Xcloud.id

Blog

  • Polres Sampang Ringkus Pelaku Pencabulan 4 Anak

    Polres Sampang Ringkus Pelaku Pencabulan 4 Anak

    Sampang (beritajatim.com) – Pelaku penculikan dan pencabulan terhadap anak inisial AM (31) warga Desa Sreseh, Kecamatan Sreseh, Kabupaten Sampang, berhasil diamankan polisi.

    Sebelum tertangkap, beredar informasi dugaan penculikan anak di salah satu desa di Kecamatan Torjun yang dilaporkan oleh orang tua korban. Setelah dilakukan penyelidikan disertai sejumlah bukti, akhirnya AM ditangkap di rumahnya di Kecamatan Sreseh.

    Saat penangkapan berlangsung, pelaku berusaha kabur ke area persawahan. Namun, setelah mendengar tembakan peringatan pelaku akhirnya berhasil diamankan.

    “AM mengakui telah berbuat cabul di empat TKP yang berbeda dan semua korbanya merupakan anak di bawah umur, diantaranya di Kecamatan Sreseh 3 kali dan Kecamatan Torjun 1 kali,” terang Kasat Reskrim Polres Sampang, Iptu Edi Eko Purnomo, Selasa (12/12/2023).

    Edi menjelaskan, modus yang dilakukan tersangka yakni membujuk korban dan mengajak untuk membeli sesuatu, setelah anak lengah, pelaku melakukan pemaksaan terhadap korban. “Pelaku juga mengaku pencabulan itu dilakukan karena nafsu saat melihat korbannya, padahal ia telah beristri dan mempunyai anak,” tambahnya.

    Masih kata Edi, pelaku sebenarnya bukan asli dari Sampang, melainkan warga perantau dari Lampung. Ia lalu berdomisili di Kecamatan Sreseh lebih dari lima tahun. “Akibat perbuatanya pelaku terancam dijerat dengan pasal 81 dan 82 ayat 1 UU RI nomor 17 tahun 2016 dengan ancaman hukuman penjara selama 15 tahun,” pungkasnya.[sar/kun]

    BACA JUGA: Diintimidasi, Guru Perempuan di Sampang Cari Perlindungan ke Polisi

  • Pelaku Penculikan dan Pencabulan Anak di Sampang Tertangkap

    Pelaku Penculikan dan Pencabulan Anak di Sampang Tertangkap

    Sampang (beritajatim.com) – Pelaku penculikan dan pencabulan terhadap seorang anak berinisial AM (31), warga Desa Sreseh, Kecamatan Sreseh, Kabupaten Sampang, tertangkap Kepolisian.

    Sebelum penangkapan, muncul informasi mengenai dugaan penculikan anak di salah satu desa di Kecamatan Torjun, yang dilaporkan oleh orang tua korban. Setelah dilakukan penyelidikan dengan sejumlah bukti yang cukup, akhirnya AM berhasil ditangkap di rumahnya di Kecamatan Sreseh.

    Pada saat penangkapan, pelaku berusaha melarikan diri ke area persawahan. Namun, setelah mendengar tembakan peringatan, pelaku akhirnya berhasil ditangkap.

    “AM mengakui telah melakukan perbuatan cabul di empat Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang berbeda, dan semua korban merupakan anak di bawah umur. Tindakan tersebut terjadi di Kecamatan Sreseh sebanyak 3 kali dan Kecamatan Torjun 1 kali,” ungkap Kasat Reskrim Polres Sampang, Iptu Edi Eko Purnomo, pada Selasa (12/12/2023).

    Edi menjelaskan bahwa modus operandi yang dilakukan oleh tersangka adalah dengan membujuk korban dan mengajak mereka untuk membeli sesuatu. Setelah anak-anak lengah, pelaku kemudian melakukan pemaksaan terhadap korban.

    “Pelaku juga mengakui bahwa perbuatan pencabulan dilakukan karena nafsu saat melihat korban, meskipun dia telah memiliki istri dan anak,” tambah Edi.

