Blog

Ibu Tiri Aniaya Bocah 6 Tahun di Bogor Berdalih Korban Luka Gegara Terbentur

Bogor –

Seorang bocah laki-laki berusia 6 tahun tewas setelah tiga hari dianiaya di Rawa Panjang, Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Jabar). Ibu tiri korban, pelaku penganiayaan, sempat berdalih luka korban karena terbentur benda.

“Ya, berapa kali orang tua bapaknya itu sudah menanyakan perihal luka-luka yang dialami oleh anaknya. Namun istrinya berdalih bahwa luka-luka yang ditimbulkan itu adalah akibat dari jatuh, ataupun terbentur dari benda-benda tumpul lainnya. Jadi tidak mengakui kalau itu dianiaya,” kata Kasi Humas Polres Metro Depok AKP Made Budi kepada wartawan, Selasa (21/10/2025).

Korban disiksa dengan cara dipukul menggunakan gagang sapu. Barang bukti tersebut sudah diamankan polisi.

“Sampai saat ini, kami informasikan ada satu barang bukti yang kami amankan, yaitu sebilah sapu, diduga pelaku melakukan penganiayaan dengan cara memukul. Korban diketahui ada beberapa luka di sekujur tubuh di badan, di punggung, di bagian dada, kemudian di bagian wajah,” tuturnya.

Korban dianiaya ibu tiri sejak Jumat, 17 Oktober 2025. Di hari keempat, korban meninggal dunia.

Ibu tiri korban mengakui telah menganiaya korban. Saat ini pihak kepolisian menyelidiki kasus tersebut dan memintai keterangan kedua orang tua korban.

(maa/maa)

21/10/2025 20:11
Detik-Detik Menegangkan Penggerebekan Bandar Narkoba dan Produsen Senpi di Lampung, Polisi Sempat Dihalangi Warga

Liputan6.com, Lampung – Aksi penggerebekan bandar narkoba yang juga produsen senjata api rakitan di Lampung Tengah berlangsung menegangkan.

Polisi yang hendak menangkap pelaku sempat diadang oleh warga setempat saat operasi berlangsung di Kampung Komering Agung, Kecamatan Gunung Sugih, pada Jumat sore (17/10/2025).

Dalam rekaman video yang beredar, tampak puluhan warga memadati jalan dan pekarangan rumah, mencoba menghalangi petugas kepolisian yang membawa seorang pelaku.

Beberapa anggota polisi terlihat berusaha menenangkan warga dan memberikan penjelasan agar situasi tetap terkendali.

Kasat Reserse Narkoba Polres Lampung Tengah, AKP Eko Heri Susanto mengonfirmasi peristiwa tersebut. Dia bilang, meski sempat terjadi ketegangan, kondisi berhasil dikendalikan dan situasi kembali kondusif.

“Benar, sempat terjadi perdebatan antara warga dan petugas di lokasi. Namun masyarakat dapat diberikan pengertian hingga akhirnya situasi kembali aman,” ujar Eko, Selasa (21/10/2025).

Dalam operasi itu, polisi menangkap seorang pria berinisial RB (43), yang diketahui sebagai bandar sekaligus pembuat senjata api rakitan.

Dari hasil penggeledahan di rumahnya, petugas menemukan sejumlah barang bukti narkotika serta peralatan yang diduga digunakan untuk merakit senjata api, termasuk jenis laras panjang.

“Saat dilakukan pengembangan, diketahui bahwa tersangka tidak hanya terlibat dalam peredaran narkoba, tetapi juga aktif memproduksi senjata api rakitan,” katanya.

Selain RB, polisi juga mengamankan seorang penyalahguna narkoba berinisial RZ, yang ikut diamankan di lokasi saat penangkapan berlangsung. Hasil pemeriksaan menunjukkan, RB telah beberapa kali merakit senjata api atas dasar pesanan.

