.

    “Artinya program ini 99,99% berhasil, jadi di mana ada usaha manusia yang 99,99% berhasil dibilang gagal,” ujarnya.

    Prabowo pun menegaskan bahwa ke depan tidak ada satu pun anak yang sakit karena MBG. Pihaknya akan terus melakukan evaluasi dan melakukan pengawasan di segala aspek dengan ketat.

    “Kita mau zero error kita mau zero defect walaupun sangat sulit tapi kita harus. Kita sudah perintahkan semua dapur harus punya alat-alat yang terbaik untuk membersihkan dan ini kita akan sempurnakan terus dan juga kita minta semua guru untuk anak-anak sebelum makan, cuci tangan yang benar kalau perlu harus diajarkan bagaimana makan pakai sendok,” ujarnya.

    Foto: CNBC Indonesia
    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut pemerintah membuka opsi Kementerian BUMN dilebur ke Daya Anagata Nusantara (Danantara).

    2. Danantara

    Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) resmi dibentuk setelah Presiden Prabowo menandatangani Undang-Undang Nomor 1 tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha milik Negara dan peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2025 tentang organisasi dan tata kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara pada Februari 2025. Inilah yang menandai terbentuknya Badan Pengelola Inventasi baru yaitu Danantara.

    Sebagai holding BUMN, Danantara memiliki mandat utama untuk mengelola dan mengoptimalkan aset negara yang selama ini tersebar di berbagai kementerian, lembaga, dan BUMN dan meningkatkan nilai investasi dan produktivitas aset melalui pendekatan bisnis yang modern dan berorientasi profit.

    Danantara juga diberi mandat untuk menjadi mitra strategis investor global, membuka peluang kerja sama dalam pengembangan aset negara di berbagai sektor. Terakhir, Danantara harus mendukung program pembangunan nasional, khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

    Sebulan sesudah diundangkan, susunan pengurus Danantara pun dilantik Presiden pada 23 Maret 2025. Dewan Direksinya, yaitu:

    Dewan Direksi Danantara

    Kepala Badan/Chief Executive Officer (CEO) Rosan Roeslani
    Chief Operational Officer (COO) Dony Oskaria
    Chief Investment Officer (CIO) Pandu Sjahrir

    Kemudian, Dewan Pengawasnya, terdiri dari:

    Erick Thohir
    Muliaman Hadad
    Menteri Keuangan
    Para Menko dan Mensetneg

    Sejak dilantik direksi dan pengurusnya, Danantara sudah beroperasi selama 7 bulan. Dalam rentang waktu tersebut Danantara mulai menyisir investasi dan proyek-proyek yang akan dijalankan.

    CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengatakan, 33 proyek tersebut salah satunya berfokus di sektor energi dari pengolahan sampah. Rosan menyebut, saat ini pihaknya telah merampungkan Peraturan Pemerintah (PP) sudah rampung, sehingga proses tender segera dilaksanakan.

    “Itu yang 33 itu yang waste to energy kan. Nah kita sedang, PP nya sudah rampung, itu akan segera laksanakan untuk tender prosesnya,” ujarnya saat ditemui di gedung DPR RI Jakarta, Kamis (4/9/2025).

    Pada perkembangannya, Chief Investment Officer Danantara Pandu Sjahrir mengatakan ada lebih dari 100 perusahaan dari dalam negeri maupun asing, yang tergabung dalam 70 konsorsium menyatakan minat terhadap proyek waste to energy.

    “Kita sudah mulai prosesnya dari dua minggu lalu. Ya alhamdulillah bagus sekali,” ujarnya di Hotel JS Luwansa Jakarta, Kamis (15/10/2025).

    Selain proyek waste to energy, Danantara juga menjalankan pembangunan kampung haji Indonesia di Arab Saudi. Luas kampung haji tersebut diperkirakan mencapai 80 hektare.

    Danantara akan menanggung penuh pendanaan awal proyek pembangunan kampung haji. Setelah itu, Danantara akan mengajak Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk mengawal pembangunan tersebut.

