Blog

  • Dua Kepala Daerah Pimpin DPC PDIP di Kaltara, Sinyal Konsolidasi Politik dari Perbatasan

    Dua Kepala Daerah Pimpin DPC PDIP di Kaltara, Sinyal Konsolidasi Politik dari Perbatasan

    TANJUNG SELOR — Dua kepala daerah di Kalimantan Utara (Kaltara) resmi memimpin Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) setelah pelaksanaan Konferensi Daerah (Konferda) dan Konferensi Cabang (Konfercab) serentak di seluruh wilayah Kaltara.

    Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu dan Eksekutif Deddy Yevri Hanteru Sitorus mengatakan hasil musyawarah partai tersebut menetapkan Irwan Sabri, Bupati Nunukan, sebagai Ketua DPC PDIP Nunukan menggantikan Lewi, serta Sabri, Wakil Bupati Tana Tidung, sebagai Ketua DPC PDIP Tana Tidung menggantikan Markus.

    Penunjukan dua kepala daerah aktif ini dinilai sebagai langkah strategis PDIP untuk memperkuat struktur partai dari tingkat daerah sekaligus memperkuat posisi politiknya di wilayah perbatasan.

    “Dengan terpilihnya para kepala daerah sebagai ketua DPC, PDIP menunjukkan keseriusan menyiapkan kepemimpinan politik yang memahami kebutuhan masyarakat secara langsung,” ujar Deddy Sitorus, Senin, 20 Oktober.

    Sementara itu, tiga daerah lain tidak mengalami perubahan kepemimpinan. Markus Juk tetap memimpin DPC Bulungan, Edi Patanan di Tarakan, dan Bilung Ajang di Malinau.

    Di tingkat provinsi, Albertus Stefanus Marianus kembali dipercaya sebagai Ketua DPD PDIP Kaltara.

    Deddy Sitorus, anggota Fraksi PDIP DPR ini mengungkapkan, Konferda dan Konfercab serentak di Kaltara menjadi yang kedua dilaksanakan PDIP setelah Provinsi Bali.

    Acara ini juga dihadiri langsung oleh Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto, Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Puti Guntur Soekarno, dan Deddy Yevri Sitorus.

    “Ibu Megawati menekankan pentingnya kesadaran ekologis. Jangan biarkan hutan Kalimantan menjadi korban eksploitasi tanpa batas. Kader partai harus berani bersuara,” imbuhnya.

    Deddy Yevri Sitorus mengingatkan seluruh kader PDIP di Kaltara agar fokus pada persoalan mendasar masyarakat, terutama di bidang agraria.

    “Masalah tanah di Kaltara ini seperti bom waktu. Banyak rakyat kehilangan lahan karena kebijakan yang tidak berpihak. Kader PDI Perjuangan harus hadir di tengah rakyat, melakukan advokasi, dan memperjuangkan keadilan,” tegasnya.

    Selain regenerasi, PDIP juga memperkuat keterwakilan perempuan. Komposisi perempuan dalam struktur pengurus mencapai lebih dari 30 persen, melampaui batas minimal yang ditetapkan undang-undang.

    “Kami tidak sekadar formalitas, tapi ingin perempuan benar-benar terlibat dalam proses politik,” ujar Deddy Sitorus.

    “Restrukturisasi ini dinilai sebagai sinyal kuat kesiapan PDIP menghadapi tahun-tahun politik ke depan, dengan menempatkan kaum muda dan perempuan sebagai motor perubahan dalam tubuh partai,” tambah dia.

    Sementara itu, Ketua DPD PDIP Kaltara Albertus Stefanus Marianus menegaskan komitmen partai untuk memperkuat basis ideologis dan memperluas kerja politik hingga ke akar rumput.

    “Kami siap menjalankan amanah partai dengan semangat gotong royong, memastikan PDI Perjuangan tetap hadir untuk rakyat di perbatasan,” kata dia.

  • Dari Tangan-Tangan Warga, Tumbuh Kekuatan Desa: Cerita Inspiratif Koperasi Merah Putih

    Dari Tangan-Tangan Warga, Tumbuh Kekuatan Desa: Cerita Inspiratif Koperasi Merah Putih

    Liputan6.com, Jakarta Puluhan ibu Desa Sukawana, Curug, Kota Serang, Banten, memenuhi pekarangan depan rumah Ketua RT setempat, sejak pagi hari. Bukan sekadar bersantai. Mereka sedang menanti kedatangan ‘warung’ keliling membawa sembako dengan harga miring.

