Blog

  • Tom Lembong Minta Dibebaskan Kasus Korupsi Gula, Pengacara: Rekayasa Hukum

    Tom Lembong Minta Dibebaskan Kasus Korupsi Gula, Pengacara: Rekayasa Hukum

    PIKIRAN RAKYAT – Pengacara Tom Lembong, Ari Yusuf Amir mengaku kliennya tak memiliki kesalahan apa pun untuk disangkakan sebagai pelaku tindak pidana korupsi kasus dugaan importasi gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015–2016.

    Menurutnya sejumlah fakta yuridis dalam kasus ini yakni Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta tak berwenang secara absolut memeriksa, mengadili serta memutus perkara kliennya.

    Hal ini sebab yang didakwakan adalah perkara pangan yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

    “Terdapat beberapa fakta yuridis yang menjadi poin penting betapa Tom Lembong tidak memiliki kesalahan apa pun,” ucap Ari di Jakarta pada Kamis, 6 Maret 2025 seperti dikutip dari Antara.

    Surat Dakwaan

    Perhitungan kerugian keuangan negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di kasus ini sudah diuraikan secara nyata dan pasti.

    Tapi unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tak ada cukup bukti.

    “Maka penyidik seharusnya segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada jaksa pengacara negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 32 Ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” lanjutnya.

    Menurut Ari dari surat dakwaan penuntut umum, berbagai pihak melakukan pembayaran pajak dan/atau PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PPI (Persero), bukan kliennya tapi dilakukan 9 perusahaan swasta selaku penjual gula dan sebagai wajib pajak.

    Penuntut umum menggunakan laporan audit BPKP, padahal faktanya kegiatan importasi gula di Kemendag tahun 2015–2016 sudah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan kesimpulan tak ada kerugian keuangan negara dalam menyusun surat dakwaan.

    Surat dakwaan pada kliennya tidak cermat, tak jelas dan lengkap karena semua perbuatan Tom Lembong yang diuraikan adalah bentuk tindakan administratif bukan menguraikan peristiwa harga beli gula kristal putih.

    Rekayasa Hukum

    Berdasarkan berbagai fakta hukum ini, secara terang benderang membuktikan dakwaan penuntut umum pada Tom Lembong dalam korupsi importasi gula tak berdasar.

    “Kasus ini merupakan bentuk rekayasa hukum yang dituduhkan kepada Tom Lembong karena perbedaan haluan politik. Oleh karena itu, pengadilan harus segera membebaskan Tom Lembong serta memulihkan statusnya sebagai warga negara yang merdeka dan dilindungi hukum,” lanjutnya.

    Ia didakwa merugikan negara Rp578,1 miliar karena menerbitkan surat pengakuan impor atau persetujuan impor gula kristal mentah tahun 2015–2016 ke 10 perusahaan tanpa didasarkan rapat koordinasi antarkementerian dan disertai rekomendasi Kementerian Perindustrian.

    Surat pengakuan impor tahun 2015–2016 ini diduga diberikan guna mengimpor gula kristal mentah guna diolah menjadi gula kristal putih.

    Padahal Tom Lembong mengetahui perusahaan ini tak berhak mengolah gula kristal mentah menjadi gula kristal putih karena perusahaan gula rafinasi.

    Pihaknya disebutkan tak menunjuk perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) guna pengendalian ketersediaan dan stabilisasi harga gula.

    Akan tetapi menunjuk Induk Koperasi Kartika (Imkopkar), Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Inkoppol), Pusat Koperasi Kepolisian Republik Indonesia (Puskopol) dan Satuan Koperasi Kesejahteraan Pegawai (SKKP) TNI/Polri.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • 5 Rekomendasi Sofa L 4 Jutaan, Cocok untuk Ruang Tamu dan Keluarga

    5 Rekomendasi Sofa L 4 Jutaan, Cocok untuk Ruang Tamu dan Keluarga

    PIKIRAN RAKYAT – Sofa L dengan kapasitas empat dudukan menjadi pilihan ideal bagi keluarga yang menginginkan kenyamanan dan kebersamaan di ruang tamu atau ruang keluarga.

    Dengan anggaran sekitar 4 jutaan, Anda bisa mendapatkan sofa L berkualitas dengan desain modern dan fungsional. Berikut adalah 5 rekomendasi sofa L yang bisa menjadi pilihan Anda:

    Tips Memilih Sofa L 4 Dudukan

    – Pastikan ukuran sofa sesuai dengan luas ruangan agar tidak terasa sempit.

    – Pertimbangkan tata letak ruangan untuk menentukan posisi terbaik sofa.

    – Pilih rangka sofa yang kokoh dan tahan lama.

    – Perhatikan kualitas busa dan kain pelapis yang nyaman dan mudah dibersihkan.

    – Sesuaikan desain sofa dengan gaya interior ruangan.

    – Pilih warna yang netral atau sesuai dengan preferensi Anda.

    – Pastikan sofa memberikan kenyamanan optimal saat duduk atau berbaring.

    – Perhatikan ketinggian dan kedalaman dudukan.

    – Beberapa sofa dilengkapi fitur tambahan seperti sandaran kepala yang bisa diatur atau penyimpanan di bawah dudukan.

    Sofa L-Shape

    5 Rekomendasi Sofa L 4 Jutaan

    1. Heim Studio EIRI Sofa L

    – Desain minimalis modern dengan warna netral yang elegan.

    – Kualitas bahan yang baik dan nyaman.

    – Harga referensi: Rp4.139.000.

