Blog

  • Oknum Guru Ngaji di Jombang Jualan Narkoba

    Oknum Guru Ngaji di Jombang Jualan Narkoba

    Jombang (beritajatim.com) – Oknum guru ngaji yang ada di Kecamatan Gudo, Haliman, ditangkap petugas Sat Resnarkoba Polres Jombang. Dia dibekuk usai melakukan transaksi narkoba di tepi jalan Desa Sukopinggir.

    Ironisnya, pelaku menjual pil koplo tersebut kepada para petani yang ada di desanya. Alasannya, obat terlarang tersebut bisa menghilangkan capek-capek. Bisnis haram guru ngaji ini akhirnya terendus petugas. Haliman pun ditangkap.

    “Selain menangkap pelaku pada Selasa (5/12/2023), kami juga menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya, satu plastik klip yang di dalamnya terdapat potongan plastik diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,09 gram,” ujar Kasat Resnarkoba Polres Jombang AKP Komar Sasmito, Rabu (13/12/2023).

    Selain itu, lanjut Komar, pihaknya juga menyita 1 plastik klip berisi 100 butir pil dobel L; plastik klip kosong; sedotan bekas potongan plastik kosong; botol plastik yang terangkai sedotan; bekas bungkus rokok berisi pipet kaca bekas pakai sabu dan 2 botol plastik warna putih masing-masing berisi 1.000 butir pil dobel L.

    “Total pil dobel L yang kami sita sebanyak 2.100 butir. Kami juga menyita 1 buah Handphone dan ang tunai Rp110.000. Kita masih kembangkan lagi kasus ini guna mengungkap jaringan di atasnya,” ujarnya.

    Komar mengatakan bahwa pelaku pernah mendekam di penjara dengan kasus serupa. Nah, pada Desember 2022 dia ‘lulus’ dari Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) Jombang. Sejak itu, Haliman berusaha memperbaiki citra dirinya.

    Termasuk dia membantu mengajar mengaji di musala untuk anak-anak di desanya. Namun Haliman tidak bisa istikamah. Dia kembali tergiur untuk kembali ke bisnis lamanya. Sejak April 2023, pelaku kembali berjualan narkoba.

    Alasannya, untuk mencukup kebutuhan sehari-hari. Namun, sambung Komar, dalih tersebut tidak bisa digunakan untuk pembenaran. Karena apa yang dilakukan Haliman melanggar hukum. “Makanya, dia dijerat Pasal 112 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 435 UU RI nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan,” pungkas Komar. [suf]

  • Biden Blak-blakan Mengaku Zionis saat Perayaan Yahudi Hanukkah

    Biden Blak-blakan Mengaku Zionis saat Perayaan Yahudi Hanukkah

    Jakarta, CNN Indonesia

    Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengaku dirinya Zionis saat tengah memperingati Hanukkah di Gedung Putih, Senin (11/12).

    Hanukkah adalah perayaan nasionalisme bangsa Yahudi yang menang atas penjajahan Yunani. Hanukkah diperingati setiap tanggal 25 bulan Kislew.

    Saat bicara di perayaan tersebut, Biden mulanya mengatakan AS bakal terus memberikan bantuan militer kepada Israel sampai Negeri Zionis berhasil menumpas Hamas.

    “Seperti yang saya sampaikan setelah serangan 7 Oktober lalu, komitmen saya adalah keselamatan orang-orang Yahudi, dan keamanan Israel, [serta] haknya untuk eksis sebagai negara Yahudi merdeka dan tak tergoyahkan,” kata Biden, seperti dikutip The Times of Israel.

    Biden kemudian berujar jika tidak ada Israel, maka tidak akan ada orang Yahudi di dunia ini yang aman.

    “Kehangatan dan hubungan yang saya rasakan dengan komunitas Yahudi tidak perlu dipertanyakan lagi,” katanya.

    “Saya mengalami masalah dan kritik ketika saya mengatakan beberapa tahun yang lalu bahwa Anda tidak harus menjadi Yahudi untuk menjadi seorang Zionis. Dan Saya seorang Zionis,” lanjut dia.

    Biden melontarkan pengakuan ini seiring dengan kecamannya atas antisemitisme di AS dan negara lain yang meningkat imbas perang Israel-Hamas.

    Sebelum ini, Biden juga pernah mengakui hal serupa kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan anggota kabinet perang Israel.