    Tak berselang lama, mobil pikap putih tiba. Bagian belakangnya sudah dimodifikasi. Ditambahkan jerjak besi dengan tinggi kira-kira satu meter dan ditutupi terpal kuning.

    Wajah kaum ibu mendadak semringah. Mereka segera beranjak dari tempat duduknya dan mendekati arah mobil berhenti. Antusias para ibu membuat sopir buru-buru turun dan membuka terpal. Di dalamnya, sudah tersusun lengkap sembako berbagai jenis. Antara lain, minyak, gula, telur ayam negeri. Semuanya dibandrol dengan harga murah.

    “Diborong-borong, murah-murah,” teriak sopir lewat pengeras suara

    Suasana mendadak riuh. Ibu-ibu bergerak cepat mengelilingi mobil. Mereka sibuk memilih bahan pangan akan dibeli. Sesekali terdengar celutukan agar barang tak diborong satu orang. Setelah puas berbelanja, ibu-ibu kemudian membayarkan pada seorang wanita yang bertindak sebagai kasir. Rupanya, ini kali kedua mobil bak putih membawa sembako masuk ke kampung mereka.

    Kegiatan sembako keliling ini rupanya digagas Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) Sukawana, Curug, Kota Serang, Banten. Selain menawarkan sembako murah dengan cara menjemput bola, KKMP Sukawana juga sering mengadakan bazar murah keluar masuk perkampungan warga.

    “Macam-macam, untuk harga paket yang jelas sangat jauh dengan harga di warung, Minyak Kita saja kita jual untuk anggota cuma Rp 15.700. Beras SPHP yang 5kg, kita jual Rp 60.000, telur ayam sekilo nya itu Rp 26.000,” ujar Ketua KKMP Sukawana Curug, Saeful, saat berbincang dengan Liputan6.com melalui pesan elektroniknya, Kamis, (16/10/2025).

    Biasanya, mobil bak putih membawa sembako akan mendatangi perkampungan warga setiap hari Minggu. Sebelumnya, pihak koperasi akan menginformasikan ke pihak RT dan RW. Baru kemudian diteruskan ke warga. Pembentukan KKMP Sukawana Curug diinisiasi dari program Koperasi Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Sesuai Instruksi Presiden (Inpres) nomor 09 tahun 2025, koperasi ini bertujuan memperkuat perekonomian kerakyatan dan ketahanan pangan di lingkungan masyarakat kelurahan maupun pedesaan.

    Kick off program ini dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada 21 Juli 2025 lalu. Di momen itu, Prabowo meluncurkan kelembagaan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih. Mengutip data https://merahputih.kop.id/ per tanggal 17 Oktober 2025, di fase I ini, ada 82.066 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang sudah berbadan hukum. Rinciannya, 8.587 koperasi kelurahan berbadan hukum, dan 73.477 koperasi desa berbadan hukum.

    Prabowo mengibaratkan koperasi seperti sebuah lidi yang banyak. Bisa memperkuat ekonomi, utamanya bagi masyarakat desa. Konsep gotong royong menjadi kekuatannya.

    Saeful bercerita, KKMP Sukawana Curug kini memiliki anggota 300 lebih. Latar belakangnya beragam. Ada petani, pelaku UMKM, pedagang kecil, peternak, hingga karyawan. Selain mengadakan bazar sembako murah, KKMP Sukawana Curug juga aktif memberikan pelatihan manajemen administrasi, pendampingan hingga pelatihan bagi pelaku UMKM agar lebih berkembang lagi.

    “Kami juga mensuplai produk kemasan makanan UMKM, membina UMKM yang ingin tumbuh bersama koperasi, hingga memberikan pemahaman management administrasi usaha tingkat UMKM,” jelasnya.

    Sama dengan KKMP Sukawana, KKMP Tegal Maja di Banten juga belum menyediakan fasilitas peminjaman uang untuk anggotanya. Mereka memilih fokus menjual barang-barang kebutuhan dapur dengan harga murah. “Sudah ada simpanan tapi pinjam enggak dulu, simpan pinjam juga besar bunganya kan membebani masyarakat juga. Jadi itu kita hindari dulu,” ujar Kepala Desa Tegal Maja, Muhamad Iksan, kepada Liputan6.com.

