Xcloud.id

Blog

  • China Kembangkan Kapal Selam Super Senyap dan Mematikan

    China Kembangkan Kapal Selam Super Senyap dan Mematikan

    Jakarta –

    China terus meningkatkan kemampuan kapal selamnya dengan teknologi yang semakin senyap dan mematikan. Langkah ini menandai ambisi Beijing untuk menantang dominasi Amerika Serikat (AS) di kawasan strategis Rantai Pulau Pertama, wilayah penting yang membentang dari Jepang hingga Filipina dan berpotensi menjadi garis depan konflik di Pasifik.

    Selama beberapa dekade, armada kapal selam China dikenal berisik dan tertinggal jauh dari AS. Namun, laporan terbaru dari Royal United Services Institute (RUSI) menunjukkan kemajuan signifikan dalam teknologi peredam suara, sistem senjata, dan sensor bawah laut.
    Kapal selam diesel-listrik China kini jauh lebih senyap dibandingkan generasi sebelumnya, sementara versi bertenaga nuklir terus disempurnakan agar mendekati standar kapal selam milik AS.

    Menurut US Naval War College, China kini berada di ambang memproduksi kapal selam bertenaga nuklir kelas dunia. Berkat kapasitas galangan kapal yang masif, China mampu membangun kapal selam lebih cepat daripada AS, yang justru menghadapi keterlambatan dan pembengkakan biaya.
    Diproyeksikan pada tahun 2030, China akan memiliki 55 kapal selam serang non-nuklir, 13 kapal selam nuklir, dan 8 kapal selam balistik nuklir, meningkat signifikan dari total tahun 2020.

    Tembok Besar Bawah Laut

    Selain memperkuat armadanya, China juga tengah mengembangkan sistem “Tembok Besar Bawah Laut” – jaringan hidrofon, sensor, dan drone laut untuk mendeteksi kapal selam musuh di Laut China Selatan dan perairan sekitar Taiwan.
    Sistem ini memungkinkan Beijing memantau dan merespons pergerakan kapal selam AS dan sekutunya dengan lebih cepat, bahkan sebelum mereka memasuki zona sensitif.

    Analis RUSI, Cmdr. Edward Black dan Sidharth Kaushal, memperingatkan bahwa kombinasi antara kapal selam ultra senyap dan jaringan sensor bawah laut ini dapat menjadi ancaman serius bagi operasi bawah laut AS. Dalam skenario konflik Taiwan, sistem tersebut bisa memaksa kapal selam AS beroperasi dari jarak yang lebih jauh, mengurangi efektivitas serangan dan pengintaian.

    Kecerdasan Buatan Jadi Senjata Baru

    China juga mengklaim kemajuan besar dalam penggunaan kecerdasan buatan (AI) untuk mendeteksi kapal selam musuh, termasuk yang menggunakan teknologi siluman akustik.
    Makalah ilmiah dari akademisi China bahkan menyebut AI dapat menurunkan peluang kelangsungan hidup kapal selam musuh hingga hanya 5 persen – meski klaim ini belum bisa diverifikasi secara independen.

    Namun, investasi besar dalam AI pertahanan menunjukkan tekad Beijing untuk memadukan kekuatan militer konvensional dengan teknologi masa depan.

    Implikasi Geopolitik di Pasifik

    Bagi AS, perkembangan ini menjadi tantangan strategis besar. Armada kapal selam mereka selama ini berfungsi sebagai alat utama untuk menekan dan menahan kekuatan militer China di Pasifik Barat.

    Namun, dengan sistem sensor dan pertahanan bawah laut yang kian luas, China berpotensi membatasi ruang gerak kapal selam AS di sekitar Rantai Pulau Pertama. Meski demikian, para analis menilai efektivitas sistem China masih bergantung pada perluasan infrastruktur bawah laut dan keakuratan datanya di wilayah yang sangat luas.

    Rantai Pulau Pertama kini menjadi pusat perhatian dunia karena dapat menentukan keseimbangan kekuatan di kawasan. China diyakini akan terus berupaya menolak akses militer AS ke wilayah ini, baik lewat peningkatan armada laut, rudal hipersonik, maupun sistem sensor bawah laut.

    Dengan kemampuan kapal selam yang semakin senyap dan mematikan, Beijing berpotensi mengubah dinamika peperangan bawah laut dan menantang dominasi maritim AS yang telah bertahan selama puluhan tahun.

