Xcloud.id

Blog

  • Kakorlantas Polri Tinjau Implementasi ETLE di Jawa Barat, Kinerja Naik 800 Persen – Page 3

    Kakorlantas Polri Tinjau Implementasi ETLE di Jawa Barat, Kinerja Naik 800 Persen – Page 3

    Sebelumnya, Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menargetkan 5.000 sistem electronic traffic law enforcement (ETLE) terpasang di seluruh wilayah Indonesia pada tahun 2027.

    Kepala Korlantas Polri Inspektur Jenderal Polisi Agus Suryonugroho mengungkapkan bahwa saat ini sudah terpasang sebanyak 1.641 ETLE di seluruh Indonesia.

    “Ini nanti akan kami tambah lagi. Kemungkinan target pada 2027, mungkin bisa 3.000 atau 5.000 ETLE,” kata Agus dalam konferensi pers di Gedung Korlantas Polri, Jakarta Selatan, Kamis 9 Oktober 2025, seperti dilansir Antara.

    Agus mengatakan penambahan ETLE ini merupakan upaya transformasi digital Korlantas Polri dalam bidang penegakan hukum lalu lintas.

    “Supaya memang pada era transformasi digital ini betul-betul menjawab apa yang diimbau oleh masyarakat,” ucapnya.

    Dia juga mengungkapkan bahwa penegakan hukum dengan tilang ini berhasil menekan angka fatalitas di jalan raya.

    “Terbukti pada semester pertama 2025, angka fatalitas turun 19,8 persen. Jadi, hampir 2.512 korban meninggal dunia bisa kita tekan,” terang Agus.

    Agus menambahkan ETLE yang digunakan polisi lalu lintas (polantas) terdiri dari berbagai jenis.

    Pertama, ETLE handheld yang berupa kotak kecil yang bekerja sebagai pemindai dan ponsel genggam yang terhubung dengan sistem. ETLE tersebut hanya digunakan polantas yang tersertifikasi.

    “ETLE handheld (lebih) praktis,” kata Agus.

    Kemudian, ETLE portable yang berbentuk seperti ETLE statis di jalan raya. Spesialnya, ETLE portable bisa dibawa polantas dengan dikaitkan di mobil patroli. Terakhir, ETLE mobile yang dipasang di mobil patroli polantas. Dalam satu kendaraan, terdapat delapan kamera ETLE.

  • Trump Cari Harta Karun Baru di Wilayah Dekat RI

    Trump Cari Harta Karun Baru di Wilayah Dekat RI

    Jakarta, CNBC Indonesia – Amerika Serikat (AS) melakukan kesepakatan untuk sumber daya tanah jarang dengan Australia. Langkah ini tak lama setelah China melakukan pembatasan ekspor pada ‘harta karun’ tersebut.

    Tanah jarang adalah mineral penting untuk banyak produk, seperti mobil dan semikonduktor. Awal bulan ini, Kementerian Perdagangan China mengumumkan perluasan pembatasan yang bertujuan mencegah penyalahgunaan mineral pada militer dan sektor sensitif lain.

    Keputusan ini membuat kelompok industri otomotif Barat waspada. Mereka menyebut tindakan China bisa mengacaukan rantai pasok.

    Baru-baru ini, presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese telah menandatangani perjanjian untuk meningkatkan pasokan tanah jarang dan mineral penting lain. Kesepakatan tersebut bernilai US$8,5 miliar atau Rp 141 triliun.

    Terkait kerja sama ini, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun juga telah buka suara. Menurutnya keputusan tersebut hasil pilihan pasar dan perusahaan.

    “Pembentukan rantai produksi dan pasokan global adalah pilihan pasar dan perusahaan,” kata dia, dikutip dari CNBC Internasional, Rabu (22/10/2025).

    “Negara kaya sumber daya alam dengan mineral penting perlu berperan proaktif untuk menjaga keamanan dan stabilitas rantai industri dan pasokan, serta memastikan adanya kerja sama ekonomi dan perdagangan,” imbuhnya.

    Sementara itu, manajer portofolio sumber daya alam di perusahaan investasi Ninety One, George Chevely mengatakan kerja sama dua negara sudah lama dinantikan. Ini juga jadi kesepakatan bagus meningkatkan pasokan mineral penting di luar China.

