Blog

  • Menteri UMKM Maman Abdurrahman Luruskan soal Anjuran Produksi Barang KW

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman Luruskan soal Anjuran Produksi Barang KW

    Surabaya (beritajatim.com) – Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, memberikan penjelasan terkait pernyataannya yang disorot publik karena dianggap menganjurkan pelaku UMKM memproduksi produk tiruan atau KW.

    Ia memberikan klarifikasi bahwa, pernyataannya itu merupakan respons spontan dalam konteks membahas maraknya produk impor yang membanjiri pasar dalam negeri. Serta upaya pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri.

    “Seperti sebuah statement spontan pada saat saya merespon bahwa maraknya barang-barang impor masuk ini,” terang Maman di Dyandra Convention Center Surabaya, Jawa Timur, Selasa (21/10/2025).

    Dirinya menjelaskan, setelah pernyataan mengenai barang impor tersebut ramai dibicarakan publik, pemerintah langsung menindaklanjuti persoalan itu dengan langkah konkret. Salah satunya adalah melakukan pengawasan ketat di jalur impor.

    ​Meskipun menuai kritik, Maman menghargai pendapat masyarakat dan menganggap respons tersebut sebagai bentuk partisipasi demokratis yang perlu dihargai oleh pemerintah. Selain itu, dia menegaskan bahwa pernyataan mengenai pembuatan barang KW (tiruan) tidak akan ditindaklanjuti olehnya.

    “Saya pikir selama ini kan ujung-ujungnya kepentingannya untuk publik ya. Jadi saya pikir selama itu memang publik menyarankan untuk tidak ditindaklanjuti ya kami dari kementerian UMKM itu saya pikir tidak perlu kita tindaklanjuti,” jelas dia.

    Lebih lanjut, dia turut menegaskan bahwa arah kebijakan Kementerian UMKM tetap berfokus pada peningkatan kualitas produk lokal agar mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional. Pemerintah tidak akan pernah mendorong produksi barang tiruan.

    “Cuman mungkin karena dalam penyampaian saya kesannya kayak mendukung produk KW, jadi akhirnya seakan-akan menganggap saya mendukung produk KW. Tapi saya sekali lagi saya katakan enggak ada. Tetap kita pasti harus mencintai produk lokal kita,” tutup Menteri Maman. (rma/ted)

  • Cuaca Hari Ini Rabu 22 Oktober 2025: Jakarta & Sekitarnya Berpotensi Diguyur Hujan Ringan hingga Petir – Page 3

    Cuaca Hari Ini Rabu 22 Oktober 2025: Jakarta & Sekitarnya Berpotensi Diguyur Hujan Ringan hingga Petir – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Wilayah Jakarta dan sekitarnya diperkirakan mengalami cuaca berawan hingga hujan petir, pada Rabu (22/10/2025) hari ini. Demikianlah prakiraan cuaca hari ini.

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan cuaca di seluruh wilayah Jakarta pada pagi hari diprediksi berawan tebal. Kemudian pada siang dan malam sebagian diprakirakan akan mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga petir.

    Sementara untuk cuaca di wilayah penyangga Jakarta, yaitu Kota Bogor dan Kota Depok, Jawa Barat diprediksi akan berawan tebal pada pagi hari, hujan dengan intensitas sedang pada siang hari, dan hujan dengan intensitas ringan pada malam hari.

    Kemudian di wilayah Tangerang, Banten diprediksi akan berawan tebal pada pagi hari, hujan dengan intensitas ringan pada siang hingga malam hari.

    Kemudian di wilayah Bekasi, Jawa Barat akan berawan tebal pada pagi dan siang hari, hujan dengan intensitas ringan pada malam harinya.

