Xcloud.id

Blog

  • Cek Cara Lapor Masalah Pajak dan Bea Cukai Melalui Lapor Pak Purbaya – Page 3

    Cek Cara Lapor Masalah Pajak dan Bea Cukai Melalui Lapor Pak Purbaya – Page 3

    Kata Purbaya, nantinya ada tim khusus dari yang akan memverifikasi dan memvalidasi setiap laporan berdasarkan bukti dan urgensinya. Purbaya mengaku ingin memastikan bahwa hanya laporan yang benar-benar signifikan yang akan diproses lebih lanjut.

    “Jadi, harusnya semaksimal mungkin kita follow-up. Sampai nggak ada lagi yang ngeluh. follow-up, kita lihat apa masalahnya. Kalau petugasnya yang salah, kita sikat petugasnya,” ujarnya.

    Aduan Lewat WhatsApp

    Adapun Purbaya menyampaikan bahwa meski saluran WhatsApp sudah aktif mulai hari ini, masyarakat diminta untuk memahami bahwa aduan tidak akan langsung dibalas atau ditindaklanjuti secara otomatis. 

    Sistem pengelolaan laporan dirancang untuk mengumpulkan data terlebih dahulu, lalu memilah mana yang layak untuk ditindak. Hal ini dilakukan demi menjaga efektivitas tindak lanjut dan menghindari overload laporan yang tidak relevan.

    “Tapi paling enggak, Whatsapp-nya sudah hidup, jadi bisa masuk ke sana. Kirim aja semuanya ke sana. Tentu pasti dia akan divalidasi dulu, bener enggak? Atau cuma nyapein-nyapein saya aja, komplain sana, komplain sana, kita tahu nggak ada. Kita akan divalidasi dulu. Begitu divalidasi oke, kita akan follow-up,” pungkasnya.

     

  • Roy Suryo Sebut KPU Lakukan Permufakatan Jahat untuk Loloskan Gibran Jadi Cawapres

    Roy Suryo Sebut KPU Lakukan Permufakatan Jahat untuk Loloskan Gibran Jadi Cawapres

    GELORA.CO –  Pemerhati Telematika, Multimedia, AI, dan OCB Independen, Roy Suryo, menyebut bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat telah melakukan permufakatan jahat untuk meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon waki presiden (Cawapres).

     

    “Kami menemukan fakta bahwa ternyata KPU, itu sudah membikin permufakatan jahat. Saya berani mengatakan begitu, konspirasi,” kata Roy dalam siniar Forum Keadilan Tv dilansir pada Senin, 20 Oktober 2025.

     

    Menurut Roy, KPU Pusat telah menyiapkan aturan untuk meloloskan Gibran karena mereka tahu bahwa Gibran tidak lulus SMA.

     

    “Mereka bikin peraturan KPU, peraturannya Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden,” ujarnya.

     

    Adapun ketentuan untuk meloloskan Gibran sebagai cawapres dalam Peraturan KPU atau PKPU Nomor 19 Tahun 2023, yakni terdapat pada Pasal 18.

     

    “Pasal 18 Ayat (1) itu berbunyi, syarat bahwa calon presiden dan wakil presiden itu harus memenuhi standar pendidikan minimal SMA. Tapi menariknya, pada Pasal 18 Ayat (3),” kata Roy.

     

    Ia lantas membacakan Pasal 18 Ayat (3): Bukti kelulusan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf m dikecualikan bagi bakal calon Presiden atau calon Wakil Presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah asing di luar negeri dan telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi.

     

    “Ini kan pelanggaran hukum banget gitu. Jadi ini seolah-olah telah menyiapkan [aturan],” tandasnya.

     

    Ia menegaskan, poin tersebut merupakan karpet merah untuk memuluskan Gibran menjadi cawapres.

    “Karpet merah ya, atau kalau istilah polisi ini diskresi,” ucapnya.

     

    Roy menegaskan, KPU Pusat ini sudah tahu bahwa akan ada calon wakil presiden yang tidak lulus atau tidak memiliki sertifikat SMA. 