    Lebih lanjut, Edi menyebutkan bahwa pelaku sebenarnya bukan asli dari Sampang, melainkan merupakan warga perantau asal Lampung yang telah berdomisili di Kecamatan Sreseh selama lebih dari lima tahun.

    “Atas perbuatannya, pelaku dapat dijerat dengan pasal 81 dan 82 ayat 1 UU RI nomor 17 tahun 2016, dengan ancaman hukuman penjara selama 15 tahun,” pungkasnya. [sar/ted]

  • Kemenkum HAM Jatim Ciptakan Pemilu Luber Jurdil pada Warga Binaan

    Kemenkum HAM Jatim Ciptakan Pemilu Luber Jurdil pada Warga Binaan

    Surabaya (beritajatim.com) – Kanwil Kemenkum HAM Jatim berkomitmen menciptakan pemilihan umum (Pemilu) 2024 yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (Luber Jurdil). Hal itu ditegaskan Kakanwil Kemenkumham Jatim Heni Yuwono saat rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, Selasa (11/12/2023).

    Hingga saat ini, di 39 Lapas dan Rutan di Jatim mengalami overkapasitas sebesar 105%. “Dari kapasitas hunian 13.563, saat ini lapas dan rutan di Jatim dihuni 27.875 warga binaan,” ujar Heni.

    Jumlah ini menunjukkan tren penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 113%. Hal ini tak lepas dari reformasi hukum dengan penerapan pidana alternatif dan mengedepankan prinsip restorative justice. “Kami sangat berterima kasih atas dukungan dari unsur legislatif dalam hal ini Komisi III DPR RI yang terus mengawal semangat reformasi hukum di Indonesia,” puji Heni.

    Fluktuasi jumlah warga binaan ini pun berdampak pada persiapan pelaksanaan pemilu di lapas dan rutan. Pihak Kemenkumham Jatim harus benar-benar memastikan jumlah warga binaan yang masuk ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) maupun calon Daftar Pemilih Khusus (DPK). “Sesuai hasil rapat pleno KPU Jatim pada 27 Juni 2023 lalu, ada 22.891 orang warga binaan yang masuk dalam DPT,” ujar Heni.

    Namun, pada 6 Desember 2023, jumlah DPT menjadi 17.761 DPT. Salah satu faktor utamanya karena jumlah warga binaan di lapas dan rutan sangat dinamis. “Jumlahnya bertambah dan berkurang setiap hari, jadi kami terus melakukan koordinasi dengan KPU setiap bulan untuk melaporkan jumlah warga binaan yang terkini,” urai Heni.

    Hingga saat ini, lanjut Heni, masih ada 10.114 warga binaan yang masuk kategori Calon DPK. Rencananya, status mereka akan ditetapkan sebagai DPT pada H-30 hari pemungutan suara. “Kami sudah siapkan juga Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus di lapas dan rutan yang jumlahnya mencapai 102 TPS,” terang Heni.

    Ke depan, Heni menekankan bahwa jajarannya akan terus melakukan koordinasi dengan KPU maupun Bawaslu. Hal ini untuk memastikan warga binaan dapat menyampaikan suaranya. “Tentunya kami akan memperjuangkan hak suara dari setiap warga binaan, hal ini menjadi komitmen kami dalam menciptakan pemilu yang luber jurdil,” tutup Heni.

    Komitmen ini mendapatkan apresiasi dari pimpinan maupun anggota komisi III yang hadir dalam rapat yang digelar di Ballroom Hotel JW Mariott, Surabaya itu. Sebanyak 10 wakil rakyat hadir dalam rapat tersebut. Diantaranya Adies Kadir (Fraksi Golkar), M Nurdin, Arteria Dahlan dan Johan Budi Sapto Wibowo (Fraksi PDIP),
    Didik Mukrianto (Fraksi Demokrat), Wihadi Wiyanto dan Rahmat Muhajirin (Fraksi Gerindra), Jacky Uly (Fraksi Nasdem), Ahmad Baidowi (Fraksi PPP) serta Ahmad Dimyati Natakusumah (Fraksi PKS).

