Blog

  • KPK Ungkap Kaitan Bisnis Tersangka Korupsi Katalis Chrisna Damayanto dengan Riza Chalid

    KPK Ungkap Kaitan Bisnis Tersangka Korupsi Katalis Chrisna Damayanto dengan Riza Chalid

    Jakarta

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap keterkaitan bisnis antara tersangka kasus suap pengadaan katalis Pertamina, Chrisna Damayanto (CD), dengan saudagar minyak Muhammad Riza Chalid (MRC). Keterkaitan itu ada saat Chrisna masih menjabat di perusahaan teresbut.

    “Berdasarkan informasi yang kami terima, terkait skema bisnisnya, karena Saudara CD ini kalau tidak salah di anak perusahaan atau cucu perusahaan Pertamina yang ada di Singapura,” kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (21/10/2025).

    Berdasarkan skema yang ada, memang ada bisnis dengan perushaan yang terkait Riza Chalid. KPK tengah mendalami hal tersebut.

    “Jadi tentunya dari skema yang kami lihat, itu memang ada bisnis dengan perusahaan-perusahaan di mana perusahaan tersebut ada namanya, ada namanya saudara MRC (Riza Chalid) di perusahaan tersebut,” ucap dia.

    “Jadi ini sedang kita dalami juga, terkait dengan skema bisnisnya tersebut. Anak perusahaan di mana KD ini kalau tidak salah menjadi direktur utamanya. Kemudian ada bisnis, bisnis minyak, tata laksana minyak mentah dan lain-lainnya,” tambahnya.

    “Dalam perkara ini, KPK juga telah menetapkan empat orang sebagai tersangka,” kata jubir KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan, Kamis (17/7).

    Sementara tiga tersangka lainnya adalah Gunardi Wantjik (GW), Direktur PT Melanton Pratama; Frederick Aldo Gunardi (FAG), pegawai pada PT Melanton Pratama; dan Alvin Pradipta Adiyota (APA), pihak swasta.

    Selain itu, KPK telah menyita uang senilai Rp 1,3 miliar dalam perkara ini. KPK juga menyampaikan telah melakukan penggeledahan mulai 8 Juli 2025 di rumah Chrisna Damayanto dan Alvin Pradipta Adiyota kawasan Kota Bekasi. Kemudian, pada Selasa (15/7), KPK menggeledah rumah Gunardi Wantjik dan Frederick Aldo Gunardi di wilayah Jakarta Utara.

    Dari hasil penggeledahan yang dilakukan, KPK menemukan dokumen hingga barang bukti elektronik yang diyakini memiliki kaitan dengan penerimaan gratifikasi Chrisna Damayanto.

    (ial/maa)

  • Donasi untuk Palestina Jadi Strategi Baru Perusahaan Terafiliasi Israel Demi Bangun Citra Positif

    Donasi untuk Palestina Jadi Strategi Baru Perusahaan Terafiliasi Israel Demi Bangun Citra Positif

    Jakarta: Perusahaan terafiliasi Israel yang masuk daftar boikot kini aktif menjangkau komunitas Muslim di Indonesia. Langkah ini dinilai sebagai strategi untuk memperbaiki citra di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap isu kemanusiaan di Palestina.

    Majelis Ulama Indonesia (MUI) membuka fakta mengejutkan. Di tengah gencarnya seruan gerakan boikot produk terafiliasi Israel, perusahaan terafiliasi justru mulai rajin bagi-bagi donasi untuk Palestina hingga mensponsori acara keagamaan.

    Perusahaan-perusahaan yang masuk dalam daftar boikot disebut-sebut mencoba mendekati MUI dengan menawarkan bantuan dana. Imbalannya, mereka meminta MUI mengeluarkan pernyataan bahwa produk mereka tidak terafiliasi Israel.

    Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Cholil Nafis, menyatakan MUI tegas menolak semua tawaran itu. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan selalu menyerukan pembelaan terhadap Palestina.

    “MUI dengan tegas menolak semua tawaran itu. Kami sampaikan bahwa MUI fokus menyerukan pembelaan terhadap Palestina sebagai sebuah kewajiban,” ujar Cholil.

