Xcloud.id

Blog

  • Sekjen MPR ingatkan jajaran jauhi korupsi dan gratifikasi

    Sekjen MPR ingatkan jajaran jauhi korupsi dan gratifikasi

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah meminta jajarannya untuk melaksanakan tugas dengan baik, jujur dan tidak menyalahgunakan jabatan yang dimiliki sehingga tidak ada satu pun ASN di lingkungan MPR yang dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena tindak pidana korupsi.

    “Kadang-kadang hal yang kita anggap biasa, ternyata itu termasuk dalam ranahnya korupsi gratifikasi. Misalnya, memberi kenangan-kenangan kepada pegawai yang melangsungkan pernikahan. Kita bisa menganggapnya biasa, tetapi ada nilai-nilai tertentu yang harus perhatikan, sampai berapa batasan nilainya. Lalu, apakah pemberian kenangan itu termasuk gratifikasi atau tidak,” kata Siti Fauziah dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Pernyataan itu disampaikan Siti Fauziah saat menyampaikan sambutan dan membuka sosialisasi pencegahan korupsi di Gedung Nusantara V Komplek MPR/DPR RI.

    Acara tersebut menghadirkan Novel Baswedan sebagai narasumber tunggal dan sosialisasi pencegahan korupsi tersebut mengusung tema “Integritas Bukan Lips Service, Gratifikasi Bukan Tradisi”.

    Titik, sapaan Siti Fauziah, mengatakan kehati-hatian pegawai MPR sangat diperlukan mengingat dalam melaksanakan tugas sehari-hari, terkadang tanpa disadari terdapat kebijakan atau tindakan yang diambil berhimpitan dengan tindak pidana korupsi.

    Karena itu, Sekretariat Jenderal MPR menganggap kegiatan sosialisasi pencegahan korupsi ini sangat penting.

    Harapannya setiap individu di lingkungan MPR dapat memperdalam pengetahuan tentang integritas dan gratifikasi sehingga bisa terhindar dari tindakan korupsi.

    “Pencegahan tidak bisa hanya mengandalkan oleh institusi, saya dan deputi, hingga para kepala biro serta kepala bagian, tidak bisa mendeteksi tindakan aparatur di lingkungan Setjen MPR satu persatu. Karena itu, dibutuhkan kesadaran dan pengetahuan masing-masing. Itulah arti penting dari kita mengadakan sosialisasi ini,” ujarnya.

    Karena itu, menurut Titik, pihaknya sangat mewanti-wanti kejujuran seluruh pegawai MPR. Apalagi, seringkali bertemu, Ketua MPR Ahmad Muzani selalu mengingatkan jangan sampai ada tindakan-tindakan mark up atau proyek fiktif.

    “Itu jadi beban tersendiri buat saya. Saya berharap semua pegawai di Sekretariat Jenderal MPR lebih waspada. Saya tidak bisa bilang kita semua bersih, tapi tolong diperbaiki, dan setelah hari ini tidak ada lagi yang bermain-main dengan masalah korupsi dan gratifikasi,” ujarnya.

    Siti berharap materi yang disampaikan nara sumber tidak hanya didengarkan, tetapi dipahami dan diimplementasikan dalam setiap kegiatan, termasuk dalam kehidupan sehari-hari semua pegawai.

    “Yang sudah berbuat baik dari awal, alhamdulillah. Tapi, saya sangat berharap, kita semua bisa mendengarkan, mengikuti, memahami, dan melaksanakan materi yang nanti akan disampaikan,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo Siapkan Mobil Nasional, Jangan Sampai Cuma Proyek Simbolis!

    Prabowo Siapkan Mobil Nasional, Jangan Sampai Cuma Proyek Simbolis!

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia akan memiliki mobil buatan sendiri dalam waktu dekat ini. Mimpi Indonesia memiliki mobil nasional kembali muncul lagi.

    Presiden Prabowo Subianto bilang, dalam waktu tiga tahun ke depan Indonesia akan memiliki mobil lokal sendiri. “Belum merupakan prestasi tapi sudah kita mulai rintis, kita akan punya mobil buatan Indonesia dalam 3 tahun yang akan datang,” kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna dikutip kanal Youtube Sekretariat Presiden.

