Blog

  • Sindikat Kecurangan CPNS Kejaksaan Dibongkar Kejati Jatim

    Sindikat Kecurangan CPNS Kejaksaan Dibongkar Kejati Jatim

    Surabaya (beritajatim.com) – Kecurangan dalam tes seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) Kejaksaan RI Tahun 2023 dibongkar Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Tim Intel menangkap seorang laki-laki berinisial AW (60) di Magetang, Jawa Tengah, yang diduga menjadi otak sindikat pelaku kecurangan dalam seleksi tersebut.

    Awal kecurangan yang diduga dilakukan oleh AW tersebut diketahui ketika Tim Intelijen Kejati Jatim mengamankan seorang perempuan peserta CPNS Kejaksaan RI berinisial EYD. Perempuan tersebut menggunakan kartu peserta dan identitas palsu saat proses verifikasi data oleh petugas verifikator.

    Pada saat itu juga tim langsung melakukan pengamanan dan pemeriksaan kepada EYD, dan dari hasil pemeriksaan tersebut mengarah ke pelaku AW sebagai otak sindikasi dalam kecurangan tes CPNS Kejaksaan RI yang ada di Jawa Timur. Sehingga Tim Intelijen langsung bergerak cepat menangkap pelaku AW yang saat itu berada di Jalan Raya Gulon Magelang tepatnya didepan Bank BRI Gulon dan hendak melarikan diri menggunakan mobil Innova berwarna hitam.

    BACA JUGA:
    Kejati Jatim Usut Pemanfaatan Aset Politeknik Negeri Malang

    Selanjutnya pelaku AW diamankan dan dibawa oleh Tim Intelijen ke Kejaksaan Negeri Magelang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dalam pemeriksaan tersebut pelaku AW tidak bekerja sendirian dan diduga ada keterlibatan pihak lain dalam melancarkan aksinya, sehingga dapat meyakinkan korbannya yang jumlahnya sekitar puluhan orang CPNS. Setelah diperoleh bukti-bukti yang cukup, maka pelaku AW langsung dibawa ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Surabaya.

    Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Dr. Mia Amiati, SH., MH. menegaskan bahwa Kejaksaan Agung tidak akan menolerir segala bentuk kecurangan dalam proses penerimaan CPNS Kejaksaan. Ia mengimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan kecurangan dalam tes CPNS Kejaksaan.

    BACA JUGA:
    Kejati Jatim Tahan 1 Tersangka Korupsi di PT IMS

    Tindak pidana yang diduga dilakukan oleh AW masuk dalam rumusan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dan Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat atau Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman penjara paling lama 6 (enam) tahun.

    “Kejaksaan Agung akan menindak tegas segala bentuk kecurangan dalam proses penerimaan CPNS Kejaksaan RI dan karena perbuatan yang diduga dilakukan oleh AW masuk dalam ruang lingkup tindak pidana umum, maka pelaku AW telah diserahkan ke Kepolisian Daerah Jawa Timur untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut dan pada hari ini (Senin, 11/12/23) Penyidik dari Polda Jatim sudah mengirim Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan,” tegas Mia Amiati. [uci/beq]

  • 5 Negara Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB Pemegang Hak Veto

    5 Negara Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB Pemegang Hak Veto

    Jakarta, CNN Indonesia

    Dewan Keamanan PBB mengadakan debat terbuka pertama yang khusus membahas terkait perang Hamas dan Israel pada Selasa (25/10).

    Dilansir dari Al Jazeera, hampir 90 negara ikut serta dalam debat terbuka, 30 diantaranya adalah menteri luar negeri dan wakil menteri.

    Mayoritas negara yang hadir menuntut adanya gencatan senjata dan penghentian serangan kepada warga sipil agar bantuan dapat disalurkan kepada warga Gaza.

    Dewan keamanan sendiri beranggotakan 15 negara dengan lima negara yang memiliki hak veto. Dewan Keamanan PBB kini menjadi sorotan setelah gagal menghasilkan resolusi untuk menghentikan kekerasan.

    Rusia dan Brazil menginisiasi resolusi sebagai respon terjadinya perang Hamas dan Israel. Namun, semua resolusi ditolak karena hak veto Amerika Serikat sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB.

    Berikut daftar negara anggota Dewan Keamanan PBB yang memegang hak veto.

    1. China

    China menjadi negara yang paling sedikit menggunakan hak vetonya sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB.

    Republik Rakyat Tiongkok (RRT) bergabung menjadi anggota tetap DK PBB pada akhir 1971. Sejak Tahun 1917 hingga 2019, China hanya menggunakan hak vetonya sebanyak 14 kali. Republik Tiongkok pertama kali menggunakan hak vetonya pada 13 Desember 1955 untuk menghalangi masuknya Mongolia ke PBB.

