Xcloud.id

Blog

  • Respons Wali Kota Eri Cahyadi soal Penggerebekan Pesta Seks Sesama Jenis di Hotel Surabaya

    Respons Wali Kota Eri Cahyadi soal Penggerebekan Pesta Seks Sesama Jenis di Hotel Surabaya

    Liputan6.com, Jakarta – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi merespons pesta sesama jenis yang digerebek polisi di salah satu hotel di Surabaya. Ia menegaskan kegiatan tersebut jelas melanggar norma agama dan hukum. Oleh sebab itu, ia mendukung penuh proses hukum yang saat ini ditangani Polrestabes Surabaya.

    “Jelas yang pertama ini melanggar syariat, agama apapun melarang. Kedua, dasar hukum apapun di negara ini, perbuatan tersebut dilarang. Maka harus kita lawan dan kita harus menjaga Surabaya bersama-sama,” tegas Wali Kota Eri, Selasa (21/10).

    Wali Kota Eri telah juga telah menginstruksikan Satpol PP Kota Surabaya untuk lebih aktif melakukan patroli pencegahan. Satpol PP, kata dia, punya tim khusus yang rutin berpatroli bersama kepolisian.

    “Kita akan kuatkan Satpol PP, meningkatkan patroli bersama jajaran Polrestabes Surabaya. Tapi yang paling penting adalah pengawasan secara menyeluruh, maka pengawasan ini akan lebih kuat dan cepat jika ada keterlibatan aktif dari masyarakat untuk melapor kepada pemkot maupun kepolisian,” imbuhnya.

    Selain itu, sebagai langkah pencegahan, Wali Kota Eri juga segera memanggil pengelola penginapan, hotel maupun apartemen. Mereka akan dikumpulkan untuk memperkuat komitmen bersama agar kejadian serupa tidak terulang lagi.

    “Kita buat pakta integritas untuk memperkuat pengawasan karena Surabaya ini memang tidak lepas dari pelayanan jasa, maka kita perlu membuat komitmen dengan seluruh pemilik hotel. Kita akan datangi, lalu kita kumpulkan seluruh pemilik hotel. Semuanya, termasuk apartemen,” kata Wali Kota Eri.

  • Luapan Kali Pacal Sebabkan Banjir Ringan di Gondang Bojonegoro

    Luapan Kali Pacal Sebabkan Banjir Ringan di Gondang Bojonegoro

    Bojonegoro (beritajatim.com) — Hujan deras yang mengguyur wilayah Kecamatan Gondang sejak pukul 13.00 WIB menyebabkan debit air Sungai Gondang atau Kali Pacal meningkat tajam, Selasa (21/10/2025).

    Akibatnya, terjadi luapan air yang menggenangi sejumlah jalan lingkungan di Dusun Gondang (Lorkali), Desa Gondang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Bojonegoro.

    Kapolsek Gondang, AKP Bambang Adi Tenggani, menyampaikan bahwa banjir terjadi sekitar pukul 15.00 WIB dan sempat merendam jalan di RT 02, 03 RW 01 serta RT 06, 07 RW 02 dengan ketinggian air mencapai 20–30 cm. Meski demikian, tidak ada rumah warga yang terdampak atau terendam banjir.

    “Banjir hanya menggenangi jalan lingkungan, tidak sampai masuk ke pemukiman warga. Alhamdulillah, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini,” ujar AKP Bambang.

    Luapan air berasal dari lonjakan debit sungai yang mengalir dari hulu di Dusun Sukun, Desa Sambongrejo, hingga hilir di Dusun Gondang (Lorkali). Namun, kondisi saat ini telah berangsur normal dan air sudah surut.