    Menurutnya, pendanaan dan lokasi pabriknya sudah disiapkan. Saat ini sedang dikerjakan persiapan produksi kendaraan nasional tersebut.

    “Saya sudah alokasi dana, sudah kita siapkan lahan untuk pabrik-pabriknya. Sedang bekerja sekarang,” sebut Prabowo.

    Pengamat otomotif Yannes Pasaribu bilang, jangan sampai proyek mobil nasional ini hanya sekadar proyek simbolis. Proyek mobil nasional ini harus digarap dengan serius agar bisa bersaing di industri otomotif.

    “Mobil nasional yang sedang disiapkan Prabowo harus dirancang bukan sebagai proyek simbolis, tapi sebagai proyek industrial strategis jangka panjang. Artinya, fokus utamanya bukan sekadar meluncurkan mobil dengan merek Indonesia, melainkan membangun kapasitas teknologi, manufaktur, dan rantai pasok dalam negeri yang berkelanjutan,” kata Yannes kepada detikOto.

    Menurut Yannes, ada beberapa keuntungan jika mobil nasional Indonesia benar-benar terwujud. Salah satunya adalah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Pembangunan mobil nasional jelas merupakan isu strategis bagi Indonesia. Karena potensinya untuk meningkatkan kemandirian teknologi, mendukung pertumbuhan ekonomi sehingga secara geopolitik terbangun national branding yang kuat sebagai newly industrial country,” kata Yannes kepada detikOto.

    (rgr/din)

  • BHP Telekomunikasi 2024 Capai Rp1,36 Triliun, Komdigi Siapkan Papan Pemantau

    BHP Telekomunikasi 2024 Capai Rp1,36 Triliun, Komdigi Siapkan Papan Pemantau

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mencatat total Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) Telekomunikasi pada 2024 mencapai Rp1,36 triliun pada 2024. Untuk meningkatkan transparansi, Komdigi menyiapkan Dashboard Kepatuhan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Pedoman Teknis Perhitungan BHP.

    Pedoman teknis yang akan dirilis dalam bentuk Surat Edaran ini disusun untuk menyatukan persepsi antara penyelenggara telekomunikasi sebagai wajib bayar dan petugas verifikasi, sehingga dapat menghindari perbedaan hasil perhitungan dan memperkuat akurasi pelaporan.

    Adapun dashboard kepatuhan dikembangkan sebagai platform digital yang dapat diakses publik, berfungsi untuk memantau tingkat kepatuhan penyelenggara terhadap kewajiban PNBP secara real-time.

    Ketua Tim Kepatuhan dan Optimalisasi PNBP Direktorat Pengendalian Ekosistem Digital Komdigi, Anak Agung Gede Oka menjelaskan latar belakang penyusunan pedoman teknis dan dashboard berangkat dari permasalahan perbedaan hasil penghitungan antara pihak wajib bayar dan hasil verifikasi petugas dalam pelaksanaan perhitungan PNBP. 

    Pedoman Teknis disusun untuk mencegah perbedaan perhitungan penetapan besaran BHP Telekomunikasi yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, menurunkan kepatuhan dan menghambat optimalisasi penerimaan negara. 

    “Sedangkan pembuatan dashboard antara lain untuk memberikan gambaran tentang kepatuhan dari pemenuhan kewajiban pembayaran BHP Telekomunikasi yang dapat diakses publik,” kata Agung dikutip, Rabu (22/10/2025).

    Agung mengatakan PNBP BHP Telekomunikasi memberikan kontribusi signifikan terhadap total PNBP Komdigi dan menjadi salah satu sumber pendanaan strategis bagi pembangunan infrastruktur digital nasional.

    Selama empat tahun terakhir, penerimaan PNBP BHP Telekomunikasi selalu mengalami kenaikan dimana terakhir pada tahun 2024 penerimaan PNBP BHP Telekomunikasi mencapai Rp1,36 triliun.

    Besaran penerimaan ini cukup signifikan sehingga penting untuk dipertahankan dengan melakukan peningkatan tata kelola PNBP BHP Telekomunikasi.

