Blog

  • New Toyota Land Cruiser FJ Debut Global, SUV Gagah Paket Hemat!

    New Toyota Land Cruiser FJ Debut Global, SUV Gagah Paket Hemat!

    Jakarta

    Toyota akhirnya membuka selubung Land Cruiser FJ. Rencananya SUV gagah ini akan dijual mulai 2026.

    Land Cruiser FJ diciptakan untuk memperluas pasar. Model ini disebut-sebut bisa menggaet lebih banyak pelanggan yang menikmati Land Cruiser. Land Cruiser sudah memiliki beberapa model, yakni Seri 300, Seri 70, dan Seri 250.

    Land Cruiser FJ Foto: Dok. Toyota

    Secara tampilan, Land Cruiser FJ ini punya wajah yang gagah disertai unsur klasik. Misalnya lampu depan berbentuk lingkaran, sementara yang lainnya menampilkan unit lampu berbentuk persegi panjang dengan lampu daytime running light (DRL) berbentuk huruf C.

    Land Cruiser FJ Foto: Dok. Toyota

    Singkatnya Land Cruiser FJ ini punya bentuk klasik Land Cruiser yang praktis sambil menambahkan detail modern dan fitur yang meningkatkan daya tahan dan kemampuan personalisasi.

    Soal kemampuan personalisasi, Toyota menyebut model ini akan dilengkapi dengan bumper sudut depan dan belakang yang dapat dilepas. Toyota merancang bagian-bagian tersebut agar mudah diganti, yang sangat praktis untuk kendaraan off-road atau yang sering digunakan di medan berat.

    Land Cruiser FJ dibekali gril sederhana dengan tulisan Toyota, serta memiliki bumper plastik yang sedikit berbeda. Lanjut ke bagian samping, model Land Cruiser FJ ini menonjolkan bodi yang sangat bergaya, lengkungan roda yang tegas, pelindung bodi yang tebal.

    Land Cruiser FJ Foto: Dok. Toyota

    Toyota akan menawarkan banyak aksesori tambahan yang fokus pada ketangguhan dan off-road, seperti pelindung samping, snorkel dan rak atap ARB. Mereka juga menyertakan panel MOLLE di interior untuk memudahkan penyimpanan peralatan.

    Dari segi ukuran, model ini memiliki ukuran panjang 4.575 mm, lebar 1.855 mm, dan tinggi 1.960 mm dengan jarak sumbu roda 2.580 mm. Ukurannya lebih hemat dibanding Land Cruiser lain. Konfigurasi tempat duduk hanya bisa menampung 5 orang penumpang.

    Jarak sumbu rodanya lebih pendek 270 mm dibandingkan dengan Seri 250, radius putar minimum hanya 5,5 meter dan mobilitas yang baik di medan off-road, memberikan daya tarik baru pada Land Cruiser.

    Toyota belum memberikan informasi lebih lanjut soal interior. Dari foto-foto, terdapat panel instrumen yang dilengkapi dengan sistem infotainment layar lebar (widescreen) serta kontrol iklim (AC) yang terpisah. Banyak tombol fisik yang didedikasikan untuk off-road.

    Soal keselamatan, Land Cruiser FJ ini sudah dilengkapi rangkaian sistem bantuan pengemudi Toyota Safety Sense.

    Tenaga berasal dari mesin empat silinder 2.7 liter 2TR-FE yang menghasilkan tenaga 163 PS dan torsi 246 Nm.

    Belum ada informasi harga yang disampaikan. Sebab mobil ini baru sebatas diperkenalkan.

    Toyota akan membawa Land Cruiser FJ di booth-nya pada Japan Mobility Show 2025 yang akan diadakan dari 30 Oktober hingga 9 November 2025.

    (riar/din)

  • Cegah Keracunan, BGN Wajibkan SPPG Masak MBG Pakai Air Galon

    Cegah Keracunan, BGN Wajibkan SPPG Masak MBG Pakai Air Galon

    Jakarta

    Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Prof Dadan Hindayana memastikan pemerintah terus mengawal laporan insiden kasus keracunan makan bergizi gratis yang terjadi di sejumlah daerah. Sebagai langkah pencegahan, satu SPPG kini hanya dibatasi melayani 2 ribu hingga 2.500 penerima manfaat.

