Blog

  • Cegah banjir, Pemkot Jaktim gencarkan pengerukan sembilan sungai

    Cegah banjir, Pemkot Jaktim gencarkan pengerukan sembilan sungai

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Timur (Jaktim) menggencarkan pengerukan sembilan sungai utama sebagai upaya mencegah terjadinya banjir pada musim hujan tahun ini.

    “Sembilan sungai di Jakarta Timur saat ini sedang dilakukan pengerukan. Kita teruskan secara bertahap untuk mencegah banjir,” kata Wali Kota Jakarta Timur Munjirin di Jakarta, Jumat.

    Dia menyebut langkah tersebut merupakan bagian dari strategi besar mitigasi bencana yang juga melibatkan ratusan personel gabungan lintas instansi.

    Pengerukan tersebut dilakukan secara simultan di seluruh sungai besar di wilayah Jakarta Timur. Kegiatan itu melibatkan Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Timur serta unsur TNI dan Polri dalam pengamanan serta koordinasi lapangan.

    Menurut Munjirin, pengerukan dilakukan untuk memperdalam dasar sungai dan mengangkat sedimen lumpur yang selama ini menjadi salah satu penyebab berkurangnya daya tampung aliran air.

    Melalui pengerukan itu, diharapkan air hujan dapat mengalir lebih lancar ke hilir tanpa menimbulkan genangan di permukiman warga.

    “Kegiatannya tidak terbatas waktu. Memang harus terus-menerus dilakukan. Jadi, kita jaga jangan sampai itu (banjir) terjadi,” ujar Munjirin.

    Lebih lanjut, dia menuturkan pengerukan sungai dan normalisasi saluran terus dilaksanakan hingga seluruh jalur air di wilayah Jakarta Timur kembali optimal.

    “Kami optimistis, dengan kerja keras dan kolaborasi ini, genangan bisa diminimalkan. Semua sarana, prasarana, dan sumber daya manusia (SDM) sudah kami kerahkan,” ucap Munjirin.

    Sementara itu, Pemkot Jaktim menyiagakan sebanyak 400 personel untuk meningkatkan kesiapsiagaan seluruh unsur dalam mengantisipasi banjir di wilayah setempat.

    “Ada sekitar 300 sampai 400 personel perwakilan dari TNI, Polri dan unsur lainnya untuk menghadapi musim penghujan ini dan potensi banjir,” ungkap Munjirin.

    Seluruh unsur yang dilibatkan itu, di antaranya TNI, Polri, Suku Dinas SDA, Bina Marga, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Dinas Sosial.

    Masing-masing instansi tersebut menyiapkan personel, sarana dan prasarana untuk menghadapi kemungkinan bencana, termasuk banjir.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Truk Tangki Pengangkut Tetes Terguling di Probolinggo, Sopir Tewas

    Truk Tangki Pengangkut Tetes Terguling di Probolinggo, Sopir Tewas

    Probolinggo (beritajatim.com) – Kecelakaan tunggal menimpa sebuah truk tangki di Jalan Desa Pesisir, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo, Jumat (24/10/2025). Insiden ini menewaskan seorang sopir, Maksum (41), warga Dusun Kalicangka, Desa Mentor, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo.

    Peristiwa nahas itu terjadi sekitar pukul 08.30 WIB. Berdasarkan keterangan pihak kepolisian, truk tangki yang dikemudikan korban melaju dari arah timur menuju barat. Saat melintas di lokasi kejadian, kondisi jalan yang sempit membuat dinding penahan tanah di sisi jalan ambrol.

    Akibatnya, truk kehilangan keseimbangan dan terguling ke arah kiri. “Diduga karena jalan terlalu sempit dan kondisi bahu jalan tidak kuat menahan beban kendaraan, sehingga truk terguling,” ujar Kanit Laka Satlantas Polres Probolinggo Kota, Aipda Taufik.

    Benturan keras membuat sopir meninggal dunia di lokasi kejadian. Jenazah korban kemudian dievakuasi dan dibawa ke kamar jenazah RSUD dr. Moh. Saleh Kota Probolinggo.

    Sementara itu, petugas Satlantas bersama warga sekitar melakukan evakuasi terhadap kendaraan yang terguling. Polisi juga melakukan olah TKP guna memastikan penyebab pasti kecelakaan.