    Simpanan yang dimaksud ada yang sifatnya wajib dan pokok. Simpanan pokok dan wajib bisa diambil ketika mereka keluar dari keanggotaan koperasi. Berapa besarannya, Iksan tak merinci. Namun menurut dia, Koperasi Tegal Maja sudah memiliki 300 anggota.

    Sejak beberapa bulan beroperasi, KKMP Tegal Maja sudah mendapatkan keuntungan. Tidak terlalu besar, tetapi buat mereka itu pencapaian yang baik di awal.

  • 8
                    
                        Dedi Mulyadi Minta Purbaya Periksa Dana Mengendap di Kementerian
                        Megapolitan

    8 Dedi Mulyadi Minta Purbaya Periksa Dana Mengendap di Kementerian Megapolitan

    Dedi Mulyadi Minta Purbaya Periksa Dana Mengendap di Kementerian
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com –
    Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memeriksa dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mungkin saja mengendap di sejumlah kementerian.
    Hal itu disampaikan Dedi usai Purbaya membahas dana APBD mengendap di berbagai daerah provinsi dan kota/kabupaten, termasuk Jawa Barat yang sebesar Rp 4,17 triliun.
    “Nah, kemudian juga kita pertanyakan, apakah dana yang tersimpan itu yang belum dibelanjakan sepenuhnya hanya ada di kabupaten, kota, dan provinsi? Apakah di kementerian hari ini sudah habis dananya? Ya dicek saja,” ucap Dedi kepada wartawan di Universitas Indonesia, Kota Depok, Selasa (21/10/2025).
    Dedi menjelaskan, sisa APBD Jabar yang disebut mengendap oleh Purbaya adalah Rp 2,4 triliun dalam bentuk giro aktif, bukan Rp 4,17 triliun.
    Ia bahkan menunjukkan data dari ponsel pribadinya berupa tabel yang mencatat dana APBD Jawa Barat saat ini senilai Rp 2.418.701.749.621.
    Nominal itu ia sampaikan dengan percaya diri karena dirinya rutin memeriksa kondisi keuangan provinsi.
    “Kalau di data Bank Indonesia (BI) muncul Pemprov Jabar punya Rp 4 triliun, ya Alhamdulillah, berarti kan bisa saya tarik dong, saya besok bikin anggaran baru lagi,” tutur Dedi.
    Lebih lanjut, Dedi menyebut total kebutuhan belanja APBD Provinsi Jawa Barat hingga Desember 2025 masih mencapai sekitar Rp 5–6 triliun.
    Hal itu mendorongnya menyusun strategi pengelolaan kas daerah dengan memprioritaskan belanja modal, serta menunda sementara belanja barang dan jasa.
    “Di mana minus itu menutupi? Ya nunggu pendapatan daerahnya masuk, dana transfer dari pemerintah pusatnya masuk, termasuk juga kurang bayarnya pemerintah pusat pada Provinsi Jawa Barat,” jelas Dedi.
    “Dana DBH yang tahun lalu belum lunas bayarnya, masih Rp 191 miliar lagi belum lunas tuh,” sambungnya.
    Sebelumnya diberitakan, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti dana pemerintah daerah (pemda) yang belum digunakan dan masih mengendap di bank hingga mencapai Rp 234 triliun.
    Data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) per 15 Oktober 2025 menunjukkan, angka tersebut merupakan akumulasi simpanan daerah hingga akhir September 2025.
    Menurut Purbaya, besarnya dana yang menganggur itu bukan karena kekurangan anggaran, melainkan karena lambatnya realisasi belanja APBD.
    “Pemerintah pusat sudah menyalurkan dana ke daerah dengan cepat. Sekali lagi, (untuk) memastikan uang itu benar-benar bekerja untuk rakyat,” ujar Purbaya dalam acara Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (20/10/2025).
    Berikut 15 pemerintah daerah dengan nilai simpanan tertinggi berdasarkan data Kementerian Keuangan:
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ular Sanca Muncul dari Kloset Kos di Jaktim, Damkar Evakuasi

    Ular Sanca Muncul dari Kloset Kos di Jaktim, Damkar Evakuasi

    Jakarta

    Seekor ular sanca tiba-tiba muncul dari dalam kloset salah satu indekos di Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur. Menerima laporan tersebut, petugas pemadam kebakaran langsung datang mengevakuasi.

