Xcloud.id

Blog

  • Serapan Belanja Daerah Lambat, Purbaya Wanti-wanti Ekonomi Tak Bergerak

    Serapan Belanja Daerah Lambat, Purbaya Wanti-wanti Ekonomi Tak Bergerak

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mencatat bahwa belanja pemerintah daerah (pemda) di APBD 2025 per September 2025 mencapai Rp712,8 triliun atau 51,3% dari pagu Rp1.389,3 triliun. Di sisi lain, pemerintah mencatat bahwa dana pemda mengendap mencapai Rp233 triliun.

    Kalau menilik data tahun lalu, realisasi tersebut turun 13,1% (yoy). Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut realisasi belanja daerah hingga akhir kuartal III/2025 itu menunjukkan perputaran ekonomi yang juga lebih lambat. 

    “Angka ini lebih rendah 13,1% dibanding periode yang sama tahun lalu. Artinya, perputaran ekonomi daerah berjalan lebih lambat,” terang Purbaya pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (20/10/2025). 

    Seluruh pos belanja APBD mengalami pelambatan apabila dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Belanja pegawai baru terealisasi Rp310,8 triliun atau 60,9% dari pagu Rp510,5 triliun. 

    Sementara itu, belanja barang dan jasa baru terealisasi Rp196,6 triliun atau 48,2% dari pagu Rp407,9 triliun. Kemudian, belanja lainnya baru terealisasi Rp147,2 triliun atau 55,1% dari pagu Rp266,9 triliun. 

    Adapun belanja modal adalah pos belanja yang terkontraksi paling dalam dari sisi pertumbuhan, serta paling rendah realisasinya. Hingga September 2025, realisasi belanja modal terkontraksi 31,3% dari September 2024, serta baru terbelanjakan Rp58,2 triliun atau 28,5% dari pagu Rp203,9 triliun. 

    Purbaya pun menekankan bahwa pemda perlu mempercepat realisasi belanja, khususnya yang produktif, pada tiga bulan terakhir tahun ini. Dia meminta agar uang pemda tak diendapkan dalam kas di perbankan. Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu berpesan bahwa fungsi pemda bukan untuk menabung. 

    “Uang daerah jangan dibiarkan mengendap di kas atau deposito. Kalau uangnya bergerak, ekonominya ikut hidup dan masyarakat langsung merasakan manfaatnya,” terang Purbaya. 

    Di sisi lain, pendapatan asli daerah (PAD) juga mengalami kontraksi hingga 10,86% (yoy). Pendapatan dari pajak daerah baru Rp182,8 triliun atau terkontraksi 10,24% (yoy), sedangkan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terkontraksi 8,96% (yoy) atau Rp9,26 triliun. Lain-lain tercatat sebesar Rp24,47 triliun atau terkontraksi paling dalam hingga 30,44% (yoy). 

    Hanya retribusi daerah yang mengalami pertumbuhan pada September 2025 yakni 4,6% (yoy) dari September 2024, dengan posisi terkini sebesar Rp36,8 triliun. “Kalau mau PAD naik, aktivitas ekonomi daerah harus digerakkan. Dorong sektor produktif, permudah izin, hidupkan UMKM, dan pastikan pelayanan publik benar-benar efisien,” terangnya. 

    Dana Mengendap di Perbankan

    Pada saat yang sama, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memaparkan data terbaru Bank Indonesia (BI) yang menunjukkan bahwa uang pemda yang mengendap di rekening kas daerah mencapai Rp233 triliun.  

    Secara terperinci, simpanan pemerintah kabupaten (pemkab) merupakan yang terbesar yakni Rp134,2 triliun. Kemudian, simpanan pemerintah provinsi (pemprov) sebesar Rp60,2 triliun dan pemerintah kota (pemkot) sebesar 39,5 triliun. 

    Namun, Tito menilai data itu kurang valid. Dia mencontohkan data simpanan pemkot yakni Banjar Baru yang mencapai Rp5,1 triliun padahal pendapatannya tidak mencapai Rp5 triliun. 

