Xcloud.id

Blog

  • Pertamina Bakal Gandeng Perusahaan Brasil buat Garap BBM Campur Etanol

    Pertamina Bakal Gandeng Perusahaan Brasil buat Garap BBM Campur Etanol

    Jakarta –

    Indonesia akan bekerja sama dengan Brasil untuk mendorong penerapan BBM ramah lingkungan campuran etanol. Indonesia sendiri ingin mengembangkan BBM campuran etanol 10% alias E10.

    Dalam pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Brasil Lula da Silva, di Istana Merdeka Jakarta Pusat hari ini, telah disepakati memorandum saling pengertian antara PT Pertamina dan perusahaan migas Fluxus asal Brasil.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan Brasil merupakan negara yang cukup maju dalam pengembangan bioetanol. Indonesian ingin banyak belajar dari negara tersebut.

    “Di sektor energi, khususnya kita akan kerja sama di energi baru terbarukan termasuk di dalamnya kita mendorong kan mereka salah satu negara yang sukses memberikan mandatori bioetanol, sekarang mandatori di negara mereka E30 sudah ada juga yang E100 di beberapa negara bagian,” ungkap Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (23/10/2025).

    “Itu pokoknya kita akan kolaborasi dengan Brasil, kita akan cek ke sana,” lanjutnya.

    CIO Danantara Pandu Patria Sjahrir juga mengatakan Pertamina akan bekerja sama dengan perusahaan Brasil untuk membuat proyek bahan bakar berkelanjutan. Ketika dikonfirmasi soal rencana membuat bioetanol, dia pun membenarkan.

    “Pertamina itu nanti akan kerja sama soal sustainable fuel. (Soal membuat etanol) Kurang lebih begitu,” sebut Pandu di tempat yang sama.

    Tonton juga video “Bahlil Beri Bocoran SPBU Swasta Deal Beli BBM dari Pertamina” di sini:

    (hal/kil)

  • Pemerintah Usulkan Marsinah Jadi Pahlawan, padahal Kasus Pembunuhannya Belum Dituntaskan Nasional 23 Oktober 2025

    Pemerintah Usulkan Marsinah Jadi Pahlawan, padahal Kasus Pembunuhannya Belum Dituntaskan Nasional 23 Oktober 2025

    Pemerintah Usulkan Marsinah Jadi Pahlawan, padahal Kasus Pembunuhannya Belum Dituntaskan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Koalisi Masyarakat Sipil menyoroti usulan pemerintah untuk menyodorkan nama Marsinah sebagai pahlawan nasional.
    Wakil Ketua Riset Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Arif Maulana, mengatakan, usulan tersebut datang di saat kasus pembunuhan Marsinah masih belum dituntaskan hingga saat ini.
    Dia menilai pemerintah seharusnya berpikir prioritas untuk menegakkan hukum secara jelas atas kasus pembunuhan aktivis buruh tersebut.
    “Bicara terkait Marsinah, saya pikir lebih penting untuk kemudian berbicara bagaimana penegakan hukum, investigasi pengungkapan kasus Marsinah secara terang benderang, karena sampai hari ini kita tahu bahwa belum ada pengungkapan yang utuh yang kemudian mengungkap seluruh pelakunya,” kata Arif saat ditemui di Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (23/10/2025).
    Karena pengungkapan kasusnya tak kunjung selesai, Arif mengatakan bahwa kasus pembunuhan Marsinah pun berulang kepada pihak yang mengadvokasi.
    Salah satunya adalah pengacara keluarga Marsinah yang tidak lain adalah aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Munir Said Thalib.
    “Dan ini kemudian berulang bahkan terhadap advokat yang kemudian mendampingi dan juga mengadvokasi kasus Marsinah, Munir Said Thalib, peristiwanya juga terjadi lagi,” ucapnya.
    Sebab itu, pemerintah dan negara harus melihat persoalan Marsinah tidak selesai hanya dengan pengusulan pemberian gelar.
    Kasus Marsinah justru tidak hanya soal pengungkapan pembunuhan yang terjadi pada 1993 itu, tetapi juga tentang bagaimana hak-hak buruh yang diperjuangkan Marsinah juga bisa direalisasikan.
    “Dan ini bukan hanya Marsinah, sebetulnya masyarakat secara umum yang ketika kemudian menggunakan haknya untuk memperjuangkan hak konstitusionalnya, termasuk berpendapat, berserikat, berkumpul, dan berekspresi, saya kira itu mas,” tandasnya.
    Sebagai informasi, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyerahkan berkas usulan 40 nama tokoh untuk mendapat gelar pahlawan nasional, termasuk tokoh buruh Marsinah, Presiden ke-2 RI Soeharto, hingga Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
    Usulan ini diserahkan Gus Ipul kepada Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK), Fadli Zon, di Kantor Kementerian Kebudayaan, Selasa (21/10/2025) siang.
    “Usulan ini berupa nama-nama yang telah dibahas selama beberapa tahun terakhir. Ada yang memenuhi syarat sejak lima atau enam tahun lalu, dan ada pula yang baru diputuskan tahun ini. Di antaranya Presiden Soeharto, Presiden Abdurrahman Wahid, dan juga Marsinah,” kata Saifullah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Polres Lamongan Tahan Pengurus Travel Umrah Tawwaabiin, Diduga Gelapkan Dana Jemaah