    “Petugas Penyelamat dari Sektor Pulo Gadung mengevakuasi seekor ular sanca yang ditemukan di dalam kloset salah satu rumah kost,” tulisnya dalam postingan Instagram @humasjakfire, Selasa (21/10/2025).

    Momen evakuasi ini dibagikan dalam postingan video tersebut. Ular sanca itu sempat melawan saat hendak dievakuasi.

    “Peristiwa tersebut berawal ketika seorang penghuni kost hendak menggunakan kamar mandi dan terkejut melihat ular sanca di dalam kloset,” ujarnya.

    “Ia kemudian melapor kepada pemilik kost yang segera menghubungi petugas penyelamat untuk meminta bantuan,” tambahnya.

    “Menindaklanjuti laporan itu, satu unit dengan empat personel dikerahkan ke lokasi untuk melakukan operasi penyelamatan. Upaya evakuasi dimulai pada pukul 12.45 WIB, dan sekitar pukul 13.00 WIB ular sanca berhasil dievakuasi dalam kondisi aman dan terkendali,” katanya.

    (azh/dhn)

  • Aktivitas Vulkanik Menurun, Status Gunung Lokon di Tomohon Diturunkan ke Level Waspada

    Aktivitas Vulkanik Menurun, Status Gunung Lokon di Tomohon Diturunkan ke Level Waspada

    Liputan6.com, Jakarta – Aktivitas vulkanik Gunung Lokon di Kota Tomohon menunjukkan tanda-tanda penurunan. Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) secara resmi menurunkan status gunung tersebut dari Level III (Siaga) menjadi Level II (Waspada) terhitung mulai Selasa, (21/10/2025), pukul 12.00 WITA.

    Meski begitu, masyarakat di sekitar gunung diimbau tidak menurunkan kewaspadaan. Dalam laporan resminya, Badan Geologi menegaskan bahwa potensi erupsi freatik (letusan akibat kontak uap air dan magma) masih dapat terjadi sewaktu-waktu, bahkan tanpa tanda peningkatan aktivitas yang signifikan.

    “Penurunan status bukan berarti aktivitas Gunung Lokon sepenuhnya berhenti. Erupsi freatik bisa muncul tiba-tiba dengan atau tanpa gejala awal,” tulis Kepala Badan Geologi, Muhammad Wafid, dalam laporan resmi pada Selasa (21/10/2025).

    Pengamatan visual pada 1-20 Oktober 2025 menunjukkan asap kawah berwarna putih tipis hingga sedang dengan tinggi sekitar 30 meter dari puncak kawah Tompaluan. Kegempaan juga menurun bertahap: hanya tercatat 1 kali gempa vulkanik dangkal, 1 kali gempa vulkanik dalam, dan 2 kali gempa hembusan per hari menjelang akhir periode.

    Data RSAM (Real-time Seismic Amplitude Measurement) juga memperlihatkan tren penurunan energi, menandakan berkurangnya tekanan di bagian dangkal gunung. Namun, pelepasan gas dari permukaan masih terus terekam.

     

  • Prabowo Siapkan Alokasi Dana dan Pabrik buat Mobil Indonesia

    Prabowo Siapkan Alokasi Dana dan Pabrik buat Mobil Indonesia

    Jakarta

    Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan Indonesia akan memiliki mobil nasional sendiri dalam waktu dekat ini. Presiden telah menyiapkan alokasi dana dan pabriknya.

    Hal itu disampaikan Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Negara, Senin (20/10/2025) seperti dikutip dari akun Youtube Sekretariat Presiden.

    “Belum merupakan prestasi tapi sudah kita mulai rintis, kita akan punya mobil buatan Indonesia dalam 3 tahun yang akan datang,” kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna dikutip kanal Youtube Sekretariat Presiden.

    Menurutnya, pendanaan dan lokasi pabriknya sudah disiapkan. Saat ini sedang dikerjakan persiapan produksi kendaraan nasional tersebut.

    “Saya sudah alokasi dana, sudah kita siapkan lahan untuk pabrik-pabriknya. Sedang bekerja sekarang,” sebut Prabowo.

