Blog

  • Ratusan Elit Yahudi Minta Dunia ‘Hukum’ Israel, Sebut Ada Genosida

    Ratusan Elit Yahudi Minta Dunia ‘Hukum’ Israel, Sebut Ada Genosida

    Jakarta, CNBC Indonesia – Lebih dari 450 tokoh Yahudi terkemuka di seluruh dunia telah menandatangani surat terbuka yang mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan para pemimpin dunia untuk menjatuhkan sanksi kepada Israel. Mereka menuduh tindakan Israel di Gaza, Tepi Barat yang diduduki, dan Yerusalem Timur, sebagai tindakan genosida.

    Dalam laporan Guardian, para penandatangan berasal dari berbagai latar belakang, seperti mantan Ketua Knesset (Parlemen Israel) Avraham Burg, mantan Negosiator Perdamaian Israel Daniel Levy, dan pembuat film peraih Oscar Jonathan Glazer. Tak hanya itu penulis Kanada Naomi Klein, aktor AS Wallace Shawn, dan filosof Israel Omri Boehm, juga turut serta menandatangani petisi ini.

    Para penandatangan secara kolektif menuntut para pemimpin dunia untuk menjunjung tinggi putusan Pengadilan Internasional (International Court of Justice atau ICJ) dan Pengadilan Kriminal Internasional (International Criminal Court atau ICC).

    Mereka juga secara eksplisit mendesak negara-negara untuk menghindari keterlibatan dalam pelanggaran hukum internasional dengan menghentikan transfer senjata ke Israel dan memberlakukan sanksi yang ditargetkan terhadap negara tersebut.

    Selain itu, inti dari pesan mereka adalah pengakuan atas sejarah penderitaan Yahudi dan dampaknya terhadap hukum internasional, yang kini digunakan sebagai kerangka kritik.

    “Kami menundukkan kepala dalam kesedihan yang tak terukur karena bukti-bukti yang terkumpul menunjukkan bahwa tindakan Israel akan dinilai telah memenuhi definisi hukum genosida,” demikian bunyi surat terbuka tersebut yang dirilis Rabu (22/10/2025), memperingatkan potensi konsekuensi hukum.

    Para tokoh tersebut juga mengingatkan bahwa banyak undang-undang, piagam, dan konvensi yang dibentuk untuk menjaga kehidupan manusia diciptakan sebagai tanggapan atas Holocaust. Mereka mengklaim bahwa perlindungan tersebut “telah dilanggar tanpa henti oleh Israel.”

    Tak hanya menuntut dijaminnya bantuan kemanusiaan yang memadai ke Gaza, mereka juga secara tegas menolak klaim palsu anti-Semitisme yang digunakan untuk membungkam kritik terhadap Israel.

    “Kami menundukkan kepala dalam kesedihan yang tak terkira seiring dengan banyaknya bukti yang terkumpul bahwa tindakan Israel akan dinilai memenuhi definisi hukum genosida,” bunyi surat itu.

    Lebih lanjut, mereka juga menegaskan bahwa solidaritas kami terhadap Palestina bukanlah pengkhianatan terhadap Yudaisme, namun merupakan pemenuhannya. Menurut mereka, apa yang dilakukan Israel saat ini sangat menciderai prinsip-prinsip perdamaian.

    “Ketika orang-orang bijak kita mengajarkan bahwa menghancurkan satu kehidupan berarti menghancurkan seluruh dunia, mereka tidak memberikan pengecualian bagi warga Palestina. Kita tidak akan berhenti sampai gencatan senjata ini berlanjut hingga berakhirnya pendudukan dan apartheid.”

    Seruan ini mencerminkan pergeseran signifikan dalam opini di kalangan komunitas Yahudi di AS dan pemilih yang lebih luas selama beberapa tahun terakhir. Jajak pendapat Washington Post menemukan bahwa 61% orang Yahudi AS percaya Israel telah melakukan kejahatan perang di Gaza, dan 39% mengatakan Israel melakukan genosida.

    Di antara masyarakat Amerika secara luas, 45% mengatakan kepada Brookings Institution bahwa mereka yakin Israel melakukan genosida, sementara survei Quinnipiac pada bulan Agustus menemukan setengah dari pemilih AS memiliki pandangan yang sama, termasuk 77% dari Partai Demokrat.