    “Kita tetapkan kebijakan, penerima manfaat menjadi rata-rata di 2.000 sampai 2.500 dan boleh dilanjutkan sampai 3 ribu kalau di SPPG itu ada ahli masak yang bersertifikat,” tandasnya kepada wartawan, Senin (20/10/2025).

    Ia juga meminta SPPG baru didampingi oleh juru masak profesional setidaknya dalam lima hari ke depan. Penggunaan rapid test juga dimaksimalkan distribusinya di seluruh SPPG.

    Rapid test digunakan baik pada bahan baku pangan yang akan diolah, juga saat makanan tersaji setelah didistribusikan ke sekolah-sekolah.

    “Kita sedang mengusahakan semua SPPG dengan rapid test untuk menguji bahan baku karena pengalaman Jepang sudah 100 tahun MBG, 90 persen gangguan pencernaan yang muncul karena kualitas bahan baku,” ceritanya.

    “Rapid test agar hasil masakan bisa dites sebelum dibagikan ke sekolah sehingga kita bisa tahu makanan itu masih berkualitas atau tidak,” sambungnya.

    Food Tray Harus Selalu Steril

    Sejumlah SPPG juga kini dipastikan Dadan dibekali sterilisasi food tray yang memastikan wadah bisa digunakan ulang secara aman setelah diduci dan dikeringkan dengan suhu tertentu.

    Hal ini berkaca pada kasus keracunan MBG di daerah karena sanitasi yang tidak layak.

    “Karena daerah Indonesia itu luas, banyak kasus gangguan pencernaan berasal dari air, oleh sebab itu air yang digunakan pada masak makanan bergizi harus air yang bersertifikat, air galon, atau air isi ulang yang sudah melalui proses sertifikat,” pungkasnya.

    Halaman 2 dari 2

    (naf/kna)

  • Sudinhub perbaiki alur masuk kolam labuh Pulau Sabira

    Sudinhub perbaiki alur masuk kolam labuh Pulau Sabira

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Perhubungan (Sudinhub) Kabupaten Kepulauan Seribu memperbaiki alur masuk kolam labuh dengan membangun “sheet pile” (dinding vertikal penahan air dan tanah) sepanjang 135 meter untuk memudahkan arus lalu lintas kapal di dermaga Pulau Sabira.

    “Kegiatan ini dilakukan untuk menanggulangi area alur yang mengalami longsor dan kerusakan akibat terpaan ombak laut,” kata Kepala Seksi Pembangunan dan Pelayanan Sudinhub Kepulauan Seribu, Ahyus Wanto di Jakarta, Selasa.

    Ia menjelaskan bahwa pekerjaan konstruksi telah dimulai sejak pertengahan tahun 2025 dan kontrak pekerjaan ditandatangani pada 19 Juni 2025.

    “Sheet pile dilakukan pada Juli hingga Agustus, dan tiba di Pulau Sabira pada akhir Agustus 2025,” kata dia.

    Ia mengatakan pemancangan pertama dilakukan pada 1 September 2025, dilanjutkan dengan pemasangan cetakan sementara dari beton atau bekisting dan pengecoran capping beam mulai Oktober hingga Desember 2025.

    Pihaknya menargetkan penyelesaian pekerjaan pada awal Desember 2025, tapi bisa lebih cepat karena pemancangan “sheet pile” selesai lebih awal dari jadwal yang ditentukan.

    Ia mengatakan bahwa proyek ini merupakan tindak lanjut dari aspirasi masyarakat yang telah disampaikan sejak 2023 dan 2024 dilakukan kajian perencanaan serta Detailed Engineering Design (DED). Pada 2025 masuk tahap pelaksanaan konstruksi.

    Selain pembangunan tanggul, kegiatan juga mencakup pendalaman alur masuk kolam labuh agar kapal nelayan dan transportasi warga dapat bersandar dengan aman.

    Proyek perbaikan alur ini diharapkan dapat meningkatkan keselamatan pelayaran, memperlancar aktivitas transportasi laut, serta mendukung keberlanjutan ekonomi masyarakat Pulau Sabira.

    Sementara itu, Ketua RW 03 Pulau Sabira Muhammad Ali Kurniawan mengatakan selama ini longsoran di alur masuk cukup mengganggu aktivitas kapal dan kehadiran “sheet pile” ini menjadi solusi.