    Berikut informasi prakiraan cuaca Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) selengkapnya, dikutip Liputan6.com dari laman resmi BMKG www.bmkg.co.id:

     Kota
     Pagi
     Siang 
     Malam 

     Jakarta Barat
     Berawan Tebal
     Hujan Ringan
     Hujan Ringan

     Jakarta Pusat 
     Berawan Tebal
     Berawan Tebal
     Berawan Tebal

     Jakarta Selatan
     Berawan Tebal
     Hujan Ringan
     Hujan Ringan

     Jakarta Timur 
     Berawan Tebal
     Berawan Tebal
     Hujan Petir

     Jakarta Utara 
     Berawan Tebal
     Berawan Tebal
     Hujan Petir

     Kepulauan Seribu 
     Berawan Tebal
     Berawan Tebal
     Hujan Petir

     Bekasi 
     Berawan Tebal
     Berawan Tebal
     Hujan Ringan

     Depok 
     Berawan Tebal
     Hujan Ringan
     Hujan Ringan

     Kota Bogor 
     Berawan Tebal
     Hujan Sedang
     Hujan Ringan

     Tangerang
     Berawan Tebal
     Hujan Ringan
     Hujan Ringan

    Musim kemarau tapi nyatanya hujan deras masih mengguyur. Menyikapi fenomena ini, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengungkapkan adanya potensi cuaca ekstrem yang masih akan berlangsung hingga Oktober mendatang.

  • Molor, RAPBD DKI Ditargetkan Selesai 11 Desember

    Molor, RAPBD DKI Ditargetkan Selesai 11 Desember

    JAKARTA – Badan Musyawarah (Bamus) DPRD dan Pemprov DKI sepakat menargetkan pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2020 pada 11 Desember mendatang.

    “Jadi, untuk paripurna Rancangan APBD DKI 2020 selesai pada tanggal 11 Desember,” ucap Ketua Bamus Prasetyo Edi Marsudi di Gedung DPRD DKI, Senin, 25 November. 

    Tahapannya, 29 November DPRD dan Pemprov mengesahkan kebijakan umum anggaran-plafon prioritas anggaran sementara (KUA-PPAS) lewat MoU. Kemudian, tanggal 2 Desember Gubernur DKI Anies Baswedan menggelar pidato soal Rancangan Peraturan Daerah soal APBD.

    Pada tanggal 3 sampai 10 Desember, dijadwalkan pembahasan RAPBD dari tingkat komisi hingga pandangan akhir oleh DPRD. Sehari setelahnya, RAPBD disahkan. Kemudian, RAPBD dibawa ke Kementerian Dalam Negeri untuk dievaluasi dalam beberapa hari. Tahap akhir, RAPBD hasil evaluasi diketok menjadi Perda APBD 2020.

    Target pengesahan RAPBD sebenarnya molor dari aturan PP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pasal 106 PP 12/2019 menyatakan, kepala daerah dan DPRD wajib mengesahkan rancangan Perda APBD paling lambat 1 bulan sebelum tahun anggaran dimulai atau 30 November. 

    Sekretaris Daerah DKI Saefullah meminta pemakluman. Sebab, pembahasan rancangan sejak awal memang sudah molor dari jadwal karena ada pergantian periode DPRD DKI dari masa jabatan 2014-2019 ke 2019-2024. 

    “Di tengah-tengah kan ada transisi DPRD. Sabarlah,” kata Saefullah.

    Dalam hal ini, Pemprov dan DPRD mengesampingkan tenggat waktu pengesahan RAPBD yang ditentukan. Menurut mereka, DKI masih punya waktu untuk pembahasan RAPBD selama 60 hari, sesuai aturan Kemendagri. Namun, pembahasan RAPBD yang digelar sejak tanggal 3 November tak mungkin berjalan 60 hari karena akan melewati pergantian tahun.

    Meski begitu, Saefullah bilang pengetokan final atas APBD tak akan lewat dari 31 Desember. Mengingat, Kemendagri punya waktu selama 15 hari untuk mengevaluasi.

    “Jadi, setelah disahkan tanggal 11 Desember, kami kirim ke Kemendagri untuk evaluasi. Jika ditambah 15 hari, jadi (evaluasi selesai) tanggal 26. Balik dari evaluasi (Kemendagri), masih ada waktu untuk kami sepakati dan kemudian diundangkan,” jelas Saefullah.

    Dihubungi terpisah, Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin menyatakan keputusan Bamus melanggar tahapan perencanaan keuangan daerah. Sebab, mereka menargetkan pengesahan RAPBD lewat dari 30 November.