    (tps/tps)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Tersangka Admin Ngaku Sudah 8 Kali Gelar Pesta Seks Sesama Jenis di Hotel Surabaya
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        23 Oktober 2025

    Tersangka Admin Ngaku Sudah 8 Kali Gelar Pesta Seks Sesama Jenis di Hotel Surabaya Surabaya 23 Oktober 2025

    Tersangka Admin Ngaku Sudah 8 Kali Gelar Pesta Seks Sesama Jenis di Hotel Surabaya
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Tersangka admin pesta seks sesama jenis yang ditangkap saat menggelar acara itu di sebuah hotel di Surabaya, sebelumnya sudah mengadakan kegiatan serupa sebanyak 8 kali.
    Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Edy Herwiyanto mengatakan telah meminta keterangan admin berinisial RK. tersangka mengaku tidak hanya menggelar pesta seks sejenis kali ini saja.
    Sedangkan, lanjut dia, lokasi pesta seks sejenis tersebut digelar di hotel kawasan Ngagel, Kecamatan Wonokromo dan wilayah Surabaya pusat.
    “RK sebelumnya pernah membuat event yang sama sebanyak 8 kali. Bertempat di Surabaya, yaitu di hotel yang sama dan 1 kali event di hotel yang berbeda,” kata Edy di Mapolrestabes Surabaya, Rabu (22/10/2025).
    Selain itu, kata Edy, penyidik menemukan bahwa RK juga merupakan orang yang membuat grup WhatsApp (WA) untuk orang pecinta sesama jenis di Surabaya dan Malang sejak 2024 lalu.
    “Selanjutnya, RK alias A juga membuat grup, yaitu grup X Male Surabaya 1 dan 2 yaitu pada tahun 2024. Juga grup X Male Malang yaitu pada tahun 2024,” ucapnya.
    Lebih lanjut, Edy menyebut, puluhan tersangka lainnya juga mengaku tidak hanya sekali mengikuti acara pesta seks. Sebelumnya, aksi mereka tidak pernah terdeteksi polisi.
    “Yang bersangkutan beberapa kali melakukan, tapi tidak ada yang pernah ditangkap oleh Polrestabes. Artinya ada yang beberapa kali melakukan, tapi yang kita amankan, yang kita proses baru sekarang,” tutupnya.
    Diberitakan sebelumnya, polisi menggerebek pesta seks sesama jenis di hotel di Surabaya. Penggerebekan itu bermula dari laporan masyarakat yang menyebut adanya pesta seks sejenis di kamar hotel.
    Aparat kepolisian menemukan sebanyak 34 orang berada di kamar itu.
    “Dari semua itu, 34 orang yang terlibat
    party gay
    itu saat ini sudah ditetapkan tersangka dan dalam proses penyidikan,” kata Edy ketika dikonfirmasi, Selasa (21/10/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PWNU Jateng Dorong Evaluasi Implementasi UU Pesantren: Baru Jalan 20 Persen Sejak 6 Tahun
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        23 Oktober 2025

    PWNU Jateng Dorong Evaluasi Implementasi UU Pesantren: Baru Jalan 20 Persen Sejak 6 Tahun Regional 23 Oktober 2025

    PWNU Jateng Dorong Evaluasi Implementasi UU Pesantren: Baru Jalan 20 Persen Sejak 6 Tahun
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com
    — Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah, Abdul Ghoffar Rozin, atau Gus Rozin menyoroti pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren yang menurutnya belum berjalan maksimal.
    Dari tiga fungsi pesantren yang diamanatkan undang-undang, yakni pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat, saat ini baru fungsi pendidikan yang dinilai berjalan cukup baik.
    “Kalau kita hitung secara kasar, pelaksanaan Undang-Undang Pesantren oleh negara belum ada 20 persen. Ya, sekitar 20 sampai 25 persen saja, itu pun baru pada fungsi pendidikan,” ujar Rozin melalui sambungan telepon, Rabu (22/10/2025).
    UU itu juga mengamanatkan kehadiran negara melalui APBN dan APBD, pengakuan terhadap sistem pendidikan pesantren dan alumninya, serta pembentukan dana abadi pesantren.
    Ia menyebut fungsi dakwah, pemberdayaan, hingga realisasi dana abadi belum terlaksana.
    “Undang-undang itu mengamanahkan adanya rekognisi terhadap sistem pendidikan pesantren dan lulusannya, artinya tidak boleh ada lagi diskriminasi atau segregasi dengan lulusan sekolah umum. Tapi kenyataannya masih belum terlaksana,” jelasnya.
    Dia mendorong agar pelaksanaan amanat Undang-Undang Pesantren agar tidak berhenti pada tataran wacana. Dia menaruh harapan besar pada Direktorat Jenderal Pesantren yang akan dibentuk di bawah Kementerian Agama untuk mempercepat transformasi tersebut.
    Pembentukan Ditjen Pesantren tertuang lewat surat nomor B-617/M/D-1/HK.03.00/10/2025 tertanggal 21 Oktober 2025 langsung atas arahan Presiden Prabowo Subianto.
    “Harapannya, kehadiran Undang-Undang Pesantren ini bisa mempercepat transformasi lembaga pesantren, baik dalam tata kelola, kebijakan, maupun pemberdayaan,” tegasnya.
    Meski demikian, ia mengingatkan agar upaya transformasi tidak justru menimbulkan hegemoni negara terhadap pesantren.