    Pihak kepolisian mengimbau kepada para pengendara, khususnya kendaraan besar, agar lebih berhati-hati saat melintas di jalur sempit atau rawan longsor. (ada/ian)

  • Roy Suryo Kuliti Kejanggalan Salinan Ijazah Jokowi yang Didapat dari KPU: Tanda Tangan Ditutup

    Roy Suryo Kuliti Kejanggalan Salinan Ijazah Jokowi yang Didapat dari KPU: Tanda Tangan Ditutup

    GELORA.CO  – Pakar telematika sekaligus mantan Menteri Pemuda dan Olahraga RI (Menpora) Roy Suryo kembali menguliti kejanggalan dalam ijazah S1 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) milik Mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

    Adapun Roy Suryo mengaku telah mendapat salinan ijazah kuliah Jokowi dari Komisi Pemilihan Umum RI (KPU) pada awal Oktober 2025 lalu.

    Atau, tepatnya sebelum dia mengadakan bedah buku Jokowi’s White Paper di Gedung Umat Islam Solo pada Jumat (3/10/2025).

    Tiga pekan setelah pengakuan mendapat salinan ijazah kuliah Jokowi dari KPU tersebut, Roy Suryo kini mengungkap hal-hal yang janggal dari dokumen tanda kelulusan dari sekolah atau perguruan tinggi tersebut.

    Pria kelahiran Yogyakarta, 18 Juli 1968 ini mendapati bahwa ada beberapa bagian dari salinan ijazah Jokowi yang ditutup oleh KPU RI.

    Seperti tanda tangan, tanggal lahir, dan lainnya.

    Cara penutupan pada ijazah itu pun menurut Roy mengalami perbedaan.

    “Karena yang pertama itu, cara menutupnya bukan gini, waktu itu diputihkan. Kenapa sekarang beda dengan dulu? Kalau di-blur, nggak kayak gini. Ini diabu-abukan,” kata Roy Suryo kepada awak media di Gedung KPU RI, Jakarta Pusat, Jumat (24/10/2025).

    Roy menyebut, Bonatua Silalahi akan mengecek mengapa ada perbedaan dalam penutupan ijazah ini.

    “Nanti Pak Bonatua pasti juga akan mengecek kenapa ada perbedaan dalam penutupan beberapa hal yang sangat spesial ini,” sambungnya.

    Selanjutnya, Roy Suryo bersikukuh bahwa ijazah adalah jenis dokumen yang diperbolehkan untuk ditunjukkan kepada publik.

    Ijazah, kata dia, berbeda dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang tidak boleh dipertontonkan lantaran memiliki seri angka yang memuat data sensitif berupa NIK (Nomor Induk Kependudukan).

    Roy Suryo menyebut, ijazah bukan termasuk informasi yang dikecualikan untuk tidak boleh diberikan ke publik.

    “Ijazah itu sekali lagi tidak dikecualikan. Harusnya ijazah itu dibuka. Kalau KTP, iya itu boleh dikecualikan, karena KTP itu ada NIK ya,” papar Roy.

    Menurutnya, tidak ada data yang bersifat rahasia pada ijazah.

    “[Ijazah] nggak ada rahasianya,” kata dia.

    Lalu, Roy Suryo menyebut, salinan ijazah Jokowi tersebut masih bisa diteliti dari aspek proporsi atau dimensinya, meski bagian tanda tangannya ditutup.

    “Itu kan posisinya ditutup ya tanda tangannya. Masih bisa diteliti itu. Yang penting bukan soal detailnya, tapi juga proporsinya,” tutur Roy.

    “Nanti semua ini akan kita tempelkan ya. Akan kita cek proporsinya, batas kanan batas kiri, kemudian dimensinya sama enggak,” tandasnya.

    Yakin 99,9 Persen Ijazah Jokowi Palsu

    Setelah mengaku memegang salinan ijazah kuliah Jokowi dari KPU RI, Roy Suryo menyatakan keyakinannya bahwa dokumen bukti kelulusan milik ayah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka itu tidak asli.

    Tak tanggung-tanggung, Roy bahkan menyebut, 99,9 persen ijazah Jokowi adalah palsu.

    Menurutnya, salinan ijazah kuliah Jokowi yang didapat dari KPU RI sama dengan salinan ijazah yang dia teliti bersama Rismon Hasiholan Sianipar dan Dokter Tifauzia Tyassuma.