    “Ketika Anda berurusan dengan sektor yang dipolitisasi dan di mana uang pemerintah sebagai subsidi, memberitahu Anda sulit membuatnya berjalan secara ekonomi,” jelas Chevely.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Warga Kare Madiun Serbu Pasar Murah, Telur Dijual Rp25 Ribu per Kilogram

    Warga Kare Madiun Serbu Pasar Murah, Telur Dijual Rp25 Ribu per Kilogram

    Madiun (beritajatim.com) – Naiknya harga kebutuhan pokok, khususnya telur ayam, mendorong Pemerintah Kabupaten Madiun untuk kembali menggelar pasar murah sebagai langkah membantu masyarakat sekaligus menekan inflasi daerah.

    Rabu (22/10/2025), ratusan warga Kecamatan Kare tampak memadati halaman Kantor Kecamatan untuk berburu paket sembako bersubsidi.

    Sejak pagi buta, warga sudah mulai berdatangan meski hujan mengguyur wilayah tersebut. Mereka mengantre dengan tertib demi mendapatkan nomor urut untuk pembelian. Pasar murah ini diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro (Disperdagkop UM) Kabupaten Madiun.

    Marinem, salah satu warga yang hadir, mengaku bersyukur dengan adanya pasar murah ini. “Sangat membantu, terutama untuk masyarakat kecil. Harga di sini jauh lebih murah dibanding di pasar,” tuturnya.

    Menurutnya, selisih harga bisa mencapai tiga hingga empat ribu rupiah per item. Pasar murah ini hanya memperbolehkan satu paket sembako per Kartu Keluarga (KK), yang terdiri dari beras 5 kilogram, telur ayam 1 kilogram, minyak goreng 2 liter, gula pasir 2 kilogram, dan bawang putih ½ kilogram.

    Harga setiap item juga dipangkas cukup signifikan. Contohnya, telur yang di pasaran bisa mencapai Rp29 ribu per kilogram, di pasar murah hanya dibanderol Rp25 ribu.

    Purwanti, warga lainnya, mengungkapkan bahwa selisih harga tersebut sangat berarti bagi masyarakat pedesaan. “Kita di desa merasakan betul dampak kenaikan harga. Pasar murah ini seperti angin segar buat kami,” katanya.

    Kabid Perdagangan Disperdagkop UM, Budi Santoso, menjelaskan bahwa program ini merupakan salah satu upaya konkret pemerintah daerah untuk menjaga kestabilan ekonomi masyarakat di tengah lonjakan harga.

    “Pasar murah ini bagian dari strategi pengendalian inflasi sekaligus perlindungan daya beli masyarakat,” ujar Budi.

    Sepanjang 2025, Disperdagkop UM menargetkan penyelenggaraan pasar murah di 60 titik wilayah. Hingga bulan Oktober ini, sudah terealisasi di 30 titik.

    Untuk distribusi di Kecamatan Kare, pemerintah menyediakan stok cukup besar, yaitu: 1.400 kilogram beras, 600 liter minyak goreng, 750 kilogram gula pasir, 250 kilogram telur ayam, dan 100 kilogram bawang putih.

    Setiap warga diwajibkan menunjukkan Kartu Keluarga guna mencegah aksi pembelian berlebih atau panic buying.

    Pemerintah Kabupaten Madiun berharap kegiatan ini mampu menjaga kestabilan harga bahan pokok, terutama di tengah fluktuasi harga yang cukup tajam beberapa waktu terakhir. Selain membantu masyarakat secara langsung, pasar murah ini juga menjadi bagian dari upaya menyeimbangkan ekonomi lokal, khususnya di wilayah pedesaan Kabupaten Madiun dan sekitarnya. [rbr/suf]

  • Median: Tingkat Kepuasan Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran 68,9 Persen – Page 3

    Median: Tingkat Kepuasan Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran 68,9 Persen – Page 3

    Median juga mengukur kinerja menteri yang paling disukai.

    Hasil survei menyebutkan lima menteri teratas yang paling disukai, antara lain:

    Menkeu Purbaya Yudi Sadewa
    Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono
    Menkdidasmen Abdul Muti
    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman
    Menpora Erick Thohir. 

    Survei Median menggunakan platform media sosial pada 17-19 Oktober 2025, dengan target 600 responden. Kuesioner berbasis google form yang disebarkan melalui media sosial dengan target pengguna aktif media sosial berusia 17-60 tahun. Form pertanyaan disebar di akun media sosial di 38 provinsi.