    Penolakan ini juga sejalan dengan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 yang menyatakan mendukung kemerdekaan Palestina adalah wajib. Sebaliknya, mendukung agresi Israel adalah haram.

    Sementara itu, wakil Ketua Umum Dewan Pakar Dewan Masjid Indonesia (DMI), Imam Addaruqutni, menyebut bahwa perusahaan-perusahaan tersebut tidak hanya sekadar berbisnis, tetapi juga berupaya menampilkan sisi “peduli” melalui kegiatan keagamaan dan donasi.

    “Salah satu cara yang mereka gunakan adalah dengan memberi donasi untuk Palestina. Selain itu, mereka aktif menjadi sponsor dalam berbagai kegiatan keagamaan, terutama pada hari-hari besar umat Islam,” jelas Imam.

    Menurut Imam, langkah ini merupakan bagian dari strategi komunikasi yang bertujuan menumbuhkan simpati masyarakat agar berhenti melakukan boikot terhadap produk mereka.

    Namun, aktivis pro-Palestina Shafira Umm mengingatkan publik untuk tidak mudah terbujuk oleh strategi pemasaran yang menggunakan isu kemanusiaan sebagai alat promosi, serta terus melakukan boikot dengan konsisten.

    “Masyarakat bisa melawan dengan cara berhenti membeli produk dari perusahaan yang jelas-jelas terafiliasi dengan Israel,” tegasnya.

    Jakarta: Perusahaan terafiliasi Israel yang masuk daftar boikot kini aktif menjangkau komunitas Muslim di Indonesia. Langkah ini dinilai sebagai strategi untuk memperbaiki citra di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap isu kemanusiaan di Palestina.
     
    Majelis Ulama Indonesia (MUI) membuka fakta mengejutkan. Di tengah gencarnya seruan gerakan boikot produk terafiliasi Israel, perusahaan terafiliasi justru mulai rajin bagi-bagi donasi untuk Palestina hingga mensponsori acara keagamaan.
     
    Perusahaan-perusahaan yang masuk dalam daftar boikot disebut-sebut mencoba mendekati MUI dengan menawarkan bantuan dana. Imbalannya, mereka meminta MUI mengeluarkan pernyataan bahwa produk mereka tidak terafiliasi Israel.

    Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Cholil Nafis, menyatakan MUI tegas menolak semua tawaran itu. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan selalu menyerukan pembelaan terhadap Palestina.
     
    “MUI dengan tegas menolak semua tawaran itu. Kami sampaikan bahwa MUI fokus menyerukan pembelaan terhadap Palestina sebagai sebuah kewajiban,” ujar Cholil.
     
    Penolakan ini juga sejalan dengan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 yang menyatakan mendukung kemerdekaan Palestina adalah wajib. Sebaliknya, mendukung agresi Israel adalah haram.
     
    Sementara itu, wakil Ketua Umum Dewan Pakar Dewan Masjid Indonesia (DMI), Imam Addaruqutni, menyebut bahwa perusahaan-perusahaan tersebut tidak hanya sekadar berbisnis, tetapi juga berupaya menampilkan sisi “peduli” melalui kegiatan keagamaan dan donasi.
     
    “Salah satu cara yang mereka gunakan adalah dengan memberi donasi untuk Palestina. Selain itu, mereka aktif menjadi sponsor dalam berbagai kegiatan keagamaan, terutama pada hari-hari besar umat Islam,” jelas Imam.
     
    Menurut Imam, langkah ini merupakan bagian dari strategi komunikasi yang bertujuan menumbuhkan simpati masyarakat agar berhenti melakukan boikot terhadap produk mereka.
     
    Namun, aktivis pro-Palestina Shafira Umm mengingatkan publik untuk tidak mudah terbujuk oleh strategi pemasaran yang menggunakan isu kemanusiaan sebagai alat promosi, serta terus melakukan boikot dengan konsisten.
     