    Hal ini membuat penerimaan Mongolia sebagai anggota PBB tertunda hingga Tahun 1961. Mongolia akhirnya diterima setelah Rusia mengancam memblokir semua penerimaan baru anggota PBB.

    Dilansir dari situs China Power, beberapa veto China berkaitan dengan perang yang terjadi di Suriah dan Rusia.

    China memveto rancangan resolusi terkait gencatan senjata di Provinsi Idlib pada September 2019.

    Pada perang antara Hamas dengan Israel kali ini, China menggunakan hak vetonya bersama dengan Rusia terkait susunan resolusi DK PBB yang dirancang oleh Amerika Serikat, dikutip dari Reuters.

    2. Amerika Serikat

    Amerika sebelumnya telah memveto puluhan resolusi DK PBB yang mengkritik Israel. Total terdapat lebih dari 53 resolusi yang diveto oleh Amerika sejak 1972.

    Tindakan ini menunjukkan loyalitas Amerika dalam mendukung Israel. Dikutip dari Al Jazeera, Amerika menggagalkan resolusi yang mengutuk kekerasan terhadap pengunjuk rasa, pemukiman ilegal Israel di Tepi Barat yang ada sejak 1967, serta penyidikan terhadap pembunuhan pekerja Palestina oleh tentara Israel pada 1990.

    Pada perang Hamas-Israel kali ini, dirancang beberapa resolusi yang dirancang oleh beberapa negara.

    Dilansir dari Reuters, pemungutan suara atas rancangan undang-undang yang dibuat oleh Brazil sempat tertunda beberapa hari karena Amerika ingin menjadi perantara akses bantuan ke Gaza.

    Bersambung ke halaman berikutnya…

    3. Rusia

    Rusia menjadi anggota tetap DK PBB yang banyak menggunakan hak vetonya. Pada awal-awal pembentukan PBB, Rusia bertanggung jawab hampir semua veto.

    Seorang mantan Menteri Urusan Luar Negeri Rusia, Andrey Gromyko, bahkan mendapatkan julukan Tuan Nyet dan Vyacheslav Molotov karena sering mengajukan veto Soviet di masa Perang Dingin, dikutip dari Los Angeles Times.

    Setelah Uni Soviet terpecah dan menjadi Rusia, hak veto jarang digunakan. Hak veto baru kembali aktif digunakan Rusia pada abad ke-21 untuk menghalangi resolusi konflik yang melibatkan militer Rusia, termasuk Georgia, Suriah, dan Ukraina.

    Kali ini Rusia kompak dengan China memveto resolusi yang diajukan Amerika Serikat dan dipimpin oleh Moskow dalam menyikapi perang Hamas dan Israel.

    Rusia rencananya akan mengajukan proposalnya sendiri untuk mengupayakan gencatan secara segera, tahan lama, dan dihormati sepenuhnya.

    “Sudah jelas bahwa AS tidak ingin keputusan Dewan Keamanan PBB mempunyai pengaruh apapun terhadap kemungkinan serangan darat Israel di Gaza,” kata perwakilan Rusia, Vassily Nebenzia, dikutip dari France 24.

    4. Perancis

    Perancis dikategorikan sebagai negara yang hemat dalam menggunakan hak vetonya. Satu-satunya hak veto secara langsung digunakan Perancis pada 1976 untuk memblokir resolusi tentang pertanyaan kemerdekaan Komoro.

    Sebelumnya Perancis bersama dengan Inggris memveto resolusi terkait penghentian aksi militer Israel yang menyerang Mesir pada 1956 selama Krisis Suez.

    Perancis pernah dilanda kebimbangan menggunakan hak vetonya dalam konflik Irak pada masa pemerintahan Presiden Jacques Chirac. Jika tidak menggunakan hak vetonya, Perancis akan kehilangan banyak kekuatan negosiasinya di dewan keamanan. Akan tetapi, terdapat argumen bahwa penggunaan hak veto oleh Perancis akan menimbulkan kerugian yang tidak bisa diperbaiki lagi oleh PBB, dikutip dari The New York Times.

    Perancis juga belum menunjukkan tanda-tanda akan memveto resolusi yang diajukan oleh Amerika Serikat terkait perang Hamas dengan Israel beberapa saat lalu.

    5. Inggris

    Hampir serupa dengan Perancis, Inggris termasuk jarang menggunakan hak vetonya. Inggris mulai jarang menggunakan hak vetonya setelah Perang Dingin selesai.

