Xcloud.id

Blog

  • COO Danantara Sebut Penyelesaian Utang Whoosh Belum Tentu Pakai APBN

    COO Danantara Sebut Penyelesaian Utang Whoosh Belum Tentu Pakai APBN

    JAKARTA – Chief Operation Officer (COO) Danantara Dony Oskaria mengatakan belakangan ini banyak pandangan mengenai perlu atau tidaknya suntikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam penyelesaian utang kereta cepat Whoosh.

    Padahal, sambung Dony, solusi penyelesaian utang proyek kereta cepat Whoosh masih terus dikaji dan belum ada keputusan final.

    “Menurut saya, kita terjebak sama itu ya, sama perdebatan itu (pakai APBN atau tidak),” tuturnya kepada wartawan di Jakarta, Kamis, 23 Oktober.

    Saat ini, kata Dony, Danantara sebagai pengelola dan tim negosiasi restrukturisasi utang kereta cepat Whoosh masih terus mencari opsi terbaik. Bahkan, salah satu opsinya penyelesaian tanpa suntikan APBN.

    “Menurut saya sebetulnya kita akan cari opsi terbaik, belum tentu pakai itu (APBN) dan kami mengikuti aja arahan dari pemerintah. Toh Danantara juga sebenarnya, yang paling penting bagaimana beroperasinya (kereta cepat),” jelasnya.

    Sebelumnya, Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pemerintah tidak akan menanggung sebagian utang dari Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung yang dijalankan oleh PT Kereta Cepat Indonesia–China (KCIC).

    Menurut Purbaya, tanggung jawab pelunasan utang seharusnya berada di bawah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), yang membawahi sejumlah BUMN, termasuk PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai pemegang saham KCIC.

    “Yang jelas, saya belum dihubungi terkait masalah ini. Tapi KCIC sekarang kan di bawah Danantara, ya? Kalau sudah di bawah Danantara, mereka seharusnya sudah punya manajemen sendiri, dividen sendiri,” ujarnya dalam Media Gathering APBN 2026, Jumat, 10 Oktober.

    Dia menjelaskan, Danantara saat ini mengelola dividen sebesar sekitar Rp80 triliun per tahun. Dengan dana sebesar itu, menurutnya, sumber daya dari Sovereign Wealth Fund (SWF) Indonesia seharusnya cukup untuk menyelesaikan masalah pembiayaan utang proyek Kereta Cepat, tanpa harus menggunakan dana dari APBN.

    “Kalau di bawah Danantara, mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri, yang rata-rata setahun bisa mencapai Rp80 triliun atau lebih. Harusnya mereka bisa mengelola utang Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung dari situ,” tegasnya.

  • Polisi Periksa Hp-Laptop Mahasiswa Unud yang Bunuh Diri, Ini Tujuannya

    Polisi Periksa Hp-Laptop Mahasiswa Unud yang Bunuh Diri, Ini Tujuannya

    Jakarta –

    Kasus bunuh diri mahasiswa Universitas Udayana (Unud) berinisial TAS (21) masih diselidiki polisi. Saat ini, polisi masih memeriksa isi ponsel dan laptop TAS untuk mendapatkan bukti yang memicu TAS mengakhiri hidupnya.

    “Masih kami selidiki isi ponsel dan laptop (korban). Itu yang sedang kami dalami,” kata Kabid Humas Polda Bali Kombes Ariasandy di kantornya, dilansir detikBali, Jumat (24/10/2025).

    Ariasandy menyebut TAS adalah mahasiswa yang memiliki masalah kesehatan kejiwaan. Kondisi itu akan terjadi jika dipicu oleh sesuatu hal atau seseorang yang tidak sesuai harapan TAS. Hal itu diketahui dari pemeriksaan kepada 21 saksi.