    Polres Lamongan Tahan Pengurus Travel Umrah Tawwaabiin, Diduga Gelapkan Dana Jemaah

    Lamongan (beritajatim.com) – Satreskrim Polres Lamongan resmi menahan FQ (34), pengurus keuangan PT Tawwaabiin, biro perjalanan umrah yang berkantor di Desa Sedayulawas, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan. FQ diduga melakukan penggelapan dana calon jamaah umrah.

    “Tersangka sudah kami tahan di Mapolres Lamongan. Ia di PT Tawwaabiin menjabat sebagai pengurus keuangan,” ujar Kanit 4 Pidek Satreskrim Polres Lamongan, Ipda Lizma Ramadhama, Kamis (23/10/2025).

    Penyidik menyebut FQ memanfaatkan media sosial Facebook untuk menawarkan paket umrah dengan harga murah, berkisar Rp15 juta–Rp20 juta per jamaah. Harga yang jauh di bawah standar membuat banyak calon jamaah tertarik. Namun, setelah melakukan pembayaran secara tunai, uang tersebut tidak digunakan untuk pemberangkatan umrah. Hingga kini, 20 korban telah melapor ke polisi.

    Dalam pengungkapan kasus ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain 20 kuitansi pembayaran, buku tabungan milik perusahaan dan tersangka, brosur promo haji, serta 15 koper besar dan 15 koper kecil yang diduga digunakan untuk meyakinkan calon jamaah.

    Polres Lamongan juga membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang merasa dirugikan oleh biro perjalanan tersebut.

    “Kami mengimbau korban lain agar segera melapor ke Polres Lamongan atau menghubungi posko di nomor 081259089573,” kata Lizma.

    Penyidik saat ini masih mendalami apakah ada pelaku lain yang terlibat dalam praktik penipuan berkedok perjalanan ibadah ini. Kasus ini mencuat setelah puluhan korban melapor ke Mapolres Lamongan pada 24 Juli 2025, yang tidak hanya berasal dari Lamongan, tetapi juga Gresik dan Surabaya. [fak/beq]

  • Lula ingin hubungan ekonomi Indonesia-Brazil lampaui 6 miliar dolar AS

    Lula ingin hubungan ekonomi Indonesia-Brazil lampaui 6 miliar dolar AS

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva menyatakan hubungan ekonomi negaranya dengan Indonesia memiliki potensi besar untuk tumbuh jauh melampaui capaian saat ini yang berada pada kisaran 6 miliar dolar AS dalam dua dekade terakhir.

    “Saya menyampaikan kepada Presiden Prabowo, mengapa dua negara besar seperti Indonesia dan Brazil, yang secara bersama mewakili hampir 500 juta penduduk dunia, hanya memiliki nilai perdagangan 6 miliar dolar AS. Jumlah itu masih terlalu kecil, baik bagi Indonesia maupun bagi Brazil,” kata Presiden Lula dalam pernyataan bersama di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis.

    Lula menyampaikan bahwa pada tahun 2024, Indonesia tercatat sebagai tujuan kelima terbesar ekspor agribisnis Brazil.

