Blog

Covid-19 Berlalu, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Gresik Segera Berlakukan Sidang Tatap Muka

Gresik (beritajatim.com) – Pengadilan Negeri Gresik dalam waktu dekat akan memberlakukan sidang tatap muka. Hal itu didasari dengan pandemi covid-19 yang sudah berlalu. Terkait dengan itu, empat unsur penegak hukum menggelar rapat koordinasi.

Sebelumnya, proses persidangan dilakukan secara daring. Masing-masing berlangsung dari kejaksaan, rumah tahanan, dan pengadilan.

“Kami sudah melakukan pertemuan, membahas persiapan sidang secara offline atau tatap muka,” ujar Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Gresik Nana Riana, Kamis (21/09/2023).

Baca Juga: Diduga Langgar Perda, DPRD Surabaya Akan Panggil Manajemen Hotel Twin Tower

Ia menambahkan, masing-masing pihak pun mulai menyiapkan infrastruktur dalam pelaksanaan sidang tatap muka. Mulai dari unsur penegak hukum kepolisian, kejaksaan, pengadilan, hingga rumah tahanan.

“Seperti pengamanan dan teknis lainnya. Termasuk membahas mengenai teknis penyidikan akan terus ditingkatkan,” imbuhnya.

Meski demikian lanjut dia, dalam pelaksanaan persidangan nantinya tetap harus memperhatikan unsur kesehatan. “Nanti para terdakwa tetap memakai masker,” ungkap Nana Riana.

Sementara itu, Ketua Pengadilan Negeri Gresik Agus Walujo Tjahjono mendukung penuh pelaksanaan persidangan. “Intinya kami siap melaksanakan persidangan secara offline, namun tetap dilanjutkan secara bertahap,” katanya.

Baca Juga: Biaya Perawatan Balita Tercebur Panci Kuah Panas Ponorogo Ditanggung Pemerintah

Masih menurut Agus Waluyo, nantinya setelah berjalan satu bulan, akan digelar monitoring dan evaluasi kembali untuk menentukan langkah selanjutnya. Sebelum pelaksanaan, empat instansi juga akan mengadakan simulasi terlebih dahulu.

Hal senada juga disampaikan Kepala Rutan Kelas IIB Gresik Disri Wulan Agus Tomo. Pihaknya mengaku siap jika proses persidangan digelar secara offline. Pengamanan dan pengawalan terdakwa harus diperketat.

“Khususnya mobilitas terdakwa saat dikirim ke Pengadilan untuk dilakukan persidangan,” pungkasnya. (dny/ian)

21/09/2023 20:07
Iran Rangkul Taliban Perangi Terorisme?

Teheran –

Iran memperluas kerja sama dengan Taliban dalam tema intelijen, tanggapi serangan teror berulang yang menewaskan puluhan warga sipil. Maraknya terorisme di Iran menunjukkan lemahnya lembaga keamanan.

“Iran dan Taliban bekerja sama erat melawan terorisme,” kata Menteri Informasi Iran, Ismail Khatib. Dalam sebuah video yang diunggah kantor berita Tasnim pada 15 September itu Khatib menduga keras kelompok teror Islamic State yang terusir dari Suriah dan Turki kini bercokol di utara Afghanistan.

Menteri Informasi Khatib bukan sembarang pejabat pemerintah Iran. Dia dikenal dekat dengan Garda Revolusi Iran.

“IS bersembunyi di wilayah pegunungan, di mana pemerintahan Taliban tidak punya akses. Mereka melancarkan serangan terhadap anggota Taliban. Kami bekerja sama secara erat dengan Taliban untuk memerangi mereka,” imbuh Khatib.

Dalam sebelas bulan terakhir, Iran mengalami dua serangan teror mematikan terhadap satu situs ziarah umat Syiah. Dalam serangan terhadap Musoleum Shah Cheragh pertengahan Agustus lalu, setidaknya delapan orang meninggal dunia dan delapan lainnya mengalami luka-luka.

Sementara pada bulan Oktober 2022 silam, sebanyak 13 orang meninggal dunia dan 30 luka-luka ketika bom mengoyak kekhusyukkan di situs terpenting ketiga bagi Syiah Imam Dua Belas itu. Islamic State mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut.

Perbatasan bersama cukup panjang

Resminya, Iran belum mengakui kedaulatan Taliban di Afghanistan. Tapi Teheran mengupayakan langgam pragmatis dalam berhadapan dengan penguasa Kabul.

Karena bagaimanapun juga, kedua negara saling berbagi perbatasan sepanjang 950 kilometer yang antara lain melintasi pegunungan tinggi dan sebabnya sulit diawasi. Sejak sebelum pengambilalihan kekuasaan di Afganistan, Teheran sudah menjalin relasi dengan Taliban. Kedua pihak disatukan oleh permusuhan terhadap Amerika Serikat dan misi militernya di kawasan.