    “Sekarang sudah mulai tertata dan lebih aman,” kata dia.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kejari Sidoarjo Tetapkan Lima Tersangka Baru Kasus OTT Jual Beli Jabatan di Tulangan

    Kejari Sidoarjo Tetapkan Lima Tersangka Baru Kasus OTT Jual Beli Jabatan di Tulangan

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Jumlah tersangka dalam kasus operasi tangkap tangan (OTT) jual beli jabatan perangkat desa di wilayah Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, bertambah lima orang. Dari hasil pengembangan penyidikan, Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo menetapkan empat kepala desa aktif dan seorang perempuan dari pihak swasta sebagai tersangka baru.

    Kasi Pidsus Kejari Sidoarjo, Jhon Franky Yanafia Ariandi, membenarkan penambahan tersebut. Ia menyebut, lima tersangka baru ini menambah daftar tiga tersangka sebelumnya yang sudah lebih dulu ditahan penyidik Polresta Sidoarjo.

    “Hasil pengembangan penyidikan ada tambahan lima tersangka baru di luar tiga tersangka lainnya yang sudah ditahan di Polresta Sidoarjo sejak awal penyidikan. Kelimanya itu, SA, ZA, K, dan S, keempatnya kepala desa aktif. Satu lagi tersangka lainnya, yakni SP atau TW,” jelas Jhon Franky di Sidoarjo, Selasa (21/10/2025).

    Menurutnya, perempuan berinisial SP atau TW diduga berperan sebagai koordinator dan penghubung dengan oknum panitia seleksi di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Timur. “Tambahan kelima tersangka ini semakin memperbanyak dan melengkapi berkas perkara penuntutan. Untuk SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) kelima tersangka baru sudah kami terima dari penyidik Unit Tipikor Satreskrim Polresta Sidoarjo,” tambahnya.

    Saat disinggung mengenai belum ditahannya lima tersangka baru tersebut, Jhon menegaskan hal itu bukan kewenangan kejaksaan. “Bukan kewenangan saya soal kelima tersangka baru tidak ditahan seperti tiga tersangka lainnya di awal perkara ini diungkap dan berkasnya dinyatakan lengkap alias P21. Silakan tanya ke penyidik kepolisian,” ujarnya.

    Sebelumnya, JPU Kejari Sidoarjo telah melimpahkan berkas tiga tersangka awal ke Pengadilan Tipikor Surabaya di Jalan Raya Juanda Sidoarjo. Ketiganya adalah Adin Santoso (40) Kepala Desa Sudimoro, Santoso (54) Kepala Desa Medalem, dan Sochibul Yanto (55) mantan Kepala Desa Banjarsari, Kecamatan Buduran.

    Kasus ini bermula dari OTT yang dilakukan Unit Tipidkor Satreskrim Polresta Sidoarjo pada Rabu (27/5/2025) di sebuah rumah makan kawasan Puri Surya Jaya, Gedangan. Saat itu, polisi mengamankan tiga orang beserta barang bukti uang tunai Rp185 juta yang dibungkus plastik hitam. Dari hasil pengembangan, total uang yang diamankan mencapai Rp1,099 miliar, ditambah satu unit minibus, satu sepeda motor, tiga ATM, dua buku tabungan, tiga ponsel, dan enam lembar bukti transfer.

    Hasil pemeriksaan juga mengungkap dugaan keterlibatan empat kepala desa aktif dari Kecamatan Tulangan, masing-masing dari Desa Kebaron, Kepadangan, Kepunten, dan Grabagan. Selain itu, penyidik menetapkan SP alias TW sebagai tersangka kelima karena diduga menjadi penghubung ke BKD Jawa Timur. SP dikenal aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan pernah mencalonkan diri sebagai wakil wali kota di salah satu daerah di Jawa Timur. [isa/beq]

  • 3
                    
                        Purbaya Sebut Jual Beli Jabatan di Bekasi, Kasus Apa Itu?
                        Nasional