    Biden saat itu menyebut bahwa tidak harus menjadi seorang Yahudi untuk menjadi seorang Zionis.

    “Saya tidak percaya Anda harus menjadi seorang Yahudi untuk menjadi seorang Zionis. Dan saya seorang Zionis,” kata Biden dalam pertemuan di hotel Tel Aviv, akhir Oktober lalu, seperti dikutip dari Reuters.

    Pengakuan seperti ini pun telah lama digunakan Biden untuk menunjukkan kedekatannya dengan Israel.

    Namun, pengakuan secara gamblang seperti ini menggambarkan bagaimana Biden berusaha menggunakan kesempatan ini untuk keluar dari krisis yang menentukan nasib kepresidenannya.

    (blq/bac)

    [Gambas:Video CNN]

  • Pasutri di Malang dan Anak Akhiri Hidup Dipicu Ekonomi

    Pasutri di Malang dan Anak Akhiri Hidup Dipicu Ekonomi

    Malang (beritajatim.com) – Hasil investigasi dan olah TKP Satuan Reserse Kriminal Polres Malang menyebutkan motif pasangan suami istri dan anaknya mengakhiri hidup di rumah kost diduga karena faktor ekonomi.

    “Setelah kami melakukan penyelidikan komprehensif dan identifikasi, kami telah lakukan olah TKP dan memeriksa 7 orang saksi, dari sini kami simpulkan untuk motif dan tindakan yang dilakukan oleh Wahab dan kekuarganya ini lebih mengarah ke ekonomi,” tegas Kasatreskrim Polres Malang AKP Gandha Syah, Rabu (13/12/2023).

    Gandha membeberkan, menurut keterangan beberapa saksi yang sudah dimintai keterangan, bahwa beberapa kesempatan sebelumnya, dimana yang bersangkutan memohon untuk dipinjami sejumlah uang kepada saksi yang sudah menjalani pemeriksaan.

    “Korban saudara Wahab ini sempat memohon dipinjami uang. Keterangan itu kita dapat dari keterangan para saksi yang kita mintai keterangan,” ujarnya.

    Menurut Gandha, fakta dari olah TKP menyimpulkan apabila kurun waktu kematian dari tiga korban, yakni ibu dan anak nya, kemungkinan meninggal dunia terlebih dahulu.

    “Kemungkinan ibu dan anaknya ini meninggal lebih dulu. Hal itu didasari oleh gelas yang kosong dan sisa cairan obat nyamuk cair yang baunya masih menyengat. Kemudian posisi mayat keduanya sepertinya rapi atau diatur,” tuturnya.

    Masih kata Gandha, fakta berikutnya adalah ditemukan adanya tulisan bahwa tulisan di kaca rias dalam kamar, sangat mirip dengan tulisan tangan Wahab. “Pak Wahab ini kan seorang guru, tulisan di kaca rias itu mirip tulisannya pada saat mengajar di papan tulis sekolah,” ucapnya.

    Tulisan tangan identik dengan tulisan tangan Wahab juga ditemukan Polisi pada buku agenda milik Wahab. “Kemudian ditemukan menuliskan juga di buku agenda yang menulis Wahab. Dan didukung di kaca rias dekat tulisan tidak ada ceceran darah. Artinya disini Wahab menuliskan pesan itu sebelum terjadinya pendarahan pada tangan. Kemudian setelah itu kemungkinan besar Wahab menyayat pergelangan tangan sebelah kiri, hal itu dikuatkan sesuai visum yang keluar dari dokter,” paparnya.

    Dengan fakta itu, sambung Gandha, artinya kematian Wahab karena terlalu banyak mengeluarkan darah yang disebabkan putusnya pembuluh darah arteri dan Vena dipergelangan tangan sebelah kiri. “Hasil penyelidikan kami seperti itu,” kata Gandha.

    Soal apakah korban punya banyak hutang, Polisi masih melakukan pendalaman kasus. Apakah korban terjerat hutang rente?

    “Jumlah keuangan atau hutang yang dimiliki korban masih kita dalami. Kalau soal rentenir tidak. Kami belum menemukan fakta tersebut, karena dari handphone Wahab hingga saat ini belum diketahui keberadaannya, ini juga didukung oleh kesaksian anaknya yang masih hidup. Bahwa Wahab pernah bilang ke anaknya yang selamat jika handphone miliknya rusak,” tegas Gandha.