    Formula perhitungan BHP Telekomunikasi adalah 0,5% dikali pendapatan kotor penyelenggaraan telekomunikasi. Jika penyelenggara telekomunikasi tersebut memiliki pendapatan di luar penyelenggaraan telekomunikasi, maka pendapatan kotor yang dihitung adalah total pendapatan kotor dikurangi pendapatan di luar penyelenggaraan telekomunikasi. 

    Sementara itu, bagi penyelenggara telekomunikasi yang memiliki unsur pengurang, maka perhitungan BHP Telekomunikasi adalah 0,5% dikali pendapatan kotor penyelenggaraan telekomunikasi dikurangi oleh faktor pengurang.

    Adapun yang masuk dalam faktor pengurang adalah piutang yang nyata-nyata tidak tertagih (write off), dan pembayaran kewajiban biaya interkoneksi dan/atau ketersambungan yang diterima oleh penyelenggara jaringan dan/atau penyelenggara jasa telekomunikasi yang merupakan hak dari pihak lain.

    Sementara itu, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi, Edwin Hidayat Abdullah menegaskan pentingnya transformasi digital dalam tata kelola PNBP.

    “Inisiatif Penyusunan Pedoman Teknis Perhitungan dan Dashboard Kepatuhan PNBP BHP Telekomunikasi menjadi sangat esensial untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas perhitungan PNBP BHP Telekomunikasi,” ujarnya.

    PNBP merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang bermanfaat untuk pembangunan dan bagi kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu perhitungannya harus dilakukan dengan benar dan menjaga prinsip keadilan antara negara dengan Masyarakat dan dunia usaha yang melakukan penyetoran PNBP kepada negara.

    Surat Edaran Direktur Jenderal Ekosistem Digital tentang pedoman teknis nantinya akan dapat diakses melalui tautan “publikasi” pada portal pelaporan Direktorat Pengendalian Ekosistem Digital pelaporan.komdigi.go.id, sedangkan dashboard dapat diakses pada tautan “dashboard” pada alamat yang sama. 

    Ke depan, Kementerian Komdigi akan terus melakukan pendampingan teknis, pembaruan sistem, dan penyempurnaan regulasi agar implementasi pedoman dan dashboard ini berjalan optimal dan berkelanjutan.

  • Dedi ancam copot pejabat yang sembunyikan data APBD didepositokan

    Dedi ancam copot pejabat yang sembunyikan data APBD didepositokan

    “Apabila ada staf saya yang berbohong, tidak menyampaikan fakta dan data yang sesungguhnya, menyembunyikan data yang seharusnya diketahui oleh masyarakat dan terbuka, saya tidak akan segan-segan, saya berhentikan pejabat itu,”

    Bandung (ANTARA) – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengancam akan memberikan sanksi tegas berupa pencopotan kepada pejabat yang berbohong dan menyembunyikan data faktual, termasuk terkait APBD Jabar yang didepositokan di perbankan.

    Dedi menegaskan ancaman tersebut tidak pandang bulu, bahkan termasuk kepada Sekretaris Daerah, Kepala Badan Pengelola Keuangan, hingga Kepala Badan Pendapatan Daerah jika terbukti melanggar.

    “Apabila ada staf saya yang berbohong, tidak menyampaikan fakta dan data yang sesungguhnya, menyembunyikan data yang seharusnya diketahui oleh masyarakat dan terbuka, saya tidak akan segan-segan, saya berhentikan pejabat itu,” kata Dedi dalam keterangan di Bandung, Rabu.

    Dedi sendiri, dikabarkan mendatangi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Bank Indonesia, guna mengkonfirmasi sumber data terkait anggaran Rp4,1 triliun APBD Pemprov Jabar yang dinyatakan sebagai deposito, dan mencocokkan dengan data miliknya.

    Dedi menegaskan, seluruh rangkaian verifikasi data tersebut akan dilakukan secara transparan sehingga publik dapat mengetahui informasi yang sesuai fakta.

    Sebelumnya, Dedi Mulyadi menampik pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait 15 daerah yang menyimpan dana (bukan) di bank (pembangunan daerahnya), termasuk Jawa Barat, dalam rapat inflasi daerah bersama Mendagri Tito Karnavian, Senin (20/10).

