Xcloud.id

Blog

  • Diplomasi Publik Pelestarian dan Promosi Semangat Bandung

    Diplomasi Publik Pelestarian dan Promosi Semangat Bandung

    JAKARTA – Museum Konferensi Asia Afrika, Kementerian Luar Negeri RI menghadirkan kekuatan Semangat Bandung melalui kutipan pidato para pemimpin negara peserta KAA 1955 dalam pameran temporer “Tutur Luhur Figur Asia-Afrika – The Words That Echo Through the Ages”.

    Digelar pada 24 Oktober hingga 27 Desember 2025, pameran ini bertujuan untuk memaknai 70 tahun KAA dan memberi ruang refleksi atas ekspresi solidaritas antarbangsa dan seruan perdamaian yang tercermin dari berbagai pidato yang disampaikan selama KAA 1955, dan masih relevan dalam menyikapi situasi global masa kini.

    Pidato-pidato para ketua delegasi pada sidang pleno pembukaan KAA (18-19 April 1955) dan sidang pleno penutupan KAA (24 April 1955) menjadi tonggak lahirnya solidaritas Asia-Afrika dan Semangat Bandung yang mengubah tatanan dunia.

    Pameran juga menyoroti berbagai dinamika di luar sidang, seperti pertemuan informal antar delegasi dan diplomasi budaya yang turut memperkaya makna tonggak sejarah diplomasi Indonesia melalui KAA.

    “Selain sebagai upaya memaknai kembali perjalanan 70 Tahun KAA, pameran temporer ini merupakan wujud diplomasi publik Kemlu dalam pelestarian dan promosi Semangat Bandung. Saya berharap pameran ini dapat meningkatkan ownership publik terhadap Semangat Bandung dan KAA sebagai tonggak sejarah serta capaian diplomasi Indonesia,” jelas Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri RI Duta Besar Heru Hartanto Subolo dalam sambutannya saat membuka pameran, melansir keterangan Kementerian Luar Negeri RI, 25 Oktober.

    Lebih jauh Dubes Heru mengatakan, pada tahun 1955, pidato para kepala delegasi turut mendorong semangat kemerdekaan di negara Asia Afrika. Sementara di masa kini, generasi muda memiliki peran besar dalam menyebarluaskan Semangat Bandung ke penjuru dunia.

    Indonesia sendiri konsisten menekankan peran penting Semangat Bandung dalam berbagai kesempatan. Pada Pertemuan Tingkat Menteri Luar Negeri ke-19 Gerakan Non-Blok di Kampala, Uganda, Wamenlu RI Arramatha Nasir menegaskan komitmen Indonesia untuk terus mengedepankan Semangat Bandung dalam memperjuangkan perdamaian dunia.

    Pameran “Tutur Luhur Figur Asia-Afrika – The Words That Echo Through the Ages” tidak hanya menampilkan rekaman sejarah, tetapi juga mengajak pengunjung untuk merenungkan kembali relevansi pesan-pesan para pemimpin Asia-Afrika pada tahun 1955 terhadap situasi dunia masa kini, dan mendorong Semangat Bandung tetap hidup dan terus bergema melintasi zaman.

  • Baru Balik Nama Kendaraan? Cek Aturan Terbaru Soal Keringanan Pajaknya – Page 3

    Baru Balik Nama Kendaraan? Cek Aturan Terbaru Soal Keringanan Pajaknya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengeluarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 842 Tahun 2025. Aturan ini mengatur kriteria, besaran, serta syarat pengurangan dan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Tujuannya, untuk memberikan kepastian hukum dan membantu meringankan beban masyarakat maupun instansi tertentu.

    1. Diskon 50% BBNKB

    Warga bisa mendapat potongan biaya hingga 50% jika kendaraannya digunakan khusus untuk kepentingan sosial atau keagamaan, dan tidak dipakai untuk tujuan komersial.