“Dengan bantuan Taliban, kami berhasil mencegah serangan teror di kota suci Mashhad,” kata anggota legislatif Iran, Mahmoud Nabavian, usai berkunjung ke Afganistan akhir bulan Agustus lalu.

Mashhad adalah kota terbesar kedua di Iran dan terletak berjarak kurang dari 100 kilometer dari perbatasan Afganistan. Menurut Nabavian, Iran dan Taliban saling berbagi informasi intelijen dalam memerangi terorisme.

Citra negatif bagi Republik Islam

Bagi pengamat politik Iran di pengasingan, Ali Asfhari, serangan berulang di Shiraz mengungkap celah keamanan yang besar di Iran. Kepada DW, bekas pemimpin mahasiswa yang gencar menyuarakan reformasi pada 1990an itu menilai, geliat teror membuktikan propaganda tentang ketangguhan aparat keamanan dan dinasa rahasia dari pemerintah di Teheran merupakan ungkapan kosong.

“Serangan-serangan ini menunjukkan, betapa rapuhnya perlindungan negara terhadap aksi terorisme,” kata Asfari, sembari menambahkan, “sejak lebih dari sepuluh tahun, Iran merecoki negara lain di kawasan dengan dalih untuk mencegah masuknya terorisme. Saya yakin, kelompok jihadis Islam seperti ISIS atau Al-Kaida saat ini belum benar-benar bertekad membidik Iran dengan serangan teromya. Jika mereka sudah bertekad butal, bencana besar akan melanda negara ini.”

rzn/as

(nvc/nvc)

21/09/2023 18:34
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB Tak Akan Tercapai?

New York –

Pada tahun 2015, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyepakati 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang dirangkum dalam Agenda 2030.

Berdasarkan tujuan tersebut, dunia harus terbebas dari kelaparan dan kemiskinan pada tahun 2030 dan semua orang harus memiliki akses terhadap pendidikan, air bersih, dan energi yang dapat diandalkan. Kesetaraan gender dan membatasi kenaikan suhu global tidak lebih dari 1,5 derajat Celsius juga termasuk dalam daftar.

Saat ini, sudah jelas bahwa sebagian besar dari tujuan tersebut tidak akan tercapai. Sebuah laporan khusus PBB menemukan bahwa sekitar 30% dari target yang ditetapkan tidak mengalami peningkatan atau malah sebaliknya. Jika dunia tetap berada dalam kondisi saat ini, PBB memperkirakan lebih dari 600 juta orang akan menderita kelaparan pada tahun 2030.

Johannes Varwick, ilmuwan politik dan pakar hubungan internasional di Universitas Halle, berbicara kepada DW tentang tantangan yang dihadapi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB.

“Tujuan-tujuan itu memang ambisius, tapi bisa dicapai dengan kemauan politik yang tepat,” katanya. “Namun, tidak cukup banyak negara yang menanggapi komitmen mereka dengan serius.”

Satu masalah lain yang ia lihat adalah bahwa hubungan internasional selalu bersifat “jangka pendek dan dipicu oleh konflik.” Ia menambahkan bahwa “krisis seperti krisis keuangan global 2008, pandemi COVID-19, atau perang di Ukraina telah mengubah prioritas. Meskipun hal ini dapat dimengerti, tetapi hal ini juga merupakan cara pandang yang picik.”

Pemerintah Jerman mengeluarkan banyak uang

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan “rencana penyelamatan” untuk SDGs.

Pemerintah Jerman juga telah membuat seruan yang semakin mendesak. “Waktu hampir habis,” kata kanselir Jerman Olaf Scholz dalam pidatonya di hadapan Majelis Umum PBB pada hari Selasa (20/09).

Ia menambahkan bahwa Jerman menganjurkan agar “tujuan-tujuan tersebut tetap berada di puncak agenda internasional.” Menteri Pembangunan Jerman Svenja Schulze juga meminta negara-negara untuk meningkatkan tempo.

Namun, para kritikus percaya bahwa Berlin turut bertanggung jawab atas kurangnya kemajuan tersebut. Organisasi bantuan Katolik Jerman, Misereor, misalnya, mengatakan bahwa “bukan tanda yang menggembirakan”, bahwa anggaran federal yang akan datang mengalokasikan dana 15% lebih rendah untuk bantuan pembangunan.

Lembaga bantuan Protestan, Bread for the World (Brot fr die Welt), juga mengkritik rencana pemerintah federal untuk memangkas anggaran.

Erosi kekuatan Barat

Sementara Kanselir Scholz berbicara di hadapan ruangan yang hampir kosong, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy membuat semua mata tertuju padanya di Majelis Umum PBB. Dia menggunakan pidatonya untuk mengeluarkan peringatan yang mengerikan tentang agresi Rusia.