    2. Livien Sofa Cloud 9 Mocca

    – Desain mewah dengan warna mocca yang hangat.

    – Busa yang empuk dan nyaman.

    – Harga referensi: Rp4.900.000.

    3. EZMA Klaus Sofa L 2 in 1 Dark Grey

    – Desain multifungsi yang bisa diubah menjadi tempat tidur.

    – Warna abu-abu gelap yang modern.

    – Harga referensi: Rp4.680.000.

    4. Ananta Ferguso Sofa L 3 in 1

    – Memiliki desain yang modern, dan nyaman untuk digunakan.

    – Harga referensi: Rp4.418.000.

    5. Lovise Sofa Sudut Scandinavian Abu-abu

    – Memiliki desain gaya Scandinavian, dan memiliki warna abu-abu yang elegan.

    – Harga referensi: Rp4.900.000.

    Disclaimer: Harga dan ketersediaan produk dapat bervariasi tergantung toko. Spesifikasi produk dapat berubah sewaktu-waktu.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Bagaimana Rencana Lima Tahun Dorong Pembangunan Komprehensif China?

    Bagaimana Rencana Lima Tahun Dorong Pembangunan Komprehensif China?

    PIKIRAN RAKYAT – Tahun 2025 menandai tahun terakhir untuk implementasi Rencana Lima Tahun ke-14 (2021-2025) China. Rencana ini memprioritaskan pembangunan berkualitas tinggi alih-alih target tradisional yang berpusat pada pertumbuhan. Hal ini mencerminkan evolusi prioritas di perekonomian terbesar kedua di dunia tersebut.

    Sebagai institusi penting yang mewakili keunggulan unik dari sistem tata kelola nasional China, rencana lima tahun telah berperan penting dalam memajukan pembangunan di semua sektor di negara itu selama beberapa dekade terakhir.

    Dengan pertemuan “Dua Sesi” tahun ini resmi dimulai pada Selasa (4/3), para anggota legislatif nasional dan penasihat politik China akan meninjau pencapaian negara dan menguraikan rencana masa depan. Pertemuan ini juga merupakan kesempatan yang tepat untuk meninjau kembali signifikansi rencana lima tahun China, yakni apa saja rencana lima tahun itu dan bagaimana rencana-rencana tersebut berkontribusi pada kemajuan negara yang luar biasa.

    APA ITU RENCANA LIMA TAHUN?

    Foto menunjukkan prototipe kereta peluru CR450 sedang menjalani uji coba di Beijing, ibu kota China, pada 25 Februari 2025. (Xinhua/Xing Guangli)

    Rencana lima tahun berfungsi sebagai cetak biru yang komprehensif untuk kemajuan ekonomi dan sosial China, yang menguraikan tujuan, strategi, dan prioritas untuk setiap siklus perencanaan.

    Sejak peluncuran Rencana Lima Tahun pertama (1953-1957), rencana-rencana ini tidak hanya mengarahkan pembangunan transformatif China, tetapi juga berevolusi untuk memenuhi tantangan yang berbeda di setiap era.

    Sebagai contoh, Rencana Lima Tahun pertama menekankan pada industri berat dan industrialisasi, Rencana Lima Tahun ketujuh (1986-1990) bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang mendasar, Rencana Lima Tahun kesembilan (1996-2000) memetakan arah menuju kemakmuran moderat, dan Rencana Lima Tahun ke-13 (2016-2020) menekankan pada pencapaian komprehensif dalam membangun masyarakat yang cukup makmur di segala bidang.

    Rencana Lima Tahun ke-14, yang diluncurkan setelah China mencapai target pembangunan masyarakat yang cukup makmur di segala bidang, berfokus pada pembangunan berkualitas tinggi. Mendobrak tradisi, rencana ini tidak menetapkan target pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) yang eksplisit, melainkan memprioritaskan transisi hijau, kemandirian teknologi, kemakmuran bersama, pembangunan regional yang seimbang, serta reformasi yang lebih mendalam dan keterbukaan berstandar tinggi.

    “Rencana-rencana lima tahun awal terutama berfokus pada pembangunan ekonomi, namun seiring berjalannya waktu, kesejahteraan sosial, inovasi teknologi, dan perlindungan lingkungan juga disertakan,” kata Yan Yilong, wakil dekan di Institut Kajian China Kontemporer di Universitas Tsinghua.

    “Saat ini, rencana lima tahun mencakup berbagai bidang yang komprehensif, yang meliputi ekonomi, masyarakat, teknologi, ekologi, dan budaya, mencerminkan pendekatan holistik terhadap pembangunan,” katanya.

    MENGAPA RENCANA LIMA TAHUN BERHASIL DITERAPKAN DI CHINA?

    Kendaraan energi baru (new energy vehicle/NEV) yang telah selesai dirakit terlihat di pabrik super Seres Group di Kawasan Baru Liangjiang, Chongqing, China barat daya, pada 7 Juni 2024. (Xinhua/Wang Quanchao)

    Mengedepankan kesinambungan, perencanaan strategis yang berpandangan ke depan, serta implementasi yang efektif, rencana lima tahun memainkan peran penting dalam mentransformasi China dari negara agraris yang tertinggal menjadi raksasa industri global.

    Terlepas dari evolusi prioritas di seluruh 14 rencana lima tahun itu, mulai dari industrialisasi dan reformasi ekonomi hingga keberlanjutan dan inovasi, tujuan besarnya tetap sama, yaitu pembangunan dan kemakmuran nasional.

    Presiden China Xi Jinping menegaskan bahwa sejak Rencana Lima Tahun pertama hingga Rencana Lima Tahun ke-14, tema yang konsisten adalah membangun China menjadi negara sosialis modern.