    “Masyarakat bisa melawan dengan cara berhenti membeli produk dari perusahaan yang jelas-jelas terafiliasi dengan Israel,” tegasnya.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (PRI)

  • Kiprah Ani Idrus Memperjuangkan Isu-isu Perempuan Lewat Tulisan

    Kiprah Ani Idrus Memperjuangkan Isu-isu Perempuan Lewat Tulisan

    JAKARTA – Google Doodle merayakan hari kelahiran seorang tokoh wanita Ani Idrus, hari ini. Ia adalah seorang jurnalis kelahiran Sawahlunto, Sumatera Barat pada 25 November 1918. Lewat tulisannya ia aktif menyuarakan isu-isu perempuan dan kesetaraan gender.

    Ani hidup dilingkungan keluarga yang termasuk dalam status sosial yang cukup baik dalam masyarakat. Ayahnya asli Minang, sementara ibunya keturunan campuran Jawa-Minang. Ayah Ani bekerja sebagai pegawai di perusahaan tambang batubara dan sempat mengenyam pendidikan di sekolah rakyat.

    Ani kecil tinggal dalam masyarakat matrilineal dengan adat yang sangat ketat di Minangkabau. Dalam masyarakat matrilineal, perempuan menjadi penentu keberlangsungan keluarganya. Sistem tersebut mendorong laki-laki untuk tidak terlibat secara setara dalam rumah tangga. Hal itu yang kemudian menurut Siti Utami Dewi Ningrum dalam “Perempuan Bicara dalam Majalah Dunia Wanita: Kesetaraan Gender dalam Rumah Tangga di Indonesia, 1950-an” (2018) seringnya menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

    Selain itu, masalah yang dialami Ani pada waktu itu adalah soal poligami. Pada 1930 tercatat tingkat poligami di Minang lebih tinggi dari Jawa dan Madura. Menurut data sensus penduduk pada tahun itu, tingkat Poligami Minangkabau mencapai 8,7 persen, sementara Jawa dan Madura hanya 1,9 persen. 

    Poligami jadi cobaan bagi kedua orang tua Ani Idrus. Ibunya memilih bercerai karena suaminya punya istri baru. Ani dan kakaknya tinggal bersama ayahnya. Ani kecil hidup dengan penuh kebebasan, ia dapat mandi di sungai hingga memanjat pohon. Hingga tiba satu hari ia dimarahi oleh ayahnya karena tingkahnya itu, saat itulah ia mulai mempertanyakan tentang perbedaan laki-laki dan perempuan. 

    Pada 1929 Ani memilih pindah dan tinggal bersama ibunya di Medan. Di sana Ani bersekolah di Methodist Girl Schoool selama 3 tahun, lalu melanjutkan ke Meisjeskopschool (Sekolah kepandaian putri) selama 3 tahun dan ke Tamansiswa Medan. Pada saat itu ia semakin gemar membaca dan menulis karena mendapat dukungan dari ayah tirinya yang berlangganan surat kabar. 

    Saat bersekolah di Tamansiswa pada 1934, Ani sudah mulai menulis. Ia menjadi pekerja lepas di majalah harian. 

    Ani Idrus banyak menaruh perhatian pada permasalahan perempuan dan menuangkannya dalam tulisan-tulisan. Karya pertamanya bercerita tentang seorang gadis di Batavia yang dikirim ke majalah Pandji Poestaka di Batavia dan berhasil dimuat pada tahun 1930. Keberhasilannya tersebut membuat Ani semakin percaya diri dan terus mengembangkan bakat menulisnya hingga ia dewasa

    Suara Dunia Wanita

    Ani hidup pada era kolonial. Suara-suara perempuan telah muncul sejak era itu. Salah satunya yang paling terkenal menyuarakan suara perempuan adalah Kartini. 

    Tulisan-tulisan perempuan semakin lantang dengan hadirnya majalah perempuan di masa kolonial, baik yang diterbitkan oleh orgasnisasi perempuan maupun majalah komersil. Masing-masing dari mereka punya ide yang unik dan beragam. 

    Salah satu majalah itu bertajuk Dunia Wanita. Ani Idrus yang mendirikannya. Majalah itu menghadirkan berbagai isu perempuan dari bidang sosial, politik hingga ekonomi untuk memberikan informasi dan kemajuan bagi perempuan. 