     

    “Tapi kemudian bisa entah gimana caranya dapat kelulusan luar negeri,” katanya.

    Roy lantas mengungkapkan, pantasan saja sempat ada Keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025 yang melarang publik mendapatkan data-data terkait kontestan. 

     

    “Itu menutup akses kepada kita-kita untuk tidak mendapatkan syarat-syarat yang pernah dikumpulkan di KPU,” ujarnya.

     

    Roy menegaskan, sekarang baru terbongkar di balik itu ternyata ada karpet merah yang diduga hasil permufakatan jahat untuk meloloskan Gibran.***

  • Jalan Rusak Bikin Ibu Hamil Ditandu 7 Km ke Puskesmas, Pemda Maros Jangan Diam Saja

    Jalan Rusak Bikin Ibu Hamil Ditandu 7 Km ke Puskesmas, Pemda Maros Jangan Diam Saja

    JAKARTA – Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras meminta pemerintah daerah (Pemda) lebih proaktif menyelesaikan persoalan infrastruktur di wilayah masing-masing.

    Hal itu disampaikan menyusul peristiwa seorang ibu hamil di pedalaman Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, yang harus ditandu sejauh tujuh kilometer saat hendak melahirkan.

    “Kami merasa prihatin dan menyesalkan peristiwa ini. Semoga ke depan tidak ada lagi kejadian seperti yang dialami warga di Maros tersebut. Bila Pemda kekurangan ruang fiskal, bisa meminta bantuan ke pusat. Apalagi Presiden Prabowo Subianto saat ini telah mengeluarkan Inpres Jalan Daerah, sehingga daerah yang membutuhkan dapat memanfaatkannya,” ujar Iwan Aras di Jakarta, Senin, 20 Oktober. 

    Infrastruktur merupakan fasilitas dasar bagi rakyat yang wajib dipenuhi negara. Pemerintah daerah, kata dia, dapat memanfaatkan bantuan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU), mitra kerja Komisi V DPR.

    Menurut Iwan, pemerintah telah menetapkan pelaksanaan Program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJD) 2025–2026 yang bertujuan mendukung swasembada pangan. Kementerian PU menetapkan prioritas kegiatan berdasarkan sejumlah kriteria, seperti aspek tematik, tingkat kemantapan jalan, dan keberlanjutan usulan.

    “Di Maros juga daerah pertanian, maka dukungan infrastruktur tematik pastinya bisa diprioritaskan untuk memperlancar distribusi produksi tani demi membantu terwujudnya swasembada pangan,” katanya.

    Legislator asal daerah pemilihan Sulawesi Selatan II itu mendorong adanya kolaborasi antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat. Ia juga menegaskan, Komisi V DPR siap mendorong Kementerian PU untuk memfasilitasi kebutuhan pembangunan jalan di wilayah-wilayah tertinggal, termasuk Maros.

    Iwan mengakui, banyak pemerintah daerah memiliki keterbatasan fiskal yang membuat mereka harus menunda pembangunan infrastruktur. Karena itu, kata dia, langkah proaktif dari Pemda menjadi kunci agar pemerintah pusat dapat memberikan dukungan.

    “Maka yang dibutuhkan adalah bagaimana Pemda proaktif. Apabila kebutuhan di daerahnya belum bisa terpenuhi dengan APBD, maka Pemerintah Pusat akan ikut membantu. Tapi pusat tidak akan tahu kalau Pemda-nya tidak berinisiatif atau aktif memberi informasi,” ujarnya.

    Sebelumnya, sebuah video viral memperlihatkan perjuangan warga di Dusun Cindakko, Desa Bontosomba, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, yang menandu seorang ibu hamil bernama Nina (21) sejauh tujuh kilometer menuju Puskesmas Tompobulu. Jalan rusak parah membuat kendaraan tidak bisa melintas.