    Pihak kepolisian dan perangkat desa mengimbau warga untuk tetap waspada terhadap potensi banjir susulan, mengingat intensitas hujan di wilayah Bojonegoro masih cukup tinggi dalam beberapa hari terakhir. [lus/ian]

  • Pengamat: Prabowo serius tangani korupsi pada tahun pertama menjabat

    Pengamat: Prabowo serius tangani korupsi pada tahun pertama menjabat

    Walau dinilai serius dalam urusan pemberantasan korupsi, komitmen Prabowo perlu diuji untuk konsistensinya

    Jakarta (ANTARA) – Pengamat dan Executive Director dari Next Indonesia, Christiantoko, menilai Presiden Prabowo Subianto dinilai serius berupaya memulihkan perekonomian Indonesia dengan memberantas korupsi pada tahun pertama menjabat.

    “Hal itu terlihat dari rentetan kasus korupsi besar yang terungkap pada satu tahun pertama kepemimpinan Prabowo Subianto. Salah satu yang paling menyita perhatian publik yakni penyerahan uang sitaan kasus CPO dari Kejaksaan Agung ke Kementerian Keuangan senilai Rp13,2 triliun,” katanya dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Tidak hanya itu, Prabowo melalui jajaran penegak hukum dinilai berani menangani kasus dugaan korupsi tata kelola di lingkungan kelompok usaha PT Pertamina (Persero) dengan estimasi kerugian negara mencapai Rp285 triliun.

    Walau dinilai serius dalam urusan pemberantasan korupsi, Christiantoko menilai komitmen Prabowo perlu diuji untuk konsistensinya.

    “Dari pernyataan terbaru kemarin di Kejagung oleh Presiden, dia tidak pandang bulu. (Tapi) kita tidak bisa menilai sekarang, apakah Presiden memenuhi apa yang diucapkan atau tidak,” kata Christiantoko.

    Dengan konsistensi yang tinggi dalam penegakan hukum, Christiantoko yakin Prabowo dapat mencegah terjadinya kebocoran anggaran negara.

    Terkait mencegah kebocoran anggaran negara, Prabowo dinilai harus membenahi beberapa hal selain korupsi untuk mencegah bocornya uang negara.

    Sementara itu, Peneliti Utama Politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Siti Zuhro menilai pemerintah perlu mengefektifkan sistem birokrasi yang ada di pemerintahan.

    Hal tersebut perlu dilakukan karena saat ini terlalu banyak pemecahan sistem birokrasi yang berpotensi dapat memperbesar anggaran negara.

    “Jadi birokrasi krusial itu maksudnya bagaimana sekarang mengefektifkan birokrasi,” kata dia.

    Siti juga menyarankan agar adanya keterlibatan pemerintah daerah terkait program-program populis pemerintah agar program besar tersebut bisa berjalan baik.

    Dengan sistem birokrasi yang baik, Siti yakin pemerintahan akan berjalan dengan efektif dan celah untuk melakukan korupsi akan semakin diperkecil.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rapat Internal Bareng Walkot Surakarta, Bima Arya Ingin APBD Lebih Sehat

    Rapat Internal Bareng Walkot Surakarta, Bima Arya Ingin APBD Lebih Sehat

    Jakarta –

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di seluruh daerah. Langkah ini menjadi kunci untuk menciptakan APBD yang lebih sehat dan berdampak langsung pada masyarakat.

    “Karena sekarang ini kan kita ingin agar seluruh kota Indonesia itu APBD-nya itu sehat. Belanja yang tidak penting agar dihilangkan atau dikurangi,” kata Bima dalam keterangannya, Selasa (21/10/2025).

    Hal tersebut ia katakan usai rapat internal bersama Wali Kota Surakarta dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kantor Wali Kota Surakarta, Jawa Tengah (Jateng), Selasa (21/10/2025).

    Bima menjelaskan untuk mencapai APBD yang sehat, pemerintah daerah (Pemda) perlu mengelola belanja secara maksimal dan tepat sasaran, memangkas kegiatan pemerintahan yang tidak efektif, serta memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD).

    “Belanjanya maksimal, tidak gagal lelang dan lain-lain. Kemudian juga melihat sektor-sektor mana yang bisa menyumbang bagi PAD,” ujarnya.