    Menyebut rencana lima tahun itu sebagai rencana yang “strategis dan fleksibel,” akademisi Inggris Martin Jacques mengatakan bahwa “rencana lima tahun ini sesuai dengan mentalitas bangsa China dan gagasan China tentang berpikir untuk jangka panjang.”

    “Dari perspektif historis, rencana lima tahun berfungsi sebagai penerapan strategi pembangunan nasional China secara bertahap. Masing-masing rencana tersebut berfungsi sebagai pengaturan langkah demi langkah untuk memastikan kesinambungan kebijakan dan keselarasan dengan tujuan strategis jangka panjang,” tutur Yang Yongheng, wakil dekan Institut Perencanaan Pembangunan China di Universitas Tsinghua.

    Selama evolusi rencana lima tahun, dua revisi terminologi dalam judulnya patut diperhatikan. Salah satu revisi itu terlihat pada Rencana Lima Tahun keenam (1981-1985). Istilah “pembangunan sosial” ditambahkan dalam judul dokumen itu bersama frasa “ekonomi nasional”, memperluas cakupannya dan menekankan kaitan antara pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial, serta mencerminkan peralihan menuju pembangunan ekonomi-sosial yang terkoordinasi.

    Revisi lainnya dapat ditemukan pada Rencana Lima Tahun ke-11 (2006-2010). Judul resmi rencana lima tahun itu disebut sebagai guihua alih-alih jihua dalam bahasa Mandarin. Meski keduanya sama-sama bermakna “rencana”, guihua bersifat lebih makroskopis, strategis, dan berorientasi kebijakan dibandingkan dengan jihua.

    Perumusan dan implementasi juga merupakan kunci untuk memastikan keberhasilan rencana-rencana ini. Setelah melakukan eksplorasi selama puluhan tahun, sebuah proses multitahun yang terstandardisasi untuk merumuskan rencana lima tahun telah dibentuk. Proses ini dimulai dengan penilaian jangka menengah atas rencana sebelumnya, termasuk penelitian awal, penyusunan draf, konsultasi, koordinasi antarlembaga, tinjauan pakar, dan persetujuan formal. Semua ini dilakukan untuk memastikan proses yang transparan, konsultatif, dan berbasis bukti, yang mencerminkan prioritas publik sekaligus membentuk konsensus nasional.

    Proyek-proyek besar merupakan pilar inti dalam implementasi rencana-rencana lima tahun. Dari 156 proyek yang dibantu Soviet pada rencana pertama hingga 165 proyek yang diusulkan pada rencana ke-13 dan 102 proyek pada rencana ke-14, lebih dari 1.000 proyek telah membentuk tulang punggung ekonomi China dan menjadi bukti kekuatan sosialisme dengan karakteristik China.

    “China memiliki kapasitas yang kuat untuk mencapai tujuan nasional,” kata Yan, seraya menambahkan bahwa “rencana lima tahun adalah keunggulan unik dari tata kelola China.”

    APA YANG TELAH DICAPAI OLEH RENCANA-RENCANA TERSEBUT?

    Dari masyarakat agraris menjadi perekonomian terbesar kedua di dunia, China telah mencapai keajaiban ganda berupa pertumbuhan ekonomi yang pesat dan stabilitas sosial jangka panjang, dengan semua rencana lima tahun memainkan peran penting.

    Data yang ada cukup menjelaskan semuanya.

    Dalam Rencana Lima Tahun ke-10 (2001-2005), China bergerak naik menjadi perekonomian terbesar keempat di dunia. Dalam rencana ke-11 setelahnya, China menyalip Jerman dan Jepang, mengamankan posisi kedua secara global. Di penghujung periode rencana ke-13 pada 2020, PDB China telah melewati ambang 100 triliun yuan (1 yuan = Rp2.255) atau setara 13,7 triliun dolar AS (1 dolar AS = Rp16.371) dengan kurs saat ini. Sejak 2021, tahun dimulainya rencana ke-14, PDB per kapita China tetap berada di atas 12.000 dolar AS per tahun.

    Pengentasan kemiskinan dapat dijadikan sebagai contoh. Program ini telah dimasukkan ke dalam agenda sejak rencana ketujuh. Selama beberapa dekade terakhir, China telah membebaskan 800 juta orang dari belitan kemiskinan, yang mencakup lebih dari 70 persen dari pengentasan kemiskinan global, memenuhi target Agenda Pembangunan Berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 2030 lebih cepat dari jadwal.

    Selain itu, China telah mencapai 126 indikator lebih cepat dari jadwal untuk Agenda Pembangunan Berkelanjutan PBB 2030, menurut laporan PBB.

    Pola China dalam menggunakan rencana-rencana semacam itu untuk mendorong pembangunan telah muncul sebagai sebuah model alternatif untuk tata kelola yang efektif bagi negara-negara di dunia berkembang.

    Mengakui bahwa kekuatan dan keberhasilan rencana-rencana lima tahunan sebelumnya dapat menjadi landasan bagi rencana-rencana di masa mendatang, sementara kelemahan dan kekurangan dianalisis dan ditangani dengan cermat, Melaku Mulualem, seorang peneliti senior di bidang diplomasi dan hubungan internasional di Institut Urusan Luar Negeri Ethiopia, menuturkan bahwa melakukan evaluasi komprehensif setiap lima tahun adalah praktik yang patut ditiru.