    “Kalau pendanaan enggak ada masalah, ada Danantara kan. Nanti kerja sama dengan BPKH. Mungkin awalnya pembelian tanahnya dari kami, tapi nanti pembangunan ke depannya ya kita akan kolaborasi dengan BPKH,” ujar Rosan saat ditemui di acara ISEF 2025, dikutip dari Detikcom, (8/10/2025).

    3. Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih

    Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meresmikan 80.081 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes/Kel Merah Putih) di seluruh Indonesia pada 21 Juli 2025. Peresmian digelar di Koperasi Desa Merah Putih Bentangan, Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten.

    Prabowo menegaskan peluncuran 80.081 koperasi ini bukanlah langkah kecil, melainkan gerakan nasional strategis untuk memotong dominasi ekonomi oleh pihak-pihak besar yang selama ini menghambat kemajuan rakyat.

    Adapun, koperasi ini juga diharapkan dapat memutus mata rantai distribusi barang yang selama ini merugikan produsen dan konsumen. Presiden Prabowo juga menyebut bahwa koperasi-koperasi ini akan didukung dengan infrastruktur nyata seperti gudang penyimpanan, cold storage, gerai sembako, apotek, hingga kendaraan logistik. Selain itu, akan terdapat pula fasilitas pinjaman super mikro untuk mempermudah distribusi barang dan perputaran ekonomi desa.

    Sebagai catatan, Kopdes menjadi salah satu instrumen pemerintah ke depan untuk mengoptimalkan anggaran dana desa dalam menggerakkan ekonomi masyarakat lebih cepat.

    Kopdes pun diberikan kemudahan untuk mengakses kredit ke perbankan. Kopdes Merah Putih sudah bisa mengajukan pinjaman modal usaha dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

    Kebijakan ini sudah ditegaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Melalui aturan ini, Kopdes Merah Putih bisa mengajukan pinjaman ke Himbara dengan plafon sampai Rp 3 miliar.

    Sejalan dengan ini, Menteri Keuangan yang menjabat saat itu, Sri Mulyani, juga menekan PMK Nomor 63 Tahun 2025 tentang Penggunaan Saldo Anggaran Lebih pada Tahun Anggaran 2025 untuk Pemberian Dukungan kepada Bank yang Menyalurkan Pinjaman kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

    Ini artinya, pemerintah dapat menyalurkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) APBN 2025 sebagai modal pembiayaan Himbara untuk Kopdes Merah Putih.

    Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu yang menjabat saat itu menjelaskan melalui program Kopdes Merah Putih, pemerintah juga tidak lagi meninabobokan Pemerintahan Desa hanya dengan menggelontorkan dana desa secara cuma-cuma, melainkan mengajari cara pendanaan kreatif dengan memasukkan dana APBN melalui dana desa untuk menekan biaya pinjaman di bank dan mencegah risiko gagal bayar.

    “Nah caranya bagaimana supaya tidak berat bebannya itu bunganya? maka pemerintah taruh dana di bank Himbara itu jumlahnya Rp 100 triliun sebetulnya tahun depan, Rp 83 triliun kita sudah tempatkan beberapa sekarang dengan subsidize rate,” ucap Anggito.

    “Jadi itu viable dan feasible untuk Himbara lakukan apabila unit usaha koperasi ingin ekspansi usahanya tapi supaya risikonya nol, maka pemerintah dibolehkan intercept, jadi tidak ada gagal bayar,” tegasnya.

    Sebagai catatan, Kopdes juga diwajibkan untuk memberikan imbal jasa 20% ke pemerintah desa. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengatakan keuntungan dari KopDes Merah Putih ini akan diberikan ke desa sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

    Menurut Yandri, hal ini dilakukan sebab KopDes Merah Putih dilahirkan dari musyawarah desa khusus. Dalam pembentukannya pun melibatkan Kepala Desa hingga Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 10 Tahun 2025 tentang Mekanisme Persetujuan Kepala Desa dalam rangka Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih.