    Para saksi yang mayoritas dosen dan mahasiswa lain mengaku kerap melihat TAS marah dan mengancam akan bunuh diri dengan cara melompat dari ketinggian. Hal itu terjadi saat TAS dianggap melakukan kesalahan ketika aktivitas perkuliahan maupun kesehariannya bergaul dengan temannya.

    Meski begitu, kata Ariasandy, gejala gangguan kejiwaan itu tidak berlangsung lama. Kondisi TAS biasanya dapat normal kembali setelah ditenangkan dosen atau teman-temannya.

    “Kalau dari hasil penyelidikan itu tidak kami temukan unsur pidana, berarti bukan peristiwa pidana. Murni bunuh diri. Kasus bisa ditutup,” terang mantan Kabid Humas Polda NTT itu.

    “Kalau ada seseorang yang memicu, akan kami gelarkan perkara, dan kasusnya kami naikkan ke tingkat penyidikan. Orang itu bisa jadi dianggap pemicu,” imbuh Ariasandy.

    (fas/fas)

  • Karier Usyk Kurang Sempurna jika Menolak Lawan Parker

    Karier Usyk Kurang Sempurna jika Menolak Lawan Parker

    JAKARTA – Perjalanan karier juara dunia kelas berat tidak terbantahkan, Oleksandr Usyk, dinilai kurang sempurna jika dia menolak pertarungan wajib melawan Joseph Parker.

    Parker dan Fabio Wardley dijadwalkan melakoni pertarungan pada akhir pekan ini di O2 Arena, London, Inggris. Pemenang duel tersebut akan menjalani laga wajib perebutan sabuk WBO versus Usyk.

    David Higgins, promotor Parker, menyebut bahwa Usyk harus menerima pertarungan melawan kliennya jika dia ingin mengakhiri kariernya di tinju dengan sempurna.

    “Jika dia tidak melawan Parker, saya berpendapat dia belum menghadapi semua petarung terbaik di eranya,” kata Higgins kepada Sky Sports.

    Usyk merupakan juara dunia kelas berat tidak terbantahkan dua kali dan selalu keluar sebagai pemenang dalam 24 pertarungan profesional yang dijalani.

    Selain menguasai kelas berat, peraih medali emas Olimpiade London 2012 itu juga pernah meraih predikat juara tidak terbantahkan ketika masih bertarung di kelas penjelajah.

    Di kelas berat, dia tercatat pernah mengalahkan nama-nama seperti Anthony Joshua, Tyson Fury, dan juga Daniel Dubois. Ketiga nama itu dia kalahkan masing-masing dalam dua kesempatan bentrok mereka.

    Higgins mengatakan bahwa Parker merupakan salah satu nama terbaik di kelas berat saat ini sehingga Usyk sebaiknya menerima tantangan untuk memperkuat status sebagai yang terbaik.

    “Parker pasti sangat yakin dirinya bisa mengalahkan Usyk. Jadi, ini akan menjadi pertarungan yang luar biasa jika sampai terwujud,” katanya.

    Duel wajib untuk sabuk WBO kemungkinan akan terjadi tahun depan. Parker tentu harus menang melawan Wardley jika tidak mau kesempatannya menantang Usyk raib.

    Meski demikian, Usyk punya opsi untuk mengosongkan sabuk WBO jika dia tidak mau mempertahankan status sebagai juara dunia tidak terbantahkan yang dia dapat melawan Dubois pada Juli 2025.

  • Rusia Kembalikan 1.000 Jenazah Tentara Korban Perang ke Ukraina

    Rusia Kembalikan 1.000 Jenazah Tentara Korban Perang ke Ukraina

    Kyiv –

    Pemerintah Ukraina menyebut Rusia telah mengembalikan 1.000 jenazah tentara Kyiv yang gugur dalam perang. Moskow juga mengkonfirmasi 31 jenazah tentaranya telah dibawa dari Kyiv.

    Dilansir AFP, Jumat (24/10/2025), pertukaran tawanan perang dan jenazah tentara yang gugur merupakan salah satu dari kesepakatan antara Kyiv dan Moskow, yang menginvasi Ukraina pada Februari 2022.

