Blog

  • Almamater Anies Baswedan Bakal Bangun Pusat Riset di IKN

    Almamater Anies Baswedan Bakal Bangun Pusat Riset di IKN

    Jakarta, CNN Indonesia

    Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN) memastikan minat Northern Illinois University (NIU) untuk membangun pusat riset di ibu kota baru.

    NIU sendiri merupakan almamater dari Capres Nomor Urut 1 Anies Baswedan di mana ia menempuh pendidikan S3 di bidang ilmu politik.

    “Dari almamater Pak Anies Baswedan, Northern Illionois University, mereka sudah menyatakan akan masuk dan ingin membuat satu tempat riset di tempat kita,” ujar Kepala OIKN Bambang Susantono dalam konferensi pers di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) di Jakarta yang ditayangkan secara virtual, Selasa (30/1).

    Bambang sebelumnya telah berdiskusi dengan Presiden NIU Dr Lisa C Freeman di Kantor Otorita IKN Jakarta pada 9 Januari 2024 lalu.

    Dalam diskusi tersebut Freeman menyatakan keinginan NIU untuk menjadi bagian pembangunan Nusantara dengan membangun fasilitas pendidikan untuk program pascasarjana.

    “Northern Illinois University dengan keahlian unik di bidang public administration, political science, computer science dan sustainability memberikan peluang dan kecocokan dalam memenuhi kebutuhan pendidikan di Nusantara,” ujar Freeman seperti dikutip dari keterangan resmi diskusi tersebut yang dirilis sehari setelah pertemuan kedua belah pihak.

    Dekan College of Liberal Arts and Sciences NIU Dr Robert Brinkmann menambahkan pihaknya ingin mempelajari proses pembangunan di Nusantara.

    “Program ini akan memberikan mutual benefits bagi pembangunan Nusantara sebagai kota modern dan berkelanjutan dan juga sebagai pembelajaran internasional dari proses pembangunan di IKN,” imbuh Robert.

    NIU sendiri telah memiliki kedekatan dengan wilayah Asia Tenggara dengan didirikannya Center for Southeast Asian Studies sejak 1963.

    Executive Director for Global Initiatives NIU Dr Eric Jones menerangkan banyak alumus NIU yang menjadi figur berpengaruh di Indonesia.

    “Diantaranya Ryaas Rasyid, Affan Gaffar, Andi Mallarangeng, Anies Baswedan, Ramlan Subakti, Riswanda Imawan, dan Ikhlasul Amal merupakan alumnus NIU yang kembali ke Indonesia untuk mengabdi,” jelasnya.

    (sfr/pta)

  • Bos Bappenas Bantah Cak Imin soal Hilirisasi Ugal-Ugalan: Kami Rancang

    Bos Bappenas Bantah Cak Imin soal Hilirisasi Ugal-Ugalan: Kami Rancang

    Jakarta, CNN Indonesia

    Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa membantah kritik cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang menyebut hilirisasi yang dilakukan pemerintahan Jokowi ugal-ugalan.

    “Enggak, pemerintah masa mau ugal-ugalan. Apalagi Bappenas enggak akan ugal-ugalan. Kami kan yang merencanakan, yang merancang apa yang patut untuk kita buka investasi,” katanya di Gedung Bappenas, Selasa (30/1).

    Suharso mengatakan Bappenas selalu mendorong agar investasi pada sumber daya alam termasuk nikel, bauksit, emas, tidak hanya untuk mengeruk kekayaan alam Indonesia, tetapi diikuti dengan teknologi untuk mendukung pembangunan industri.

    “Jangan sampai kemudian orang datang investasi hanya mengeruk saja, di bawa ke sana. Kemudian kita gigit jari,” katanya.

    Dalam debat jilid 4 lalu, cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menganggap hilirisasi yang dilakukan oleh pemerintah ugal-ugalan. Pasalnya, hilirisasi malah ia nilai merusak lingkungan dan menguntungkan pekerja asing.

    Ia juga mengklaim proyek hilirisasi memakan korban jiwa buntut kecelakaan kerja di smelter atau tempat pemurnian.

    “Dan kita saksikan dalam proses bisnis tambang kita, hilirisasi dilakukan ugal-ugalan, merusak lingkungan, ada kecelakaan, tenaga asing mendominasi,” ujar Cak Imin.