    3 Purbaya Sebut Jual Beli Jabatan di Bekasi, Kasus Apa Itu? Nasional

    Purbaya Sebut Jual Beli Jabatan di Bekasi, Kasus Apa Itu?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut ada kasus jual beli jabatan di Bekasi, Jawa Barat. Kasus apa itu?
    Kasus jual beli jabatan disebut Purbaya saat dia mengulas secara umum kasus-kasus yang terjadi selama tiga tahun terakhir di pelbagai daerah.
    “Data KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) juga mengingatkan kita dalam tiga tahun terakhir masih banyak kasus daerah, audit BPK di Sorong dan Meranti, jual beli jabatan di Bekasi sampai proyek fiktif BUMD di Sumatera Selatan. Artinya reformasi tata kelola ini belum selesai,” ucap Purbaya dalam Rapat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 yang digelar di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, pada Senin (20/10/2025).
    Kata Purbaya, masalah korupsi di daerah mengakibatkan kebocoran anggaran dan menghambat pembangunan.
    Lantas, bagaimana sebenarnya kasus jual beli jabatan di Bekasi?
    Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, membantah ada praktik jual beli jabatan di lingkungan pemerintahannya.
    “Ada enggak suara di Kota Bekasi yang jual beli jabatan, sekarang
    lu
    merasakan enggak? Dengar enggak?,” ujar Tri saat ditemui di Stadion Patriot Candrabhaga, Kota Bekasi, Selasa (21/10/2025).
    Tri memastikan bahwa seleksi pegawai di lingkungan Pemkot Bekasi sudah dilakukan dengan terbuka dan transparan.
    Berdasarkan catatan pemberitaan
    Kompas.com
    , kasus jual beli jabatan pernah terjadi di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
    Pada 5 Januari 2022, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) kasus proyek dan jual beli jabatan. Salah satu dari 12 orang yang kena OTT adalah Rahmat Effendi yang saat itu menjabat sebagai Wali Kota Bekasi.
    Rahmat Effendi didakwa menerima Rp 10 miliar dari persekongkolan pengadaan barang dan jasa.
    Soal jual beli jabatan, dia juga didakwa meraup Rp 7,1 miliar dari setoran para ASN di lingkungan Pemkot Bekasi.
    Pengadilan Negeri Bandung telah menjatuhkan vonis 10 tahun penjara terhadap Rahmat Effendi atau biasa disebut sebagai Pepen karena terbukti bersalah dalam suap pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
    Rahmat Effendi dijerat dengan Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, dan Pasal 12 huruf f Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Hak politik Rahmat untuk dipilih turut dicabut selama lima tahun setelah hukuman penjara selesai dilaksanakan.
    Hukuman terhadap eks Wali Kota Bekasi itu kemudian diperberat di tingkat banding menjadi 12 tahun penjara. Selain itu, majelis hakim mewajibkan Pepen membayar pidana denda senilai Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan.
    Rahmat Effendi kemudian mengajukan Peninjauan Kembali atau PK. 7 Agustus 2024, MA menolak PK yang diajukan Rahmat Effendi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Lo Jual, Gue Beli”, cerita sejarah Jakarta kota dagang tanpa “njelimet

    Lo Jual, Gue Beli”, cerita sejarah Jakarta kota dagang tanpa “njelimet

    Dari zaman kapal jung sampai era ‘checkout online’, kota ini hidup dari jual-beli, negosiasi, tawar-menawar, urusan barang dan selera

    Jakarta (ANTARA) – Jakarta dari dulu emang kota dagang. Dari zaman kapal jung sampai era checkout online, kota ini hidup dari jual-beli, negosiasi, tawar-menawar, urusan barang dan selera. Demikian narasi yang menyambut pengunjung yang memasuki area pameran kearsipan “Lo Jual, Gue Beli” di Galeri Emiria Soenassa, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat.

    Kurator pameran Rifandi S Nugroho dan Teuku Reza mengajak pengunjung menyelami perdagangan dan konsumerisme yang menjadi benang merah sejarah Jakarta. “Lo Jual, Gue Beli” merupakan bahasa pasar, yang dipakai secara metaforik, untuk membicarakan narasi sejarah lima abad Jakarta sebagai kota dagang.

    Berbeda dengan pameran arsip lainnya, para kurator dan tim keluar dari tradisi pameran akademik, sehingga narasi disampaikan dalam bahasa sehari-hari dan bisa dinikmati semua kalangan. Walau memang terkesan bahasa anak muda, tidak ada intensi sengaja menyasar kalangan tersebut.

    Pilihan bahasa sehari-hari dipilih lantaran arsip sebenarnya terkesan tua, dan sejarah kadang terasa berat untuk semua orang. Karena itu, Rifandi dan Teuku memilih untuk menyampaikan cerita dengan metode yang sederhana, menggunakan istilah sehari-hari.