    Sebelumnya, Poltracking Indonesia juga mencatat tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia, dari Sumatera hingga Papua. Survei dilakukan pada 3–10 Oktober 2025.

    “Relatif hampir merata di semua kewilayahan yang kita lakukan cross tabulation (tabulasi silang) mengapresiasi positif atau puas terhadap kinerja pemerintah,” kata Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda Rasyid dalam paparannya bertajuk Survei Nasional Evaluasi 1 Tahun Kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran, di akun YouTube Poltracking TV, Minggu (19/10/2025).

    Responden yang paling merasa puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran berasal dari Jawa Timur, yakni 85,4 persen. Kemudian, disusul oleh responden asal Kalimantan sebanyak 83,9 persen dan Sumatera sebanyak 83,2 persen.

    Selain itu, sebanyak 78,7 persen asal Jawa Barat juga mengaku puas, sementara responden asal wilayah Jakarta-Banten yang mengaku puas terhadap kinerja Prabowo-Gibran berjumlah 77,1 persen.

    Sebaran responden puas lainnya, antara lain, 72,4 persen asal Sulawesi, 70,7 persen asal Jawa Tengah-Daerah Istimewa Yogyakarta, 67,2 persen asal Bali-Nusa Tenggara, dan 63,1 persen asal Maluku-Papua.

    “Wilayah Sumatera dan Jatim tingkat kepuasan di atas 80 persen dan merata di semua wilayah,” jelas Hanta, dilansir Antara.

    Poltracking Indonesia juga menunjukkan total 78,3% responden mengaku puas dengan kinerja Prabowo-Gibran. 19,2% responden menilai sebaliknya. Sementara sebanyak 2,5% responden menjawab tidak tahu atau tidak menjawab.

    “Responden mengaku puas total 78,3% terdiri dari 9,7% mengaku sangat puas dan 68,6% menjawab cukup puas. Dan 19,2% adalah gabungan jawaban dari 17,5% yang mengaku kurang puas dan 1,7% yang memilih jawaban tidak puas,” tutur Hanta.

     

     

  • Peringati Hari Santri 2025, Bupati Lukman: Santri Harus Jadi Penjaga Kebhinekaan di Era Modern

    Peringati Hari Santri 2025, Bupati Lukman: Santri Harus Jadi Penjaga Kebhinekaan di Era Modern

    Bangkalan (beritajatim.com) – Bupati Bangkalan, Lukman Hakim menegaskan pentingnya peran santri sebagai penjaga kebhinekaan dan moral bangsa di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks.

    Pesan itu disampaikan saat Upacara Peringatan Hari Santri Nasional 2025 yang digelar di halaman Kantor Bupati Bangkalan, Selasa (22/10/2025).

    Dalam amanatnya, Bupati Lukman mengingatkan bahwa Hari Santri bukan sekadar seremonial tahunan, melainkan momentum untuk meneguhkan kembali jati diri santri sebagai generasi penerus yang tangguh, cerdas, dan berakhlak.

    “Santri hari ini harus menjadi benteng moral bangsa sekaligus penjaga kebhinekaan di tengah derasnya arus informasi. Perjuangan kalian bukan lagi perang fisik, tetapi perang melawan disinformasi, hoaks, dan degradasi moral,” ujar Bupati Lukman.

    Ia menilai, santri memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan antara nilai-nilai keislaman dan kebangsaan. Dengan karakter yang kuat dan pemahaman agama yang mendalam, santri dinilai mampu menjadi penyejuk di tengah perbedaan dan perekat sosial di masyarakat.

    “Santri harus menjadi contoh dalam menyebarkan nilai toleransi, memperkuat ukhuwah, dan menjaga keutuhan bangsa. Kita harus membuktikan bahwa pesantren bukan tempat yang tertinggal, tetapi pusat peradaban yang berkontribusi nyata bagi Indonesia,” tambahnya.

    Selain menyampaikan pesan moral, Bupati Lukman juga memberikan apresiasi kepada para pengasuh dan tenaga pendidik keagamaan.

    Dalam kesempatan itu, ia secara simbolis menyerahkan Belanja Hibah untuk lembaga keagamaan, Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS), serta insentif guru ngaji sebesar Rp230 ribu per bulan untuk empat bulan, terhitung mulai Juni hingga September 2025.

    Bupati berharap, dukungan pemerintah daerah ini dapat memperkuat lembaga keagamaan di tingkat akar rumput dan meningkatkan kesejahteraan para pengajar yang selama ini berperan besar dalam pembinaan moral generasi muda.