Namun, jumlah perhatian yang diberikan PBB terhadap perang di Ukraina masih menjadi perdebatan. Banyak negara dari Global South menuduh Barat terlalu serius menanggapi perang ini dan mengabaikan isu-isu penting seperti pengurangan kemiskinan global dalam prosesnya.

“KTT G77+ China di Havana juga menunjukkan meningkatnya klaim Global South,” tambah Varwick. Namun, ia juga menyatakan bahwa ia tidak melihat adanya alternatif yang layak selain PBB. “Kami tidak memiliki sesuatu yang lebih baik dari PBB.”

Inisiatif Jerman

Apa yang akan terjadi selanjutnya terhadap SDGs? Pemerintah Jerman telah meluncurkan beberapa inisiatif.

Di New York, Kanselir Scholz dan Menteri Pembangunan Schulze mengundang para tamu ke Konferensi Keberlanjutan Hamburg pada bulan Juni 2024, “untuk mempertemukan perwakilan pemerintah dari Global North dan Global South, serta para pemimpin pemikiran dari sektor swasta, ilmu pengetahuan, masyarakat sipil, dan organisasi internasional untuk mengembangkan solusi bersama bagi transformasi sosial-ekologis yang sangat dibutuhkan,” seperti yang dinyatakan oleh lembaga yang dipimpin Schulze.

Jerman saat ini merayakan 50 tahun keanggotaannya di PBB, dan bersama dengan rekan fasilitatornya, Namibia, sedang merencanakan KTT PBB Masa Depan untuk tahun depan. Mungkin kerja sama antara kedua negara ini akan menandakan bahwa Korea Utara dan Korea Selatan dapat mendefinisikan dan mengejar tujuan bersama.

(bh/ha)

(nvc/nvc)

21/09/2023 18:30
Komitmen Biden dan Netanyahu Menuju Normalisasi Israel-Saudi

New York –

Bertemu untuk pertama kalinya sejak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali berkuasa pada Desember lalu, Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengisyaratkan keinginan untuk meredakan ketegangan dalam hubungan mereka. Namun, Biden juga menegaskan bahwa ia bertekad untuk mendiskusikan perbedaan-perbedaan antar kedua negara.

Hal ini termasuk penolakan Biden terhadap rencana perombakan peradilan yang kontroversial dari pemerintah sayap kanan Netanyahu serta keprihatinannya terhadap garis keras Israel terhadap Palestina.

“Saya harap kita dapat menyelesaikan beberapa hal hari ini,” kata Biden pada awal pembicaraan sambil duduk berdampingan dengan Netanyahu di sebuah ballroom hotel di New York.

Sebuah pernyataan dikeluarkan Gedung Putih setelah pertemuan tersebut mengatakan bahwa Biden “menegaskan kembali keprihatinannya tentang perubahan mendasar pada sistem demokrasi Israel, jika tidak ada konsensus yang luas.”

Biden juga menyerukan “langkah-langkah segera untuk memperbaiki situasi keamanan dan ekonomi, mempertahankan kelangsungan solusi dua negara, dan mempromosikan perdamaian yang adil dan langgeng antara Israel dan Palestina,” demikian pernyataan tersebut.

Alih-alih melakukan pertemuan di Gedung Putih, tempat yang bergengsi serta lebih disukai Netanyahu, kedua pemimpin tersebut akhirnya mengatur pembicaraan mereka ketika keduanya menghadiri sidang tahunan Majelis Umum PBB. Biden mengundang Netanyahu untuk mengunjungi Washington sebelum akhir tahun.

Biden bicara soal Iran dan Palestina

Namun, isu terbesar dalam agenda tersebut adalah dorongan yang dipimpin oleh AS untuk menjalin hubungan diplomatik antara musuh lama Israel dan Arab Saudi, menjadi inti dari negosiasi kompleks yang lebih luas serta melibatkan jaminan keamanan AS dan bantuan nuklir sipil yang diminta oleh Riyadh serta konsesi Israel kepada Palestina.

“Saya pikir di bawah kepemimpinan Anda, Bapak Presiden, kita dapat menjalin perdamaian bersejarah antara Israel dan Arab Saudi,” kata Netanyahu.

Dia mengatakan “perdamaian seperti itu akan sangat membantu untuk memajukan akhir konflik Arab-Israel, mencapai rekonsiliasi antara dunia Islam dan negara Yahudi, serta memajukan perdamaian sejati antara Israel dan Palestina.”

Netanyahu mengatakan bahwa mereka dapat bekerja sama untuk membuat sejarah.

“Bersama-sama,” Biden mengulangi, mengisyaratkan komitmennya terhadap upaya normalisasi, yang menurutnya tidak terpikirkan beberapa tahun yang lalu.