    Prabowo kemudian membangga-banggakan mobil Maung buatan Pindad. Menurutnya, lahirnya Maung buatan Pindad menjadi bukti Indonesia pun bisa membuat mobil jip sendiri.

    “Kita sudah menghasilkan jip buatan Indonesia. Jadi sekarang pejabat-pejabat kita, perwira-perwira kita bangga kita tidak pakai jip buatan negara lain. Kita pakai jip buatan Indonesia sendiri. Komandan-komandan pasukan kita, kalau naik kendaraan memimpin pasukannya dia bangga, dia pakai jip buatan Indonesia. Presidenmu pakai jip buatan Indonesia,” tegas Prabowo.

    Presiden Prabowo sejak dilantik tahun lalu memang menggunakan mobil lokal sebagai kendaraan kepresidenan. Mobil itu adalah Maung MV3 Garuda Limousine yang diproduksi oleh Pindad.

    MV3 Garuda Limousine dikembangkan khusus dari MV3 untuk kendaraan Presiden dan Wakil Presiden RI. Kendaraan ini berwarna putih dengan tampilan eksklusif dan maskulin yang memiliki proteksi tinggi serta memberikan kenyamanan dengan material berkualitas dan fitur-fitur mutakhir. Garuda memiliki bobot 2,95 ton, dimensi panjang sekitar 5,05 m, lebar 2,06 m, tinggi 1,87 m serta desain long wheelbase yang nyaman dan lega. Kendaraan ini memiliki daya mesin 202 PS/199 dk, dan transmisi AT dengan 8 percepatan, dan memiliki kecepatan maksimum 100 km/jam.

    (rgr/din)

  • BMKG: Waspada Potensi Banjir Rob 6 Wilayah Pesisir Lampung pada 23-26 Oktober 2025

    BMKG: Waspada Potensi Banjir Rob 6 Wilayah Pesisir Lampung pada 23-26 Oktober 2025

    Antara lain, lanjut Andri, Karanganyar, Jawa Tengah (38.2°C), Majalengka, Jawa Barat (37.6°C), Boven Digoel, Papua (37.3°C), dan Surabaya, Jawa Timur (37.0°C).

    “Sementara di wilaya Jabodetabek pada dua hari belakangan, suhu maksimum di wilayah Jabodetabek mencapai 35°C dengan rincian Banten: 35.2 °C, Kemayoran: 33.4 – 35.2 °C, Halim: 34.0 – 34.9 °C, Curug: 33.5 – 34.6 °C, Tanjung Priok: 32.8 – 34.4 °C dan Jawa Barat (sekitar Jabodetabek): 33.6 – 34.0 °C,” terang dia.

    Andri menambahkan, situasi panas ekstrem ini juga bertepatan dengan masa pancaroba, yaitu peralihan dari musim kemarau ke musim hujan, yang ditandai oleh suhu udara tinggi pada siang hari dan potensi hujan disertai petir serta angin kencang pada sore hingga malam hari.

    “Cuaca yang terjadi pada beberapa hari terakhir terasa panas dan terik, hal ini diakibatkan beberapa faktor diantaranya gerak semu matahari yang pada bulan Oktober sudah berada sedikit di selatan ekuator, sehingga wilayah Indonesia bagian tengah dan selatan menerima penyinaran matahari yang lebih intens,” terang dia.

    “Selain itu, penguatan angin timuran yang membawa massa udara kering dari Benua Australia atau Australian Monsoon turut berkontribusi terhadap meningkatnya suhu udara di beberapa wilayah di Indonesia,” jelas Andri.

  • 7 Tanda Otak Bermasalah, Bisa Jadi Ciri-ciri Kena Kanker!

    7 Tanda Otak Bermasalah, Bisa Jadi Ciri-ciri Kena Kanker!

    Jakarta

    Sakit kepala mungkin menjadi salah satu kondisi yang banyak dialami orang. Bisa karena stres, kelelahan, atau sekadar pikiran yang sibuk.

    Namun, gejala-gejala ini juga merupakan contoh gejala yang dalam kasus terjadi, dapat menandakan sesuatu yang jauh lebih serius, yakni tumor otak.

    Terkait diagnosis, baik pasien maupun dokter umum sering mengabaikan gejala awalnya. Kondisi ini terkadang menyebabkan keterlambatan diagnosis.