    Wihadi mengatakan bahwa dirinya mengapresiasi persiapan yang telah dilakukan Kanwil Kemenkumham Jatim dan jajarannya. Dia berharap lapas maupun rutan tidak tertutup selama proses pelaksanaan pemilu. “Kami harap, lapas mau terbuka bagi siapa saja, terutama bagi stakeholder yang berkepentingan selama pemilu, hal ini agar proses pemilu di lapas bisa berlangsung dengan transparan dan jauh dari prasangka,” tuturnya.

    Hal senada juga diungkapkan Rahmat Muhajirin. Dia berharap jajaran Kemenkumham Jatim dapat melanjutkan kerja baik yang telah dilaksanakan untuk menyambut pemilu 2024. “Kami harap lapas maupun rutan terus update tentang data petugas yang akan bertugas selama proses pemungutan suara, baik dari KPU, Bawaslu maupun petugas lapas sendiri,” harap wakil takyat dari dapil Jatim I itu.

    Begitu juga dari Arteria Dahlan yang mengapresiasi akurasi dan lelengkapan data yang dipaparkan. Menurutnya, hal ini akan menjadi faktor penentu kelancaran proses pemilu 2024. “Kami siap mendukung jajaran Kemenkumham Jatim untuk memastikan pelaksanaan pemilu 2024 berlangsung aman dan lancar,” tegasnya. [uci/kun]

    BACA JUGA: Buruan Daftar, Banyuwangi Fasilitasi Permohonan Hak Cipta ke Kemenkumham

  • Polda Jatim Ungkap Penyebab Meninggalnya Mahasiswa Unair

    Polda Jatim Ungkap Penyebab Meninggalnya Mahasiswa Unair

    Surabaya (beritajatim.com) – Kabid Labfor Polda Jatim Kombes Pol Sodiq Pratomo mengungkap penyebab kematian mahasiswi fakultas kedokteran hewan (FKH) Unair inisial CA (21), yang meninggal didalam mobil di halaman apartemen Jalan H Anwar Hamzah, Desa Tambak Oso, Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

    Dari hasil labfor, kematian mahasiswi FKH Unair, asal Kediri, bukan meninggal akibat gas helium, melainkan karena menghirup Difluoromethane atau senyawa yang digunakan pada freon.

    Kombes Pol Sodiq menjelaskan, barang bukti yang diperiksa labfor ada beberapa diantaranya, tulisan tangan, barang barang yang menempel pada tubuh korban dan juga HP.

    “Kemudian tulisan tangan yang ditemukan di TKP, yang sering disebut sebagai surat wasiat itu, setelah dibandingkan dengan tulisan tangan pada buku bukunya yang dia punya itu identik bahwa itu tulisan bersangkutan,” katanya.

    Saat ini akan kembangkan DNA Touch dari barang bukti yang ada mulai splastik, lakban termasuk selang. Kita hanya menemukan satu profil DNA dan tidak menemukan DNA lain dan bisa diasumsikan dia pasang semua sendiri.

    “Gas yang selama ini disebut sebagai gas helium setelah dilakukan pemeriksaan, isinya adalah gas Difluoromethane atau yang sering disebut freon untuk pendingin,” lanjut dia.

    Sementara di handphone korban, ditemukan riwayat searching tata cara untuk bunuh diri menggunakan gas, termasuk ditemukan transaksi pembelian barang barang tersebut. [uci/kun]

    BACA JUGA: Sulap Truk Buat Angkut BBM Subsidi, 2 Orang Diamankan Polda Jatim

  • Kemlu RI soal Solusi Pengungsi Rohingya: Akar Masalah Konflik Myanmar

    Kemlu RI soal Solusi Pengungsi Rohingya: Akar Masalah Konflik Myanmar

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia buka suara soal langkah mengatasi pengungsi Rohingya yang belakangan berdatangan ke Aceh.