    Untuk mengajukan, pemohon perlu menyiapkan:

    Fotokopi faktur pembelian kendaraan
    Dokumen pendukung yang membuktikan kendaraan memang dipakai untuk kegiatan sosial/keagamaan

    2. Gratis 100% BBNKB

    Selain potongan, ada juga fasilitas pembebasan penuh (100%). Ini berlaku untuk kendaraan yang digunakan demi pertahanan dan keamanan negara. Contohnya:

    Kendaraan pengamanan Presiden dan Wakil Presiden
    Kendaraan milik/operasional Mabes TNI, Mabes Polri, BIN, Lembaga Sandi Negara, BNN, dan BNPT

    Untuk kendaraan impor, pemohon harus melampirkan:

    Fotokopi surat pemberitahuan impor barang (PIB)
    Surat keterangan resmi dari instansi terkait

    3. Prosedur Pengajuan

    Keringanan dan pembebasan ini tidak berlaku otomatis. Wajib Pajak harus membuat permohonan tertulis dengan dokumen lengkap. Setelah itu, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) akan meneliti administrasi dan bisa melakukan verifikasi lapangan sebelum menerbitkan keputusan.

    4. Masa Berlaku Aturan

    Kepgub 842 Tahun 2025 mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut terhitung sejak 27 Agustus 2025.

    Dengan adanya aturan ini, masyarakat maupun instansi terkait bisa mendapat keringanan biaya balik nama kendaraan, asalkan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

     

    (*)

  • Daerah di Banten Ini Bahaya, Dikepung Megathrust-Sesar Aktif-Krakatau

    Daerah di Banten Ini Bahaya, Dikepung Megathrust-Sesar Aktif-Krakatau

    Jakarta, CNBC Indonesia – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sudah mengambil langkah-langkah antisipasi terjadinya gempa dan tsunami di Provinsi Banten khususnya di Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang. Daerah ini merupakan zona merah di Banten karena merupakan titik yang mempertemukan zona Megathrust, sesar aktif, hingga Gunung Anak Krakatau.

    Direktur Seismologi Teknik, Geofisika Potensial, dan Tanda Waktu BMKG Setyoajie Prayoedhie menyatakan bahwa penguatan edukasi kesiapsiagaan menjadi krusial melihat tren frekuensi gempa bumi yang terus meningkat dan mekanisme pembangkitan tsunami yang semakin kompleks. Oleh karenanya, Sekolah Lapang Gempabumi dan Tsunami (SLG) adalah wujud kepedulian negara terhadap keselamatan bangsa dari ancaman bahaya yang nyata.

    Risiko bencana sesungguhnya dapat kita kurangi apabila kita secara terencana dan terukur melakukan upaya mitigasi yang melibatkan semua pihak, termasuk masyarakat,” kata Setyoajie di Pandeglang, Minggu (26/10/2025).

    Lebih lanjut, Kabupaten Pandeglang, yang berada di Provinsi Banten, memiliki tingkat kerawanan tinggi karena wilayah ini dipengaruhi oleh empat sumber utama potensi bencana: Zona Megathrust selatan Jawa dengan potensi M 8,9, zona sesar aktif (Semangko dan Ujung Kulon), Zona Graben Selat Sunda yang berpotensi longsor dasar laut, serta aktivitas Gunung Anak Krakatau.

    Mengingat kembali pada peristiwa tsunami 22 Desember 2018 akibat longsoran Gunung Anak Krakatau yang menerjang Kecamatan Sumur dan sekitarnya, serta gempabumi M 6,9 pada 2019 yang guncangannya menimbulkan kepanikan di Kec. Sumur. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa ancaman di Pandeglang bersifat kompleks, baik dari sumber tektonik maupun non-tektonik.

    Kecamatan Sumur memiliki risiko bencana yang perlu diwaspadai. Wilayah ini merupakan daerah pesisir yang berhadapan langsung dengan Selat Sunda, sebuah area yang menyimpan potensi ancaman multi hazard. Ancaman tidak hanya datang dari gempabumi tektonik, tetapi juga dari aktivitas Gunung Api Anak Krakatau (GAK) , yang secara historis pernah memicu tsunami di Selat Sunda. Oleh karena itu, SLG ini dinilai krusial sebagai wadah koordinasi untuk memperkuat upaya pengurangan risiko bencana di wilayah tersebut.

