Blog

Banyumas Siapkan Kawasan Industri 1.500 Hektare Sambut Tol Pejagan-Cilacap Regional 23 Oktober 2025

Banyumas Siapkan Kawasan Industri 1.500 Hektare Sambut Tol Pejagan-Cilacap
Penulis

BANYUMAS, KOMPAS.com
– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas mendorong percepatan pembangunan Tol Pejagan-Cilacap. Kawasan industri seluas 1.500 hektare telah disiapkan untuk menyambut kehadiran proyek sepanjang 93,5 kilometer itu.
Jalan tol akan melintasi Kabupaten Brebes, Tegal, Banyumas, dan Cilacap. Pekerjaan konstruksi diharapkan dimulai pada 2029 dengan estimasi waktu pembangunan sekitar lima tahun.
Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono mendorong agar rencana pembangunan tol tersebut dapat segera terealisasi karena akan berdampak positif terhadap perkembangan perekonomian Banyumas.
Pihaknya telah menyiapkan kawasan industri di wilayah Wangon yang dilewati ruas Tol Pejagan-Cilacap. Lahan yang disiapkan totalnya 1.500 hektare.
“Pemkab sudah menyiapkan lahannya, bahkan RTRW-nya sudah ditetapkan, jadi sudah fix. Kawasan industri itu totalnya 1.500 hektare,” kata Sadewo.
Keberadaan Tol Pejagan-Cilacap juga diharapkan dapat menjadi solusi mengatasi kemacetan di Ajibarang, Kabupaten Banyumas, yang kerap terjadi pada saat arus mudik dan balik Lebaran.
Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pembangunan Jalan Tol Pejagan-Cilacap, Jawa Tengah, akan dimulai pada tahun 2029. Tahap pra studi kelayakan akan dipercepat.
“2029 diharapkan sudah bisa kontrak dan dimulai pembangunannya,” kata Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR, Rachman Arief Dienaputra, saat audiensi dengan Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, Kamis (23/10/2025).
Proses ini ditargetkan rampung pada Januari 2026, namun Kementerian PUPR berupaya mempercepat penyelesaiannya. “Pak bupati tadi meminta supaya penyelesaian bisa lebih cepat. Mudah-mudahan bisa selesai pada Desember (2025),” ujar Rachman.
Setelah pra studi kelayakan selesai, pihaknya akan melanjutkan proses perizinan teknis, termasuk rekomendasi dari Kementerian ATR/BPN serta izin lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
“Begitu desain detail selesai, proyek ini baru bisa dilelang. Jadwal sementara, pelelangan dilakukan pada kuartal IV 2026, sekitar Agustus,” kata Rachman.
Rachman menambahkan, jika seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, penandatanganan kontrak proyek dapat dilakukan pada 2027, disusul pembebasan lahan.
(Penulis: Kontributor Banyumas, Fadlan Mukhtar Zain)

Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

23/10/2025 22:09
Heboh Meme Bahli, GPA: Kritik Boleh, Menghina Jangan!

GELORA.CO – Sejumlah akun media sosial (medsos) yang diduga sebagai buzzer penyebar hoaks, ujaran kebencian, hingga meme provokatif terhadap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dilaporkan ke Polda Metro Jaya.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al Washliyah (PP GPA), Aminullah Siagian, menyatakan dukungan terhadap langkah Polri untuk menindak tegas pembuat dan penyebar meme negatif yang menyerang pribadi Ketua Umum Partai Golkar tersebut.

Menurutnya, tindakan membuat meme yang menghina tokoh publik bukanlah bentuk kebebasan berekspresi, namun degredasi ruang publik yang harus dihentikan dengan penegakan hukum yang adil.

“Kami mendukung langkah Polda Metro Jaya untuk menegakkan hukum secara profesional terhadap siapa pun yang menghina atau mencemarkan nama baik tokoh bangsa, termasuk Pak Bahlil. Demokrasi bukan alasan untuk menghina. Kritik keras boleh menghina jangan” ujar Aminullah di Jakarta, Kamis (23/10/2025).