    Akan tetapi, menurut Lula, nilai tersebut masih belum sebanding dengan potensi pasar yang dimiliki kedua negara.

    “Indonesia dan Brazil menempati peringkat keempat dan ketujuh negara berpenduduk terbesar di dunia, dengan total hampir setengah miliar jiwa,” katanya.

    Presiden Lula berkomitmen untuk memperkuat kemitraan ekonomi antara Brazil dan Indonesia agar menjadi dua kekuatan strategis dalam peta ekonomi dunia.

    Sejak kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Ibu Kota Brazilia pada 9 Juli 2025, kata Lula, kerja sama ekonomi kedua negara semakin terbuka, termasuk dalam akses pasar bagi produk-produk ekspor Brazil ke Indonesia.

    Selain sektor pertanian, Lula juga melihat peluang besar pada perdagangan produk bernilai tambah, terutama di bidang pertahanan, karena Brazil memiliki basis industri militer yang kuat dan siap mendukung kebutuhan Indonesia, khususnya bagi TNI Angkatan Udara.

    Dalam bidang energi, Indonesia-Brazil juga membahas pengelolaan sumber daya mineral penting bagi transisi energi bersih. Kerja sama pertambangan akan terus diperkuat melalui nota kesepahaman yang baru ditandatangani oleh menteri energi kedua negara.

    Presiden Lula dan Presiden Prabowo juga bersepakat untuk mempercepat perundingan Perjanjian Perdagangan Preferensial (PTA) antara Mercosur dan Indonesia, sebelum akhir masa presidensi Brazil pada Desember mendatang.

    Pewarta: Andi Firdaus, Genta Tenri Mawangi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BPJS Ketenagakerjaan Mau Revisi Target Peserta Gegara Banyak PHK

    BPJS Ketenagakerjaan Mau Revisi Target Peserta Gegara Banyak PHK

    Jakarta –

    BPJS Ketenagakerjaan menghadapi tantangan dalam mencapai target jumlah kepesertaan 2026. BPJS Ketenagakerjaan menargetkan jumlah peserta mencapai 70 juta di tahun depan.

    Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Pramudya Iriawan Buntoro mengatakan pihaknya menghadapi tantangan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang masif terjadi di awal tahun 2025. Selain itu, pihaknya juga tengah merasionalisasi perusahaan, utamanya di jasa konstruksi.

    “Memang kami tahun ini mengalami beberapa hal, beberapa tantangan terkait dengan kepesertaan ini mulai dari awal tahun kita banyak disibukan dengan adanya PHK-PHK. Kemudian juga ada konteks rasionalisasi dari perusahaan kami terutama di jasa konstruksi. Jadi makanya masih 42 juta,” ujar Pramudya kepada wartawan di Hotel Tentrem Jakarta, Tangerang, Kamis (23/10/2025).

    Menurut Pramudya BPJS Ketenagakerjaan akan kembali mengevaluasi target kepesertaannya tahun depan. Pasalnya, perlu melihat kemampuan internal dan kondisi eksternal untuk mencapai target kepesertaan tersebut.

    “Kami coba lihat sebenarnya tahun depan seperti apa, sehingga angka 70-nya mungkin kita coba lihat lagi. Apakah 70 (juta) itu masih on the track atau perlu kita sesuaikan lagi. Karena kami perlu melihat kapasitas dari internal dari BPJS Ketenagakerjaan dan juga kondisi eksternal tadi. Mudah-mudahan komdisinya membaik, sehingga kita bisa Dorong lebih kuat lagi,” jelas Pramudya.

    Sementara saat ini BPJS Ketenagakerjaan mengelola dana sekitar Rp 860 triliun. BPJS Ketenagakerjaan juga menargetkan dana kelolaan ini sebesar Rp 1.000 triliun di tahun 2026.

    “Insyaallah kalau dana kelolaan masih bisa on the track. Insyaallah. Karena sekarang (targetnya) masih Rp 1.000 triliun,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan mencapai 42,92 juta hingga tahun 2023. Saat itu, BPJS Ketenagakerjaan menargetkan jumlah peserta meningkat hingga 70 juta orang dan dana kelolaan mencapai Rp 1.000 triliun di tahun 2026.