    Pemprov Jawa Barat disebut Purbaya menyimpan deposito sebesar Rp4,17 triliun. Selain Jawa Barat, Purbaya juga menyebut Pemerintah Provinsi Jakarta menyimpan deposito Rp14,683 triliun dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Rp6,8 triliun.

    Purbaya mengungkapkan data tersebut dari Bank Indonesia yang mengungkap dana yang mengendap di rekening kas daerah mencapai Rp233 triliun, meliputi simpanan pemerintah kabupaten (pemkab) Rp134,2 triliun, simpanan pemerintah provinsi (pemprov) sebesar Rp60,2 trilliun dan pemerintah kota (pemkot) sebesar Rp39,5 triliun.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dorong Transparansi, Komdigi Perkenalkan Pedoman dan Dashboard PNBP BHP Telekomunikasi – Page 3

    Dorong Transparansi, Komdigi Perkenalkan Pedoman dan Dashboard PNBP BHP Telekomunikasi – Page 3

    Pedoman teknis, yang akan dirilis dalam bentuk Surat Edaran, bertujuan menyamakan persepsi antara penyelenggara telekomunikasi sebagai wajib bayar dan petugas verifikasi. Hal ini diharapkan dapat menghindari perbedaan hasil perhitungan dan memperkuat akurasi pelaporan.

    Formula perhitungan dasar BHP Telekomunikasi ditetapkan sebesar 0,5% dikali pendapatan kotor dari penyelenggaraan telekomunikasi.

    Dalam kasus penyelenggara memiliki pendapatan di luar sektor telekomunikasi, maka pendapatan kotor yang dihitung adalah total pendapatan kotor dikurangi pendapatan di luar penyelenggaraan telekomunikasi.

    Selain itu, pedoman juga mengatur faktor pengurang, seperti piutang yang nyata-nyata tidak tertagih (write off) dan pembayaran kewajiban biaya interkoneksi atau ketersambungan yang merupakan hak dari pihak lain.

    Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi, Edwin Hidayat Abdullah, menegaskan pentingnya transformasi digital dalam tata kelola PNBP.

    “Inisiatif Penyusunan Pedoman Teknis Perhitungan dan Dashboard Kepatuhan PNBP BHP Telekomunikasi menjadi sangat esensial untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas perhitungan PNBP BHP Telekomunikasi,” Edwin menjelaskan.

     

  • Prabowo dan Ramaphosa bahas penyelesaian konflik Gaza

    Prabowo dan Ramaphosa bahas penyelesaian konflik Gaza

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa mengatakan dirinya dan Presiden Prabowo Subianto membahas upaya untuk mengakhiri konflik di Gaza serta mendorong terciptanya perdamaian yang adil bagi rakyat Palestina.

    “Kami bertukar pandangan tentang upaya untuk mengakhiri konflik di Gaza dan mengamankan perdamaian yang adil dan abadi yang mewujudkan aspirasi rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri,” kata dia dalam pernyataan bersama dengan Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu.

    Ramaphosa mengatakan pentingnya solusi dua negara, yaitu Israel dan Palestina, yang dapat hidup berdampingan secara damai.

    “Itu seharusnya menghasilkan solusi dua negara, negara Israel hidup berdampingan dengan negara Palestina,” ucap dia.

    Ramaphosa juga mengatakan kedua negara sepakat untuk meningkatkan volume perdagangan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

    Ramaphosa juga menyambut baik bergabungnya Indonesia sebagai anggota terbaru kelompok BRICS. Dia mengatakan kedua negara sepakat tentang pentingnya memperluas dan melebarkan hubungan bilateral di blok politik dan ekonomi.

    “Kami mendiskusikan isu-isu global sebagai mitra dalam organisasi-organisasi seperti BRICS, G20, dan Gerakan Non-Blok, di antara lainnya. Kami menegaskan perlunya memperkuat sistem multilateral untuk meningkatkan resolusi konflik secara damai melalui dialog,” kata Ramaphosa.

    Lebih lanjut, Ramaphosa turut mengundang Presiden Prabowo untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang akan digelar di Johannesburg, Afrika Selatan bulan depan.