    “Guru ngaji dan pendidik diniyah adalah ujung tombak pendidikan akhlak di masyarakat. Pemerintah akan terus hadir memberikan dukungan agar semangat dakwah dan pendidikan keagamaan tidak pernah padam,” kata Bupati.

    Dalam penutup sambutannya, Bupati Lukman mengajak para santri untuk meneladani perjuangan para ulama terdahulu yang berjuang bukan hanya dengan ilmu, tetapi juga dengan ketulusan dan keikhlasan.

    “Jadikan nilai-nilai kesantrian sebagai kekuatan untuk membangun bangsa. Santri harus menjadi generasi berilmu, berakhlak, dan berdikari di era digital,” pungkasnya. [sar/ian]

  • BSKDN Kemendagri ajak pemda kembangkan inovasi di beragam sektor

    BSKDN Kemendagri ajak pemda kembangkan inovasi di beragam sektor

    Terkait pengukuran inovasi ini, kita memang sudah lama berkolaborasi dengan perguruan tinggi, kami meyakini bahwa keterlibatan perguruan tinggi dalam proses validasi ini menjamin hasil pengukuran yang obyektif

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Noudy R.P. Tendean mengajak pemerintah daerah (pemda) terkait pentingnya semangat mengembangkan inovasi di beragam sektor pembangunan daerah.

    Ia mengatakan inovasi bukan sekadar tren, tetapi prasyarat utama bagi daerah untuk menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks.

    “Seperti halnya yang selalu dikatakan Bapak Presiden, inovasi itu sangat penting, kalau kita terjebak pada hal-hal yang sifatnya rutin semata, kita tidak akan menemukan kemajuan apapun,” kata Noudy di Jakarta, Rabu.

    Noudy juga menegaskan kembali komitmen BSKDN untuk terus mengawal perkembangan inovasi di daerah melalui pembinaan, pendampingan, serta penguatan ekosistem kolaboratif antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat.

    “Maka dari itu mari kita bergerak bersama menumbuhkan semangat inovasi yang terus tumbuh dengan baik di daerah di segala sektornya. ,” ujarnya.

    Masih terkait inovasi, BSKDN telah menerima hasil validasi dari Tim Penilai Innovative Government Award (IGA) tahun 2025 yang melibatkan perguruan tinggi, yakni Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Hasanuddin (Unhas) di Ruang Video Conference BSKDN, Jakarta, Rabu.

    Noudy kemudian menyampaikan apresiasi atas kerja keras Tim Penilai IGA yang telah melakukan proses validasi dan quality control terhadap hasil penilaian daerah sangat inovatif.

    Dirinya menegaskan bahwa hasil validasi tersebut merupakan bagian penting dalam menjaga objektivitas dan akurasi pengukuran indeks inovasi daerah (IID).

    “Terkait pengukuran inovasi ini, kita memang sudah lama berkolaborasi dengan perguruan tinggi, kami meyakini bahwa keterlibatan perguruan tinggi dalam proses validasi ini menjamin hasil pengukuran yang obyektif,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, Noudy mengatakan bahwa hasil validasi ini akan menjadi bahan penting bagi Kemendagri dalam melaksanakan pembinaan terhadap pemerintah daerah, terutama dalam upaya memperkuat budaya inovasi di lingkungan pemerintahan.

    “Hasil validasi ini juga akan menjadi satu bahan bagi Kementerian Dalam Negeri untuk melaksanakan pembinaan ke daerah khususnya yang berkaitan dengan inovasi,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kejati Jakarta Tetapkan 3 Tersangka Kasus LPEI, Kerugian Negara Rp919 Miliar

    Kejati Jakarta Tetapkan 3 Tersangka Kasus LPEI, Kerugian Negara Rp919 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jakarta telah menetapkan tiga tersangka terkait kasus dugaan korupsi penyelenggaraan pembiayaan ekspor oleh LPEI periode 2011-2023.

    Aspidsus Kejati Jakarta Haryoko Ari Prabowo mengatakan pihaknya telah memiliki alat bukti yang cukup untuk menetapkan tiga orang tersangka tersebut.

    Tiga orang tersangka tersebut, yakni LR (selaku Direktur PT Tebo Indah), DW (selaku Direktur Pelaksana 1 membawahi Unit Bisnis LPEI 2009-2018), dan RW (Relationship Manager pembiayaan Syariah 1 LPEI).