    “Langkah-langkah repatriasi telah dilakukan hari ini,” kata Markas Koordinasi Ukraina untuk Penanganan Tawanan Perang mengumumkan di media sosial.

    “Seribu jenazah, yang menurut pihak Rusia adalah prajurit Ukraina, telah dikembalikan ke Ukraina,” tambahnya.

    Dalam repatriasi sebelumnya, Rusia juga telah menyerahkan jenazah tentara Ukraina. Pada bulan September, Agustus dan Juli, Kyiv telah menerima jenazah 1.000 tentara dari Rusia, yang menggambarkan intensitas pertempuran di garis depan yang luas.

    Puluhan ribu tentara telah tewas di kedua belah pihak sejak Rusia menginvasi Ukraina, meskipun kedua belah pihak tidak secara teratur mempublikasikan data korban.

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Februari lalu mengatakan bahwa Ukraina telah kehilangan lebih dari 46.000 tentara dan puluhan ribu lainnya dianggap hilang dalam pertempuran.

    (fas/fas)

  • Gempa M 3,4 Terjadi di Larantuka NTT

    Gempa M 3,4 Terjadi di Larantuka NTT

    Jakarta –

    Gempa bumi berkekuatan magnitudo (M) 3,4 terjadi di Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT). Gempa ini ada pada kedalaman 255 kilometer.

    “Gempa Mag:3.4 (40 km Barat Laut Larantuka-NTT),” tulis BMKG di akun X, Jumat (24/10/2025).

    Gempa ini dilaporkan terjadi pada pukul 01.22 WIB. Titik koordinat gempa berada di 7,95 lintang selatan dan 122,94 bujur timur.

    “Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” tulis BMKG.

    (fas/fas)

  • Menteri Trenggono Ungkap Lima Landasan Ekonomi Biru

    Menteri Trenggono Ungkap Lima Landasan Ekonomi Biru

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Kelautan dan Perikanan melanjutkan program Ekonomi Biru sebagai roadmap tata kelola kelautan dan perikanan nasional. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan program ini memiliki lima landasan dalam menjaga laut tetap sehat.

    “Pertama itu kan konservasi atau ruang konservasi harus dijaga. Dan itu kita punya target di akhir tahun 2045 itu harus bisa mencapai 79,5 juta hektare. Itu luasan ruang konservasi laut kita, itu sama dengan 30%.” ungkap dia dalam program Prabowonomics: One Year of Prabowo’s Presidency, Selasa (21/10/2025).

    Dia menjelaskan idealnya ruang konservasi tidak terganggu oleh kegiatan ekonomi, seperti penangkapan ikan, transportasi laut, logistik, hingga kegiatan pariwisata. Sebab ruang konservasi merupakan tempat pemijahan secara alami seluruh biota kelautan, tempat serapan karbon, dan tempat produksi oksigen.

    Landasan selanjutnya adalah penangkapan ikan yang terukur dan terkontrol. Penangkapan ikan yang tidak teratur akan merusak ekosistem kelautan.

    “Kemudian populasi perikanan juga menurun dan akan berdampak kepada ketidakseimbangan ekosistem di laut. Nah ini sudah kita keluarkan peraturan presiden nomor 11 tahun 2023,” tambah Trenggono.

    Selanjutnya adalah pembangunan sentra-sentra budidaya. Budidaya dilakukan seluruh potensi-potensi ekonomi perikanan yang memiliki nilai tinggi baik di tengah laut, pesisir, maupun daratan

    “Nah ini banyak negara-negara maju di dunia yang sudah arahnya ke sana. Seperti bahkan itu Iceland saja itu mereka sudah mulai fokus untuk melakukan pengembangan budidaya di sini,” kata dia.

    Konservasi juga dilakukan bagi pulau kecil dan pesisir. Caranya adalah dengan pengendalian pembangunan secara masif di area-area tersebut.