    Hal ini sejalan dengan temuan dari studi sebelumnya yang menunjukkan bahwa orang sering mengabaikan tanda-tanda peringatan. Hal ini menjadi masalah karena tumor otak memerlukan perawatan yang lebih invasif, jika terjadi terdeteksi dini.

    Gejala tumor otak seringkali menyerupai pengalaman sehari-hari, seperti kelelahan, stres, migrain, atau menopause, yang tumpang tindih dengan kondisi yang jauh lebih umum. Misalnya seperti kecemasan, infeksi sinus, atau sakit kepala kronis.

    “Saya rasa saya mungkin mengalami gejala sekitar dua atau tiga bulan sebelumnya,” kata seorang pasien yang dikutip dari Science Alert.

    Berikut tujuh gejala kanker otak yang dikeluhkan pasien dan kerap diabaikan:

    1. Kesulitan Menemukan Kata-kata

    Beberapa orang menyadari bahwa mereka kesulitan memikirkan kata-kata tertentu, menyusun kalimat lengkap, atau bergabung dalam percakapan tanpa penundaan. Seorang pasien mengatakan pengalaman itu terasa aneh, tetapi mereka mengabaikannya saat itu.

    Pasien lainnya juga melaporkan mereka tidak bisa mengungkapkan kata-kata yang terasa janggal. Tetapi, mereka tidak bisa menjelaskan kepada siapa pun tentang apa yang sedang terjadi.

    Masalah menemukan kata terkadang dapat dikaitkan dengan kelelahan, stres, atau bahkan kecemasan. Tetapi, jika terus berlanjut atau muncul tiba-tiba, hal tersebut mungkin memerlukan penyelidikan lebih lanjut.

    2. Kabut Otak atau Brain Fog

    Beberapa pasien menggambarkan kebingungan umum, seperti kesulitan fokus, berpikir jernih, atau mengingat sesuatu. Salah satu pasien membuat janji temu dengan dokter umum, tetapi saat gejala muncul mereka lupa untuk mengungkapkannya yang menyebabkan diagnosis yang terlewat.

    Kabut otak dapat dipicu oleh banyak hal, termasuk menopause, kurang tidur, atau stres. Tetapi saat kabut otak disertai dengan perubahan neurologis lainnya, seperti masalah bicara atau penglihatan, penting untuk memperhatikannya.

    3. Mati Rasa atau Kesemutan

    Beberapa orang melaporkan kesemutan atau mati rasa yang berpindah-pindah di seluruh tubuh. Pasien mengungkapkan bahwa tumor itu mempengaruhi separuh wajahnya, lidah, hingga bagian dalam mulut.

    Hal ini dapat terjadi saat tumor memengaruhi area kontrol sensorik atau motorik otak, yakni area yang mengirim dan menerima sinyal ke berbagai bagian tubuh. Meskipun mati rasa dapat disebabkan oleh hal lain (seperti saraf terjepit, sirkulasi darah yang buruk, atau migrain), gejala baru atau gejala yang muncul di satu sisi harus selalu diperiksa.

    4. Gangguan Penglihatan

    Perubahan penglihatan merupakan tanda awal lainnya. Seorang pasien mengalami penglihatan ganda saat menonton TV dan mengira mereka membutuhkan kacamata baru. Pasien lain mengatakan garis lurus tampak melengkung.

    Perubahan penglihatan dapat disebabkan oleh banyak hal, termasuk ketegangan mata atau migrain. Tetapi, distorsi yang tiba-tiba atau tidak biasa, terutama jika terjadi bersamaan dengan gejala neurologis lainnya, seperti sakit kepala, pusing, kesulitan berbicara, lemas atau mati rasa di salah satu sisi tubuh, atau masalah koordinasi, memerlukan perhatian medis.

    5. Tulisan Tangan Berantakan

    Beberapa pasien menyadari adanya perubahan koordinasi tangan-mata mereka. Salah satu pasien bercerita ada saat di mana ia tidak bisa menulis.

    Saat itu, ia sedang menulis beberapa catatan dalam rapat. Kemudian, tulisannya menjadi sangat berantakan.