    “Seluruh daerah ini harus mendukung program pusat, mengawal program pusat. Dan [pemerintah] pusat ini ingin APBD daerah ini lebih sehat,” tegasnya.

    Dalam kesempatan itu, Bima mengapresiasi langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta dalam mengevaluasi belanja tidak produktif, menata ulang tata kelola aset, dan merencanakan kebijakan Work From Anywhere (WFA) untuk meningkatkan efisiensi kerja aparatur.

    Namun, Bima mengingatkan agar rencana kebijakan tersebut dikaji lebih detail sehingga tidak mengganggu pelayanan publik.

    “Saya menyarankan Pak Wali untuk mengkaji secara detail efisiensinya berapa dan tidak memberikan dampak bagi pelayanan publik,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, Bima menyampaikan, pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ingin memastikan kepala daerah bekerja keras menggerakkan roda ekonomi. Anggaran yang telah dialokasikan harus segera direalisasikan agar memberi dampak nyata bagi masyarakat.

    “Jadi jangan sampai kemudian uang yang dialokasikan untuk pemerintah daerah ini tidak bergerak, karena proses untuk kegiatannya lambat,” imbuhnya.

    Untuk memastikan serapan anggaran optimal, Kemendagri akan memperkuat koordinasi dengan kepala daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

    “Jadi baik Pak Mendagri maupun Pak Kementerian Keuangan mendorong agar belanja daerah itu maksimal,” ujarnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Bima juga menyampaikan apresiasi kepada Pemkot Surakarta atas keberhasilan pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menyebut keberhasilan Kota Surakarta membangun ekosistem MBG menjadi contoh baik bagi daerah lain.

    “Saya apresiasi karena zero accident di sini. Bagus sekali. Pak Wali menyiapkan untuk membangun ekosistem di sini. Jadi supply chain-nya. MBG ini bukan saja menyehatkan tapi juga mensejahterakan,” pungkasnya.

    (akd/akd)

  • Hari Santri 2025, Gubernur Khofifah Gratiskan Tarif Trans Jatim

    Hari Santri 2025, Gubernur Khofifah Gratiskan Tarif Trans Jatim

    Surabaya (beritajatim.com) – Dalam rangka memperingati Hari Santri yang jatuh pada 22 Oktober 2025, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Timur memberikan tarif gratis bagi seluruh pengguna layanan Trans Jatim, kecuali armada luxury.

    Kebijakan ini merupakan bentuk apresiasi Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa kepada masyarakat atas dukungan dan partisipasinya dalam mewujudkan sistem transportasi publik yang inklusif, modern, dan berkelanjutan.

    Program tarif gratis Trans Jatim ini merupakan inisiatif langsung Gubernur Khofifah sekaligus wujud komitmen untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap transportasi umum yang aman, nyaman, dan ramah lingkungan.

    Menurut dia, pembangunan transportasi publik yang memadai tidak hanya memperlancar mobilitas warga, tetapi juga mencerminkan peradaban kota yang maju dan berkeadilan sosial.

    “Momentum Hari Santri kami maknai sebagai refleksi nilai pengabdian, keikhlasan, dan gotong royong. Semangat itu pula yang kami bawa dalam setiap kebijakan pembangunan, termasuk di sektor transportasi. Dengan tarif gratis Trans Jatim di Hari Santri ini, kami ingin memberikan apresiasi kepada seluruh masyarakat Jawa Timur sekaligus mengajak mereka untuk mulai beralih pada moda transportasi publik yang lebih ramah lingkungan,” ujar Gubernur Khofifah di Surabaya, Selasa (21/10/2025).

    Ia menegaskan bahwa transportasi publik merupakan hak seluruh warga negara, dan pemerintah berkewajiban untuk menghadirkannya sebagai bagian dari pelayanan publik dasar.

