Xcloud.id

Blog

  • Tak Terpengaruh Perang, Warga Rusia Bisa Beli iPhone 14

    Tak Terpengaruh Perang, Warga Rusia Bisa Beli iPhone 14

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Warga Rusia akan mendapatkan kesempatan membeli produk asal Amerika Serikat (AS) Apple iPhone 14 yang baru saja meluncur. Hal ini bisa terjadi lantaran skema impor paralel yang baru saja diterapkan Rusia pada Maret lalu.

    CNN menjelaskan skema impor itu mengizinkan penjual retail mengimpor produk dari luar negeri tanpa harus mendapatkan izin pemegang merek.

    Menteri Perdagangan dan Industri Rusia Denis Manturov saat ditanya apakah mungkin iPhone 14 diimpor menggunakan skema itu menjawab, “Kenapa tidak? Kalau konsumen mau membeli ponsel ini, iya. Akan ada kesempatan”.

    AS, negara yang membela Ukraina, sudah memberikan sanksi bagi Rusia, di antaranya memblokir akses keuangan untuk warga dan bank Rusia, memblokir ekspor berbagai barang, dan menutup penerbangan maskapai Rusia.

    Apple telah menghentikan sementara produk baru di Rusia pada Maret, sepekan setelah Rusia menginvasi Ukraina. Kendati dihentikan, produk Apple seperti iPhone dan MacBook masih dijual menggunakan stok yang tersedia.

    Manturov mengatakan pada bulan lalu bahwa dengan skema impor paralel, yang meliputi barang impor dari Barat termasuk mobil dan pakaian mewah, menyentuh valuasi US$16 miliar pada tahun ini. Valuasi itu setara 4 persen total impor Rusia pada 2021.

    Operator seluler di Rusia, MTS, pada Kamis lalu sudah membuka pemesanan iPhone 14. Ponsel ini dijual 84.990 rubel atau sekitar Rp20,5 juta (1 rubel = Rp241,23).

    MTS menjelaskan pengiriman bisa mencapai 120 hari dan pihaknya bisa membatalkan pemesanan bila mengalami masalah impor.

    iPhone 14 meluncur secara global pada 7 September. Ponsel terbaru ini dijual mulai US$799 atau sekitar Rp11,9 juta. 

    (fea/fea)

    [Gambas:Video CNN]

  • Pakar Minta Pemerintah RI Ikuti Malaysia, Minta Maaf soal Bocor Data

    Pakar Minta Pemerintah RI Ikuti Malaysia, Minta Maaf soal Bocor Data

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Direktur eksekutif SAFEnet Damar Juniarto menyebut penting bagi pemerintah untuk meminta maaf atas berbagai kebocoran data agar kepercayaan publik kembali.

    “Permintaan maaf itu penting. Pertama, kita harus mengembalikan kepercayaan warga yang sekarang merasa diabaikan haknya,” ujar Damar dalam acara Darurat Perlindungan Data Pribadi yang disiarkan MNC Trijaya secara virtual, Sabtu (10/9).

    Damar membandingkan langkah pemerintah Indonesia dengan pemerintah Malaysia yang juga mengalami kasus kebocoran data SIM Card pada 2017.

    Kala itu, Malaysia mengalami kebocoran data 46,2 juta pelanggan dari 12 operator seluler. Data yang bocor berisi tanggal lahir, nomor KTP, nomor ponsel, alamat email, hingga password. Yang dialami Malaysia saat itu kini terjadi pada Indonesia, tetapi dengan kuantitas yang jauh lebih besar, bahkan diduga hingga 1,3 miliar nomor kartu SIM.

    Namun setelah kebocoran data tersebut terjadi, Damar mengatakan pemerintah Malaysia langsung melakukan tiga hal, yakni meminta maaf untuk mengembalikan kepercayaan publik, membentuk tim untuk memastikan data yang tersebar diturunkan dan tidak diunduh lebih banyak orang, serta menyelidiki dalang peretasan.

