Blog

Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintahan Donald Trump berencana menyalurkan donasi sebesar US$130 juta, atau setara Rp 2,15 triliun (asumsi kurs Rp 16.613 per US$), dari ‘teman’ anonim presiden Amerika Serikat (AS) untuk membayar gaji anggota militer selama government shutdown. Hal tersebut telah dikonfirmasi oleh Departemen Pertahanan AS pada Jumat (24/10/2025) lalu.

“Sumbangan itu dibuat dengan syarat bahwa dana itu digunakan untuk mengimbangi biaya gaji dan tunjangan anggota,” kata kepala juru bicara Pentagon Sean Parnell, dilansir CNN International, Sabtu (25/10/2025).

Langkah tersebut dinilai menjadi sesuatu yang tidak biasa, karena pendanaan militer umumnya berasal dari anggaran publik yang disetujui oleh Kongres AS. Keputusan tersebut juga menimbulkan pertanyaan tentang identitas dan motivasi sang donor yang bersedia memberikan sumbangan hingga sembilan digit kepada pemerintah.

Meski jumlahnya besar, donasi US$130 juta itu tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap gaji sekitar 1,3 juta anggota militer aktif, yang jika dibagi rata hanya setara dengan sekitar US$100 per orang.

Adapun, para anggota Kongres dari kedua partai mengatakan pada Jumat bahwa mereka masih menunggu penjelasan lebih lanjut dari pihak administrasi terkait detail sumbangan tersebut, namun sejauh ini belum menerima informasi apa pun.

Pihak Demokrat juga mengungkapkan kekhawatiran mengenai legalitas donasi itu. Mereka berpendapat bahwa otoritas penerimaan hadiah yang dikutip oleh Pentagon hanya memperbolehkan pemberian untuk tujuan tertentu, seperti pendanaan sekolah militer, rumah sakit, pemakaman, atau untuk membantu anggota pasukan yang terluka maupun keluarga mereka yang gugur saat bertugas.

Donasi semacam itu juga dinilai bisa menghadapi pembatasan tambahan jika berasal dari pemerintah atau organisasi asing.

“Menggunakan sumbangan anonim untuk mendanai militer kita menimbulkan pertanyaan yang mengganggu tentang apakah pasukan kita sendiri berisiko benar-benar dibeli dan dibayar oleh kekuatan asing,” ujar Senator Delaware Chris Coons, Demokrat terkemuka di subkomite alokasi pertahanan Senat.

Selain itu, sejumlah pakar anggaran juga mempertanyakan apakah penggunaan donasi tersebut melanggar Undang-Undang Antidefisiensi, yang melarang lembaga federal menggunakan dana di luar batas yang telah dialokasikan untuk mereka. Pihak Demokrat menuduh pemerintahan Trump beberapa kali melanggar undang-undang ini selama penutupan pemerintahan, termasuk saat memecat ribuan pegawai federal.

“Undang-Undang Antidefisiensi secara eksplisit bahwa sumbangan pribadi tidak dapat digunakan untuk mengimbangi penyimpangan dalam alokasi. Saya pikir mereka bisa menerimanya tetapi mereka tidak bisa menggunakannya untuk tujuan itu karena hukumnya sangat jelas,” kata Bill Hoagland selaku mantan pembantu anggaran Senat GOP yang kini menjabat sebagai wakil presiden senior di Pusat Kebijakan Bipartisan.

Sehari sebelumnya, Donald Trump sempat menggembar-gemborkan sumbangan US$130 juta tersebut, yang ia klaim berasal dari seorang temannya dan ditujukan untuk menutupi kekurangan pendanaan militer. Namun, dia menolak mengungkapkan identitas donor itu, dengan alasan tidak benar-benar menginginkan pengakuan.

Saat dimintai penjelasan tentang identitas donor dan kemungkinan adanya hubungan dengan kepentingan asing, juru bicara Gedung Putih justru mengarahkan pertanyaan ke Pentagon dan Departemen Keuangan. Namun, Pentagon kembali merujuk pertanyaan itu ke Gedung Putih, sementara Departemen Keuangan tidak segera memberikan tanggapan.

Pentagon hanya menyebut bahwa donasi tersebut merupakan kontribusi “anonim” dan belum menanggapi pertanyaan mengenai apakah mereka akan memberikan penjelasan resmi kepada Kongres terkait penggunaannya.

(hsy/hsy)

[Gambas:Video CNBC]