    Gandha menambahkan, hape rusak itu dituturkan oleh anak kandung Wahab yang selamat pada hari Minggu, 10 Desember 2023 atau dua hari sebelum kejadian.

    “Wahab bilang ke anaknya hape Bapak rusak, karena sudah terbiasa antar jemput anaknya sekolah. Mungkin waktu itu terlambat jemput dan mengabarkan kalau hape rusak. Hingga sampai kejadian terakhir, saksi anaknya belum melihat bapaknya menggunakan hape lagi,” pungkas Gandha.

    Diberitakan sebelumnya, pasangan suami istri atas nama Wahab (38) dan Sulikha (35), ditemukan meninggal dunia di rumah kontrakan milik orang tua Sulikha di RT03/RW10 Dusun Boro Bugis, Desa Saptorenggo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Selain pasutri itu, bunuh diri juga melibatkan putri kandungnya yang masih berumur 12 tahun. (yog)

    Jika Kamu butuh bantuan konsultasi untuk mengatasi masalah depresi atau Kamu melihat orang yang ingin melakukan aksi bunuh diri bisa menghubungi nomor darurat Kementerian Kesehatan di 119.

  • Hamas Masa Bodoh Ultimatum Netanyahu, Bersikeras Ogah Lepas Sandera

    Hamas Masa Bodoh Ultimatum Netanyahu, Bersikeras Ogah Lepas Sandera

    Jakarta, CNN Indonesia

    Pejabat senior Hamas, Osama Hamdan, tetap tak peduli dengan ultimatum Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang akan membinasakan kelompok perlawanan Palestina itu.

    Hamdan menyatakan tidak akan membebaskan para sandera kecuali dengan satu syarat.

    “Tujuan pihak Israel, melalui kebocoran, menghadapi tekanan internal,” kata Hamdan di Beirut kepada Al Jazeera, Rabu (13/12).

    Dia kemudian berujar, “Posisi Israel terkait perspektif ini adalah untuk konsumsi internal.”

    Pernyataan Hamdan muncul usai media Israel, mengutip komentar pejabat, mengatakan pemerintahan Benjamin Netanyahu terbuka untuk jeda kemanusiaan (truce).

    Di sisi lain, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berhasil mengadopsi resolusi terkait Gaza pada Selasa.

    Resolusi tersebut menyerukan gencatan segera di Gaza, desakan semua pihak mematuhi hukum internasional, dan memberi akses kemanusiaan terhadap para sandera atau tawanan.

    Meski PBB berhasil mengadopsi, tetapi resolusi ini tak bersifat mengikat dan tak ada jaminan Israel bakal mematuhinya.

    Israel dan Hamas sempat sepakat gencatan pada 24 November dan diperpanjang dua kali hingga 30 November.

    Usai gencatan senjata berakhir, Israel menggempur habis-habisan ke Gaza. Hingga kini total korban tewas akibat serangan pasukan Zionis mencapai 18.000 jiwa.

    (isa/bac)

    [Gambas:Video CNN]

  • Silakan Kontak Hamas jika Mau Resolusi

    Silakan Kontak Hamas jika Mau Resolusi

    Jakarta, CNN Indonesia

    Duta Besar Israel untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Gilad Erdan melontarkan pernyataan nyinyir di PBB dengan meminta para anggota mengontak Hamas jika mau resolusi soal gencatan senjata.

    Saat sidang Majelis Umum yang ditayangkan saluran Youtube PBB pada Rabu (13/12), Erdan terlihat mengangkat papan yang bertuliskan “untuk panggilan gencatan senjata: +970-599373765 bertanya kepada Yahya Sinwar (pemimpin Hamas).”

    “Ini adalah nomor telepon untuk kantor Hamas di Gaza,” ungkap Erdan dalam rekaman video akun Youtube Sidang Majelis Umum PBB.

    Pada sidang tersebut, Erdan menyatakan kekecewaan atas resolusi DK PBB yang tidak menyebutkan Hamas sama sekali.

    Resolusi ini hanya akan memperpanjang kematian dan kehancuran di regional.