    Terinspirasi oleh keberhasilan China, banyak negara berkembang telah mengikuti jejak China dengan mengembangkan strategi jangka menengah hingga panjang, dengan negara-negara seperti Polandia, Ethiopia, dan Tanzania bahkan telah mengundang sejumlah institusi China untuk membantu dalam konsultasi perencanaan mereka, tulis Yin Jun, seorang peneliti di Universitas Peking, dalam bukunya yang berjudul “Tinjauan dari Rencana Lima Tahun ke-1 hingga ke-14” (A Review from the 1st to 14th Five-Year Plan).

    “Perencanaan dibicarakan di banyak negara, tetapi China berhasil melakukannya dengan cara yang menurut saya belum pernah dilakukan oleh negara lain,” kata Jacques, seraya menambahkan bahwa negara-negara lain dapat memetik pelajaran dari China di bidang ini untuk menyusun kebijakan mereka sendiri.  Selesai. ***

     

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Banjir Ancam 11 Juta Warga Jakarta, Pemerintah Harus Tegas Hentikan Penerbitan Izin

    Banjir Ancam 11 Juta Warga Jakarta, Pemerintah Harus Tegas Hentikan Penerbitan Izin

    PIKIRAN RAKYAT – Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor sedang mengambil langkah strategis untuk menangani masalah perizinan dan dampak banjir yang sering terjadi. Hal ini disampaikan saat ia melakukan survei di Bogor Selatan bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Hanif Faisol Nurofiq serta Menteri Koordinator Pangan Zulfikli Hasan, pada Kamis (6/3/2025).

    Rudy menjelaskan, beberapa menteri yang hadir melakukan survei di sejumlah lokasi di Kabupaten Bogor.

    Banjir mengepung Kota Bekasi pada Selasa, 4 Maret 2025.

    “Beberapa hari lalu, Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Peraturan Bupati telah mencabut pendelegasian kewenangan terkait beberapa perizinan yang sebelumnya diserahkan ke masing-masing SKPD. Kini kewenangan ini dikembalikan ke Kepala Daerah untuk dievaluasi bersama,” ungkap Rudy.

    Ia menambahkan bahwa kebijakan ini bertujuan menghentikan sementara penerbitan izin agar evaluasi bisa dilakukan lebih cermat.

    Rudy juga menyatakan bahwa rapat koordinasi dengan pihak terkait sedang digelar untuk merumuskan langkah-langkah tindak lanjut bagi lokasi-lokasi yang telah disurvei.

    “Kita ingin memastikan kebijakan yang ada selaras dengan langkah pemerintah pusat, sekaligus mengevaluasi seluruh kebijakan yang berlaku,” kata Rudy.

    Tindak yang langgar aturan

    Ia menegaskan bahwa pemerintah akan menindak bangunan yang melanggar aturan. “Kami akan mengevaluasi dan mengoreksi tata ruang serta menyelidiki pihak yang bertanggung jawab atas perubahan fungsi lahan yang terjadi,” tegasnya.

    Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Hanif Faisol Nurofiq, mengungkapkan adanya indikasi pidana terkait dampak lingkungan akibat aktivitas di daerah aliran sungai (DAS) Ciliwung.

    Ia menegaskan bahwa pemerintah akan menuntut pertanggungjawaban pidana atas kerugian akibat banjir serta menyelidiki dampak pembangunan yang menyebabkan bencana tersebut.

    “Ini sudah terjadi berulang kali. Alam telah mengkalibrasi, dan jika kita terus melanggar aturan, bencana seperti ini akan terus terjadi, bahkan bisa menelan korban jiwa,” terangnya.

    Menurutnya, analisis mendalam sedang dilakukan terkait penggunaan lahan di kawasan hulu DAS Ciliwung, yang mencakup 15.000 hektar dari total 38.500 hektar wilayah DAS. Saat ini, segmen hulu menjadi perhatian utama karena perubahan tata ruang yang tidak sesuai peruntukan.

    Lintas pemerintah

    Menteri Koordinator Pangan, Zulfikli Hasan, menambahkan bahwa langkah korektif ini melibatkan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Bogor, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta kementerian terkait.

    Dalam prosesnya, pemerintah juga akan mempertimbangkan kondisi kawasan kritis dan memastikan setiap langkah tidak membebani satu pihak saja.

    “Pemerintah pusat, melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, meminta kami terus bekerja keras. Kami tidak boleh lelah, karena bencana ini berdampak langsung pada lebih dari 11 juta penduduk Jakarta. Jika kawasan ini tidak segera diamankan, korban jiwa dan kerugian material yang lebih besar bisa terjadi,” imbuhnya.

    Pemerintah Kabupaten Bogor bersama pemerintah pusat berkomitmen mengevaluasi tata ruang dan perizinan di kawasan DAS Ciliwung.

    Penyegelan bangunan ilegal dan penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang akan dilakukan untuk mencegah bencana lebih lanjut. Pemerintah juga akan melibatkan semua pihak terkait untuk menjaga kelestarian lingkungan dan keselamatan masyarakat.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • 5 Rekomendasi Sofa L 5 Jutaan, Bikin Ruang Tamu Makin Mewah

    5 Rekomendasi Sofa L 5 Jutaan, Bikin Ruang Tamu Makin Mewah

    PIKIRAN RAKYAT – Sofa L atau sofa sudut minimalis menjadi pilihan tepat untuk memberikan kesan luas dan elegan pada ruang tamu atau ruang keluarga.

