Topik referendum sedang ramai dibahas di Australia, karena bulan Oktober mendatang warga Australia akan memberikan suara mereka.
Mereka akan memilih ‘Yes’ atau ‘No’ untuk keberadaan lembaga bernama ‘The Voice’ yang beranggotakan warga Pribumi Australia untuk bisa memberikan saran kepada parlemen Australia terkait kebijakan yang berdampak langsung pada mereka.
Kami sudah membahas mengapa masalah ini membuat warga Australia terbelah, antara yang mendukung ‘The Voice’ dan yang tidak.
Tapi seperti apa perubahan konstitusi di Australia jika hasil akhir referendum menghendaki perubahan konstitusi, kami membahasnya di sini.
Apa itu konstitusi?
Pertama-tama kita bahas dulu pengertian konstitusi, yakni seperangkat aturan yang menguraikan bagaimana suatu negara atau negara bagian dijalankan.
Saat ini, hampir setiap pemerintahan di dunia memiliki konstitusi atau semacam undang-undang, yang cara penulisannya hampir sama di seluruh dunia.
Bagaimana Konstitusi Australia dibuat?
Selama tahun 1890-an, perwakilan dari wilayah bekas jajahan Australia berkumpul dalam sejumlah pertemuan untuk merancang konstitusi.
Mereka ingin bersatu di bawah pemerintahan nasional yang dikenal sebagai federasi.
Rancangan akhir konstitusi disetujui melalui pemungutan suara rakyat, sebelum mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1901.
Koloni-koloni tersebut berubah menjadi negara bagian dan parlemen federal pun akhirnya dibentuk.
Apa saja cakupannya?
Konstitusi Australia berisi delapan bab dan 128 bagian, yang menjadi dasar sistem pemerintahan federal Australia.
Berikut adalah beberapa poin utamanya:
struktur dan kekuasaan pembuatan undang-undang parlemen di tingkat pusat atau federalbagaimana parlemen federal dan negara bagian berbagi kekuasaan dan mengelola anggaranperan pemerintah eksekutif dan Pengadilan Tinggi Australiaseberapa sering pemilu dilakukan
Konstitusi adalah dokumen yang mengikat secara hukum dan mempunyai status khusus, serta hanya bisa diubah melalui referendum.
Konstitusi memiliki kekuatan lebih tinggi, sehingga mengesampingkan undang-undang lainnya. Bahkan undang-undang yang disahkan oleh parlemen federal tidak sah jika bertentangan dengan konstitusi.
Apa yang tidak termasuk dalam konstitusi?
Beberapa rincian dari sistem pemerintahan Australia tidak diatur dalam konstitusi, karena didasarkan pada adat dan tradisi.
Misalnya, perdana menteri dan kabinet tidak disebutkan dalam konstitusi, karena mereka beroperasi berdasarkan konvensi, serupa dengan sistem Inggris.
Konstitusi juga tidak merinci banyak soal hak-hak rakyat Australia.
Berbeda dengan konstitusi di beberapa negara lain, konstitusi Australia tidak mencantumkan daftar hak-hak warga negara atau “undang-undang hak asasi manusia”.
Sebaliknya, hak-hak ini dilindungi oleh ‘common law’ yang dibuat oleh pengadilan dan undang-undang, yang disusun oleh parlemen.
Masyarakat Aborigin dan Penduduk Pribumi Selat Torres juga tidak diakui dalam konstitusi.
Apa usulan perubahan konstitusi?
Pemerintah federal Australia mengusulkan untuk menambahkan bab kesembilan ke dalam dokumen tersebut.
Hal ini merupakan tanggapan terhadap dokumen bernama ‘Uluru Statement from the Heart’, yang ditandatangani lebih dari 250 perwakilan Masyarakat Pribumi Australia dan menyerukan pengakuan konstitusional dengan adanya lembaga ‘The Voice’.
Bab yang diusulkan akan muncul setelah Bab 8, berikut judul dan maksudnya.
Dan ini yang akan menjadi tambahan dalam konstitusi.
Pada tanggal 14 Oktober nanti, rakyat di Australia akan ditanya apakah menyetujui usulan perubahan konstitusi, dengan menuliskan “ya” atau “tidak” di kertas suara.
Apa pengaruh pilihan ‘ya’ terhadap konstitusi?
Usulan perubahan yang ditunjukkan, seperti yang terlihat di foto di atas, akan disahkan dan konstitusi Australia akan memiliki sembilan bab.
Apakah ada pengaruh jika hasil pilihannya ‘tidak’?
Tidak akan ada perubahan apa-apa. Perubahan yang diusulkan tidak akan disetujui warga dan konstitusi akan tetap terdiri dari delapan bab.
Apakah perubahan konstitusi di Australia pernah dilakukan sebelumnya?
Ya. Ada 44 referendum dengan delapan usulan perubahan yang disetujui melalui pemungutan suara rakyat.
Perubahan terhadap konstitusi terakhir dilakukan pada tahun 1977, ketika tiga dari empat usulan yang diajukan disetujui warga lewat pemungutan suara.
Sementara referendum terakhir digelar tahun 1999, dengan usulan untuk menjadikan Australia sebagai sebuah republik, namun ditolak mayoritas pemilih sehingga konstitusi tidak berubah.