    Keanggotaan tetap Inggris dalam DK PBB setelah negara ini lepas dari Uni Eropa. Namun, hampir mustahil bagi negara lain untuk mencabut hak veto Inggris karena hal ini berarti Piagam PBB perlu diamandemen, dikutip dari Reuters.

    Untuk mengubah Piagam PBB, harus ada persetujuan dari 193 anggota majelis umum dan lima anggota tetap.

    Pada perang Hamas-Israel yang sedang berlangsung, Inggris juga belum menunjukkan tanda-tanda akan memveto resolusi yang diajukan Amerika Serikat.

    Inggris sendiri saat ini menyatakan secara terbuka dukungannya kepada Israel. Inggris mengecam tindakan terorisme Hamas dan mengirimkan kapal perang kerajaan serta pesawat pengintainya ke Israel.

  • Bocor Isi Rencana Netanyahu soal Gaza: Dikontrol Israel-Hamas Musnah

    Bocor Isi Rencana Netanyahu soal Gaza: Dikontrol Israel-Hamas Musnah

    Jakarta, CNN Indonesia

    Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan Jalur Gaza akan dikendalikan militer Israel setelah agresi berakhir.

    Bocoran rencana tersebut muncul saat Netanyahu menggelar rapat tertutup bersama parlemen beberapa waktu lalu. Ia mengatakan Gaza akan di bawah kontrol militer Israel dan perihal administratif bakal diurus “otoritas sipil.”

    “Setelah perang, sebuah administrator sipil akan beroperasi di Gaza. Kami tidak akan menyerah pada tekanan internasional,” kata Netanyahu, dikutip Al Jazeera, Senin (11/12).

    Dalam percakapan itu, Netanyahu juga menyamakan Otoritas Palestina sama seperti Hamas. Keduanya, kata dia, sama-sama ingin menghancurkan Israel.

    “Bedanya Hamas dan Otoritas Palestina itu, Hamas ingin menghancurkan Israel saat ini juga, dan Otoritas Palestina ingin melakukannya dalam beberapa tahap,” ucap Netanyahu kepada Komite Hubungan Luar Negeri Knesset.

    Dalam transkrip pernyataan Netanyahu yang bocor di beberapa media, dia berupaya mencegah Otoritas Palestina menguasai Jalur Gaza kala agresi Israel berhenti.

    Dalam rapat itu, Netanyahu juga mengatakan Israel akan terus melancarkan agresi ke Palestina sampai kelompok Hamas musnah.

    Selain itu, Netanyahu mengungkap Arab Saudi dan Uni Emirat Arab akan membiayai rekonstruksi Jalur Gaza setelah perang Israel-Hamas sejak 7 Oktober berakhir.

    “Langkah pertama di Gaza adalah mengalahkan Hamas. Setelah itu, saya yakin Uni Emirat Arab dan Arab Saudi akan mendukung rehabilitasi Jalur Gaza,” kata Netanyahu.

    Namun, klaim Netanyahu masih belum jelas. Sejauh ini, tidak ada negara Teluk Arab yang memberikan indikasi mereka bersedia menanggung rehabilitasi dan pembangunan di Jalur Gaza pasca agresi Israel.

    Dikutip The Times of Israel, dalam rapat itu komite urusan luar negeri Knesset menekan Netanyahu terkait rencana dia setelah perang berakhir di Gaza.

    Netanyahu dilaporkan saat ini telah meminta Dewan Keamanan Nasional Israel menyusun sejumlah opsi terkait rencana di Gaza.

    Meski begitu, Netanyahu disebut belum membeberkan detail opsi-opsi tersebut.

    “Yang jelas kita perlu menempatkan Gaza melalui proses de-Nazifikasi, seperti yang dilakukan Jerman dan Jepang setelah Perang Dunia,” ungkap PM Israel itu.

    Agresi Israel ke Jalur Gaza semakin brutal sejak gencatan senjata berakhir tanpa perpanjangan pada 30 November.

    Hingga kini, lebih dari 18.200 orang tewas akibat gempuran Israel ke Jalur Gaza dan Tepi Barat. Sebagian besar korban tewas merupakan anak-anak dan perempuan.

    Banyak komunitas dan organisasi internasional menyerukan gencatan senjata permanen mengingat Gaza kian parah. Namun, desakan itu hingga kini belum terlaksana.

    (isa/dna)

    [Gambas:Video CNN]

  • Apa Isi Resolusi 377A yang Dipakai Mesir Lawan Veto AS di DK PBB?

    Apa Isi Resolusi 377A yang Dipakai Mesir Lawan Veto AS di DK PBB?