    Tak hanya itu, Cak Imin mengatakan hilirisasi maupun pertambangan juga tidak berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat sekitar. Ia mencontohkan banyak warga Sulawesi Tengah masih banyak yang miskin meski tingkat perekonomian daerah itu tumbuh hingga 14 persen.

    “Sulteng (Sulawesi Tengah) pertumbuhan ekonominya 14 persen, tapi rakyatnya masih miskin. Hilirisasi apa yang mau akan kita lakukan? Sementara ilegal masih terus berlanjut,” kata dia.

    (fby/agt)

  • Jokowi Buka Peluang Bantuan 10 Kg Beras Lanjut Terus Usai Juni 2024

    Jokowi Buka Peluang Bantuan 10 Kg Beras Lanjut Terus Usai Juni 2024

    Yogyakarta, CNN Indonesia

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjanji program bantuan pangan beras cadangan pangan pemerintah (CBP) akan diberikan kepada masyarakat penerima manfaat secara kontinu bahkan setelah Juni 2024.

    Hal tersebut Jokowi sampaikan saat menyerahkan bantuan pangan beras 10 kilogram di Gudang Bulog Sendangsari, Kabupaten Bantul, Selasa (30/1).

    Jokowi turut didampingi Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, dan Bupati Bantul Abdul Halim Muslih.

    “Nanti akan diberikan Januari, Februari, Maret setuju mboten? yang tidak setuju angkat tangan. Setelah Maret akan dilanjutkan lagi April, Mei, Juni, setuju mboten?” tanya Jokowi.

    Jokowi menyebut beras yang diserahkan kepada masyarakat tersebut merupakan beras pilihan yang memiliki kualitas paling baik alias premium. Ia pun meminta masyarakat untuk langsung mencobanya di rumah.

    “Nanti setelah Juni saya akan hitung-hitung lagi APBN kita, kalau memungkinkan akan dilanjutkan lagi,” imbuhnya.

    Sementara itu, salah seorang warga penerima, Suparjani mengaku senang dengan program bantuan pangan tersebut.

    Ia pun berharap bantuan pangan tersebut bisa terus dilanjutkan ke depannya. Selain itu, ia juga berharap agar bantuan sosial bisa diberikan secara meluas dan merata kepada seluruh rakyat Indonesia yang membutuhkan.

    “Harapannya ke depannya bisa berlanjut, ke depannya bisa merata bantuannya, warga negara Indonesia bisa sejahtera, dan rakyat Indonesia bisa merasakan semuanya, tepat sasaran,” ujarnya.

    Presiden Jokowi  menggelontorkan bantuan sosial (bansos) pangan berupa 10 kilogram (kg) beras kepada 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) sejak beberapa bulan lalu demi membantu masyarakat menghadapi lonjakan harga beras. 

    Mengutip akun X milik Jokowi, bantuan diberikan kepada 22 juta masyarakat penerima manfaat. Rencananya bantuan disalurkan hingga Juni 2024.

    Nantinya, setiap keluarga akan menerima bansos 10 kg beras setiap bulan.

    “Bantuan pangan berupa beras seberat 10 kilogram per bulan kepada sekitar 22 juta penerima manfaat di Indonesia sendiri akan diterima hingga bulan Juni 2024,” tulis Jokowi dalam akun X miliknya, @jokowi, Senin (29/1).

    (khr/agt)

  • Bos Bappenas Buka-bukaan soal Isu Sri Mulyani Mau Hengkang dari Jokowi

    Bos Bappenas Buka-bukaan soal Isu Sri Mulyani Mau Hengkang dari Jokowi

    Jakarta, CNN Indonesia

    Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa merespons kabar Menteri Keuangan Sri Mulyani akan mundur dari kabinet Presiden Jokowi.

    Ia menyebut Sri Mulyani merupakan sosok yang profesional.

    “Pengabdiannya luar biasa terhadap keprofesionalannya. Saya respect di situ. Kalau sampai ada isu-isu politik saya kira mungkin selera publik saja untuk membawa-bawa beliau ke mana-mana,” katanya di Gedung Bappenas, Selasa (30/1).

    Secara khusus, Suharso mengatakan ia selama ini berkomunikasi baik dengan Sri Mulyani.

    “Cara berpikir kita sama, jadi enak, tektokannya enak. Jadi saya enggak tahu kalau Bu Menkeu punya pandangan lain,” katanya.