    Temuan itu, lanjut Tito, mendorong pihaknya untuk mengecek langsung ke setiap rekening kas pemda. Hasilnya, total simpanan kas pemerintah provinsi, kabupaten dan kota hanya mencapai Rp215 triliun. Secara terperinci, simpanan pemda itu meliputi Rp64 triliun di provinsi, kabupaten Rp119,9 triliun dan kota Rp30,1 triliun. 

    Artinya, ada selisih Rp18 triliun antara data BI dan yang dihimpun Kemendagri dari rekening kas daerah. Menurut Tito, ada beberapa hal yang melatarbelakangi simpanan pemda masih tinggi. 

    Beberapa di antaranya adalah efisiensi sebagaimana amanat Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025, penyesuaian visi dan misi program prioritas kepala daerah terpilih setelah pelantikan, kendala administratif, serta proses penyesuaian penggunaan e-Katalog versi terbaru. 

    Kemudian, pengadaan belanja modal yang bersifat fisik, kecenderungan realisasi APBN tinggi di akhir tahun, keterlambatan kementerian/lembaga pengampun dana alokasi khusus (DAK), pengadaan tanah dilakukan bersamaan dengan pekerjaan fisik TA 2025, serta pembayaran utang iuran BPJS. 

    Mantan Kapolri itu juga menyoroti sejumlah daerah yang memiliki pendapatan tinggi, namun tidak pandai dengan cepat membelanjakan anggarannya. Salah satu contohnya seperti Pemkab Bojonegoro yang memiliki simpanan kas daerah hingga Rp3,8 triliun. 

    “Jadi kecepatan para pencari uangnya, Kadispenda dan Kepala BKAD, itu kecepatannya tinggi, sementara yang dinasnya realisasinya lambat,” terang Tito. 

  • Banyuwangi Geger, Suami Tega Tusuk Istri Hingga Meninggal Dunia

    Banyuwangi Geger, Suami Tega Tusuk Istri Hingga Meninggal Dunia

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Seorang suami berinisial G diduga menikam istrinya, D (54), hingga tewas di rumah kediamannya di Jalan Serayu Nomor 54, Kelurahan Panderejo, Kecamatan Banyuwangi, pada Senin (20/10/2025). Korban merupakan pegawai salah satu bank swasta ternama, sedangkan tersangka bekerja di salah satu BUMN cabang Banyuwangi. Peristiwa tragis ini terjadi di lingkungan padat penduduk, sehingga menarik perhatian warga setempat.

    Kapolsek Banyuwangi Kota AKP Hendry Cristianto membenarkan kasus tersebut. Polisi kini tengah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di lokasi. “Benar, telah terjadi pembunuhan,” ujar Hendry.

    Rumah pasangan ini didominasi warna hijau dengan pagar agak tinggi. Di halaman rumah, tepat di pinggir jalan, sebuah mobil citycar terparkir. Garis kuning dipasang polisi untuk membatasi akses warga, yang banyak berkumpul ingin menyaksikan proses olah TKP.

    Lurah Panderejo Much Safii menyebut laporan pembunuhan diterima sekitar pukul 09.30 WIB. Pasangan ini memiliki tiga anak: anak pertama kuliah di luar kota, anak kedua bersekolah di SMK, dan anak bungsu duduk di bangku SMP. Di rumah, korban dan tersangka tinggal bersama dua anak terakhir, namun belum diketahui apakah mereka berada di lokasi saat kejadian.

    “Kasus ini saat ini tengah ditangani oleh pihak kepolisian,” jelas Safii.

    Jenazah korban telah dibawa ke RSUD Blambangan untuk penanganan lebih lanjut. Safii menambahkan, keluarga ini dikenal memiliki kehidupan yang stabil dan harmonis. Tidak pernah terdengar masalah serius dalam rumah tangga pasangan tersebut.

    Secara ekonomi, keluarga ini tergolong berkecukupan karena keduanya bekerja. Suami bekerja di Pegadaian, sementara korban di BCA. Aktivitas sehari-hari mereka biasanya berangkat pagi dan pulang sore.