    “Kita harus tetap menjaga agar pesantren punya ruang untuk mempertahankan kekhasannya. Tradisi dan kemandirian pesantren harus tetap dilindungi, karena itu juga dijamin oleh undang-undang,” ujarnya.
    Ia menilai, kehadiran negara di level daerah masih terbatas, salah satunya karena keterbatasan nomenklatur bidang kerja di pemerintah provinsi.
    “Kehadiran provinsi terhadap pesantren di Jawa Tengah masih terbatas pada bidang kesejahteraan rakyat (kesra). Padahal, seharusnya bisa masuk ke berbagai bidang, misalnya pendidikan atau ekonomi,” katanya.
    PWNU Jateng menyambut baik rencana pembentukan Tim Fasilitasi dan Afirmasi Pesantren di tingkat provinsi untuk memperkuat akses studi lanjut bagi alumni pesantren dan mendukung pengembangan lembaga pendidikan pesantren di Jawa Tengah.
    “Itu salah satu program yang perlu disambut dan dikawal bersama. Karena kalau pesantren ingin maju, negara juga harus benar-benar hadir, tidak sekadar seremonial,” ungkapnya.
    Lebih lanjut, dia mendorong pemerintah untuk mempermudah proses perizinan bangunan pesantren (PBG/IMB) yang selama ini dinilai masih berbelit dan memberatkan.
    “Banyak pesantren yang kesulitan mengurus izin bangunan karena syaratnya rumit dan waktunya panjang. Pemerintah bisa hadir untuk mendampingi perencanaannya,” imbaunya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kampung Cina Cibubur di Ujung Napas: Pusat Wisata Ikonik yang Mulai Terlupakan
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        23 Oktober 2025

    Kampung Cina Cibubur di Ujung Napas: Pusat Wisata Ikonik yang Mulai Terlupakan Megapolitan 23 Oktober 2025

    Kampung Cina Cibubur di Ujung Napas: Pusat Wisata Ikonik yang Mulai Terlupakan
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com
    – Kampung Cina di kawasan Kota Wisata Cibubur, Kabupaten Bogor sempat menjadi magnet wisata. Namun, kini perlahan kehilangan napasnya.
    Bangunan yang dulu megah dengan ornamen oriental kini dibiarkan keropos dan ditumbuhi ilalang.
    Kawasan yang ramai pada tahun 2000-an itu pernah menjadi destinasi favorit warga untuk berburu pernak-pernik Tiongkok, berfoto di bawah lampion merah, dan menikmati kuliner khas oriental.
    Namun, sejak pandemi Covid-19, pesonanya memudar dan menyisakan kenangan.
    Saat
    Kompas.com
    menelusuri kawasan ini pada Selasa (21/10/2025), suasana yang ditemui jauh dari ingatan masa kejayaannya.
    Dari ratusan kios yang dulu beroperasi, kini hanya empat yang masih buka, tiga di antaranya warung makan.
    Atap-atap bangunan banyak yang bocor, cat dinding terkelupas, dan dedaunan kering menumpuk di jalan setapak yang dulu ramai oleh wisatawan.
    “Suasananya udah beda banget. Banyak toko tutup, bangunan-bangunannya udah pada hancur, udah ga keurus ini, kayaknya emang udah ga buat wisata lagi deh,” kata Rani (44), salah satu pengunjung.
    Ia masih mengingat masa ketika Kampung Cina menjadi tempat favorit keluarga untuk berfoto, nongkrong, hingga menikmati jajanan khas Tiongkok.
    “Saya datang ke sini karena kebetulan lagi lewat aja, sekian lah lihat-lihat buat nostalgia. Dulu waktu jamannya ini rame banget. Jadi tempat foto-foto, nongkrong, sama jajanan-jajanan khasnya juga banyak,” ujar dia
    Kini, Kampung Cina tak lagi dikenal sebagai tujuan wisata, melainkan sekadar tempat makan siang bagi pekerja di sekitar kawasan Kota Wisata Cibubur.
    “Ya karena kerja di sini kebetulan. Tapi emang sekarang yang datang paling orang-orang sekitar aja, atau karyawan lain yang makan siang,” ujar Dito (41), salah satu karyawan yang bekerja tak jauh dari lokasi.
    Ia mengaku datang ke kawasan itu bukan untuk berwisata, melainkan sekadar mencari makan.
    “Biasanya cuma buat makan siang, udah jadi kebiasaan. Kalau bukan karena kerja, mungkin saya juga gak akan ke sini,” kata dia.
    Dito masih mengingat jelas saat kawasan ini menjadi magnet wisata setiap akhir pekan.
    “Dulu rame banget. Tiap hari ada aja rombongan datang, terutama pas weekend. Toko-toko semua buka, ada musik, dekorasinya rame. Sekarang mah kaya foodcourt jatuhnya,” ucap dia.
    Menurut Dito, perubahan drastis itu mulai terjadi sejak pandemi, saat itu banyak pedagang yang tak lagi kembali pasca pembatasan aktivitas.
    “Kalau ga salah itu sejak pandemi itu. Waktu itu tuh banyak yang ga buka lagi pedagang jadi yang buka tuh cuma beberapa kaya tukang baju kebanyakan, terus mungkin pengunjung juga semakin sepi jadinya pada pindah, akhirnya kelihatan makin mati,” ungkap dia.
    Meski kini nyaris ditinggalkan, sejumlah pengunjung berharap agar Kampung Cina bisa kembali hidup.
    Baik Dito maupun Rani percaya, suasana meriah Kampung Cina bisa kembali jika pengelola melakukan revitalisasi dan menghadirkan kegiatan yang menarik wisatawan.
    “Harapan saya sih Kampung Cina bisa kembali ramai engga cuma (jadi) tempat makan siang, jadi ada kehidupan di sini, engga sepi kayak sekarang,” kata Dito.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ambyar Rencana Perjumpaan Trump dan Putin