Seorang pejabat senior pemerintahan Biden mengatakan kepada para wartawan setelah pertemuan tersebut bahwa sudah dipahami ada beberapa konsesi kepada Palestina yang harus menjadi bagian dari kesepakatan apa pun, tetapi tidak mengatakan apa saja konsesi tersebut.

“Masih ada jalan yang harus dilalui sebelum kita sampai di sana,” kata pejabat itu.

Biden dan Netanyahu menghabiskan beberapa waktu untuk bertemu empat mata tanpa didampingi oleh penasihat, tambah pejabat tersebut.

Pembicaraan dengan Netanyahu dipandang sebagai kesempatan bagi Biden untuk memberikan pengarahan kepadanya dan mencoba melihat seberapa jauh Israel akan bersedia melakukan apa yang telah disebut sebagai penawaran besar yang potensial dapat membentuk kembali geopolitik di Timur Tengah.

Pemerintah Netanyahu telah menunjukkan sedikit kesediaan untuk memberikan konsesi besar kepada Palestina, yang dapat menyulitkan Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman, untuk menyetujui normalisasi.

David Makovsky, seorang pengamat Timur Tengah yang telah lama berkecimpung di Washington Institute for Near East Policy, mencatat dalam sebuah posting di X, yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter, bahwa pertemuan tersebut terjadi “265 hari setelah Netanyahu menjabat, jeda waktu terpanjang sejak tahun 1964.”

“Potensi kesepakatan Saudi yang sangat besar membuat Biden dan Netanyahu tidak memiliki banyak pilihan selain bertemu meskipun ada perbedaan,” katanya.

bh/ha (Reuters)

(nvc/nvc)

21/09/2023 18:08
Gerakan Khalistan Dihubung-hubungkan dengan Ketegangan Kanada dan India

Pembunuhan seorang pria Kanada asal India menimbulkan ketegangan antara perdana menteri Kanada dan pejabat India.

Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengutip sebuah tuduhan “yang dapat dipercaya”, yang menghubungkan agen-agen pemerintah India dengan penembakan terhadap warga negara Kanada yang mendukung gerakan Khalistan.

Hardeep Singh Nijjar, presiden kuil milik umat Sikh di Kanada, ditembak mati oleh dua pria bersenjata yang mengenakan topeng pada bulan Juni lalu.

PM Trudeau sudah menyampaikan masalah ini kepada para pejabat tinggi India, termasuk Perdana Menteri Narendra Modi, saat pertemuan KTT G20 baru-baru ini di New Delhi.

India dengan cepat membantah tuduhan tersebut dengan menyebutnya “tidak masuk akal”.

Menteri Luar Negeri India mengatakan tuduhan Kanada adalah bentuk pengalihan dari masalah “teroris dan ekstremis Khalistan” yang berlindung di Kanada.

Ia juga mengatakan India merasa khawatir dengan sejumlah politisi di Kanda yang bersimpati dengan orang-orang seperti ini.

Sebagai tanggapan atas masalah ini, kedua negara mengusir diplomat dari masing-masing negara.

Gerakan Khalistan

Di tengah konflik yang bergejolak ini, mungkin ada yang berpikir: Apa itu gerakan Khalistan?

Secara sederhana, Khalistan merupakan gerakan di India yang berupaya memerdekakan umat Sikh.

Namun, pemerintah India menganggap gerakan ini sebagai ancaman terhadap keamanan nasional.

Sikhisme adalah agama monoteisme yang berasal dari wilayah Punjab di India di abad ke-15.

Saat ini mayoritas penduduk di Punjab adalah penganut Sikh.

Di kalangan umat Sikh, Khalistan artinya Tanah “Khalsa” atau “suci”.

Gerakan Khalistan mendapat momentumnya pada tahun 1970an dan 1980an, terutama pada masa kepemimpinan Jarnail Singh Bhindranwale, yang mengadvokasi hak Sikh dan otonomi di Punjab.

Namun, situasi ini berujung pada kekerasan, dengan puncaknya terjadi Operasi Bintang Biru yang terkenal di tahun 1984.

Operasi Bintang Biru merupakan operasi militer yang digagas pemerintah India untuk mengusir Jarnail dan pasukan bersenjatanya dari Kuil Emas di Amritsar, sebuah situs suci umat Sikh.

Banyak korban jiwa dalam operasi militer ini, juga kerusakan kuil, sehingga membuat marah umat Sikh di seluruh dunia.

Beberapa bulan kemudian, perdana menteri India saat itu, Indira Gandhi yang memerintahkan operasi tersebut, dibunuh oleh pengawal Sikh di rumahnya di New Delhi, sehingga memicu kerusuhan yang memakan korban di seluruh India.

