Xcloud.id

Blog

  • G-Dragon Gaet Label Palestina untuk Lagu ‘Power’

    G-Dragon Gaet Label Palestina untuk Lagu ‘Power’

    Jakarta, Beritasatu.com – Penyanyi  asal Korea Selatan, G-Dragon resmi comeback dengan single terbaru berjudul Power. Namun, ternyata di balik lagu tersebut ada campur tangan label dari Palestina.

    Dalam karya terbarunya ini, personel grup idola K-Pop BigBang itu mendapat banyak pujian karena bekerja sama dengan label independen Palestina, Empire.

    Diketahui, perusahaan label tersebut didirikan oleh Ghazi Shami, yakni seorang pengusaha Palestina yang kerap vokal dalam memperjuangkan tanah airnya dari agresi Israel.

    Keputusan pemilik nama lengkap Kwon Ji Yong itu untuk berkolaborasi dengan Empire menarik perhatian penggemar di seluruh dunia, terutama karena pengaruh besarnya di industri K-Pop.

    “Sebenarnya saya bukan penggemar G-Dragon, tetapi saya sangat menghormati G-Dragon. Artinya dia juga mendukung Palestina, luar biasa, bangga,” tulis @ma***.

    “Terima kasih G-Dragon telah memilih untuk mendukung Palestina,” ujar @sap***.

    “Dia bisa saja bergabung dengan label besar lainnya, tetapi G-Dragon lebih memilih label independen yang mendukung Palestina,” kata @mi***.

    Ini merupakan perilisan lagu pertama G-Dragon di bawah naungan agensi Galaxy Corporation. Sebelumnya, pada 20 Desember 2023, ia mengumumkan perpisahannya dari YG Entertainment dan pada hari yang sama bergabung dengan Galaxy Corporation.

    Tak hanya itu saja, Power juga meraih kesuksesan di berbagai platform streaming musik iTunes di sejumlah negara, termasuk Indonesia.

    Dilansir dari Soompi, single Power yang dirilis pada 31 Oktober 2024 ini dengan cepat melesat ke puncak tangga lagu iTunes internasional.

    Hingga 1 November 2024 waktu setempat, Power berhasil menduduki posisi nomor satu di tangga lagu iTunes Top Songs di setidaknya 15 wilayah, seperti Taiwan, Hong Kong, Finlandia, Vietnam, Thailand, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Peru, Filipina, Malaysia, Kamboja, Kazakhstan, Makau, Mongolia, dan Oman.

    Lagu ini juga masuk dalam sepuluh besar di 28 wilayah lainnya, termasuk Jepang, Norwegia, Singapura, Irlandia, Indonesia, Bahrain, Brasil, Kirgizstan, Paraguay, Kolombia, Rusia, India, dan Meksiko.

    Di negara asalnya, yaitu Korea Selatan (Korsel) Power menguasai tangga lagu di beberapa platform, seperti Melon, Genie, Bugs, dan Vibe.

    Video musiknya pun berhasil mencapai lebih dari 10 juta tampilan di YouTube dengan cepat, tepatnya sekitar pukul 23.00 pada 1 November 2024 waktu Korea Selatan.

  • Kejagung Gandeng PPATK Usut Dugaan Keluarga Sembunyikan Aset Zarof Ricar – Page 3

    Kejagung Gandeng PPATK Usut Dugaan Keluarga Sembunyikan Aset Zarof Ricar – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah mengusut dugaan keluarga mantan petinggi Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar menyembunyikan aset di kasus suap dan gratifikasi. Sejauh ini, upaya tersebut turut melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

    “Kita sudah minta ke PPATK untuk terkait dengan transaksi-transaksi yang bersangkutan. Tapi kan tidak bisa langsung diberi, kita harus tunggu dulu, kita sudah minta,” tutur Direktur Penyidikan Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Kejagung Abdul Qohar di Kejagung, Jakarta Selatan, Senin (4/11/2024).

    Selain itu, Kejagung juga berupaya menyasar ke sejumlah bank demi mengetahui aset para tersangka yang terlibat di kasus penanganan perkara Ronald Tannur itu.

    “Bahkan kita juga minta beberapa bank untuk mengetahui simpanan para tersangka, kita sudah lakukan,” jelas dia.