    Dengan anggaran sekitar 5 jutaan, Anda bisa mendapatkan sofa L berkualitas tinggi dengan desain mewah dan nyaman. Berikut adalah 5 rekomendasi sofa L yang bisa menjadi pilihan Anda:

    Tips Memilih Sofa L Mewah

    – Pilih sofa dengan rangka kayu solid yang kuat dan tahan lama.

    – Perhatikan kualitas busa yang empuk dan tidak mudah kempes.

    – Pilih kain pelapis yang mewah dan mudah dibersihkan, seperti kulit asli, suede, atau beludru.

    – Pilih desain sofa yang sesuai dengan gaya interior ruangan Anda.

    – Perhatikan detail jahitan dan finishing sofa yang rapi.

    – Pastikan sofa memberikan kenyamanan maksimal saat duduk atau berbaring.

    – Perhatikan ketinggian dan kedalaman dudukan, serta sandaran punggung dan kepala.

    – Beberapa sofa dilengkapi fitur tambahan seperti sandaran kepala yang bisa diatur, penyimpanan di bawah dudukan, atau fitur recliner.

    – Pilih sofa dari merek yang memiliki reputasi baik dan memberikan garansi.

    5 Rekomendasi Sofa L 5 Jutaan

    Ruang tamu dengan sofa berbahan kain tebal, dilengkapi dengan bantal dan selimut berwarna hangat. Pexels

    1. Heim Studio YAMA Sofa L

    – Desain mewah dan elegan dengan material berkualitas tinggi.

    – Warna netral yang mudah dipadukan dengan berbagai gaya interior.

    – Harga referensi: Rp5.919.000.

    2. Ananta Luna Sofa L with Storage

    – Desain fungsional dengan fitur penyimpanan di bawah dudukan.

    – Material berkualitas dan nyaman.

    – Harga referensi: Rp5.989.000.

    3. Livien SOFA DENDY SET CREAM

    – Desain yang simpel, dan elegan, dengan warna cream yang netral.

    – Harga referensi: Rp5.749.000.

    4. EZMA Stefan Sofa Set 3 & 1 Dark Grey

    – Sofa yang memiliki desain yang mewah, dan elegan.

    – Harga referensi: Rp5.562.000.

    5. Lovise Sofa Sudut Mahalona Abu-abu Pdr 114

    – Memiliki desain yang elegan, dan modern, dengan warna abu-abu yang menawan.

    – Harga referensi: Rp5.500.000.

    Disclaimer: Harga dan ketersediaan produk dapat bervariasi tergantung toko. Spesifikasi produk dapat berubah sewaktu-waktu.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • 108 Ribu Pejabat Belum Lapor LHKPN, KPK Ingatkan Batas Waktu

    108 Ribu Pejabat Belum Lapor LHKPN, KPK Ingatkan Batas Waktu

    PIKIRAN RAKYAT – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat bahwa dari total 418 ribu penyelenggara negara, sebanyak 108 ribu di antaranya belum melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Mereka terdiri dari pejabat eksekutif, legislatif, yudikatif, serta BUMN dan BUMD.

    Data ini diperoleh KPK pada Kamis, 6 Maret 2025. KPK mengingatkan bahwa batas waktu pelaporan LHKPN untuk tahun 2024 adalah 31 Maret 2025. Selain itu, KPK juga aktif memberikan bimbingan teknis pengisian LHKPN kepada kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta BUMN dan BUMD.

    Gedung KPK.

    “Agar pelaporan LHKPN dapat dilakukan secara patuh. Baik patuh terkait waktu pelaporan ataupun patuh terkait isian yang benar dan lengkap,” kata Tim Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangannya, Jumat, 7 Maret 2025.

    “Penyelenggara negara dapat melaporkan LHKPN-nya melalui elhkpn dan kpk.go.id secara online, sehingga dapat dilaporkan secara mudah dan cepat,” ujarnya menambahkan.

    KPK juga mengapresiasi para penyelenggara negara yang telah melaporkan harta kekayaan mereka melalui LHKPN.

    Aturan Pelaporan LHKPN bagi Kepala Daerah

    Budi Prasetyo menjelaskan bahwa kepala daerah yang dilantik pada 20 Februari 2025 memiliki batas akhir pelaporan LHKPN hingga 20 Mei 2025.

    Hal ini sesuai dengan Peraturan Komisi (Perkom) Nomor 2 Tahun 2020, yang mengatur bahwa pejabat baru wajib melaporkan LHKPN dalam waktu tiga bulan setelah pelantikan. Perkom Nomor 3 Tahun 2024 baru akan berlaku mulai 1 April 2025.

    Ia juga menambahkan bahwa para kepala daerah saat mencalonkan diri wajib melaporkan LHKPN, baik dalam bentuk LHKPN periodik, laporan dari jabatan sebelumnya, maupun laporan khusus untuk pendaftaran kepala daerah.

    “Sehingga ketika sudah menjabat maka status LHKPN-nya adalah LHKPN pada jabatan baru,” ucap Budi.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • 2 Cara Bayar FIF Lewat BCA, Berapa Tarifnya?

    2 Cara Bayar FIF Lewat BCA, Berapa Tarifnya?

    PIKIRAN RAKYAT – Buat kamu yang punya cicilan di FIF (Federal International Finance), jangan khawatir soal pembayaran! Sekarang, ada banyak cara gampang untuk melunasi angsuran tanpa perlu ribet antre di kantor cabang. Salah satu opsi terbaik adalah melalui Bank BCA, yang menyediakan berbagai metode pembayaran, mulai dari ATM BCA, m-Banking (BCA Mobile), hingga layanan lainnya.