“Dari pengakuan tersangka, ia mengaku merakit senjata api berdasarkan permintaan, bersamaan dengan aktivitas peredaran narkotika yang dilakukannya,” ungkapnya.

Polisi masih mendalami jaringan peredaran narkoba dan distribusi senjata api rakitan yang melibatkan tersangka. RB dan RZ kini ditahan di Mapolres Lampung Tengah untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

21/10/2025 20:11
Zulhas Blak-blakan MBG Pekerjaan Besar, Janji Tata Kelola Diperbaiki

Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) menanggapi munculnya sejumlah persoalan dalam pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai, adanya masalah di lapangan bukan hal yang aneh, mengingat skala program yang sangat besar dan baru dijalankan dalam waktu singkat.

“Makanan bergizi gratis itu 82,9 juta penerima manfaat. Pekerjaan besar. Ada masalah? Iya. Wong kita nggak ada makanan bergizi aja ada masalah. Apa lagi tiba-tiba satu tahun harus memberi makan 82,9 juta orang,” ujar Zulhas dalam acara Town Hall Meeting Satu Tahun Kemenko Pangan di Auditorium Graha Mandiri, Jakarta, Selasa (21/10/2025).

Ia menegaskan, setiap persoalan yang muncul akan terus dievaluasi agar tak menimbulkan risiko bagi penerima manfaat. “Bukan soal angka. Satupun anak kita nggak boleh ada masalah. Oleh karena itu, terus kami melakukan evaluasi,” katanya.

Zulhas mengungkapkan, dirinya baru menerima Keputusan Presiden (Keppres) lima hari lalu untuk memimpin koordinasi antar instansi dari pusat hingga daerah dalam pelaksanaan program tersebut.

“Saya baru terima Keppres lima hari yang lalu sebagai ketua tim untuk melakukan koordinasi antar instansi pemerintahan pusat sampai daerah,” ucap dia.

Ia menjelaskan, pelaksanaan MBG nantinya akan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga. “Sudah kami beberapa kali rapat. Nanti makan bergizi itu ketua hariannya Ibu Nanik S. Deyang. Di SK (Surat Keputusan) itu,” tambahnya.

Sementara itu, untuk pengawasan program, pemerintah akan melibatkan lembaga yang memiliki struktur hingga ke tingkat desa, seperti halnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hingga Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

“Pengawasan itu nanti yang punya kaki sampai ke desa. Itu Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri. Punya gubernur, punya bupati, punya walikota, punya camat, sampai punya desa,” ujarnya.

Dengan demikian, lanjut Zulhas, pengawasan bisa dilakukan secara berjenjang dan rutin. “Sehingga nanti Puskesmas, Dinas Kesehatan bisa secara rutin melakukan evaluasi. Dipimpin langsung nanti pelaksana harian Ibu Nanik,” terangnya.

Foto: Sejumlah siswa saat mengikuti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN Jati 03 Pagi, Pulo Gadung, Jakarta Timur, Rabu, (7/5/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
Sejumlah siswa saat mengikuti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN Jati 03 Pagi, Pulo Gadung, Jakarta Timur, Rabu, (7/5/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Ia juga menegaskan, pemerintah tengah memperbaiki tata kelola program MBG agar pelaksanaannya lebih efektif dan tepat sasaran.

“Tata kelolanya harus diperbaiki, jelas. Hari-hari ini kami akan menyelesaikan mengenai tata kelolanya. Yang dipimpin oleh Setneg (Sekretaris Negara) nanti dan Seskab (Sekretaris Kabinet) agar tata kelolanya juga melakukan perbaikan-perbaikan,” ujar Zulhas.

Zulhas memperkirakan, target penerima manfaat sebanyak 82,9 juta orang baru bisa tercapai pada Maret 2026, atau mundur dari target awal akhir 2025.

“Sehingga diperkirakan tahun 2026 Maret, itu kita sudah bisa mencapai 82,9 juta dengan harapan tidak ada risiko satu orang pun. Insya Allah, mohon doanya,” ucap dia.