    Yang pasti, kata Qohar, pihaknya bekerja keras demi menemukan seluruh aset milik Zarof Ricar, yang dalam penggeledahan di rumahnya pun ditemukan uang senilai hampir Rp1 triliun dan emas seberat 51 kilogram.

    “Dan yang terakhir kita sudah lakukan penelusuran aset-aset mereka yang ada di Kasubdit Penelusuran Aset Jampidsus. Semua kita lakukan secara maksimal,” Qohar menandaskan.

    Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menetapkan ibu dari Ronald Tannur, Meirizka Widjaja (MW) sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi. Dalam proses vonis bebas di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, ternyata ada andil dari mantan petinggi Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar (ZR).

    Direktur Penyidikan Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Kejagung Abdul Qohar menyampaikan, kuasa hukum Ronald Tannur yakni Lisa Rahmat (LS) meminta bantuan Zarof Ricar agar dapat mengkondisikan hakim PN Surabaya.

    “LR meminta kepada ZR agar diperkenalkan kepada pejabat di Pengadilan Negeri Surabaya dengan inisial R, dengan maksud untuk memilih majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara Ronald Tannur,” tutur Qohar di Kejagung, Jakarta Selatan, Senin (4/11/2024).

     

  • Tingkatkan kesejahteraan mustahik, BAZNAS luncurkan program ZAuto di Jateng

    Tingkatkan kesejahteraan mustahik, BAZNAS luncurkan program ZAuto di Jateng

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Tingkatkan kesejahteraan mustahik, BAZNAS luncurkan program ZAuto di Jateng
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Senin, 04 November 2024 – 22:12 WIB

    Elshinta.com – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI bersama BAZNAS Provinsi Jawa Tengah meluncurkan Program ZAuto, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik dan percepat pengentasan kemiskinan pada bidang otomotif melalui pengembangan usaha bengkel motor.

    Peluncuran Program ZAuto yang berlangsung di Karanganyar, Jawa Tengah, Senin (4/11/2024), dihadiri oleh  Pimpinan Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS RI, Saidah Sakwan, M.A.,  Penjabat (PJ) Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol (Purn) Drs. Nana Sudjana A.S., M.M., Penjabat (Pj) Bupati Karanganyar Timotius Suryadi, S.Sos., M.Si., Ketua BAZNAS Provinsi Jawa Tengah  Dr. KH. Ahmad Darodji, M.Si., serta para penerima manfaat Program ZAuto.

    Pimpinan Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS RI Saidah Sakwan, dalam sambutannya menegaskan, pentingnya Program ZAuto sebagai upaya strategis untuk mendorong kemandirian ekonomi umat.

    “ZAuto adalah wujud nyata dari pengelolaan zakat produktif, yang bukan sekadar bantuan,  tetapi investasi dalam keterampilan dan masa depan para mustahik. Kami ingin mustahik yang kami bina nantinya tidak bergantung lagi pada bantuan, namun dapat mandiri melalui usaha bengkel motor yang mereka kelola,” ujar Saidah.

    Saidah mengatakan, Program ZAuto tidak hanya berfokus pada pemberian modal, tetapi juga pada pengembangan kompetensi mustahik melalui pelatihan mekanik dan manajemen usaha. 

    Lebih lanjut, Saidah menjelaskan, Program ZAuto BAZNAS, yang sudah berjalan sejak April 2022 ini, kini telah menjangkau 10 provinsi, 28 kabupaten/kota dan telah berhasil memberdayakan sebanyak 358 mustahik di Indonesia.

    “Alhamdulilah, dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan mustahik yang telah mengikuti program ZAuto meningkat sebesar 63 persen. Ini membuktikan bahwa program ini sangat efektif dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik,” ujar Saidah.

    Saidah menambahkan, di Provinsi Jawa Tengah, terdapat 15 mustahik dari 15 kabupaten/kota yang telah mendapat pelatihan dan bantuan usaha untuk mengelola bengkel motor secara mandiri.

    “Program ZAuto telah menjangkau di berbagai pelosok wilayah Jawa Tengah di antaranya, di Kab Pemalang, Kab Banyumas, Kab Blora, Kab Boyolali, Kab Brebes, Kab Cilacap, Kab Kebumen, Kab Semarang, Kab Sragen, Kab Sukoharjo, Kab Tegal, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Surakarta, dan Kab Pekalongan,” jelasnya. 