    Suharso juga mengklaim saat ini kondisi kabinet Jokowi baik-baik saja. Ia menyebut tidak ada ketegangan saat rapat kabinet.

    “Situasi kabinet baik-baik. Enggak ada (ketegangan). Kita ketawa ketiwi ramai-ramai,” katanya.

    Isu Sri Mulyani ingin mengundurkan diri mengemuka belakangan ini. Isu mengemuka setelah Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri menyerukan untuk membujuk sejumlah menteri di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) mundur.

    Hal itu tak terlepas dari kekecewaan terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi yang dianggap merugikan masyarakat serta dugaan keberpihakannya pada pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.

    Salah satu yang disorot Faisal adalah masalah utang. Menurut Faisal, di bawah Jokowi, utang Indonesia sudah menembus sekitar Rp8 kuadriliun atau Rp8.000 triliun. Pasalnya, pemerintah membangun banyak hal tanpa mau kerja keras meningkatkan pendapatan.

    Ia memperkirakan apabila dilanjutkan Prabowo, utang RI bisa bengkak menjadi dua kali lipat alias Rp16 ribu triliun. Utang-utang tersebut akan ditanggung oleh generasi muda.

    “Ayo sama-sama kita bujuk Bu Sri Mulyani (menteri keuangan), Pak Basuki (menteri PUPR Basuki Hadimuljono), dan beberapa menteri lagi untuk mundur. Itu efeknya dahsyat. Secara moral, saya dengar Bu Sri Mulyani paling siap untuk mundur. Pramono Anung (sekretaris kabinet) sudah gagap. Kan PDI (PDI Perjuangan) belain Jokowi terus, pusing,” klaim Faisal dalam Political Economic Outlook 2024 di Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu (13/1).

    Sri Mulyani sendiri tak pernah mengiyakan atau membantah isu itu. Kata dia selama ini dirinya hanya bekerja saja.

    “Saya bekerja, saya bekerja, oke makasih,” kata Sri Mulyani singkat ketika ditanya soal pengunduran dirinya di Istana Negara, Jumat (19/1).

    Sri Mulyani pun langsung pergi tanpa menjelaskan dengan detail pernyataannya tersebut. 

    (fby/agt)

  • Geliat Produksi Hio Jelang Imlek

    Geliat Produksi Hio Jelang Imlek

    Jakarta, CNN Indonesia
    Industri Hio di kawasan Cengklong, Tangerang, Banten menggeliat jelang perayaan Imlek 2024. Mereka mengalami kenaikan permintaan sampai 30 persen.

    Bagikan:

    url telah tercopy

  • 250 Ribu CPNS Muda Akan Dites untuk Ditempatkan di IKN Maret Ini

    250 Ribu CPNS Muda Akan Dites untuk Ditempatkan di IKN Maret Ini

    Jakarta, CNN Indonesia

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan sebanyak 250 ribu Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 yang fresh graduate akan ditempatkan di Ibu Kota Negara (IKN Nusantara). Proses seleksi, katanya, akan dimulai Maret mendatang.

    “Presiden kan memerintahkan membuat skenario komprehensif terkait rencana pemindahan ASN menyeluruh, kita sedang matangkan ini. Termasuk formasi pemerintah pusat sebanyak 250 ribu fresh graduate buat IKN termasuk dipilih talenta-talenta digital yang rencananya Maret akan mulai tes untuk mereka,” katanya di Gedung Bappenas, Selasa (30/1).

    Azwar mengatakan pihaknya saat ini tengah berkonsolidasi dengan kementerian/lembaga untuk mendata kebutuhan formasi CPNS.

    Selain itu, Azwar mengatakan Presiden Jokowi juga meminta agar masyarakat lokal diberikan ruang khusus sebagai ASN di IKN.

    “Kita lagi diskusikan bersama pak presiden,” katanya.

    Sebelumnya, Azwar mengatakan PNS untuk IKN baik yang dipindahkan maupun diisi dari jalur rekrutmen CPNS 2024 akan diseleksi ketat.

    Menurutnya, pemindahan PNS ke IKN tidak hanya memindahkan SDM semata, tetapi mendorong terciptanya budaya birokrasi baru yang berbasis digital.

    Karena itu, ia berharap seleksi ketat ini menghadirkan birokrasi terbaik dari aspek efektivitas proses bisnis dan kelembagaan, penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), akuntabilitas kinerja, serta implementasi pelayanan publik.