    “Ini menunjukkan bahwa apa yang kami lakukan di buku ini tidak salah. Kami teliti bahannya sama,” ucap Roy Suryo, saat ditemui di Gedung Umat Islam Solo sebelum bedah buku Jokowi’s White Paper, Jumat (3/10/2025).

    “Sudah saya cek tinggal nanti keluar. Yang diberikan oleh KPU adalah sama dengan yang kami teliti. Ijazah itu 99,99 persen palsu,”

    Ada beberapa kejanggalan yang disampaikan oleh Roy Suryo.

    Misalnya, posisi logo dan teks pada salinan ijazah Jokowi tidak lazim, terutama saat dibandingkan dengan ijazah alumni lain yang lulus bersamaan dengan Jokowi yang Roy kantongi.

    Roy menilai, ijazah Jokowi tidak identik dengan ijazah-ijazah rekannya.

    “Bagaimana posisi cetaknya, posisi logo. Bahwa cetakannya berbeda dengan ijazah yang lain-lain. Harusnya cetakannya sama,” terang Roy.

    “Dibandingkan Frono Jiwo (1115), dengan almarhum Hari Mulyono (1116), Sri Murtiningsih (1117) itu beda. Padahal 3 nama tadi sama persis logonya. Yang saya lihat di KPU juga meleset,” tandasnya.

    Kronologi Roy Suryo Kantongi Salinan Ijazah Jokowi dari KPU RI

    Roy Suryo mengungkap bahwa dirinya mendapatkan salinan ijazah Jokowi dari KPU RI sebelum menghadiri aksi di depan Gedung Merah Putih KPK, Kamis (2/10/2025).

    Salinan ijazah tersebut sudah dilegalisir dan digunakan sebagai dokumen persyaratan calon presiden.

    “Kemarin siang sebelum teriak-teriak di mobil komando depan KPK saya paginya ke KPU. Kami mendapat salinan ijazah yang digunakan oleh Joko Widodo yang digunakan mendaftar menjadi calon presiden 2019. Kami masih menagih lagi 2014,” tutur Roy, Jumat (3/10/2025).

    Menurutnya, salinan ijazah yang dilegalisir hanya dapat digunakan untuk sekali.

    Dengan begitu, semestinya legalisir ijazah untuk syarat calon presiden tahun 2014 berbeda dengan 2019.

    “Karena tidak mungkin ijazah yang dilegalisasi sekali itu digunakan beberapa kali,” tutur Roy.

    “Kalau digunakan ada batasnya. Kami akan cek, benarkah dekan yang melegalisasi adalah orang yang ada pada saat itu. Yang 2019 sudah benar, Pak dr. Budiadi,” ungkapnya.

  • Studi Selama Puluhan Tahun Temukan Anak yang Cerdas Bisa Berumur Panjang

    Studi Selama Puluhan Tahun Temukan Anak yang Cerdas Bisa Berumur Panjang

    Jakarta

    Mengapa anak yang cerdas cenderung hidup lebih lama atau panjang umur? Berbagai studi menunjukkan mereka yang memiliki skor IQ lebih tinggi sejak usia muda lebih mungkin untuk hidup hingga 70 tahun kemudian, dibandingkan mereka yang berprestasi lebih rendah.

    Misalnya dalam salah satu studi disebutkan, rata-rata setiap peningkatan skor tes di masa muda dikaitkan dengan penurunan risiko kematian hingga 24 persen, selama tindak lanjut antara 17-69 tahun.

    Kini, ahli menemukan petunjuk penting terkait fenomena tersebut. Analisis yang dilakukan dari berbagai kumpulan data mengungkapkan adanya kaitan genetik antara kecerdasan masa kanak-kanak dan harapan hidup.

    Meski begitu, peneliti University of Edinburgh menegaskan panjang usia tak dikendalikan oleh genetik semata. Ada banyak faktor yang dapat memengaruhi usia seseorang.

    “Ini tidak berarti bahwa hubungan tersebut (antara genetik dan usia panjang) bersifat tak terelakkan. Dengan mengubah lingkungan, dimungkinkan pula untuk mengubah ekspresi gen yang terkait sifat-sifat ini, serta hubungan antara kemampuan kognitif dan umur panjang,” kata penulis studi Dr David Hill, dikutip Daily Mail, Selasa (22/10/2025).