    Setelah perjalanan panjang, Nina berhasil melahirkan bayi laki-laki dalam kondisi sehat. Namun dua hari kemudian, ia bersama bayinya harus berjalan kaki melewati jalur rusak yang sama untuk pulang ke rumah. Kisah pilu ini memicu simpati publik sekaligus kritik terhadap kondisi infrastruktur pedalaman Maros, yang disebut belum kunjung diperbaiki meski sebelumnya dijanjikan pemerintah setempat.

  • Menko Yusril Sebut Presiden dan DPR Berwenang Ubah Kedudukan Polri

    Menko Yusril Sebut Presiden dan DPR Berwenang Ubah Kedudukan Polri

    GELORA.CO – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan kewenangan untuk menentukan struktur organisasi Polri sepenuhnya berada di tangan Presiden dan DPR.

    Hal itu ia sampaikan usai menghadiri acara satu Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran di Universitas Tarumanegara, Jakarta, Senin (20/10/2025).

    “Bagaimana susunan dan kewenangan Polri ke depan, apakah tetap seperti sekarang atau akan ada perubahan struktur, semuanya menjadi kewenangan Presiden dan DPR untuk memutuskannya,” kata Yusril dalam keterangannya, Senin (20/10/2025).

    Yusril menjelaskan, dasar konstitusional pengaturan struktur Polri diatur dalam Pasal 30 ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan bahwa susunan dan kedudukan TNI dan Polri serta hubungan kewenangan antara keduanya diatur dengan undang-undang.

    Hal ini dipertegas kembali dalam Bab II Pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Polri berada di bawah Presiden, dan Kapolri bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

    “Secara normatif, apakah kedudukan Polri akan tetap seperti sekarang atau akan diubah, semuanya tergantung Presiden dan DPR. Kalau sekiranya akan diubah, perubahan itu harus diatur dengan undang-undang,” ujar Yusril.

    “Dan kita tahu bahwa inisiatif perubahan undang-undang bisa datang dari Presiden dan bisa pula dari DPR,” sambung dia.

    Terkait wacana pembentukan Komite atau Komisi Reformasi Kepolisian yang digagas Presiden, Yusril menilai hal itu wajar memunculkan diskusi publik terkait susunan dan kedudukan Polri.

    “Pemerintah menghargai dan menghormati wacana tersebut sebagai ekspresi kebebasan berbicara dan kebebasan mimbar akademik. Pemikiran seperti itu nanti dapat disumbangkan kepada Komisi Reformasi Kepolisian untuk digodok. Namun keputusan akhir tetap ada di tangan Presiden,” jelas Yusril.

    Ketika ditanya kapan Presiden akan mengumumkan pembentukan Komisi Reformasi Kepolisian, Yusril mengaku belum mendapatkan informasinya.

    “Saya belum mendapatkan informasi terbaru mengenai hal ini. Semuanya tergantung kepada beliau (Presiden), kapan saat yang tepat untuk mengumumkannya. Saya yakin Presiden pasti punya pertimbangan yang tepat. Mohon sabar menunggunya,” tutupnya.

  • Polisi: kerja sama masyarakat wujudkan situasi kamtibmas yang optimal

    Polisi: kerja sama masyarakat wujudkan situasi kamtibmas yang optimal

    Jakarta (ANTARA) – Polda Metro Jaya mengatakan kerja sama dengan masyarakat, termasuk pengemudi ojek online (ojol), dapat mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang optimal.

    “Situasi aman atau terwujudnya situasi Kamtibmas yang kondusif, itu tidak bisa tiba-tiba. Supaya optimal hasilnya, maka harus kerja sama,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Brigjen Pol Ade Ary Syam Indradi dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Dalam menciptakan situasi kamtibmas yang optimal, dia menyebutkan selain melakukan upaya-upaya kepolisian, seperti memberikan imbauan, melakukan patroli, pihaknya juga melakukan penegakan hukum apabila terjadi tindak pidana.

    “Tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita bekerja sama. Nah, kerja sama itu diwujudkan dengan saling memberikan informasi, saling bersama-sama untuk mewujudkan situasi kamtibmas,” ujar Ade Ary.