Ditemui usai acara, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang menjelaskan target sebesar 82,9 juta orang membutuhkan dana sekitar Rp351 triliun hingga Rp400 triliun, sementara anggaran yang diterima BGN untuk 2025 baru Rp71 triliun.

“Dari awal kan targetnya cuma Rp71 triliun. Padahal kalau memang 82,9 itu nilainya sekitar Rp351 (triliun) sampai Rp400 triliun. Artinya kan bukan target 82,9, target kita kan Rp71 triliun,” ujar Nanik.

Ia juga memastikan tambahan anggaran sebesar Rp100 triliun belum diterima BGN. “Jadi target yang harus kami selesaikan tahun ini itu sebetulnya yang Rp71 triliun. Nah kalau untuk yang 82,9 penerima manfaat itu artinya nilainya nanti yang Rp351 triliun. Berarti kalau itu, kita memang tahun 2026, insyaallah bulan Maret,” jelasnya.

(wur)

[Gambas:Video CNBC]

21/10/2025 20:10
RI Gelontorkan Rp10 Triliun untuk Cetak Sawah Baru 400.000 Hektare Tahun Depan

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan menggelontorkan anggaran senilai Rp10 triliun pada 2026 untuk mencetak sawah baru seluas 400.000 hektare di Indonesia.

Adapun, cetak sawah ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang, selain optimalisasi lahan yang sudah ada.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan realisasi program ini akan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga.

“Kita akan mengembangkan sawah-sawah yang baru, berapa Pak Mentan kita tahun depan? 400.000 [hektare] ya? 400.000 [hektare] rencananya untuk [sawah] yang baru,” kata Zulhas dalam acara Town Hall Meeting Satu Tahun Kemenko Pangan di Graha Mandiri, Jakarta, Selasa (21/10/2025).

Dalam hal ini, pemerintah akan melakukan pembangunan kawasan swasembada pangan, air, dan energi di Papua Selatan, Kalimantan Selatan, Sumatra Selatan, dan Kalimantan Tengah.

Namun, Zulhas menjelaskan, upaya mencetak sawah baru ini tak bisa dilakukan secara instan karena juga perlu didukung dengan inovasi benih dan varietas unggul.

Terlebih, menurutnya, Indonesia tertinggal dalam hal inovasi varietas tanaman pangan yang kemudian berdampak pada produktivitas lahan.

“Bayangin kita ketinggalan sebetulnya. Kenapa kok misalnya Vietnam itu bisa 10 ton, kita 5—6 ton? Itu tentu bibitnya, varietasnya. Itu perlu penelitian, jadi PR kami masih banyak sebetulnya,” terangnya.

Sementara itu, Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Amran Sulaiman menjelaskan target cetak sawah 400.000 hektare pada 2026 mencakup proyek food estate di beberapa wilayah.

“Insyaallah cetak sawah tahun depan kita upayakan 400.000 hektare. Tahun ini, 225.000 hektare dan Insya Allah tahun berikutnya kita akan lanjutkan,” ujar Amran.

Dari total tersebut, sebanyak 200.000 hektare merupakan bagian dari program food estate yang tersebar di Papua, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Sumatra Selatan.

Lebih lanjut, Amran menyatakan anggaran yang disiapkan untuk program ini mencapai hampir Rp10 triliun.

Adapun dalam waktu bersamaan, pemerintah juga tengah menjajaki rencana pengembangan lahan singkong seluas 1 juta hektare untuk mendukung produksi etanol, di mana bahan bakunya berasal dari tebu dan singkong.

Meski begitu, proyek ini masih dalam tahap koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN.

“Yang singkong doakan, kami koordinasi dulu dengan Menteri ATR/BPN, lahannya yang 1 juta hektare, itu perintah Bapak Presiden,” pungkasnya.