    BCA sendiri menawarkan beberapa pilihan pembayaran untuk FIF, yang bisa disesuaikan dengan kenyamanan kamu. Kalau lebih suka cara konvensional, ATM BCA bisa jadi pilihan karena cukup mudah diakses di berbagai lokasi. Tapi kalau ingin lebih praktis tanpa harus keluar rumah, BCA Mobile (m-Banking) bisa jadi solusi terbaik.

    Selain itu, FIF juga mendukung pembayaran lewat minimarket seperti Alfamart dan Indomaret, serta lewat berbagai layanan dompet digital lainnya. Dengan banyaknya pilihan pembayaran ini, kamu nggak perlu takut telat bayar angsuran, termasuk lewat BCA. Bagaimana cara pembayarannya?

    Cara Bayar FIF Lewat BCA

    ATM BCA

    Melunasi angsuran FIF kini semakin praktis dengan menggunakan ATM BCA. Kamu bisa melakukan pembayaran sendiri tanpa harus datang ke kantor FIF atau antre panjang. Berikut langkah-langkah yang bisa diikuti untuk menyelesaikan pembayaran dengan mudah:

    Masukkan kartu ATM BCA ke dalam mesin dan pilih Bahasa Indonesia agar proses transaksi lebih mudah dipahami. Ketikkan PIN ATM dengan benar untuk mengakses menu utama. Pilih opsi Transaksi Lainnya, lalu lanjutkan dengan memilih Angsuran. Masukkan kode perusahaan FIF, yaitu 21020, kemudian tekan Benar. Ketikkan nomor kontrak FIF kamu dengan teliti agar sistem dapat menemukan data tagihan. Setelah itu, layar akan menampilkan informasi terkait tagihan, termasuk nominal pembayaran dan data pelanggan. Jika semua data sudah sesuai, tekan Bayar untuk melanjutkan transaksi. Konfirmasi pembayaran dengan menekan Bayar sekali lagi.

    Setelah transaksi berhasil, jangan lupa ambil struk sebagai bukti pembayaran agar dapat digunakan jika diperlukan di kemudian hari.

    Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, angsuran FIF kamu bisa dibayarkan dengan cepat dan aman melalui ATM BCA!

    M-Banking BCA

    Berikut adalah langkah-langkah mudah untuk membayar angsuran FIF melalui m-Banking BCA, yang telah dirangkum agar lebih praktis dan efisien:

    Buka aplikasi BCA Mobile, lalu masuk ke menu m-BCA. Masukkan kode akses untuk mengakses layanan perbankan. Pilih menu “m-Payment”, lalu lanjutkan dengan memilih opsi “Pinjaman”. Cari dan pilih “FIF”, kemudian masukkan nomor kontrak yang ingin dibayarkan. Setelah semua data benar, klik “Send” dan masukkan PIN m-BCA untuk menyelesaikan pembayaran.

    Pembayaran FIF lewat m-banking BCA

    Dengan langkah-langkah ini, pelanggan FIF dapat membayar cicilan dengan lebih mudah dan cepat, tanpa perlu datang langsung ke kantor atau menggunakan cara pembayaran manual.

    Bayar FIF Lewat BCA Kena Biaya Berapa?

    Bagi pelanggan FIF yang ingin membayar angsuran melalui ATM BCA atau m-BCA, tidak perlu khawatir tentang biaya tambahan. Transaksi pembayaran ini tidak dikenakan biaya administrasi, sehingga jumlah yang dibayarkan sesuai dengan tagihan tanpa ada potongan tambahan. Hal ini tentu menjadi keuntungan bagi pelanggan karena bisa lebih hemat saat melakukan pembayaran.

    Baik menggunakan ATM BCA maupun m-BCA, proses pembayarannya juga sangat mudah dan cepat. Cukup memasukkan nomor kontrak yang terdaftar, lalu sistem akan menampilkan jumlah tagihan yang harus dibayar. Setelah konfirmasi, pembayaran langsung diproses tanpa ada biaya tambahan. Dengan kemudahan ini, pelanggan dapat membayar angsuran kapan saja tanpa perlu datang ke kantor cabang atau tempat pembayaran lainnya.

    Keuntungan lain dari membayar FIF melalui layanan BCA adalah fleksibilitasnya. Pelanggan bisa memilih metode pembayaran sesuai kebutuhan, baik melalui mesin ATM yang tersedia di banyak lokasi maupun lewat aplikasi m-BCA yang bisa diakses langsung dari ponsel. Dengan proses yang praktis dan tanpa biaya administrasi, membayar angsuran menjadi lebih nyaman dan efisien.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Jadwal Penukaran Uang Baru Lebaran 2025, Ada Empat Periode

    Jadwal Penukaran Uang Baru Lebaran 2025, Ada Empat Periode

    PIKIRAN RAKYAT – Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 H/2025 M, Bank Indonesia (BI) kembali membuka layanan penukaran uang baru melalui aplikasi PINTAR. Layanan ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan uang pecahan baru yang layak edar.