    Pada bencana tsunami 2018, Kabupaten Pandeglang mencatat korban terbanyak dengan sedikitnya 292 orang meninggal, 3.976 luka-luka, dan puluhan ribu warga mengungsi.

    Sebagai respons atas kerawanan tersebut, BMKG telah memberikan dukungan teknologi vital bagi Pandeglang. Tiga unit Warning Receiver System New Generation (WRS-NG)-perangkat penerima informasi gempa dan peringatan dini tsunami secara real-time-telah terpasang di lokasi strategis: Kantor Setda Pandeglang, Kantor BPBD Kabupaten Pandeglang, dan KEK Tanjung Lesung. Selain itu, sirine peringatan dini juga telah diaktifkan di Desa Teluk Labuan dan Desa Sidamukti untuk menjangkau masyarakat pesisir secara langsung.

    (wur/wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Donald Trump Ancam Tarif Impor Tambahan 10% ke Kanada – Page 3

    Donald Trump Ancam Tarif Impor Tambahan 10% ke Kanada – Page 3

    Sebelumnya, pejabat ekonomi terkemuka dari Amerika Serikat (AS) dan China mulai perundingan di Kuala Lumpur, Malaysia pada Sabtu, 25 Oktober 2025 untuk mencegah eskalasi perang dagang. Selain itu, perundingan itu juga memastikan pertemuan antara Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping pada pekan depan.

    Mengutip CNBC, Sabtu (25/10/2025), perundingan di sela-sela KTT ASEAN, akan memetakan langkah ke depan setelah Donald Trump mengancam akan mengenakan tarif baru 100% atas barang-barang China dan pembatasan perdagangan lainnya mulai 1 November. Hal ini sebagai balasan atas perluasan kendali ekspor China terhadap mineral tanah jarang.

    Tindakan terbaru ini yang juga mencakup perluasan daftar hitam ekspor AS yang mencakup ribuan perusahaan China lainnya telah menggangu gencatan senjata perdagangan yang telah dijalin oleh Menteri Keuangan AS Scott Bessent, Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer dan Wakil Perdana Menteri China He Lifeng selama empat pertemuan sebelumnya sejak Mei.

    Pemerintah Malaysia, dan pihak Amerika Serikat (AS) serta China juga belum memberikan banyak detil tentang pertemuan itu atau rencana untuk memberi pengarahan kepada media tentang hasilnya.

     

  • Prabowo tandatangani deklarasi penerimaan Timor-Leste anggota ASEAN

    Prabowo tandatangani deklarasi penerimaan Timor-Leste anggota ASEAN

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto bersama pemimpin negara Asia Tenggara menandatangani Declaration on the Admission of Timor-Leste into ASEAN (Deklarasi Penerimaan Timor Leste ke dalam ASEAN) pada upacara pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-47 ASEAN di Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC), Malaysia, Minggu.

    Berdasarkan pantauan tayangan langsung dari kanal YouTube Kantor Berita BERNAMA, penandatanganan deklarasi tersebut menandai penerimaan resmi Timor Leste sebagai anggota ke-11 Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).

    Selain Presiden Prabowo, deklarasi juga ditandatangani oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr, Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah, Perdana Menteri Kamboja Hun Manet, Perdana Menteri Laos Sonexay Siphandone, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong, Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul, dan Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh.

    Myanmar diwakili oleh Sekretaris Tetap Kementerian Luar Negeri U Hau Khan Sum, sementara Timor Leste diwakili oleh Perdana Menteri Kay Rala Xanana Gusmão.

    Dengan bergabungnya Timor Leste, ASEAN kini terdiri atas 11 negara anggota, yakni Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Timor Leste.

    Keanggotaan baru ini melengkapi representasi geografis Asia Tenggara di dalam organisasi yang berdiri sejak 1967 tersebut.