    Tonton juga video “550 Staf JPL NASA Kena PHK, Gara-gara Pemerintah AS Shutdown?” di sini:

    (hns/hns)

  • Pemerintah Siap Buka Langit RI untuk Drone Komersial Akhir 2026

    Pemerintah Siap Buka Langit RI untuk Drone Komersial Akhir 2026

    Jakarta –

    Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menargetkan pesawat tanpa awak atau drone komersial (Advanced Air Mobility/AAM) dapat beroperasi di Indonesia pada akhir 2026. Saat ini, dua produsen lokal disebut telah siap memproduksi drone tersebut.

    Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Sokhib Al Rohman, menjelaskan pihaknya tengah menyiapkan regulasi dan infrastruktur pendukung untuk menghadapi era baru transportasi udara ini.

    “Kami sudah on track dalam menyusun dan menyambut teknologi ini. Menteri Perhubungan juga sangat concern agar AAM dapat segera diterapkan. Harapannya, pada Desember 2026 sudah ada satu yang beroperasi secara komersial,” ujar Sokhib di Jakarta, Kamis (23/10/2025).

    AAM merupakan sistem drone yang mampu mengangkut penumpang maupun logistik. Hingga saat ini, Kemenhub telah mencatat sekitar 5.000 drone kecil yang terdaftar secara digital dan menerbitkan lebih dari 11.000 sertifikat pilot jarak jauh.

    Meski regulasi untuk drone berkapasitas besar masih dalam tahap penyusunan, Sokhib menyebut Indonesia siap menghadapi perkembangan teknologi ini.

    “Bahkan secara global, belum ada negara yang memiliki regulasi matang untuk industri ini. Namun Indonesia sudah menyiapkan aspek teknis mulai dari sertifikasi pilot, registrasi, desain pesawat, hingga pengaturan ruang udara,” jelasnya.

    Sokhib menambahkan, regulasi tersebut juga merujuk pada pedoman ICAO Annex 6 Part 4 yang baru diterbitkan pada 2024, terkait sistem pesawat tanpa awak jarak jauh (Remote Pilot Aircraft System).

    Tonton juga video “Kecanggihan Drone Kargo Listrik DF-L100, Nggak Perlu Pilot dan Berbasis AI” di sini:

    (rea/rrd)

  • Ancaman Eksploitasi Air Tanah di Mamminasata

    Ancaman Eksploitasi Air Tanah di Mamminasata

    Pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Mineral, Batubara, dan Panas Bumi (DJMBP) juga telah melakukan berbagai kegiatan pemantauan air tanah, meliputi kondisi muka air, debit aliran, kualitas air, serta dampak lingkungan di sekitar sumber air tanah.

    Sejak tahun 2006, DJMBP membangun sumur pantau di kawasan industri termasuk di Makassar, Maros, dan Gowa. Pemantauan dilakukan berbasis Cekungan Air Tanah (CAT), seperti CAT Maros–Pangkep dan CAT Gowa–Takalar, untuk memastikan pengelolaan sumber daya air tanah lebih terukur dan berkelanjutan.

    Pendekatan berbasis CAT memungkinkan setiap kebijakan konservasi disesuaikan dengan kondisi geologi lokal, sesuatu yang sangat penting bagi daerah karst seperti Maros dan Pangkep yang rentan terhadap perubahan tekanan air bawah tanah.

    Gerakan Bersama untuk Air Tanah Sulawesi Selatan

    Yusran menegaskan bahwa krisis air tanah tidak bisa diselesaikan secara parsial. “Pemerintah, industri, dan masyarakat harus bergerak bersama. Tanpa perubahan pola konsumsi dan tata kelola, Sulawesi Selatan bisa menghadapi defisit air tanah dalam dua dekade mendatang,” ujarnya.

    Forum Komunitas Hijau kini bekerja sama dengan sejumlah komunitas dan kampus di Makassar dan Gowa untuk mengembangkan ‘Peta Ekologi Air Tanah Mamminasata’, yang memantau perubahan muka air tanah dan potensi daerah resapan secara partisipatif.