    Ambyar Rencana Perjumpaan Trump dan Putin

    Jakarta

    Rencana pertemuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan Presiden Rusia Vladimir Putin kemungkinan besar batal. Trump tak ingin pertemuan yang sia-sia dengan Putin.

    Trump dan Putin sudah sejak beberapa minggu kemarin disebut-sebut akan melakukan pertemuan. Wacana pertemuan itu mencuat setelah percakapan telepon kedua pemimpin, yang diklaim Kremlin, berlangsung ‘sangat jujur dan penuh kepercayaan’.

    Pembicaraan telepon itu dilakukan di tengah upaya diplomatik dalam penyelesaian perdamaian untuk perang Ukraina, yang mereda selama dua bulan terakhir, setelah pertemuan puncak antara Putin-Trump di Alaska pada 15 Agustus lalu gagal membuahkan hasil yang substansial.

    “Telah disepakati bahwa perwakilan kedua negara akan segera mulai menyelenggarakan pertemuan puncak yang dapat digelar, misalnya, di Budapest,” kata ajudan utama Putin, Yuri Ushakov, saat berbicara kepada wartawan, seperti dilansir AFP, Jumat (17/10).

    Ushakov juga mengatakan lokasi Budapest, ibu kota Hungaria, diusulkan oleh Trump, dan ‘segera’ didukung oleh Putin.

    “Itu adalah percakapan yang sangat substantif, dan pada saat yang sama, sangat jujur dan penuh kepercayaan,” sebutnya, sembari menambahkan bahwa percakapan telepon selama 2,5 jam itu merupakan inisiatif Rusia.

    Percakapan telepon antara Putin dan Trump itu dilakukan saat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sedang dalam perjalanan ke Washington DC membahas sejumlah isu, termasuk salah satunya potensi pasokan rudal jarak jauh Tomahawk AS dengan Trump.

    “Vladimir Putin menegaskan kembali pernyataannya bahwa rudal Tomahawk tidak akan mengubah situasi di medan perang, tetapi akan secara signifikan merusak hubungan antara kedua negara kita. Belum lagi prospek penyelesaian damai,” ucap Ushakov.

    Menurut Kremlin, Trump mengatakan akan mempertimbangkan apa yang dikatakan Putin kepadanya sebelum bertemu Zelensky pada Jumat (16/10) waktu AS.

    Presiden Prancis Minta Dilibatkan

    Presiden Prancis Emmanuel Macron menyambut baik rencana pertemuan Trump dan Putin. Pada saat itu, Macron meminta Ukraina dan Eropa dilibatkan dalam pertemuan tersebut.

    “Sejak mereka membahas nasib Ukraina, Ukraina harus dilibatkan,” kata Macron kepada wartawan setelah pertemuan puncak para pemimpin Uni Eropa selatan di Slovenia dilansir AFP, Senin (20/10).

    Macron mengatakan Eropa harus dilibatkan saat perang berdampak pada keamanan Eropa.

    “Sejak mereka membahas dampaknya terhadap keamanan Eropa, Eropa harus dilibatkan,” kata Macron.

    Rencana Pertemuan Ambyar

    Trump mengatakan kemungkinan akan pertemuan yang sia-sia membuatnya menunda menggelar pertemuan dengan Putin. Trump mengatakan tak ingin membuang-buang waktu.