Dia juga menekankan pentingnya menjaga etika publik dan tanggung jawab moral di ruang digital, terutama di tengah derasnya arus informasi dan media sosial. Menurutnya, generasi muda harus menjadi pelopor peradaban digital yang sehat.

“Perbedaan pendapat itu sehat. Tapi jika berubah menjadi penghinaan personal, itu bukan demokrasi, itu vandalisme digital. Pemuda sejati harus menjaga martabat bangsa, bukan memperkeruh suasana dengan kebencian,” tambahnya.

Dikatakannya, Bahlil Lahadalia merupakan sosok muda yang memberikan bukti membangun iklim investasi nasional yang berpihak pada rakyat.

“Kita butuh politik gagasan, bukan politik penghinaan. Energi bangsa jangan dikorbankan untuk hal-hal destruktif,” ujarnya.

Dia juga mengimbau kepada seluruh masyarakat dan pemuda Indonesia untuk menggunakan ruang digital secara beretika, produktif, dan bermartabat, serta mendukung langkah tegas aparat penegak hukum.

“Pemuda Al Washliyah akan selalu berdiri di garis depan menjaga moral publik dan menegakkan nilai-nilai keadilan sosial,” tandasnya.

23/10/2025 22:09
Pengamat: Fitnah ke Jokowi dan Keluarga Diduga Jadi Strategi Politik untuk Pilpres 2029 Regional 23 Oktober 2025

Pengamat: Fitnah ke Jokowi dan Keluarga Diduga Jadi Strategi Politik untuk Pilpres 2029
Editor
JAKARTA, KOMPAS.com
– Pengamat politik Pieter C. Zulkifli mengingatkan bahwa demokrasi hanya akan matang jika semua pihak bersedia bersaing secara sehat, bukan dengan cara menjatuhkan karakter lawan politik.
Pieter mencontohkan maraknya narasi negatif terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan keluarganya dalam beberapa waktu terakhir.
“Gelombang fitnah terhadap mantan Presiden Jokowi dan keluarga diduga bukan sekadar kritik, tapi strategi politik menjelang Pilpres 2029,” kata Pieter dilansir dari Tribunnews.com, Kamis (23/10/2025).
Pieter, yang merupakan mantan politisi Partai Demokrat sekaligus mantan Ketua Komisi III DPR RI periode 2009–2014, menilai pola serangan terhadap Jokowi dan keluarganya menunjukkan adanya upaya politik terorganisasi.
Ia menyoroti isu dugaan ijazah palsu Jokowi sebagai contoh paling mencolok dari strategi politik berbasis disinformasi.
“Isu itu berkembang liar di ruang publik, padahal berulang kali Mahkamah Konstitusi (MK), perguruan tinggi, dan lembaga hukum menyatakan tidak ada kejanggalan,” ujarnya.
Belakangan, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang juga putra sulung Jokowi, turut menjadi sasaran narasi negatif.
Gibran bahkan digugat secara perdata oleh warga sipil bernama Subhan Palai, atas perbuatan melawan hukum karena dinilai ada syarat pendaftaran cawapres yang tidak terpenuhi.
Dalam gugatan tersebut, Gibran dan KPU dituntut membayar ganti rugi senilai Rp 125 triliun kepada negara.
Menurut Pieter, fenomena ini memperlihatkan mudahnya ruang digital dikapitalisasi oleh kepentingan politik untuk menggiring persepsi publik.
“Inilah tantangan terbesar pemerintahan pasca-Jokowi, yakni menjaga rasionalitas publik agar tidak larut dalam gelombang disinformasi yang diproduksi secara sistemik,” ucapnya.
Pieter menduga ada kekuatan politik yang sengaja menciptakan opini negatif terhadap Jokowi agar tersingkir dari gelanggang politik 2029.
“Taktik yang digunakan klasik; adu domba, framing media, dan eksploitasi sentimen publik melalui buzzer dan akun anonim,” katanya.
Ia kembali menegaskan bahwa demokrasi hanya akan matang jika para aktor politik bersaing dengan gagasan dan kerja nyata, bukan lewat fitnah atau serangan personal.
“Fitnah mungkin bisa mengubah persepsi sesaat, tapi sejarah akan menilai siapa yang bekerja dan siapa yang hanya berisik,” ujar Pieter.
Lebih lanjut, Pieter menyebut ujian terbesar pasca-Jokowi bukan soal siapa yang berkuasa, tetapi bagaimana bangsa ini menjaga akal sehatnya di tengah derasnya arus informasi dan polarisasi politik.
“Publik harus cerdas memilah informasi. Karena pada akhirnya, demokrasi yang sejati berdiri di atas kebenaran, bukan kebencian,” pungkasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