    “Dalam hal ini BAZNAS juga memberikan pelatihan keterampilan mekanik dan manajemen usaha, peralatan bengkel lengkap seperti booth, baju mekanik, kompresor, alat pembuka baud otomatis, infus injection dan alat khusus. Ditambah bantuan modal usaha berupa suku cadang, oli, ban, bohlam, kanvas rem dan sparepart motor lainnya, serta pendampingan intensif,” jelas Siadah.

    Ke depan, Saidah berharap, Program ZAuto BAZNAS dapat menjangkau lebih banyak lagi mustahik di berbagai wilayah di Indonesia.

    “Program ini akan terus dievaluasi dan dikembangkan agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi para mustahik, khususnya di sektor otomotif yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan,” pungkasnya.

    Sementara itu, Penjabat Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (Purn) Drs. Nana Sudjana A.S., M.M., dalam sambutannya, mengapresiasi  program ZAuto yang digagas BAZNAS sebagai upaya kolaboratif untuk pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah. 

    “Program ini sejalan dengan misi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui zakat produktif,” ujar Nana Sudjana.

    “Hadirnya program Ini juga menjadi bukti nyata bahwa pengelolaan zakat yang tepat sasaran bisa memberikan dampak luar biasa bagi masyarakat. Kami berharap Program ZAuto yang digagas BAZNAS ini terus berkembang dan berdampak positif bagi mustahik di seluruh Indonesia, termasuk di Jawa Tengah” ucapnya. 

    Ketua BAZNAS Provinsi Jawa Tengah, Dr. KH. Ahmad Darodji, turut menyampaikan apresiasinya terhadap kolaborasi antara BAZNAS pusat, BAZNAS Jawa Tengah, dan Pemprov Jawa Tengah dalam pelaksanaan Program ZAuto di Jawa Tengah.

    Menurutnya, keberadaan Program ZAuto telah menjadi solusi yang sangat relevan bagi masyarakat Jawa Tengah, yang memiliki potensi besar di sektor otomotif. 

    “BAZNAS Jawa Tengah berkomitmen untuk terus mendukung program-program pemberdayaan seperti ZAuto agar semakin banyak mustahik di wilayah Jawa Tengah dapat merasakan manfaatnya hingga bisa terwujud kesejahteraan umat yang dicita-citakan,” pungkasnya.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Daftar Kode Redeem FF Aktif untuk Diklaim Hari Ini, Selasa 5 November 2024

    Daftar Kode Redeem FF Aktif untuk Diklaim Hari Ini, Selasa 5 November 2024

    Bisnis.com, JAKARTA – Garena terus memberikan update kode redeem Free Fire (FF) untuk diberikan kepada survivor, yang bisa langsung diklaim pada hari ini, Selasa (5/11/2024).

    Pemain Free Fire tercepat yang menukarkannya dan beruntung bisa mendapat item menarik secara cuma-cuma, seperti senjata, skin, dan aneka voucher.

    Namun, perlu diketahui bahwa kode redeem FF terdiri dari 12 karakter berupa huruf kapital dan angka.

    Sehingga apabila kode tidak memenuhi kriteria tersebut, kemungkinan besar kode yang dimasukkan adalah palsu atau ada kesalahan.

    Kode redeem FF ini juga memiliki limit waktu dan kuota penggunaan. Dengan demikian, penukaran tak bisa dilakukan jika kode redeem telah melewati waktu yang ditentukan dan sebelumnya sudah pernah diklaim.

    Cara Klaim Kode Redeem FF

    Cara melakukan klaim kode redeem yakni dengan mengunjungi situs resmi Garena di reward.ff.garena.com/id.

    Setelah itu, lakukan login dengan masuk ke akun Anda. Masukkan kode redeem yang sudah ada dapatkan ke dalam kotak yang tersedia. 

    Klik “Confirm” untuk me-redeem kodenya agar kita mendapat hadiah. Apabila berhasil, hadiah akan masuk melalui bagian Vault pada beranda gim.

    Hadiah pun bisa langsung digunakan oleh para pemain setelah kode berhasil di-redeem. 

    Pemain juga bisa melakukan redeem melalui aplikasi Free Fire secara langsung. Caranya yakni masuk ke aplikasi dan pilih ikon Event di bagian atas paling kiri.

    Masuk ke Info di dashboard dan pilih website kode redeem. Masukkan 12-16 digit kode redeem lalu klik tombol Konfirmasi.Kode redeem pun sudah ditukarkan.