    “Kita di IKN tidak hanya memindahkan ASN saja, namun bagaimana kita menciptakan budaya birokrasi baru yang berbasis digital di sana. Diperlukan ASN yang tidak hanya bagus secara nilai akademik saja, namun juga memiliki skill dan bisa multitasking,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (30/1).

    (fby/agt)

  • Tabungan di Atas Rp5 M Anjlok, Bos LPS Duga Pengusaha Lagi Tercekik

    Tabungan di Atas Rp5 M Anjlok, Bos LPS Duga Pengusaha Lagi Tercekik

    Jakarta, CNN Indonesia

    Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengungkapkan tabungan masyarakat dengan nilai di atas Rp5 miliar di bank umum anjlok dibandingkan tahun lalu.

    Mereka mensinyalir hal itu terjadi karena dunia usaha sedang sakit.

    Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan tabungan di atas Rp5 miliar kebanyakan milik perusahaan atau korporasi. Karena itulah,  penurunan ini diduga akibat lagi sulitnya dunia usaha saat ini.

    “Dugaan kami ini sebagian besar adalah korporasi. Jadi kelihatannya, kita juga takut apakah ini pertanda mereka nggak punya duit,” ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (30/1).

    Ia menduga banyak korporasi yang menggunakan modal sendiri untuk mengembangkan usahanya. Hal ini kemungkinan dikarenakan dunia usaha sulit sehingga tidak berani untuk mengajukan pinjaman ke bank.

    Berdasarkan data LPS, pada akhir tahun lalu pertumbuhan tabungan di atas Rp5 miliar tercatat sebesar 14-15 persen. Sedangkan saat ini hanya tinggal 3,51 persen saja.

    “Kalau kita lihat tren pemakaian uang korporasi, sepertinya sekarang mereka beralih memakai uang sendiri untuk ekspansi usahanya dibandingkan dengan pinjam di bank,” jelasnya.

    Selain itu, ia juga menduga banyak korporasi memakai tabungan sendiri untuk ekspansi karena bunga pinjaman yang cukup besar, baik bank dalam negeri maupun luar negeri.

    “Karena bunga di luar negeri mahal dan di sini juga cenderung naik sehingga mereka cenderung memakai uangnya dulu sampai habis kali. Jadi pertumbuhannya sampai habis banget baru ke bank,” pungkasnya.

    (ldy/agt)

  • BCA Gerak Cepat Bantu Jokowi Kejar Target Jadikan RI Pusat Halal Dunia

    BCA Gerak Cepat Bantu Jokowi Kejar Target Jadikan RI Pusat Halal Dunia

    Mataram, CNN Indonesia

    Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama menyanjung PT Bank Central Asia Tbk alias BCA karena bergerak cepat (gercep) membantu realisasi target Presiden Joko Widodo menjadikan Indonesia pusat halal dunia.

    Mereka menilai aksi BCA membagikan lebih dari 1.000 sertifikat halal kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia sejalan dengan target Jokowi.

    “Bahwa hal ini sejalan dengan target Presiden Joko Widodo menjadikan Indonesia pusat industri halal dunia di 2024,” ucap Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH Kemenag Siti Aminah dalam Penyerahan Sertifikat Halal kepada UMKM Binaan BCA di Kantor Gubernur NTB pada Selasa (30/1).

    Siti menyebut fasilitasi berupa sertifikat halal gratis ini menjadi bentuk dukungan BCA dan pemerintah untuk memperkuat usaha ‘wong cilik’ dalam perekonomian nasional.

    Pasalnya, pemerintah mematok target 10 juta sertifikasi halal produk Indonesia pada tahun ini. Siti mengatakan batas akhir sertifikasi tersebut adalah 18 Oktober 2024.

    “Kita ucapkan terima kasih kepada BCA… BPJPH terus berupaya memperkuat ekosistem halal di Indonesia melalui program 10 juta produk bersertifikat halal. BCA di 2024 telah memfasilitasi lagi ada 2.000-an (UMKM) di seluruh Indonesia,” jelas Siti.

    “Ini merupakan strategi dalam menyongsong kewajiban bersertifikat halal bagi produk makanan minuman serta hasil penyembelihan dan jasa penyembelihan yang jatuh pada 18 Oktober 2024, jadi itu wajib bersertifikat halal,” tambahnya.