23/10/2025 22:07
Pedagang dan Ojek Rasakan Manfaat Flyover Soebianto Tenjo: Lebih Lancar dan Rapi… Bandung 23 Oktober 2025

Pedagang dan Ojek Rasakan Manfaat Flyover Soebianto Tenjo: Lebih Lancar dan Rapi…
Tim Redaksi
BOGOR, KOMPAS.com
– Mobilitas warga di Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, semakin lancar setelah Flyover Soebianto resmi dibuka dan kondisi itu juga mulai dirasakan oleh pedagang serta pengemudi ojek
online
.
Akses yang tidak lagi terhambat kereta membuat arus warga lebih stabil menuju pusat aktivitas.
Edi, pedagang di sekitar stasiun, mengaku bahwa pembeli tertib dan tertata setelah flyover beroperasi pada Selasa kemarin.
“Sekarang alurnya lebih lancar saja, tertata rapi, baik pengendara maupun orang lewat (pejalan kaki),” ujarnya saat ditemui Kompas.com di lokasi, Kamis (23/10/2025).
Nurdin, ojek pangkalan, mengatakan dirinya kini dapat lebih cepat menyelesaikan atau mengantar penumpangnya.
“Dulu kelamaan kejebak palang. Sekarang bisa kejar lebih cepat. Kan kalau dulu macet bisa berjam-jam, apalagi kalau jam sibuk kerja,” ujarnya.
Akses yang lebih lancar membuat ritme ekonomi warga berjalan lebih efisien.
Baik pedagang maupun pelaku transportasi merasa mobilitas meningkat sejak ada
flyover
sehingga turut memengaruhi kinerja.
Diberitakan sebelumnya, akses dan mobilitas warga di wilayah Tenjo, Kabupaten Bogor, kini semakin aman dan lancar setelah Flyover Soebianto dan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) resmi beroperasi.
Infrastruktur baru ini diresmikan oleh Bupati Bogor, Rudy Susmanto, bersama jajaran Forkopimda pada Selasa (21/10/2025).
Kedua infrastruktur tersebut dibangun melalui kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, PT Kereta Api Indonesia (Persero), dan Agung Podomoro Group.
Rudy mengatakan, pembangunan itu bertujuan mengurai kemacetan serta meningkatkan keselamatan di kawasan padat lalu lintas yang berdekatan dengan Stasiun Tenjo.
“Flyover ini sudah melalui proses uji kelaikan dan dinyatakan siap digunakan untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat di wilayah Tenjo dan sekitarnya,” kata Rudy melalui keterangan tertulis, Rabu (22/10/2025).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

23/10/2025 22:02
Prabowo Setujui Pembentukan Ditjen Pesantren di Kemenag, Cak Imin: Kado Istimewa untuk Santri – Page 3

Liputan6.com, Jakarta – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengapresiasi dan berterima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan persetujuan pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pondok Pesantren di Kementerian Agama.

“Terima kasih, Bapak Presiden Prabowo atas pembentukan Ditjen Pondok Pesantren. Sebuah langkah bersejarah dan kado istimewa bagi seluruh santri Indonesia pada momentum Hari Santri Nasional 2025,” ujar Cak Imin kepada awak media, Kamis (23/10/2025).