    Kode Redeem FF Hari Ini

    Berikut ini adalah kode redeem Free Fire yang masih berlaku pada hari ini, Selasa (5/11/2024):

    FUHBVNDJEKI569JY
    U1V3W5X7Y9Z2A4B6
    C8D1E3F5G7H9I2J4
    K6L8M1N3O5P7Q9R
    FH56E1BI892023
    FGTDHF6T7UY56F6T
    FIYUJUT7UKYFFDSU
    F7FGYJUR76JUT6HK

  • [POPULER NASIONAL] Polemik Arloji Dirdik Jampidsus | Kronologi Korupsi Proyek Jalur KA Eks Dirjen Kemenhub Nasional 5 November 2024

    [POPULER NASIONAL] Polemik Arloji Dirdik Jampidsus | Kronologi Korupsi Proyek Jalur KA Eks Dirjen Kemenhub Nasional 5 November 2024

    [POPULER NASIONAL] Polemik Arloji Dirdik Jampidsus | Kronologi Korupsi Proyek Jalur KA Eks Dirjen Kemenhub
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Polemik arloji milik Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Abdul Qohar masih menjadi sorotan para pembaca.
    Qohar mengeklaim jam tangannya bukan barang mewah dan dibeli di pasar, sebelum dia menduduki jabatan itu.
    Sementara itu, kronologi kasus dugaan korupsi pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa di Sumatera Utara, yang menjerat mantan Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Prasetyo Boeditjahjono (PB), juga banyak disimak oleh pembaca.
    Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Abdul Qohar angkat bicara mengenai harga jam tangannya yang saat ini menjadi polemik di masyarakat.
    “Ini jam tangan saya, yang saya pakai ini, sudah saya beli sejak lima tahun yang lalu dan selalu saya pakai, termasuk kawan-kawan (awak media) selalu meliput konferensi pers dengan saya, lihat juga ‘kan? Saya juga bertanya, kenapa baru sekarang ditanya? ‘Kan gitu,” kata Qohar di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Minggu (4/11/2024).
    Qohar mengungkapkan bahwa dirinya membeli jam tangan analog itu seharga Rp 4 juta di pasar sebelum dirinya menjabat sebagai Dirdik Jampidsus.
    Ia juga mengaku tidak tahu merek jam tangannya.
    “Saya tidak pernah punya jam tangan mahal, apalagi jam mewah. Ini saya enggak tahu mereknya apa,” ucapnya.
    Qohar pun menyayangkan bahwa jam tangannya menjadi polemik di tengah masyarakat lantaran disebut mirip dengan jam tangan mewah dengan harga mencapai miliaran rupiah.
    “Saya bisa luruskan, ya. Jadi, jam tangan saya ini lima tahun yang lalu harganya Rp 4 juta. Kalau kurang yakin, panggil ahli jam, periksa bersama-sama,” ujarnya.
    Adapun jam tangan yang dikenakan oleh Dirdik Abdul Qohar pada beberapa konferensi pers menjadi perdebatan di tengah masyarakat, khususnya di media sosial.
     