    Jakarta, CNN Indonesia

    Mesir dan Mauritania menggunakan Resolusi 377A untuk melawan Amerika Serikat yang memveto resolusi soal Gaza di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada pekan lalu.

    Resolusi yang diveto AS di DK PBB berisi seruan gencatan senjata di Gaza yang hingga kini masih digempur Israel.

    Draf resolusi baru bisa diadopsi lalu diimplementasikan jika mendapat dukungan sembilan dari 15 anggota DK PBB dan tak ada veto dari anggota tetap.

    Untuk melawan veto AS, Mesir menggunakan Resolusi 377A (V) mengingat Gaza kian krisis. Lalu apa isi resolusi itu?

    Resolusi UNGA (United Nations General Assembly) 377A ini dikenal juga sebagai “Resolusi Bersatu untuk Perdamaian”.

    Resolusi tersebut menyatakan jika DK PBB tak mampu melaksanakan tanggung jawab utama menjaga perdamaian global karena kurang suara, maka Majelis Umum PBB bisa mengambil tindakan.

    Majelis Umum akan memiliki wewenang untuk menggelar pertemuan melalui Sekretaris Jenderal, demikian dikutip Al Jazeera.

    Pertemuan ini bertujuan untuk membuat rekomendasi soal tindakan kolektif termasuk “penggunaan kekuatan bersenjata bila diperlukan.”

    Negara anggota bisa membuat rekomendasi untuk tindakan kolektif, yang berarti bisa mengambil pilihan lebih ekstrem jika disepakati, termasuk tindakan militer.

    Untuk bisa terwujud, setidaknya satu anggota DK PBB atau sekelompok anggota Majelis Umum harus mendukung diadakannya resolusi itu agar bisa berlaku.

    Namun, semua resolusi dan rekomendasi Majelis Umum PBB tak mengikat secara hukum. Ini artinya usulan mereka bisa diabaikan tanpa konsekuensi apa pun.

    Resolusi yang sangat jarang digunakan ini sebelumnya pernah dipakai beberapa kali untuk membantu menyelesaikan konflik.

    Beberapa konflik itu di antaranya Krisis Kongo pada 1960, konflik India-Pakistan pada 1971, pendudukan Uni Soviet di Afghanistan pada 1980, hingga Perang Korea.

    Elemen penting resolusi ini adalah Majelis Umum bisa, jika dianggap perlu, merekomendasikan penggunaan kekerasan.

    Rapat Darurat Digelar Hari Ini

    Usai DK PBB kembali gagal meloloskan resolusi, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akan menggelar rapat darurat terkait situasi di Jalur Gaza Palestina pada Selasa (12/12).

    Dalam surat yang dibagikan oleh presiden Majelis Umum PBB Dennis Francis pada Senin (11/12), perwakilan Mesir dan Mauritania menyerukan pertemuan darurat khusus Majelis Umum PBB “dalam kapasitas masing-masing sebagai Ketua Kelompok Negara Arab dan Kelompok Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).”

    Dalam suratnya, Mesir dan Mauritania menganggap resolusi UNGA 377A perlu digunakan agar Majelis Umum dapat bersidang dan membuat rekomendasi ketika DK PBB “gagal menjalankan tanggung jawab utamanya untuk bertindak sebagaimana diperlukan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional.

    “Dengan tidak adanya gencatan senjata dan mengingat pelanggaran berat yang sedang berlangsung terhadap hukum internasional, termasuk hukum kemanusiaan dan hak asasi manusia, dan pelanggaran terhadap resolusi PBB yang relevan… situasi di Wilayah Pendudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur, khususnya di Jalur Gaza, kondisinya terus memburuk secara dramatis,” bunyi surat bersama Majelis Umum PBB tersebut seperti dikutip CNN.

    Francis mengatakan rapat darurat ini diperkirakan akan berlangsung sekitar pukul 15.00 waktu New York, Amerika Serikat.

    (isa/dna)

    [Gambas:Video CNN]

  • VIDEO: Perwakilan DK PBB Kunjungi Rafah, Desak Gencatan Senjata Gaza

    VIDEO: Perwakilan DK PBB Kunjungi Rafah, Desak Gencatan Senjata Gaza

    Jakarta, CNN Indonesia

    Utusan Dewan Keamanan PBB mendesak diakhirinya perang di Jalur Gaza ketika mereka mengunjungi perbatasan Rafah pada Senin (11/12).

    Mayoritas negara anggota PBB mendukung gencatan senjata permanen segera di Palestina.

    Krisis kemanusiaan yang dialami sebagian besar dari 2,3 juta penduduk Palestina semakin memburuk.