    “Saya tidak ingin pertemuan yang sia-sia,” kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih, AS, ketika ditanya mengapa pertemuan itu dibatalkan, seperti dilansir AFP, Rabu (22/10/2025).

    “Saya tidak ingin membuang-buang waktu, jadi saya akan lihat saja nanti,” imbuhnya.

    Dilansir Al Jazeera, para pejabat dari Rusia dan AS juga memberikan sinyal pertemuan Putin dan Trump tidak akan terjadi dalam waktu dekat.

    “Tidak ada rencana bagi Presiden Trump untuk bertemu dengan Presiden Putin dalam waktu dekat,” ujar seorang pejabat senior Gedung Putih kepada Al Jazeera.

    Moskow juga membantah bahwa pertemuan itu akan segera terjadi. Moskow mengatakan bahwa persiapan bisa memakan waktu.

    “Tidak ada kerangka waktu pasti yang ditetapkan di sini,” kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov.

    “Persiapan diperlukan, persiapan yang serius,” imbuhnya.

    Harapan untuk pertemuan puncak jangka pendek antara Putin dan Trump telah meredup dalam beberapa hari terakhir. Laporan menunjukkan bahwa penundaan ini disebabkan oleh perbedaan pandangan tentang kondisi yang diperlukan untuk mengakhiri konflik di Ukraina.

    Selama akhir pekan, Rusia mengirimkan komunike tertutup kepada AS yang menuntut kendali atas seluruh wilayah Donbas di Ukraina, menurut para pejabat yang berbicara kepada kantor berita Reuters dengan syarat anonim.

    Tuntutan tersebut bertentangan dengan keinginan yang diutarakan Trump pada hari Minggu untuk membekukan garis pertempuran di tempatnya saat ini.

    Kemudian, pada hari Senin, Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov dan mitranya dari AS, Marco Rubio, melakukan panggilan telepon menjelang pertemuan persiapan tatap muka yang direncanakan. Namun, Gedung Putih mengonfirmasi pada hari Selasa bahwa pertemuan tersebut juga tidak akan berlangsung.

    “Menteri Rubio dan Menteri Lavrov telah melakukan panggilan telepon yang produktif. Oleh karena itu, pertemuan tatap muka tambahan antara Menteri dan Menteri Luar Negeri tidak diperlukan,” kata seorang pejabat Gedung Putih kepada Al Jazeera dalam sebuah pernyataan.

    Halaman 2 dari 2

    (idn/idn)

  • Polemik Dana Jabar Rp 4,1 Triliun: Dedi Mulyadi Bantah Deposito, Siap Diperiksa BPK
                
                    
                        
                            Bandung
                        
                        23 Oktober 2025

    Polemik Dana Jabar Rp 4,1 Triliun: Dedi Mulyadi Bantah Deposito, Siap Diperiksa BPK Bandung 23 Oktober 2025