    Indonesia menyambut Timor Leste yang menjadi anggota ke-11 ASEAN pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-47 ASEAN di Kuala Lumpur.

    “Ini bukan merupakan akhir, melainkan awal bagi Timor Leste untuk menyempurnakan proses internalnya dan bagi kita semua untuk mendukung integrasi penuh negara tersebut ke ASEAN,” kata Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono, sebagaimana pernyataan tertulis Kemlu RI di Jakarta, Sabtu (25/10).

    Timor Leste juga secara resmi telah menyerahkan instrumen aksesi terhadap Piagam ASEAN dan Perjanjian Zona Bebas Senjata Nuklir ASEAN Tenggara (SEANWFZ), Sabtu (25/10).

    Keikutsertaan Timor-Leste dalam SEANWFZ itu akan memberikan energi tambahan bagi ASEAN dalam menciptakan kawasan yang aman dan damai.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Imbas KA Purwojaya Anjlok di Bekasi, Sejumlah Rangkaian Kereta Api dari Bandung Batal Berangkat

    Imbas KA Purwojaya Anjlok di Bekasi, Sejumlah Rangkaian Kereta Api dari Bandung Batal Berangkat

    Sebelumnya PT KAI Daop 1 Jakarta menjelaskan bahwa KA 58F Purwojaya relasi Gambir – Kroya mengalami anjlokan pada dua kereta bagian belakang saat melintas di Emplasemen Stasiun Kedunggedeh km 56+1/2, pada Sabtu (25/10) pukul 14.14 WIB, untuk sementara jalur hilir dan hulu tidak dapat dilewati.

    Manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko, menjelaskan bahwa informasi pertama diterima dari masinis KA 58F yang melaporkan adanya anjlokan dua kereta bagian belakang sesaat setelah melintas di jalur emplasemen Kedunggedeh, adapun stamformasi rangkaian KA purwojaya 1 Lokomotif 8 K1 (kelas eksekutif) 1KM (Kereta Makan) dan 1 Kereta Pembangkit Dengan volume sebanyak 232 penumpang.

    “Begitu laporan diterima, petugas segera melakukan koordinasi dengan seluruh unsur terkait untuk memastikan keselamatan penumpang dan keamanan perjalanan kereta api lainnya,” ujar Ixfan dalam siaran medianya Sabtu (25/10/2025).

    Sebagai langkah awal, petugas stasiun bersama Polsuska, Unit Jalan Rel, dan Tim Sarana Daop 1 Jakarta langsung menuju lokasi kejadian untuk melakukan pemeriksaan jalur dan penanganan terhadap rangkaian yang terdampak.

    “KAI memprioritaskan keselamatan dan kenyamanan pelanggan. Seluruh penumpang KA Purwojaya dalam kondisi aman dan akan kami pastikan tetap dapat melanjutkan perjalanan setelah proses penanganan selesai,” tambah Ixfan.

    KAI Daop 1 Jakarta juga telah melakukan pengamanan area emplasemen Kedunggedeh untuk memastikan tidak ada perjalanan kereta api lain yang terganggu. Pemeriksaan teknis terhadap kondisi prasarana dan sarana tengah dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti kejadian ini.

    “Kami mohon maaf kepada seluruh pelanggan atas ketidaknyamanan yang mungkin timbul akibat gangguan operasional ini. Saat ini petugas di lapangan terus bekerja melakukan normalisasi agar perjalanan kereta api dapat segera kembali lancar,” sebut Ixfan.

    Otoritasnya berjanji akan terus memberikan pembaruan informasi secara berkala seiring dengan perkembangan proses penanganan dan hasil pemeriksaan teknis di lapangan.

  • Besi Tiang Monorel di Jakarta Akan Didaur Ulang, Target Rampung Dicopot 2026

    Besi Tiang Monorel di Jakarta Akan Didaur Ulang, Target Rampung Dicopot 2026

    Jakarta –

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mencopot tiang-tiang proyek monorel yang mangkrak. Besi dari tiang tersebut akan didaur ulang usai dicopot.