    Pekan lalu, AS memveto usulan Dewan Keamanan untuk segera melakukan gencatan senjata meski Israel terus melakukan aksi brutalnya hingga menewaskan lebih dari 18 ribu penduduk Gaza.

  • Episentrum Krisis Kemanusiaan Gaza di Rafah, Perbatasan Mesir

    Episentrum Krisis Kemanusiaan Gaza di Rafah, Perbatasan Mesir

    Jakarta, CNN Indonesia
    Pasukan militer Israel membombardir sejumlah wilayah di Rafah, Jalur Gaza selatan, usai memerintahkan warga sipil di utara mengungsi ke sana.

    Bagikan:

    url telah tercopy

  • Hamas Balas Ultimatum Israel: Tolak Lepas Sandera sebelum Agresi Setop

    Hamas Balas Ultimatum Israel: Tolak Lepas Sandera sebelum Agresi Setop

    Jakarta, CNN Indonesia

    Kelompok Hamas menegaskan tidak akan ada pelepasan sandera Israel, sebelum agresi Negeri Zionis di Gaza berakhir.

    Hal ini disampaikan pejabat senior Hamas di Beirut, Osama Hamdan, yang menanggapi laporan bahwa Israel siap bernegosiasi untuk pertukaran tawanan.

    “Tujuan Israel, lewat kebocoran [pernyataan Netanyahu] yang sedang berlangsung, adalah untuk menghadapi tekanan internal,” kata Hamdan dikutip Al Jazeera.

    Menurut informasi yang didapatkan Hamas, ada pejabat di Israel yang menyebut bahwa Tel Aviv terbuka untuk kemungkinan gencatan senjata lagi di Gaza.

    “Sikap Israel terhadap kesepakatan prospektif ini adalah untuk konsumsi internal,” kata dia.

    Sebelumnya isi percakapan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dengan parlemen Knesset beberapa waktu lalu, bocor ke publik. Netanyahu mengatakan Israel akan terus melancarkan agresi, sampai Hamas kalah.

    Netanyahu disebut berupaya mencegah Otoritas Palestina menguasai Gaza, setelah agresi Israel berakhir. Dia menyebut Gaza akan berada di bawah kontrol Israel, meski urusan administratif akan diurus oleh “otoritas sipil”.

    “Setelah perang, sebuah administrator sipil akan beroperasi di Gaza dan Jalur Gaza akan direhabilitasi di bawah kepemimpinan negara Teluk Arab. Kami tidak akan menyerah pada tekanan internasional,” kata Netanyahu.

    Netanyahu juga menyamakan Otoritas Palestina sama seperti Hamas. Menurutnya, keduanya sama-sama ingin menghancurkan Israel.

    Dia turut mengultimatum Hamas untuk menyerah di Gaza, dan menyebut ini akan menjadi akhir bagi “kelompok teroris” tersebut.

    Sebelum percakapan Netanyahu bocor, Hamas telah menuntut agar Israel menyetop agresinya di Gaza jika ingin sandera Israel yang tersisa dilepaskan dalam keadaan hidup.

    “Baik musuh fasis dan kepemimpinannya yang arogan, maupun para pendukungnya, tidak dapat menahan tawanan mereka hidup-hidup tanpa pertukaran dan negosiasi, serta memenuhi tuntutan perlawanan,” kata juru bicara sayap bersenjata Hamas, Abu Obeida.

    Israel sebelumnya menyebut saat ini masih ada 137 sandera yang berada di Gaza, setelah sebelumnya Hamas membebaskan puluhan sandera pada gencatan senjata tahap pertama.

    (dna/dan)

  • VIDEO: Warga Gaza Tolak Pindah Ke Mesir, Ogah Tinggalkan Tanah Mereka

    VIDEO: Warga Gaza Tolak Pindah Ke Mesir, Ogah Tinggalkan Tanah Mereka

    Jakarta, CNN Indonesia

    Banyak warga Gaza memutuskan untuk tidak mengungsi ke Mesir meski pertempuran antara Israel dan Hamas semakin sengit di wilayah tersebut, Senin (11/12).

    Meski Israel terus membombardir wilayah tersebut, warga Gaza tidak akan meninggalkan tanah mereka.

    Jalur Gaza telah berada di bawah blokade Israel sejak agresi dua bulan lalu.

    Jalur perbatasan dengan Mesir, Rafah, menjadi satu-satunya jalan keluar dari Gaza.

    Sebagian besar dari 2,3 juta penduduk Gaza telah kehilangan tempat tinggal mereka dan sebanyak 18 ribu jiwa telah terbunuh akibat serangan brutal Israel sejak 7 Oktober lalu.