    Meski dalang dalam kasus tersebut akhirnya tidak ditemukan, Damar menyebut setidaknya pemerintah Malaysia menunjukkan rasa tanggung jawab penuh terhadap kasus kebocoran data tersebut.

    “Kenapa kita tidak meniru hal seperti itu, daripada sibuk bermain di media dan lempar tanggung jawab?” tuturnya.

    Keamanan siber Indonesia berulang kali jadi sorotan publik dalam dua pekan terakhir. Tak lama sebelum kasus kebocoran data 1,3 miliar SIM Card, kebocoran data diduga menimpa perusahaan plat merah Indihome dan PLN.

    Damar mengatakan salah satu cara untuk menekan kasus-kasus ini adalah dengan menutup ruang perdagangan data ilegal di pasar gelap.

    “Salah satu kuncinya adalah pemerintah harus bergerak menutup ruang-ruang penjualan data pribadi ini di pasar gelap,” terangnya.

    Kebocoran data 1,3 miliar data registrasi SIM Card dari berbagai operator seluler yang terjadi pada Rabu (31/8) membuat Indonesia menjadi negara dengan kebocoran data terbesar di Asia hingga saat ini.

    Peretas Bjorka mengklaim dirinya berada di balik serangan siber yang sangat besar ini.

    Setelah mengunggah data SIM Card ke situs breached.to, Bjorka juga sempat meminta pemerintah Indonesia berhenti bertindak bodoh (“Stop being an idiot”), setelah Kominfo meminta agar para hacker tidak membobol situs di Indonesia.

    Kemudian pada Jumat (9/9), Bjorka juga mengklaim dirinya telah berhasil meretas ratusan ribu dokumen dan surat-surat untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi), termasuk surat berlabel rahasia yang dikirimkan Badan Intelijen Negara kepada presiden.

    (lmy/vws)

    [Gambas:Video CNN]

  • Pakar Minta Pemerintah RI Ikuti Malaysia, Minta Maaf soal Bocor Data

    DPR Kritik Pemerintah Defensif soal Data Publik Bocor Besar-besaran

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Anggota Komisi I DPR Sukamta mengkritik sikap defensif pemerintah merespons kasus kebocoran data yang belakangan terjadi, salah satunya 1,3 miliar data terkait SIM Card yang disebut terbesar di Asia.

    Ia menilai kementerian dan lembaga terkait saling melepas tanggung jawab.

    “Saya melihat ada nuansa defensif ‘bukan saya, bukan saya.’ Seolah-olah kalau ‘bukan saya’ selesai masalah,” kata Sukamta dalam acara Darurat Perlindungan Data Pribadi, Sabtu (10/9).

    Menurutnya, masalah kebocoran data ini adalah masalah bersama dan tidak bisa serta merta menunjuk salah satu pengelola data sebagai pihak yang salah.

    “Padahal ini masalah bersama karena kebocoran satu data kita tidak bisa menunjuk satu pengelola. Boleh jadi itu dari satu pihak atau dua pihak,” kata Sukamta.

    Sukamta juga mengatakan seluruh pengelola data di kementerian dan lembaga perlu introspeksi, kerja sama, serta mencari loophole atau celah keamanan yang ada di lembaganya masing-masing.

    “Kita tidak perlu mengatakan ‘bukan saya,’ tapi ayo kita bareng-bareng selesaikan persoalan ini,” ujarnya.

    Pada Rabu (31/8), kasus kebocoran 1,3 miliar data pendaftaran SIM Card terungkap ke publik. Peretas bernama Bjorka menjadi sosok yang mengklaim berada di balik kebocoran data ini.

    Setelah berselang lebih dari sepekan, belum ada pihak yang mengklaim dirinya bertanggung jawab atas kebocoran data ini.

    Kementerian Komunikasi dan Informatika beberapa waktu lalu melemparkan bola panas ke Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dengan dalih payung hukum Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik.