Pria yang menjabat sebagai Menko Pemberdayaan Masyarakat itu menyebut, keputusan Presiden Prabowo merupakan bentuk nyata kehadiran dan kepedulian negara terhadap dunia pesantren.

“Langkah ini menjadi bukti bahwa pemerintah melihat pesantren sebagai bagian penting dari sistem pendidikan nasional dan sumber kekuatan sosial bangsa,” tegas dia.

Sebagai Panglima Santri meyakini, Ditjen Pesantren menjadi solusi nyata bagi pengembangan pesantren di Indonesia, termasuk dalam aspek infrastruktur, kelembagaan, dan pemberdayaan ekonomi santri.

“Ini momentum penting agar pesantren makin berdaya dan berdikari,” yakin dia.

23/10/2025 22:00
Eks Kabiro Umum Kementan Dicecar Soal Pengadaan Asam Semut di Era SYL

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami rekanan Kementerian Pertanian (Kementan) dalam proses pengadaan asam formiat atau asam semut yang ujungnya dikorupsi. Proses ini dilakukan dengan memeriksa Maman Suherman selaku eks Kepala Biro Umum Kementerian Pertanian.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan itu dilaksanakan di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan pada Rabu, 22 Oktober.

Asam semut atau asam formiat ini adalah bahan kimia yang digunakan untuk membekukan getah karet atau lateks (koagulan). Zat ini bisa mempercepat proses yang dilakukan.

“Saudara MS didalami oleh penyidik terkait pengetahuannya tentang rekanan pengadaan asam formiat,” kata Budi kepada wartawan dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 23 Oktober.

Adapun pengadaan asam formiat yang dikorupsi itu terjadi pada periode 2021-2023. Ketika itu, Syahrul Yasin Limpo atau SYL masih menjabat sebagai Menteri Pertanian sebelum dijerat KPK karena kasus pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementan.

Diberitakan sebelumnya, KPK menduga terjadi penggelembungan anggaran pembelian zat pengentalan getah karet di Kementerian Pertanian (Kementan).

Hal ini disampaikan Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu saat disinggung penyidikan yang sedang dilakukan.

“Jadi kami saat ini juga sedang menangani perkara terkait pengadaan, saya namanya lupa, tapi asam yang digunakan untuk mengentalkan karet. … Kalau dulu dibilangnya asam semut, namanya ada untuk mengentalkan karet,” kata Asep kepada wartawan di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis, 28 November.

Dalam kasus ini, KPK sudah menetapkan seorang tersangka. Delapan orang juga sudah dicegah ke luar negeri selama enam bulan.

KPK tidak memerinci identitas mereka. Tapi, dari informasi yang dihimpun mereka adalah DS, RIS selaku pihak swasta; YW, SUP, ANA, AJH, dan MT yang merupakan pegawai negeri sipil atau PNS Kementan; dan seorang pensiunan berinisial DJ.

23/10/2025 21:55
Polisi usut dua kasus pencurian sepeda motor di Tambora

Jakarta (ANTARA) – Kepolisian mengusut dua kasus pencurian sepeda motor yang terjadi di wilayah Tambora, Jakarta Barat, pada Senin (20/10) dan Rabu (22/10).

Kanit Reskrim Polsek Tambora, AKP Sudrajat Djumantara, mengatakan pihaknya saat ini masih melakukan penyelidikan intensif untuk mengidentifikasi dan menangkap para pelaku, termasuk memeriksa saksi-saksi di lokasi.

“Mohon doanya ya, sedang dalam proses penyelidikan,” kata AKP Sudrajat melalui pesan singkat di Jakarta, Kamis.

Adapun aksi komplotan pencuri itu terekam kamera warga dan viral di media sosial. Dari rekaman tersebut, terlihat dua orang pelaku menggunakan atribut dan modus yang sama dalam menjalankan kejahatannya.