    “Penyidik Kejati Jakarta telah menetapkan 3 tersangka dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam penyelenggaraan pembiayaan ekspor Nasional oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia [LPEI],” ujar Bowo di kantornya, Rabu (22/10/2025).

    Bowo menjelaskan ketiga tersangka ini diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam penyelenggaraan program ekspor nasional.

    Dia memberi contoh dalam proses pemberian kredit ada manipulasi kondisi keuangan dari KJPP atas aset. Tujuannya agar bisa menutupi nilai pinjaman yang diajukan kepada LPEI.

    Meski dalam kajian analis PT Tebo Indah telah dinyatakan default atau gagal bayar, namun dia mengatakan kredit dari LPEI tetap dicairkan ke PT Tebo Indah.

    “Selain itu, tentunya LPEl tidak menerapkan prinsip kehati-hatian atau antisipasi,” imbuh Bowo.

    Atas perbuatannya itu, para tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Jo. Pasal 18 ayat (1) UU RI No.31/1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

    Di samping itu, Bowo mengemukakan bahwa atas perbuatan melawan hukum dalam pembiayaan ekspor nasional oleh LPEI ini, negara telah dirugikan sebesar Rp919 miliar.

    “Yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.919.035.000.000 [Rp919 miliar],” pungkasnya.

  • Angin Kencang Terjang Sejumlah Desa di Bondowoso, Puluhan Rumah Rusak dan Pohon Tumbang

    Angin Kencang Terjang Sejumlah Desa di Bondowoso, Puluhan Rumah Rusak dan Pohon Tumbang

    Bondowoso (beritajatim.com) — Cuaca ekstrem disertai angin kencang kembali melanda wilayah Kabupaten Bondowoso, Rabu (22/10/2025) sore. Sejumlah desa di Kecamatan Binakal dan Curahdami terdampak cukup parah, dengan puluhan rumah rusak serta beberapa pohon tumbang yang menutup akses jalan.

    Plt Kalaksa BPBD Bondowoso, Kristianto, menyampaikan bahwa laporan sementara mencatat sedikitnya lima desa terdampak di Kecamatan Binakal dan Curahdami.

    “Dari hasil pendataan awal, tercatat ada rumah rusak ringan hingga berat, serta sejumlah pohon tumbang yang menutup jalan dan menimpa bangunan warga,” jelasnya.

    Di Desa Binakal, lima pohon dilaporkan tumbang, dua di antaranya menimpa rumah warga. Sementara di Desa Sumbersuko, satu pohon tumbang menutup akses jalan, dan tiga rumah mengalami kerusakan berat akibat tertimpa pohon serta rumpun bambu.

    Kondisi serupa juga terjadi di Desa Gadingsari, Dusun Klampongan RT 09 RW 03. Sebanyak 16 rumah terdampak angin kencang, terdiri dari dua rumah rusak sedang dan 14 rumah rusak ringan.

    Di Desa Silolembu, satu rumpun bambu tumbang hingga menutup akses jalan provinsi, serta satu rumah di Dusun Sladang mengalami rusak ringan.

    Sementara di Desa Poncogati, satu rumah dan dapur pondok pesantren dilaporkan rusak ringan.
    Adapun di Kelurahan Curahdami, tiga rumah warga mengalami kerusakan dengan tingkat sedang hingga ringan, masing-masing milik Mahrudi, Asmawi, dan Kuswari. Selain itu, genangan air juga dilaporkan meluap ke jalan di Desa Curahpoh.

    Kristianto menegaskan, tim BPBD Bondowoso bersama perangkat desa dan relawan masih terus melakukan kaji cepat di lapangan.

    “Situasi masih kami pantau. Petugas bersama relawan dan TNI-Polri sudah kami kerahkan untuk membantu evakuasi dan pembersihan pohon tumbang,” ujarnya.

    Ia mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem yang masih berpeluang terjadi di wilayah Bondowoso.