    “Terhadap semua serangan siber leading sector dan domain penting, tugas pokok, dan fungsi, bukan di Kominfo,” ujar Menteri Kominfo Johnny G. Plate dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi I DPR, di Jakarta, Rabu (7/9).

    “Terhadap semua serangan siber atas ruang digital kita menjadi domain teknis Badan Siber dan Sandi Negara. Semua pertanyaan tadi terkait serangan siber, kami tak bisa menjawab atas nama BSSN,” katanya.

    Terbaru Bjorka mengaku membocorkan sejumlah dokumen rahasia untuk Presiden Jokowi, termasuk dari Badan Intelijen Negara (BIN) pada Jumat (9/9) malam.

    Dalam keterangannya, dokumen yang dibobol pada September 2022 itu terdiri dari 679.180 data dengan kapasitas 40 MB (compressed) dan 189 MB (uncompressed).

    Namun, BIN dan Istana Negara membantah klaim kebocoran sejumlah dokumen rahasia Jokowi tersebut.

    (lom/fra)

    [Gambas:Video CNN]

  • Alasan Apple Singkirkan Slot SIM Card di iPhone 14

    Alasan Apple Singkirkan Slot SIM Card di iPhone 14

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Apple kembali membuat gebrakan untuk produk terbarunya. Kali ini, iPhone 14 series yang baru saja di-launching, tak lagi menyediakan slot SIM Card.

    Perubahan inilah yang membedakan iPhone 14 series dengan yang produk-produk smartphone Apple sebelumnya. Sebagai pengganti, Apple beralih ke eSIM atau SIM card elektronik yang tertanam di dalam telepon genggam tersebut.

    Apple mengatakan alasan menyingkirkan slot SIM card adalah untuk mempermudah konsumen untuk mengaktifkan paket data untuk pemakaian dalam negeri, maupun saat ingin berpergian ke luar negeri.

    “Dengan eSIM anda (pelanggan) dapat dengan cepat mentransfer paket seluler yang ada atau mendapatkan paket seluler baru, semuanya secara digital,” ujar VP pemasaran iPhone Apple Kaiann Drance, dikutip dari CNN, Sabtu (10/9).

    eSIM, dikatakan Dreance, juga bakal membuat perangkat iPhone lebih aman. Sebab, tak ada yang dapat mengeluarkan eSIM jika handphone tersebut hilang.

    Adapun, untuk mengganti eSIM, pelanggan harus menghubungi dan mendatangi operator selular untuk menggantinya. Sebab, eSIM tertanam di dalam handphone.

    Namun, penggunaan eSIM ini baru berlaku di Amerika Serikat saja. Sedangkan, di Indonesia belum diketahui formatnya apakah sama atau tidak karena iPhone 14 belum di launching di dalam negeri.

    (lid/ain)

    [Gambas:Video CNN]

  • Drone Israel Unjuk Gigi di Swiss

    Drone Israel Unjuk Gigi di Swiss

    CNN Indonesia —
    Swiss menggaet perusahaan Israel untuk menyediakan enam drone bagi sistem pertahanan ADS 15. Dua sudah tiba dan laik terbang, sisanya baru tahun depan.

    Bagikan:

    url telah tercopy

  • Fosil Dinosaurus Kecil 150 Juta Tahun Dilelang di Prancis

    Fosil Dinosaurus Kecil 150 Juta Tahun Dilelang di Prancis

    CNN Indonesia —
    Kerangka dinosaurus kecil akan mulai dijual di Paris bulan depan dan diperkirakan dijual antara 400.000 dan 500.000 euro

    Bagikan:

    url telah tercopy

  • Cara Lapor Kebocoran Data Tanpa Risau Dijawab ‘Bukan Tugas Kami’

    Cara Lapor Kebocoran Data Tanpa Risau Dijawab ‘Bukan Tugas Kami’

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Warga kini bisa melaporkan temuan kebocoran data pribadi di saat pembobolan dokumen lembaga negara kian menggila. Kemana? Bukan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

    Sebelumnya, Koalisi Peduli Data Pribadi resmi meluncurkan posko aduan untuk membantu masyarakat yang menemukan atau terdampak kasus kebocoran data, Jumat (9/9).