    Lewat Dunia Wanita, Ani mendorong permpuan untuk mengetahui keberadaan diri dan hak-hak perempuan dalam mengisi kemerdekaan, baik dalam politik, ekonomi, sosial dan keluarga. 

    “Oleh sebab itulah kami menerbitkan madjalah ini karena kami merasa insaf dengan djalan memberikan penerangan-penerangan dalam madjalah ini kami dapat menjumbangkan bakti untuk kemadjuan wanita,” Kata Ani Idrus dalam kata pengantar Dunia Wanita terbitan pertama, 15 Juni 1949.

    Pada edisi pertama majalahnya itu, Fatmawati menjadi sampul utamanya. Gadis Rasid, salah seorang staf majalah Dunia Wanita menjelaskan, dalam edisi tersebut bahwa meskipun majalah Dunia Wanita merupakan majalah perempuan, namun laki-laki juga dapat membacanya. Menurutnya, tidak ada pemisahan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat, meskipun ada beberapa kepentingannya yang berbeda seperti apa yang dituliskan dalam Dunia Wanita. Keduanya harus aktif bersama untuk mencapai kebahagiaan dalam masyarakat dan memperjuangkan cita-cita bangsa.

    Keterlibatan Ani di Dunia Wanita ia jalani sampai 1961. Karirnya dalam dunia pers mencapai puncaknya sebagai Ketua Persatuan Wartawan Indonesia cabang Medan. Pada 1953-1963 ia juga sempat melakukan berbagai kunjungan ke negara-negara Asia, Eropa dan Irian Jaya dalam misinya sebagai seorang jurnalis. 

    Selain dunia pers, Ani juga aktif dalam dunia politik. Ia aktif dalam PNI dan Wanita Marhaenis pada tahun 1960-1967. Selain itu juga menjadi anggota DPRD Sumatera Utara. Ia juga sempat menjadi Wasekjen Fron Nasional Sumatera Utara mewakili golongan perempuan. 

    Ani mengembuskan nafasnya yang terakhir pada 9 Januari 1999 di Kota Medan, Sumatera Utara. 

  • Ikuti Perintah Prabowo, Kejagung Pastikan Hukum Tajam ke Atas dan Humanis ke Bawah

    Ikuti Perintah Prabowo, Kejagung Pastikan Hukum Tajam ke Atas dan Humanis ke Bawah

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) merespons perintah Presiden Prabowo Subianto agar penindakan hukum tidak melakukan kriminalisasi terhadap rakyat kecil.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna menekankan bahwa pihaknya memiliki prinsip penegakan hukum humanis ke bawah, namun tajam ke atas.

    “Yang jelas tagline kami sudah menilaikan, bahwa kejaksaan saat ini tagline hukumnya tajam ke atas, humanis ke bawah. Itu salah satunya,” ujar Anang di Kejagung, Selasa (21/10/2025).

    Dia menambahkan penegakan hukum secara humanis itu diupayakan melalui keadilan restoratif atau restorative justice (RJ). Pada intinya, RJ ini dilakukan untuk mendamaikan suatu perkara agar tidak sampai ke meja hijau alias pengadilan.

    “Restoratif justice ini keadilan restoratif, di mana diusahakan sebelum naik ke pengadilan, diusahakan untuk didamaikan, dan nanti perkara ini tidak berlangsung ke pengadilan,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Prabowo Subianto menegaskan agar lembaga penegak hukum di Indonesia tidak melakukan kriminalisasi terhadap rakyat kecil. Presiden ke-8 RI itu mengingatkan Kejaksaan dan Kepolisian agar berhati-hati dalam menjalankan tugas penegakan hukum. 

    Dia menekankan pentingnya keadilan yang berpihak pada kebenaran dan kemanusiaan, bukan sekadar penindakan formalitas hukum. 

    Kepala negara pun menyinggung sejumlah kasus hukum yang menimpa masyarakat kecil, seperti anak di bawah umur yang ditangkap karena mencuri ayam dan seorang ibu yang diproses hukum karena mencuri pohon.