    Juru bicara Kemlu RI Lalu Muhamad Iqbal mengatakan persoalan pengungsi Rohingya di Indonesia yang harus diselesaikan adalah akar masalahnya.

    “Dan akar masalahnya adalah konflik di Myanmar yang hingga saat ini belum selesai,” ujar Iqbal saat konferensi pers di Gedung Kemlu, Selasa (12/12).

    “Indonesia akan melakukan semua kemampuan agar konflik di Myanmar dapat segera diselesaikan dan demokrasi bisa dipulihkan,” ia menambahkan.

    Usai merdeka Myanmar mengesahkan Undang-Undang Kewargenagaraan Uni. UU itu mengatur etnis mana yang bisa mendapat kewarganegaraan.

    Etnis Rohingya tak tercantum dalam undang-undang ini. Selain itu, Kudeta militer pada 1962 di Myanmar menciptakan berbagai perubahan dramatis.

    Sejak 1970-an, sejumlah tindakan keras terhadap etnis Rohingya di Negara Bagian Rakhine juga memaksa ratusan ribu orang mengungsi ke negara tetangga seperti Bangladesh, Malaysia, Thailand, dan negara Asia Tenggara lain.

    Kondisi Rohingya kian sulit usai Myanmar dikudeta militer sehingga banyak warga Rohingya yang memilih pergi ke negara tetangga.

    Di kesempatan ini, Iqbal juga membeberkan persoalan pengungsi Rohingya yang masuk ke Indonesia.

    Menurut dia ada dugaan tindak pidana yang meliputi pengungsi Rohingya yakni perdagangan dan penyelundupan orang.

    “Indonesia sebagai pihak di dalam konvensi PBB mengenai kejahatan transnasional memiliki kewajiban internasional untuk mencegah dan memberantas perdagangan maupun penyelundupan ilegal,” kata Iqbal.

    Indonesia, lanjut dia, berkomitmen mempersekusi pelaku tindak pidana perdagangan dan penyelundupan dalam pergerakan pengungsi ini.

    Pengungsi Rohingya menjadi sorotan di Indonesia usai mereka ramai-ramai berdatangan ke Aceh sejak pertengahan November.

    Dari hasil penyelidikan Polda Aceh, rata-rata pengungsi Rohingya yang datang ke daerah itu memiliki identitas dari UNHCR yang berbahasa Bangladesh.

    Terkait kasus ini, Personel Polres Pidie, Aceh menangkap seorang warga Bangladesh bernama Husson Mukhtar (70) yang menjadi salah satu agen perjalanan pengungsi Rohingya ke Aceh.

    Pelaku dugaan penyelundupan ini disebut bukan hanya Husson, tetapi tiga orang. Namun, yang lain masih dalam proses pencarian.

    Dari hasil penyelidikan polisi, ketiga agen ini sengaja membawa pengungsi Rohingya ke Aceh untuk meraup keuntungan.

    (isa/bac)

    [Gambas:Video CNN]

  • Polres Tuban Gelar Rakor Natal dan Tahun Baru 2024

    Polres Tuban Gelar Rakor Natal dan Tahun Baru 2024

    Tuban (beritajatim.com) – Jelang perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru), Polres Tuban menggelar rapat koordinasi (Rakor) guna kesiapan pengamanan bersama Instansi terkait. Selasa (12/12/2023).

    Rakor tersebut dipimpin oleh Wakapolres Tuban Kompol Herry Moriyanto Tampake dan dihadiri pejabat utama Polres Tuban, stakeholder terkait serta Kapolsek jajaran.

    Kompol Herry Moriyanto Tampake mengatakan, kegiatan pengamanan Natal dan tahun baru sudah menjadi agenda rutin yang dilaksanakan oleh kepolisian setiap tahunnya. Sehingga, pada agenda rapat yang menjadi bahasan yakni untuk menerima masukan terkait pelaksanaan pengamanan nantinya.