    “Transportasi massal bukan hanya soal kendaraan dan rute, tetapi tentang bagaimana kita membangun kebiasaan baru: berpindah bersama, saling menghormati di jalan, dan ikut menjaga bumi yang kita tinggali,” tambahnya.

    Lebih lanjut, Khofifah menjelaskan bahwa kebijakan tarif gratis Trans Jatim ini juga memiliki fungsi edukatif. Melalui kebijakan ini, masyarakat diharapkan lebih memahami manfaat besar penggunaan transportasi umum dibandingkan kendaraan pribadi.

    “Kami ingin masyarakat merasakan langsung layanan Trans Jatim yang mengedepankan keamanan, kenyamanan, dan standar pelayanan modern. Dari situ akan tumbuh kesadaran baru bahwa transportasi publik adalah masa depan mobilitas perkotaan yang beradab dan efisien,” tuturnya.

    Ia menambahkan, pemberlakuan tarif gratis Trans Jatim pada Hari Santri ini juga sejalan dengan komitmen Pemprov Jatim dalam mendukung upaya nasional menekan kemacetan, mengurangi emisi gas buang, dan memperkuat ketahanan energi daerah.

    “Ketika lebih banyak masyarakat beralih ke transportasi umum, kita tidak hanya mengurangi kepadatan lalu lintas, tetapi juga ikut menekan emisi karbon dan polusi udara. Ini adalah kontribusi nyata Jawa Timur dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup,” terang Khofifah.

    Program ini juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk lebih mengenal layanan Trans Jatim yang saat ini terus dikembangkan oleh Pemprov Jatim melalui perluasan koridor dan peningkatan fasilitas. Dengan tarif gratis yang berlaku selama peringatan Hari Santri, masyarakat dapat menikmati perjalanan dengan layanan berstandar tinggi tanpa biaya.

    Lebih lanjut, Gubernur Khofifah juga mengaitkan kebijakan ini dengan filosofi JATIM BISA — singkatan dari Berdaya, Inklusif, Sinergis, dan Adaptif — yang menjadi arah pembangunan Jawa Timur.

    “Dalam konteks transportasi, JATIM BISA berarti Berdaya karena masyarakat memiliki akses transportasi yang layak; Inklusif karena seluruh kalangan bisa menikmatinya tanpa batas; Sinergis karena ini hasil kolaborasi lintas sektor; dan Adaptif karena Jawa Timur terus berinovasi menghadapi tantangan kota masa depan,” ujar Khofifah.

    Ia menambahkan, nilai-nilai santri juga menjadi inspirasi dalam kebijakan publik yang berorientasi pada kemandirian dan kepedulian lingkungan.

    “Santri mengajarkan kemandirian, kesederhanaan, dan tanggung jawab sosial. Ketika kita memilih naik Trans Jatim, kita sedang menerjemahkan nilai-nilai itu dalam tindakan nyata: menghemat energi, mengurangi polusi, dan ikut membangun budaya tertib di jalan,” imbuhnya.

    Khofifah berharap, melalui kebijakan tarif gratis Trans Jatim pada Hari Santri 2025, masyarakat semakin terdorong menggunakan moda transportasi umum dalam aktivitas sehari-hari. Pemerintah juga berkomitmen untuk terus memperluas jangkauan koridor, menambah armada, serta meningkatkan fasilitas halte dan sistem layanan digital agar Trans Jatim semakin mudah diakses dan diminati masyarakat luas.

    “Kami ingin momentum Hari Santri ini menjadi pengingat bahwa semangat santri bukan hanya milik pondok pesantren, tetapi milik seluruh masyarakat Jawa Timur. Semangat itu kami wujudkan melalui kerja nyata dan kebijakan yang berpihak pada kemaslahatan bersama. Naik Trans Jatim di Hari Santri adalah langkah kecil menuju perubahan besar, menuju Jawa Timur yang tangguh, hijau, dan berkelanjutan,” pungkasnya. (tok/ian)

  • Elon Musk Ditendang, Amerika Mau Cari Penggantinya

    Elon Musk Ditendang, Amerika Mau Cari Penggantinya

    Jakarta, CNBC Indonesia – SpaceX akan digantikan oleh perusahaan lain untuk proyek antariksa Amerika Serikat (AS) untuk kembali menginjakkan kaki ke Bulan. Menteri Perhubungan Sean Duffy mengumumkan potensi mengambil langkah tersebut, sebab SpaceX tak mengikuti timeline yang ditentukan.