    “Hakim, jaksa, ada apa ngejar anak kecil mencuri ayam? Itu tidak masuk akal. Penegak hukum harus punya hati, jangan tumpul ke atas, tajam ke bawah. Itu zalim, angkara murka, jahat,” ujar Prabowo di Kejagung, Senin (20/10/2025).

  • Deretan Menteri Jebolan Santri – Page 3

    Deretan Menteri Jebolan Santri – Page 3

    Cak Imin alias Muhaimin Iskandar merupakan seorang politikus Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

    Menteri kelahiran 24 September 1966 ini juga merupakan salah satu menteri di pemerintahan Presiden Prabowo yang mengenyam bangku pendidikan pesantren.

    Ia menempuh pendidikan di kampung halamannya, Jombang, Jawa Timur. Pendidikan dasarnya ditempuh di SD Negeri Waruduwur, Jombang. Kemudian, ia melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Mambaul Maarif, Jombang. Setelah itu, Cak Imin menempuh pendidikan menengah atas di Madrasah Aliyah Negeri 1, Jombang.

    Sebelum terjun ke dunia politik, Cak Imin pernah tergabung di beberapa organisasi. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Umum PMII sejak tahun 1994 dan ditunjuk Nahdlatul Ulama (NU) sebagai bagian dari tim asisten pembentukan PKB.

    Mengawali kariernya, Menko PM ini pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI pada tahun 1999–2004. Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Cak Imin diangkat menjadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dan pada era Presiden Joko Widodo, Cak Imin kembali menjabat sebagai Wakil Ketua MPR.

     

  • Deretan Menteri Jebolan Santri – Page 3

    Jebolan Pesantren, 5 Menteri Prabowo yang Pernah Jadi Santri – Page 3

    Cak Imin alias Muhaimin Iskandar merupakan seorang politikus Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

    Menteri kelahiran 24 September 1966 ini juga merupakan salah satu menteri di pemerintahan Presiden Prabowo yang mengenyam bangku pendidikan pesantren.

    Ia menempuh pendidikan di kampung halamannya, Jombang, Jawa Timur. Pendidikan dasarnya ditempuh di SD Negeri Waruduwur, Jombang. Kemudian, ia melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Mambaul Maarif, Jombang. Setelah itu, Cak Imin menempuh pendidikan menengah atas di Madrasah Aliyah Negeri 1, Jombang.

    Sebelum terjun ke dunia politik, Cak Imin pernah tergabung di beberapa organisasi. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Umum PMII sejak tahun 1994 dan ditunjuk Nahdlatul Ulama (NU) sebagai bagian dari tim asisten pembentukan PKB.

    Mengawali kariernya, Menko PM ini pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI pada tahun 1999–2004. Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Cak Imin diangkat menjadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dan pada era Presiden Joko Widodo, Cak Imin kembali menjabat sebagai Wakil Ketua MPR.

     

  • Viral Pengunjung Tebet Eco Park Diminta Bayar Rp500 Ribu untuk Foto-foto

    Viral Pengunjung Tebet Eco Park Diminta Bayar Rp500 Ribu untuk Foto-foto

    Jakarta: Viral di media sosial, pungutan liar (pungli) diduga terjadi di kawasan Tebet Eco Park, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Dugaan pungutan liar ini berkedok keanggotaan komunitas fotografi Tebet Eco Park.
     
    Kejadian bermula saat AM (34) berkunjung d Tebet Eco Park pada Kamis, 16 Oktober 2025. Namun ketika sedang memotret suasana taman, seorang pria berompi dan beridentitas komunitas fotografer tiba-tiba menegurnya.
     
    Pria tersebut meminta AM menunjukkan izin memotret. AM pun mengaku tidak memilikinya, karena menurutnya kegiatan fotografi di ruang publik diperbolehkan selama tidak mengganggu orang lain.
     
     

    Perdebatan lantas tak dapat dihindarkan. AM kemudian ditawarkan “keanggotaan” komunitas fotografi Tebet Eco Park dengan biaya Rp500 ribu. Dengan keanggotan tersebut, AM baru boleh memotret di sana.
     