    “Tanpa rekan-rekan tugas ini tidak akan bisa berjalan dengan baik, kita mempunyai fungsi dan peran masing-masing dalam pengamanan ini,” ujar Kompol Herry sapanya.

    Lanjut, ia menambahkan bahwa pengamanan natal dan tahun baru kali ini berbeda dengan tahun sebelumnya karena bertepatan dengan momentum kampanye pemilu 2024. Tentu, ini akan menambah kerawanan tersendiri dalam pelaksanaan pengamanan.

    Selain itu, menurutnya wilayah Kabupaten Tuban merupakan jalur nasional dapat dipastikan volume kendaraan menjelang libur natal dan tahun baru akan mengalami peningkatan.

    “Terlebih di jalur Pantura bisa jadi jumlah kendaraan yang melintas mengalami peningkatan, sehingga di titin tersebut kita juga melaksanakan pengamanan arus lalu lintas,” imbuhnya.

    Kemudian, berdasarkan data pengamanan, Polres Tuban telah mencatat beberapa tempat yang dipicu kerawanan yakni sebanyak 52 gereja yang ada di Kabupaten Tuban, sedangkan sebanyak 42 gereja nantinya akan digunakan untuk melaksanakan ibadah saat perayaan natal dan tahun baru.

    “Pelaksanaan pengamanan perayaan Natal 2023 dan tahun baru 2024 akan dilaksanakan selama 12 hari terhitung mulai tanggal 22 Desember 2023 hingga 2 Januari 2024,” paparnya.

    Termasuk personel yang akan diterjunkan oleh Polres Tuban sendiri yakni sebanyak 284 personel terdiri dari 185 personel Polri dan 99 personel dari instansi terkait untuk melakukan pengamanan.

    Untuk kelancaran Polres Tuban juga akan menyiapkan sebanyak 1 (satu) pos pelayanan yang ditempatkan di pos Pantai Boom serta 3 (tiga) pos pengamanan yakni pos pengamanan perbatasan di Bancar, Pos Rest Area dengan alternatif lain pos terminal wisata Sunan Bonang serta pos pengamanan wisata pantai kelapa

    “Tujuannya berkaitan dengan terjaminnya rasa aman masyarakat dalam merayakan natal dan tahun baru serta terwujudnya situasi dan kondisi Kamtibmas yang kondusif sebelum pada saat dan setelah perayaan natal dan tahun baru,” ujar dia.

    Sementara itu, Kasatpol PP kabupaten Tuban Gunadi yang menjadi perwakilan Pemkab Tuban menyampaikan, bahwa pemerintah Kabupaten Tuban berkomitmen mendukung sepenuhnya dalam pelaksanaan pengamanan Natal 2023 dan tahun baru 2024.

    “Beliau dalam hal ini Bupati Tuban juga mendukung penuh dalam kesiapan mengahadapi pelaksanaan pengamanan Natal dan tahun baru,” tutur Gunadi.

    Meski dalam pelaksanaan pengamanan perayaan natal dan tahun baru kali ini bersamaan dengan pelaksanaan pemilu, Gunadi berharap hal tersebut tidak menjadi kendala dan pemerintah Kabupaten Tuban siap memberikan dukungan semaksimal mungkin.

    “Dengan kolaborasi bersama, Insyaallah kita akan mampu melaksanakan kegiatan pengamanan ini dengan baik,” tutup dia. [Ayu/ted]

  • Begini Modus Tersangka Curangi Tes CPNS Kejaksaan

    Begini Modus Tersangka Curangi Tes CPNS Kejaksaan

    Surabaya (beritajatim.com) – AW (60 tahun), Tersangka kasus kecurangan dalam tes seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) Kejaksaan RI Tahun 2023 adalah orang yang mencari korban dengan janji bakal lolos tes CPNS. Modus yang digunakan adalah dengan menggunakan identitas palsu.