    Polemik Dana Jabar Rp 4,1 Triliun: Dedi Mulyadi Bantah Deposito, Siap Diperiksa BPK
    Editor
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan tidak ada dana sebesar Rp 4,1 triliun milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat yang mengendap dalam bentuk deposito di bank.
    Hal itu disampaikan Dedi setelah menerima penjelasan langsung dari Bank Indonesia (BI).
    “Ini kami sudah selesai mendapat penjelasan dari Bank Indonesia. Bank Indonesia ini adalah bank sentral, jadi jangan sampai ada pertanyaan atau pernyataan yang keliru. Jadi, ada enggak duit Rp 4,1 triliun yang deposito? Tidak ada, Pak,” kata Dedi dalam keterangan videonya, Rabu (22/10/2025).
    Menurut Dedi, dana yang dilaporkan per 30 September 2025 senilai Rp 3,8 triliun bukan deposito, tetapi kas daerah dalam bentuk giro.
    “Yang ada adalah pelaporan keuangan per 30 September, ada dana yang tersimpan di kas daerah dalam bentuk giro sebesar Rp 3,8 triliun. Sisanya adalah deposito BLUD di luar kas daerah yang menjadi kewenangannya BLUD masing-masing,” ujarnya.
    Digunakan untuk Belanja Publik, Bukan Ditahan
    Dedi menegaskan dana kas daerah tersebut telah dipakai untuk mendukung berbagai kebutuhan pemerintahan.
    “Uang Rp 3,8 triliun ini, hari ini sudah dipakai untuk bayar proyek, gaji pegawai, belanja perjalanan dinas, bayar listrik, air, dan pegawai outsourcing,” ungkapnya.
    Ia pun membantah keras tudingan bahwa Pemprov Jabar sengaja mengendapkan dana untuk mencari keuntungan bunga.
    “Tidak ada pengendapan atau penyimpanan uang pemerintah provinsi disimpan di deposito untuk diambil bunganya. Tidak ada. Awas ya, tidak ada,” tegas Dedi.
    Dedi menyebut posisi kas daerah bersifat dinamis sesuai kebutuhan belanja.
    “Apa yang dinyatakan bahwa uang yang ada di kas daerah hari ini Rp 2,5 triliun, kemarin Rp 2,3 triliun, sebelumnya Rp 2,4 triliun, itu yang benar,” katanya.
    Polemik makin memanas setelah Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar, Herman Suryatman, menyatakan siap mundur jika terbukti memberikan informasi tidak sesuai fakta.
    Hal itu disampaikan Herman di hadapan Dedi dalam perjalanan menuju Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
    Dalam video yang diterima Kompas.com, Dedi menegaskan kunjungan ke Kemendagri dan BI dilakukan untuk mencocokkan data dana Rp 4,1 triliun yang disebut masih mengendap di perbankan.
    “Kan di paparan Pak Menkeu tanggal 17 Oktober yang bersumber dari data BI tanggal 15 Oktober. Itu kan di situ ada tuh Pemda Jabar masih memiliki uang sebesar Rp 4,1 triliun. Uang itu tersimpan di giro, tersimpan di deposito,” kata Dedi.
    Dedi lalu menanyakan kondisi kas daerah per 15 Oktober 2025 kepada Herman.
    “Tanggal 15 Oktober uang kita ada berapa?” tanya Dedi.
    “Rp 2,6 triliun, Pak, di RKUD,” jawab Herman.
    Herman memastikan seluruh dana Pemprov disimpan di Bank Jabar Banten (BJB).
    “Tidak ada, Pak, semua di Bank Jabar,” ujarnya.
    Dedi menegaskan akan bertindak tegas jika data BI menunjukkan angka berbeda.
    “Kalau nanti di BI ternyata uangnya Rp 4,1 triliun, berarti Bapak berbohong pada saya…
    Konsekuensinya, Bapak saya berhentikan,” kata Dedi.
    Herman menjawab mantap: “Siap, Pak. Sebelum Bapak berhentikan, saya siap mengundurkan diri.”
    Adu data terus bergulir antara Dedi Mulyadi dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa soal dana APBD Jawa Barat Rp 4,17 triliun yang disebut mengendap dalam bentuk deposito.
    Dedi membantah keras tudingan tersebut dan menantang Purbaya membuka data secara terbuka.
    “Saya sudah cek, tidak ada yang disimpan dalam deposito. Saya tantang Pak Menkeu untuk membuka data dan faktanya, daerah mana yang menyimpan dana dalam bentuk deposito,” ujarnya (20/10/2025).
    Menurut Dedi, tudingan bahwa daerah menahan belanja tidak berdasar. Pemprov Jabar justru mempercepat realisasi belanja publik.
    “Di antara kabupaten, kota, dan provinsi… pasti ada yang bisa mengelola keuangan dengan baik,” ujarnya.
    Purbaya membalas dengan tegas, menyebut data bersumber dari BI.
    “Tanya saja ke Bank Sentral. Itu kan data dari sana… Kemungkinan besar anak buahnya juga ngibulin dia,” ujarnya.
    Purbaya menegaskan tidak pernah menyebut Jabar secara khusus.
    “Saya enggak pernah sebut data Jabar… Itu laporan dari perbankan yang masuk secara rutin,” katanya.
    Dedi menyatakan Pemprov Jabar terbuka untuk diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
    “Silakan Badan Pemeriksa Keuangan memeriksa. Ini bagian dari upaya membangun keterbukaan publik,” tegasnya.
    Ia memastikan uang milik rakyat dipakai sepenuhnya untuk pembangunan, bukan “parkir” di bank.
    Berita sebelumnya, Menkeu Purbaya merilis data 15 daerah dengan dana mengendap tertinggi. Jabar masuk daftar 5 besar daerah yang dinilai menyimpan dana di bank:
    1. Provinsi DKI Jakarta Rp 14,6 triliun