Saat ini, gerakan Khalistan hanya mendapat sedikit dukungan di India, namun masih ada diaspora Sikh di Kanada, yang memiliki populasi Sikh terbesar di luar Punjab, selain juga di Inggris, Australia, dan Amerika yang mendukung gerakan Khalistan.

Memiliki hubungan dengan Australia

Kepercayaan Sikh juga sudah berkembang di Australia, khususnya selama 10 tahun terakhir.

Menurut data statistik, jumlah orang yang berafiliasi dengan kepercayaan Sikh meningkat hampir tiga kali lipat sejak tahun 2011.

Pada tahun 2021, jumlahnya mencapai 0,8 persen dari penduduk di Australia, atau sekitar 210.400 orang.

Namun, penting untuk dicatat, meski ada individu dan organisasi Sikh di Australia yang mungkin mendukung Khalistan, tidak semua orang Sikh memiliki perspektif yang sama.

Gerakan ini masih menjadi isu yang kompleks dan kontroversial dalam komunitas Sikh di Australia.

Gerakan Khalistan baru-baru ini menjadi topik pembicaraan di Australia dan juga bahan diskusi di antara para pemimpin kedua negara saat bertemu.

Di Australia, faksi-faksi pro-Khalistan baru-baru ini melakukan serangkaian “referenda” tidak mengikat yang mendukung adanya negara bagian Khalistan di India, menyebabkan bentrokan sengit di Melbourne antara pendukung mereka dan kaum nasionalis India.

Dalam beberapa bulan terakhir, beberapa kuil Hindu di Brisbane, Melbourne, dan Sydney dirusak dengan slogan-slogan separatis yang mendukung Sikh, meski pelaku di balik vandalisme masih belum diketahui.

Selasa kemarin, Australia, yang memantau perselisihan diplomatik antara Kanada dan India, mengatakan pihaknya “sangat prihatin” dengan tuduhan yang dibuat oleh Kanada.

“Kami menjalin hubungan erat dengan para mitra mengenai perkembangan ini. Kami telah menyampaikan kekhawatiran kami ke tingkat pejabat senior ke India,” ujar juru bicara Menteri Luar Negeri Penny Wong kepada ABC.

“Kami memahami laporan-laporan ini akan sangat mengkhawatirkan sebagian komunitas Australia.”

Tuduhan yang memperburuk hubungan kedua negara

Brahma Chellaney, seorang profesor di Pusat Penelitian Kebijakan di New Delhi, mengatakan tanpa adanya penangkapan atau dakwaan apa pun yang dilakukan oleh pihak berwenang Kanada, tuduhan PM Trudeau semakin memperburuk hubungan Kanada dan India.

“Ini adalah krisis diplomatik yang tidak perlu antara New Delhi dan Ottawa,” katanya.

“Mengapa PM Trudeau hanya melontarkan tuduhan yang mengaitkannya dengan hal ini, padahal ia tahu ini akan mempunyai implikasi serius bagi hubungan India-Kanada?”

“‘India belum pernah dituduh melakukan pembunuhan di negara-negara Barat … Membunuh para pembangkang di luar negeri adalah hal yang dilakukan oleh rezim otoriter. India adalah negara demokrasi terbesar di dunia.”

Diproduksi oleh Natasya Salim dari laporan dalam bahasa Inggris

Lihat juga Video ‘Langkah India Usai 2 Orang Dilaporkan Meninggal Akibat Virus Nipah’:

21/09/2023 17:58
Presiden Suriah Kunjungi China, Hadiri Opening Asian Games-Bertemu Xi

Beijing –

Presiden Suriah Bashar al-Assad telah tiba di Hangzhou, China, untuk memulai kunjungan resminya. Kunjungan ini menjadi yang pertama dilakukan Assad ke China sejak tahun 2004, setelah Damaskus mengambil langkah lebih lanjut untuk mengakhiri isolasi diplomatik selama lebih dari satu dekade terakhir.

Seperti dilansir Reuters, Kamis (21/9/2023), Assad tiba di Hangzhou dengan menggunakan pesawat maskapai Air China di tengah cuaca yang diselimuti kabut tebal, yang menurut media pemerintah China justru ‘menambah suasana misterius’ mengingat Presiden Suriah itu jarang terlihat di luar negaranya.

Assad diketahui jarang bepergian ke luar negeri sejak konflik berkelanjutan melanda Suriah tahun dan dilaporkan menewaskan lebih dari setengah juta orang.

Selama berada di China, Assad dijadwalkan menghadiri seremoni pembukaan Asian Games, bersama dengan lebih dari selusin pejabat asing yang juga akan hadir. Selain itu, Assad juga akan memimpin delegasi Suriah dalam pertemuan di beberapa kota di China, termasuk pertemuan puncak dengan Presiden Xi Jinping.