    Kecurangan yang diduga dilakukan oleh AW tersebut diketahui ketika Tim Intelijen Kejati Jatim mengamankan seorang perempuan peserta CPNS Kejaksaan RI yang berinisial EYD menggunakan kartu peserta dan identitas palsu saat proses verifikasi data yang dilakukan oleh petugas verifikator.

    Pada saat itu juga tim langsung melakukan pengamanan dan pemeriksaan kepada EYD, dan dari hasil pemeriksaan tersebut mengarah ke pelaku AW sebagai otak sindikasi dalam kecurangan tes CPNS Kejaksaan RI yang ada di Jawa Timur, sehingga Tim Intelijen langsung bergerak cepat menangkap pelaku AW yang saat itu berada di Jalan Raya Gulon Magelang tepatnya didepan Bank BRI Gulon dan hendak melarikan diri menggunakan mobil Innova berwarna hitam.

    Selanjutnya pelaku AW diamankan dan dibawa oleh Tim Intelijen ke Kejaksaan Negeri Magelang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dalam pemeriksaan tersebut pelaku AW tidak bekerja sendirian dan diduga ada keterlibatan pihak lain dalam melancarkan aksinya, sehingga dapat meyakinkan korbannya yang jumlahnya sekitar puluhan orang CPNS. Dan setelah diperoleh bukti-bukti yang cukup, maka pelaku AW langsung dibawa ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Surabaya.

    Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Dr. Mia Amiati, SH., MH. menegaskan bahwa Kejaksaan Agung tidak akan mentolerir segala bentuk kecurangan dalam proses penerimaan CPNS Kejaksaan. Ia mengimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan kecurangan dalam tes CPNS Kejaksaan.

    Tindak pidana yang diduga dilakukan oleh AW masuk dalam rumusan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dan Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat atau Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman penjara paling lama 6 (enam) tahun.

    “Kejaksaan Agung akan menindak tegas segala bentuk kecurangan dalam proses penerimaan CPNS Kejaksaan RI dan karena perbuatan yang diduga dilakukan oleh AW masuk dalam ruang lingkup tindak pidana umum, maka pelaku AW telah diserahkan ke Kepolisian Daerah Jawa Timur untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut dan pada hari ini (Senin 11/12/23) Penyidik dari Polda Jatim sudah mengirim Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan,” tegas Mia Amiati. [uci/kun]

    BACA JUGA: Sindikat Kecurangan CPNS Kejaksaan Dibongkar Kejati Jatim

  • Bocor Rencana Culas Netanyahu soal Gaza, Singgung UEA dan Saudi

    Bocor Rencana Culas Netanyahu soal Gaza, Singgung UEA dan Saudi

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Rencana culas Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengenai kontrol Zionis atas Jalur Gaza usai agresi, terungkap ke publik.

    Rencana yang muncul saat Netanyahu menggelar rapat tertutup bersama parlemen beberapa waktu lalu itu turut menyinggung Uni Emirat Arab (UEA) dan Arab Saudi.

    Dalam pernyataannya yang bocor itu, Netanyahu mengatakan UEA dan Saudi akan membantu membiayai rekonstruksi Jalur Gaza pasca perang Israel-Hamas.

    “Langkah pertama di Gaza adalah mengalahkan Hamas. Setelah itu, saya yakin Uni Emirat Arab dan Arab Saudi akan mendukung rehabilitasi Jalur Gaza,” kata Netanyahu, seperti dikutip Al Jazeera, Senin (11/12).

    Netanyahu dalam kesempatan itu menyatakan ambisinya untuk terus melancarkan agresi ke Palestina hingga kelompok Hamas musnah.

    Setelah Hamas tiada, dia mengatakan Gaza akan di bawah kontrol militer Israel, dengan “otoritas sipil” yang akan mengurus hal-hal administratif.

    “Setelah perang, sebuah administrator sipil akan beroperasi di Gaza. Kami tidak akan menyerah pada tekanan internasional,” ucap dia.