    Dia juga menyebutkan jika setiap individu memiliki kesadaran dan keinginan untuk melaporkan cepat kepada pihak kepolisian, maka tentunya potensi gangguan kamtibmas dapat diredam.

    “Ya, sejauh ini laporan yang masuk adalah melalui 110. Ya, perlu kami sampaikan kembali bahwa bapak Kapolda Metro Jaya senantiasa mengingatkan kepada seluruh jajaran untuk terus melakukan sosialisasi kepada 110, itu bebas pulsa, gratis,” ucap Ade Ary.

    Lebih lanjut, dia menambahkan pembangunan sistem keamanan terus dilakukan agar partisipasi masyarakat untuk bersama-sama menjaga kamtibmas segera terwujud.

    “Kalau masing-masing individu, keluarga, lingkungan, kita bangun sama-sama sistem keamanan, ada siskamling, ada ronda, memasang CCTV (kamera pengawas), membangun sistem keamanan ini tentunya sangat efektif,” tutur Ade Ary.

    Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengajak pengemudi ojol bersinergi bersama Polri dalam menjaga kamtibmas.

    Sinergi itu diperkuat melalui kegiatan Apel Ojol Kamtibmas yang digelar di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Senin.

    “Hari ini, di satu tahun pemerintahannya Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, teman-teman komunitas ojol melaksanakan kegiatan aksi dalam bentuk yang lain. Bentuknya adalah Apel Ojol Jaga Kamtibmas dengan mengusung tema ‘Jaga Jakarta’ bersama Polda Metro Jaya,” kata Listyo dalam keterangannya, Senin.

    Menurut dia, pengemudi ojol memiliki peran yang sangat penting bagi Polri dalam upaya-upaya pencegahan terjadinya kriminalitas maupun kejahatan, khususnya di jalanan.

    Peran penting itu, kata dia, antara lain dengan memberikan informasi terkait dengan peristiwa kejahatan ataupun peristiwa lain yang terjadi di lapangan untuk segera diinformasikan kepada kepolisian.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Terobosan di Dunia Medis! Inggris Setujui Suntikan untuk Cegah Penularan HIV

    Terobosan di Dunia Medis! Inggris Setujui Suntikan untuk Cegah Penularan HIV

    Jakarta –

    Kabar gembira datang dari Inggris. Injeksi dengan efek jangka panjang yang berfungsi mencegah infeksi HIV (Human Immunodeficiency Virus) telah disetujui untuk digunakan di Inggris dan Wales.

    Suntikan pencegahan HIV yang dikenal sebagai Prep (profilaksis pra-pajanan) dengan nama dagang cabotegravir (CAB-LA) ini akan diberikan setiap dua bulan sekali, menawarkan alternatif bagi mereka yang selama ini harus mengonsumsi pil Prep setiap hari.

    Harapan Baru Bagi Kelompok Rentan

    National Institute for Health and Care Excellence (NICE) merekomendasikan CAB-LA bagi orang dewasa dan kaum muda yang berisiko tertular HIV tetapi tidak dapat menjalani Prep oral harian karena alasan medis atau hambatan lain.

    “Bagi orang-orang rentan yang tidak dapat mengambil metode pencegahan HIV lainnya, ini adalah harapan,” Menteri Kesehatan Inggris, Wes Streeting, dikutip dari The Guardian.

    Diperkirakan hingga 1.000 orang di Inggris akan mendapatkan manfaat dari pengobatan injeksi baru ini setiap tahunnya.

    Persetujuan injeksi ini semakin memperkuat ambisi Inggris untuk menjadi negara pertama di dunia yang mengakhiri transmisi HIV pada tahun 2030.

    “Inggris akan menjadi negara pertama yang mengakhiri transmisi HIV pada tahun 2030, dan pengobatan terobosan ini adalah alat ampuh lain dalam gudang senjata kami untuk mencapai tujuan penting itu,” tegas Streeting.