    2. Jawa Timur Rp 6,8 triliun

    3. Kota Banjar Baru Rp 5,1 triliun

    4. Provinsi Kalimantan Utara Rp 4,7 triliun

    5. Provinsi Jawa Barat Rp 4,1 triliun

    6. Kabupaten Bojonegoro Rp 3,6 triliun

    7. Kabupaten Kutai Barat Rp 3,2 triliun

    8. Provinsi Sumatera Utara Rp 3,1 triliun

    9. Kabupaten Kepulauan Talaud Rp 2,6 triliun

    10. Kabupaten Mimika Rp 2,4 triliun

    11. Kabupaten Badung Rp 2,2 triliun

    12. Kabupaten Tanah Bumbu Rp 2,11 triliun

    13. Provinsi Bangka Belitung Rp 2,10 triliun

    14. Provinsi Jawa Tengah Rp 1,9 triliun

    15. Kabupaten Balangan Rp 1,8 triliun.
    Untuk memastikan kebenaran data, Dedi mengambil tiga Langkah. Pertama memanggil seluruh pejabat Pemprov Jabar, bertemu Kemendagri, dan berkoordinasi dengan Bank Indonesia.
    Ia menegaskan akan mencopot pejabat yang terbukti menyembunyikan data.
    “Saya tidak akan segan-segan berhentikan pejabat itu,” tegasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 10 Kendaraan Doni Salmanan Laku Dilelang Rp9,21 Miliar, Ada Lamborghini hingga Porsche

    10 Kendaraan Doni Salmanan Laku Dilelang Rp9,21 Miliar, Ada Lamborghini hingga Porsche

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) telah melelang aset milik terpidana Doni Salmanan senilai Rp9,8 miliar dalam kasus penyebaran berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna mengatakan uang miliaran hasil sitaan aset Doni itu nantinya bakal diserahkan ke kas negara.

    “Dengan total perolehan penjualan lelang senilai Rp9,81 miliar,” ujar Anang dalam keterangan tertulis, Kamis (23/10/2025).

    Dia menambahkan, pelelangan dilakukan melalui mekanisme penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta melalui aplikasi e-Auction. Aplikasi itu dapat diakes melalui laman https://lelang.go.id pada Selasa (22/10/2025).

    Dia menambahkan, aset yang dilelang itu terdiri dari 10 kendaraan milik Doni. Dari 10 kendaraan itu terdapat satu mobil merek premium yakni Lamborghini Huracan.

    “Tim Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI dengan dukungan Tim Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejari Kabupaten Bandung berhasil melelang 10 unit Kendaraan milik Terpidana Doni Salmanan,” pungkasnya.

    Nah, berikut ini 10 kendaraan Doni Salmanan yang telah dilelang :

    1. Porsche 911 Carrera terjual Rp903 juta 

    2. Lamborghini Huracan terjual Rp4,7 miliar 

    3. BMW 840I terjual Rp1,15 miliar

    4. Honda CR-V terjual Rp313 juta 

    5. Honda CR-V terjual Rp289 juta

    6. Toyota Fortuner terjual Rp410 juta 

    7. Motor KTM 500 terjual Rp117 juta

    8. Kawasaki Ninja H2 terjual Rp436 juta

    9. Kawasaki Ninja ZX-10R Rp343 juta

    10. Kawasaki ZX25R terjual Rp93,8 juta 

  • Perjalanan Michael Berkowitz Rintis Norwegian Wool, dari Apartemen Kecil di Bronx hingga Tembus Fifth Avenue – Page 3

    Perjalanan Michael Berkowitz Rintis Norwegian Wool, dari Apartemen Kecil di Bronx hingga Tembus Fifth Avenue – Page 3

    Awal perjalanan Berkowitz bukan tanpa perjuangan. Ia berjualan sendiri dari toko ke toko, membawa beberapa mantel dalam koper kecil.

    “Saya bawa satu di badan, dua di koper,” ujarnya.

    Ketekunannya berbuah manis. Tahun 2017, Norwegian Wool berhasil masuk ke department store besar, disusul dua kali pendanaan jutaan dolar dari investor swasta.

    Kini, mantel Norwegian Wool dijual di lebih dari 100 toko di seluruh dunia, termasuk Saks Fifth Avenue, Bloomingdale’s, dan Nordstrom.

    Harganya berkisar antara USD 1.500 hingga USD 2.900 per potong, menjadikannya simbol gaya dan kehangatan bagi para profesional elit.

    Kualitas mantel Norwegian Wool disebut “seperti mencelupkan tangan ke dalam mentega hangat” oleh direktur kostum serial Succession.

    Berkowitz sendiri membayangkan mereknya seperti Range Rover dalam dunia fashion: elegan namun tetap tangguh.

    Meski perusahaannya kini menguntungkan dan dikenal di kancah global, Berkowitz masih terjun langsung menguji produknya.

    Ia memakai parka dan blazer rancangan baru saat bepergian, memastikan kualitasnya sesuai dengan kebutuhan pelanggan.

  • Rocky Gerung Soal 78 Persen Publik Puas terhadap Prabowo-Gibran: Tidak Ada yang Meyakinkan Bahwa Wapres Itu Bekerja

    Rocky Gerung Soal 78 Persen Publik Puas terhadap Prabowo-Gibran: Tidak Ada yang Meyakinkan Bahwa Wapres Itu Bekerja

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat Politik Rocky Gerung merespons hasil survei Poltracking soal kepuasan publik terhadap Prabowo-Gibran di angka 78,1 persen selama satu tahun menjabat.