    “Kami di koalisi mencoba membuat posko aduan warga dengan harapan kita mencoba untuk membuat advokasi perlindungan data pribadi dari sisi publik,” ujar Arif Maulana, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, dalam acara peluncurannya secara virtual, Jumat (9/9).

    “Kenapa? karena kita melihat sampai hari ini negara masih diam, negara masih abai untuk kemudian melakukan tanggung jawabnya (dalam melindungi data pribadi),” imbuhnya.

    Arif juga mengatakan perlindungan data pribadi di Indonesia masih sangat lemah, baik secara regulasi maupun penindakan terkait laporan kasus kebocoran data.

    Secara regulasi, lanjut dia, kehadiran Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi payung hukum yang mutlak harus dimiliki Indonesia.

    Saat ini, RUU PDP sendiri baru akan memasuki pembahasan tingkat II di sidang paripurna DPR yang diperkirakan disahkan akhir September.

    Lebih lanjut, koalisi LSM yang terdiri dari AJI, LBH Jakarta, LBH Pers, PBHI, SAFEnet, dan YLBHI ini memberikan ruang masyarakat untuk mengadu dengan cara sebagai berikut:

    1. Kunjungi laman s.id/kebocorandata

    2. Masukkan informasi yang diminta (nama, email, jenis kebocoran data, bukti kebocoran data).

    3. Submit

    Setelah melakukan pengaduan, tim koalisi akan berkomunikasi dengan pengadu terkait dengan rincian kebocoran data yang terjadi.

    Jika mendapatkan cukup informasi, tim akan mengulas aduan dan melakukan pemetaan, seperti mencari data apa saja yang dicuri, siapa saja korbannya, hingga siapa pelakunya.

    Selanjutnya, tim akan menentukan langkah strategis yang dapat dilakukan untuk menangani kasus tersebut.

    “Setelah mapping dilakukan maka tim akan menentukan langkah hukum atau langkah non hukum apa yang perlu dilakukan,” ujar Julius Ibrani, Ketua Badan Pengurus Nasional Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI).

    Sebelumnya, di tengah marak bocor data, Menkominfo Johnny G Plate menyebut penanganan serangan siber bukan tugas pihaknya, tapi urusan BSSN.

    BSSN sendiri mengaku itu tanggung jawab bersama. Namun, belum tampak langkah yang turun langsung mengadvokasi masyarakat.

    Di pihak lain, Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI), yang merupakan asosisasi operator seluler, mengklaim tak ada kebocoran data SIM card di pihaknya.

    Selain itu, mereka mengaku tak tahu soal masalah penggunaan satu Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk ribuan nomor Hp, yang potensial dipakai sarana SMS spam dan penipuan.

    (lom/arh)

    [Gambas:Video CNN]

  • VIDEO: Hacker Ungkap Bobol Dokumen Rahasia Jelang Weekend

    VIDEO: Hacker Ungkap Bobol Dokumen Rahasia Jelang Weekend

    Jakarta, CNN Indonesia —

    User BreachForums Bjorka mengaku membocorkan sejumlah dokumen rahasia untuk Presiden Jokowi, termasuk Badan Intelejen Negara (BIN) pada Jumat (9/9) malam.

    Dalam keterangannya, dokumen yang dibobol pada September 2022 itu terdiri dari 679.180 data dengan kapasitas 40 MB (compressed) dan 189 MB (uncompressed).

    Ia juga menyertakan contoh dokumen seperti surat berjudul ‘surat rahasia kepada Presiden dalam amplop tertutup’ dengan pengirim BIN dan penerima RI-1.

    Bjorka mengatakan motif ia membocorkan dokumen ialah demi membuat Pemerintah begadang hingga batal libur akhir pekan.