    “Pada 6 Oktober, terjadi gencatan senjata dan itu dilanggar bukan oleh Israel, tetapi oleh 3.000 Nazi yang menginvasi kota, memperkosa perempuan, berperilaku buruk kepada bayi, membakar kehidupan keluarga dan dengan sengaja memusnahkan penduduk sipil yang tidak bersalah,” kata Erdan

    “Dengan memberikan suara mendukung resolusi ini, Anda mendukung kelangsungan teror Jihadis dan penderitaan yang terus berlanjut bagi masyarakat Gaza,” imbuhnya.

    Erdan mempertanyakan tindakan negara-negara yang memperhatikan penduduk Yahudi di Israel dengan menyetujui gencatan senjata.

    Kesepakatan gencatan senjata yang berakhir pada 1 Desember juga dilanggar oleh Hamas dengan menolak membebaskan perempuan, sandera medis, dan melanjutkan penembakan roket ke Israel.

    Menurut Edan tidak ada hukuman yang dijatuhkan kepada Hamas atas pelecehan yang dilakukan kepada perempuan Israel dan tindakannya memulai perang. Justru adanya resolusi semakin mendukung perbuatan terorisme Hamas.

    “Gencatan senjata berarti satu hal dan hanya satu hal, memastikan bertahannya Hamas, memastikan bertahannya genosida teroris yang berkomitmen untuk menolak pemilihan Israel dan Yahudi,” kata Erdan.

    Sidang Majelis umum ini dilaksanakan sehari sebelum pemungutan suara resolusi yang menghasilkan suara 153 negara mendukung, 10 menentang, dan 23 abstain.

    Duta Besar Mesir Osama Mahmoud Abdel Khalek Mahmoud mengatakan bahwa pengadopsian dan implementasi rancangan resolusi oleh Majelis Umum secara khusus menyerukan gencatan senjata untuk satu-satunya jaminan untuk menyelamatkan warga sipil yang tidak bersalah.

    “Kekerasan harus dihentikan. Oleh karena itu, saya sekali lagi menyuarakan tuntutan saya untuk segera melakukan gencatan senjata kemanusiaan. Kami memiliki satu prioritas tunggal – untuk menyelamatkan nyawa.” kata Presiden Majelis Umum Dennis Francis.

    Amerika Serikat menjadi salah satu negara yang memberikan suara menentang resolusi tersebut. Mereka mengusulkan amandemen terhadap resolusi tersebut, namun tidak memperoleh suara mayoritas dalam pemungutan suara terpisah.

    “Kami mendukung pernyataan satu suara untuk mengecam Hamas atas tindakan terorisnya pada tanggal 7 Oktober. Mengapa begitu sulit untuk mengatakan dengan tegas bahwa membunuh bayi dan menembak mati orang tua di depan orang banyak? anak-anak mereka mengerikan, bahwa membakar rumah-rumah sementara keluarga berlindung di dalam dan menyandera warga sipil adalah hal yang menjijikkan?” ungkap Duta Besar Amerika Serikat Linda Thomas-Greenfield.

    (cpa/bac)

    [Gambas:Video CNN]

  • Gelapkan Uang SPP Rp1 M, Kepala SD Islam Cheng Hoo Diadili

    Gelapkan Uang SPP Rp1 M, Kepala SD Islam Cheng Hoo Diadili

    Surabaya (beritajatim.com) – Tumoro Ikayanti Aishyah, Kepala Sekolah SD Islam, Cheng Hoo, Tumoro menjalani sidang atas dakwaan penggelapan uang SPP murid. Perbuatan Terdakwa menyebabkan pihak sekolah merugi hingga Rp1 miliar.

    Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tanjung Perak Surabaya, Estik Dila, dalam dakwaan menyebutkan, bahwa terdakwa tidak melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) sekolah SD Islam, Cheng Hoo di Jalan Gading nomor 2 Surabaya.

    Diantara perbuatan yang dianggap JPU melanggar SOP yakni, uang SPP bulanan tidak disetorkan ke pihak sekolah SD Islam namun, oleh terdakwa malah digunakan untuk kepentingan pribadi.

    Akibat dari ulah Kepala Sekolah SD Islam, Tumoro Ikayanti berdampak lembaga pendidikan Sekolah Dasar Islam, Cheng Hoo, merugi Rp 1 miliar.

    Masih dalam bacaan dakwaan JPU, perbuatan terdakwa dijerat sebagaimana yang diatur dalam pasal 374 atau pasal 372 KUHP.