    “Kami tidak akan menunggu satu perusahaan [untuk menjalankan proyek antariksa],” kata Duffy dikutip dari CNBC Internasional, Selasa (21/10/2025).

    Ia mengatakan AS akan terus maju dengan proyek untuk membawa astronaut ke Bulan. Hal ini untuk memastikan AS memenangkan perlombaan antariksa melawan China.

    “Kami akan terus maju dan memenangkan perlombaan antariksa kedua dengan China. Kembali ke Bulan, mendirikan kamp dan pangkalan,” jelasnya.

    SpaceX tidak segera menanggapi permintaan komentar terkait informasi itu.

    SpaceX memenangkan kontrak untuk misi Artemis III pada 2021. Kontrak itu untuk menyediakan sistem pendaratan untuk astronaut di Bulan.

    Namun, NASA telah menunda misi Artemis berikutnya pada Desember. Peluncuran untuk mengirimkan astronaut mengelilingi Bulan baru akan terlaksana pada April 2026 mendatang.

    Sementara itu misi mendaratkan dua astronaut di wilayah kutub selatan Bulan baru akan dilakukan pada 2027.

    Duffy yakin jadwal peluncuran April mendatang akan dilaksanakan pada awal Februari. Kemudian baru pada 2028, NASA bisa kembali ke Bulan dengan dua perusahaan potensial.

    Tak disebutkan siapa perusahaan yang akan menggantikan. Namun dalam proyek Artemis NASA juga terdapat perusahaan lain seperti Blue Origin milik Jeff Bezos, Boeing, Lockheed Marin dan Northrop Grumman.

    Duffy juga menyebut Blue Origin sebagai pesaing potensial untuk mengambil alih. Karena perusahaan itu telah memperpanjang tenggat waktunya.

    “Kita tengah melawan China. Presiden dan saya ingin mencapai Bulan di masa jabatan presiden, jadi saya akan membuka kembali kontraknya,” dia menuturkan.

    Musk telah menanggapi pernyataan Duffy itu. Dia hanya mengatakan Blue Origin tak pernah melakukan misi ke luar angkasa sebelumnya.

    “Blue Origin tak pernah mengirimkan awak ke orbit, apalagi Bulan,” kata Musk.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • HMI: MBG dan antikorupsi jadi mesin penggerak ekonomi setahun Prabowo

    HMI: MBG dan antikorupsi jadi mesin penggerak ekonomi setahun Prabowo

    Jakarta (ANTARA) – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menilai dua kebijakan menonjol seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pemberantasan korupsi besar-besaran merupakan mesin penggerak utama menuju kemandirian ekonomi nasional dalam satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan arah pembangunan yang tegas, terukur, dan berbasis hasil,” ujar Ketua Umum HMI Cabang Bogor Fathan Putra Mardela dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

    Menurutnya, program MBG bukan hanya kebijakan sosial, tetapi strategi ekonomi yang menciptakan multiplier effect alias efek berganda secara luas.

    Melalui program itu, kata dia, pemerintah membeli bahan pangan dari petani, peternak, dan UMKM dalam negeri, sehingga ekonomi rakyat ikut bergerak.

    Untuk itu, dirinya berpendapat MBG membuka ruang ekonomi baru bagi sektor pertanian dan pangan lokal. Dengan pengelolaan rantai pasok yang transparan, disebutkan bahwa koperasi, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan kelompok tani dapat berperan sebagai penyedia utama bahan pangan.