    “Berdasarkan pernyataan Bapak Gubernur, Pemprov DKI Jakarta telah berkoordinasi dengan PT Adhi Karya selaku pemilik aset tiang monorel. Meskipun detail teknis masih dalam pembahasan, tiang-tiang tersebut akan dimanfaatkan kembali atau didaur ulang sesuai prinsip ekonomi sirkular,” kata Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Chico Hakim, saat dihubungi, Minggu (26/10/2025).

    Chico menuturkan material besi tiang tersebut akan dimanfaatkan untuk keperluan proyek infrastruktur lainnya. Dia menyebut hal itu sesuai komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam penataan kota berkelanjutan.

    “Bapak Gubernur menyatakan untuk monorel, tentunya kami sudah berbicara dengan Adhi Karya, tetapi nanti apa hasil pembicaraannya, silakan tanyakan kepada Adhi Karya. Berdasarkan arahan dari KPK dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, material tiang beton diperkirakan akan diolah untuk keperluan proyek infrastruktur lain atau dijadikan agregat bangunan, sehingga tidak terbuang sia-sia. Hal ini sejalan dengan komitmen Pemprov DKI untuk penataan kota yang berkelanjutan dan sesuai hukum,” ujarnya.

    Dia menyampaikan target tiang rampung dicopot tahun depan. Dia berharap awal Januari 2026 pembongkaran bisa dimulai.

    Pembongkaran diperkirakan memakan waktu empat bulan. Pemprov DKI Jakarta akan mengupayakan lalu lintas di sekitar tiang monorel yang dibongkar tidak terganggu.

    “Menurut informasi dari Dinas Bina Marga Jakarta Selatan, proses pembongkaran fisik tiang diperkirakan memakan waktu sekitar empat bulan, dengan perhatian khusus agar tidak mengganggu lalu lintas di kawasan tersebut. Namun, secara keseluruhan, termasuk proses koordinasi dan pengolahan material, proyek ini diharapkan rampung dalam sepanjang tahun 2026,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bercerita sempat tak bisa tidur nyenyak lantaran memikirkan nasib tiang-tiang proyek monorel yang mangkrak di sejumlah titik Jakarta. Pramono menegaskan tiang tersebut tak boleh terus dibiarkan.
    “Saya yang begini-begini membuat saya tidur nggak nyenyak, mimpi saya tentang monorel,” kata Pramono di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Sabtu (25/10/2025).

    Pramono menilai keberadaan tiang monorel itu menjadi simbol ketidakpastian pembangunan di Jakarta. Sebab, sudah hampir 20 tahun tiang monorel itu berdiri mangkrak tanpa fungsi yang jelas.

    “Monorel dimulai tahun 2012, kemudian groundbreaking 2014. Sekarang sudah hampir 20 tahun, bukan 14 tahun, 2002 dimulai, groundbreaking 2004,” ujarnya.

    Saat itu, groundbreaking dilakukan oleh Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri. Pramono mengingat hal tersebut lantaran dirinyalah yang mendampingi Megawati saat itu.

    “Gubernurnya adalah Pak Sutiyoso pada waktu itu. Singkat cerita, Saudara-saudara sekalian, baru 6-7 tahun kemudian berhenti. Pemerintahan sudah berganti, pemerintahan berikutnya gubernurnya berganti dan sebagainya,” lanjutnya.

    Karena itu, ia mendorong agar permasalahan tiang monorel segera diselesaikan secara menyeluruh. Pemprov DKI pun saat ini sedang berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, seperti Kejati DKI Jakarta hingga KPK.

    “Maka saya ingin selesaikan. Alhamdulillah atas dukungan aparat penegak hukum, terutama Kejati Jakarta dan KPK,” imbuhnya.

    (dek/idh)

  • Komisi 1 DPRD Bondowoso Dorong OPD Tetap Optimal Meski Anggaran Terpangkas

    Komisi 1 DPRD Bondowoso Dorong OPD Tetap Optimal Meski Anggaran Terpangkas

    Bondowoso (beritajatim.com) – Komisi 1 DPRD Bondowoso menggelar rapat kerja bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra di ruang Komisi 1 DPRD, Sabtu (25/10/2025).