    Perubahan koordinasi kecil terkadang dapat disebabkan oleh kelelahan atau gangguan. Tetapi, penurunan kemampuan menulis, keterampilan motorik halus, atau keseimbangan yang terus-menerus dapat menandakan adanya masalah pada area kontrol motorik otak, yang mengoordinasikan gerakan seperti menulis atau mengancingkan baju.

    6. Perubahan Kepribadian

    Perubahan perilaku atau suasana hati bisa terasa samar, tetapi cukup nyata. Seorang pasien mengira sifat mudah tersinggung dan hilangnya motivasi mereka hanya tanda-tanda kelelahan.

    “Saya tidak benar-benar memahaminya. Saya hanya ingin pensiun karena sudah muak,” kata pasien tersebut.

    Kepribadian memang dapat berfluktuasi seiring perubahan hidup atau stres. Tetapi, perubahan yang tiba-tiba atau mencolok, terutama di samping gejala lain, mungkin mengindikasikan sesuatu yang lebih.

    7. Sakit Kepala

    Sakit kepala adalah hal yang umum dan biasanya tidak perlu dikhawatirkan. Tetapi, bagi beberapa pasien merasa sakitnya konstan dan tak henti, berlangsung selama berminggu-minggu, hal itu perlu diwaspadai.

    “Rasanya berlangsung lebih dari seminggu, dan hampir setiap hari,” beber salah satu pasien.

    Halaman 2 dari 2

    (sao/kna)

  • Menbud Bakal Serahkan Rekomendasi 40 Nama Calon Pahlawan ke Prabowo
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        21 Oktober 2025

    Menbud Bakal Serahkan Rekomendasi 40 Nama Calon Pahlawan ke Prabowo Nasional 21 Oktober 2025

    Menbud Bakal Serahkan Rekomendasi 40 Nama Calon Pahlawan ke Prabowo
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon mengatakan, pihaknya merekomendasikan sejumlah nama tokoh yang akan mendapatkan gelar pahlawan nasional kepada Presiden RI Prabowo Subianto.
    Penyerahan nama ini akan dilakukan setelah Tim Dewan Gelar menyelesaikan sidang penentuan yang membahas 40 nama calon pahlawan yang diusulkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos).
    “Nanti dari kami yang akan merekomendasikan, tetapi ujungnya tergantung juga pada hak prerogatif dari Presiden,” ujar Fadli Zon, di Kantor Kemendikbud, Jakarta Pusat, Selasa (21/10/2025).
    Fadli mengatakan, proses penentuan ini memang berasal dari usulan, lalu melalui proses sidang oleh Tim Dewan Gelar sebelum diserahkan kepada Prabowo.
    Ia menyebutkan, 40 nama yang diserahkan sudah memenuhi syarat.
    Namun, keputusan tetap berada di tangan Kepala Negara.
    “Biasa Presiden memilih dalam jumlah yang terbatas. Kalau kelayakan, semuanya sudah layak, tetapi keterbatasan itu diserahkan nanti kepada Presiden atas rekomendasi dari Dewan Gelar,” tutur dia.
    Fadli mengatakan, tidak ada tenggat waktu dalam proses pencalonan ini.
    Namun, ia berharap akan selesai tepat pada Hari Pahlawan.
    “Tergantung nanti karena satu per satu nama akan kami bahas, 40-40-nya akan kita bahas sambil berjalan. Biasanya, penentuannya itu menjelang Hari Pahlawan, hari pahlawan tanggal 10 November,” beber dia.
    Diketahui, Mensos Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyerahkan usulan 40 nama tokoh untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional, termasuk tokoh buruh Marsinah, Presiden ke-2 RI Soeharto, hingga Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
    Kendati demikian, Gus Ipul tidak merincikan daftar nama-nama usulan Pahlawan Nasional tersebut.
    “Usulan ini berupa nama-nama yang telah dibahas selama beberapa tahun terakhir. Ada yang memenuhi syarat sejak lima atau enam tahun lalu, dan ada pula yang baru diputuskan tahun ini. Di antaranya Presiden Soeharto, Presiden Abdurrahman Wahid, dan juga Marsinah,” kata Saifullah.
    Proses pengusulan nama pahlawan nasional itu berawal dari masyarakat melalui Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD).
    Setelah hasil pembahasan di tingkat daerah ditandatangani bupati atau wali kota, maka dokumen diteruskan ke gubernur dan kemudian diterima Kementerian Sosial untuk dikaji lebih lanjut.
    “Kami melakukan pengkajian bersama tim TP2GD. Hasil kajian tersebut hari ini saya teruskan kepada Pak Fadli Zon selaku Ketua Dewan Gelar. Selanjutnya akan dibahas sepenuhnya oleh dewan dan hasilnya kita tunggu bersama,” ujarnya.
    Selain Marsinah, Soeharto, dan Gus Dur, tokoh lain yang diusulkan antara lain ulama asal Bangkalan, Syaikhona Muhammad Kholil; Rais Aam PBNU KH Bisri Syansuri; KH Muhammad Yusuf Hasyim dari Tebuireng, Jombang; Jenderal TNI (Purn) M Jusuf dari Sulawesi Selatan; serta Jenderal TNI (Purn) Ali Sadikin dari Jakarta (mantan Gubernur Jakarta).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bupati Sidoarjo Janji Akan Bantu PBG Pesantren, Kapan Realisasinya?