    Mantan Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Prasetyo Boeditjahjono (PB) ditangkap atas kasus korupsi pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa di Sumatera Utara, Minggu (3/11/2024).
    Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) Abdul Qohar menjelaskan bahwa kasus ini mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp 1,1 triliun.
    Peran Prasetyo terungkap setelah penyidik mengembangkan kasus tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan para terdakwa lain.
    “Dalam perkara korupsi terkait rel kereta api ini, saat ini sedang dilakukan proses persidangan terhadap 7 tersangka. Kemudian dalam perkembangannya hari ini sudah ditetapkan satu lagi tersangka,” ujar Qohar saat konferensi pers, Minggu (3/11/2024).
    Qohar memaparkan, kasus korupsi ini bermula ketika Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas 1 Medan memulai pembangunan jalur kereta api, dengan anggaran Rp 1,3 triliun dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
    Namun dalam pelaksanaannya, Prasetyo memerintahkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berinisial NSS untuk memecah proyek konstruksi tersebut menjadi 11 paket.
    “Dan meminta kepada kuasa pengguna anggaran saudara berinisial NSS untuk memenangkan 8 perusahaan dalam proses tender atau lelang,” kata Qohar.
    Setelah itu, Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang dan Jasa berinisial RMY melaksanakan tender proyek, tanpa dilengkapi dokumen teknis yang disetujui pejabat teknis.
    Proses kualifikasi pengadaan juga dilakukan dengan metode yang bertentangan dengan peraturan pengadaan barang dan jasa.
    “Dalam pelaksanaannya, diketahui pembangunan Jalan KA Besitang tidak didahului studi kelayakan, tidak terdapat dokumen trase jalur kereta api yang dibuat Kemenhub,” ungkap Qohar.
    Ia menambahkan bahwa konsultan pengawas, KPA, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga sengaja memindahkan jalur yang dibangun.
    Kondisi ini membuat jalur kereta api tidak sesuai dengan dokumen desain dan jalan, dan berujung pada terjadinya penurunan tanah atau amblas.
    “Sehingga jalur kereta api Besitang-Langsa mengalami amblas atau penurunan tanah dan tidak berfungsi atau tidak dapat terpakai,” ucap Qohar.
    Tidak hanya terkait proses tender, Prasetyo juga disebut menerima fee sebesar Rp 2,6 miliar dari seorang kontraktor berinisial AAS melalui PT WTC.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Legislator Ingatkan Polisi Tak Ada Damai di Kasus Kakak-Adik Diperkosa 13 Pria

    Legislator Ingatkan Polisi Tak Ada Damai di Kasus Kakak-Adik Diperkosa 13 Pria

    Jakarta –

    Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil meminta Polda Jawa Tengah (Jateng) untuk menerapkan UU No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) di kasus pemerkosaan kakak dan adik yang dilakukan oleh 13 orang selama satu tahun di Purworejo, Jawa Tengah. Nasir Djamil mengingatkan tidak ada perdamaian terkait kasus pemerkosaan.

    “Dalam kasus yang melibatkan anak di bawah umur dan telah tertunda penyelesaiannya hingga setahun, aparat penegak hukum harus menunjukkan keseriusannya untuk menjamin hak-hak korban terpenuhi,” kata Nasir Djamil, Jumat (1/11/2024).

    “Seharusnya sejak awal APH (aparat penegak hukum) pakai UU TPKS yang mengatur tidak bisa ada perdamaian dalam kasus kekerasan seksual. Sekalipun mungkin kesepakatan akhirnya korban dan pelaku menikah, kasusnya harus tetap jalan,” sambung dia.

    Nasir juga mengingatkan siapa saja yang melakukan pemaksaan pernikahan antara korban dan pelaku dapat dijerat pidana. Hal ini menyusul pengakuan korban yang menyatakan dipaksa menikah siri dengan salah satu pelaku pemerkosaan karena dirinya hamil.

    “Ancaman hukuman bagi mereka yang memaksa korban kekerasan seksual menikah dengan pelaku bisa sampai 9 tahun penjara,” ujar Nasir.

    Adapun aturan mengenai hal itu tertuang dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) UU TPKS, berikut bunyinya:

    Termasuk pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
    a. perkawinan Anak;
    b. pemaksaan perkawinan dengan
    mengatasnamakan praktik budaya; atau
    c. pemaksaan perkawinan Korban dengan pelaku perkosaan.

    Sementara aturan tentang tidak dimungkinkannya ada perdamaian antara korban dan pelaku kekerasan seksual diatur dalam Pasal 23 UU TPKS yang isinya:

    Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku Anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

    Nasir menyebut, penerapan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak saja tidak cukup dalam kasus ini. Apalagi korban juga dicekoki miras, diseret, dianiaya dan dipaksa melakukan persetubuhan.

    Ada juga ancaman pelaku untuk menyebarkan video persetubuan mereka sehingga membuat korban merasa takut. Selain itu, korban juga mengaku sempat disekap selama beberapa hari saat diperkosa, hingga dijual oleh pelaku ke pihak lain.

    “Pasal yang bisa diterapkan banyak sekali. Selain TPKS dan perlindungan anak, bisa juga tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), penculikan, ancaman, penganiayaan, dan lain sebagainya,” ujar Nasir.

    Oleh karenanya, anggota Komisi di DPR yang membidangi urusan penegakan hukum itu meminta Polda Jateng untuk mengevaluasi dan melakukan investigasi secara detil dalam penanganan kasus pemerkosaan kakak-adik itu. Nasir menyatakan, harus ada keadilan bagi kedua korban.