    “Ini juga harus dikendalikan dengan baik karena kalau tidak juga akhirnya kembali lagi kerusakan yang sistematis di kesehatan laut,” ujar Trenggono.

    Terakhir mencegah laut dari kontaminasi plastik dan mikroplastik. Menurut dia pihaknya melaksanakan program pemberdayaan masyarakat nelayan untuk selalu aktif mengontrol penggunaan plastik.

    “Tapi sisi lain juga melalui antarkelembagaan seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan lain sebagainya untuk mencegah agar pembuangan sampah plastik ke kali yang akhirnya ke laut ini harus dicegah,” pungkas Trenggono.

    (rah/rah)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Usulan Ditjen Pesantren, DPR Minta Susunan Tupoksi Harus Relevan dengan Kebutuhan Santri

    Usulan Ditjen Pesantren, DPR Minta Susunan Tupoksi Harus Relevan dengan Kebutuhan Santri

    JAKARTA – Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanulhaq menyambut baik langkah Presiden Prabowo Subianto yang menyetujui pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren di bawah Kementerian Agama. Maman pun mengusulkan agar perumusan atau susunan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Ditjen Pesantren harus relevan dengan kebutuhan pesantren di Indonesia.

    “Kami mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang membentuk Ditjen Pesantren. Namun, agar efektif, perlu disusun tupoksi yang sesuai dengan karakter dan kebutuhan pesantren,” ujar Maman Imanulhaq kepada wartawan, Kamis, 23 Oktober.

    Menurut Maman, perumusan tupoksi menjadi panduan penting dalam menjalankan operasional Ditjen Pesantren, mulai dari penyusunan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, hingga evaluasi program. Tanpa perumusan yang terstruktur, ia khawatir kinerja Ditjen akan tidak efisien dan berpotensi meleset dari sasaran.

    “Kalau tupoksinya tidak jelas, operasional Ditjen bisa tidak efektif dan targetnya tidak tepat,” ungkapnya.

    Legislator PKB itu berharap keberadaan Ditjen Pesantren dapat meningkatkan perhatian negara terhadap lembaga pendidikan berbasis pesantren.

    Berdasarkan data Kementerian Agama tahun 2024, terdapat 42.433 pesantren dengan sekitar 4,9 juta santri. Sementara Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyebut, sekitar 80 persen santri di pesantren berasal dari keluarga miskin ekstrem.

    “Jika negara memberi perhatian lebih kepada pesantren, dampaknya akan terasa langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” sebut Maman.

    Maman juga mengingatkan agar Ditjen Pesantren bekerja maksimal sesuai amanat Presiden. “Kami ingin amanah Presiden Prabowo dijalankan sebaik-baiknya agar memberi manfaat dan keberkahan, tidak hanya bagi pesantren, tapi juga bagi bangsa dan negara,” pungkasnya.

  • Chairul Tanjung Sowan ke Pesantren Lirboyo, Minta Maaf dan Janji Benahi Tayangan Trans7

    Chairul Tanjung Sowan ke Pesantren Lirboyo, Minta Maaf dan Janji Benahi Tayangan Trans7

    Bisnis.com, JAKARTA – Pendiri Trans Corp Chairul Tanjung secara langsung mengunjungi Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Jawa Timur, pada Kamis (23/10/2025).

    Kunjungan tersebut dilakukan untuk menyampaikan permohonan maaf atas tayangan kontroversial program Xpose Uncesored Trans7 yang dianggap menyinggung citra pesantren sekaligus berdiskusi dengna keluarga besar pesantren.

    Pengasuh Lirboyo, K.H. Oing Abdul Muid mengatakan maksud utama kunjungan Chairul Tanjung adalah bertemu dengan masyayikh Pesantren Lirboyo, K.H. Anwar Manshur untuk menyampaikan permohonan maaf terkait tayangan Trans7 yang menyinggung citra pondok pesantren.