21/10/2025 20:07
Kasus ISPA Capai 30 Ribu, Pemkot Medan Minta Warga Waspada

Liputan6.com, Medan Pemerintah Kota (Pemkot) Medan mengeluarkan imbauan kewaspadaan terhadap peningkatan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), yang berisi enam poin di mana menindaklanjuti kasus tersebut yang mencapai 30.592 kasus hingga September 2025.

“Diperlukan kewaspadaan dini dari kita semua untuk mengantisipasi peningkatan kasus ISPA,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan, Iriyan Saputra, Selasa (21/10/2025).

Dia mengimbau masyarakat untuk kembali meningkatkan kedisiplinan dalam menjalankan protokol kesehatan, antara lain menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak dengan orang yang sedang sakit.

Selain itu, lanjut Iriyan, meminta masyarakat di Kota Medan untk tidak menyentuh wajah dengan tangan yang tidak bersih, terutama area mata dan mulut, guna mencegah masuknya bakteri atau virus ke dalam tubuh.

“Masyarakat juga diimbau berhenti merokok dan menghindari asap rokok, terutama pada ruang tertutup,” kata dia.

21/10/2025 20:05
Pemerintah Setop Sementara Impor Besi Bekas dari China-AS

Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah mengungkap bahwa sebagian besar impor besi bekas (scrap metal) Indonesia berasal dari negara-negara maju seperti China dan Amerika Serikat (AS). Bahan logam daur ulang itu kini diduga menjadi sumber kontaminasi zat radioaktif cesium-137 (Cs-137) yang ditemukan pada produk udang ekspor RI.

Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq menyebut impor scrap metal memang dominan datang dari negara-negara besar tersebut.

“Impornya banyak dari beberapa negara, sebagian besar dari negara maju. Ini memang kita harus mencermati lagi berkait dengan importasi. Ya (China), salah satunya. AS juga besar,” kata Hanif saat ditemui di kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (21/10/2025).

Hanif menjelaskan, kontaminasi Cs-137 diduga berasal dari residu industri peleburan logam maupun limbah komersial. Namun, penyelidikan menyeluruh masih dilakukan oleh kepolisian.

“Ini belum jelas ya, masih didalami oleh Bareskrim, karena dua sumber tadi peluangnya sama antara importasi scrap besi baja maupun dari pelimbahan komersial cesium yang bocor di lapangan. Jadi dua hal itu masih didalami oleh Bareskrim,” ujarnya.

Impor Scrap Metal Dihentikan Sementara

Sebagai langkah antisipasi, pemerintah menghentikan sementara impor besi bekas ke industri dalam negeri. Hanif menegaskan, penghentian ini berlaku sampai seluruh pelaku usaha memasang sistem radiation portal monitoring untuk mendeteksi zat berbahaya sejak di pintu masuk pelabuhan.

“Langkah-langkah antisipasi sudah kita lakukan dengan melakukan pengetatan importasi scrap besi baja. Kami telah menghentikan sebelum mereka memasang radiation portal monitoring. Kalau sudah baru boleh impor,” ucap dia.

Warga Terdampak Akan Direlokasi

Hanif juga memastikan, pemerintah tengah menyiapkan relokasi warga yang tinggal di area terpapar cesium, agar proses pembersihan (dekontaminasi) bisa dilakukan secara aman dan cepat.

“Cesiumnya hari ini mestinya di lokasi E dan F dilakukan realokasi warga ya, karena untuk memudahkan dekontaminasi. Jadi titiknya itu ada di sekitar pemukiman warga, jadi warga yang ada mestinya hari ini direlokasi dulu, setelah itu kita lakukan dekontaminasi,” jelasnya.

Menurut Hanif, proses dekontaminasi sudah mencapai lebih dari separuh tahapan dan ditargetkan selesai kurang dari satu bulan. Pembersihan difokuskan pada sisa residu proses peleburan besi dan baja yang menjadi sumber utama paparan.

“Jadi dekontaminasi sudah lebih separuh yang kita selesaikan, jadi mudah-mudahan bisa selesai sebelum satu bulan. Untuk dekontaminasi yang akibat dari residu dari peleburan,” sambungnya.