    Meski begitu, Syarifuddin belum bisa memastikan adanya sanksi administratif dari Kemendagri kepada DPRD dan Pemprov DKI. Yang jelas, Syarifuddin mengakui Kemendagri bakal kerepotan mengevaluasi RAPBD DKI jika hanya memiliki waktu 15 hari.

    “Kalau pengesahan lebih dari 30 November, berarti kami mengevaluasi lambat juga paling sedikit 15 hari, itu sudah lampu merah karena (evaluasi RAPBD) DKI tebal. Jangka waktu 15 hari untuk mengevaluasi (terasa) empot-empotan,” tutur Syarifuddin. 

  • Dedi Mulyadi ‘Lawan Balik’ Menkeu Purbaya soal Dana APBD Mengendap di Bank – Page 3

    Dedi Mulyadi ‘Lawan Balik’ Menkeu Purbaya soal Dana APBD Mengendap di Bank – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi, ‘melawan balik’ pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa terkait adanya pengendapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam bentuk deposito bank di sejumlah daerah, termasuk Jabar.

    Purbaya menyampaikan data tersebut dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin 20 Oktober 2025. Ia mengacu pada data Bank Indonesia per 15 Oktober 2025, yang mencatat 15 daerah menempatkan dana di bank, termasuk DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat.

    Pemprov Jawa Barat disebut menempatkan dana sebesar Rp 4,17 triliun. Selain itu, Pemprov Jakarta tercatat menyimpan Rp 14,683 triliun, sedangkan Pemprov Jawa Timur sebesar Rp 6,8 triliun.

    Purbaya menjelaskan, secara keseluruhan dana yang mengendap di rekening kas daerah mencapai Rp 233 triliun, terdiri dari simpanan pemerintah kabupaten (pemkab) Rp 134,2 triliun, pemerintah provinsi (pemprov) Rp 60,2 triliun, dan pemerintah kota (pemkot) Rp 39,5 triliun.

    Bantahan Dedi Mulyadi

    Menanggapi hal tersebut, Dedi lantas membantah pernyataan Menkeu Purbaya soal dana APBD Jawa Barat senilai Rp 4,17 triliun yang disebut mengendap di bank.

    Dedi bahkan menantang Menkeu Purbaya untuk membuka data seluruh daerah di Indonesia yang menyimpan APBD dalam bentuk deposito. Ia mengaku telah memeriksa langsung apakah Pemprov Jawa Barat menaruh dana tersebut di Bank BJB dalam bentuk deposito.

    “Saya sudah cek tidak ada yang disimpan dalam deposito. Saya tantang Pak Menkeu (Purbaya) untuk membuka data dan faktanya, daerah mana yang menyimpan dana dalam bentuk deposito,” kata Dedi dikutip Selasa (21/10/2025).

    Dedi mengatakan, di tengah efisiensi saat ini pemerintah daerah ada dalam periode mempercepat belanja publik. Dia menyakini tak semua daerah kesulitan atau sengaja menunda belanja dan memarkir uang di bank.

    “Di antara kabupaten kota dan provinsi yang jumlahnya sangat banyak ini, pasti ada yang bisa melakukan pengelolaan keuangan dengan baik, bisa membelanjakan, belanja kepentingan masyarakatnya dengan baik. Dan bisa jadi juga ada daerah-daerah yang tidak bisa membelanjakan keuangan daerahnya dengan baik,” kata Dedi.

    Namun menurutnya, di tengah upaya daerah mengelola keuangan tersebut ada kemungkinan provinsi atau kabupaten kota yang menyimpan uang dalam bentuk deposito.

    “Nah, tentunya ini adalah sebuah problem yang harus diungkap secara terbuka dan diumumkan kepada publik secara terbuka, sehingga tidak membangun opini bahwa seolah-olah daerah ini tidak memiliki kemampuan dalam melakukan pengelolaan keuangan,” kata dia.

  • Cara Jitu Atur Keuangan Saat Cuti Kerja Tanpa Gaji – Page 3

    Cara Jitu Atur Keuangan Saat Cuti Kerja Tanpa Gaji – Page 3

    Langkah Utama yang harus dilakukan adalah mengajukan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) yang di kelola oleh BPJS, proses nya mungkin butuh waktu, jadi selama menunggu mungkin kamu bisa melengkapi dokumen yang nanti akan diminta.