    Dengan bergabung dalam komunitas tersebut, AM juga diwajibkan memberikan potongan 10 persen jika hasil foto dijual. AM yang menganggap memotret hanyalah hobi, menolak tawaran tersebut.
     
    AM kemudian menceritakan pengalaman tidak menyenangkannya ini di kolom komentar media sosial komunitas fotografi Tebet Eco Park, @tebetekoparkofficial. Komentar tersebut langsung menuai banyak reaksi warganet.
     
    “Tebet bayar 500 ribu, setor 10 persen dagang ke mereka nanti dikasih lapak,” tulis salah satu akun.
     

     
    Pengunjung Bebas Memotret di Tebet Eco Park
    Menanggapi berita viral itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa pengunjung bebas mengambil gambar di kawasan Eco Park. Ia mengatakan, oknum yang diduga melakukan pungutan liar akan ditertibkan.
     
    “Nggak, nggak. Itu Eco Park bebas. Jadi nggak ada, nanti kami tertibkan. Nggak boleh ada pungutan-pungutan, wong itu taman (ruang publik),” kata Pramono, mengutip Antara, Selasa (21/9).
     
    Sementara itu, Kepala Seksi Taman Kota Dimas Ario Nugroho menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak pernah menerapkan biaya apapun untuk kegiatan fotografi di kawasan taman.
     
    “Kami tidak melarang adanya aktivitas fotografi di dalam area taman, baik komunitas maupun perorangan,” tegas Dimas.

     

    Jakarta: Viral di media sosial, pungutan liar (pungli) diduga terjadi di kawasan Tebet Eco Park, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Dugaan pungutan liar ini berkedok keanggotaan komunitas fotografi Tebet Eco Park.
     
    Kejadian bermula saat AM (34) berkunjung d Tebet Eco Park pada Kamis, 16 Oktober 2025. Namun ketika sedang memotret suasana taman, seorang pria berompi dan beridentitas komunitas fotografer tiba-tiba menegurnya.
     
    Pria tersebut meminta AM menunjukkan izin memotret. AM pun mengaku tidak memilikinya, karena menurutnya kegiatan fotografi di ruang publik diperbolehkan selama tidak mengganggu orang lain.
     
     

     
    Perdebatan lantas tak dapat dihindarkan. AM kemudian ditawarkan “keanggotaan” komunitas fotografi Tebet Eco Park dengan biaya Rp500 ribu. Dengan keanggotan tersebut, AM baru boleh memotret di sana.
     
    Dengan bergabung dalam komunitas tersebut, AM juga diwajibkan memberikan potongan 10 persen jika hasil foto dijual. AM yang menganggap memotret hanyalah hobi, menolak tawaran tersebut.
     
    AM kemudian menceritakan pengalaman tidak menyenangkannya ini di kolom komentar media sosial komunitas fotografi Tebet Eco Park, @tebetekoparkofficial. Komentar tersebut langsung menuai banyak reaksi warganet.
     
    “Tebet bayar 500 ribu, setor 10 persen dagang ke mereka nanti dikasih lapak,” tulis salah satu akun.
     

     

    Pengunjung Bebas Memotret di Tebet Eco Park

    Menanggapi berita viral itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa pengunjung bebas mengambil gambar di kawasan Eco Park. Ia mengatakan, oknum yang diduga melakukan pungutan liar akan ditertibkan.
     
    “Nggak, nggak. Itu Eco Park bebas. Jadi nggak ada, nanti kami tertibkan. Nggak boleh ada pungutan-pungutan, wong itu taman (ruang publik),” kata Pramono, mengutip Antara, Selasa (21/9).
     
    Sementara itu, Kepala Seksi Taman Kota Dimas Ario Nugroho menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak pernah menerapkan biaya apapun untuk kegiatan fotografi di kawasan taman.
     
    “Kami tidak melarang adanya aktivitas fotografi di dalam area taman, baik komunitas maupun perorangan,” tegas Dimas.
     