  • Apa Makna Nobel Perdamaian Mohammadi Bagi Perempuan Iran?

    Apa Makna Nobel Perdamaian Mohammadi Bagi Perempuan Iran?

    Jakarta

    Selama hampir dua dekade, Narges Mohammadi harus keluar masuk penjara karena aksinya menentang kebijakan diskriminatif Republik Islam.

    Pegiat HAM paruh baya itu tercatat pernah ditangkap sebanyak 13 kali, dipenjara lima kali dan dijatuhi hukuman kurung selama total 31 tahun. Mohammadi saat ini sedang mendekam di penjara Evin di ibu kota Teheran, yang dikenal sebagai simbol otoritarianisme rejim Iran, di mana tahanan politik dan musuh pemerintah menebus dosa.

    Pada hari Minggu (10/12), anak-anak Narges Mohammadi mewakilinya menerima Nobel Perdamaian di balai kota Oslo, Norwegia.

    Suami Mohammadi, Taghi Rahmani, seorang jurnalis Iran yang mengasingkan diri di Prancis, mengatakan kepada DW bahwa keputusan Komite Nobel merupakan sebuah “penghargaan terhadap perlawanan,” perempuan Iran.

    “Fakta bahwa acara Nobel dibuka dengan slogan ‘Perempuan, Kehidupan, dan Kebebasan’, menunjukkan bahwa penghargaan ini ditujukan untuk semua orang yang berjuang untuk kebebasan sipil dan demokrasi di Iran dan Narges adalah salah seorangnya,” kata dia.

    ADVERTISEMENT

    `;
    var mgScript = document.createElement(“script”);
    mgScript.innerHTML = `(function(w,q){w[q]=w[q]||[];w[q].push([“_mgc.load”])})(window,”_mgq”);`;
    adSlot.appendChild(mgScript);
    },
    function loadCreativeA() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    adSlot.innerHTML = “;

    console.log(“🔍 Checking googletag:”, typeof googletag !== “undefined” ? “✅ Defined” : “❌ Undefined”);

    if (typeof googletag !== “undefined” && googletag.apiReady) {
    console.log(“✅ Googletag ready. Displaying ad…”);
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    } else {
    console.log(“⚠️ Googletag not loaded. Loading GPT script…”);
    var gptScript = document.createElement(“script”);
    gptScript.src = “https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js”;
    gptScript.async = true;
    gptScript.onload = function () {
    console.log(“✅ GPT script loaded!”);
    window.googletag = window.googletag || { cmd: [] };
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.defineSlot(‘/4905536/detik_desktop/news/static_detail’, [[400, 250], [1, 1], [300, 250]], ‘div-gpt-ad-1708418866690-0’).addService(googletag.pubads());
    googletag.enableServices();
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    };
    document.body.appendChild(gptScript);
    }
    }
    ];

    var currentAdIndex = 0;
    var refreshInterval = null;
    var visibilityStartTime = null;
    var viewTimeThreshold = 30000;

    function refreshAd() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;

    currentAdIndex = (currentAdIndex + 1) % ads.length;
    adSlot.innerHTML = “”; // Clear previous ad content
    ads[currentAdIndex](); // Load the appropriate ad

    console.log(“🔄 Ad refreshed:”, currentAdIndex === 0 ? “Creative B” : “Creative A”);
    }

    var observer = new IntersectionObserver(function(entries) {
    entries.forEach(function(entry) {
    if (entry.isIntersecting) {
    if (!visibilityStartTime) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    console.log(“👀 Iklan mulai terlihat, menunggu 30 detik…”);

    setTimeout(function () {
    if (visibilityStartTime && (new Date().getTime() – visibilityStartTime >= viewTimeThreshold)) {
    console.log(“✅ Iklan terlihat 30 detik! Memulai refresh…”);
    refreshAd();
    if (!refreshInterval) {
    refreshInterval = setInterval(refreshAd, 30000);
    }
    }
    }, viewTimeThreshold);
    }
    } else {
    console.log(“❌ Iklan keluar dari layar, reset timer.”);
    visibilityStartTime = null;
    if (refreshInterval) {
    clearInterval(refreshInterval);
    refreshInterval = null;
    }
    }
    });
    }, { threshold: 0.5 });

    document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (adSlot) {
    ads[currentAdIndex](); // Load the first ad
    observer.observe(adSlot);
    }
    });

    Bulan Oktober lalu, pengacara Iran dan aktivis hak asasi manusia Shirin Ebadi mengatakan kepada DW betapa Nobel Perdamaian bagi Mohammadi akan “menyita perhatian internasional terhadap pelanggaran hak asasi manusia di Iran, khususnya perlakuan diskriminatif terhadap perempuan.”