    Badan Keamanan Kesehatan Inggris (UKHSA) melaporkan bahwa penggunaan Prep telah meningkat sebesar 7% dari tahun sebelumnya, dengan lebih dari 111.000 orang mengaksesnya di klinik kesehatan seksual pada tahun 2024.

    Peluncuran suntikan ini diharapkan dimulai sekitar tiga bulan setelah NICE menerbitkan panduan finalnya pada akhir tahun ini.

    Halaman 2 dari 2

    (kna/kna)

  • Terobosan di Dunia Medis! Inggris Setujui Suntikan untuk Cegah Penularan HIV

    Terobosan di Dunia Medis! Inggris Setujui Suntikan untuk Cegah Penularan HIV

    Jakarta –

    Kabar gembira datang dari Inggris. Injeksi dengan efek jangka panjang yang berfungsi mencegah infeksi HIV (Human Immunodeficiency Virus) telah disetujui untuk digunakan di Inggris dan Wales.

    Suntikan pencegahan HIV yang dikenal sebagai Prep (profilaksis pra-pajanan) dengan nama dagang cabotegravir (CAB-LA) ini akan diberikan setiap dua bulan sekali, menawarkan alternatif bagi mereka yang selama ini harus mengonsumsi pil Prep setiap hari.

    Harapan Baru Bagi Kelompok Rentan

    National Institute for Health and Care Excellence (NICE) merekomendasikan CAB-LA bagi orang dewasa dan kaum muda yang berisiko tertular HIV tetapi tidak dapat menjalani Prep oral harian karena alasan medis atau hambatan lain.

    “Bagi orang-orang rentan yang tidak dapat mengambil metode pencegahan HIV lainnya, ini adalah harapan,” Menteri Kesehatan Inggris, Wes Streeting, dikutip dari The Guardian.

    Diperkirakan hingga 1.000 orang di Inggris akan mendapatkan manfaat dari pengobatan injeksi baru ini setiap tahunnya.

    Persetujuan injeksi ini semakin memperkuat ambisi Inggris untuk menjadi negara pertama di dunia yang mengakhiri transmisi HIV pada tahun 2030.

    “Inggris akan menjadi negara pertama yang mengakhiri transmisi HIV pada tahun 2030, dan pengobatan terobosan ini adalah alat ampuh lain dalam gudang senjata kami untuk mencapai tujuan penting itu,” tegas Streeting.

    Badan Keamanan Kesehatan Inggris (UKHSA) melaporkan bahwa penggunaan Prep telah meningkat sebesar 7% dari tahun sebelumnya, dengan lebih dari 111.000 orang mengaksesnya di klinik kesehatan seksual pada tahun 2024.

    Peluncuran suntikan ini diharapkan dimulai sekitar tiga bulan setelah NICE menerbitkan panduan finalnya pada akhir tahun ini.

    Halaman 2 dari 2

    (kna/kna)

  • Heboh! Anggota DPRD Jambi Maki Pekerja Proyek, Lontarkan Kata Kasar

    Heboh! Anggota DPRD Jambi Maki Pekerja Proyek, Lontarkan Kata Kasar

    Heboh anggota DPRD Kota Sungai Penuh Jambi bernama Fahrudin menuai sorotan publik. Wakil rakyat itu memaki-maki pekerja proyek dengan kata-kata tak pantas.

    Pernyataan itu disampaikan oleh Fahrudin saat tengah menjalani sidak (inspeksi mendadak) di kawasan Pasar Beringin, tepatnya di Alun-alun Kota Sungai Penuh Jambi pada Rabu (15/10).

  • Realisasi Pendapatan Daerah Rp 949,97 Triliun per September 2025 – Page 3

    Realisasi Pendapatan Daerah Rp 949,97 Triliun per September 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan realisasi pendapatan pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, maupun kota, hingga 30 September 2025 telah mencapai 70,27 persen atau sebesar Rp 949,97 triliun. Angka tersebut meningkat dibandingkan periode yang sama tahun 2024 yang mencapai 67 persen.