  • Menkominfo Soal Investigasi Kasus Data SIM Card: Jangan Tanya Saya

    Menkominfo Soal Investigasi Kasus Data SIM Card: Jangan Tanya Saya

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate kembali enggan menjawab masalah dugaan kebocoran data registrasi SIM card dan meminta menanyakannya ke Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

    “Kalau tanya hasil investigasi, tanya ke BSSN, jangan tanya ke saya,” ujar dia, di acara peluncuran Indosat HiFi, di Jakarta, Jumat (9/9).

    Sebelumnya, dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi I DPR, Rabu (7/9), Plate enggan menjawab pertanyaan-pertanyaan anggota dewan soal rangkaian kebocoran data, termasuk 1,3 miliar data registrasi kartu SIM, dengan dalih bukan kewenangannya.

    “Terhadap semua serangan siber atas ruang digital kita menjadi domain teknis Badan Siber dan Sandi Negara. Semua pertanyaan tadi terkait serangan siber, kami tak bisa menjawab atas nama BSSN,” tutur Plate, saat itu.

    Juru Bicara BSSN Ariandi Putra kemudian meresponsnya dengan mengatakan bahwa, “Keamanan siber pada dasarnya merupakan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan baik Penyelenggara Negara, Pelaku Usaha, Akademisi, maupun Komunitas/Masyarakat.”

    Plate melanjutkan bahwa ranah pengamanan siber ada di BSSN. Sementara, perlindungan data ada di Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Privat maupun Publik.

    “Mereka harus menjaga datanya agar tidak bocor,” ucap Politikus Partai NasDem itu.

    “Makanya kepada mereka itu semuanya harus punya teknologi enkripsi yang kiat dan harus punya sistem kelola data yang baik, SDM yang kuat di bidang teknologi,” lanjutnya.

    Pemerintah, kata Menkominfo, melakukan pendampingan teknis, via BSSN, apabila terjadi serangan siber. Sementara, tugas Kominfo adalah melakukan pemeriksaan dugaan ketidakpatuhan PSE dalam menjaga data pasca-insiden kebocoran. 

    “Setelah terjadinya kebocoran data, maka Kominfo hadir di dalam, untuk memeriksa seberapa besar dampaknya dan di mana itu terjadi, memberikan sanksi, karena yang diperiksa adalah comply (patuh) terhadap aturan,” ujar dia.

    “Mereka melaksanakan aturan atau tidak. Kalau tidak melaksanakan aturan dilaksanakan sanksi-sanksi,” imbuh Plate.

    Sementara itu, hasil investigasi Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) mengungkapkan tak ada ilegal akses dari operator selular soal data registrasi SIM.

    Hasil investigasi ATSI itu pun disebut telah diserahkan ke Kominfo.

    “ATSI beserta seluruh anggotanya telah melakukan investigasi dan penelusuran terkait kebocoran data registrasi pelanggan jasa telekomunikasi. Hasil dari investigasi tersebut adalah tidak diketemukan adanya ilegal akses di masing-masing jaringan operator,” ujar Sekjen ATSI Marwan O. Baasir, Kamis (8/9).

    Ariandi menambahkan bahwa BSSN sudah mengirim tim incident response atau yang disebut dengan Computer Security Incident Response Team (CSIRT) untuk melakukan investigasi, analisis, dan penelusuran lebih lanjut mengenai dugaan insiden kebocoran data SIM card dan lainnya.

    “Namun demikan, masing-masing insiden memiliki langkah investigasi dan penanganan yang berbeda-beda,” ujarnya.

    “Beberapa sudah diketahui sumber kebocoran datanya dan BSSN telah melaporkan hasilnya kepada pemilik sistem terkait,” tutup dia, tanpa merinci sumber kebocoran dan kasusnya.

    Diketahui, sesuai perundangan, tugas koordinasi penanganan masalah keamanan siber ada di BSSN. 

    Namun, menurut Perpres 54 Tahun 2015, Kominfo tetap punya fungsi “pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, penatakelolaan aplikasi informatika”.