Dalam penanganan sosial, Hanif menyebut Bupati Serang, Ratu Rachmatuzakiyah telah menyiapkan anggaran bantuan melalui APBD untuk membantu warga terdampak. Dukungan ini mencakup tempat tinggal sementara, bantuan logistik, hingga kebutuhan pribadi.

“Penginapan, kemudian bantuan sembako dan perlengkapan baju-baju. Karena harus diganti baju-bajunya,” tandasnya.

(wur)

[Gambas:Video CNBC]

21/10/2025 20:05
Pemerintah Bakal Pangkas Harga Tiket Pesawat Domestik hingga 14 Persen, Catat Waktunya – Page 3

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan pemerintah akan memberikan diskon harga tiket pesawat hingga 14 persen selama masa libur panjang, termasuk Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Dia mengungkapkan, langkah ini adalah upaya pemerintah agar masyarakat dapat membeli tiket penerbangan domestik dengan harga lebih murah.

“Kami berupaya untuk terus konsisten agar harga tiket pesawat bisa turun saat libur panjang, seperti Nataru dan Lebaran,” ujar AHY di Jakarta, Selasa (22/10/2025).

Seperti dilansir dari Antara, AHY menjelaskan, penurunan harga tiket pesawat kelas ekonomi domestik ini akan serupa dengan kebijakan saat Lebaran 2025, yakni 13–14 persen.

Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai skema efisiensi biaya, seperti pengurangan harga avtur, pemangkasan biaya kebandarudaraan, dan penyesuaian fuel surcharge. Dan ini, kata dia, akan dikawal langsung oleh pemerintah.

Selain itu, Kementerian Keuangan juga memberikan dukungan dengan menanggung sebagian PPN tiket pesawat sekitar 6 persen.

Dengan penerapan sejumlah kebijakan tersebut, pemerintah menargetkan penurunan harga tiket pesawat sebesar 13–14 persen selama periode libur panjang, termasuk Natal, Tahun Baru, dan Lebaran.

“Mudah-mudahan bisa kita turunkan 13 hingga 14 persen untuk Nataru dan juga untuk Lebaran (2026) nanti,” kata AHY.

21/10/2025 20:03
Dokter Ungkap 3 Hal yang Paling Sering Diinginkan Pasien Menjelang Ajal

Jakarta –

Menjelang kematian atau akhir hayat, apakah orang-orang memikirkan kenangan favorit, daftar impian yang tidak pernah tercapai, atau penyesalan mereka dalam menjalin hubungan? Terdapat 3 hal yang dipikirkan mereka menurut pengalaman dari dokter paliatif.

Seorang dokter yang menggunakan platform TikToknya untuk membahas kesehatan mental, Dr Alex George, membagikan video tentang perawatan paliatif. Dikutip dari laman Cleveland Clinic, perawatan paliatif adalah bentuk perawatan khusus yang memberi bantuan kenyamnan dan dukungan pada pengidap penyakit serius.

Dikutip dari laman Express, dalam videonya, dia berbincang dengan pakar perawatan paliatif, Dr Kathrin Mannix yang membagikan temuan yang sangat menarik dari pekerjaannya. Dia mengungkap ada tiga hal utama yang direnungkan orang-orang ketika akan meninggal dunia.

“Ketika seseorang berada di akhir hayatnya, atau menyadari dia sedang sekarat, apa yang sebenarnya penting bagi mereka? Apa yang penting bagi orang-orang pada umumnya?” kata Dr Mannix.

Dr Mannix mengatakan, banyak orang dalam hidup yang memikirkan daftar impian, perjalanan besar yang ingin dilakukan dan hal lainnya. Tapi, di penghujung hidup seseorang, pandangan mereka menyempit pada sesuatu yang benar-benar penting, yaitu hubungan mereka, orang-orang yang paling penting bagi mereka.