    Kedua atur ulang anggaran bulanan, Fokus pada kebutuhan pokok seperti makan, tempat tinggal dan transportasi. Kurangi pengeluaran tidak penting seperti langganan hiburan, belanja Online atau nongkrong.

    Langkah ketiga yang harus dilakukan adalah hubungi Kreditor atau Bank, apabila kamu memiliki cicilan kartu kredit, KPR, pinjaman kendaraan segera hubungi pihak kreditur. Banyak lembaga keuangan menyediakan program keringanan bagi bagi nasabah yang terdampak. keempat cari penghasilan tambahan misalnya, kerja freelance, membuka jasa kecil- kecilan atau jualan Online.

    Tetap Tenang Dan Terencana

    Dirumahkan memang tidak mudah, apalagi jika berlangsung lama. tapi masa sulit ini bisa kamu lalui dengan strategi yang matang. Mulailah dengan mengatur keuangan, perencanaan keuangan yang bijak dan sikap tenang kamu bisa menjaga kestabilan finansial hingga akhirnya bekerja kembali.

     

     

  • Klarifikasi Soal Anjuran UMKM Produksi Barang KW, Menteri Maman: Itu Pernyataan Spontan

    Klarifikasi Soal Anjuran UMKM Produksi Barang KW, Menteri Maman: Itu Pernyataan Spontan

    Bisnis.com, SURABAYA – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengklarifikasi pernyataannya yang sempat menuai kritik dari publik yang menganjurkan kepada para pelaku UMKM untuk memproduksi barang tiruan atau KW.

    Maman menegaskan, pernyataannya tersebut adalah respons spontan semata. Menurutnya, konteks dari perkataannya itu adalah respons atas maraknya produk impor yang memenuhi pasar lokal, juga sebagai upaya pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri.

    “Terkait statement saya itu hanya statement begini loh, seperti sebuah statement spontan pada saat saya merespons bahwa maraknya barang-barang impor masuk ini,” beber Maman usai acara Akad Massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) 800 Ribu Debitur Penciptaan Lapangan Kerja dan Peluncuran Kredit Program Perumahan (KPP) di Surabaya, Selasa (21/10/2025).

    Usai pernyataan tersebut ramai diperbincangkan publik, Maman mengklaim, pemerintah telah menindaklanjuti persoalan barang impor dengan langkah nyata. Salah satunya melalui koordinasi dengan berbagai pihak berwenang untuk memperketat pengawasan di jalur impor.

    Dia juga mengakui bahwa dirinya menghargai kritik publik atas pernyataannya yang dianggap kontroversial itu. Maman menyebut bahwa respons dari publik adalah bentuk partisipasi demokratis yang perlu ia terima sebagai bagian dari pemerintahan. Maka pendapatnya tentang anjuran bagi pelaku UMKM untuk memproduksi barang KW, tidak akan ditindaklanjuti olehnya.

    “Saya berterima kasih kepada publik, karena publik merespons serta memberikan banyak sekali masukan dan saran, dan mayoritas tidak setuju. Jadi saya pikir selama ini kan ujung-ujungnya kepentingannya untuk publik ya. Jadi, saya pikir selama itu memang publik menyarankan untuk tidak ditindaklanjuti, ya kami dari Kementerian UMKM itu saya pikir tidak perlu kita tindaklanjuti,” tegasnya.

    Menurut Maman, kritik publik terhadapnya justru vital keberadaan supaya kebijakan dan komunikasi oleh jajaran eksekutif dapat lebih cermat, berhati-hati, dan sejalan dengan aspirasi masyarakat. Ia pun menghargai anggapan publik terkait pernyataannya.

    “Karena sebagian besar banyak yang marah juga sama saya. ‘Kok ngusulin kayak begitu gitu loh kan’. Ya, tapi saya pikir ini wajar dan sah-sah saja di iklim demokrasi kita dan saya pikir apa yang memang menjadi harapan publik ya harus kita tindak lanjuti dan kita respons” lanjutnya.