    Menjaga yang Tak Terlihat untuk Masa Depan yang Terlihat

    Air tanah memang tersembunyi, namun perannya sangat nyata. Ia menopang kehidupan, pertanian, dan industri serta menjadi fondasi ekologis dari kota-kota di Sulawesi Selatan.

    “Konservasi air tanah harus menjadi gerakan moral bersama. Kita semua bergantung padanya.Dan enjaga air tanah berarti menjaga masa depan Makassar, Maros, Gowa, Takalar, dan seluruh Sulawesi Selatan,” kata Yusran memungkasi.

    Fakta Tersembunyi Air Kemasan

    Air Pegunungan? Nyatanya dari air tanah! Sebagian besar air minum kemasan di Indonesia, apalagi di Sulawesi Selatan, bukan dari sumber pegunungan, melainkan menyedot air tanah.

    Label air pegunungan bisa menipu publik. Hingga kini, tak ada perusahaan yang memakai air permukaan secara berkelanjutan.

    Ancaman dari eksploitasi air tanah, adalah gambaran krisis air bersih di masa depan.

    “Saatnya kritis terhadap label, sadar terhadap jejak lingkungan,” ketus Yusran.

    Perusahaan AMDK Plastik Wajib Konservasi Air dan Tanah

    Kenapa? Karena mereka mengambil banyak, memberi sedikit. Setiap botol air mineral plastik yang kita minum, menyimpan jejak berupa ekstraksi air tanah berlebihan dan penggunaan plastik sekali pakai.

    “Belum lagi soal pencemaran lingkungan dan rusaknya keseimbangan ekosistem. Olehnya kami juga menyerukan ke para pihak terkait tuntutan keadilan ekologis. Di antaranya melalui konservasi sumur resapan dan daerah tangkapan air. Rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS), investasi nyata dalam daur ulang dan pengurangan plastik. Berikut audit jejak air dan transparansi kuota pengambilan air dari alam hukumnya wajib kontribusi konservasi secara berkelanjutan,” ujar Yusran.

     

  • Waduh! Pemobil Brio Kabur Belum Bayar Usai Isi Pertalite Rp 200 Ribu

    Waduh! Pemobil Brio Kabur Belum Bayar Usai Isi Pertalite Rp 200 Ribu

    Jakarta –

    Viral pemobil Brio Satya merah kabur sebelum menyelesaikan pembayaran bahan bakar minyak (BBM) Pertalite sebesar Rp 200 ribu. Insiden tersebut kini diselidiki pihak kepolisian.

    Beredar sebuah video viral di media sosial Instagram melalui akun @tangerang.terkini, yang memperlihatkan mobil berwarna merah melarikan diri setelah mengisi bensin di SPBU di kawasan Rempoa, Tangerang Selatan.

    Dalam video tersebut, nampak petugas SPBU mengejar mobil berwarna merah itu karena diduga belum menyelesaikan pembayaran.

    Kapolsek Ciputat Timur Kompol Bambang Askar Sodiq menjelaskan peristiwa itu terjadi di SPBU Rempoa, Jalan Pahlawan Raya, Ciputat, Tangerang Selatan pada Senin (20/10/2025).

    Dia menjelaskan peristiwa tersebut berawal dari salah satu konsumen yang melakukan pengisian bahan bakar jenis Pertalite sebesar Rp 200 ribu, pada Senin (20/10) sekitar pukul 15.30 WIB.

    “Kemudian saat hendak melakukan pembayaran, petugas jaga pom bensin menawarkan metode pembayaran cash (tunai), QRIS dan debit, konsumen tersebut beralasan tidak membawa dompet dan ingin melakukan pembayaran via transfer,” ujar Bambang dikutip dari Antara, Kamis (23/10/2025).

    Petugas lalu memanggil pengawas di SPBU Rempoa tersebut dan memberikan nomor rekeningnya untuk pembayaran.

    “Setelah itu, konsumen tersebut menunjukkan bukti pembayaran via transfer ke nomor rekening. Setelah ditunggu beberapa saat, uang tersebut belum masuk ke rekening,” ungkap Bambang.

    Kemudian, tiba-tiba konsumen tersebut langsung kabur dan melarikan diri dari SPBU itu dengan menggunakan kendaraan roda empat jenis Honda Brio berwarna merah dengan nopol B 1719 ZOF.