    “Karena lahirnya prosesnya, pengawalannya peran desa dan kepala desa, termasuk dana desa sangat kuat di sini, maka desa akan mendapatkan manfaat dari sisa hasil usaha itu, atau laba imbal jasa sekurang-kurangnya 20% dari keuntungan bersih usahanya dan dilaporkan dalam rapat anggota,” ujar Yandri dalam konferensi pers di kantornya, dikutip dari Detikcom, Rabu (13/8/2025).

    4. Badan Penyelenggara Haji (BP Haji)

    Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) adalah embrio dari Kementerian Haji dan Umrah yang pendiriannya telah disahkan. BP Haji awalnya dibentuk pada awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Perpres No.154 Tahun 2024. BP Haji awalnya diamanatkan untuk mengelola ibadah haji secara profesional. Pasalnya, ke depannya, Kementerian Agama tidak akan lagi bertanggung jawab mengelola haji.

    Lalu, pada perkembangannya, melalui revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, status BP Haji ditingkatkan statusnya menjadi Kementerian Haji dan Umrah, yang disahkan pada 26 Agustus 2025.

    Pada 8 September 2025, Presiden telah melantik Menteri Haji dan Umrah, yakni Mochamad Irfan Yusuf, yang juga dikenal sebagai Gus Irfan. Sementara itu, Wakil Menteri Haji dan Umrah adalah Dahnil Anzar Simanjuntak.

    Dengan adanya kementerian baru ini, pemerintah berkomitmen menghadirkan pelayanan haji dan umrah yang lebih profesional, transparan, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

    Wakil Menteri Agama Romo Syafi’i mengatakan Presiden sangat menginginkan pertama, agar pelayanan haji ke depan itu harus semakin lebih baik dari pelaksanaan haji tahun-tahun sebelumnya,” ungkap Wamenag dalam rilis resmi (9/9/2025).

    Presiden berharap berbagai persoalan yang kerap muncul setiap musim haji tidak lagi terulang. “Maka dengan adanya penanganan khusus oleh kementerian ini, kita tidak mendengar lagi perulangan persoalan pelaksanaan haji dan umrah,” jelasnya.

    Selain itu, Presiden juga mengingatkan agar ongkos haji bisa lebih efisien melalui skema yang lebih sederhana. “Apakah pengurangan durasi tinggal di Arab Saudi, atau juga dengan mekanisme penerbangan, juga dengan akurasi penetapan katering, hotel, dan (layanan) Armuzna (Arafah, Muzdalifah, Mina),” kata Wamenag.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • 34 Pria Diduga Pesta Seks Sesama Jenis di Midtown Surabaya, Polisi Pastikan Tak Temukan Narkoba

    34 Pria Diduga Pesta Seks Sesama Jenis di Midtown Surabaya, Polisi Pastikan Tak Temukan Narkoba

    Surabaya (beritajatim.com) – Pihak kepolisian terus melakukan penyelidikan terhadap 34 pria yang diamankan karena diduga melakukan pesta seks sesama jenis di Midtown Residence Surabaya, Minggu (19/10/2025). Diketahui, kasus ini ditangani oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polrestabes Surabaya.

    Kanit PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya, Iptu Edi Oktavianus Mamoto mengatakan pihak kepolisian tidak menemukan narkotika dalam penggerebekan yang dilakukan di sebuah kamar Midtown Residence.

    “Ga ada narkobanya mas,” kata Mamoto saat dihubungi, Senin (20/10/2025).

    Saat ditanya apakah pihak kepolisian menemukan obat kuat atau alat kontrasepsi pengaman, Mamoto mengatakan pihaknya masih berfokus pada penyelidikan. Nantinya detail informasi akan disampaikan ketika seluruh pria yang diamankan selesai pemeriksaan.

    “Terkait itu (obat kuat dan alat kontrasepsi) nanti akan kami sampaikan yah. Sampai sekarang penyidik kami masih bekerja keras karena kan jumlahnya banyak,” tegas mantan Kanit Reskrim Polsek Tandes itu.