    Pada tahun 2003, Ebadi menjadi orang Iran pertama, sekaligus perempuan pertama dari dunia Islam, yang menerima Hadiah Nobel Perdamaian.

    “Penghargaan ini akan membantu perempuan mencapai kesetaraan dan membantu masyarakat Iran bergerak menuju demokrasi,” kata Ebadi, sambil mengucapkan selamat kepada “semua perempuan Iran” dan Mohammadi. “Dia pantas mendapatkan penghargaan ini. Dia harus mendekam di penjara selama bertahun-tahun karena aktivitasnya membela hak asasi manusia.”

    Perempuan dan kebebasan di Iran

    Bagi Perempuan Iran, memperlihatkan rambut di depan umum bisa memancing konsekuensi serius, termasuk bahkan kematian. Berpergian ke luar rumah tanpa jilbab saat ini dilarang oleh kode “moralitas” yang ditegakkan oleh polisi Syariah.

    Komite Nobel Norwegia mengatakan, Nobel Perdamaian tahun 2023 juga mengakui peran semua warga Iran yang “berdemonstrasi menentang diskriminasi dan penindasan oleh rezim teokratis Iran yang menargetkan perempuan,” merujuk pada protes setelah kematian perempuan Kurdi, Jina Mahsa Amini, dalam tahanan polisi Syariah.

    Ketika demonstrasi meluas, aparat keamanan diterjunkan yang mengarah pada tewasnya ratusan orang pengunjuk rasa. Dikabarkan, keluarga korban mendapat teror dari pihak berwenang untuk tidak menunjukkan kedukaan di muka umum. Beberapa bahkan dilarang berkumpul di kuburan kerabat mereka yang terbunuh.

    Bulan lalu, Mohammadi dan sesama narapidana melakukan protes simbolis di halaman penjara dengan membakar jilbab mereka pada peringatan kematian Amini.

    Masa depan hak-hak perempuan Iran

    “Sejak berdirinya Republik Islam di Iran pada tahun 1979, perempuan di Iran telah ditindas secara sistematis. Mereka yang tidak patuh akan dihukum. Pemerintah mencoba melakukan apa pun untuk menghancurkan dan membungkam kami,” kata Mohammadi kepada DW dalam wawancara pada Juni 2021, sebelum dia menjalani vonis penjara terakhir.

    Saat itu, Mohammadi didakwa melakukan “propaganda melawan negara” setelah mencoba melaporkan direktur penjara Evin karena memukulinya hingga babak belur. Dia mengatakan, pemerintah Iran membidiknya “karena saya seorang perempuan yang pantang menyerah.”

    Suami Mohammadi mengatakan bahwa pemberian Hadiah Nobel Perdamaian kepada seseorang yang masih berada di penjara bersama aktivis politik lainnya merupakan hal yang penting.

    Dia menyatakan harapannya bahwa “lembaga internasional dan nasional akan memberikan tekanan terhadap pemerintah mereka untuk mempertimbangkan hak asasi manusia sebagai salah satu aspek penting dalam hubungan diplomatik” dengan Iran.

    “Pemerintah harus memahami bahwa kebebasan di dunia yang terglobalisasi adalah isu penting internasional,” tambahnya.

    Mansoureh Shojaei mengatakan bahwa penghargaan Nobel dapat membantu gerakan hak-hak perempuan, dan menambahkan bahwa merupakan “tanggung jawab” para aktivis untuk “memanfaatkan sumber daya ini semaksimal mungkin.”

    “Hadiah Nobel kedua ini dapat dianggap sebagai hasil dari gerakan kebebasan perempuan,” ujarnya. “Saya mendoakan kebebasan di Iran,” imbuhnya. rzn/hp

    Artikel ini ditulis dengan menggabungkan laporan Mitra Shodjaie di Iran

    Jangan lewatkan konten-konten eksklusif yang akan kami pilih setiap Rabu untuk kamu. Kirimkan e-mail kamu untuk berlangganan Newsletter mingguan Wednesday Bite.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Bisakah Sekjen PBB ‘Paksa’ Gencatan Senjata di Gaza usai Diveto AS?

    Bisakah Sekjen PBB ‘Paksa’ Gencatan Senjata di Gaza usai Diveto AS?

    Jakarta, CNN Indonesia

    Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menegaskan bakal terus mengupayakan gencatan senjata kemanusiaan di Jalur Gaza, meski Amerika Serikat telah membatalkan resolusi Dewan Keamanan PBB dengan hak veto.