    Dalam penelitian yang melibatkan lebih dari 400 ribu individu ini, ilmuwan menganalisis data genetik tentang fungsi kognitif masa kanak-kanak yang dikumpulkan dari anak-anak berusia 6 hingga 18 tahun. Data ini kemudian dibandingkan dengan data genetik mengenai harapan hidup.

    Peneliti menemukan hubungan kuat di antara keduanya, ini memberikan bukti pertama faktor biologis memainkan peran penting.

    “Salah satu alasannya adalah tingkat kemampuan kognitif yang lebih tinggi saat anak-anak menghasilkan pencapaian pendidikan yang lebih baik, yang pada gilirannya membuka akses ke lingkungan yang lebih mendukung kesehatan,” ujar Dr Hill.

    “Hipotesis kedua adalah varian genetik yang terkait dengan kemampuan kognitif lebih tinggi sejak kecil juga berkontribusi pada perkembangan tubuh dan otak yang lebih mampu menahan gangguan lingkungan,” sambungnya.

    Temuan ini juga menunjukkan manfaat menjadi anak yang cerdas mungkin meluas jauh melampaui pencapaian akademis. Selain itu, hasil penelitian menekankan pentingnya mendukung perkembangan kognitif di masa kanak-kanak, karena manfaatnya dapat meluas melampaui prestasi akademis dan memengaruhi kesehatan seumur hidup.

    “Kebijakan pendidikan dan intervensi dini yang meningkatkan perkembangan kognitif dapat membawa manfaat kesehatan masyarakat yang lebih luas daripada yang diperkirakan sebelumnya,” tandas peneliti.

    Halaman 2 dari 2

    (avk/kna)

  • Sambangi Balai Kota, Gus Ipul Gandeng Pramono Konsolidasi Data hingga Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen – Page 3

    Sambangi Balai Kota, Gus Ipul Gandeng Pramono Konsolidasi Data hingga Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Sosial atau Mensos Saifullah Yusuf berkonsolidasi dengan Gubernur Jakarta Pramono Anung terkait program strategis Presiden Prabowo Subianto.

    Menurut Mensos Saifullah Yusuf, program pemerintah pusat harus bersinergi dengan pemerintah provinsi agar tujuan bersama menyejahterakan rakyat dapat tercapai.

    “Ada beberapa hal yang kami sampaikan kaitannya dengan program-program strategis Bapak Presiden Prabowo, yang memerlukan kerja sama, memerlukan kolaborasi, memerlukan sinergi dengan Pak Gubernur, utamanya yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan sosial,” kata Gus Ipul, sapaan akrabnya di Balai Kota Jakarta, Jumat (24/10/2025).

    Gus Ipul menjelaskan, ada tiga hal utama yang dibahas dengan Gubernur DKI Jakarta sesuai dengan mandat prioritas Presiden Prabowo Subianto.

    “Pertama adalah soal data karena ini yang paling krusial dan ini yang paling menentukan, selama ini pemerintah belum memiliki data tunggal atau satu data Indonesia,” ucap Sekjen PBNU itu.

    Gus Ipul menjelaskan, Presiden Prabowo sudah menerbitkan Inpres Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang merupakan gabungan data terpadu dari DTKS, Regsosek, dan P3KE yang dikelola oleh BPS.

    “Harapan dengan satu data Indonesia ini, data kita makin akurat, semuanya berpedoman pada data yang sama, selama ini kan datanya sendiri-sendiri sehingga terasa sekali ego sektoral,” terang dia.

    Gus Ipul optimistis, dengan dasar data yang sama, maka intervensi pemerintah terhadap penyaluran bantuan akan lebih optimal serta program yang dijalankan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah bisa saling terintegrasi dan bersinergi.

    “Insya Allah kalau itu kita lakukan terus-menerus akan semakin bisa membawa program ini (kesejahteraan sosial) tepat sasaran dan berdampak, kita harapkan dampaknya makin nyata terukur,” kata Gus Ipul.