    Pemilihan diksi ini menjadi satu sorotan menarik. Gubernur Jakarta Pramono Anung bahkan berkomentar bahwa judul pameran tersebut anak muda banget, Betawi banget, dan Jakarta banget.

    Penjelajahan perjalanan Jakarta sebagai kota dagang terbagi ke dalam beberapa bagian berdasarkan karakter transaksi dan pusat jual-beli, dimulai dari Kisah Perebutan Kota Bandar (1527-1900), yakni ketika pelabuhan Sunda Kelapa menjadi rebutan antara raja, saudagar, dan penjajah.

    Kemudian, berlanjut pada Kolonialisme dan Konsumerisme (1900–1942) yakni masa ketika iklan, toko serba ada dan gaya hidup modern mulai mengubah wajah Batavia, diikuti Transaksi di Era Perang (1942–1949), saat semua serba langka namun orang-orang tetap berdagang meskipun di tengah ketakutan dan keterbatasan.

    Era berikutnya, Belanja dan Pembentukan Bangsa (1950–1965) yang memotret nasionalisasi dagang hingga lahirnya Sarinah sebagai simbol kemandirian Indonesia. Lalu, Modernisasi Perbelanjaan dan Booming Mall (1970–1990-an) yang mengisahkan penataan ulang pasar di Jakarta serta kembali masuknya produk impor dengan semangat efisiensi dan gaya hidup baru.

    Era terakhir yakni Transaksi dan Media Kita (2000-an ke atas) yakni perpindahan ruang belanja dari iklan neon atau media promosi menggunakan cahaya atau LED ke push notification atau pesan melalui aplikasi, dan dari uang tunai ke non-tunai.

    Dokumen dan bukti material yang merekam pola perdagangan, jaringan distribusi, serta lokasi-lokasi komersial yang pernah menjadi pusat aktivitas ekonomi dihadirkan sebagai bukti visual.

    Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamenhan Vietnam Dituduh Lakukan Pelecehan Seks di Korsel

    Wamenhan Vietnam Dituduh Lakukan Pelecehan Seks di Korsel

    Seoul

    Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Vietnam, Hong Xuan Chien, terjerat tuduhan pelecehan seksual saat berkunjung ke Korea Selatan (Korsel) bulan lalu. Imbasnya, otoritas Seoul memanggil Duta Besar Vietnam di wilayahnya untuk membahas tuduhan tersebut.

    Hong, seperti dilansir AFP, Selasa (21/10/2025), dituduh melakukan pelecehan seksual terhadap seorang pegawai negeri sipil Korsel saat menghadiri forum keamanan tahunan yang digelar pada September lalu.

    Kementerian Pertahanan Korsel, pada Selasa (21/10), mengatakan kepada AFP bahwa pihaknya telah mengambil “tindakan yang tepat” atas insiden tersebut, tetapi tidak dapat mengonfirmasi pemanggilan Duta Besar Vietnam.

    Seorang pejabat Seoul, yang enggan disebut namanya, menambahkan bahwa “pengungkapan fakta-fakta detail dibatasi demi menghormati keinginan korban”.

    Dalam pertemuan tertutup dengan para wartawan Korsel pada Senin (20/10), Kementerian Pertahanan mengatakan pihaknya “mengecam tindakan Wakil Menteri Pertahanan Vietnam dan meminta tindakan untuk mencegah terulangnya kejadian tersebut”.

    Wamenhan Vietnam yang dituduh melakukan pelecehan seksual itu telah meninggalkan Korsel sehari setelah insiden terjadi.

    Menurut media lokal, atase Vietnam dipanggil seminggu kemudian.

    Sang atase Vietnam dilaporkan telah menyampaikan penyesalan dan meyakinkan kementerian bahwa insiden tersebut tidak akan terulang.

    Kedutaan Besar Vietnam di Seoul belum memberikan tanggapan langsung atas tuduhan tersebut.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Lihat Lebih Dekat Interior Jaecoo J5 EV, Mewah dan Modern

    Lihat Lebih Dekat Interior Jaecoo J5 EV, Mewah dan Modern

    Lihat Lebih Dekat Interior Jaecoo J5 EV, Mewah dan Modern

  • 1
                    
                        Berapa Triliun Korupsi Harvey Moeis hingga Berujung Disitanya Aset Sandra Dewi?
                        Nasional