    (afr/afr)

  • Junaedi Saibih Cs Didakwa Rintangani 3 Perkara Korupsi CPO hingga Gula

    Junaedi Saibih Cs Didakwa Rintangani 3 Perkara Korupsi CPO hingga Gula

    Bisnis.com, JAKARTA — Advokat Junaedi Saibih, eks Direktur Pemberitaan JAKTV Tian Bahtiar, serta Ketua Tim Cyber Army atau buzzer Adhiya Muzakki didakwa rintangi tiga perkara korupsi.

    Sidang dakwaan ketiganya berlangsung di PN Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat pada Rabu (22/10/2025) malam.

    Jaksa penuntut umum (JPU) mendakwa tiga orang melakukan perintangan pengusutan perkara melalui program atau pembuatan yang mendiskreditkan penanganan kasus oleh penyidik.

    “Telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan Marcella Santoso, Tian Bahtiar dan M. Adhiya Muzzaki, sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa ataupun para saksi dalam perkara tindak pidana korupsi,” ujar jaksa.

    Tiga perkara diduga dirintangi oleh Junaedi dkk ini mulai dari kasus korupsi pemberian fasilitas crude palm oil (CPO); korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di IUP di PT Timah Tbk (TINS) 2015-2022; dan korupsi importasi gulai di Kemendag periode 2015-2016.

    Adapun, jaksa mengemukakan penyebaran konten maupun hasil diskusi yang menyudutkan kinerja penyidik disebarluaskan di media sosial maupun media massa.

    Di lain sisi, Junaedi, Marcella, Tian dan Adhiya juga disebut telah menghilangkan barang bukti dengan menghapus pesan WA dan membuang ponsel yang berisi informasi terkait kasus CPO, Timah dan Impor Gula.

    “Terdakwa Junaedi Saibih dan Marcella Santoso, Tian Bahtiar dan M. Adhiya Muzzaki menghilangkan barang bukti dengan menghapus chat whatsapp dan membuang handphone yang isinya terkait dengan tindak pidana korupsi,” pungkas jaksa.

    Atas perbuatannya itu, Junaedi Cs didakwa melanggar Pasal 21 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

  • 10 Marcella Santoso Ungkap Bujet Suap Hakim Awalnya Rp 20 M, Akhirnya Keluar Rp 40 M Nasional