    Usai mendengar dakwaan JPU, dalam kesempatan yang diberikan Sang Pengadil, terdakwa mengangguk sebagai pertanda dakwaan JPU yang sudah dibaca adalah benar.

    Sementara, JPU usai bacakan dakwaan yang tidak dibantah terdakwa, dihadapan Sang Pengadil, menyatakan, agar dipersidangan berikutnya, agenda menghadirkan saksi. [uci/beq]

  • Polda Jatim Antisipasi 5 Daerah Rawan Konflik di Pemilu 2024

    Polda Jatim Antisipasi 5 Daerah Rawan Konflik di Pemilu 2024

    Surabaya (beritajatim.com) – Irjen Pol Imam Sugianto, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jatim Inspektur Jenderal Polisi menyebutkan ada lima daerah sangat rawan pada Pemilu 2024. Lima daerah tersebut dipetakan sangat rawan berdasarkan pengalaman pada Pemilu 2019.

    Lima daerah tersebut adalah Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep, Kota Pasuruan.

    Imam menyebut, pihaknya akan melakukan antisipasi dengan memperbanyak pasukan di lima lokasi yang dinilai rawan. Menurutnya, sejarah konflik di tiap pemilu yang pernah terjadi di lima daerah tersebut telah terinventarisasi sebagai bekal untuk melakukan pengamanan di tahun 2024.

    “Kejadian-kejadian yang terinvetarisasi pada pemilu tahun-tahun sebelumnya mudah-mudahan bisa kita eliminasi di 2024. Paling tidak dengan kejadian-kejadian pada pemilu sebelumnya, kami bisa imbau agar masyarakat tidak melakukan provokasi,” katanya.

    Pengamanan juga sedang dilakukan dengan gencar melakukan rapat koordinasi dengan forkopimda dan pemangku kepentingan terkait untuk mengantisipasi terjadinya kerawanan di lima daerah tersebut menjelang Pemilu 2024. [uci/beq]

  • Acungkan Pedang 120 Cm, Anggota Gangster Diadili

    Acungkan Pedang 120 Cm, Anggota Gangster Diadili

    Surabaya (beritajatim.com) – Dimas Prasetyo bin Suyitno (19), warga Kapas Gading Madya 4/40 Surabaya diadili. Dia didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) kepemilikan senjata tajam jenis pedang. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.

    Untuk sidang kali ini, JPU Anggraeni mendatangkan dua saksi penangkap dari Polsek Tambaksari. Saksi menceritakan, Terdakwa ditangkap pada Kamis 12 Oktober 2023, jam 03.00 WIB dinihari. Saat itu itu ada dua kubu, satu yang membawa pedang.

    ” Saat ada di jalan Setro kita amankan terdakwa dengan BB senjata tajam pedang diakui milik Putra (DPO),” terang saksi.

    Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Dimas membenarkannya,” Sajam itu punya Putra, waktu ditangkap polisi, saya yang pegang,” ujar Dimas.

    Dimas yang didampingi penasehat hukumnya Victor Sinaga, akan mengikuti sidang selanjutnya, dengan agenda Tuntutan JPU pada Selasa pekan depan.

    Diketahui, Terdakwa Dimas Prasetyo bin Suyitno, Senin 16 Oktober 2023 jam 00.30 wib, di depan rumah jalan Dukuh Setro I/1 Surabaya, ditangkap petugas Polsek Tambaksari karena menggunakan senjata tajam jenis pedang panjang berukuran 120 cm milik Putra (buronan) untuk tawuran kelompok Suzuran dengan kelompok genster gukgukguk.

    Pada Kamis 12 Oktober 2023 pukul 03.00 wib di jalan Kedung Cowek Surabaya, awalnya senjata tajam dibawa Putra, kemudian keduanya saling bergantian memegang pedang dengan tangan kanan, disabet- sabetkan ke arah lawan, pedang terdakwa acungkan ke atas sambil mengatakan “ayoooooo…… kalau berani”.

    Terdakwa membawa senjata tajam jenis pedang untuk tawuran dan menjaga diri, tidak ada ijin dari petugas yang berwenang. [uci/beq]

  • Dubes Israel Pamer Nomor Telepon Pemimpin Hamas di Sidang PBB

    Dubes Israel Pamer Nomor Telepon Pemimpin Hamas di Sidang PBB

    Jakarta, CNN Indonesia

    Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan menuai sorotan saat sidang Sidang Majelis Umum PBB pada Selasa (12/12).