    Di lain sisi, Direktur BCA John Kosasih mengatakan sudah ada 967 sertifikat halal yang dibagikan BCA kepada UMKM binaannya di seluruh Indonesia pada 2023 lalu. Puluhan sertifikat lainnya diklaim sedang berproses dan akan segera dibagikan.

    Ia merinci ada 475 sertifikat halal diberikan di Lombok, 133 sertifikat di Solo dan Yogyakarta, 103 di Banjarmasin, dan 71 di Tulungagung dan Surabaya. Kemudian, 47 sertifikat dibagikan untuk UMKM binaan BCA di Makassar, 45 di Jabodetabek, 41 di Tasikmalaya, 32 di Lampung, dan 20 lainnya di Padang.

    (skt/agt)

    [Gambas:Video CNN]

  • Sri Mulyani Lanjut Gratiskan Pajak Pembelian Rumah Maksimal Rp5 M

    Sri Mulyani Lanjut Gratiskan Pajak Pembelian Rumah Maksimal Rp5 M

    Jakarta, CNN Indonesia

    Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan insentif Pajak Pertambahan Nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk rumah dengan harga maksimal Rp5 miliar bakal diperpanjang tahun ini.

    “Jadi proses insentif fiskal PPN DTP perumahan yang sudah dijalankan 2023 akan diteruskan untuk 2024 sesuai pengumuman tahun lalu,” katanya dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Selasa (30/1).

    Ia pun mengatakan saat ini aturan mengenai kebijakan itu tengah disusun. Adapun aturan itu akan berbentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

    “Karena ini pindah tahun anggaran, kami perlu Peraturan Menteri Keuangan yang sedang diselesaikan dan akan segera dikeluarkan. Sedang dalam proses pengundangan,” tutur Sri Mulyani.

    Insentif PPN DTP mulanya hanya berlaku hingga Desember 2023. Selain itu, per November tahun lalu batasan harga rumah yang dapat insentif juga dinaikkan dari Rp2 miliar menjadi Rp5 miliar.

    Dalam kesempatan terpisah, Sri Mulyani mengatakan fasilitas PPN DTP ini akan diberikan untuk pembeli satu rumah per satu NIK atau satu NPWP.

    Langkah pemerintah memberikan insentif PPN DPR dilakukan demi mendorong sektor properti. Pasalnya, data pemerintah menunjukkan kontribusi sektor perumahan terhadap PDB belakangan ini hanya 0,67 persen.

    Pemerintah berharap upaya itu bisa membantu menggairahkan sektor properti lagi. Apalagi data pemerintah menunjukkan bahwa sektor tersebut membuka lapangan kerja bagi 13,8 juta orang dan memiliki kontribusi terhadap penerimaan pajak sampai 9,3 persen.

    Sektor tersebut juga berkontribusi pada pendapatan asli daerah sampai dengan 31,9 persen.

    (mrh/agt)

  • Jokowi Apresiasi JKN saat Silaturahmi dengan Peserta di Gunungkidul

    Jokowi Apresiasi JKN saat Silaturahmi dengan Peserta di Gunungkidul

    Jakarta, CNN Indonesia

    Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), mengapresiasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang telah menjamin masyarakat Indonesia. Ia menekankan bahwa tugas negara adalah memberikan jaminan kesehatan untuk masyarakat, agar menjadikan Indonesia semakin maju.

    Hal tersebut dia sampaikan dalam kegiatan Silaturahmi Presiden RI dengan peserta JKN di Kabupaten Gunungkidul, DI Yogyakarta, Selasa (30/1). Acara ini digelar di Taman Budaya Gunungkidul dan dihadiri 1.454 peserta JKN yang terdaftar pada segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI), serta 25 peserta JKN yang juga merupakan pasien hemodialisa dan thalassemia.

    Menurut Jokowi, pelayanan di fasilitas kesehatan saat ini sudah bagus, tetapi perlu ditingkatkan lagi. Disebutkan bahwa meski ada antrean, tapi tidak lama karena juga ada pasien yang harus dirawat.

    “Kita semua menginginkan negara Indonesia semakin maju. Jika ingin maju, maka rakyat harus sehat,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (30/1).

    Pada kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, membenarkan apa yang diungkapkan Jokowi. Menurutnya peran fasilitas kesehatan adalah salah satu kunci untuk menuju negara yang sehat.