    10 Marcella Santoso Ungkap Bujet Suap Hakim Awalnya Rp 20 M, Akhirnya Keluar Rp 40 M Nasional

    Marcella Santoso Ungkap Bujet Suap Hakim Awalnya Rp 20 M, Akhirnya Keluar Rp 40 M
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pengacara Marcella Santoso sempat menyampaikan bahwa pihak korporasi
    crude palm oil
    (CPO) telah menyiapkan bujet senilai Rp 20 miliar untuk menyuap majelis hakim yang saat itu mengadili perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor.
    Hal ini terungkap dalam surat dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara yang melibatkan Marcella Santoso, Ariyanto Bakri, Junaedi Saibih, dan M Syafei.
    “Kemudian Marcella Santoso menyampaikan hal tersebut kepada Ariyanto bahwa ada bujet dari pihak korporasi sebesar Rp 20 miliar, permintaannya putusan bebas,” ujar jaksa Andi Setyawan saat membacakan dakwaan dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (22/10/2025).
    Bujet Rp 20 miliar ini lebih dahulu disebutkan oleh M Syafei selaku Social Security License Wilmar Group.
    Jaksa mengungkapkan, pada medio Juni hingga Juli 2024, Marcella sempat bertemu dengan Syafei di sebuah restoran dan menyampaikan bahwa kasus korupsi korporasi CPO ini harus ‘diurus’.
    “Dalam pertemuan tersebut, Marcella Santoso mengatakan kepada terdakwa M. Syafei bahwa perkara ini harus diurus. Kemudian, M. Syafei menyampaikan untuk putusan bebas, korporasi sudah menyiapkan uang sebesar Rp 20 miliar,” imbuh jaksa.
    Sebelum uang suap Rp 20 miliar ini masuk dalam pembahasan, pihak korporasi sudah lebih dahulu memberikan uang suap tahap pertama kepada majelis hakim.
    Pemberian pertama ini terjadi sekitar bulan Mei 2024.
    Saat itu, Ariyanto selaku pengacara korporasi menyerahkan uang senilai Rp 8 miliar untuk dibagikan kepada majelis hakim sebagai ‘uang baca berkas’.
    Uang ini pun dibagikan kepada tiga majelis hakim yang mengadili perkara dan dua pegawai di lingkungan pengadilan.
    Kemudian, untuk uang suap tahap kedua, bujet Rp 20 miliar dinilai tidak cukup.
    Saat itu, Muhammad Arif Nuryanta selaku Wakil Ketua PN Jakpus meminta uang suap senilai 3 juta dollar Amerika Serikat atau setara Rp 60 miliar kepada Ariyanto.
    Awalnya, Ariyanto menyanggupi, tetapi pada saat uang suap tahap kedua diserahkan, total yang diberikan adalah 2 juta dollar Amerika Serikat atau setara Rp 32 miliar.
    Penyerahan tahap dua ini dilakukan pada Oktober 2024.
    Dari dua kali penyerahan uang suap ini, majelis hakim yang menangani perkara tersebut serta pejabat pengadilan menerima uang suap senilai Rp 40 miliar yang membuat mereka kini berstatus terdakwa.
    Rinciannya, eks Wakil Ketua PN Jakarta Pusat Muhammad Arif Nuryanta didakwa menerima Rp 15,7 miliar; sedangkan panitera muda nonaktif PN Jakarta Utara, Wahyu Gunawan, menerima Rp 2,4 miliar.
    Sementara itu, Djuyamto selaku ketua majelis hakim menerima Rp 9,5 miliar, sedangkan dua hakim anggota, yaitu Ali Muhtarom dan Agam Syarif Baharudin, masing-masing menerima Rp 6,2 miliar.
    Di sisi lain, Marcella Santoso, Ariyanto, Junaedi Saibih, dan Muhammad Syafei didakwa bersama-sama memberikan suap senilai Rp 40 miliar kepada majelis hakim untuk menjatuhkan vonis lepas atau
    ontslag
    kepada tiga korporasi CPO.
    Dalam kasus ini, Marcella Santoso dkk didakwa telah melanggar Pasal 6 Ayat (1) huruf a dan/atau Pasal 5 Ayat (1) huruf a, dan/atau Pasal 13 jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Korban Ungkap Mahasiswa Undip Pengedit Video Cabul Tak Pernah Minta Maaf Langsung Regional 23 Oktober 2025

    Korban Ungkap Mahasiswa Undip Pengedit Video Cabul Tak Pernah Minta Maaf Langsung Regional 23 Oktober 2025

    Korban Ungkap Mahasiswa Undip Pengedit Video Cabul Tak Pernah Minta Maaf Langsung
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com
    – Salah satu korban pelecehan berbasis digital yang dilakukan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip), Chiko Radityatama Agung Putra, mengaku kecewa karena pelaku tak menunjukkan rasa bersalah meski sudah dilabrak langsung oleh para korban.
    Korban berinisial FA (18) menceritakan, ia bersama sejumlah teman dan ayah salah satu korban mendatangi rumah Chiko pada Selasa (7/10/2025) setelah mendapat bukti kuat bahwa dialah pelaku yang mengunggah foto-foto cabul hasil manipulasi deepfake AI menggunakan wajah para siswi dan alumni SMAN 11 Semarang.
    Dia dan teman-temannya sama sekali tak menyangka Chiko yang dikenal polos dan tidak nakal saat SMA ternyata melakukan kejahatan digital yang menimbulkan trauma bagi banyak korban.
    FA bahkan mendapati foto yang menjadi bahan editan AI bagi Chiko tidak hanya hasil fotonya sendiri tapi juga dari screenshoot postingan milik akun-akun media sosial teman Chiko di Instagram.
    “Kami akhirnya datangi rumahnya. Awalnya dia nggak mau ngaku, tapi setelah kami tunjukkan bukti-buktinya, dia akhirnya mengaku. Katanya cuma ‘gabut dan penasaran sama AI’,” tutur FA saat dihubungi, Rabu (22/10/2025).
    Namun, FA mengaku kecewa karena pelaku sama sekali tidak menunjukkan penyesalan. Saat diminta membuat klarifikasi yang diunggah di akun resmi SMAN 11 Semarang pun Chiko tak menyampaikan permintaan maaf secara tulus dan hanya membaca teks.
    “Dia nggak pernah minta maaf langsung. Saat kami datang pun, dia masih bisa senyum-senyum. Waktu klarifikasi di video Instagram sekolah juga cuma baca teks, seperti nggak merasa bersalah,” ujarnya.
    Saat mendatangi rumah Chiko, para korban juga menemukan ratusan foto dan video tak senonoh tersimpan di akun Google Drive milik pelaku.
    Bahkan guru sekolah yang mengajar di depan kelas juga difoto secara diam-diam dan menjadi sasaran tindakan kejahatan Chiko.
    “Di Google Drive-nya itu ternyata sudah banyak foto anak-anak FH Undip yang dipaparazi sama dia. Jadi dia nggak berhenti pas SMA aja, sampai kuliah pun dia masih kayak gitu,” kata FA.
    Para korban kemudian meminta agar foto-foto itu dihapus dan akun X (Twitter) yang digunakan pelaku ditutup.

