Hanoi –
Meski berkomitmen memangkas sepenuhnya emisi gas rumah kaca pada 2050, pemerintah Vietnam tetap didesak mengubah kebijakan lingkungan dan mengurangi kebergantungan kepada energi batu bara. Buntutnya, para pegiat lingkungan menghadapi intimidasi dan perundungan oleh otoritas.
Tidak sedikit yang berakhir di penjara atas dakwaan “penggelapan pajak” dan “penipuan” karena mengritik kebijakan energi pemerintah. Dakwaan tersebut lazim digunakan kekuasaan otoriter di dunia untuk membungkam suara-suara kritis.
Ngo Thi To Nhien, direktur eksekutif sebuah wadah pemikir Vietnam untuk isu energi, ditahan bulan lalu atas dugaan “pemalsuan dokumen,” kata seorang juru bicara pemerintah. Penangkapannya terjadi tidak lama setelah pegiat iklim Hoang Thi Minh Hong divonis tiga tahun penjara, setelah didakwa menggelapkan pajak senilai USD 275.000 melalui organisasi lingkungan, Change.
Organisasi HAM Human Rights Watch (HRW) menuduh pemerintah Vietnam menggunakan “UU perpajakan yang sarat multitafsir,” sebagai senjata untuk menghukum pegiat lingkungan yang dianggap “ancaman bagi kekuasaan” Partai Komunis. HRW mendesak agar Vietnam segera mencabut semua dakwaan dan membebaskan Hong.
Aktivisme iklim mengancam autoritarianisme
Serupa Hong, tiga pegiat lingkungan Vietnam juga dijebloskan ke penjara atas dakwaan pelanggaran sistem perpajakan. Organisasi advokasi hak sipil Vietnam di AS, Proyek 88, mengklaim adanya bukti bahwa pidana terhadap pegiat lingkungan dilayangkan untuk membungkam dan menjauhkan para aktivis dari kehidupan masyarakat.
Ming Yu Hah dari Amnnesty International sebabnya meminta dunia internasional agar mau menekan Vietnam untuk berhenti mengkriminalisasi warganya yang berkampanye demi “isu paling seismik dalam sejarah manusia.”
Bill Hayton, peneliti di wadah pemikir Inggris, Chatham House Asia-Pacific, menilai aktivisme para pegiat lingkungan dianggap sebagai “duri di dalam daging,” karena “dengan mengritik industri batu bara milik negara, mereka berhadapan dengan pemilik kepentingan yang sangat berkuasa di dalam negeri. Akibatnya, mereka mendapat musuh.”
“Hal lain yang sangat dilarang di Vietnam adalah bahwa banyak organisasi ini bersifat independen dan punya koneksi pada donor asing,” imbuhnya.
Kebergantungan pada batu bara
Vietnam adalah anggota Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan (JETP). Lembaga ini membantu menyalurkan dana dari negara industri untuk membantu membiayai transisi menuju energi terbarukan di negara berkembang.
Lucy Hummer dari Global Energy Monitor di AS mengatakan, meski riset mengindikasikan konsumsi batu bara Vietnam berkurang dalam beberapa tahun terakhir, kapasitas pembangkit batu bara justru akan meningkat dan memuncak di angka 30 gigawatt pada 2030.
“Jika Vietnam berkomitmen memenuhi syarat perjanjian JETP, semua pembangkit batu bara yang belum dibangun saat ini harus dibatalkan,” kata dia.
“Seiring dunia yang mulai beralih ke energi bersih, Vietnam berisiko dibebani oleh teknologi yang kotor, sudah usang dan juga mahal,” lanjutnya. “Adalah sangat esensial bahwa penduduk dan organisasi independen bisa berpartisipasi secara bebas dalam proses peralihan energi.”
(rzn/hp)
(nvc/nvc)