    “Setelah dilakukan pengecekan, bahwa pihak manager SPBU Rempoa tidak menuntut ganti rugi dan berharap konsumen tersebut kembali ke SPBU Rempoa untuk membayarnya,” ucap Bambang.

    (riar/rgr)

  • Kebijakan Tahan Kenaikan Cukai Dinilai Beri Napas ke Industri Tembakau

    Kebijakan Tahan Kenaikan Cukai Dinilai Beri Napas ke Industri Tembakau

    Jakarta –

    Keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk tidak menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) dan Harga Jual Eceran (HJE) pada 2026 disambut positif oleh pelaku industri dan kalangan akademisi. Langkah ini dinilai memberi ruang bagi industri hasil tembakau (IHT) untuk memulihkan kinerja, menjaga stabilitas tenaga kerja, sekaligus mempersempit ruang peredaran rokok ilegal.

    Ketua Paguyuban Mitra Produksi Sigaret Seluruh Indonesia (MPSI) Sriyadi Purnomo menyebut keputusan tersebut sebagai langkah tepat dalam menjaga keberlanjutan sektor tembakau yang selama ini menjadi tumpuan ekonomi di berbagai daerah.

    “Keputusan ini sangat berarti bagi industri, mengingat kenaikan tarif yang terlalu tinggi selama ini telah berdampak negatif, mulai dari penurunan produksi, berkurangnya daya serap tenaga kerja, hingga melemahnya daya saing,” ujarnya, di Jakarta, Kamis (23/10/2025).

    Sriyadi mengusulkan pemerintah mempertimbangkan moratorium kenaikan tarif CHT selama tiga tahun ke depan agar industri memiliki kepastian usaha dan ruang untuk memperkuat struktur bisnis.

    “Industri membutuhkan waktu untuk memulihkan diri setelah beberapa tahun mengalami tekanan akibat kenaikan tarif yang cukup tinggi. Dengan jeda moratorium tiga tahun, perusahaan bisa menata ulang operasional dan memastikan perlindungan tenaga kerja,” katanya.

    Dari sisi akademisi, Ekonom UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menilai keputusan menahan tarif cukai sebagai momentum memperkuat tata kelola dan pengawasan. Ia mengingatkan bahwa efektivitas kebijakan tidak hanya diukur dari besaran tarif, tetapi juga kemampuan menekan kebocoran penerimaan akibat rokok ilegal.

    “Kontribusi CHT ke APBN lebih dari Rp 200 triliun per tahun. Tetapi apa gunanya menambah tarif jika penerimaan bocor lewat rokok ilegal? Ibarat atap yang bocor, menambah ember tidak menyelesaikan banjir,” ujarnya.

    Achmad menilai kepastian regulasi justru akan memperkuat daya saing industri dan membuka ruang inovasi produk yang lebih berkelanjutan.

    “Tidak naik pada 2026 memberi ruang industri menata efisiensi, menjaga hubungan dengan petani, dan melindungi tenaga kerja. Kepastian ini membuka jalan bagi transformasi jangka menengah yang lebih sehat,” jelasnya.

    Ia juga mendukung usulan moratorium dengan catatan pemerintah tetap fokus pada tiga agenda strategis: memperluas edukasi bahaya merokok, menekan peredaran rokok ilegal, serta menyiapkan peta jalan yang berpihak pada petani dan pekerja industri.

    Tonton juga video “Kemenko PMK: Tarif Cukai Efektif Tekan Angka Perokok Usia 10-18 Tahun” di sini:

    (rrd/rir)

  • Pengurus PBNU: Jihad modern adalah melawan persoalan bangsa

    Pengurus PBNU: Jihad modern adalah melawan persoalan bangsa

    Jakarta (ANTARA) – Pengurus Rabithah Ma’ahid Islamiyah PBNU K.H. M. Hilmi Assiddiqi Al-Aroky mengatakan jihad dalam konteks kekinian adalah perjuangan untuk mencapai kemaslahatan bangsa dengan semangat nasionalisme dan ajaran agama.