    “Mereka baik-baik saja selama ini. Aktivitas sehari-hari bekerja berangkat pagi, pulang sore,” pungkas Safii. [alr/beq]

  • Digitalisasi Masih Terbatas di Sektor IT dan Keuangan

    Digitalisasi Masih Terbatas di Sektor IT dan Keuangan

    Bisnis.com, JAKARTA— Center for Policy Studies (Prasasti) menilai pemanfaatan digitalisasi di Indonesia masih terpusat di dua sektor utama, yakni teknologi informasi dan komunikasi (ICT) serta keuangan. Sementara itu, sektor lain seperti pertambangan dan pertanian masih tertinggal jauh dalam penerapan teknologi digital.

    Director of Research Center for Policy Studies, Gundy Cahyadi, menjelaskan digitalisasi perlu dilihat sebagai upaya lintas sektor untuk memperkuat efisiensi nasional. 

    “Apa yang kami nilai sebenarnya bukanlah sektor digitalisasi secara spesifik, melainkan bagaimana seluruh perekonomian memanfaatkan digitalisasi untuk memperkuat efisiensi di setiap sektor,” kata Gundy dalam acara Peluncuran Prasasti Insights: Kajian 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta pada Senin (20/10/2025). 

    Menurutnya, dorongan digitalisasi selaras dengan rekomendasi Prasasti yang menilai transformasi digital dapat memperbaiki efisiensi di berbagai lini, baik di pemerintahan, sektor moneter, maupun dunia usaha.

    Dia menambahkan, hasil riset terbaru Prasasti menunjukkan tingkat digitalisasi nasional masih terkonsentrasi pada dua sektor besar yakni ICT dan keuangan. Sementara itu, sektor lainnya masih menunjukkan tingkat adopsi digital yang sangat rendah sehingga ruang untuk peningkatan masih terbuka lebar.

    “Rendah contoh agrikultur dan mining [pertambangan] itu masih rendah sekali digitalisinya, jadi gapnya tinggi. ICT 70%, Finance 50%, kemudian gapnya terhadap yang paling bawah itu sangat besar,” katanya. 

    Secara keseluruhan, dalam kajian bertajuk “1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran”, Prasasti memberikan penilaian “Cukup Baik” (Acceptable) terhadap kinerja kabinet Merah Putih pada tahun pertama masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Kajian tersebut mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yang mencakup delapan Asta Cita, tujuh belas Program Prioritas (PP), dan delapan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC). 

    Prasasti mengelompokkan evaluasi kinerja ke dalam empat pilar utama yakni Ekonomi dan Industrialisasi, Transformasi Sumber Daya Manusia (SDM), Sosial, Kemiskinan, Lingkungan, dan Budaya, serta Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam). 

    “Berdasarkan pilar, kami melihat pilar Sosial, Kemiskinan, Lingkungan dan Budaya, serta pilar Polhukam memiliki peringkat ‘Cukup Baik’ atau ‘Acceptable’. Sementara pilar Ekonomi dan Industrialisasi serta pilar Transformasi SDM masuk dalam kategori ‘Perlu Perbaikan’ atau ‘Developing’,” kata Gundy.

    Kajian ini juga menekankan pentingnya memperkuat implementasi kebijakan di lapangan, terutama dengan mengoptimalkan peran task force lintas kementerian dan lembaga. Prasasti menilai digitalisasi tata kelola dan transparansi data dapat memperkuat akuntabilitas serta efektivitas program.

    Sementara itu, Policy and Program Director Prasasti, Piter Abdullah, menilai pengawasan perlu diperkuat melalui penggunaan database dan dashboard digital yang transparan dan mudah diakses publik. Menurutnya, keterbukaan data dapat meningkatkan akuntabilitas sekaligus mendorong kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil dalam memantau capaian program-program prioritas nasional.

  • Canva Error, Signal, Roblox Down Ramai-Ramai, Biang Keroknya Ketahuan

    Canva Error, Signal, Roblox Down Ramai-Ramai, Biang Keroknya Ketahuan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Aplikasi Snapchat, Roblox, hingga Canva down di seluruh dunia akibat permasalahan di platform cloud Amazon Web Services (AWS).

    Para pengguna internet ramai-ramai melaporkan permasalahan pada Roblox, Canva, dan aplikasi lainnya ke website Downdetector. Laporan Roblox dan Canva down memuncak pada sekitar pukul 14.30 WIB. 