    Diketahui sebelumnya, Pihak kepolisian mengamankan 34 pria di Midtown Residence Jalan Ngagel, Wonokromo, Surabaya, Minggu (19/10/2025) dini hari. 34 pria yang diamankan itu terindikasi melakukan pesta seks sesama jenis.

    Kasi Humas Polrestabes Surabaya AKP Rina Shanti mengatakan penggerebekan itu bermula dari laporan masyarakat. Anggota kepolisian dari Sabhara, Sat Reskrim dibantu Polsek Wonokromo langsung meninjau lokasi. Setelah di sampai di Midtown Residence Surabaya, anggota mendapati 34 pria yang diduga sedang pesta seks.

    “Iya benar ada 34 yang diamankan. Selebihnya ke Kasat Sabhara ya,” kata Rina saat dikonfirmasi. (ang/ian)

  • Penyelesaiaan B to B Utang KCJB Tidak Perlu Keppres

    Penyelesaiaan B to B Utang KCJB Tidak Perlu Keppres

    Oleh:Defiyan Cori

    CUKUP cepat tanggapan (respons) yang disampaikan oleh pihak China terkait utang KCJB. Kabar itu diperoleh dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) yang disampaikan melalui media nasional. Persis, pasca pendapat kami dimuat beberapa media pada waktu yang sama, yaitu 16 Oktober 2025. Materinya, adalah bahwa pihak China dikabarkan telah menyetujui langkah restrukturisasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang bernama Whoosh. 

    Hanya saja, menurut LBP proses restrukturisasi ini masih menunggu pembentukan tim restrukturisasi melalui penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto?

    Tentu publik kaget, mengapa harus menunggu Keppres jika penyelesaiannya perhitungan bisnis atau business to business (b to b)? Agak aneh pernyataan LBP menimpakan urusan bisnis ke bisnis kepada beban dan tanggung jawab Presiden RI Prabowo Subianto melalui alas hukum Keppres. 

    Bukankah sebagai orang yang turun tangan langsung dan sebagai prajurit ksatria harus bertanggung jawab penuh atas resiko bisnis dalam realisasi awal proyek KCJB Whoosh di masa pemerintahan Presiden RI ke-7 Joko Widodo tersebut? Tidak cukupkah pernyataan Menkeu RI Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak penggunaan APBN untuk penyelesaian utang KCJB?

    Jika Presiden menerbitkan Keppres dalam situasi yang nihil kemendesakan (urgency), maka akan menjadi preseden buruk bagi investasi yang awalnya didasarkan pada kerjasama b to b. Yang dibutuhkan dalam penyelesaian bisnis ke bisnis utang KCJB ini adalah renegosiasi dan restrukturisasi secara aksi korporasi. 

    Sebab, pihak China juga terlibat dalam peralihan komitmen yang awalnya tanpa dukungan APBN dan jaminan pemerintah. Selayaknya tim renegosiasi dan restrukturisasi utang KCJB ini berasal dari para pihak yang bekerjasama bisnis. Dalam perspektif perhitungan bisnis inilah penyelesaian diarahkan secara menang-menang (win-win solution) terkait resiko kerugian yang diderita PT. KAI dan PT. KCIC.

    Pembentukan tim renegosisasi dan restrukturisasi melalui Keppres itu sama saja melibatkan pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dan APBN atau uang rakyat. Begitu juga halnya dengan melibatkan BPI Danantara sama saja dengan mengambil laba/dividen BUMN yang dulu dikenal dengan istilah Penyertaan Modal Negara (PMN). 

    Yang harus mempertanggunjawabkan bisnis intinya adalah pihak yang sedari awal merancangnya dan tidak bisa resiko korporasi dipindahtangankan begitu saja. Kalau pemerintah dan APBN selalu turun tangan atas segala resiko bisnis seharusnya pelaku UMKM juga beroleh haknya. Tidak hanya menggunakan kewenangan jabatan sebagaimana yang dilakukan oleh Luhut Binsar Panjaitan! Kok enak sekali!? rmol.id

    (Ekonom Konstitusi)