     

    Banyuwangi dikenal sebagai daerah yang sangat berhasil menerapkan sistem digitalisasi untuk tiap program yang digagas pemerintahan setempat. Keberhasilan itu pulalah yang membuat Banyuwangi terpilih dari ratusan daerah sebagai pilot project program D…

  • Polisi tangkap pria yang curi motor dan ponsel pacar di Jaksel

    Polisi tangkap pria yang curi motor dan ponsel pacar di Jaksel

    Jakarta (ANTARA) – Polisi menangkap pria berinisial RA (25) karena diduga mencuri motor dan ponsel milik pacarnya yang tengah tertidur di salah satu hotel di kawasan Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan.

    “Unit 5 Resmob berhasil mengamankan pelaku pencurian dengan pemberatan dan atau penipuan,” kata Kanit Resmob Polres Metro Jakarta Selatan AKP Bima Sakti kepada wartawan di Jakarta, Jumat.

    Dia mengatakan korban dan pelaku diketahui sudah saling mengenal selama satu tahun dan menjalin hubungan asmara. Pelaku yang sempat bekerja bersama korban itu kemudian mengundurkan diri dari pekerjaannya.

    Kemudian, kasus itu bermula dari laporan korban yang diterima polisi pada 15 September 2025. Korban melaporkan kehilangan satu unit motor dan satu ponsel saat menginap bersama pelaku di sebuah hotel di kawasan Pondok Labu, Cilandak, pada 3 September 2025.

    “Saat kejadian, pelaku melihat kesempatan ketika korban tertidur sekitar pukul 04.00 WIB pagi. Ia mengambil ponsel dan motor milik korban, lalu kabur,” ujar Bima.

    Setelah itu, diketahui pelaku menjual barang-barang hasil curian tersebut melalui media sosial Facebook dan memperoleh uang sekitar Rp5 juta.

    Uang itu lalu digunakan pelaku untuk pindah ke Yogyakarta selama satu minggu. Namun setelah kehabisan uang dan gagal mendapatkan pekerjaan, pelaku kembali ke Jakarta.

    “Pelaku sempat menghubungi korban melalui pesan langsung di media sosial untuk meminta uang tebusan sebesar Rp1,5 juta dengan janji akan mengembalikan motor korban. Namun setelah uang ditransfer, motor tidak dikembalikan,” ucap Bima.

    Pelaku diamankan di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat, pada Rabu (15/10) malam setelah sempat melarikan diri dan menjual barang hasil curiannya.

    Polisi mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menjalin hubungan dengan orang baru.

    “Jangan terlalu mudah memberikan kepercayaan, apalagi sampai memberikan hati kepada orang yang salah,” tutur Bima.

    Atas kejadian tersebut, polisi menyita sejumlah barang bukti, yakni satu ponsel milik pelaku, kartu ATM yang digunakan untuk menerima uang hasil penjualan ponsel korban, kartu identitas pelaku, bukti transaksi penjualan, serta uang tunai Rp132 ribu sisa hasil kejahatan.

    Terkait perbuatannya, pelaku dijerat dengan Pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan Pasal 378 KUHP tentang penipuan, dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kopdes Merah Putih Bisa Kelola Kebun Sawit dari Agrinas Palma, Begini Penjelasannya

    Kopdes Merah Putih Bisa Kelola Kebun Sawit dari Agrinas Palma, Begini Penjelasannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) menyatakan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih bisa mengelola kebun sawit milik perusahaan pelat merah, yakni PT Agrinas Palma Nusantara (Persero).

    Sekretaris Kementerian Koperasi (SesKemenkop) Ahmad Zabadi menjelaskan nantinya, pengelolaan kebun sawit akan menggunakan model kemitraan inti plasma. Dalam hal ini, Agrinas Palma menjadi pengelola utama (inti) dan Kopdes/Kel Merah Putih menjadi mitra pengelola (plasma).

    “Ini kita sedang melakukan pembahasan pembicaraan-pembicaraan teknis terkait dengan pengelolaan dari kebun sawit yang jumlahnya cukup besar yang sudah diambil oleh pemerintah yang dikelola oleh Agrinas Palma,” kata Ahmad dalam forum redaktur 1 Tahun Pemerintahan Kabinet Merah Putih: Bangun Ekonomi Kerakyatan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Jakarta, Jumat (24/10/2025).

    Ahmad menjelaskan bahwa skema model dan teknis terkait beroperasinya Kopdes/Kel Merah Putih masih dalam tahap diskusi lebih lanjut dengan Agrinas Palma.