    1 Berapa Triliun Korupsi Harvey Moeis hingga Berujung Disitanya Aset Sandra Dewi? Nasional

    Berapa Triliun Korupsi Harvey Moeis hingga Berujung Disitanya Aset Sandra Dewi?
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Harvey Moeis yang kini berstatus terpidana kasus korupsi pada tata niaga komoditas timah masih meninggalkan persoalan kepada istrinya, yakni Sandra Dewi, terkait aset.
    Pasalnya, Sandra Dewi saat ini mengajukan keberatan karena aset atas namanya ikut disita untuk membayar uang pengganti pidana yang dijatuhkan kepada Harvey Moeis.
    Harvey Moeis yang merupakan suami Sandra Dewi terseret dalam kasus korupsi pada tata niaga komoditas timah.
    Kasus korupsi timah ini berkembang menjadi salah satu perkara lingkungan terbesar dalam sejarah hukum Indonesia
    Pada Maret 2024, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Harvey Moeis sebagai tersangka setelah sebelumnya diperiksa sebagai saksi. Kasus tersebut diketahui melibatkan 22 tersangka, termasuk pejabat tinggi dan pengusaha.
    Keterlibatan Harvey dalam kasus tersebut bermula pada 2018-2019. Pada saat itu, ia menghubungi Direktur Utama PT Timah, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani.
    Harvey menghubungi Mochtar untuk mengakomodir kegiatan pertambangan liar di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah.
    Dari situlah, muncul kesepakatan bahwa kegiatan akomodir pertambangan timah liar di-cover dengan sewa-menyewa peralatan processing peleburan timah.
    Harvey kemudian menghubungi beberapa smelter, yakni PT SIP, CV VIP, PT SPS, dan PT TIM, untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut.
    Saat menghubungi beberapa smelter, Harvey meminta para pihak menyisihkan sebagian dari keuntungannya.
    Dana tersebut diserahkan kepada yang bersangkutan dengan cover pembayaran dana
    corporate social responsibility
    (CSR) yang dikirim para pengusaha smelter kepada Harvey melalui PT QSE yang difasilitasi oleh tersangka Helena Lim.
    Peran Harvey Moeis sebagai tersangka dalam perkara ini merugikan negara sebesar Rp 271,06 triliun akibat kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.
    Kerugian lingkungan ini dihitung berdasarkan total luas galian yang mencapai 170.363.064 hektar yang tersebar di kawasan hutan dan non-kawasan hutan Bangka Belitung.
    Namun, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merevisi jumlah kerugian tersebut menjadi Rp 300 triliun.
    Dengan besarnya kerugian yang ditimbulkan, kasus ini menjadi sorotan besar dalam dunia pertambangan Indonesia, terutama terkait praktik korupsi dalam pengelolaan sumber daya alam.
    Suami dari aktris Sandra Dewi itu kini resmi menyandang status terpidana kasus korupsi tata niaga komoditas timah, setelah Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi yang diajukannya.
    Harvey Moeis dihukum 20 tahun penjara setelah Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi yang diajukannya, pada Selasa (1/7/2025).
    Selain pidana badan dan denda, ia juga mendapatkan hukuman pidana pengganti dari Rp 210 miliar menjadi Rp 420 miliar.
    Sebelum penjatuhan hukuman terhadap Harvey Moeis, hakim sepakat dengan jaksa terkait barang-barang yang milik dan terkait Harvey Moeis yang dirampas untuk negara. Termasuk aset atas nama Sandra Dewi.
    “Majelis hakim berpendapat bahwa barang bukti aset milik terdakwa tersebut dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengganti kerugian keuangan negara yang akan dibebankan kepada terdakwa,” kata hakim anggota Jaini Basir saat membacakan pertimbangannya di ruang sidang, Senin (23/12/2024).
    Adapun aset yang disita adalah sebagai berikut:
    Pada Senin (21/10/2024), Sandra Dewi pun keberatan karena jaksa turut menyita 88 tas mewah milik pemain film dan sinetron itu.
    Pasalnya, tas-tas mewah tersebut didapatkannya dari hasil kerja kerasnya selama 10 tahun melalui endorsement maupun kerja sama dengan pemilik
    brand
    .
    Pihak
    endorsement
    yang memberikan tas
    branded
    seperti Louis Vuitton, Christian Dior, ataupun toko-toko
    online
    dan
    offline
    .
    “Jadi ketika barang datang, kalau harganya sekitar Rp 50 juta, saya
    posting
    8 kali. Kalau Rp 100 juta,
    posting
    -nya 16 kali, kalau Rp 150 juta, pasti
    posting
    24 kali. Di atas Rp 150 juta, saya
    posting
    30 sampai 32 kali,” ujar Sandra Dewi saat bersaksi dalam sidang pembuktian di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024).
    Namun, kerja sama
    endorsement
    ini tidak dicatat dengan perjanjian tertulis. Semua foto Sandra Dewi menggunakan tas tersebut diunggah di akun Instagram-nya, @sandradewi88.
    Selain 88 tas mewah, beberapa bidang tanah dan bangunan atas nama Sandra Dewi yang ikut disita oleh negara adalah:
    Selain itu, rekening deposito senilai Rp 33 miliar milik Sandra Dewi juga ikut disita dan dirampas untuk negara.