    Saat sidang digelar, ia memegang papan yang berisi nomor telepon pemimpin Hamas, Yahya Simwar.

    Sembari memegang papan, ia berkata jika ingin gencatan senjata, ini adalah nomor yang harus PBB hubungi.

  • Menlu Temui Komisioner UNHCR, Bahas Pengungsi Rohingya di Indonesia

    Menlu Temui Komisioner UNHCR, Bahas Pengungsi Rohingya di Indonesia

    Jakarta, CNN Indonesia

    Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menemui Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) Filippo Grandi untuk membahas masalah pengungsi Rohingya di Indonesia.

    Dalam pertemuan di Jenewa, Swiss, pada Senin (11/12), Retno menyampaikan kepada Grandi mengenai tantangan yang dihadapi RI belakangan imbas kedatangan gelombang pengungsi Rohingya.

    “Dan saya sampaikan, terdapat dugaan kuat masalah penyelundupan dan perdagangan manusia,” kata Retno dalam keterangan resmi, Selasa (12/12).

    Menurut Retno, Grandi memahami tantangan yang tengah dihadapi Indonesia tersebut. UNHCR pun disebut akan berusaha maksimal untuk membantu menyelesaikan persoalan ini.

    “Antara lain dengan memberikan bantuan untuk mendukung kehidupan para pengungsi tersebut,” ucapnya.

    Lebih lanjut, Retno juga meminta UNHCR untuk mendesak negara penandatangan Konvensi Pengungsi agar segera mulai menerima resettlement “sehingga beban tidak bergeser ke negara lain seperti Indonesia.”

    Masalah pengungsi Rohingya di Indonesia tengah menjadi perdebatan panjang, terutama setelah masyarakat Provinsi Aceh menolak kedatangan mereka dan membuat ratusan etnis Muslim Myanmar itu terkatung-katung di laut.

    Warga Aceh menolak karena tak ada lagi tempat penampungan serta kesan buruk dari pengungsi sebelumnya.

    “Para pengungsi yang melarikan diri, tidak menjaga kebersihan dan tidak mengindahkan syariat Islam dan adat di kalangan masyarakat,” kata Kapolres Lhokseumawe AKBP Henki Ismanto kepada detikSumut, Kamis (16/11/2023).

    Menurut Pj Gubernur Aceh Ahmad Marzuki pada Senin (11/12), pengungsi Rohingya di provinsi itu telah mencapai 1.684 orang hingga hari ini. Mereka tersebar di Pidie, Sabang, hingga Lhokseumawe.

    Para pengungsi Rohingya sebetulnya sudah sejak lama mendarat dan ditampung di Aceh, Pekanbaru, dan Medan.

    Namun, menurut Menko Polhukam Mahfud MD, tempat penampungan sementara di Pekanbaru dan Medan sudah penuh serta kehabisan dana. Kondisi serupa juga terjadi di penampungan sementara di Aceh.

    Oleh sebab itu, pemerintah tengah mencari solusi untuk mengatasi membludaknya para pengungsi Rohingya di Indonesia. Salah satunya dengan mengembalikan mereka ke negara asal, yakni Myanmar.

    Indonesia sendiri bukanlah penandatangan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa 1951 tentang Pengungsi. Karenanya, Indonesia bisa saja menolak para pengungsi yang mencari suaka ke RI.

    Para pengungsi Rohingya, sementara itu, berada di Indonesia untuk transit sementara ke negara penandatangan konvensi. Kendati begitu, mereka tak kunjung mendapat kepastian sehingga banyak yang berusaha mencari jalan sendiri untuk hidup nyaman.

    Pengungsi Rohingnya kebanyakan ingin berlabuh di Malaysia. Oleh sebab itu, banyak yang akhirnya kabur dari penampungan dan membuat sejumlah masalah.

    Menurut dosen Hubungan Internasional Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Mutiara Pertiwi, para pengungsi Rohingya telah membentuk komunitas undocumented migrants yang cukup besar di Malaysia, dengan kondisi ekonomi yang cukup berkembang.

    (blq/bac)

    [Gambas:Video CNN]