    “Hukum harus berpihak bagi para korban kekerasan seksual. Kita minta keseriusan penegak hukum karena kasusnya juga sudah berlarut-larut lama,” ungkap Legislator dari Dapil Aceh II tersebut.

    “Ditambah lagi kedua korban kurang mendapat dukungan dari lingkungan sekitarnya. Bayangkan betapa besar beban yang harus mereka tanggung. Luka dan traumanya pasti sangat dalam, dan itu yang harus disembuhkan melakukan dampingan psikologis. Dan karena ini menyangkut anak di bawah umur, pendekatan yang dilakukan pastinya berbeda. Kita harapkan ada program rehabilitasi yang memadai dan berkelanjutan kepada kedua korban,” sambung dia.

    Seperti diketahui, kasus dugaan pemerkosaan terhadap kakak dan adik berinisial DSA (15) dan KSH (17) di Kabupaten Purworejo menuai perhatian publik. Keduanya diperkosa oleh 13 pria tetangganya dalam kurun waktu setahun dalam waktu dan kondisi yang berbeda-beda.

    Dua dari 13 pelaku sempat digerebek warga ketika hendak memperkosa korban.Walau sudah tertangkap tangan, tapi pelaku tidak dihukum usai memperkosa kakak adik di Purworejo.

    Akibat rangkaian pemerkosaan ini, DSA akhirnya hamil dan kini telah melahirkan. Kasus tersebut sempat tidak ditangani oleh Polres Purworejo karena keluarga korban dan pelaku menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan dengan difasilitasi pemerintah desa setempat.

    Setelah kasus ini viral, Polda Jateng akhirnya mengambil alih kasus dan kini telah melakukan pemeriksaan kepada para saksi namun belum menetapkan tersangka. Nasir berharap aparat penegak hukum bisa serius mengusut kasus tersebut.

    (maa/maa)

  • Dewan Etik Beri Sanksi Poltracking Indonesia Imbas Perbedaan Hasil Survei Pilkada Jakarta 2024

    Dewan Etik Beri Sanksi Poltracking Indonesia Imbas Perbedaan Hasil Survei Pilkada Jakarta 2024

    Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Etik Persepi memberikan sanksi kepada lembaga survei Poltracking Indonesia akibat perbedaan hasil pada Pilkada DKI Jakarta 2024.

    Berdasarkan pernyataan resmi Persepi disebutkan bahwa Dewan Etik telah menyelesaikan penyelidikikan terhadap prosedur pelaksanaan survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia dan Poltracking Indonesia.

    Adpaun, kedua lembaga tersebut adalah anggota Persepi yang telah merilis tingkat elektabilitas tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta yang hasilnya menunjukkan perbedaan yang signifikan secara statistik, dengan waktu pengumpulan data yang sama.

    Periode pengumpulan data Lembaga Survei Indonesia dilakukan pada 10-17 Oktober 2024, dan Poltracking Indonesia pada 10-16 Oktober 2024.

    “Tujuan penyelidikan untuk mengetahui kenapa terjadi perbedaan hasil survei di antara kedua lembaga, dan mengidentifikasi apakah terjadi kesalahan dan pelanggaran dalam proses pelaksanaan survei hingga publikasi hasil survei,” sebut keterangan resmi Persepi yang dikutip pada Selasa (5/11/2024).

    Pertanyaan tersebut muncul di media masa secara luas, dan perlu mendapatkan jawaban untuk menjaga integritas lembaga survei dan hak publik untuk mendapatkan informasi publik yang benar dan dipercaya menurut Standar Operasional Pelaksanaan (SOP) dan etika survei opini publik.

    Mengacu pada hasil pemeriksaan, ditemukan bahwa Lembaga Survei Indonesia telah melakukan survei sesuai dengan SOP survei opini publik. Pemeriksaan metode dan implementasinya dapat dianalisis dengan baik.

    Sementara itu, Dewan Etik tidak bisa menilai apakah pelaksanaan survei Pilkada Jakarta yang dilakukan Poltracking Indonesia pada 10-16 Oktober 2024 dilaksanakan sesuai dengan SOP survei opini publik terutama karena tidak adanya kepastian data mana yang harus dijadikan dasar penilaian dari dua dataset berbeda yang telah dikirimkan Poltracking Indonesia.