    Lebih jauh, Maman menyatakan bahwa arah dari kebijakan Kementerian UMKM tetap berfokus pada peningkatan kualitas berbagai produk lokal agar mampu bersaing di pasar dalam negeri maupun internasional. Dirinya menegaskan bahwa pemerintah tidak akan pernah mendorong produksi barang-barang tiruan.

    “Sebetulnya kan tujuan kita itu bagaimana bisa meningkatkan kualitas produk dalam negeri kita. Saya mau sampaikan jangan sampai disalahartikan bahwa banyak produk-produk lokal kita yang memang sudah luar biasa bagus. Tas, sepatu, sandal banyak banyak sekali dan itu bahkan sudah kita dorong untuk di nasional, tembus pasar internasional, juga tembus pasar domestik,” jelasnya.

    Maman juga menyinggung mengenai produk lokal berkualitas yang sudah memiliki harga tinggi, tetapi perlu diimbangi dengan barang lain yang lebih terjangkau. Hal tersebut dilakukan supaya masyarakat menengah ke bawah juga dapat menikmati produk dalam negeri. 

    Maman pun mengakhiri klarifikasi atas pernyataannya yang mengundang cibiran dari publik tersebut dengan menegaskan kembali komitmennya untuk mendukung produk-produk asli Indonesia.

    “Cuman mungkin karena dalam penyampaian saya kesannya kayak mendukung produk KW, jadi akhirnya seakan-akan menganggap saya mendukung produk KW, tapi saya, sekali lagi saya katakan enggak ada. Tetap kita pasti harus mencintai produk lokal kita, produk Indonesia, dan sampai hari ini kami Kementerian UMKM masih konsisten berdiri di garis itu,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mendorong agar pelaku UMKM di Indonesia juga memproduksi barang tiruan atau KW seperti China. Adapun, usulan ini menyusul akan adanya banjir produk impor murah dari China, termasuk barang KW, yang kini mendominasi pasar lokal dan menekan produk UMKM.

    Menurut Maman, jika China mampu membuat produk serupa dengan merek ternama, Indonesia seharusnya juga bisa melakukan hal yang sama melalui tangan pengrajin lokal.

    “Mungkin ya, tapi ini baru ide. Saya pikir daripada kita repot-repot ya, pusing-pusing, kenapa nggak UMKM kita juga produksi saja tas-tas KW juga kayak mereka [China], ini baru ide ya. Maksud saya, kenapa nggak kita coba? Jadi artinya kalau di China saja bisa bikin kayak begitu, kenapa di Indonesia nggak bisa bikin?” kata Maman saat ditemui di sela-sela acara Trade Expo Indonesia (TEI) ke-40 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang, Banten, Rabu (15/10/2025). Maman menilai usulan ini bisa menjadi solusi untuk melindungi dan memberdayakan UMKM, di tengah gempuran produk KW dari Negeri Tirai Bambu.

    “Iya, salahnya di mana [Indonesia membuat produk KW]? Namanya [merek] kan cuma tinggal kita ubah,” tuturnya. Dia menuturkan, jika China bisa memproduksi tas Louis Vuitton KW, maka UMKM lokal juga bisa membuat versi lokal dengan nama seperti ‘Louis Vutong’. “Misalnya tas Louis Vuitton. Kalau kita bikin produknya sama tapi namanya Louis Vutong?” imbuhnya.

  • Penggunaan Jet Pribadi Komisioner KPU Berujung Sanksi
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        22 Oktober 2025