    (can/arh)

    [Gambas:Video CNN]

  • Deret Aksi Hacker Bjorka: Data KPU, PLN hingga Doxing Menteri Johnny

    Deret Aksi Hacker Bjorka: Data KPU, PLN hingga Doxing Menteri Johnny

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Hacker Bjorka kembali melakukan aksi pamer peretasan. Kali ini ia secara terang-terangan mengaku telah membobol data Badan Intelijen Indonesia (BIN) berupa dokumen yang ditujukan untuk Presiden Joko Widodo — meski kemudian dibantah oleh BIN dan istana. 

    Ulah Hacker Bjorka yang selalu muncul di forum hacker BreachForums ini bukan kali pertama. Sebelumnya sudah ada beberapa data dari lembaga pemerintah atau lembaga plat merah di Indonesia yang dibobol mereka.

    Berikut daftar lembaga yang sempat dibobol Bjorka;

    1. Data KPU
    Belum lama ini, Bjorka membocorkan sejumlah data yang diduga milik Komisi Pemilihan Umum (KPU). Tepatnya pada Rabu (7/9) unggahan berjudul ‘Indonesia Citizenship Database From KPU 105M’ muncul di situs BreachForum.

    Bjorka mengklaim memiliki 105.003.428 juta data penduduk Indonesia dengan detail mulai dari NIK, Kartu Keluarga, nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, umur, dan lain-lain.

    2. Data registrasi SIM Card

    Bjorka membocorkan data registrasi SIM CARD yang diklaim berjumlah 1,3 miliar dengan kapasitas 87 GB pada 31 Agustus lalu. Data itu dihargai senilai US$50 ribu atau setara Rp743,5 juta. Bjorka menyertakan sampel data sebanyak 2GB.

    Merespons itu, Kominfo, dalam keterangan resminya, mengklaim “tidak memiliki aplikasi untuk menampung data registrasi [nomor ponsel] prabayar dan pascabayar”.

    3. Data pelanggan PLN

    Sebanyak 17 juta data milik pelanggan PLN diduga bocor di forum hacker, BreachForums. Penjual data itu bernama Loliyta. Isinya, nama pelanggan, tipe KwH, tipe meteran, dan lainnya.

    “Hi, Im selling data PLN17 MILLION++ with fieldID,Idpel,Name,Consumer Name,Energy Type,Kwh,Address,Meter No,Unit Upi,Meter Type,Nama Unit Upi,Unit Ap,Nama Unit Ap,Unit Up,Nama Unit Up,Last Update,Created At,” tulisnya dalam unggahan di forum tersebut, 18 Agustus, sambil memberikan sejumlah sampel.

    4. Dokumen untuk Jokowi

    Bjorka membocorkan rangkaian surat rahasia yang ditujukan untuk Jokowi, termasuk dari Badan Intelijen Negara (BIN).

    “Contains letter transactions from 2019 – 2021 as well as documents sent to the President including a collection of letters sent by the State Intelligence Agency (Badan Intelijen Negara) which are labeled as secret,” ujar Bjorka dalam unggahannya di breached.to, pada Jumat (9/9).

    Dalam keterangannya, dokumen yang dicuri pada September 2022 itu terdiri dari 679.180 data dengan kapasitas 40 MB (compressed) dan 189 MB (uncompressed).

    Bjorka tak menyertakan rincian harga jual. Kemungkinan ini dilakukan sekadar unjuk gigi membuktikan ucapan sebelumnya di Telegram untuk membobol data Presiden.

    5. Doxing Johnny Plate
    Bjorka melakukan doxing kepada Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate teat hari ini, Sabtu (10/9) di saat ulang tahunnya.

    “Happy birthday,” tulis Bjorka di grup telegram Bjorkanism pada Sabtu (10/9) siang.

    Bersama ucapan tersebut, Bjorka juga melakukan doxing dengan melampirkan sejumlah data-data pribadi Johnny.

    (tst/ain)

    [Gambas:Video CNN]