    Penukaran uang baru hanya dapat dilakukan melalui pemesanan di laman resmi pintar.bi.go.id dengan empat periode pemesanan sebagai berikut:

    Jadwal Penukaran Uang Baru Lebaran 2025

    Periode I

    – Pemesanan mulai: 3 Maret 2025 (pukul 12.00 WIB)

    – Masa penukaran: 4-9 Maret 2025

    Periode II

    – Pemesanan mulai: 9 Maret 2025 (pukul 09.00 WIB)

    – Masa penukaran: 10-16 Maret 2025

    Periode III

    – Pemesanan mulai: 16 Maret 2025 (pukul 09.00 WIB)

    – Masa penukaran: 17-23 Maret 2025

    Periode IV

    – Pemesanan mulai: 23 Maret 2025 (pukul 09.00 WIB)

    – Masa penukaran: 24-27 Maret 2025

    Langkah-Langkah Penukaran Uang Baru

    1. Kunjungi laman resmi pintar.bi.go.id.

    2. Pilih menu “Penukaran Uang Rupiah Melalui Kas Keliling”.

    3. Pilih provinsi lokasi penukaran yang diinginkan.

    4. Pilih lokasi dan tanggal penukaran sesuai kebutuhan Anda.

    5. Isi data diri yang diperlukan, seperti NIK KTP, nama lengkap, nomor telepon, dan alamat email aktif.

    6. Isi jumlah lembar atau keping uang rupiah yang akan ditukarkan.

    7. Bukti pemesanan layanan penukaran uang baru akan diberikan.

    8. Bawa bukti pemesanan ke petugas kas keliling saat melakukan penukaran.

    Pastikan Anda melakukan pemesanan sesuai dengan periode yang telah ditentukan. Kuota penukaran uang baru terbatas, segera lakukan pemesanan setelah periode dibuka.

    Bawa bukti pemesanan dan KTP asli saat melakukan penukaran. Siapkan uang tunai yang akan ditukarkan sesuai dengan jumlah yang dipesan.

    Segera lakukan pemesanan penukaran uang baru sesuai jadwal yang telah ditentukan. Bagikan informasi ini kepada keluarga dan teman agar tidak ketinggalan.

    Disclaimer: Jadwal dan ketentuan dapat berubah sewaktu-waktu. Masyarakat diimbau untuk selalu mengikuti informasi terbaru dari BI.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Syarat dan Cara Mengajukan KUR BSI 2025, Dapatkan Bantuan Pinjaman Tunai untuk Usaha

    Syarat dan Cara Mengajukan KUR BSI 2025, Dapatkan Bantuan Pinjaman Tunai untuk Usaha

    PIKIRAN RAKYAT – Kredit Usaha Rakyat (KUR) BSI merupakan solusi pembiayaan berbasis syariah yang ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI). Produk ini ditujukan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang ingin mengembangkan usaha dengan dukungan permodalan yang mudah, cepat, dan tanpa riba.

    KUR BSI menggunakan akad syariah seperti Murabahah (jual beli) dan Ijarah (sewa-menyewa) sehingga tetap sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

    Jenis KUR BSI 2025 dan Plafon Pembiayaan

    Terdapat tiga jenis KUR BSI yang disesuaikan dengan skala usaha dan kebutuhan modal:

    KUR Super Mikro: Ditujukan bagi usaha baru atau mikro dengan plafon hingga Rp10 juta. KUR Mikro: Menyasar usaha kecil dengan plafon pembiayaan antara Rp10 juta hingga Rp100 juta. KUR Kecil: Diperuntukkan bagi usaha yang lebih besar dengan plafon pinjaman mulai dari Rp100 juta hingga Rp500 juta. Keunggulan KUR BSI 2025

    Tanpa Jaminan Tambahan untuk Nominal Tertentu

    Pembiayaan dengan nominal tertentu tidak memerlukan agunan tambahan, sehingga lebih fleksibel bagi UMKM yang tidak memiliki aset sebagai jaminan.

    Margin Rendah dan Terjangkau

    Mengikuti kebijakan pemerintah, margin yang dikenakan setara dengan 6% efektif per tahun, menjadikannya lebih ringan dibandingkan dengan pembiayaan konvensional.

    Tenor Fleksibel Hingga 5 Tahun

    Jangka waktu pembayaran dapat disesuaikan dengan kemampuan usaha, dengan tenor maksimal 5 tahun.

    Proses Cepat dan Mudah

    Pengajuan dapat diselesaikan dalam waktu maksimal 3 hari kerja setelah dokumen persyaratan lengkap.

    Syarat Pengajuan KUR BSI 2025

    Calon penerima KUR BSI harus memenuhi sejumlah syarat administratif dan bisnis, yaitu:

    Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki usaha produktif dan layak. Usaha telah berjalan minimal 6 bulan. Tidak sedang menerima pembiayaan modal kerja/investasi lain kecuali kredit konsumtif seperti KPR, KKB, atau kartu kredit. Memiliki dokumen seperti KTP, Kartu Keluarga (KK), NPWP (untuk pinjaman di atas Rp50 juta), serta Surat Izin Usaha atau SKU. Cara Mengajukan KUR BSI 2025

    Pengajuan KUR BSI dapat dilakukan secara online maupun langsung ke kantor cabang terdekat.

    Pengajuan Online

    Kunjungi situs resmi BSI di salamdigital.bankbsi.co.id atau gunakan aplikasi Ikurma BSI. Pilih jenis KUR sesuai dengan kebutuhan usaha. Isi formulir pengajuan dengan data yang lengkap dan akurat. Unggah dokumen persyaratan yang dibutuhkan. Tunggu proses verifikasi dan persetujuan dari pihak BSI.

    Pengajuan Offline

    Datang langsung ke kantor cabang BSI terdekat. Informasikan kepada petugas bahwa ingin mengajukan KUR. Lengkapi formulir pengajuan yang disediakan. Serahkan dokumen persyaratan untuk diverifikasi oleh petugas bank. Tunggu proses persetujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dukungan KUR BSI bagi UMKM

    Program KUR BSI bertujuan memberikan akses pembiayaan yang lebih luas bagi UMKM yang membutuhkan modal kerja atau investasi. Dengan sistem pembiayaan syariah yang transparan dan bebas riba, pelaku usaha dapat mengembangkan bisnis secara berkelanjutan tanpa terbebani biaya tambahan yang memberatkan.