    Menurutnya, jika Gibran didempetkan pada Prabowo lalu dianggap sebagai prestasi Gibran, orang menganggapnya terlalu mengada-ada. 

    Dia membungkuk sejumlah lembaga survei yang dengan mudah dibayar untuk merawat eksistensi politik Gibran dengan asumsi bahwa Gibran harus selalu ada dalam persepsi positif. 

    “Tetapi publik tahu apa yang disebut kasat kusut di lembaga survey. Dengan mudah kita bandingkan bagaimana mungkin ada prestasi wakil presiden kendati didempetkan dengan prestasi presiden. Selama tidak ada satu keterangan publik yang membuat kita yakin bahwa Pak Gibran itu bekerja,” ujarnya dalam kanal YouTube-nya, Rabu, (22/10/2025).

    Padahal kata dia, hal-hal yang bersifat sosial aja, kinerja Gibran sebagai wapres tak terlihat. Karena itu dia mencurigai lembaga survei tersebut sengaja digaji untuk memelihara elektabilitas Gibran.

    Apalagi kata dia, Gibran pastinya punya ambisi untuk menjadi Presiden di kemudian hari menggantikan Prabowo Subianto.

    “Selama ini kita hanya mendengarkan gunting pita, pidato kecil sana sini, tetapi ada tugas khusus yaitu mengawasi pembangunan atau membuat perencanaan yang memungkinkan wilayah-wilayah yang tidak disentuh oleh presiden misalnya soal mengevaluasi MBG kan nggak mungkin presiden terus menerus ada dalam isu itu. Kalau politik luar negeri nggak, karena nggak mungkin punya kapasitas,” jelas Rocky.

  • Membangun Generasi Muda Berkualitas Lewat Pendidikan Karakter

    Membangun Generasi Muda Berkualitas Lewat Pendidikan Karakter

    JAKARTA – Saat ini, pendidikan karakter menjadi salah satu pilar penting dalam membentuk generasi muda yang tangguh dan berempati.

    Tak sedikit lembaga pendidikan yang menekankan pentingnya keseimbangan antara kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional agar generasi muda mampu menghadapi tantangan global dengan nilai-nilai kemanusiaan yang kuat.

    Salah satu wujud penerapan pendekatan tersebut tampak pada kiprah Global Sevilla School, yang baru-baru ini mendapat apresiasi dalam ajang Media Relations Awards 2025 yang digelar oleh Serikat Perusahaan Pers (SPS) di Banda Aceh, bertepatan dengan peringatan HUT ke-79 organisasi tersebut.

    Penghargaan itu diserahkan oleh Irwa Zarkasi, Wakil Ketua Umum SPS, kepada Andrew J. Jules Soebali, Ketua Yayasan Budi Pekerti Luhur yang mewakili Global Sevilla School. Sekolah berstandar internasional yang berlokasi di Jakarta ini menerima penghargaan atas karya siaran pers berjudul “Global Sevilla School Gandeng Didit Hediprasetyo: Bentuk Karakter dan Mindfulness Anak di Tengah Derasnya Arus Digital.”

    Mengusung tema besar “Pers Maju, Sumber Daya Indonesia Melaju,” ajang penghargaan tersebut memberikan apresiasi kepada berbagai institusi dan media yang dinilai berhasil membangun komunikasi publik yang positif dan inspiratif. Ketua Umum SPS, Januar P. Ruswita, menekankan bahwa penghargaan ini tidak hanya menilai aspek komunikasi, tetapi juga makna sosial yang terkandung dalam pesan yang disampaikan.

    “Media Relations Awards diberikan kepada pihak yang mampu mengemas pesan publik secara bermakna yang bukan hanya informatif, tetapi juga menggerakkan,” ujar Januar P. Ruswita.

    Bagi Global Sevilla School, penghargaan ini menjadi bentuk pengakuan atas konsistensinya dalam menjalankan pendidikan yang menyeimbangkan aspek akademik dengan pembentukan karakter dan kesadaran diri.

    “Apresiasi ini menjadi energi baru bagi kami untuk terus menghadirkan pendidikan yang seimbang antara kecerdasan dan kebajikan. Kami percaya, anak-anak yang mampu mengenali diri, mengelola emosi, dan peduli pada sesama adalah fondasi bagi masa depan yang lebih baik,” ungkap Andrew J. Jules Soebali.

    Melalui visi “Nurturing Global Students with Character,” Global Sevilla terus menanamkan nilai mindfulness dalam proses belajar mengajar, agar setiap siswa dapat tumbuh menjadi individu yang sadar, berintegritas, dan mampu berkontribusi positif di masyarakat global.