    Dewan Etik juga tidak bisa memverifikasi kesahihan implementasi metodologi survei opini publik Poltracking Indonesia karena adanya perbedaan dari dua dataset (raw data) yang telah dikirimkan.

    Dalam pemeriksaan, Poltracking Indonesia juga tidak berhasil menjelaskan ketidaksesuaian antara jumlah sampel valid sebesar 1.652 data sampel yang ditunjukkan saat pemeriksaan dengan 2.000 data sampel seperti yang telah dirilis ke publik. Tidak adanya penjelasan yang memadai membuat Dewan Etik tidak bisa menilai kesahihan data.

    “Terhadap hal-hal di atas pada angka 2, 3 dan 4, Dewan Etik memberikan sanksi kepada Poltracking Indonesia untuk ke depan tidak diperbolehkan mempublikasikan hasil survei tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dan pemeriksaan data oleh Dewan Etik. Kecuali bila Poltracking Indonesia tidak lagi menjadi anggota Persepi,” tulis keterangan tersebut.

  • Ekonom sebut pelaku pasar hati-hati cermati Pilpres AS

    Ekonom sebut pelaku pasar hati-hati cermati Pilpres AS

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Ekonom sebut pelaku pasar hati-hati cermati Pilpres AS
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Senin, 04 November 2024 – 23:23 WIB

    Elshinta.com – Ekonom dan praktisi pasar modal Hans Kwee mengatakan bahwa pelaku pasar cenderung bersikap hati-hati mencermati Pemilihan Presiden (Pilpres) Amerika Serikat (AS) pada Selasa (05/11) waktu setempat.

    Responden dalam survei nasional yang dilakukan oleh Emerson College Polling menunjukkan bahwa dukungan bagi Donald Trump dan Kamala Harris menunjukkan hasil sama, yaitu masing-masing memperoleh 49 persen suara.

    “Menjelang Pilpres AS, pasar hati- hati karena jajak pendapat bahwa suara (Donald) Trump dan (Kamala) Haris berimbang,” ujar Hans di Jakarta, Senin (4/11). 

    Hans mengatakan bahwa apabila Donald Trump memenangkan kontestasi, maka dapat berdampak positif terhadap ekonomi dan pasar saham AS.

    Namun demikian, menurutnya, kemenangan tersebut bencana bagi global khususnya emerging market, termasuk Indonesia.

    “Kemenangan Trump akan positif bagi ekonomi dan pasar saham AS, tetapi bencana bagi dunia dan emerging market, termasuk Indonesia. Tetapi sifat kejatuhan pasar jangka pendek,” ujar Hans.

    Sementara itu, terkait sentimen dari dalam negeri, Ia memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi atau besaran Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia akan berada di kisaran 5 persen year on year (yoy) pada kuartal III 2024.

    Untuk periode kuartalan, Ia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi akan berada di level 1,60 persen quartal on quartal (qoq) pada kuartal III- 2024.

    Rilis pertumbuhan ekonomi kuartal III- 2024 tersebut, menurutnya, tidak akan terlalu berdampak negatif bagi pasar saham Indonesia, yang nama koreksi pasar saham saat ini lebih dikarenakan mendekati Pilpres AS.

    “Tidak terlalu negatif bagi pasar Indonesia. Tetapi, pasar saham koreksi karena mendekati Pemilu AS,” ujar Hans.

    Dari mancanegara, akan diselenggarakan pesta demokrasi berupa Pemilihan Presiden (Pilpres) di AS pada Selasa (05/11), serta terdapat penyelenggaraan The Federal Open Market Committee (FOMC) The Fed pada 6 dan 7 November 2024 waktu AS.

    Sementara itu, dari dalam negeri, pada Selasa (05/11), Badan Pusat Statistik (BPS) akan merilis pertumbuhan ekonomi atau atau besaran Produk Domestik Bruto (PDB) kuartal III-2024.

    Sumber : Antara

  • Siapa Pejabat PN Surabaya Inisial R Yang Bantu Atur Hakim Vonis Bebas Ronald Tannur? – Page 3

    Siapa Pejabat PN Surabaya Inisial R Yang Bantu Atur Hakim Vonis Bebas Ronald Tannur? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kejaksaan Agung (Kejagung) mengulas peran tersangka Zarof Ricar (ZR) di kasus vonis bebas Ronald Tannur. Mantan petinggi Mahkamah Agung (MA) itu nyatanya berperan memperkenalkan kuasa hukum Lisa Rahmat (LR) kepada pejabat Pengadilan Negeri (PN) Surabaya berinisial R, untuk mengatur majelis hakim.