    Bupati Sidoarjo Janji Akan Bantu PBG Pesantren, Kapan Realisasinya?

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Janji Bupati Sidoarjo H. Subandi untuk membantu menyelesaikan izin bangunan Lembaga Pesantren Al Khoziny Buduran hingga kini belum terealisasi.

    Padahal, pesantren tersebut menjadi perhatian publik setelah musibah robohnya bangunan tiga lantai yang menewaskan dan melukai sejumlah santri pada Senin (29/9/2025) lalu.

    Pihak Pesantren Al Khoziny sebenarnya telah berencana membangun kembali gedung yang meliputi musala, ruang kegiatan santri, dan fasilitas lainnya. Namun, proses perizinan yang dijanjikan Bupati masih belum juga rampung.

    Fenomena bangunan tanpa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau kini disebut Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) memang bukan hal baru di Sidoarjo.

    Banyak aset daerah, seperti sekolah negeri, pabrik di kawasan industri, hingga kantor pemerintahan desa dan kelurahan, diketahui belum memiliki IMB.

    Sebelumnya, Bupati Sidoarjo H. Subandi saat terjadi musibah ambruknya PP Al Khoziny sempat menegaskan komitmennya untuk memberikan kemudahan bagi pondok pesantren yang ingin mengurus izin pembangunan.

    Ia menilai pesantren memiliki peran penting dalam pendidikan dan ekonomi masyarakat.

    “Makanya, jika pondok pesantren melakukan pembangunan gedung lantai dua hingga lantai tiga tidak ada kesulitan. Untuk pembangunan gedung dan yang lain, kita ini bekerja sama dengan pihak ITS,” ujar Subandi.

    Bupati juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah lama bekerja sama dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya dalam penentuan pembangunan gedung baru agar sesuai standar keamanan dan kelayakan.

    “Nanti tidak akan kesulitan barangkali ada pondok pesantren mendirikan bangunan gedung dari lantai 1, 2, dan 3. Konsultannya ini insyaallah akan kita cover sebagai pimpinan daerah,” imbuhnya.

    Subandi berharap tidak ada lagi pondok pesantren di Sidoarjo yang khawatir saat hendak membangun gedung baru. Ia berjanji pemerintah daerah akan mempermudah proses perizinan agar kegiatan pendidikan berjalan lancar.

    Namun, sebagian warga sekitar Pesantren Al Khoziny menilai janji tersebut belum menunjukkan hasil nyata.

    “Janji Bupati Subandi yang membantu menyelesaikan perizinan pondok sungguh mulia bila diwujudkan. Namun bila hanya diucapkan, itu seperti merpati ingkar janji,” ujar salah satu warga setempat, Senin (21/10/2025).

    Warga tersebut juga menyarankan agar Pemkab Sidoarjo segera membentuk tim kecil untuk mendata seluruh pondok pesantren di wilayahnya.

    “Minimal Pemkab harus punya data berapa jumlah pondok di Sidoarjo. Bupati boleh berjanji, tapi bagaimana kesiapan SDM di dinasnya?” tambahnya.

    Dengan banyaknya pesantren dan bangunan tanpa izin di Sidoarjo, realisasi komitmen Bupati Subandi dinilai menjadi ujian penting bagi tata kelola pemerintahan daerah dan keselamatan warga di masa mendatang. (isa/ted)