    Penggunaan Jet Pribadi Komisioner KPU Berujung Sanksi Nasional 22 Oktober 2025

    Penggunaan Jet Pribadi Komisioner KPU Berujung Sanksi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi kepada lima komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU) RI.
    Para komisioner tersebut adalah Mochammad Afifuddin merangkap sebagai Ketua KPU RI, kemudian Idham Holik, Yulianto Sudrajat, Parsadaan Harahap, dan August Mellaz.
    Sanksi yang mereka terima adalah peringatan keras yang dibacakan langsung oleh Ketua DKPP, Heddy Lugito dalam sidang yang digelar, Selasa (21/10/2025).
    “Menjatuhkan sanksi peringatan keras pada teradu 1 Mochammad Afifuddin selaku ketua merangkap anggota, teradu 2 Idham Holik, teradu 3 Yulianto Sudrajat, teradu 4 Parsadaan Harahap, teradu 5 August Mellaz masing-masing selaku anggota KPU terhitung sejak putusan ini dibacakan,” katanya.
    Mereka berlima bersama Sekretaris Jenderal KPU RI, Bernard Dermawan Sutrisno disanksi peringatan keras karena masalah pengadaan jet pribadi sebagai alat transportasi dinas.
    Dalam sidang itu juga diungkap sejumlah fakta pengadaan pesawat jet, mulai dari anggaran puluhan miliar dan penggunaan yang mencapai puluhan kali.
    Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan Anggota DKPP I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi terungkap anggaran yang digunakan mencapai puluhan miliar rupiah.
    Anggaran tersebut didapat dari pagu sewa dukungan kendaraan distribusi logistik pada pemilu 2024.
    “Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa pagu anggaran pengadaan sewa dukungan kendaraan distribusi logistik untuk monitoring dan evaluasi logistik pemilu tahun 2024 dengan kode RUP469 dan seterusnya dengan sumber dana APBN senilai Rp 90 miliar dengan pelaksanaan kontrak yaitu bulan Januari sampai dengan Februari 2024,” kata Raka.
    Dia menjelaskan, kontrak tersebut diumumkan pada 6 Januari 2025 dengan metode e-Purchasing.
    Salah satu perjalanan yang diungkap dalam sidang tersebut bahwa jet pribadi pernah digunakan untuk pergi ke Bali dengan agenda monitoring logistik, sortir, dan lipat suara.
    Selain ke Bali, jet pribadi juga digunakan untuk ke Kuala Lumpur, Malaysia untuk mengecek masalah perhitungan suara dapil luar negeri yang terjadi.
    Beberapa peruntukan lainnya adalah untuk melakukan pelaksanaan fit and proper test calon anggota KPU Jawa Timur, Riau, dan Kalimantan Timur.
    Anggota DKPP Ratna Dewi Pettalolo mengatakan, dalam persidangan juga terungkap penggunaan jet pribadi mewah dengan tipe Embraer Legacy 650 itu tidak hanya digunakan sekali.
    Dia menyebut, penggunaan jet pribadi dilakukan sebanyak 59 kali, dan semuanya melenceng dari alasan penggunaan distribusi logistik.
    “Bahwa di antara 59 kali perjalanan menggunakan
    private jet
    , tidak ditemukan satupun rute perjalanan dengan tujuan distribusi logistik,” ucap Ratna.
    Ratna menjelaskan bahwa lima anggota KPU itu beralasan menggunakan jet pribadi untuk monitoring logistik ke beberapa daerah.
    Begitu juga untuk menghadiri bimbingan teknis kelompok penyelenggara pemungutan suara, kegiatan penguatan kapasitas kelembagaan, dan penyerahan santunan untuk petugas badan ad hoc.
    “Bahkan di antara 59 kali perjalanan, sebagian besar bukan merupakan daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar.
    Terlebih, daerah yang dikunjungi menggunakan private jet terdapat penerbangan komersial dengan jadwal penerbangan yang memadai,” tutur Ratna.
    Fakta sidang yang dibacakan DKPP ini sekaligus membantah pernyataan Ketua KPU Afifuddin terkait alasan jet pribadi digunakan untuk perjalanan dinas.
    Pada Mei 2025, Afifuddin mengungkap alasan dia bersama empat komisioner KPU lainnya menggunakan jet pribadi saat perjalanan dinas.
    Diketahui, masa kampanye Pemilu 2024 hanya selama 75 hari, jauh lebih pendek dari masa Pemilu 2019 yakni 263 hari.
    Kondisi itu, menurut Afifuddin, membuat KPU harus mempercepat distribusi logistik kampanye ke seluruh daerah selama masa kampanye berlangsung.
    Oleh karena itu, dia mengatakan, penggunaan pesawat jet pribadi, menjadi pilihan yang tepat agar pengiriman logistik pemilu berjalan cepat dan efisien.
    “Dalam situasi seperti ini, mobilitas tinggi menjadi keharusan. Moda transportasi reguler tidak mampu memenuhi kecepatan yang dibutuhkan, baik ke daerah terluar maupun ke kota-kota besar yang memiliki daftar pemilih banyak, dengan agenda padat,” ujar Afifuddin dalam keterangan resmi, Sabtu (24/5/2025).
    Afifudin juga menjawab kritik yang mengatakan pesawat jet pribadi justru tidak digunakan ke wilayah kategori Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T).
    Menurut dia, selama 75 hari masa pengiriman, KPU kerap terkendala ketika harus mengirim ke wilayah di luar kategori 3T seperti kunjungan ke tiga provinsi dalam satu hari.
    “Ini tidak mungkin dicapai dengan pesawat komersial reguler, mengingat jadwal penerbangan yang terbatas dan risiko keterlambatan,” ujar Afifuddin.
    “Konteksnya bukan jarak geografis saja, tapi kejar waktu dan efisiensi koordinasi nasional. Ini murni kebutuhan teknis, bukan gaya hidup,” katanya lagi.
    Lantaran ragam kondisi tersebut, dia dan jajaran KPU sepakat menggunakan jasa pesawat jet demi tersebarnya seluruh logistik pemilu ke seluruh wilayah Indonesia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • ‎Pembangunan Drainase TMMD 126 di Ampelgading Malang Capai 60 Persen ‎