    “Beliau akan melakukan langkah perbaikan internal juga media lain di bawah Trans Corp. Beliau berjanji medianya akan ikut mengembalikan citra pondok pesantren yang tercederai oleh tayangan itu,” ungkap K.H. Oing seperti dilansir Antara, Jumat (24/10/2025).

    Ia mengatakan Chairul Tanjung juga didampingi oleh Direktur Utama PT Trans Digital Media (Detik Network) Abdul Aziz serta Prof Muh Nuh. Dalam kesempatan tersebut, yang bersangkutan juga sudah bertemu dengan pengurus pesantren serta dzurriyah Pesantren Lirboyo Kediri.

    Dalam kesempatan tersebut, Chairul Tanjung juga menyampaikan akan memastikan bahwa tayangan semacam tersebut termasuk tayangan lain yang menyerang amaliah nahdliyin di masa mendatang tidak muncul lagi di Trans7 dan media di bawah Trans Corp.

    Dalam kunjungannya, Chairul Tanjung mengatakan dirinya berdiskusi dengan keluarga besar pesantren. Ia menyebut, ada beberapa hal yang dibicarakan, yakni tuntutan dari Pesantren Lirboyo Kediri agar pihak yang bertanggungjawab terhadap penayangan tersebut diberi sanksi yang tegas.

    “Dalam artian berupa pemecatan dan telah kami lakukan. Orang yang bertanggungjawab sudah dipecat,” katanya.

    Ia menambahkan, dari rumah produksi (PH) yang memproduksi juga telah diputus kerjasamanya. Penayangan acara tersebut juga telah diberhentikan atau tidak ditayangkan selama-lamanya. Selain itu, pihaknya juga diskusi bagaimana hal seperti ini tidak terjadi lagi di kemudian hari. Untuk itu, manajemen memberikan arahan yang jelas ke Trans7 agar betul-betul memperhatikan acara yang dibuat untuk tidak menyinggung terkait amaliah di pondok pesantren.

    Pihaknya siap memberikan saksi berupa pemecatan bagi yang melanggar hal tersebut.

    “Berikutnya kami juga menayangkan program khusus berupa pesantren ke pesantren yang terkait dengan menonjolkan kebaikan dari pendidikan dan sejarah dari pesantren agar masyarakat secara umum memahami keindahan, keunggulannya,” kata dia.

    Ia berharap dengan silaturahmi ini semua bisa tenang kembali, situasi kembali kondusif sehingga semua bisa menjalankan fungsi sebagaimana mestinya.

    “Kebersamaan umat hari ini kita jaga. Oleh karena itu kami berharap umat Islam bisa bersatu dan bisa membangun bangsa ini menjadi bangsa yang lebih maju, makmur dan berkeadilan,” pungkasnya.

  • Bupati Sidoarjo Turun Tangan! Rayu Warga Hidup di Kolong Jembatan agar Mau Pindah ke Rusunawa

    Bupati Sidoarjo Turun Tangan! Rayu Warga Hidup di Kolong Jembatan agar Mau Pindah ke Rusunawa

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Bupati Sidoarjo H. Subandi turun langsung merayu Mujiana (37), warga Tanjungsari, Kecamatan Taman, agar bersedia pindah dari rumah tidak layak huni di bawah jembatan layang Trosobo ke rumah susun sewa (Rusunawa), Kamis (23/10/2025).

    Selama hampir empat tahun, Mujiana bersama suami dan empat anaknya tinggal di rumah berdinding triplek di bawah jembatan tersebut. Namun kehidupannya kini kian berat. Sejak September lalu, suaminya pergi tanpa kabar, meninggalkan hutang Rp 2,5 juta yang kini harus ditanggung Mujiana.

    Lebih menyakitkan, uang pinjaman itu justru dibawa kabur oleh sang suami. Akibatnya, Mujiana harus menghadapi penagih hutang hampir setiap hari.