    “Jadi data untuk realisasi pendapatan Provinsi Kabupaten Kota per September, 30 September. Ini yang kami catat, karena Oktober belum kami catat. 30 September untuk pendapatan 70,27 persen, yaitu Rp 949,97 triliun, gabungan provinsi, kota, dan kabupaten. Ini lebih tinggi dibanding tahun 2024 periode yang sama, 67 persen,” ujar Tito Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 bersama Menteri Keuangan, Senin (20/10/2025).

    Ia menjelaskan, kinerja pendapatan daerah menunjukkan variasi antarwilayah. Untuk tingkat provinsi, capaian tahun ini tercatat sedikit menurun dibanding tahun sebelumnya, yaitu 73 persen pada 2024 menjadi lebih rendah di periode yang sama tahun ini. Namun, kinerja kabupaten dan kota justru menunjukkan perbaikan signifikan.

    “Gabungan kabupaten, 416 kabupaten kota, kalau kita lihat data, tahun 2025 warna merah, itu lebih tinggi 5 persen dibanding periode yang sama tahun 2024. Jadi kabupaten ini lebih berprestasi daripada provinsi,” jelas Tito.

    Dari sisi capaian pendapatan tertinggi, Maluku Utara menjadi provinsi dengan kinerja terbaik dengan realisasi mencapai 83 persen, disusul Kalimantan Selatan, Yogyakarta, NTB, dan Kalimantan Utara. Adapun provinsi dengan pendapatan terendah per akhir September 2025 adalah Papua Barat, dengan realisasi baru mencapai 48 persen, serta Maluku 54 persen dan Kalimantan Tengah di bawah 70 persen.

    Beberapa kabupaten bahkan mencatatkan realisasi pendapatan di atas 100 persen, antara lain Sumbawa Barat, Tanah Laut, Hulu Sungai Selatan, dan Tabalong. Tito menyebut daerah-daerah tersebut akan menjadi perhatian khusus dan kemungkinan mendapat penghargaan atas capaian tersebut.

  • Dikritik Soal AI Mesum, Meta Berikan Kontrol Akun Anak ke Orang Tua – Page 3

    Dikritik Soal AI Mesum, Meta Berikan Kontrol Akun Anak ke Orang Tua – Page 3

    Meski kasus ini terlihat sebagai permasalahan baru, sebenarnya sejak lama Meta telah menambahkan banyak fitur keselamatan bagi anak remaja dan semacamnya. Namun beberapa waktu yang lalu sempat tidak efektif.

    Alasan mengapa hal itu bisa terjadi karena perkembangan AI yang sangat cepat. Perubahan ini membuat implementasi fitur keselamatan anak remaja perlu dilakukan kalibrasi ulang untuk mengikuti kecanggihan teknologi saat ini.

    Apakah Fitur ini akan ada di Indonesia?

    Sejauh ini belum ada keterangan resmi dari Meta Indonesia, namun sebelumnya, raksasa penyedia layanan media sosial tersebut telah meluncurkan fitur ‘Teen Accounts’ di Tanah Air.

    Melihat kasus pembulian di media sosial (cyberbullying) yang belakangan kian merajalela, Meta memberikan solusi dengan meluncurkan ‘Teen Accounts’.

    Menurut Director of Public Policy for Products Meta, APAC, Phillip Chua saat sesi pemaparan pada Selasa (30/9/2025) di Kantor Meta, Jakarta, “Meta Global menyadari tantangan yang dihadapi orang tua, otoritas, dan remaja di era digital saat ini. Oleh karena itu, kami meluncurkan ‘Teen Accounts’, fitur keamanan baru bagi anak remaja.”

    Berdasarkan paparannya, fitur baru ini akan berfungsi dengan cara mendesak pengguna untuk mengisi kisaran usia saat membuat akun baru.

    Setelah terklasifikasi, seluruh akun pengguna yang memiliki data usia di bawah 18 tahun akan langsung mendapatkan aktivasi ‘Teen Accounts’ secara otomatis. Setelah itu, akun khusus untuk remaja ini akan mandapatkan empat fungsi keamanan.