    “Pendekatan ini memperkuat ekonomi rakyat dan mempercepat transformasi ekonomi menuju basis produksi domestik yang berdaya saing,” tuturnya.

    Kendati demikian, Fathan memberi catatan kritis agar implementasi MBG tidak hanya berhenti di tataran seremonial atau administratif. Ia menekankan perlunya pengawasan ketat di daerah, terutama terkait akurasi data penerima manfaat dan distribusi logistik.

    Kalau pelaksanaan MBG tidak dikawal secara transparan dan digital, menurut dia, potensi kebocoran bisa terjadi di level operasional, padahal tujuan utama program membangun ekonomi dari bawah.

    Selain itu, dia mengapresiasi langkah pemerintah dalam memberantas korupsi secara tegas.

    Ia menilai kebijakan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa pemerintahan Prabowo–Gibran ingin menegakkan prinsip tata kelola yang baik atau good governance secara konsisten.

    “Korupsi bukan cuma masalah hukum, tapi juga masalah ekonomi. Kalau anggaran bocor, rakyat kecil yang dirugikan, karena itu reformasi birokrasi dan digitalisasi anggaran perlu terus diperkuat hingga ke tingkat daerah,” kata Fathan.

    Meski begitu, ia mengingatkan pemberantasan korupsi tidak boleh bersifat selektif, sehingga penting adanya transparansi proses hukum dan perlindungan bagi pengawas kebijakan publik agar semangat antikorupsi benar-benar berakar di sistem pemerintahan.

    Dikatakan bahwa MBG menggerakkan ekonomi dari bawah, sementara antikorupsi memastikan arah pembangunan tetap lurus. Tetapi tanpa pengawasan publik yang kuat, sambung dia, keduanya bisa kehilangan makna sosialnya.

    Oleh karenanya, dia menilai sinergisitas antara pembangunan ekonomi rakyat dan tata kelola pemerintahan bersih akan menjadi fondasi kuat bagi Indonesia menuju kemandirian dan keadilan sosial.

    “Keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari berapa banyak anak yang mendapat makanan bergizi, tapi juga dari seberapa besar petani diuntungkan, usaha lokal berkembang, dan anggaran publik dikelola secara bersih dan berkelanjutan,” katanya.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ketua DPRD Jember: Ada Sengkuni di Sekitar Bupati dan Wabup

    Ketua DPRD Jember: Ada Sengkuni di Sekitar Bupati dan Wabup

    Jember (beritajatim.com) – Konflik antara Bupati Muhammad Fawait dan Wakil Bupati Djoko Susanto tak lepas dari intervensi pihak ketiga. DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, bisa menarik dukungan politik, jika mereka tidak akur.

    Hal ini disampaikan Ahmad Halim, Ketua DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, saat menemui perwakilan Aliansi Masyarakat Jember Bersatu di gedung parlemen, Selasa (21/10/2025).

    “Selama ini saya lebih banyak diam. Lebih banyak mengamati, karena memang ada faktor-faktor Sengkuni. Ada pihak ketiga yang sengaja memelihara (konflik),” kata Halim.

    Sengkuni adalah tokoh wayang Mahabarata yang terkenal licik, suka mengadu domba, dan haus kekuasaan. “Kita berkewajiban ikut memantau pergerakan para Sengkuni ini,” kata Halim.

    Halim menyadari konflik antara Bupati Fawait dan Wabup Djoko ini berdampak negatif terhadap Jember. Dia meminta waktu merumuskan formulasi konkret untuk menyelesaikan masalah tersebut.

    “Karena partai pendukung, kami akan berusaha menyelesaikan dalam waktu dekat. Bikin semacam nota atau petisi yang harus kita umumkan, apabila dalam waktu sekian kedua orang ini tidak mau bertemu,” kata Halim.

    Halim akan mencoba pelan-pelan mempertemukan bupati dan wakil bupati. Menurutnya, kedua pihak memiliki ego masing-masing. Halim akan berusaha agar konflik itu tak berdampak terhadap pelayanan publik.