    Pada Senin (23/12/2024), pengacara Harvey Moeis, Andi Ahmad, heran dengan keputusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang memerintahkan semua aset kliennya disita, termasuk atas nama andra Dewi.
    Andi mengatakan, Harvey Moeis dan Sandra Dewi telah meneken perjanjian pisah harta. Namun, hakim tetap memerintahkan jaksa untuk merampas aset atas nama Sandra Dewi.
    KOMPAS.com/Syakirun Ni’am Aktris Sandra Dewi usai menghadiri sidang dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah yang menjerat suaminya, Harvey Moeis untuk kedua kalinya di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024).
    Adapun aset Sandra Dewi yang turut dirampas di antaranya adalah 88 tas
    branded
    yang diklaim diperoleh dari
    endorsement
    (iklan).
    “Kalau semua harta ini disita, termasuk yang atas nama Sandra Dewi, padahal mereka sudah pisah harta, ini tentu perlu kami kaji lebih dalam,” kata Andi saat ditemui usai sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (23/12/2024).
    Menurut Andi, perintah penyitaan ini membuat tim kuasa hukum mempertanyakan pertimbangan majelis hakim.
    Sebab, dalam hukum, perjanjian pisah harta membuat kepemilikan dan penguasaan aset suami istri terpisah. Sementara itu, aset yang sudah dipisah secara hukum tidak bisa dianggap tercampur.
    Artinya, kekayaan milik istri yang tidak terjerat hukum tidak bisa dianggap sebagai bagian dari aset sang suami yang menjadi terdakwa dan bisa disita.
    Andi menuturkan, tidak sedikit aset kliennya yang diperintahkan majelis hakim kepada jaksa untuk dirampas itu diperoleh sebelum terjadinya tindak pidana (tempus delicti) korupsi pada tata niaga timah di Bangka Belitung. Adapun
    tempus delicti
    tata niaga timah ini terjadi pada kurun 2015-2022.
    Deposito senilai Rp 33 miliar, tas
    branded
    , dan perhiasan Sandra Dewi misalnya, sudah diperoleh sejak sebelum 2015 dari kerja-kerjanya sebagai model dan aktris.
    “Ada aset yang didapat pada 2012 dan 2010, jauh sebelum dugaan tindak pidana terjadi. Ini yang akan kami dalami dalam analisis kami,” tutur Andi.
    Kini, Harvey Moeis telah divonis 20 tahun penjara dan denda sebesar Rp 1 miliar subsider 8 bulan kurungan ditambah uang pengganti Rp 420 miliar subsider 10 tahun penjara.
    Majelis Hakim mengatakan, perbuatan Harvey Moeis berupa tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah yang merugikan negara hingga Rp 300 triliun itu sangat menyakiti hati rakyat.
    ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga Artis Sandra Dewi (kanan) bersiap meberikan kesaksian dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi tata niaga timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah tahun 2015-2022 di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (10/10/2024). Sandra Dewi menjadi saksi untuk terdakwa Harvey Moeis yang merupakan suami Sandra, serta dua terdakwa lainnya, Suparta dan Reza Andriansyah.
    Kini pada Jumat (17/10/2025), sidang terkait keberatan Sandra Dewi dilanjutkan dengan agenda pembuktian dari pihak Kejagung selaku Termohon.
    Jaksa menghadirkan Ahli Pidana dari Universitas Jenderal Soedirman, Hibnu Nugroho, untuk dimintai keterangannya.
    Usai Hibnu diambil sumpahnya, masing-masing kubu, baik dari pengacara Sandra Dewi selaku Pemohon maupun jaksa selaku Termohon bergantian mengajukan pertanyaan.
    Pertanyaan yang dilontarkan berkisar pada topik keabsahan harta milik pihak ketiga dengan penyitaan dalam kasus tindak pidana korupsi (tipikor). Hal ini juga dipertegas oleh hakim dalam sesi pertanyaan khusus majelis.
    “Apakah harta yang diperoleh seseorang pihak ketiga, jauh sebelum tempus tindak pidana terjadi, dapat dikategorikan sebagai harta yang tidak terkait korupsi, menurut ahli?” tanya Hakim Rios.
    Hibnu mengatakan, harta tersebut bisa dinilai tidak terkait dengan kasus korupsi. Namun, menurutnya, selama status pemilik aset masih terkait dengan terdakwa, aset tersebut masih bisa disita oleh negara sebagai upaya untuk memulihkan kerugian keuangan negara.
    Namun, Hibnu menjelaskan, semisal pihak ketiga itu bisa membuktikan asetnya tidak terkait dengan tindak pidana korupsi, aset itu tidak bisa disita untuk negara.
    Hakim Rios kembali mempertegas jawaban ahli terkait hal ini. “Ini subjeknya adalah suami istri, bukan korporasi. Salah satu pasangan memperoleh jauh sebelum tindak pidana perampasan tadi (kemudian pasangannya) didakwa melakukan korupsi dan diadili tipikor, dalam hal ini, ini termasuk harta terkait atau tidak terkait?” tanya Hakim Rios lagi.
    Hibnu tetap pada pendiriannya. Menurutnya, penyitaan aset punya banyak pendekatan yang patut diperhitungkan.
    “Kalau melihat pendekatan pihak, tidak terkait. Tapi, kalau pendekatan korupsi, ada bagian pengembalian uang negara. Ada dua penegakan yang harus dipakai,” jawab Hibnu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pindahkan IKJ, Pramono ingin hidupkan panggung kesenian di Kota Tua