    Namun korban tidak akan berhenti pada permintaan maaf atau penghapusan akun semata karena mereka Tengah menyiapkan langkah hukum dengan bantuan advokat yang merupakan alumni SMAN 11 Semarang yang juga lulusan FH Undip.
    “Kemudian pada tanggal 8 atau 9 sudah dikonfirmasi kalau akun X tersebut itu sudah hilang. Artinya kan sudah dihapus oleh pihak yang bersangkutan. Harapan kami, Chiko bisa dipenjara dan dikeluarkan dari Undip secara tidak terhormat. Jangan sampai dia kuliah lagi di tempat lain dan mengulangi perbuatannya,” tegas FA.
    Korban terdiri atas siswi aktif dan alumni SMA 11 Semarang, serta beberapa siswi dari sekolah lain. Sementara pelaku, Chiko Radityatama Agung Putra, merupakan alumni SMAN 11 Semarang yang kini menjadi mahasiswa baru Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
    Jucka mengungkap masih banyak korban yang belum berani melapor. Namun timnya akan mengawal kasus ini agar korban mendapat keadilan dan pelaku dihukum.
    “Rentang usia korban antara 16 sampai 18 tahun. Kami yakin jumlahnya lebih banyak karena banyak korban yang belum berani speak up. Ada yang fotonya diedit, ada juga yang videonya dimanipulasi dengan tubuh orang lain,” tutur Jucka saat konferensi pers, Rabu (22/10/2025).
    Dia mengatakan, kasus ini bermula saat perbuatan Chiko menjadi sorotan publik setelah menyebarkan video deepfake AI melalui akun media sosial X (Twitter) milik yang menampilkan wajah guru dan teman-teman sekolahnya diedit menjadi video perempuan tanpa busana.
    Aksi ini memicu kecaman dari para korban, termasuk guru perempuan dan sesama alumni SMAN 11 Semarang. Lalu Direktorat Reserse Siber (Ditressiber) Polda Jawa Tengah pada 15 Oktober 2025 mendapati kasus itu saat patrol siber dan memanggil sejumlah korban.
    Chiko pun sempat meminta maaf lewat video yang diposting akun Instagram SMAN 11 Semarang. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 10.000 Starlink Mengorbit, Risiko Sampah Angkasa dan Kerusakan Ozon Makin Besar

    10.000 Starlink Mengorbit, Risiko Sampah Angkasa dan Kerusakan Ozon Makin Besar

    Bisnis.com, JAKARTA – Jaringan satelit internet milik SpaceX, Starlink, telah mengorbitkan 10.000 satelit ke angkasa. Ancaman kerusakan ozon dan puing-puing sampah satelit sulit terhindari. 

    Mengutip PCWorld.com pada Rabu (22/10/2025), dua roket Falcon 9 diluncurkan dari California dan Florida pada 20 Oktober lalu membawa total 56 satelit baru ke orbit. Dengan peluncuran ini, jumlah total satelit Starlink yang telah diluncurkan sejak proyek dimulai pada 2019 mencapai 10.044 unit.

    Berdasarkan data astrofisikawan Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, Jonathan McDowell, sekitar 8.680 di antaranya masih aktif mengorbit bumi, sedangkan satu hingga dua satelit diperkirakan terbakar di atmosfer setiap harinya.

    Sebagai informasi, Starlink dirancang untuk menghadirkan layanan internet berkecepatan tinggi ke seluruh dunia, termasuk wilayah terpencil. Namun, proyek ini menuai kontroversi di kalangan ilmuwan.