Dituturkan sumber dari delegasi Suriah bahwa Assad dan Xi akan bertemu pada Jumat (22/9) besok, atau sehari sebelum dia menghadiri pembukaan Asian Games.

Pertemuan-pertemuan lainnya dijadwalkan akan digelar di Beijing pada Minggu (24/9) dan Senin (25/9) mendatang.

21/09/2023 17:55
Zelensky Minta Hak Veto Rusia di PBB Dicabut, Ini Kata Menlu Lavrov

New York –

Rusia menanggapi seruan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky agar hak veto Moskow dalam Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dicabut. Menteri Luar Negeri (Menlu) Sergei Lavrov menegaskan hak veto yang dimiliki Rusia merupakan ‘alat yang sah’ dalam hubungan internasional.

Seperti dilansir AFP, Kamis (21/9/2023), Lavrov yang menghadiri forum Dewan Keamanan PBB pada Rabu (20/9) setelah Zelensky pergi meninggalkan ruangan, mencemooh gagasan dicabutnya hak veto Rusia dan menggambarkannya sebagai cara untuk mengendalikan kekuatan Barat.

“Penggunaan veto adalah alat yang sah sebagaimana tercantum dalam Piagam (PBB) dengan tujuan mencegah keputusan yang dapat menyebabkan perpecahan organisasi,” tegas Lavrov dalam tanggapannya.

Dalam pidatonya di hadapan Menlu Amerika Serikat (AS) Antony Blinken dalam forum yang sama, Lavrov menuduh Barat memicu perselisihan internal di Ukraina selama bertahun-tahun, mempersenjatai Kyiv dan mendorong negara itu ke arah konflik militer melawan Rusia.

“Prinsip non-intervensi dalam urusan dalam negeri telah diinjak-injak berkali-kali,” sebut Lavrov.

Lavrov juga menyatakan Rusia terbuka untuk merundingkan jalan keluar dari krisis Ukraina dan mengecam Zelensky, yang berupaya merebut kembali wilayah-wilayah Ukraina yang diduduki Rusia, karena tidak melakukan perundingan.

“Ketika menyangkut perundingan, kami tidak menolak untuk melakukan perundingan. Tetapi saya ingin mengingatkan Menteri Luar Negeri yang terhormat bahwa Presiden Zelensky telah menandatangani dekrit yang melarang perundingan dengan pemerintahan (Presiden Vladimir) Putin,” tuduhnya.

Lihat juga Video ‘Zelensky Yakin Kalahkan Rusia Usai Terima Bantuan Jet Tempur F-16’:

21/09/2023 17:18
Jerman dan Italia Mengaku Kewalahan Atasi Masalah Migrasi

Berlin –

Jerman menghadapi kesulitan untuk menerima lebih banyak migran, demikian diungkapkan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier sebelum berangkat ke Italia pada hari Rabu (20/09).

“Jerman, seperti halnya Italia, berada pada batas kapasitasnya,” kata Steinmeier dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Italia Corriere della Sera. Ia memaparkan, Jerman telah menerima sepertiga dari semua permohonan suaka yang diajukan di Uni Eropa pada paruh pertama tahun 2023.

Steinmeier mengakui bahwa Italia dan Jerman menerima “beban berat yang harus ditanggung” dan menyerukan “distribusi yang adil” atas beban migrasi di Eropa.

Steinmeier menyerukan “kontrol yang lebih kuat’ di perbatasan eksternal

Steinmeier memulai kunjungan tiga harinya ke Italia pada hari Rabu (20/09), di mana ia bertemu dengan Presiden Italia Sergio Mattarella dan mengunjungi Pulau Sisilia di selatan Italia.

Pihak berwenang Italia baru-baru ini mulai memindahkan sejumlah migran ke Sisilia dari pulau kecil Lampedusa, yang kewalahan dengan jumlah kedatangan pencari suaka, yang memecahkan rekor. Sekitar 8.500 orang tiba di Lampedusa dengan menggunakan 199 kapal antara hari Senin dan Rabu pekan lalu.

Untuk membatasi jumlah orang yang datang ke Eropa, Steinmeier mengatakan bahwa ‘kontrol dan pengawasan yang lebih kuat di perbatasan eksternal’ diperlukan.

Italia dan Jerman berselisih mengenai penerimaan migran

Presiden Jerman menekankan keyakinannya bahwa Italia tidak boleh dibiarkan sendirian dalam masalah migrasi dan berterima kasih kepada negara itu karena telah menunjukkan ‘begitu banyak tanggung jawab kemanusiaan.’

Pemerintah sayap kanan Italia telah dikritik karena mengeluarkan dekrit yang mengekang hak-hak migran dan menghalangi misi penyelamatan nirlaba di laut.

Steinmeier juga mendesak pemerintah Italia dan Jerman untuk merundingkan kesepakatan atas perselisihan mereka mengenai masalah ini.