    “Desainnya nanti seperti apa, jadi belum juga bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini, karena kita tahu kan ini juga baru ada Agrinas Palmanya sendiri juga sebagai sebuah perusahaan sedang melakukan saya kira konsultasi,” terangnya.

    Meski begitu, Ahmad menyebut Kemenkop akan melakukan diskusi lebih lanjut dengan pihak Agrinas Palma dalam waktu dekat. Di sisi lain, dia menjelaskan industri kelapa sawit bukan hanya melibatkan tenaga kerja, melainkan juga membutuhkan investasi yang sangat besar.

    “Karena kita tahu di industri sawit ini kan tidak sekadar orang, tetapi juga investasi yang cukup besar sehingga kami memerlukan kemitraan usaha dan koperasi dengan mulai pertama usaha-usaha besar, khususnya Agrinas Palma,” terangnya.

    Namun, dia menjelaskan bahwa hingga kini pemerintah masih membahas bentuk penyerahan lahan kebun sawit yang akan dikelola oleh koperasi. Sebab, belum ada kesepakatan tertulis atau keputusan resmi mengenai status hukum lahan tersebut.

    Adapun, salah satu opsi yang tengah dipertimbangkan adalah pemberian dalam bentuk Hak Guna Usaha (HGU), yang secara hukum dapat dijadikan jaminan usaha. Namun, kepastian mengenai bentuk hak dan mekanisme penyerahan kepada koperasi masih menunggu keputusan lebih lanjut

    “Kalau HGU kan mestinya bisa, kalau HGU, tapi kan nanti kita belum tahu bentuknya apakah HGU, apakah hanya pengelolaan dasar kepemilikan, kita belum tahu. Intinya saya kira kita akan bicarakan lebih lanjut kami dengan Agrinas Palma dan stakeholder yang lain,” terangnya.

    Sebelumnya, Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan Kopdes/Kel Merah Putih berpeluang mengelola berbagai bisnis, termasuk perkebunan kelapa sawit.

    Dia menyebut, Kopdes/Kel Merah Putih telah diminta untuk mengambil peran dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit serta kawasan perikanan.

    “Bahkan kami juga sudah diminta untuk ikut mengelola kebun-kebun sawit dan juga kawasan-kawasan industri nelayan yang ada di kawasan-kawasan perikanan,” kata Ferry dalam Seminar Nasional dan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama: Memperkuat Ekosistem Inovasi Industri Pangan melalui Pendaftaran Merek Kolektif Produk Koperasi Merah Putih untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Kementerian Hukum, Jakarta, Selasa (14/10/2025).

    Teranyar, Kopdes/Kel Merah Putih telah mendapat lampu hijau untuk mengelola tambang mineral, seiring meluncurnya PP 39/2025.

    Dalam hal ini, koperasi kini sudah bisa mengelola tambang mineral dengan luas sampai dengan 2.500 hektare. Selain itu, lanjut dia, koperasi termasuk Kopdes/Kel Merah Putih juga mendapat izin mengelola sumur minyak rakyat.

    “Sekarang koperasi juga sudah diperbolehkan untuk mengelola sumur-sumur minyak rakyat yang ada di daerah-daerah,” ujarnya.

    Ferry menjelaskan, setiap Kopdes/Kel Merah Putih harus memiliki enam gerai utama. Secara terperinci, menjual barang kebutuhan pokok dan sehari-hari, hingga apotek desa dan klinik desa.

    Dalam hal apotek dan klinik desa, Presiden Prabowo Subianto menginginkan agar setiap Kopdes/Kel Merah Putih menyediakan obat dan fasilitas kesehatan sampai dengan ke tingkat desa. Kemudian, Kopdes/Kel Merah Putih juga harus memiliki kantor, kegiatan simpan pinjam (perkreditan) atau pembiayaan, dan gudang. Serta, logistik untuk mengangkut barang seperti truk.

    “Oleh karena itu memang kita butuh, ini sesuai dengan tulisan tadi koperasi naik kelas. Jadi ini mudah-mudahan dengan bantuan Kementerian Hukum proses naik kelasnya menjadi tambah lancar,” tuturnya.

    Adapun, koperasi sebelumnya telah mendapatkan pemberian wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) mineral logam atau WIUP batu bara dengan cara prioritas.

    Dalam PP 39/2025 disebutkan bahwa verifikasi kriteria administratif terhadap legalitas dan kriteria keanggotaan koperasi bagi pemberian prioritas kepada koperasi dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi terhadap koperasi.