Mereka berpura-pura seolah-olah motor yang dicuri mogok, kemudian salah satu pelaku menyetut motor hasil curian menggunakan motor lainnya agar terlihat seperti sedang membantu teman.

Dalam waktu sepekan terakhir, kedua komplotan itu telah berhasil membawa kabur dua unit sepeda motor, yakni Honda Vario berwarna merah dan Honda Scoopy berwarna putih.

Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

23/10/2025 21:51
Prabowo Bakal Hadiri KTT ASEAN di Malaysia, Berangkat Pekan Ini Nasional 23 Oktober 2025

Prabowo Bakal Hadiri KTT ASEAN di Malaysia, Berangkat Pekan Ini
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden Prabowo Subianto bakal menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Malaysia yang terselenggara pada 26-28 Oktober 2025.
Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono mengatakan, Presiden kemungkinan akan berangkat ke Malaysia pada Sabtu (25/10/2025) besok.
“Mungkin (berangkat ke KTT ASEAN) sebelum 26, 25 (Oktober) mungkin,” kata Sugiono di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (23/10/2025).
Sugiono menyampaikan, kehadiran Prabowo di KTT tersebut untuk memperkuat kolaborasi antara negara anggota.
Begitu pun memperkuat relevansi ASEAN di tengah situasi global yang tidak menentu.
“Ya bagaimana memperkuat relevansi ASEAN. Terutama relevansi ASEAN di tengah situasi yang seperti ini,” jelasnya.
Adapun kehadiran Presiden Prabowo di KTT juga diungkap oleh Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dalam pernyataan bersama Presiden Prabowo Subianto pasca pertemuan bilateral di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (23/10/2025).
Brasil diketahui merupakan salah satu tamu undangan yang diundang dalam forum negara Asia Tenggara tersebut.
“Saya akan kembali bertemu dengan Presiden Subianto beberapa hari lagi dalam KTT ASEAN-Malaysia. Keputusan Brasil untuk memperkuat kerja sama dengan Indonesia dan Asia Tenggara tidak bisa lebih tepat lagi,” tandas Presiden Lula.
Tak hanya KTT ASEAN, Kepala Negara juga akan menghadiri KTT Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) yang akan diselenggarakan 31 Oktober-1 November 2025 di Korea Selatan.
Direktur Jenderal Asia Afrika Kementerian Luar Negeri RI, Abdul Kadir Jailani menyampaikan, Prabowo akan menekankan pentingnya pendekatan yang seimbang dalam penggunaan AI dalam forum tersebut.
“Presiden (Prabowo) direncanakan akan menghadiri KTT tersebut bersama 20 pemimpin ekonomi APEC lainnya,” ujarnya dalam konferensi pers, Rabu (22/10/2025).
Tema tersebut diangkat karena pengembangan teknologi dinilai perlu dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan.
Kadir juga mengatakan, isu lainnya adalah demografi khususnya untuk negara-negara di kawasan Asia Timur.
Tantangan utama negara-negara Asia Timur adalah pertumbuhan penduduk, di sisi lain negara-negara Asia Tenggara mengalami bonus demografi.
“Oleh karenanya, kita dalam pertemuan mendatang akan menggunakan forum ini untuk tukar-menukar pandangan, untuk saling belajar, dan berbagi pengalaman terbaiknya dengan ekonomi lainnya, guna memperkuat ketahanan ekonomi terutama dalam menghadapi tantangan perubahan demografi ini di masa mendatang,” imbuhnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

23/10/2025 21:47
Mendukbangga Kunker ke Kepulauan Riau, Pantau Layanan KB hingga MBG

Jakarta –

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Mendukbangga/Ka. BKKBN), Wihaji melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kepulauan Riau. Kunjungan ini untuk memantau pelaksanaan sejumlah program yang diampu Kemendukbangga.

“Program yang dipantau adalah penyelenggaraan quick wins Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN, operasional pelaksanaan
Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi ibu hamil dan ibu menyusui,” tulis Kemendukbangga dalam siaran pers, Kamis (23/10/2025).