    “Ini bukan perjuangan dengan mengangkat senjata, tetapi berjuang melawan persoalan bangsa di era modern. Jihad kebangsaan berarti ikut membangun bangsa sesuai kemampuan yang dimiliki untuk mewujudkan cita-cita luhur berdasarkan ideologi Pancasila,” kata Hilmi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Hilmi mengatakan jihad santri harus dimaknai sebagai jihad kebangsaan. Dalam pandangannya, santri adalah identitas yang lahir dan tumbuh dari rahim Nusantara jauh sebelum kedatangan ideologi radikal transnasional yang memusuhi konsep negara-bangsa.

    Hilmi juga mengatakan arah perjuangan santri inilah yang bersinergi dengan peringatan Hari Santri Nasional 2025 yang mengusung tema “Mengawal Indonesia Merdeka, Menuju Peradaban Dunia”.

    “Tema tersebut menegaskan bahwa perjuangan santri tak boleh berhenti di ranah domestik, tetapi harus memberi dampak global,” ujarnya.

    Ia mengatakan perjuangan santri tidak hanya berkutat pada spiritualitas, tetapi juga pada semangat kebangsaan.

    Ranah inilah yang sering diabaikan oleh ideolog-ideolog radikal transnasional. Secara historis, kelompok tersebut kerap mengklaim bahwa santri adalah ujung tombak penegakan “hukum Tuhan” versi mereka.

    Menurutnya, “Mengawal Indonesia Merdeka” merupakan bentuk tertinggi penegakan hukum Allah di bumi Nusantara, sebagaimana ditunjukkan Resolusi Jihad yang menegaskan bahwa hubbul wathan minal iman atau cinta Tanah Air adalah bagian dari iman.

    Ia menambahkan perbedaan mendasar antara jihad kebangsaan dan jihad radikal transnasional terletak pada orientasinya.

    “Jihad ala santri adalah menjaga dan mengisi NKRI dengan kebaikan dan kemaslahatan, sementara jihad radikal ingin mengubah bentuk negara menjadi kekhalifahan atau negara agama,” ujarnya.

    Selain jihad kebangsaan, Kiai Hilmi juga menekankan pentingnya jihad intelektual, yakni penguasaan ilmu agama dan ilmu umum untuk menjawab tantangan zaman.

    “Santri tidak hanya fokus pada kitab kuning, tapi juga harus menguasai sains, teknologi, dan ilmu sosial agar mampu berkontribusi positif bagi bangsa,” ujarnya.

    Ia juga menyoroti pentingnya pemanfaatan media sosial secara bijak. Santri juga harus menjadi agen perubahan sosial dan penyebar nilai-nilai damai di ruang digital.

    “Santri harus mampu membangun narasi damai, positif, dan inklusif untuk meredam konflik yang kerap dipicu berita palsu atau provokasi di media sosial,” tambahnya.

    Kiai Hilmi yang juga Wakil Pengasuh Pesantren Mahasiswa Al-Hikam, Depok, itu menegaskan bahwa nilai-nilai pesantren, seperti tawassuth (moderat), tasamuh (toleran), dan tawazun (seimbang) harus menjadi fondasi dalam menjaga keutuhan NKRI.

    Nilai-nilai itu juga harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai upaya menciptakan generasi dengan kematangan spiritual dan sosial. Inilah wujud nyata pengamalan Pancasila.

    Ia menambahkan pada era digital ini, santri harus menjadi penjaga nilai luhur sekaligus pembangun peradaban yang damai dan beradab. Tantangan terbesar justru datang dari derasnya arus informasi dan narasi radikal yang membanjiri media sosial.

    Di akhir pesannya, Kiai Hilmi mengingatkan para santri agar tidak mudah terpengaruh oleh narasi radikal.

    “Giatlah belajar dengan guru dan lembaga yang moderat serta berjiwa nasionalis. Dengan begitu, santri akan menjadi pilar penting dalam menjaga persatuan dan kedamaian Indonesia,” ujarnya.

    Ia juga berharap santri mampu berprestasi di kancah global sesuai tema Hari Santri 2025.

    “Santri Indonesia harus mampu memberi kontribusi nyata bagi ukhuwah basyariah—persaudaraan antarmanusia—sebagai wujud Islam rahmatan lil’alamin,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.