    ‎Pembangunan Drainase TMMD 126 di Ampelgading Malang Capai 60 Persen ‎

    Malang (beritajatim.com) – Pekerjaan pembangunan drainase sepanjang 215 meter di Dusun Krajan 1B, Desa Lebakharjo, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang, kini telah mencapai 60 persen.

    ‎Kegiatan ini merupakan salah satu sasaran fisik dalam Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-126 yang digelar oleh Kodim 0818/Malang-Batu, Selasa (21/10/2025).

    ‎Pembangunan drainase tersebut dikerjakan secara bergotong royong oleh anggota Satgas TMMD bersama warga setempat. Keberadaan saluran air ini diharapkan mampu mengatasi masalah genangan air yang kerap terjadi saat musim hujan tiba.

    ‎Salah satu warga, Saiful, yang turut membantu proses pekerjaan, mengaku bersyukur dengan adanya pembangunan ini.

    ‎”Manfaat drainase ini besar sekali, untuk memperlancar air saat hujan agar tidak naik ke pemukiman. Dan juga drainase ini untuk mengaliri sawah sekitar,” kata Syaiful.

    ‎Selain mencegah banjir, drainase tersebut juga berfungsi sebagai saluran pendukung irigasi bagi lahan pertanian warga di sekitar Dusun Krajan 1B.

    ‎Program TMMD ke-126 di Desa Lebakharjo tidak hanya fokus pada pembangunan fisik seperti drainase, jalan, dan irigasi, tetapi juga kegiatan nonfisik yang menyentuh langsung kehidupan sosial masyarakat.

    ‎Dengan sinergi antara TNI dan warga, diharapkan hasil pembangunan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi kemajuan desa. (yog/ted)

  • Strategi Menkeu Purbaya Supaya Pemda Tak Lagi Mengendapkan Dana di Bank – Page 3

    Strategi Menkeu Purbaya Supaya Pemda Tak Lagi Mengendapkan Dana di Bank – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Keuangan menyiapkan sistem supaya membuat pemerintah daerah (pemda) tak lagi menaruh dananya di perbankan.

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menuturkan, pemda cenderung menyimpan uang di perbankan sebagai tabungan untuk persediaan dana awal tahun.

    “Kalau saya kembangkan sistem di mana transfer uang dari pemerintah ke pemda cepat, di mana awal tahun saya bisa mulai kirim, tanggal 2 misalnya, perlu enggak cadangan? Enggak perlu, uangnya bisa dihabisin,” ujar Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa, 21 Oktober 2025 seperti dikutip dari Antara.

    Adapun Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Askolani menuturkan, telah berkoordinasi dengan pemda terkait pengelolaan dana daerah.

    Dalam proses koordinasi itu, menurut Askolasi, Purbaya memberikan empat arahan kepada pemda.

    Pertama, Purbaya mengingatkan seluruh pemda, baik bupati, gubernur, maupun wali kota, untuk mengakselerasi belanja daerah masing-masing.