    Di website Downdetector yang khusus memantau untuk wilayah RI, aplikasi-aplikasi yang sama juga dilaporkan tak bisa diakses. Aplikasi yang dilaporkan down antara lain adalah Roblox, Canva, Reddit, Disney+, hingga Signal. Puncak jumlah laporan terjadi pada sekitar pukul 15.20 WIB.

    Menurut beberapa laporan media, permasalahan bersumber kepada Amazon Web Services (AWS). Dalam laman status AWS, tampak laporan “increased error rates” dan permasalahan pada “banyak layanan AWS.”

    Layanan cloud AWS menyediakan infrastruktur yang digunakan oleh perusahaan untuk menempatkan data untuk mengoperasikan aplikasi dan website. Permasalahan pada infrastruktur cloud seperti AWS bakal berdampak langsung ke aplikasi.

    AWS kini adalah platform cloud paling populer di seluruh dunia, mengalahkan saingannya seperti Google Cloud, Microsoft Azure, dan Tencent.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • 65 Juta Warga +62 Dibayangi Hipertensi, Pemicu Gagal Ginjal Usia Muda

    65 Juta Warga +62 Dibayangi Hipertensi, Pemicu Gagal Ginjal Usia Muda

    Jakarta –

    Indonesia diestimasi mencatat 65 juta kasus hipertensi berdasarkan hasil survei kesehatan indonesia (SKI) 2023. Dari total tersebut, baru teridentifikasi 18,5 juta pasien, lantaran tidak banyak masyarakat yang aware melakukan pengecekan rutin tekanan darah.

    Direktur Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan (Kemenkes RI) dr Siti Nadia Tarmizi berharap gap tersebut bisa ditemukan melalui cek kesehatan gratis (CKG).

    “Ternyata dari CKG kalau lihat angka prevalensinya sama dengan SKI, jadi memang mungkin betul 65 juta masyarakat kita mengidap hipertensi, meskipun kita baru bisa menemukan 18,5 juta,” beber dr Nadia dalam talkshow di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Senin (20/10/2025).

    “Harapannya tahun depan sudah ada skrining di lebih dari 100 juta, kalau di akhir tahun mungkin 60-65 juta bisa kita skrining,” lanjutnya.

    Meski temuan kasus hipertensi pada CKG relatif tinggi, tindak lanjut tata laksana dan pengobatan terpantau masih rendah. dr Nadia menggambarkan sedikitnya tiga sampel di sejumlah kota besar.

    DKI Jakarta misalnya, di Puskesmas Kembangan tercatat ada 337 pasien yang terdiagnosis hipertensi. Namun, hanya 48 pasien yang menjalani tatalaksana pengobatan, dengan 22 kasus yang terkendali.

    “Tren di tiga kota besar, DKI Jakarta, Surabaya, Semarang, kurang lebih sama, gap-nya antara yang terdiagnosis dengan melakukan pengobatan tinggi, di Surabaya cuma satu yang agak lebih baik yaitu puskesmas Sidosermo,” lanjutnya.

    Puskesmas Sidosermo mencatat 693 kasus hipertensi dan seluruhnya dilaporkan sudah mendapatkan pengobatan, dengan 651 pasien sudah terkendali kondisinya.

    Masih Banyak Hoax di Masyarakat

    Tantangan yang dihadapi pemerintah juga dilatarbelakangi maraknya hoax yang diyakini masyarakat. Tidak sedikit masyarakat yang ogah berobat karena khawatir berdampak pada masalah kesehatan ginjalnya.

    “Padahal hipertensi-nya sendiri yang merusak ginjal mereka,” tandas dr Nadia.

    “Jadi ini pekerjaan rumah bagi kita, karena faktanya 40 hingga 60 persen pasien yang terdiagnosis hipertensi tidak pernah kembali untuk pengobatan,” pungkasnya.

    Hipertensi menjadi salah satu faktor risiko terjadinya stroke hingga masalah gagal ginjal. Deputi Direksi Bidang Kebijakan Penjaminan Manfaat BPJS Kesehatan Dr dr Ari Dwi Aryani MKM menyebut total pembiayaan akibat diabetes melitus dan hipertensi mencapai Rp 35,3 triliun pada 2024.