    Nantinya, persyaratan administratif, teknis, dan/atau pernyataan komitmen untuk koperasi harus memiliki wilayah keanggotaan dan kedudukan yang berada dalam satu kabupaten/kota yang sama dengan lokasi WIUP mineral logam atau WIUP batu bara.

    Di samping itu, koperasi harus memiliki nomor induk berusaha (NIB) dengan cakupan kegiatan usaha di bidang usaha pertambangan mineral logam atau batu bara. Serta, merupakan koperasi yang telah terverifikasi status badan hukumnya dalam database koperasi.

    Kemudian, luas WIUP mineral logam maupun WIUP batu bara untuk koperasi paling luas masing-masing sebesar 2.500 hektare.

  • 8 Orang Ditetapkan Tersangka Meninggalnya Mahasiswa Unila, Panitia Diksar hingga Alumni

    8 Orang Ditetapkan Tersangka Meninggalnya Mahasiswa Unila, Panitia Diksar hingga Alumni

    GELORA.CO  – Polda Lampung telah menetapkan delapan tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap Pratama Wijaya Kesuma, mahasiswa Universitas Lampung (Unila). Pratama meninggal dunia setelah beberapa bulan mengikuti kegiatan pendidikan dasar (Diksar) Mahasiswa Pecinta Alam (Mahepel) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB).

    Kegiatan tersebut digelar di Desa Talang Mulya, Kabupaten Pesawaran pada November 2024. Keluarga korban melaporkan kejadian ini ke polisi pada 3 Juni 2025.

    Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Lampung, Kombes Pol Indra Hermawan menyampaikan, para tersangka berasal dari panitia dan alumni Mahepel. Mereka berinisial AA, AF, AS, SY, DAP, PL, RAN, dan AI. 

    “Meski tidak menyebabkan kematian, kami menemukan bukti adanya penganiayaan terhadap korban dan peserta lainnya. Ini termasuk tindakan menampar, menendang, menyeret, hingga memaksa peserta melakukan push-up dan sit-up yang menyakitkan,” ujar Indra, Jumat (24/10/2025).

    Dia menjelaskan bahwa hasil ekshumasi jenazah menunjukkan Pratama meninggal karena tumor otak. Namun, penyelidikan juga menemukan adanya kekerasan fisik selama kegiatan Diksar.

    Polda Lampung menegaskan bahwa proses hukum akan terus berjalan secara profesional dan transparan. Polisi juga masih menyelidiki kemungkinan adanya pelaku lain yang terlibat

  • Pemkab segera salurkan bantuan pangan untuk 1.826 penerima

    Pemkab segera salurkan bantuan pangan untuk 1.826 penerima

    Jakarta (ANTARA) –

    Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Seribu segera menyalurkan bantuan pangan bagi 1.826 penerima bantuan pangan di daerah setempat.

    “Ada sebanyak 1.826 penerima bantuan pangan di wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu,” kata Kepala Seksi Sosial UKT 1 Kabupaten Kepulauan Seribu Irfan Damanhuri dalam rapat gabungan pendistribusian di Jakarta, Jumat.

    Dia mengatakan bantuan pangan tersebut merupakan alokasi Oktober dan November 2025.

    Menurut dia, berdasarkan data Perum Bulog Kanwil DKI Jakarta dan Banten, dari total 1.826 penerima bantuan pangan, sebanyak 1.036 penerima bantuan pangan di antaranya terdapat di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara dan 790 penerima bantuan pangan di Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan.

    Sementara itu, Pelaksana Tuga (Plt) Aspemkesra Kabupaten Kepulauan Seribu Purnomo menuturkan dalam persiapan pendistribusian bantuan pangan tersebut, pihaknya melibatkan Perum Bulog Kanwil DKI Jakarta dan Banten serta PT Jaya Ancol sebagai akses lokasi pendistribusian dari daratan Jakarta ke wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu.

    “Kami melakukan persiapan untuk pendistribusian bantuan pangan sehingga dapat diterima secara merata bagi masyarakat di Kepulauan Seribu,” ujar Purnomo.

    Dia mengungkapkan Pemkab Kepulauan Seribu, Perum Bulog Kanwil DKI Jakarta dan Banten serta PT Jaya Ancol segera mendistribusikan bantuan pangan alokasi Oktober dan November 2025 yang berupa 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng kepada masing-masing penerima manfaat.