    Para peneliti memperingatkan megakonstelasi satelit seperti Starlink, Amazon Kuiper, dan sistem satelit asal China berpotensi menimbulkan masalah serius di orbit rendah bumi (low-Earth orbit), mulai dari penumpukan puing antariksa hingga meningkatnya risiko tabrakan.

    Kalangan astronom juga mengeluhkan gangguan pada pengamatan langit akibat pantulan cahaya dari ribuan satelit tersebut.

    Peneliti Amerika Serikat menyoroti dampak lingkungan dari meningkatnya jumlah satelit yang terbakar di atmosfer.

    Proses pembakaran satelit menghasilkan aluminium oksida yang mengendap di lapisan udara atas. Studi terbaru memperkirakan, jika lebih dari 60.000 satelit berada di orbit rendah pada 2040, maka sekitar 10.000 ton aluminium oksida dapat dilepaskan ke atmosfer setiap tahun.

    Akumulasi senyawa ini berpotensi memanaskan lapisan atas atmosfer hingga 1,5 derajat Celsius dan mengganggu proses kimia yang memengaruhi lapisan ozon.

    Para ilmuwan menekankan perlunya penelitian lanjutan untuk memahami dampak pasti terhadap iklim dan atmosfer bumi.

    Meski efek jangka panjangnya masih belum sepenuhnya diketahui, para ahli sepakat bahwa ekspansi cepat jaringan satelit berisiko menambah tekanan terhadap lingkungan antariksa dan sistem cuaca global.

    Bagi SpaceX, pencapaian 10.000 satelit ini baru langkah awal. Walaupun setiap hari ada satelit yang terbakar di atmosfer, perusahaan terus menambah armadanya secara rutin. Umur operasional rata-rata satu satelit Starlink sekitar lima tahun.

    Apabila rencana ekspansi berjalan sesuai target, dalam beberapa tahun mendatang jumlah satelit Starlink di orbit bisa menembus 30.000 unit – lebih banyak dari seluruh satelit lain yang ada di dunia saat ini.

  • Samsat Keliling masih di 14 wilayah Jadetabek pada Kamis ini

    Samsat Keliling masih di 14 wilayah Jadetabek pada Kamis ini

    Jakarta (ANTARA) – Polda Metro Jaya masih membuka layanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Keliling di 14 wilayah Jakarta, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jadetabek) bagi warga yang mau membayar pajak kendaraan bermotor pada Kamis ini.

    Akun X resmi TMC Polda Metro Jaya @tmcpoldametro di Jakarta, menyebutkan 14 wilayah Jadetabek itu sebagai berikut:

    1. Jakarta Pusat di halaman parkir Samsat Jakarta Pusat dan Lapangan Banteng pukul 08.00-14.00 WIB
    2. Jakarta Utara di halaman parkir Samsat Jakarta Utara dan parkir Itali Mall Artha Gading pukul 08.00-14.00 WIB
    3. Jakarta Barat di Mal Citraland pukul 08.00-14.00 WIB
    4. Jakarta Selatan di halaman parkir Samsat Jakarta Selatan pukul 09.00-15.00 WIB dan Gudang Sarinah Cikoko Pancoran pukul 09.00-15.00 WIB
    5. Jakarta Timur di halaman parkir Samsat Jakarta Timur dan Pasar Induk Kramat Jati pukul 08.00-14.00 WIB
    6. Kota Tangerang di Alun-Alun Cibodas dan parkiran busway Foodmosphere pukul 09.00-13.00 WIB
    7. Serpong di halaman parkir Samsat Serpong pukul 08.00-14.00 WIB dan ITC BSD Serpong pukul 16.00-19.00 WIB
    8. Ciledug di Giant Poris Gaga Indah dan Komplek Fresh Market Green Lake City Cipondoh pukul 09.00-12.00 WIB
    9. Ciputat di halaman parkir Samsat Ciputat dan kantor Kelurahan Pondok Betung pukul 09.00-12.00 WIB
    10. Kelapa Dua di Hall Gtown House Square Gading pukul 08.00-14.00 WIB
    11. Kota Bekasi di Mono Cafe Pekayon Jaya Bekasi Selatan pukul 08.00-12.00 WIB
    12. Kabupaten Bekasi di Pasar Central Lippo Cikarang pukul 09.00-14.00 WIB
    13. Depok di halaman parkir Samsat Depok dan Kantor Kelurahan Tugu pukul 08.00 – 14.00 WIB
    14. Cinere di kantor Kelurahan Pasir Putih pukul 08.00-12.00 WIB