    Dalam transkrip yang tersebar ke media tersebut, Netanyahu juga berniat untuk mencegah Otoritas Palestina menguasai Jalur Gaza.

    Sebab menurutnya, Hamas dan Otoritas Palestina memiliki kesamaan, yakni ingin menghancurkan Israel.

    “Bedanya Hamas dan Otoritas Palestina itu, Hamas ingin menghancurkan Israel saat ini juga, dan Otoritas Palestina ingin melakukannya dalam beberapa tahap,” ucap Netanyahu kepada Komite Hubungan Luar Negeri Knesset.

    Kendati begitu, klaim Netanyahu ini masih belum jelas. Sejauh ini tidak ada negara Teluk Arab yang memberikan indikasi mereka bersedia menanggung rehabilitasi dan pembangunan di Jalur Gaza usai agresi Israel.

    Dikutip The Times of Israel, dalam rapat itu komite urusan luar negeri Knesset menekan Netanyahu terkait rencana dia setelah perang berakhir di Gaza.

    Saat ini Netanyahu dilaporkan telah meminta Dewan Keamanan Nasional Israel menyusun sejumlah opsi terkait rencana di Gaza.

    Meski demikian, Netanyahu belum membeberkan detail opsi-opsi tersebut.

    “Yang jelas kita perlu menempatkan Gaza melalui proses de-Nazifikasi, seperti yang dilakukan Jerman dan Jepang setelah Perang Dunia,” ungkap PM Israel itu.

    Agresi Israel di Jalur Gaza semakin menjadi-jadi sejak gencatan senjata berakhir tanpa perpanjangan pada 1 Desember.

    Hingga kini, lebih dari 18.200 orang tewas akibat gempuran Israel. Mayoritas korban tewas merupakan anak-anak dan perempuan.

    Banyak komunitas dan organisasi internasional menyerukan gencatan senjata permanen mengingat kondisi Gaza yang kian parah. Namun, desakan itu hingga kini belum terwujud karena penolakan Israel dan negara-negara Barat.

    (blq/dna)

  • RI Kecewa AS Veto Resolusi DK PBB soal Gencatan Senjata Gaza

    RI Kecewa AS Veto Resolusi DK PBB soal Gencatan Senjata Gaza

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengaku kecewa dan menyesalkan tindakan Amerika Serikat yang memveto resolusi Dewan Keamanan PBB (DK PBB) tentang gencatan senjata di Gaza pada pekan lalu.

    “Amerika Serikat again [lagi] memveto resolusi yang disubmit oleh Uni Emirat Arab sehingga resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai gencatan senjata di Gaza gagal diadopsi,” kata juru bicara Kemlu Lalu Muhamad Iqbal saat konferensi di Gedung Kemlu, Selasa (12/12).

    AS merupakan anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang memiliki hak veto.

    Sejak agresi Israel di Gaza pada 7 Oktober lalu, Amerika Serikat diketahui sudah dua kali memveto resolusi DK PBB soal Gaza. 

    “Kita sangat kecewa dan sangat menyesalkan kegagalan Dewan Keamanan PBB untuk mengadopsi resolusi tersebut,” ujar Iqbal.

    Iqbal juga mengatakan Dewan Keamanan PBB kehilangan momentum sebagai organisasi yang bertugas menjaga perdamaian dan keamanan internasional.

    Dia juga memandang gencatan senjata perlu segera diterapkan agar bantuan kemanusiaan bisa masuk mengingat kondisi di Gaza kian krisis.

    “Karena menurut Indonesia kondisi di lapangan sangat mengkhawatirkan,” ujar Iqbal.

    Lebih lanjut, Iqbal membeberkan sederet upaya Indonesia untuk membantu warga Palestina. Salah satunya dengan meminta pintu perbatasan Rafah dibuka kembali sehingga lebih banyak bantuan kemanusiaan bisa masuk.