Wihaji juga meninjau Pelayanan KB gratis di Puskesmas Batu X Tanjungpinang, didampingi Gubernur Kepri, H. Ansar Ahmad; Ketua TP PKK Provinsi Kepri, Hj. Dewi Kumalasari Ansar; Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kepri, Rohina, dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepri, Moh. Bisri.

Kunjungan tersebut sebagai perhatian pemerintah pusat terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan program keluarga berencana di daerah. Kehadiran Wihaji di Puskesmas Batu X Tanjungpinang, untuk memastikan layanan kesehatan, terutama terkait program keluarga berencana, berjalan optimal.

Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat pembangunan keluarga berkualitas dan mewujudkan keluarga sehat dan sejahtera. Wihaji berharap kunjungan seperti ini dapat memacu kinerja pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan KB demi kesejahteraan masyarakat.

Salah satu upaya pengendalian penduduk adalah untuk menghindari 4 Terlalu bagi pasangan usia subur. Yakni, Terlalu muda menikah di mana usia kurang dari 21 tahun bagi wanita; Terlalu dekat jarak kelahiran kurang dari 3 tahun; Terlalu banyak anak lebih dari dua orang: dan Terlalu tua hamil dan melahirkan di usia lebih dari 35 tahun.

Kunjungan lapangan berlanjut ke Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya) TPA Asri, di Jalan Kuantan, Tanjungpinang. Di lokasi ini, Wihaji meninjau langsung kegiatan pengasuhan anak terpadu. Tamasya merupakan salah satu program quick win Kemendukbangga/BKKBN, dalam membangun ketahanan keluarga sejak usia dini.

Program ini merupakan bagian dari kecemasan di masyarakat perkotaan, khususnya kaum pekerja perempuan. Negara pun hadir dengan menghadirkan program Tamasya. Kini mereka merasa lebih tenang bekerja karena anak bisa dititipkan di Tempat Penitipan Anak (TPA) berbasis Tamasya.

Dalam kunjungannya, Wihaji menyerahkan bantuan berupa BKB KIT dan Alat Permainan Edukatif (APE) kepada pengelola TPA Tamasya Asri.

• Kunjungan ke SPPG, Bumil dan Busui

Dalam kunjungan ke SPPG dan lokasi penerima manfaat, Wihaji menegaskan komitmennya untuk memastikan program MBG menjangkau seluruh wilayah, termasuk pulau-pulau terluar di Kepulauan Riau.

Wihaji mengatakan program MBG di kementeriannya difokuskan pada tiga kelompok sasaran utama (3B) yakni ibu hamil (bumil), ibu menyusui (busui), dan balita non PAUD, dalam rangka memperkuat ketahanan gizi dan mencegah stunting.

Dengan menggunakan sepeda motor usai meninjau SPPG, Menteri Wihaji, mengunjungi para penerima manfaat MBG Ibu Hamil dan Ibu Menyusui di Tanjungpinang. MBG 3B, kata Menteri, harus tepat sasaran.

“Kita cek dan evaluasi langsung agar benar-benar diterima oleh penerima manfaat. Karena tidak mungkin SPPG mengantar satu per satu,” jelas Wihaji.

Maka, pendistribusian dilakukan lewat posyandu atau titik tertentu dengan bantuan Tim Pendamping Keluarga (TPK).

Didampingi Gubernur Kepri, Wihaji menjelaskan pendistribusian MBG 3B menggunakan sepeda motor dalam dua bulan terakhir untuk menjangkau wilayah yang sulit diakses.

“Peruntukan program ini fokus pada 1.000 hari pertama kehidupan, karena di fase inilah risiko stunting paling tinggi,” tambahnya.

• Dukungan Pemerintah Daerah

Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, menyampaikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program MBG 3B. “Kita bantu dari sisi daerah. Termasuk memberikan insentif kepada pendamping,” kata Ansar Ahmad.