     

    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (PRI)

  • Buktikan Keberadaan Mafia Migas Jadi Tugas Ahok di Pertamina

    Buktikan Keberadaan Mafia Migas Jadi Tugas Ahok di Pertamina

    JAKARTA – Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) jadi Komisaris Utama di Pertamina. Dia akan menjadi pengawas di lembaga yang mengurusi minyak itu.

    Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Abra El Talattov mengatakan, tantangan Ahok di Pertamina adalah membuktikan keberadaan mafia minyak dan gas (Migas).

    Menurut Abra, Ahok dapat memulai investigasi keberadaan mafia migas melalui hasil laporan tim satgas anti mafia migas yang sudah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu.

    “Kan ada ekspektasi publik bahwa Pak Ahok bisa memberantas mafia migas. Kan masih bertanya-tanya siapa, dan di mana sih? Kita memberikan tantangan kepada Pak Ahok. Apakah mau dan berani untuk menindaklanjuti laporan dari tim mafia migas itu, untuk mencari tahu apakah praktik mafia migas itu sekarang masih ada atau tidak?” tuturnya, saat dihubungi VOI, di Jakarta, Senin, 25 November.

    Keberadaan mafia migas ini perlu dibuktikan agar publik tak berprasangka buruk terhadap Pertamina. Dengan begitu, Pertamina bisa berkonsentrasi pada pengembangan bisnisnya. Karenanya, menjadi tugas Ahok juga untuk memberantas keberadaan mafia migas tersebut.

    “Mengawal isu ini bersama stakeholder. Karena kan yang mengambil kebijakan bukan komisaris, tetapi kan dari sisi pemerintah regulator dalam hal ini Kementerian BUMN. Pak Ahok itu tidak bisa mengeksekusi tetapi bersama-sama bisa mendorong supaya isu ini bisa tuntas,” ucapnya.

    Ahok, kata Abra, memiliki karakter yang tegas selama memimpin DKI. Ia berharap sikap Ahok yang demikian bisa dibawa ke Pertamina untuk mengungkap ini.

    “Mungkin dari karakter (Ahok) itu bisa diambil, walaupun bisa jadi sampai terlibat sampai ke lingkaran kekuasaan. Jangan tebang pilih,” tuturnya.

    Abra menilai, ada tiga tugas yang bisa dikerjakan Ahok untuk Pertamina. Pertama, meningkatkan poduksi produk migas Pertamina dari sisi hulu. Kedua, mendorong Pertamina untuk segera menyelesaikan program pengembangan maupun pembuatan kilang minyak. Apalagi, saat ini Pertamina mempunyai enam kilang minyak.

    “Empat yang lama, dua yang baru. Dari enam kilang tersebut belum satupun selesai, jadi masih progres. Pak Ahok kita harapkan bisa mendorong supaya direksi dan jajarannya bisa merampungkan proses pembangunan dan pengembangan tersebut,” jelasnya.

    Sedangkan yang ketiga, kata Abra, Ahok harus mendukung mendorong program bio solar ini agar bisa lebih maksimal. Walaupun impor solar tidak ada, tetapi supaya pemanfaatan bio solar ini bisa lebih masif.

    Anggota Komisi VI Achmad Baidowi mengatakan, pengangkatan Ahok sebagai komisioner utama Pertamina diharapkan bisa meningkatkan kinerja perusahaan yang berhubungan pada hajat hidup di bidang migas.

    Menurut Baidowi, ranah komisaris bukan ranah teknis. Sehingga yang diperlukan adalah kemampuan dalam pengawasan dan audit internal untuk menyehatkan kinerja usaha BUMN.

    Tidak hanya mengungkap mafia migas, Komisi VI berharap Ahok dapat memanfaatkan jabatannya untuk melakukan pengawasan dan menyelesaikan masalah di Pertamina, seperti mafia migas, yang selama ini tidak kunjung terselesaikan 

    “Ya itu salah satunya (mengungkap mafia migas). Termasuk mengawasi percepatan pembuatan kilang-kilang minyak, neraca ekspor impor Pengalaman Ahok di DKI dalam hal transparansi bisa ditularkan,” ucapnya.