    Di kesempatan itu, Iqbal juga menyinggung soal sesi khusus yang digelar Sidang Majelis Umum di PBB di New York hari ini.

    Indonesia, lanjut dia, berharap resolusi itu bisa diadopsi melalui sesi khusus ini.

    “Harapannya, dalam sehari dua hari ini, akan segera dibahas dan kita harapkan resolusi tersebut diadopsi,” kata Iqbal.

    Israel melancarkan agresi ke Palestina dan mendeklarasikan perang ke Hamas pada 7 Oktober. Selama operasi, mereka menyerang warga dan objek sipil seperti rumah sakit hingga kamp pengungsian.

    Israel dan Hamas sempat gencatan senjata sementara pada 24 November dan diperpanjang dua kali hingga berakhir pada 30 November.

    Usai gencatan senjata berakhir, Israel melancarkan serangan fase kedua besar-besaran ke Gaza. Hingga kini total korban tewas di Palestina mencapai 18.000 jiwa, mayoritas anak-anak dan perempuan.

    (isa/dna)

  • KPK Periksa Sejumlah ASN dan Rekanan di Mapolres Jember dan Bondowoso

    KPK Periksa Sejumlah ASN dan Rekanan di Mapolres Jember dan Bondowoso

    Jember (beritajatim.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa sejumlah aparatur sipil negara dan kontraktor di Markas Kepolisian Resor Jember dan Bondowoso, Selasa (12/12/2023) siang.

    Adanya pemeriksaan ini dibenarkan oleh Moch. Husni Thamrin, kuasa hukum CV Raelina Dwikania Jaya. “Memang hari ini adsa pemeriksaan tambahan terkait tindak lanjut operasi tangkap tangan KPK di Bondowoso tempo hari,” katanya.

    Menurut Thamrin, ada beberapa ASN diperiksa di Jember. “Di antaranya Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Bondowoso Pak Munandar dan rekanan swasta dari Jember,” katanya.

    Thamrin menampik menjelaskan materi pemeriksaan oleh KPK. “Saya tidak bisa mempublikasikan, karena ini ranah KPK. Tapi yang pasti sesuai pasal 184 KUHAP, hari ini adalah pemeriksaan saksi,” katanya.

    Pemeriksaan saksi, kata Thamrin, untuk melengkapi berkas pemeriksaan empat orang yang sudah ditetapkan menjadi tersangka. “Saya kira itu saja keterangan dari saya,” katanya.

    Sebelumnya, KPK melakukan sejumlah penggeledahan di beberapa lokasi pasca OTT yang menyeret Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso Puji Triasmoro (PJ) dan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bondowoso Alexander Kristian Diliyanto Silaen (AKDS), Pengendali CV Wijaya Gemilang Yossy S Setiawan (YSS), dan Andhika Imam Wijaya (AIW) sebagai tersangka.

    KPK menduga Puji dan Diliyanto Silaen menerima uang Rp475 juta terkait pengurusan perkara serta mengamankan uang sejumlah sekitar Rp225 juta dalam operasi tangkap tangan.

    Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, mengatakan, beberapa lokasi yang dituju untuk upaya paksa penggeledahan di antara lain rumah kediaman dari para tersangka termasuk kantor Dinas BSBK (Bina Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi) Pemkab Bondowoso, Kantor Pemkab Bondowoso, Rumah Dinas Bupati Bondowoso, dan rumah kediaman dari pihak terkait lainnya, Senin (20/11/2023).

    Ali menambahkan, dalam penggeledahan ditemukan dan diamankan bukti berupa dokumen proyek pengadaan termasuk catatan adanya aliran uang berupa fee ke berbagai pihak termasuk untuk para tersangka dan uang tunai yang besaran jumlahnya masih akan dikonfirmasi kepada para pihak.

    “Seluruh temuan tersebut segera disita dan dianalisis untuk kelengkapan berkas penyidikan tersangka PJ dan kawan-kawan,” kata Ali. [wir]