    Ramaphosa menyampaikan melalui kepemimpinan Afrika Selatan, G20 berfokus pada langkah-langkah untuk memperkuat kerja sama global, terutama dalam mendukung pembangunan di benua Afrika dan kawasan selatan dunia.

    “Kami akan merasa terhormat untuk menerima Presiden Subianto di Afrika Selatan dalam kunjungan kenegaraan pada tanggal yang disepakati bersama. Dia telah menunjukkan bahwa dia bersedia, siap, dan mampu datang ke Afrika Selatan dalam kunjungan kenegaraan,” ucapnya.

    Diketahui, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa di Istana Merdeka Jakarta, Rabu siang.

    Kunjungan Presiden Ramaphosa beserta delegasi ke Jakarta menandai awal kunjungan kenegaraannya ke Indonesia, yang menjadi momentum penting dalam mempererat kerja sama strategis antara kedua negara di berbagai bidang.

    Sebagai informasi, Presiden Prabowo dijadwalkan menggelar jamuan santap malam kenegaraan untuk Presiden Ramaphosa dan delegasi.

    Pertemuan kedua pemimpin negara diharapkan dapat memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Afrika Selatan yang telah terjalin erat selama lebih dari tiga dekade.

    Pewarta: Fathur Rochman/Mentari Dwi Gayati
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pria Asal Bogor Ceburkan Diri ke Laut dari Kapal Feri, Dipicu Depresi Ribut Sama Istri

    Pria Asal Bogor Ceburkan Diri ke Laut dari Kapal Feri, Dipicu Depresi Ribut Sama Istri

     

    Liputan6.com, Bali – Motif pria berinisial AR (29), warga  Bogor, Jawa Barat, nekat menceburkan diri ke laut dari atas KMP Dharma Ferry VIII saat berlayar menuju Pelabuhan Padangbai, Kabupaten Karangasem, Bali, akhirnya terkuak. Polisi menyebut, tindakan nekat yang dilakukan AR dipicu masalah keluarga.

    Kasi Humas Polres Karangasem Ipda I Nengah Artono sebelumnya mengatakan, AR melompat ke laut di perairan Bali tepatnya pada koordinat 08°33’322” S / 155°30’972”, Selasa pagi (21/10/2025), sekitar pukul 06.30 Wita.

    “Iya, benar ada penumpang yang menceburkan diri dari atas kapal feri,” kata Ipda Artono dikutip dari Merdeka, Rabu (22/10/2025).

    Kejadian tersebut bermula saat AR, berangkat dari Pelabuhan Lembar, Nusa Tenggara Barat, menuju Padangbai. Saat kapal hampir tiba di perairan tujuan, seorang saksi melihat pria yang bekerja sebagai sopir truk tiu tiba-tiba melompat ke laut dan langsung berteriak meminta pertolongan.

    Mengetahui kejadian itu, Kapten KMP Dharma Ferry VIII, Sunaryo, segera memutar haluan dan memerintahkan anak buah kapal (ABK) menurunkan sekoci untuk melakukan pencarian. Sekitar pukul 06.55 Wita, korban berhasil dievakuasi dan dinaikkan ke kapal dalam kondisi pingsan.

    Menurut petugas kapal Suliyandi, korban masih bernyawa namun tak sadarkan diri. Kapal kemudian bersandar di Dermaga II Pelabuhan Padangbai pukul 07.25 WITA, dan AR langsung dibawa ke Puskesmas Manggis I menggunakan ambulans KKP Padangbai untuk penanganan medis.

    “Korban sempat pingsan, tapi kini sudah sadar dan berangsur membaik. Ia sudah bisa diajak berkomunikasi,” ujar Artono.

    Polisi menyebut, tindakan nekat AR diduga dipicu masalah keluarga.

    “Sebab kejadian, korban depresi karena ada masalah keluarga atau masalah dengan istri. Korban dalam keadaan selamat namun sempat pingsan, tetapi sekarang sudah berangsur-angsur membaik dan dapat diajak komunikasi atau observasi di Puskesmas Manggis 1,” ujarnya.