    “Jadi ZR ini hanya mengenalkan (tersangka LR ke R),” tutur Direktur Penyidikan Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Kejagung Abdul Qohar di Kejagung, Jakarta Selatan, Senin (4/11/2024).

    Menurutnya, ZR tidak sepenuhnya ikut dalam pelaksanaan atau pun pengurusan perkara Ronald Tannur di PN Surabaya.

    Diketahui, pengaturan majelis hakim untuk persidangan memerlukan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Namun begitu, Qohar tidak mengulas lebih jauh sosok inisial R, apakah merupakan Ketua PN Surabaya pada masa penanganan kasus Ronald Tannur, atau hanya pejabat biasa.

    “Mengenalkan dengan pejabat yang ada di Surabaya, di PN sana. Pengadilan Negeri ya, PN,” kata Qohar.

    Kejaksaan Agung (Kejagung) membenarkan telah melakukan pemblokiran terhadap rekening mantan petinggi Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar dan keluarganya, imbas temuan uang senilai hampir Rp1 triliun dan emas seberat 51 kilogram saat penggeledahan di kediamannya.

    “Jadi kita sudah melakukan langkah-langkah terkait pembelokiran ya, aset-aset yang bersangkutan tim kita lagi lacak di mana saja aset mereka, baik itu beruapa barang maupun berupa uang ya, kita sudah lakukan itu,” tutur Direktur Penyidikan Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Kejagung Abdul Qohar di Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis (31/10/2024).

    Qohar mengaku tidak hapal jumlah rekening yang telah diblokir lantaran diduga terafiliasi dengan Zarof Ricar. Sementara soal aset lainnya pun masih dalam penelusuran penyidik.

    “Nah ini jumlah yang diblokir saya ndak hafal, kan banyak sekali ya. Apalagi, ya banyak lah yang kita cari ya. Itu kan juga kalau aset masih dalam pencarian juga,” jelas dia.

     

     

  • Prabowo Segera Putuskan Nasib Capim KPK Pilihan Jokowi

    Prabowo Segera Putuskan Nasib Capim KPK Pilihan Jokowi

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memastikan bahwa Presiden Prabowo Subianto segera memberikan keputusan terkait kelanjutan proses seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi beserta calon anggota Dewan Pengawas KPK.

    Hal ini dia sampaikan usai mengikuti rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto dalam menindaklanjuti hasil keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan judicial review Undang-Undang Cipta Kerja di Istana Merdeka, Senin (4/11/2024).

    “Nanti pasti presiden pada akhirnya akan memberikan keputusan. Tunggu aja keputusan presiden terkait itu,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (4/11/2024).

    Dia menekankan bahwa dalam waktu dekat, Prabowo juga akan segera menjawab surat dari pimpinan DPR tersebut. Mengingat masa jabatan pimpinan KPK dan Dewas KPK periode sekarang akan berakhir pada 20 Desember 2024.

    “Pasti pak presiden mengantisipasi terkait hal tersebut,” tandas Supratman.

    Menurut catatan Bisnis, Panitia Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK telah menyerahkan masing-masing 10 nama kepada pemerintah untuk diserahkan ke DPR. Penyerahan itu dilakukan masih kepada Presiden Ke-7 RI Jokowi yang saat itu masih menjabat.

    Jokowi sempat mendapatkan kritik dari Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) karena masih menerima nama-nama yang diberikan Pansel KPK.

    Koordinator MAKI Boyamin Saiman menjelaskan, Prabowo yang seharusnya berwenang untuk menyerahkan nama-nama calon pimpinan dan dewas KPK 2024-2029 ke DPR.

    “Dasar pelarangan ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi No.112/PUU-XX/2022 halaman 118 alenia pertama,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Rabu (2/10/2024).

    Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menggugat UU No.19/2019 tentang KPK ke MK pada 2023 lalu. Permohonan uji materi itu salah satunya berkaitan dengan masa jabatan pimpinan yang hanya empat tahun. MK lalu mengabulkan gugatan Ghufron dan memperpanjang masa jabatan pimpinan lembaga antirasuan satu tahun.