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gebrakan Gen Z di Penjaringan: Pilih Jadi LMK demi Bisa Bantu Warga Megapolitan 23 Oktober 2025

    Gebrakan Gen Z di Penjaringan: Pilih Jadi LMK demi Bisa Bantu Warga Megapolitan 23 Oktober 2025

    Gebrakan Gen Z di Penjaringan: Pilih Jadi LMK demi Bisa Bantu Warga
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Endang Wijaya Diharja (23), rela meninggalkan cita-citanya menjadi guru demi bisa mengabdi ke masyarakat. 
    Pemuda yang memiliki latar belakang pendidikan sebagai sarjana olahraga ini memilih menjabat sebagai Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) RW 13, Penjaringan, Jakarta Utara, sejak satu tahun lalu.
    “Awal mulanya (jadi LMK) karena sering membantu masyarakat, jadi kaya pengin lebih aktif lagi di masyarakat, terus sebelumnya kan melihat abang jadi LMK, saya lihat oh begini jadi LMK buat membantu masyarakat. Akhirnya, ya, udah kita coba memberanikan mencalonkan diri sebagai LMK dengan tujuan membantu masyarakat,” ujar Endang saat diwawancarai Kompas.com, Rabu (22/10/2025).
    Meski mengikuti jejak kakaknya, Endang memastikan jabatan LMK yang diperolehnya karena dipilih oleh warga secara murni.
    Bahkan, perolehan suara Endang mampu mengalahkan satu-satunya saingannya yang merupakan orang berpengalaman sebagai pengurus RW.
    “Kalau waktu itu saya menang telak, jadi mutlak. Kalau saya lihat calon nomor dua hanya 20 suara kalau saya sekitar hampir 80 suara,” kata Endang.
    Suara-suara itu Endang peroleh dari perwakilan warga yang datang.
    “Kalau LMK itu dipilihnya satu RT perwakilan tujuh orang, tokoh masyarakat, tokoh agama, ibu-ibu, sama pemuda,” ucap Endang.
    Keputusan Endang menjadi LMK RW 13 ternyata tak selalu disambut baik oleh semua warga.
    Sebagian warga justru meragukan hingga mengucilkan Endang sebagai LMK karena usianya masih muda dan belum berpengalaman.
    “Itu berawal saya mencalonkan diri sebagai LMK, saya dikucilin kadang gini ‘si Endang bisa apa sih?’ Satu belum pengalaman, usianya masih muda, belum tahu apa-apa,” ujar Endang.
    Meski begitu, Endang pantang menyerah dan tetap nekat menjabat sebagai LMK karena ingin mengabdi ke masyarakat dan lingkungan.
    Hampir satu tahun menjadi LMK, berbagai gebrakan telah dilakukan Endang untuk membuktikan bahwa usia muda bukan menjadi halangan untuknya melakukan hal baik bagi masyarakat.
    Endang telah melaksanakan berbagai program untuk warga selama menjabat sebagai LMK.
    Pertama, Endang telah membantu lima warga menebus ijazahnya yang tertahan di sekolah karena keterbatasan biaya.
    “Untuk sekarang ini gebrakannya saya sudah mengadvokasi penebusan ijazah Alhamdulillah sudah terbantu lima siswa,” ungkap Endang.
    Endang sebagai perantara agar kelima warganya bisa merasakan program dari Gubernur Jakarta Pramono Anung terkait penebusan ijazah gratis yang dibantu lewat Badan Amal dan Zakat Nasional (Baznas).
    Kedua, sebagai LMK Endang juga tak segan menjadi donatur berbagai kegiatan warga.
    Seperti ketika perayaan 17 Agustus, Endang memberikan bantuan air mineral dan uang untuk membeli hadiah ke semua RT.
    Lalu, setiap kerja bakti, Endang rela keluar modal untuk membeli air mineral, karung, hingga memberikan uang lelah bagi warga.
    Ke depannya, Endang akan menggelar event besar berupa Jalan Sehat bersama Wali Kota Jakarta Utara dan anggota DPRD Jakarta, Minggu (26/10/2025).
    Dalam acara itu, Endang juga telah menyediakan berbagai hadiah, yang dibeli dengan uang pribadinya.
    “Alhamdulillah, doorprizenya itu dari saya pribadi sebagai LMK, kaya mesin cuci, televisi, kulkas, dispenser pokoknya perlengkapan rumah tangga,” kata Endang.
    Selain itu, ada pula program futsal bernama Piala Gen Z untuk anak-anak di bawah usia 16 tahun.
    Berbagai kegiatan yang dilakukan Endang untuk masyarakat sebagian besar menggunakan dana operasional yang diterimanya.
    Dalam satu bulan, Endang mendapat dana operasional sebesar Rp 2,5 juta.
    “Jadi selama ini operasional yang saya dapat, saya kembalikan ke warga. Saya operasionalnya dapat per bulan Rp 2,5 juta dan itu dari warga untuk warga,” ucap Endang.
    Untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, Endang masih memiliki usaha yang bisa diandalkan. Sehingga, dana operasional yang didapat sebagai LMK tak sepeser pun digunakan untuk kepentingan pribadi.
    “Alhamdulillah kebetulan keluarga masih memiliki usaha, sedikit-sedikit ada rezeki, selama kita membantu masyarakat rezeki ada aja,” ujar Endang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • China Buka Suara Soal Utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Bilang Ini