  • Pria yang Alat Kelaminnya Dipotong Pacar Saat Berhubungan Jalani Operasi, Begini Kondisinya

    Pria yang Alat Kelaminnya Dipotong Pacar Saat Berhubungan Jalani Operasi, Begini Kondisinya

    Sebelumnya, seorang wanita berinisial WI (28) memotong kemaluan kekasihnya, KN (32), saat berhubungan intim di Lapangan Baruna, Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, Minggu (19/10/2025).

    Kapolsek Panjang, Kompol Martono mengungkapkan bahwa tersangka dan korban sudah saling kenal sejak awal tahun 2019. Kedunya memiliki hubungan spesial.

    “Keduanya pada 2019 awal kenalan dan berpacaran. Namun pada 2019 akhir, korban ini menikah dengan wanita lain. Hal ini sudah diketahui oleh tersangka,” kata Martono, Selasa (21/10).

    Meski telah menikah, korban kerap menjalin hubungan layaknya suami istri dengan tersangka. Korban pun disebut bersedia menafkahi tersangka selama berhubungan tersebut.

    “Dalam perjalanan hubungan itu, korban ini sudah ada janji untuk menafkahi tersangka, setiap seminggu itu tersangka diberi Rp 200 ribu. Tapi beberapa hari terakhir, tersangka tidak dikasih uang dan ketahuan memiliki hubungan spesial dengan wanita yang lain,” tuturnya.

    Selain itu, korban pun merasa iri setiap melihat unggahan istri korban di media sosial, yang baru saja dibelikan sepeda motor dan uang.

    “Jadi tersangka ini timbul rasa iri ketika melihat unggahan istri sah korban yang dibelikan motor oleh korban. Sementara tersangka sudah jarang diberi uang, jadi korban iri dan kesal sehingga melakukan tindakan tersebut (memotong alat kelamin korban),” bebernya.

    Bahkan, dari keterangan tersangka pula diketahui bahwa korban ini doyan selingkuh dengan wanita lain, selain dengan WI dan istri sahnya. Kelakuan korban yang sering selingkuh dengan wanita lain ini pula menambah amarah tersangka.

  • Musim Batuk Melanda, Ini 3 Faktor Pemicu yang Harus Diwaspadai

    Musim Batuk Melanda, Ini 3 Faktor Pemicu yang Harus Diwaspadai

    Jakarta –

    Akhir-akhir ini banyak masyarakat Indonesia mengeluhkan kondisi kesehatan seperti batuk, pilek hingga sakit tenggorokan. Bahkan keluhan ini tak hanya dialami orang dewasa, namun juga anak-anak.

    Perubahan cuaca yang tak menentu belakangan ini pun diduga menjadi menjadi salah satu penyebabnya. Ditambah lagi, kualitas udara yang menurun menjadi kombinasi yang ideal bagi gejala batuk untuk muncul dan bertahan lama. Melansir berbagai sumber, berikut 3 faktor yang kerap memicu batuk saat musim pancaroba.

    1. Perubahan Suhu Mendadak

    Cuaca panas ekstrem memang tengah melanda sejumlah wilayah Indonesia beberapa hari terakhir. Dilansir BMKG pada Rabu (15/10), cuaca panas dengan suhu maksimum mencapai 37,6°C melanda berbagai wilayah Indonesia dalam beberapa hari terakhir. Namun, pada Jumat (17/10), suhu berkisar antara 26-30°C di beberapa wilayah.

    Perubahan cuaca mulai dari panas terik tiba-tiba disusul hujan deras ternyata bukan hanya membuat aktivitas terganggu, tetapi juga berdampak langsung pada kesehatan. Seperti halnya batuk kering dan gatal, yang biasanya terjadi saat cuaca panas. Sementara cuaca dingin atau hujan bisa menyebabkan batuk berdahak dan flu.

    2. Polusi Udara

    Meskipun hujan turun, bukan berarti polusi udara hilang. Pasalnya, hujan hanya membantu untuk mencairkan polutan udara dengan konsentrasi tinggi alias kasar, seperti debu, kotoran, dan serbuk.

    Alih-alih hilang, partikel polutan justru bisa menguap ke udara dan memicu batuk. Setelah hujan reda, udara yang lembab juga bisa memperburuk kondisi tenggorokan bagi mereka yang sensitif terhadap debu atau jamur.