Pekan lalu, Jerman menangguhkan penerimaan migran secara sukarela dari Italia sampai pemberitahuan lebih lanjut. Kementerian Dalam Negeri Italia mengatakan Italia sendiri menolak untuk menerima kembali orang-orang yang proses suakanya menjadi tanggung jawab pemerintahan di Roma di bawah hukum Uni Eropa.

Perdebatan di Jerman mengenai ‘batas migrasi’ kembali memanas

Beberapa politisi Jerman baru-baru ini mengusulkan pembatasan jumlah migran dan pencari suaka setiap tahunnya.

Pemimpin kubu oposisi konservatif Friedrich Merz mengatakan jumlah migran harus ditetapkan sebesar 200.000 orang per tahun. Sebaliknya, Menteri Dalam Negeri Jerman Nancy Faeser menolak pembatasan tersebut.

Menurut data resmi, Jerman telah menerima sekitar 175.000 permohonan suaka pada tahun 2023, tidak termasuk dari Ukraina. Pada akhir Agustus sudah ada lebih dari 200.000. Angka tersebut 77% lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Sebanyak 70% pendaftar suaka adalah laki-laki. Jerman telah menerima lebih dari satu juta pengungsi dari Ukraina, melalui proses suaka khusus Uni Eropa, sehubungan dengan perang Rusia-Ukraina.

Sementara itu, pemerintah Jerman sedang berusaha untuk menarik para migran untuk mengisi sekitar dua juta lapangan pekerjaan. Para anggota parlemen Jerman pada bulan Juni lalu telah memberikan suara untuk mereformasi undang-undang imigrasi pekerja terampil.

Berapa jumlah migran di Jerman?

Sekitar 20,2 juta orang di Jerman bermigrasi ke negara itu atau lahir dari orang tua yang pindah ke sana, demikian data dari tahun 2022 yang diterbitkan oleh Kantor Statistik Federal, Destatis.

Angka tersebut meningkat 6,3% dari angka tahun 2021 dan jumlahnya mewakili 24,3% dari total populasi 83,2 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, 15,3 juta atau 18,4% penduduk pindah ke Jerman dari luar negeri pada suatu saat dalam hidup mereka.

Tercatat lebih dari enam juta orang bermigrasi ke Jerman dalam satu dasawarsa terakhir, yaitu antara tahun 2013 hingga 2022.

Meningkatnya migrasi dari wilayah konflik seperti Ukraina, Suriah, dan Afganistan pada tahun 2022, meningkatkan jumlah orang yang bermigrasi sendiri lebih cepat, lebih dari 7,3% pada tahun lalu.

ap/yf (dpa, AP)

Lihat juga Video ‘Angkatan Laut Sri Lanka Gagalkan 78 Orang yang Kabur Naik Perahu’:

(nvc/nvc)

21/09/2023 17:14
Konsumen Apartemen Surabaya Berhasil Menang Gugatan, Dapat Pengembalian Uang Rp145 Juta

Surabaya (beritajatim.com) – Budi Pranoto, konsumen apartemen di Surabaya, berhasil memenangkan gugatan atas PT Puncak Dharmahusada (PTPD), perusahaan pemilik apartemen tersebut. Gugatan Budi Pranoto terkait pembatalan pemesanan unit apartemen yang telah dibayarnya sebagian.

Dalam putusan pengadilan, PTPD diwajibkan membayarkan pengembalian uang kepada Budi Pranoto sebesar Rp 145.111.717,-.

Budi Pranoto awalnya telah memenuhi beberapa kali pembayaran sesuai dengan amanat dalam Surat Pesanan, akan tetapi karena kondisi pandemi Covid-19 membuat ekonominya tidak stabil, sehingga ia berniat untuk membatalkan pemesanan unit apartemen tersebut.

PT PD sebenarnya telah setuju terkait pembatalan unit tersebut, namun tidak sepakat masalah jumlah uang pengembalian yang akan diterima Budi Pranoto.

Budi Pranoto kemudian melalui kuasa hukumnya, Julianto Simanjuntak & Rekan, melakukan upaya mediasi di luar pengadilan dengan PT PD, namun selalu menemui jalan buntu.

Buntunya upaya mediasi membuat Budi Pranoto mengajukan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Surabaya. Setelah melalui beberapa kali persidangan, Majelis Hakim menjatuhkan putusan kemenangan di pihak Budi Pranoto.

PT PD kemudian mengajukan upaya keberatan (setara banding), namun upaya tersebut ditolak oleh Pengadilan Tinggi Surabaya.

PT PD juga mengajukan gugatan kepada Budi Pranoto di Pengadilan Pasuruan, namun gugatan tersebut juga ditolak.