    Pertemuan tersebut membahas berbagai isu strategis, terutama terkait efisiensi dan penyesuaian anggaran tahun mendatang.

    Ketua Komisi 1 DPRD Bondowoso, Setyo Budi, mengungkapkan bahwa hampir seluruh OPD mitra mengalami pengurangan anggaran cukup signifikan. Rata-rata pemangkasan mencapai antara Rp500 juta hingga Rp1 miliar di setiap instansi.

    “Memang banyak keluhan dari OPD karena mereka berharap bisa memperbaiki kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kinerja kelembagaan. Namun, kita harus realistis dengan kondisi keuangan daerah yang menurun,” jelasnya.

    Meski demikian, Komisi 1 menegaskan agar penggunaan anggaran tetap dilakukan dengan skala prioritas. Setiap rupiah, kata Setyo, harus diarahkan untuk program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

    “Kita tetap menempatkan anggaran pada skala prioritas di setiap OPD yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Namun, di sisi lain, kita juga harus menyesuaikan dengan kondisi penurunan anggaran yang terjadi,” ujarnya.

    Ketua DPC Partai Gerindra Bondowoso itu menjelaskan, efisiensi tersebut merupakan bagian dari kebijakan keuangan daerah yang sudah diprediksi sejak awal 2025 dan akan berlanjut hingga tahun anggaran 2026.

    Berdasarkan proyeksi, total APBD 2026 diperkirakan hanya sekitar Rp1,8 triliun, menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp2 triliun.

    Dengan keterbatasan fiskal itu, Komisi 1 menekankan agar OPD tetap menjaga optimalisasi pelayanan publik. Budi menegaskan, keterbatasan anggaran tidak boleh dijadikan alasan untuk menurunkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

    “Walaupun ada keterbatasan, kita tetap menekankan kepada OPD mitra Komisi 1 agar melayani masyarakat sebagaimana mestinya. Target pelayanan harus tetap tercapai sesuai rencana yang telah disusun,” tegasnya.

    Melalui rapat kerja tersebut, Komisi 1 juga mendengarkan aspirasi dan masukan dari setiap OPD terkait kebutuhan prioritas yang mendukung pelayanan publik di tengah keterbatasan anggaran.

    “Kita ingin memastikan bahwa setiap OPD mitra Komisi 1 tetap berkomitmen memberikan pelayanan terbaik meskipun anggarannya terbatas,” pungkas Setyo Budi.

    Ia berharap ke depan, setiap OPD mampu lebih kreatif dan inovatif dalam memanfaatkan anggaran yang tersedia serta mencari terobosan agar pelayanan publik tetap maksimal tanpa bergantung sepenuhnya pada besar kecilnya alokasi dana. [awi/aje]

  • Ketua MPR akui wartawan adalah kata dan mata hati rakyat

    Ketua MPR akui wartawan adalah kata dan mata hati rakyat

    Jakarta (ANTARA) – Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengakui bahwa wartawan adalah kata dan mata hati rakyat yang menyampaikan pikiran-pikiran dan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan keinginan rakyat.

    Saat membuka acara Media Gathering Koordinatoriat Wartawan Perlemen (KWP), dia menilai bahwa wartawan memiliki peran penting sebagai mitra dari MPR RI. Apalagi, kata dia, wartawan tak jarang menyampaikan ide-ide melalui pertanyaannya yang sebelumnya tak pernah terpikirkan.

    “Dukungan dan peran yang selama ini dikerjakan oleh kawan-kawan dalam profesinya sebagai pewarta membantu memberitakan apa yang menjadi tugas kami di MPR,” kata Muzani dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Minggu.

    Dalam sejarah perjuangan bangsa, dia mengungkapkan bahwa salah seorang wartawan berperan besar dalam memperjuangkan bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional saat Kongres Pemuda I Tahun 2026. Dia adalah M Tabroni, seorang wartawan yang berasal dari Madura.