    3. Kurang Terhidrasi

    Cuaca panas ekstrem sering kali membuat tubuh cepat haus. Bahkan, kondisi ini dapat meningkatkan risiko dehidrasi yang jika tidak ditangani dapat memicu masalah lebih serius. Saat tubuh kurang terhidrasi, biasanya mulut menjadi mudah kering akibat kurangnya produksi air liur di rongga mulut dan faring. Hal ini dapat menyebabkan sensasi iritasi tenggorokan dan batuk kering.

    Nah, itulah beberapa faktor yang menjadi pemicu batuk dan gejala gangguan pernapasan lainnya muncul saat musim pancaroba. Saat sudah mulai merasakan gejala batuk, Anda bisa mengkonsumsi wybert Herbal Batuk yang mampu meredakan batuk sekaligus menenangkan tenggorokan.

    Terbuat dari active ingredients 100% natural, wybert Herbal Batuk aman dikonsumsi oleh ibu hamil & ibu menyusui. Tak perlu khawatir, wybert Herbal Batuk sudah tersertifikasi Badan Pengawas Obat dan Makanan RI (BPOM) dan Halal Majelis Ulama Indonesia (MUI).

    wybert Herbal Batuk tersedia untuk dewasa dan anak-anak. Untuk anak-anak, wybert Herbal Batuk Anak hadir membantu meredakan batuk, sakit tenggorokan, serta gejala masuk angin ringan.

    wybert Herbal Batuk juga tersedia dalam kemasan sachet yang praktis dibawa ke mana saja. wybert Herbal Batuk Plus (Sachet) terbuat dari bahan alami untuk meredakan gejala batuk dan pilek, seperti hidung tersumbat atau pilek serta sakit tenggorokan.

    Tonton juga video “BPOM soal Obat Batuk Picu Kematian di India: Tak Beredar di Indonesia” di sini:

    (akd/ega)

  • Residivis Rokok Ilegal di Banyuwangi Kembali Ditangkap, Barang Bukti Capai Rp178 Juta

    Residivis Rokok Ilegal di Banyuwangi Kembali Ditangkap, Barang Bukti Capai Rp178 Juta

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Seorang residivis kasus peredaran rokok ilegal, Arif Tirtana (38), kembali ditangkap aparat setelah kedapatan mengedarkan rokok tanpa pita cukai senilai Rp178.016.000 di wilayah Banyuwangi. Penangkapan ini berawal dari laporan Unit Reskrim Polsek Rogojampi pada 2 September 2025.

    Setelah dilakukan penelusuran, Arif berhasil diamankan di Dusun Bades, Desa Karangbendo, Kecamatan Rogojampi. Tim Bea Cukai Banyuwangi kemudian melakukan penggeledahan dan pemeriksaan terkait unsur pidana cukai yang dilakukan oleh tersangka.

    Kepala Kantor Bea Cukai Banyuwangi, Latif Helmi, mengungkapkan bahwa Arif bukan pelaku baru dalam kasus serupa. Ia pernah ditangkap oleh Bea Cukai Banyuwangi pada 20 Februari 2020 atas kasus tindak pidana cukai dan telah menjalani hukuman penjara selama satu tahun serta membayar denda Rp32.899.200.

    “Hasil pemeriksaan menunjukkan tersangka pernah melakukan pelanggaran cukai dan telah dilakukan penyidikan pada tahun 2020,” kata Latif Helmi, Rabu (22/10/2025).

    Dari hasil penyidikan terbaru, Arif diketahui mendapatkan pasokan rokok ilegal dari saudaranya berinisial J yang berdomisili di Madura. Saat ini, J telah dimasukkan ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

    Dari tangan tersangka, tim gabungan Polsek Rogojampi dan Bea Cukai Banyuwangi menyita 118.400 batang rokok tanpa pita cukai dengan nilai total mencapai Rp178.016.000. Akibat perbuatan tersebut, potensi kerugian negara ditaksir mencapai Rp89.641.000.

    Berkas perkara penyidikan kasus ini telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan Negeri Banyuwangi. “Pelaku melanggar Pasal 54 dan/atau Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, yang diancam pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun,” tegas Latif. [alr/beq]