    “Diabetes melitus dan hipertensi itu kan ibunya penyakit dia bisa kemana-mana, sehingga meningkat ke pembiayaan penyakit akibat jantung, gagal ginjal, stroke,” bebernya saat ditemui detikcom pasca talkshow.

    “Pasien yang dirawat karena jantung, karena cuci darah, naik,” tandasnya.

    Tren pasien disebutnya juga terus bergeser ke usia muda, dari semula di atas 50 tahun menjadi di rentang 30 hingga 40 tahun. Meski begitu, catatan peningkatan kasus tidak selalu menggambarkan penambahan jumlah pasien yang sakit, tetapi ia menilai ada beberapa pasien yang memang baru bisa mendapatkan akses pengobatan tercover BPJS Kesehatan.

    Halaman 2 dari 2

    (naf/up)

  • Bos Danantara Target Dividen BUMN Tembus Rp 750 Triliun dalam 5 Tahun – Page 3

    Bos Danantara Target Dividen BUMN Tembus Rp 750 Triliun dalam 5 Tahun – Page 3

    Sebelumnya, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) membidik kenaikan setoran dividen dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Targetnya, BUMN bisa menyumbang Rp 165,8 triliun dalam 5 tahun kedepan.

    Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Perkasa Roeslani membidik target sekitar USD 7-10 miliar atau setara Rp 165,8 triliun (kurs Rp 16.580). Menurutnya, target itu bisa dicapai dengan optimalisasi kinerja perusahaan pelat merah.

    “Jika saya melihat pada rencana kita untuk 5 tahun ke depan, mungkin dividen kita sekitar USD 7-10 miliar,” ucap Rosan dalam Forbes Global CEO Conference, di St Regis, Jakarta, Selasa (14/10/2025).

    Seperti diketahui, setoran dividen BUMN atas kinerja 2024 lalu mencapai Rp 85,5 triliun. Sedangkan, pada 2025 ini, dividen ditarget mencapai Rp 90 triliun.

    Dengan begitu, akan terjadi lompatan hampir dua kali lipat dalam lima tahun kedepan. Rosan memandang, target itu jadi angka yang tidak terlalu ambisius.

    “Jadi saya ambil angkanya being pessimistic saja gitu. Karena kan saya enggak mau juga ngomong angka besar, ternyata enggak deliver the best of me gitu. Jadi saya ambil angka yang konservatif,” tuturnya.

     

     

     

  • Video: Dukung Ekonomi Digital, ISP Bikin Internet Rumah-Kantor Ngebut

    Video: Dukung Ekonomi Digital, ISP Bikin Internet Rumah-Kantor Ngebut

    Jakarta, CNBC Indonesia- Perusahaan telekomunikasi yang menyediakan layanan TV Berlangganan dan internet berbasis fiber optic atau Internet Service Provider (ISP) MyRepublic, berhasil memenangkan lelang pita frekuensi 1,4 GHz untuk regional 2 (Sumatera, Bali dan Nusa Tenggara) dan Regional 3 (Kalimantan dan Sulawesi) yang dilakukan oleh Komdigi RI.

    CEO MyRepublic Indonesia, Timotius Max Sulaiman mengatakan hal ini menjadi bagian dari upaya memperkuat dan memperluas layanan jaringan internet berkecepatan tinggi di Indonesia yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat konektivitas.

    Langkah ini juga sejalan dengan perkembangan ekonomi digital RI yang terus melesat utamanya pasca Pandemi Covid-19 dengan jumlah pengguna internet sudah mencapai 80%. Oleh karena itu guna mendukung ekonomi digital RI, MyRepublic Indonesia terus mendorong perluasan jaringan internet andal utamanya fixed broadband khususnya untuk segmen pasar rumah hingga perkantoran termasuk sektor usaha.

    MyRepublic terus bertransformasi dari penyedia internet fixed broadband yang hanya melayani 13 kota di awal pengembangan kini sudah menjangkau 160 kota/kabupaten yang melayani 1,5 juta pelanggan.