Akhirnya, Pengadilan Negeri Surabaya, berdasarkan Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 31/Eks/2022/PN.Sby. jo. 67/Pdt.G.S/2021/PN.Sby. telah memblokir uang tunai sejumlah Rp.145.111.717,- di rekening PT Puncak Dharmahusada.

Uang tersebut nantinya akan diberikan kepada Budi Pranoto untuk memenuhi putusan pengadilan.

Komentar Kuasa Hukum

Hery G Siregar SH, advokat pada Kantor Hukum Julianto Simanjuntak & Rekan, mengatakan bahwa kemenangan ini merupakan bukti bahwa keadilan masih dijamin oleh hukum di Indonesia.

“Kami bersyukur atas kemenangan ini. Ini merupakan bukti bahwa hukum di Indonesia masih melindungi konsumen,” kata Hery.

Hery juga mengimbau kepada konsumen yang mengalami permasalahan serupa untuk tidak ragu untuk menuntut haknya melalui jalur hukum. (ted)

21/09/2023 16:57
Rofiah Lapor Dugaan Penculikan Anak ke Polres Sampang

Sampang (beritajatim.com) – Masih ingat dengan Rofiah (40) warga Dusun Takong, Desa Aeng Sareh, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, yang pernah mengadu kehilangan anaknya ke Polres Sampang. Kamis (21/9/2023). Kembali mendatangi Mapolres dan menanyakan perkembangan penanganan kasus tersebut.

Alhasil, unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres setempat, telah melakukan gelar perkara dan menaikan status kasus tersebut dari penyelidikan ke penyidikan. Tidak hanya itu, Rofiah juga memperlihatkan surat tanda bukti pelaporan dugaan penculikan anak.

Saat ditemui di Mapolres Sampang, Rofiah terlihat sedih dan meneteskan air mata dengan penuh harap kepada kepolisian agar penaganan kasus itu segera tuntas dan anaknya bisa dikembalikan. “Awalnya anak saya ini dipinjam 3 hari oleh mantan suami siri, namun selama empat bulan tak kunjung dikembalikan. Sementara upaya untuk menjemput secara kekeluargaan juga tidak membuahkan hasil,” ujarnya.

Rofiah mengatakan, pelihan melaporkan dugaan penculikan itu karena aduan dan upaya pengambilan anaknya secara kekeluargaan tidak membuahkan hasil. Sehingga, ia membuat laporan kepolisian.

Seperti yang diberitakan sebelumnya. Rofiah, mengaku telah kehilangan anaknya yang diduga dibawa kabur oleh mantan suami siri. Singkat cerita, beberapa tahun lalu Rofiah yang berstatus janda itu berangkat menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia. Selama di perantauan, ia bertemu dengan sesama TKI yakni seorang pria inisial H asal Pamekasan.

Di negara Malaysia itu, mereka memutuskan untuk menikah siri secara agama. Dan selang beberapa bulan kemudian Rofiah hamil. Lalu, pasangan suami istri siri tersebut, memutuskan untuk melahirkan si buah hatinya di kampung halamanya di Madura. Sehingga mereka pulang ke Indonesia.

Sayangnya, saat berada di Madura, Rofiah sering ditinggal oleh suaminya pulang ke Pamekasan dan ternyata di sana inisial H ini juga mempunyai istri. “Saya harus berjuang sendiri untuk membiayai proses persalinan,” kata Rofiah, Rabu (6/9/2023).

Lanjut Rofiah, enam bulan kemudian seiring usia bayi laki-laki yang dilahirkan semakin tumbuh besar dan tanpa seorang suami yang menafkahi. Rofiah kembali memutuskan untuk berangkat ke Malaysia menjadi TKI. Sementara anaknya, dititipkan ke saudaranya yang ada di Sampang.

“Saat saya berada di Malaysia ternyata mantan suami saya itu datang ke rumah adik saya, dengan tujuan meminjam anak, karena adik saya tahu bahwa itu mantan suami yang juga mempunyai hak, maka diberikanlah anak saya itu,” imbuhnya.

Namun, karena tak kunjung dikembalikan, maka Rofiah lagi-lagi pulang ke Madura untuk meminta anaknya ke rumah inisial H di Pamekasan. Tetapi, hingga tiga kali usahanya gagal. “Karena usaha saya untuk mengambil anak gagal, 21 Juni 2023 kasus ini saya adukan ke PPA,” tambahnya.

Terpisah, Kasat Reskrim Polres Sampang, AKP Sukaca saat dikonfirmasi mengatakan, dirinya segera berkoordinasi dengan penyidik untuk memintai laporan perkembangan kasus tersebut. “Kita akan segera pangil kedua belah pihak baik pelapor maupun terlapor,” pungkasnya.[sar/kun]

BACA JUGA: Rofiah Lapor Dugaan Penculikan Anak ke Polres Sampang

21/09/2023 16:28