Di perkotaan, menurut Ansar, dapur MBG sudah siap beroperasi. Ada beberapa tinggal menunggu verifikasi dari Badan Gizi Nasional (BGN). “Kita pastikan lokasinya dan tempatnya higienis, jauh dari potensi lalat atau gangguan lainnya,” pungkas Ansar.

Selanjutnya, pada malam di hari yang sama Wihaji menutup malam puncak Apresiasi Duta dan Jambore Ajang Kreativitas Nasional (ADUJAKNAS) 2025 di Tugu Sirih, Pelataran Gurindam 12, Tepi Laut Tanjungpinang.

(prf/ega)

23/10/2025 21:47
Jelang Simpulan Pansus, Kubu Pro Bupati Pati Sudewo Rencanakan Posko Tandingan Regional 23 Oktober 2025

Jelang Simpulan Pansus, Kubu Pro Bupati Pati Sudewo Rencanakan Posko Tandingan
Penulis

PATI, KOMPAS.com
– Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Pemakzulan Bupati Sudewo akan merumuskan kesimpulan.
Situasi di kabupaten ini semakin dinamis. Massa pro bupati berencana mendirikan posko tandingan.
Dikutip dari
Tribun Jateng
, Kamis (23/10/2025), pansus Hak Angket saat ini sudah memasuki tahap perumusan kesimpulan.
Hasil tersebut akan dibawa ke rapat paripurna DPRD Pati yang rencananya digelar antara akhir Oktober atau November 2025 mendatang.
Di situlah akan diputuskan, apakah DPRD Pati akan merekomendasikan pemakzulan atau tidak.
Kondisi saat ini, terdapat dua kubu pro maupun kontra Bupati Sudewo. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), kelompok yang mewakili pihak kontra Bupati Sudewo, yang mendukung pemakzulan memindahkan “posko” mereka ke kompleks Gedung DPRD untuk mengawal Pansus Hak Angket DPRD Kabupaten Pati.
Tujuannya, agar keputusan yang diambil tidak terpengaruh oleh intervensi pihak tertentu.
Langkah ini menjadi sorotan oleh kubu pro Bupati Sudewo, yang diwakili Aliansi Pati Bangkit (APB). Kelompok ini justru mencurigai apa yang dilakukan AMPB adalah bentuk intervensi itu sendiri.
Mereka bahkan mendatangi DPRD Kabupaten Pati pada Rabu (22/10/2025) untuk beraudiensi dengan pimpinan DPRD.
Mereka meminta DPRD bersikap netral dan sidang paripurna hasil akhir Pansus nantinya tidak terpengaruh intimidasi atau intervensi dari pihak mana pun.
Koordinator APB, Sutirto mengatakan, pihaknya berencana membuat posko “tandingan” di sekitar Gedung DPRD Kabupaten Pati.
Sutirto mengatakan, ide pendirian posko tersebut muncul karena pihak AMPB sudah terlebih dahulu membuat posko di area DPRD, bahkan sebagian anggotanya bermalam di posko tersebut.
“Kalau mereka boleh membuat posko, kami juga bisa membuat posko,” kata Sutirto, dikutip dari
Tribun Jateng
, Kamis (23/10/2025).
Namun demikian, Sutirto menjelaskan bahwa hal itu baru sebatas rencana. Pihaknya akan bermusyawarah terlebih dahulu dengan sesama anggota APB.
“Nanti kami musyawarah dulu. Keputusannya nanti mengedepankan asas kebersamaan,” katanya.
Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin tidak mempermasalahkan rencana pendirian posko tersebut.
“Silakan buat posko. Tidak masalah. Gedung DPRD ini rumah rakyat. Masyarakat berhak datang menyampaikan aspirasi, selama dilakukan tertib dan damai,” katanya.
Ali menekankan pentingnya menjaga ketertiban dan kondusivitas di Pati, termasuk di Gedung DPRD.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

23/10/2025 21:44