    “Saya tidak akan menyerah dalam upaya mewujudkan gencatan senjata kemanusiaan di Gaza,” kata Guterres saat bicara di Forum Doha, seperti dikutip Al-Jazeera, Minggu (10/12).

    Guterres mengatakan situasi di Gaza saat ini telah menjadi bencana kemanusiaan yang cukup besar bagi rakyat Palestina.

    “Kami belum pernah melihat begitu banyak korban sipil dalam waktu sesingkat ini selama saya menjalankan mandat di PBB,” ucap dia.

    Lantas, apakah sekretaris jenderal PBB bisa “memaksa” gencatan senjata di Gaza usai resolusi diveto?

    Dosen studi politik dan keamanan di Murdoch University, Perth, Australia, Ian Wilson, menilai seruan Guterres agar DK PBB mendesak gencatan senjata di Jalur Gaza tak akan bisa terwujud lantaran hak veto yang dimiliki lima anggota tetap dewan penjaga perdamaian tersebut.

    “AS akan memveto resolusi apa pun yang menyerukan gencatan senjata, tidak peduli seberapa hati-hati kata-katanya,” kata Wilson kepada Al Jazeera.

    Menurut Wilson, DK PBB sebetulnya bisa saja bertindak mengikuti saran Guterres dan mempertimbangkan resolusi gencatan senjata di Gaza.

    Akan tetapi, lima anggota tetap DK PBB, yakni China, Rusia, Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis, memiliki hak untuk membatalkan keputusan semacam itu sesuai dengan posisi mereka mengenai konflik ini.

    “AS telah memveto 46 resolusi, termasuk yang mengutuk aneksasi ilegal Israel atas Dataran Tinggi Golan. Mereka benar-benar menghina tatanan berbasis aturan yang mereka klaim untuk didukung,” kata Wilson.

    “AS selalu memveto apa pun yang berusaha membatasi Israel. Ini benar-benar kontraproduktif karena seluruh dunia melihat mereka membiarkan dan menyediakan senjata untuk pembantaian besar-besaran,” lanjut dia.

    Bersambung ke halaman berikutnya…

    Resolusi DK PBB baru bisa diadopsi jika didukung oleh setidaknya sembilan suara tanpa ada satupun veto. Satu veto dari anggota tetap bisa membatalkan seluruh hasil pemungutan suara meski semua anggota menyetujui resolusi.

    Pada Rabu (6/12), Guterres menyurati Presiden DK PBB, Jose Javier de la Gasca Lopez Dominguez, untuk mendesak badan itu menyepakati resolusi mengenai gencatan senjata di Jalur Gaza.

    Dia menyinggung Pasal 99 Piagam PBB saat menyampaikan kekhawatirannya tentang situasi di Gaza yang kian hancur akibat agresi Israel.

    “Saya menulis surat ini berdasarkan Pasal 99 Piagam PBB untuk menyampaikan kepada Dewan Keamanan suatu permasalahan yang, menurut pendapat saya, dapat memperburuk ancaman yang ada terhadap pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional,” kata Guterres dalam suratnya, seperti dikutip laman resmi PBB, Rabu (6/12).

    Dewan Keamanan adalah badan yang paling kuat dan berpengaruh di PBB. DK PBB beranggotakan 15 negara, mencakup 5 negara anggota tetap dan 10 negara anggota tidak tetap atau bergilir.

    [Gambas:Infografis CNN]

    Salah satu tanggung jawab utama DK PBB ialah menjaga perdamaian dan keamanan internasional.

    Sekretaris jenderal PBB, sementara itu, tak punya kekuasaan luas dan tak bisa begitu saja menginisiasi rapat atau pembahasan di Dewan Keamanan. Sebab, peran utama Sekjen PBB adalah sebagai Kepala Pejabat Administratif yang dipilih negara anggota setiap lima tahun.

    Kendati demikian, Sekjen PBB punya kewenangan “khusus” dengan keberadaan Pasal 99 Piagam PBB. Pasal ini berisi mandat yang bisa memberikan Sekjen kuasa untuk mengangkat masalah apa pun ke Dewan Keamanan.

    “Sekretaris Jenderal dapat menyampaikan isu dan masalah apa pun kepada Dewan Keamanan yang menurut penilaiannya bisa mengancam perdamaian dan keamanan internasional,” demikian bunyi Pasal 99 Piagam PBB.

    Kendati begitu, menurut Wilson, keberadaan pasal ini juga tidak akan membuat seorang Sekjen PBB bisa mendesak Dewan Keamanan mengadopsi resolusi.

    Karena keputusan itu pada dasarnya diambil dari hasil pemungutan suara seluruh anggota, yang juga bergantung pada dipakai atau tidaknya hak veto lima anggota tetap.