    Seperti apa MyRepublic mengembangkan jaringan internet cepat? Selengkapnya simak dialog Andi Shalini dengan CEO MyRepublic Indonesia, Timotius Max Sulaiman dalam Profit, CNBC Indonesia (Senin, 20/10/2025)

  • Respons KPK Usai Disindir Mahfud soal Dugaan Proyek Whoosh.

    Respons KPK Usai Disindir Mahfud soal Dugaan Proyek Whoosh.

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi postingan Mahfud MD di akun X terkait dugaan mark up proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh.

    Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan KPK dapat melakukan case building dari temuan awal dugaan suatu tindak pidana.

    Dia menyampaikan bahwa lembaga antirasuah proaktif dalam menindaklanjuti suatu perkara tindak pidana korupsi.

    “KPK proaktif melakukan kedua pendekatan tersebut, proaktif untuk menindaklanjuti setiap laporan aduan masyarakat maupun proaktif melakukan case building dalam penanganan dugaan tindak pidana korupsi,” kata Budi dalam keterangan tertulis, Senin (20/10/2025).

    Budi mengatakan jika terdapat laporan awal yang disampaikan masyarakat atau dalam hal ini Mahfud MD merupakan sinyal positif dan bentuk dari kepedulian masyarakat terhadap pemberantasan korupsi. 

    “Oleh karenanya, KPK selaku terbuka kepada masyarakat yang mengetahui atau memiliki informasi dan data awal yang valid adanya dugaan tindak pidana korupsi. Silahkan dapat menyampaikan kepada KPK baik nantinya akan menjadi informasi awal maupun kendaraan bagi KPK dalam penanganan suatu perkara,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Mahfud menyindir KPK bahwa penyelidikan dugaan mark up Whoosh tidak perlu menunggu laporan dari masyarakat.

    Namun dapat melakukan penyelidikan dengan memanggil pihak tertentu yang mengetahui informasi tersebut.

    Dia menilai KPK seharusnya tidak perlu menunggu laporan dari pihak-pihak yang mengetahui dugaan atas suatu perkara.

    Mantan Ketua MK itu mengatakan aparat penegak hukum (APH) memiliki wewenang untuk menyelidiki suatu kasus, bukan meminta pihak tertentu melaporkan.

    “Agak aneh ini, KPK meminta saya melapor tentang dugaan mark up Whoosh. Di dalam hukum pidana, jika ada informasi tentang dugaan peristiwa pidana mestinya aparat penegak hukum (APH) langsung menyelidiki, bukan minta laporan,” tulis Mahfud di akun X, Sabtu (18/10/2025).

    Dia menyampaikan laporan hanya diperlukan jika ada peristiwa yang tidak diketahui oleh APH sehingga perlu ada yang melaporkan, misalnya penemuan mayat.

    Tapi menurutnya, jika terdapat berita pembunuhan maka APH harus langsung bertindak menyelidiki dan tidak perlu menunggu laporan.

    Dia menegaskan siap dipanggil oleh KPK untuk memberikan keterangan. Dia mengatakan bahwa polemik dugaan mark up berawal dari diskusi antara Agus Pambagio dengan Antony Budiawan sehingga informasi yang disampaikan dirinya berasal dari kedua orang tersebut.

    “Jadi jika memang berminat menyelidiki Whoosh, KPK tak usah menunggu laporan dari saya. Panggil saja saya dan saya akan tunjukkan Nusantara TV tersebut,” tambahnya.

  • Satu Tahun Prabowo-Gibran: Ini 6 Program Prioritas Kemendikdasmen di Sektor Pendidikan

    Satu Tahun Prabowo-Gibran: Ini 6 Program Prioritas Kemendikdasmen di Sektor Pendidikan

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencatat ada enam program prioritas yang telah dijalankan bertepatan dengan satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2025.

    Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengungkapkan program-program prioritas tersebut terdiri dari beberapa sektor, mulai dari revitalisasi sarana dan prasaran sekolah, digitalisasi pendidikan, hingga pemenuhan kualifikasi serta tunjangan guru.

    Abdul Mu’ti mengatakan program prioritas pertama, yaitu revitalisasi dan digitalisasi sarana-prasarana pendidikan.