    China Buka Suara Soal Utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Bilang Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah China melalui Kementerian Luar Negerinya secara terbuka angkat bicara mengenai polemik utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh. China menegaskan bahwa proyek tersebut berjalan dengan baik dan membawa manfaat ekonomi yang signifikan bagi Indonesia, di tengah desakan dalam negeri untuk restrukturisasi pembiayaan.

    Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, menanggapi laporan media yang menyebut Pemerintah Indonesia sedang menegosiasikan restrukturisasi utang dengan China karena proyek tersebut mengalami kesulitan keuangan.

    “Sudah dua tahun sejak kereta cepat Jakarta-Bandung secara resmi beroperasi. Selama dua tahun terakhir, kereta api telah mempertahankan operasi yang aman, tidak terhambat, dan tertib,” kata Guo Jiakun dalam konferensi pers reguler, Senin (20/10/2025).

    Guo menekankan bahwa proyek ini telah melayani lebih dari 11,71 juta penumpang, dengan arus penumpang yang terus meningkat. Hal ini telah membawa manfaat yang baik bagi warga.

    “Manfaat ekonomi dan sosialnya terus dilepaskan, menciptakan sejumlah besar lapangan kerja bagi masyarakat lokal dan mendorong pertumbuhan ekonomi di sepanjang jalur. Ini telah diakui dan disambut baik oleh berbagai sektor di Indonesia,” ujarnya.

    Guo juga menekankan bahwa penilaian proyek kereta cepat tidak boleh hanya didasarkan pada angka-angka keuangan semata, tetapi juga harus mempertimbangkan manfaat publik dan hasil komprehensifnya. Dalam hal ini, China menyatakan kesiapan penuh untuk bekerja sama dengan Indonesia.

    “China siap bekerja sama dengan Indonesia untuk terus memfasilitasi operasi kereta cepat Jakarta-Bandung yang berkualitas tinggi sehingga proyek tersebut akan memainkan peran yang lebih besar dalam mendorong pembangunan ekonomi dan sosial Indonesia serta meningkatkan konektivitas di kawasan,” tutup Guo.

    Masalah beban utang proyek ini terus menjadi sorotan serius. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjadi tokoh sentral yang menolak keras penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menalangi utang proyek yang menelan total biaya sekitar US$ 7,26 miliar (sekitar Rp 119,79 triliun) ini.

    Purbaya berulang kali menegaskan bahwa utang Kereta Cepat adalah urusan BUMN, bukan APBN. Ia meyakini bahwa perusahaan yang ditugaskan, terutama Danantara (PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia) dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) / KAI, memiliki kemampuan untuk mengatasi beban utang tersebut. Purbaya menyatakan bahwa dividen BUMN sudah cukup untuk membayar angsuran utang Kereta Cepat.

    Di tengah polemik ini, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, sebelumnya memastikan bahwa Pemerintah Indonesia dan China telah sepakat untuk merestrukturisasi pembiayaan proyek KCJB, bahkan berpotensi memperpanjang jangka waktu pembayaran utang hingga 60 tahun.