    Melihat kondisi tersebut, Bupati Subandi menawari Mujiana untuk pindah ke Rusunawa dengan biaya sewa gratis, serta menjamin pendidikan bagi keempat anaknya. “Nanti kita siapkan Rusun biar Mbak Mujiana mendapatkan tempat tinggal yang layak dan putri-putrinya mendapat akses pendidikan yang baik,” ujar Bupati Subandi.

    Ia mengaku terenyuh melihat kondisi warganya yang hidup di tempat tidak layak dengan anak-anak yang belum mengenyam pendidikan. Hal ini, katanya, akan menjadi pekerjaan rumah (PR) yang harus segera diselesaikan pemerintah daerah.

    “Seperti ibu ini, menempati rumah yang tidak layak dan anaknya tidak sekolah. Ini yang menjadi PR kita untuk secepatnya kita tuntaskan bersama,” tegas Subandi.

    Sementara itu, Mujiana menyatakan bersedia pindah ke Rusunawa. Ia menyadari rumahnya saat ini benar-benar tidak layak. Dindingnya dari triplek, atap asbes banyak yang retak dan berlubang, serta sering tergenang air saat hujan karena sungai di belakang rumah meluap. “Kalau hujan itu, kali belakang banjir,” ujar Mujiana.

    Bahkan, ia pernah menemukan ular masuk ke rumahnya. Mujiana juga menuturkan bagaimana suaminya meninggalkan hutang yang kini menjeratnya. Setiap hari, bank keliling datang menagih pinjaman hingga menulisi pintu rumahnya agar segera melunasi cicilan.

    “Durung bank titile setiap hari, dereng Mekar (koperasi simpan pinjam), pencairan Mekar pinjaman, cair digowo mlayu, minggat (uang pinjaman cair dibawa lari oleh suami),” kisahnya sedih. [kun]

  • Sahara Dipanggil Polisi Terkait Laporan Yai Mim dan Laporan Dugaan Pornografi

    Sahara Dipanggil Polisi Terkait Laporan Yai Mim dan Laporan Dugaan Pornografi

    Malang (beritajatim.com) – Nurul Sahara kembali menjalani pemeriksaan oleh penyidik Polresta Malang Kota terkait dua perkara berbeda, Kamis (23/10/2025).

    Sahara hadir bersama kuasa hukumnya, Moh Zakki, dan tim pendamping hukum. Pemeriksaan pertama berkaitan dengan laporan Imam Muslimin alias Yai Mim atas dugaan pencemaran nama baik, di mana Sahara berstatus sebagai terlapor.

    “Hari ini Mbak Sahara dimintai keterangan sebagai terlapor yang pelapornya adalah saudara Muslimin. Berkaitan dengan laporan pertama, yaitu ITE pencemaran nama baik,” ujar Zakki.

    Pada pemeriksaan kedua, posisi Sahara berbalik. Ia diperiksa sebagai pelapor terhadap Yai Mim dalam kasus dugaan pelecehan seksual dan pornografi.

    “Kami juga hari ini datang memenuhi panggilan penyidik berkaitan dengan beberapa saksi yang dimintai keterangan terkait laporan prinsipal kami, yakni Mbak Sahara yang melaporkan saudara Muslimin berkaitan dengan pelecehan seksual dan pornografi,” jelas Zakki.

    Dalam agenda tersebut, tim hukum Sahara menghadirkan sejumlah saksi untuk memperkuat laporan. Dari lima saksi yang direncanakan, tiga di antaranya sudah hadir dan memberikan keterangan.

    “Untuk hari ini, ada tiga saksi dan insyaallah besok saat laporan tambahan, ada dua saksi lagi yang kami bawa. Para saksi ini menguatkan laporan kami bahwa pihak terlapor patut diduga melakukan pelecehan seksual dan pornografi,” pungkas Zakki, yang akrab disapa Zacky Cong. [luc/kun]