    “Kedua, program-program prioritas yang berkaitan dengan tenaga pendidik atau guru. Terkait dengan guru ini ada tiga aspek, yakni pemenuhan  kualifikasi guru dengan jenjang D4 maupun S1, lalu sertifikasi guru yang berkaitan dengan kesejahteraan, serta peningkatan kompetensi guru melalui  kegiatan  pelatihan,” ujarnya ketika bertemu Bisnis di kantor Kemendikdasmen, Jumat (17/10/2025).

    Program prioritas ketiga, yakni penguatan pendidikan karakter siswa sekolah dasar dan menengah. Selanjutnya, dia mengatakan program prioritas keempat berkaitan dengan skema wajib belajar 13  tahun untuk anak-anak Indonesia yang dimulai sejak taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas (SMA). 

    Kemudian, untuk program prioritas kelima, berkaitan dengan perbaikan sistem pembelajaran siswa sekolah dasar dan menengah.

    “Ada tambahan untuk coding, kecerdasan artifisial [AI], hingga peningkatan prestasi dan motivasi melalui tes kemampuan akademik,” ujarnya.

    Terakhir atau program prioritas keenam, Kemendikdasmen fokus pada penguasaan bahasa melalui trigatra bahasa, yakni mengutamakan Bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing.

    Dia menambahkan bahwa saat ini Bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa resmi dalam rapat-rapat di UNESCO. Bahkan pada awal November 2025, Abdul Mu’ti mengatakan dirinya bakal mengikuti kongres UNESCO.

    “Program bukan kongres, tapi pemilihan General. Nantinya, saya untuk pertama kali akan berpidato di forum tersebut dalam Bahasa Indonesia,” jelasnya.

    Dari  keenam  program Kemendikdasmen, Abdul Mu’ti mengungkapkan tiga di antaranya masuk dalam prioritas Presiden Prabowo Subianto, yaitu sektor-sektor yang mencakup revitalisasi sarana dan prasarana, digitalisasi pendidikan, serta kesejahteraan guru. 

    “Alhamdulilah, itu semua sudah kami laksanakan pada tahun ini. Progresnya cukup memuaskan  dan  sesuai dengan target [Presiden Prabowo],” imbuhnya.

  • Keluarga Harmonis Ini Bikin Geger Tetangga, Tak Pernah Terdengar Ribut Tiba-Tiba Suami Bunuh Istrinya

    Keluarga Harmonis Ini Bikin Geger Tetangga, Tak Pernah Terdengar Ribut Tiba-Tiba Suami Bunuh Istrinya

    Liputan6.com, Banyuwangi – Seorang perempuan berinisial DN, ditemukan tewas di rumahnya di rumah nomor 54, Lingkungan Wirodayan, Kelurahan Panderejo, Senin (20/10/2025). Perempuan itu diduga dibunuh suaminya berinsial GDF, dengan cara ditusuk.

    Pantauan di lapangan, polisi berada di lokasi untuk melakukan olah TKP dan memasang garis polisi. Jasad korban dievakuasi ke rumah sakit, sementara pelaku menyerahkan diri ke polisi. Penyebab pembunuhan masih misterius.

    Salah satu tetangga korban, Rosi bercerita kejadiannya sekitar pukul 9.30 WIB. Tetangga ketika itu tidak ada yang tahu. Para tetangga baru mengetahui ketika polisi berdatangan ke lokasi.

    Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 9.30 WIB. Penyebab pembunuhan masih misterius. “Tidak ada keributan. Tahu-tahu sudah ada polisi datang,” ujar Rosi.

    Kata Rosi, keluarga ini cukup harmonis. Hampir tidak pernah diketahui pertengkaran di antara keduanya.

    Sementara itu, Lurah Panderejo, Muchammad Safii, menyebut pasutri tersebut dikenal warganya sebagai keluarga baik-baik. “Kesehariannya normal, kerja pagi pulang malam, jarang berinteraksi. Ekonomi juga baik,’ ujarnya.

    Pasutri ini merupakan pegawai. Si suami bekerja di Pegadaian, sementara korban bekerja di salah satu bank swasta. Pasutri tersebut memiliki tiga anak yang saat kejadian berada di luar rumah.

    “Anak pertama kuliah, yang kedua masih SMK dan yang terakhir SMP,” terang Lurah.