    “Beliau mengatakan bahwa kita harus menggunakan kata Indonesia, ini penting untuk menyatukan kita dengan semangat kebersamaan,” kata Muzani.

    Maka dari itu, dia mengatakan bahwa Bagi MPR, wartawan adalah telinga serta kata hati rakyat.

    Menurut dia, wartawan mampu merasakan ketika rakyat merasa gelisah maupun gembira.

    “Itulah yang disuarakan oleh kawan-kawan, dan selalu ingin kami dengar serta dapatkan kabarnya,” katanya.

    Dia mengungkapkan bahwa pasang surut kehidupan berbangsa dan bernegara turut mempengaruhi tugas dan kewenangan MPR menjaga ideologi negara. Sayangnya, saat negara dalam keadaan baik-baik saja, tanggung jawab menjaga ideologi, kerap dianggap tidak dibutuhkan.

    Padahal, kata dia, pemahaman tentang masalah-masalah berbangsa dan bernegara perlu terus ditumbuhkembangkan di seluruh lapisan masyarakat.

    Dia juga mengatakan bahwa wartawan berperan penting guna memberi edukasi agar pemahaman tentang ideologi bangsa tidak sekadar menjadi kebutuhan, melainkan juga sebagai kesadaran.

    “Kami tahu ada pandangan di masyarakat yang menghendaki amandemen. Kami juga mengerti ada yang berpikir sudah cukup amandemen sampai di sini. Inilah yang menjadikan kemitraan kami dengan teman-teman wartawan menjadi sangat penting,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Maung Buatan Pindad Bakal Jadi Mobil Nasional? Istana Jawab Begini

    Maung Buatan Pindad Bakal Jadi Mobil Nasional? Istana Jawab Begini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi melihat peluang rencana Presiden Prabowo Subianto yang mau memproduksi mobil nasional masuk jajaran proyek prioritas pemerintah. Proyek mobil nasional itu diusulkan oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita untuk daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Supaya penyelenggaraan proyek ini bisa dipercepat.

    “Ya nanti kita lihat, rasa-rasanya masuk PSN,” kata Prasetyo Hadi, di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu dikutip Minggu (26/10/2025).

    Prasetyo menjelaskan pihaknya akan melakukan rapat dengan kementerian terkait untuk membahas rencana ini.

    “Kebetulan kami ada jadwal rapat untuk membahas salah satunya hal tersebut, nanti kami update kalau sudah selesai,” katanya.

    Namun saat ditanya apakah proyek mobil nasional ini akan dijalankan Danantara, Prasetyo masih belum bisa memastikan.

    “Mohon doannya saja. Kita tetapkan dulu, cita-cita dan target bahwa kita harus bisa dan mampu memproduksi mobil buatan anak bangsa sendiri,” kata Prasetyo.

    Foto: Kendaraan lapis baja listrik Pandu Maung MV3 buatan Pindad saat pameran Indo Defence 2024 Expo and Forum di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (11/6/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
    Kendaraan lapis baja listrik Pandu Maung MV3 buatan Pindad saat pameran Indo Defence 2024 Expo and Forum di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (11/6/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

    Lantas, apakah Maung yang diproduksi PT Pindad (Persero) masuk program mobil nasional ini?

    “Maung itu masuk proyek itu? Terima kasih,” sebutnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan adanya keinginan mobil buatan Indonesia dalam kurun waktu tiga tahun mendatang. Hal ini diungkapkan saat Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025).

    “Belum menjadi prestasi tapi sudah mulai kita rintis, kita akan punya mobil buatan Indonesia dalam tiga tahun yang akan datang,” katanya.

    Menurut Prabowo, pemerintah sudah mengalokasikan dana untuk memuluskan program tersebut. Lahan pabrik pun sudah disiapkan.

    “Sekarang tim sedang bekerja,” ujar Prabowo

    (emy/wur)

    [Gambas:Video CNBC]