    Kedua, pemda diminta untuk mempercepat pelunasan kewajiban pada pihak ketiga. “Kan kadang bayarnya agak terlambat. Itu kami ingatkan,” ujar Askolani.

    Ketiga, Purbaya meminta pemda untuk menggunakan dana mereka yang mengendap di bank.

    Terakhir, Purbaya juga mengarahkan pemda agar memantau pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025.

    Kemenkeu pun terus meningkatkan sinergi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendalami persoalan dana mengendap pemda di bank.

    Sebagai catatan, dana pemda yang mengendap di bank tercatat mencapai Rp 254,4 triliun per Agustus 2025, dengan sebaran Rp188,9 triliun di giro, Rp8 triliun di tabungan, dan Rp 57,5 triliun di simpanan berjangka.

    Nilai itu jauh lebih tinggi dari total simpanan pemda pada tahun-tahun sebelumnya. Sebagai perbandingan, total simpanan pemda di bank pada 2023 tercatat sebesar Rp 103,9 triliun dan pada 2024 sebesar Rp92,4 triliun. Artinya, ada lonjakan simpanan sebesar Rp 161,9 triliun dalam waktu delapan bulan.

     

  • Satu Tahun Prabowo-Gibran, Menko Airlangga Klaim Seluruh Program dalam Janji Pilpres Berjalan Baik

    Satu Tahun Prabowo-Gibran, Menko Airlangga Klaim Seluruh Program dalam Janji Pilpres Berjalan Baik

    Bisnis.com, SURABAYA – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengklaim bahwa program-program unggulan yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto telah terealisasi pada tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran, mulai dari makan bergizi gratis (MBG) hingga penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).

    Airlangga menyebut, sejumlah program prioritas yang telah dijanjikan oleh Presiden Prabowo pada saat masa kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 lalu, saat ini sudah terealisasi di berbagai sektor. Mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

    “Kita patut bersyukur dalam satu tahun [pemerintahan] Bapak Presiden Prabowo, beberapa program unggulan dari Bapak Presiden sudah dilaksanakan. Program yang dijanjikan pada masa kampanye seluruhnya sudah berjalan,” kata Airlangga dalam acara Akad Massal KUR dan KPP di Surabaya, Selasa (21/10/2025).

    Menurutnya, program MBG telah disalurkan sebanyak 1,1 miliar porsi di seluruh Indonesia. Selain itu, beasiswa Sekolah Rakyat bagi masyarakat kurang mampu juga diberikan kepada 9.705 siswa. Selain itu, Sekolah Unggulan Garuda juga telah berdiri di 16 lokasi.

    Di sisi lain, politikus Partai Golkar ini juga menyebut bahwa Presiden Prabowo telah merenovasi 16.000 gedung sekolah dari jenjang SD hingga SMA, serta meluncurkan program cek kesehatan gratis (CKG) saat hari ulang tahun bagi masyarakat, yang telah menjangkau 38 juta penerima.

    Pada sektor ekonomi kerakyatan, Airlangga menjelaskan bahwa Koperasi Kelurahan/Desa Merah Putih pun ditargetkan terbentuk sebanyak 81.000 unit hingga akhir tahun. Selanjutnya, program subsidi perumahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) juga telah terealisasi bagi 221.047 unit rumah.

    “Beliau [Presiden Prabowo Subianto] juga mendorong pengembangan 100 kampung nelayan Merah Putih. Kebijakan penghapusan tagihan utang bagi UMKM macet dilakukan agar mereka bisa kembali memperoleh akses kredit,” ujar Airlangga.

    Airlangga menambahkan, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) ke berbagai pelaku UMKM yang bergerak di sektor produksi telah menembus lebih dari 60%, dengan target tambahan presentase pendistribusian tersebut sebesar 5% pada tahun 2026 mendatang.

    “Tahun ini pemerintah menargetkan pelaksanaan KUR mencapai Rp300 triliun, dan tentunya usaha-usaha produktif bisa memperkerjakan tiga sampai lima tenaga kerja. Jadi tentu ini akan menambah jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor entrepreneurship,” pungkasnya.