    “Seperti yang dikatakan Bapak Presiden, kita harus terus meningkatkan kualitas layanan di fasilitas kesehatan. Apabila pelayanan di fasilitas kesehatan memuaskan, maka pasien akan merasa aman dan nyaman,” kata dia.

    Ia pun mengajak masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat. Dirinya mengingatkan bahwa sakit bisa terjadi kapan pun, sehingga perlu jaminan kesehatan bagi warga Indonesia, seperti Program JKN ini.

    (Foto: Arsip BPJS Kesehatan)

    Di sisi lain, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, mengatakan bahwa saat ini peserta JKN telah mencapai 267,3 juta atau 95,75 persen dari penduduk Indonesia.

    Per 1 Januari 2024, untuk capaian peserta JKN di Provinsi DI Yogyakarta telah mencapai 3,69 juta atau 99,58 persen dari total jumlah penduduk, dan telah meraih predikat Universal Health Coverage (UHC).

    “Di Kabupaten Gunungkidul sendiri jumlah peserta JKN sebesar 793,6 ribu. Pencapaian inilah merupakan hasil kerja keras dari seluruh stakeholder terkait, termasuk pemerintah dan masyarakat. Diharapkan kualitas pelayanan di fasilitas kesehatan terus ditingkatkan agar masyarakat merasa nyaman dan puas dengan Program JKN,” ucapnya.

    Ia menambahkan, BPJS Kesehatan juga telah menjalin kerja sama dengan 394 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 74 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) di DI Yogyakarta. Sedangkan di Kabupaten Gunungkidul sendiri terdapat 59 FKTP dan 8 FKRTL yang telah menjadi mitra BPJS Kesehatan.

    “Dari jumlah tersebut, terdapat 34 FKRTL untuk pelayanan hemodialisa dan di Gunungkidul sendiri terdapat 5 FKRTL yang mendukung layanan tersebut,” papar dia.

    Ghufron mengatakan bahwa pada 2023 total pemanfaatan pelayanan kesehatan di Kabupaten Gunungkidul sejumlah 12,4 juta, atau 39.140 pemanfaatan per hari, untuk kunjungan sehat dan kunjungan sakit di fasilitas kesehatan.

    Jumlah keseluruhan biaya pelayanan kesehatan yang telah dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan pada 2023 di Provinsi DI Yogyakarta sebesar Rp4,04 triliun.

    Dari semua itu, ia melanjutkan, penyakit berbiaya katastropik masih menjadi momok di Indonesia. Penyakit ini membutuhkan biaya perawatan yang sangat besar, sehingga dapat menyebabkan kemiskinan bagi keluarga yang menderita penyakit tersebut.

    “Di tahun 2023 BPJS Kesehatan telah menggolontorkan Rp214,99 miliar untuk menjamin penyakit berbiaya katastroptik di Kabupaten Gunungkidul,” terangnya.

    Ghufron mengaskan bahwa BPJS Kesehatan akan terus berupaya untuk meningkatkan cakupan jaminan bagi penyakit berbiaya katastropik. Ia berharap agar semua masyarakat dapat mengakses pelayanan kesehatan yang dibutuhkan.

    Ia juga menekankan pentingnya kesehatan bagi masyarakat. Menurutnya, dengan masyarakat yang sehat, Indonesia dapat semakin maju dan berdaya saing.

    “Kesehatan adalah hak masyarakat sebagai warga negara Indonesia. BPJS Kesehatan melalui Program JKN senantiasa memberikan pelayanan yang mudah, cepat, dan setara bagi masyarakat Indonesia,” tegasnya.

    Sementara itu, salah satu peserta kegiatan, Susanto, mengungkapkan rasa syukurnya akan kehadiran Program JKN. Dirinya sudah terdaftar sejak 2015 dan langsung memanfaatkan layanan JKN untuk cuci darah.

    “Sejak 2015 tidak mengeluarkan biaya sama sekali untuk mengakses layanan kesehatan dengan Program JKN. Bahkan sekarang sudah semakin mudah dengan kehadiran Aplikasi Mobile JKN, dan saya menggunakan untuk mengambil antrean secara online,” kata dia.

    Sebagai informasi, kegiatan Silaturahmi Presiden RI dengan peserta JKN di Kabupaten Gunungkidul juga dihadiri oleh Gubernur DI Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X, Bupati Kabupaten Gunungkidul, Sunaryanta, serta stakeholder terkait di Kabupaten Gunungkidul.

    (rir/rir)