    Pindahkan IKJ, Pramono ingin hidupkan panggung kesenian di Kota Tua

    Mudah-mudahan ini akan menjadi pemantik atau pun inisiator untuk menghidupkan Kota Tua sebagai tempat yang heritage

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo ingin menghidupkan panggung kesenian di Kota Tua dengan memindahkan Institut Kesenian Jakarta (IKJ) ke kawasan itu.

    “Memang di Kota Tua itu tempatnya bagus banget. Saya sudah beberapa kali melihat dan untuk itu harus ada panggung kesenian yang terus-menerus diadakan. Dan panggung kesenian itu akan sangat mudah diadakan kalau kemudian senimannya juga ada di sana sambil bersekolah,” ujar Pramono saat dijumpai di Jakarta Timur, Selasa.

    Hal itulah yang menjadi alasan dirinya ingin memindahkan IKJ ke Kota Tua, Jakarta Barat.

    Ia berharap dengan berpindahnya IKJ nantinya dapat menjadi pemantik untuk menghidupkan kembali Kota Tua sebagai kawasan cagar budaya.

    “Mudah-mudahan ini akan menjadi pemantik atau pun inisiator untuk menghidupkan Kota Tua sebagai tempat yang heritage, tempat yang bisa berkembang dengan baik, dan kemudian tentunya menjadi lebih baik, lebih rapi, tapi berkeseniannya tetap bisa dilakukan,” jelas Pramono.

    Sebelumnya, saat meninjau kawasan Kota Tua pada Sabtu (18/10), Pramono menyampaikan bahwa ia berencana memindahkan IKJ ke kawasan Kota Tua.

    Selain memindahkan IKJ, Pramono juga mengatakan akan menata kawasan Kota Tua hingga mengembangkan Transit Oriented Development (TOD) di kawasan tersebut.

    “Tapi yang penting sebelum IKJ pindah, tempatnya akan kami persiapkan, dan rencananya di tahun 2027 itu MRT yang di atas, tadi yang masih dibangun sampai dengan Kota sebenarnya udah bersih, termasuk jalan-jalannya, semuanya konsentrasi di bawah,” jelas Pramono.

    Ia mengatakan apabila nantinya rencana ini bisa berlangsung lancar sejak 2027 hingga 2029, apa yang direncanakan oleh Pemerintah Jakarta terhadap Kota Tua bisa sesuai dengan yang diharapkan.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.