    “Beras yang akan didistribusikan telah dilakukan pengecekan dan pengawasan oleh Dinas KPKP (Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian) DKI Jakarta untuk memastikan beras yang akan diberikan itu aman dikonsumsi,” tegas Purnomo.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jelang Nataru, Menhub Instruksikan Seluruh Moda Transportasi Ramp Check

    Jelang Nataru, Menhub Instruksikan Seluruh Moda Transportasi Ramp Check

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menginstruksikan pelaksanaan ramp check di seluruh moda transportasi, selama masa liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru).

    “Kami akan memastikan seluruh armada siap beroperasi dengan aman dan selamat agar masyarakat merasa tenang saat bepergian,” tegas Menhub dalam keterangan resmi, Jumat (24/10/2025). 

    Untuk moda transportasi darat, ramp check akan dilaksanakan secara nasional mulai 7 November 2025 hingga 2 Januari 2026, mencakup terminal, pool bus, hingga jalur wisata strategis. Adapun target operasi ramp check sebanyak 15.000 kendaraan.

    Pada moda angkutan kereta api, ramp check dilakukan terhadap sarana dan prasarana perkeretaapian, termasuk pemeriksaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta inspeksi keselamatan di lintas operasi. 

    Sementara pada sektor angkutan udara, ramp check mencakup 560 unit pesawat penumpang niaga berjadwal, dengan rincian 366 unit siap operasi dan 194 unit sedang dalam perawatan. 

    Untuk transportasi laut, setiap kapal penumpang yang akan dioperasikan wajib menjalankan pemeriksaan kelaikan secara menyeluruh di seluruh titik pantau pelabuhan guna memastikan keselamatan pelayaran. Kemudian juga dilakukan koordinasi intensif dengan BMKG untuk memperoleh pembaruan perkiraan cuaca dan menerapkan SOP jika terjadi cuaca ekstrem.

    Untuk mendukung pengawasan selama masa layanan, Dudy menuturkan bahwa Kemenhub juga menyelenggarakan Posko Terpadu Angkutan Nataru 2025/2026 yang akan beroperasi selama 19 hari, yakni dari 18 Desember 2025 hingga 5 Januari 2026. 

    Posko ini melibatkan lebih dari 12.000 personel dari unsur Kementerian/Lembaga serta stakeholder antara lain Kemenhub, Komdigi, Kepolisian, BMKG, Jasa Marga, dan operator transportasi di seluruh Indonesia. Posko pusat akan berada di Kantor Kemenhub Jakarta, yang terhubung secara real-time dengan posko daerah melalui sistem pemantauan terpadu.

    Selain fokus pada aspek keselamatan dan pengawasan, pemerintah juga menyiapkan stimulus ekonomi di sektor transportasi untuk menjaga keterjangkauan biaya perjalanan masyarakat. 

    Salah satu langkah konkret yang telah dilakukan adalah pemberian diskon tarif penerbangan dan insentif tarif untuk moda kereta api, laut, dan penyeberangan. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu masyarakat menikmati perjalanan yang lebih terjangkau sekaligus mendorong pergerakan ekonomi nasional.

    Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Suntana mengingatkan para pemilik kapal untuk segera melakukan pemeriksaan rutin kapal, demi menghindari insiden yang tak diinginkan saat momen Nataru.

    Suntana meminta agar para pemilik kapal menaruh perhatian dan memotivasi para pekerja, agar kejadian sebelumnya—kapal tenggelam maupun terbakar—tak terjadi lagi. 

    “Mumpung masih ada waktu, yang punya kapal, ojo lali [jangan lupa] untuk segera dilakukan ramp check dan pemeriksaan rutin, sehingga hari H bisa berjalan dengan bagus,” ujarnya dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Gabungan Angkutan Nasional Sungai, Danau, dan Penyeberangan [Gadasdap] di Hotel Fairmont, Rabu (22/10/2025).  

    Pemerintah saat ini masih terus berkoordinasi dengan kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan terkait untuk mematangkan rencana operasi dan pengaturan lalu lintas angkutan Nataru. 

    Dalam waktu dekat, hasil koordinasi tersebut akan dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) sebagai dasar pelaksanaan di lapangan.