    “Yang paling penting pelayanan publik tidak terganggu. Contoh, misalkan pelayanan KTP tetap harus berjalan. Pelayanan rumah sakit tetap harus berjalan. Layanan-layanan dasar masyarakat tidak boleh terganggu,” kata Halim.

    Halim mendukung pakta integritas bersama DPRD dan masyarakat untuk meminta Bupati Fawait dan Wabup Djoko rukun kembali. “Seandainya tidak rukun, maka rakyat meminta mereka berdua untuk mundur. Cuma dipikirkan kalau mundur siapa menggantinya? Tapi itu nantilah. Ini diskusi,” katanya. [wir]

  • Baleg DPR RI upayakan revisi UU Pemerintahan Aceh selesai tahun ini

    Baleg DPR RI upayakan revisi UU Pemerintahan Aceh selesai tahun ini

    Pemerintah Aceh dan DPR Aceh juga telah mengusulkan beberapa poin perubahan ke Baleg, yakni sebanyak delapan pasal dan satu pasal tambahan, bakal dilihat terlebih dahulu nantinya apakah dapat diakomodasi secara keseluruhan atau tidak

    Banda Aceh (ANTARA) – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengupayakan proses pembahasan hingga pengesahan revisi UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) dapat diselesaikan tahun 2025.

    “Dengan Baleg ini, kita berdoa dan bekerja keras, optimis 2025 (revisi UUPA) ini selesai,” kata Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan, di Banda Aceh, Selasa.

    Pernyataan tersebut disampaikan Bob Hasan dalam pertemuan Baleg bersama tokoh masyarakat dan akademisi di Aceh terkait revisi UUPA yang berlangsung di Anjong Mon Mata Meuligoe Gubernur Aceh, Banda Aceh.

    “Kita tadi sudah mendengarkan dari tokoh masyarakat Aceh, akademisi, cendekiawan, termasuk tokoh agama dan sebagainya. Jadi, tujuannya adalah untuk mengeskalasi, agar RUU ini berkenan kiranya bisa satu tahun ini selesai,” ujar Bob Hasan.

    Dirinya menyampaikan, UUPA merupakan hasil kesepakatan dari perjanjian damai MoU Helsinki, dengan tujuan utamanya adalah untuk memberikan keadilan hingga kemakmuran bagi masyarakat Aceh.

    UU Pemerintahan Aceh ini, kata dia, sudah berjalan hampir 20 tahun lamanya sehingga diperlukan penyempurnaan, maka dari itu dilakukan langkah perubahan.

    “Nah, mungkin dalam perjalanan sekaligus untuk menyempurnakan yang 20 tahun sekali ini, mungkin disinilah yang kita akan coba revisi,” ujarnya.

    Sebelumnya, Pemerintah Aceh dan DPR Aceh juga telah mengusulkan beberapa poin perubahan ke Baleg, yakni sebanyak delapan pasal dan satu pasal tambahan.

    Terkait usulan Aceh itu, lanjut Bob Hasan, bakal dilihat terlebih dahulu nantinya apakah dapat diakomodasi secara keseluruhan atau tidak.

    Tetapi, di sisi lain, untuk mengakomodasi berbagai norma atau materi muatan (dalam revisi UUPA), pihaknya tidak mengedepankan political will saja, melainkan harus menyesuaikan dengan konstitusi yang berlaku.

    “Kita dalam membentuk undang-undang itu harus menyesuaikan dengan konstitusi kita,” katanya.

    Dalam kesempatan ini, Bob Hasan menegaskan bahwa pihaknya terus mempercepat proses pembahasan revisi UUPA ini. Karena itu mereka turun langsung ke Aceh untuk menyerap aspirasi dari daerah, meskipun di tengah masa reses.

    “Kita sebenarnya sedang dalam masa reses hari ini. Kita percepat, kita tidak menunggu selesai reses, maka kita berkunjung ke Aceh untuk menyerap aspirasi,” demikian Bob Hasan.