  • Cak Imin Sebut MBG Program Raksasa dengan Dampak Nyata untuk Rakyat: Kepala Dapur Harus Disiplin – Page 3

    Cak Imin Sebut MBG Program Raksasa dengan Dampak Nyata untuk Rakyat: Kepala Dapur Harus Disiplin – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menko Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandarmeninjau salah satu dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Tapanuli Tengah.

    Secara seksama, pria karib disapa Cak Imin itu meninjau mulai dari tempat masak, mencuci foodtray hingga manajemen pengelolaan makanan. 

    “Hari ini saya berkunjung ke SPPG Tapanuli Tengah, dikawal Bupati Masinton dan senag bisa berkomunikasi dengan kepala SOPG dan ahli gizi, sama akuntannya didampingi kepala kordinator wilayah level kabupaten,” kata dia di lokasi, Selasa (21/10/2025).

    Dari hasil tinjauan tersebut, Ketua Umum PKB ini menyatakan SPPG di Tapanuli Tengah layak dicontoh karena standar produksinya tepat waktu. Sehingga makanan disajikan tidak basi.

    “Banyak basi karena masaknya lebih awal sehingga terlampau lama masakannya. Kalau SPPG ini, jam 1 malam masak, sehingga disajikan jam 10 masih segar. Itulah contoh pola manajemen masak ke 3.519 penerima manfaat anak-anak siswa, ibu hamil, balita, ibu menyusui,” ungkap Cak Imin.

    Dia menambahkan, berjalannya proyek MBG juga menandai satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Terlepas dari ada yang harus evaluasi, dia menilai berjalannya MBG kepada puluhan juta penerima adalah sebuah pencapaian luar biasa.

    “Ya tentu ini kalau MBG adalah program raksasa. Di mana anggarannya sangat besar, penerimaan manfaatnya sangat besar. Hari ini sudah sampai puluhan juta dan itu merupakan prestasi,” ujar Ketua Umum PKB ini. 

     

  • Produksi 3 Kg Emas Sehari

    Produksi 3 Kg Emas Sehari

    Jakarta

    KPK menyebut sekitar 1 jam dari sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat banyak terdapat tambang emas ilegal. KPK mengatakan awalnya tidak menyangka bisa mengetahui adanya tambang emas ilegal tersebut.

    “Saya juga baru tahu. Saya nggak pernah nyangka di Pulau Lombok, 1 jam dari Mandalika ada tambang emas besar, baru tahu saya,” kata Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi KPK Wilayah V Dian Patria di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (21/10/2025).

    Tambang ilegal itu pun bisa menghasilkan tiga kilogram emas dalam satu hari. Hal itu didapat usai KPK terjun langsung ke lapangan.

    “Dan itu luar biasa, ternyata bisa 3 kilo emas 1 hari, hanya 1 jam dari Mandalika dan ternyata di Lombok itu banyak tambang emas ilegal,” sebut dia.

    “Kemudian kita koordinasi segala macam, kita dampingi. Jadi kita ke lapangan ya, kita mengajak, jadi kalau kami di Korsup, koordinasi supervisi pencegahan bisa lebih luas lagi,” tambahnya.

    KPK meminta pihak terkait untuk melakukan penegakan aturan. Penindakan hukum juga diserahkan kepada pihak terkait.

    “Kami tidak hanya bicara langsung apakah ada tindak pidana korupsi atau tidak. Bisa jadi ada tindak pidana sektoral, apakah kehutanan, lingkungan, pajak, kita dorong yang punya kewenangan, tegakkan aturan,” sebutnya.

    Lebih lanjut, Dian juga menyebut ada tambang ilegal dengan skala lebih besar dari yang Lombok tersebut. Tambang itu berada di Sumbawa, NTB.

    “Tadi yang 3 kilo itu, itu yang di Lombok Barat. Di Sumbawa juga ada, di Lantung namanya, ya. Itu lebih besar lagi lokasi tambang ilegalnya,” tambahnya.

    Halaman 2 dari 2

    (ial/maa)