“Mereka ingin memperbaiki hubungan yang rusak. Mereka ingin bersyukur atas arti orang lain bagi mereka sepanjang hidup mereka. Mereka ingin memberi tahu orang-orang bahwa mereka mencintai mereka,” ungkapnya.

Dia kemudian membahas kesulitan yang manusia hadapi saat membahas kematian, dan yang lebih penting adalah cinta.

“Kita tidak pandai dengan kata-kata yang dimulai dari huruf D bukan? Kita tidak terbiasa mengucapkan kata deaf (tuli), dying (sekarat), atau dead (mati). Namun, yang lebih sulit lagi bagi kita adalah kata yang dimulai dengan huruf L. Kita jadi kelu untuk mengucapkanya,” kata Dr Mannix.

“Jadi, teleponlah orang-orang dan beri tahu mereka bahwa Anda mencintai mereka. Itulah panggilan Anda untuk bertindak sekarang,” jelasnya.

Halaman 2 dari 2

(elk/naf)

21/10/2025 20:00
Video: Eropa Setop Impor Energi dari Rusia, Sumber Duit Putin Kering

Jakarta, CNBC Indonesia –Uni Eropa akhirnya menyepakati langkah besar untuk mengakhiri ketergantungan energi terhadap Rusia.

Para menteri energi negara-negara anggota kawasan tersebut, dalam pertemuan di luksemburg pada Senin (20/10/2025), mendukung proposal untuk menghentikan seluruh impor minyak dan gas rusia secara bertahap hingga Januari 2028.

Selengkapnya dalam program Evening Up CNBC Indonesia, Selasa (21/10/2025).

21/10/2025 20:00
Ramai Tambang Ilegal, 40% Ekonomi Babel Ditopang dari Timah

Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan bahwa sekitar 40% perekonomian Kepulauan Bangka Belitung (Babel) disokong oleh sektor pertambangan komoditas timah.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan, aktivitas pertambangan timah pun sudah melekat dilakukan oleh masyarakat Babel. Sayangnya, pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut tidak berizin alias ilegal dan masuk dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PT Timah Tbk (TINS).

“Daerah Bangka Belitung ini 30-40% masih mengandalkan kepada timah,” ucapnya dalam acara Mining Zone CNBC Indonesia Special Road to Hari Tambang dan Energi 2025, dikutip Selasa (21/10/2025).

Hal itu pun menjadi alasan mengapa penertiban tambang timah ilegal yang dilakukan pemerintah harus berjalan beriringan dengan penataan tata kelola yang lebih baik.

Menurutnya, timah memiliki karakteristik yang berbeda dibanding komoditas tambang lainnya. Jika di sektor lain perusahaan umumnya melakukan pembebasan lahan sebelum menambang, di Babel banyak aktivitas penambangan justru berada di sekitar pemukiman warga.

“Kalau timah ini yang ada di masyarakat, ya rumahnya masih di situ, dan lain sebagainya mereka melakukan penambangan di belakangnya, padahal dalam wilayah konsesi PT Timah,” imbuhnya.

Memang, pemerintah belakangan ini gencar melakukan penertiban untuk memastikan aktivitas tambang di Babel lebih tertib dan berizin. Penegakan hukum terhadap tambang ilegal tersebut juga diharapkan dapat memperkuat rantai pasok timah nasional yang selama ini menjadi salah satu pemain penting di pasar global.

“Apabila pasokan terganggu, maka harga akan naik. Demikian pun sebaliknya,” ujarnya.

Saat ini, pemerintah tengah menyiapkan mekanisme agar masyarakat yang selama ini bergantung pada penambangan tetap bisa bekerja secara legal melalui skema Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Dengan skema tersebut, gubernur bisa memberikan izin kepada koperasi atau perorangan untuk mengelola tambang secara resmi. Harapannya, model pengelolaan itu bisa menekan jumlah tambang tanpa izin sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal.