    Pewarta: Rahmat Fajri
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Golkar sambut baik usulan Soeharto jadi pahlawan nasional

    Golkar sambut baik usulan Soeharto jadi pahlawan nasional

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji menyambut baik langkah Kementerian Sosial yang mengusulkan 40 tokoh untuk memperoleh gelar Pahlawan Nasional, termasuk di antaranya Presiden Republik Indonesia ke-2 Soeharto.

    Sarmuji menilai perdebatan mengenai pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto merupakan hal yang wajar dan bahkan sehat bagi kehidupan demokrasi. Namun, ia menegaskan bahwa perbedaan pandangan tidak seharusnya meniadakan fakta sejarah tentang jasa besar Soeharto bagi bangsa Indonesia.

    “Perdebatan soal pemberian gelar pahlawan kepada Pak Harto tentu wajar. Setiap tokoh besar pasti memiliki sisi yang menuai pro dan kontra. Namun, perbedaan pandangan itu tidak bisa menghapus kenyataan bahwa Pak Harto memiliki jasa besar bagi bangsa ini,” kata Sarmuji dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Legislator asal Jawa Timur yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI itu menilai generasi muda saat ini mungkin tidak dapat membayangkan kondisi ekonomi Indonesia sebelum Soeharto memimpin.

    “Dari kisah orang tua kami dan catatan sejarah, kondisi saat itu sangat berat, banyak rakyat yang kesulitan memperoleh pangan,” ujarnya.

    Sarmuji menambahkan, kepemimpinan Soeharto membawa perubahan besar dalam waktu relatif singkat, terutama di bidang ketahanan pangan dan pembangunan ekonomi.

    “Di bawah kepemimpinan Pak Harto, situasi itu berubah drastis. Indonesia bukan hanya keluar dari krisis pangan, tetapi juga sempat mencapai swasembada yang membanggakan,” kata Sarmuji.

    Lebih lanjut, Sarmuji mengingatkan bahwa Partai Golkar sejak lama menilai Soeharto layak mendapat gelar Pahlawan Nasional. Ia mengutip keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar di Bali pada 2016, yang secara resmi merekomendasikan hal tersebut.

    Sarmuji berharap usulan Kementerian Sosial kali ini dapat melanjutkan semangat tersebut dan menempatkan Soeharto sebagai bagian penting dari perjalanan bangsa yang patut diapresiasi secara objektif dan berimbang.

    “Setiap bangsa besar menghargai para pendirinya, pemimpinnya, dan tokoh-tokoh yang mengubah arah sejarahnya. Pengakuan negara terhadap jasa Pak Harto bukan semata bentuk penghormatan, tetapi juga pelajaran bagi generasi penerus tentang arti kepemimpinan yang bekerja nyata,” tutur Sarmuji.

    Sebelumnya, sebanyak 40 tokoh diusulkan untuk mendapatkan gelar Pahlawan Nasional oleh Kementerian Sosial. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyerahkan daftar usulan tersebut kepada Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, Fadli Zon.

    Dalam daftar itu, terdapat sejumlah nama besar yang mencuri perhatian publik, di antaranya Presiden ke-2 Republik Indonesia Soeharto, Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur), serta aktivis buruh asal Nganjuk Marsinah. Selain mereka, muncul pula nama-nama tokoh agama dan daerah seperti Syaikhona Muhammad Kholil dari Madura, Bisri Syansuri, Muhammad Yusuf Hasyim, serta dua jenderal purnawirawan M. Jusuf dari Sulawesi Selatan dan Ali Sadikin dari Jakarta.

    Usulan ini berasal dari masyarakat melalui tim kajian daerah (TP2GD), lalu disaring dan dikaji oleh tim pusat (TP2GP) di Kementerian Sosial. Setelah melalui proses panjang yang melibatkan kajian ilmiah dan seminar, nama-nama tersebut diajukan kepada Dewan Gelar untuk dinilai lebih lanjut.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.