    (tps/tps)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Menteri Hukum: Perdebatan TNI Jadi Penyidik Pidana Siber Sudah "Clear" Nasional 23 Oktober 2025

    Menteri Hukum: Perdebatan TNI Jadi Penyidik Pidana Siber Sudah "Clear" Nasional 23 Oktober 2025

    Menteri Hukum: Perdebatan TNI Jadi Penyidik Pidana Siber Sudah “Clear”
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyatakan, perdebatan terkait Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) di kalangan pemerintah sudah selesai.
    Perdebatan terkait RUU itu di antaranya meliputi norma Pasal 56 Ayat (1) huruf d yang menyatakan TNI termasuk sebagai penyidik tindak pidana siber.
    “Semua yang menjadi perdebatan terkait dengan penyidik dan lain-lain sebagainya sudah
    clear
    ,” kata Supratman saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/10/2025).
    Supratman mengeklaim, kini tidak ada lagi yang perlu diragukan dari RUU KKS tersebut.
    Menurut dia, panitia antar kementerian telah sampai pada kesepakatan bulat terkait draft RUU KKS.
    Kementerian Hukum bahkan telah mengajukan RUU KKS itu ke Presiden Prabowo Subianto untuk kemudian ditindaklanjuti kepala pemerintah.
    “Nanti presiden yang akan kirim Surpres (Surat Presiden) ke DPR, saya enggak tahu kapan,” ujar Supratman.
    Politikus Partai Gerindra itu mengatakan, tidak ada lagi klausul yang menyebut penyidik di antaranya terdiri dari unsur TNI.
    Sebab, aturannya sudah jelas bahwa penyidik TNI hanya bisa menindak jika pelakunya anggota TNI.
    “Kita kan mau sahkan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Jadi kalau pelakunya TNI ya otomatis. Tapi enggak perlu di-
    statement
    di undang-undang,” kata dia.
    Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil menilai, RUU KKS bisa mengancam hak asasi manusia (HAM) karena melibatkan TNI sebagai penyidik tindak pidana siber.
    Koalisi ini terdiri dari Raksha Initiatives, Centra Initiative, Imparsial, dan De Jure.
    Mereka menilai, keterlibatan TNI dalam rumusan pasal itu jelas bertentangan dengan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan TNI bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara kedaulatan negara.
    “Pelibatan TNI sebagai penyidik tindak pidana keamanan dan ketahanan siber justru akan semakin mengancam hak asasi manusia dan negara hukum,” kata Koalisi Masyarakat Sipil dalam siaran pers, Sabtu (4/10/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • SIM Keliling di lima wilayah Jakarta pada Kamis ini

    SIM Keliling di lima wilayah Jakarta pada Kamis ini

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya masih menyediakan layanan Surat Izin Mengemudi (SIM) Keliling di lima lokasi di wilayah Jakarta pada Kamis ini.

    Polda Metro Jaya melalui akun X @tmcpoldametro menyampaikan gerai SIM ini dibuka mulai dari pukul 08.00 hingga 14.00 WIB.

    Jakarta Timur : Lobby depan Mall Grand Cakung

    Jakarta Utara : Lobby utama LTC Glodok

    Jakarta Selatan : Area parkir samping Universitas Trilogi

    Jakarta Barat : Lobby Selatan Mall Ciputra

    Jakarta Pusat : Area parkir Kantor Pos Lapangan Banteng

    Masyarakat harus menyiapkan dan melengkapi persyaratan yang dibutuhkan dan biaya administrasi sebelum mendatangi lokasi perpanjangan dokumen SIM.

    Persyaratan yang dibutuhkan, yakni fotokopi KTP yang masih berlaku, SIM lama yang asli dan masih berlaku, bukti pemeriksaan kesehatan serta bukti tes psikologi melalui aplikasi Simpel Pol.

    Layanan mobil SIM Keliling ini hanya dapat memperpanjang SIM yang masih berlaku untuk golongan tertentu, yakni SIM A dan SIM C.

    Adapun bagi SIM yang telah habis masa berlakunya bahkan sehari saja, pemilik SIM harus membuat permohonan SIM baru di tempat yang telah ditentukan oleh Kepolisian.

    Untuk biaya perpanjangan, sesuai dengan PP Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku untuk Polri adalah Rp80.000 untuk perpanjangan SIM A dan Rp75.000 untuk perpanjangan SIM C.

    Selain biaya tersebut, pemohon juga perlu membayar biaya tambahan lainnya yakni tes psikologi, biaya tes kesehatan melalui aplikasi Simpel Pol.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.