Tri juga mengungkapkan bahwa pemerintah daerah memiliki peran penting dalam proses penataan pertambangan timah, mulai dari pengusulan wilayah pertambangan hingga penetapan Iuran Pertambangan Rakyat (IPRA) melalui peraturan daerah.

“Harapannya, dengan IPR yang banyak yang terbit, terus kemudian kita lakukan pembinaan di aspek teknis dan lingkungan, tambang tanpa izin bisa berkurang jumlahnya,” tandasnya.

Tambang Ilegal di Babel

Presiden Prabowo Subianto sempat menyebut bahwa negara selama ini kehilangan Rp 45 triliun per tahun karena praktik tambang ilegal, khususnya di Bangka Belitung.

Bahkan, menurutnya hal ini sudah terjadi selama 10-20 tahun. Akibatnya, potensi pendapatan negara yang hilang diperkirakan bisa mencapai Rp 900 triliun.

“Saudara-Saudara, saya beri contoh dari Pulau Bangka Belitung kita hilang Rp 45 triliun tiap tahun selama sekian puluh tahun. Apakah itu bukan sebuah serangan? Rp 45 triliun dikali 10 aja Rp 450 triliun, kali 20 tahun Rp 900 triliun, apa yang bisa kita bangun dengan Rp 900 triliun?” ungkapnya saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Dia menyebut, selama setahun periode pemerintahannya, Kabinet Merah Putih berada pada jalur yang benar.

“Saya kira itu capaian yang saya sampaikan, dan ini menunjukkan Saudara-Saudara bahwa kita berada di jalan yang benar,” ujarnya.

“Saya percaya bahwa menjalankan pemerintahan ternyata sebenarnya tidak terlalu rumit. Pertama awalnya harus dari niat, niat kita harus baik, niat kita harus sungguh-sungguh menjalankan amanat dari rakyat, kita harus berpijak dari awal seperti itu. Kita diberi kekuasaan oleh rakyat untuk melindungi rakyat, dari semua bahaya, bahaya kemiskinan, kelaparan, bahaya penyakit, bahaya ancaman dari badai dan bencana ancaman dari kerusuhan, ancaman dari serangan dari pihak luar. Serangan bisa fisik dan non fisik,” paparnya.

Seperti diketahui, sejak awal September 2025 lalu Presiden Prabowo telah mengerahkan TNI-Polri untuk memberantas tambang timah ilegal di Bangka Belitung.

Dia menyebut, hal ini dilakukan pemerintah karena maraknya tambang timah ilegal di Bangka Belitung. Bahkan, jumlah mencapai 1.000 tambang ilegal.

“Sebagai contoh, di Bangka Belitung yang untuk cukup lama menjadi pusat tambang timah, terkemuka di dunia, itu terdapat 1.000 tambang ilegal, 1.000 tambang ilegal,” tegas Prabowo dalam Musyawarah Nasional ke VI PKS, di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (29/9/2025).

Maka dari itu, mulai 1 September 2025 lalu, Prabowo memerintahkan TNI, Polri hingga Bea Cukai untuk membuat operasi besar-besaran di Bangka Belitung. Ia mengindikasikan 80% hasil timah diselundupkan.

“Mulai tanggal 1 September kemarin saya perintahkan TNI, Polri, Bea Cukai bikin operasi besar-besaran di Babel. Selama ini hampir 80% hasil timah diselundupkan, 80% timah kita kita tutup, dan penyelundupnya macam-macam, ada yang pake kapal, ada yang pakai ferry, sekarang tutup tidak bisa keluar, sampai kapanpun tidak bisa keluar,” ungkap dia.

“Kita perkirakan September, Oktober, November, Desember, bisa selamatkan Rp 22 triliun. Tahun depan kita perkirakan kita bisa selamatkan Rp 45 triliun,” tegas Prabowo.

(wia)

[Gambas:Video CNBC]

21/10/2025 20:00

Blog

Impor Scrap Metal Dihentikan Sementara

Warga Terdampak Akan Direlokasi