    “Mohon masyarakat meningkatkan kewaspadaan, terutama yang tinggal di daerah rawan pohon tumbang atau bangunan tidak permanen,” tutupnya. (awi/ian)

  • Mendikdasmen Akui Sudah Bicara ke Kepala BGN soal Usulan "School Kitchen" Nasional 22 Oktober 2025

    Mendikdasmen Akui Sudah Bicara ke Kepala BGN soal Usulan "School Kitchen" Nasional 22 Oktober 2025

    Mendikdasmen Akui Sudah Bicara ke Kepala BGN soal Usulan “School Kitchen”
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Abdul Mu’ti mengaku sudah berbicara dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana terkait usulan untuk membantu program makan bergizi gratis (MBG) lewat konsep “School Kitchen”.
    “Kami sudah bicara non formal dengan Bapak Kepala BGN dan juga dalam rapat koordinasi lintas kementerian,” ujar Mu’ti di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (22/10/2025).
    Mu’ti menuturkan, kekurangan pelaksanaan MBG yang terjadi selama ini akan terus diperbaiki, maka itu ia mengusulkan adanya konsep tersebut. 
    “Kurang-kurang nanti kita perbaiki termasuk usulan saya adalah tentang School Kitchen itu,” kata dia.
    Mu’ti mempersilakan sekolah-sekolah yang sudah siap membangun konsep “School Kitchen” untuk menerapkan usulan tersebut.
    “Untuk sekolah-sekolah yang siap, yang infrastrukturnya memang memungkinkan itu bisa diberikan konsesi atau pelaksanaan khusus. Gimana mereka bisa melakukan School Kitchen itu,” tuturnya.
    Dengan konsep itu, terbuka peluang bahwa MBG akan melibatkan sekolah yang siap menyelenggarakan penyediaan makanan secara mandiri melalui konsep School Kitchen.
    Sebelumnya, Mu’ti pernah menyampaikan bahwa mekanisme “School Kitchen” dijalankan setelah mendapatkan penilaian dari BGN serta memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan.
    Mekanisme tersebut masih dalam tahap pembahasan lintas kementerian dan akan dipastikan setelah terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) baru. 
    “Ini masih kami bicarakan di rapat lintas kementerian. Bagaimana finalnya, kita tunggu sampai Perpresnya keluar. Apapun hasilnya, kami akan mengikuti dan melaksanakannya,” ujar Mu’ti, Kamis (16/10/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Oknum Pegawai Pajak Diduga Palak Warga Lagi Diusut

    Oknum Pegawai Pajak Diduga Palak Warga Lagi Diusut

    Jakarta –

    Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Bimo Wijayanto mengusut dugaan oknum pegawai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tigaraksa, Tangerang, Banten, memalak wajib pajak.

    Laporan itu diterima dari wajib pajak yang mengadu melalui layanan Lapor Pak Purbaya.

    Bimo mengatakan, pihaknya sudah mengundang pelapor yang pertama kali mengungkap kasus tersebut. Namun, Ditjen Pajak belum bisa mengungkap sepenuhnya kasus tersebut karena pelapor belum memberikan informasi.

    “Lagi kita investigate, belum dapat case-nya. Dari pelapor kita sudah undang, Saya belum bisa ini karena dari pelapor belum memberikan informasi,” ujar Bimo saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (22/10/2025).

    Bimo menyebut penyelesaian kasus itu akan disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa.

    “Nanti kita lihat, nanti Pak Purbaya sendiri,” tuturnya.

    Sebagai informasi, sebelumnya laporan pememalakan wajib pajak ini diduga dilakukan oknum account representative (AR) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tigaraksa, Tangerang, Banten. Hal ini disampaikan langsung Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada pekan lalu.

    Saat itu Purbaya membahas tentang laporan yang diterimanya melalui layanan WhatsApp Lapor Pak Purbaya dengan nomor 082240406600, yang sudah dibuka sejak 15 Oktober 2025.

    “Izin lapor tindak premanisme AR Pajak KPP Tigaraksa. Siap Tigaraksa KPP-nya? kalau itu minggu depan saya cek harus sudah rapi nih nggak ada premanisme. Dia minta duit pasti maksa ya? Hebat juga ya kreatif lah. Oh ternyata betul saya pikir kalau kita ngomong di atas selesai, ternyata nggak. Ini birokrasi seperti itu,” kata Purbaya kepada awak media, Jumat (17/10/2025).

    Purbaya pun bercerita, banyak pejabat nakal yang berpikir bahwa masa jabatan menteri hanya empat atau lima tahun. Hal ini membuat para birokrat tidak peduli terkait imbauan atau peringatan yang diarahkan oleh Menteri Keuangan.

    Menurutnya, para birokrat ini beranggapan jika menterinya berganti nanti mereka tetap aman. Ia menyebut perilaku itu sebagai sikap acuh para birokrat.

    (ily/hns)