    BSI terus berkomitmen mendukung UMKM dalam memperkuat daya saing dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Melalui layanan digital yang semakin canggih, pengajuan dan pencairan KUR dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien. Dengan memahami syarat serta prosedur pengajuannya, peluang mendapatkan modal usaha semakin terbuka lebar bagi para pelaku bisnis yang ingin berkembang lebih jauh.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Harusnya Senilai Rp10.000, Hanya Diterima Rp8.000

    Harusnya Senilai Rp10.000, Hanya Diterima Rp8.000

    PIKIRAN RAKYAT – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bakal ikut mengawasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui pencegahan dan monitoring. Hal tersebut disampaikan Ketua KPK Setyo Budiyanto saat menggelar pertemuan dengan jajaran Badan Gizi Nasional (BGN) di Gedung Merah Putih KPK, Rabu, 5 Maret 2025. 

    Setyo mengatakan, pengawasan penting dilakukan karena anggaran yang dikeluarkan untuk program makan bergizi gratis sangat besar. Ia pun menyoroti potensi penyimpangan dan menekankan perlunya tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

    “Saya ingatkan ada empat hal yang perlu dicermati dalam melaksanakan Program MBG ini. Pertama, potensi fraud-nya pasti ada. Semua terpusat di BGN, tentu tidak bisa diawasi sampai ke daerah dan wilayah,” kata Setyo dalam keterangan pers yang disampaikan Humas KPK, Kamis, 6 Maret 2025.

    Selain potensi kecurangan, Setyo juga menyoroti eksklusivitas dalam penentuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Terlebih, ada berita sumir beredar soal adanya perlakuan khusus dalam penentuan SPPG atau pihak-pihak yang menjadi dapur, termasuk pembangunan fisiknya dan bahan bakunya. 

    “Ini tentu menjadi perhatian untuk bisa ditertibkan,” ucap Setyo. 

    KPK Terima Laporan Pengurangan Makanan  

    Lebih lanjut, Setyo mengingatkan pentingnya pemilihan lokasi SPPG yang strategis agar makanan tetap dalam kondisi layak konsumsi saat diberikan kepada penerima manfaat. Selain itu, juga menyoroti pemberian susu dalam MBG. 

    Menurut kajian KPK, diungkapkan Setyo, program pemerintah sebelumnya yang memberikan susu dan biskuit tidak efektif dalam menurunkan angka stunting karena lebih banyak biskuit yang diterima masyarakat dibanding susu.

    “Sehingga dari tahun ke tahun penurunan stunting tidak banyak. Oleh karena itu saya harap ini benar-benar diperhatikan agar tidak terjadi lagi,” ujar Setyo. 

    “Pastikan kandungan makanan betul-betul dikaji dan disesuaikan sehingga makanan yang sampai ke anak-anak dan ibu hamil benar-benar berkualitas,” ucapnya melanjutkan. 

    Terkait anggaran, Setyo mengingatkan agar distribusi dana yang terpusat di BGN tidak menimbulkan penyimpangan di tingkat daerah. Ia menyebut KPK telah menerima laporan mengenai adanya pengurangan makanan yang seharusnya diterima senilai Rp10.000, tetapi hanya Rp8.000.

    “Yang menjadi kekhawatiran, karena posisi anggaran di pusat, jangan sampai begitu sampai di daerah seperti es batu (yang mencair)” tutur Setyo. 

    “Kami sudah menerima laporan adanya pengurangan makanan yang seharusnya diterima senilai Rp10.000, tetapi yang diterima hanya Rp8.000. Ini harus jadi perhatian karena berimbas pada kualitas makanan,” katanya melanjutkan. 

    Setyo menekankan pentingnya tata kelola keuangan yang transparan. Ia mendorong keterlibatan masyarakat dan penggunaan teknologi dalam pengawasan. 

    “Harapannya transparan dan melibatkan masyarakat, bisa dari NGO independen untuk pengawasan penggunaan anggaran, dan tentu saja memanfaatkan teknologi,” ujarnya. 

    Setyo menggaris bawahi soal pentingnya pemberdayaan kearifan lokal. Menurutnya, bahan baku, sumber daya, dan aspek lain terkait MBG harus memanfaatkan masyarakat lokal. Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo dan Fitroh Rohcahyanto yang turut hadir dalam pertemuan ini juga menegaskan pentingnya pengawasan agar program berjalan tepat sasaran, serta mengingatkan BGN agar berhati-hati dalam penggunaan anggaran.

    BGN Kelola Anggaran Rp70 triliun Pada 2025

    Sementara itu, Ketua BGN Dadan Hindayana menyampaikan bahwa lembaganya mengelola anggaran sebesar Rp70 triliun pada 2025. Dengan kemungkinan ada tambahan Rp100 triliun pada triwulan ketiga sehingga total dana MBG bisa mencapai Rp170 triliun. 

    Dadan menegaskan, pihaknya telah berkoordinasi dengan berbagai lembaga pengawas, termasuk BPKP, BPK, dan Kejaksaan Agung, untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program.

    “Kami hadir hari ini di KPK untuk mendapatkan pencerahan terkait pengelolaan dana yang besar. Tahun depan kemungkinan besar anggaran akan mencapai Rp400 triliun. Kami mohon dibantu untuk pengawasan,” ujar Dadan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News