Xcloud.id

Blog

  • Ombudsman Ungkap Temuan Sementara PPDB 2024 di 10 Provinsi Ini

    Ombudsman Ungkap Temuan Sementara PPDB 2024 di 10 Provinsi Ini

    Jakarta, Gatra.com – Ombudsman RI mengungkapkan sejumlah temuan sementara PPDB 2024 yang masih berlangsung hingga saat ini.

    Hal tersebut disampaikan Anggota Ombudsman RI, Indraza Marzuki Rais, dalam konferensi pers di gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Jumat (5/7).

    Dalam paparannya, ada 10 provinsi yang disebutkan oleh Indraza di antaranya Aceh, Riau, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), Bali, dan Maluku Utara. Adapun, alasan pemilihan tersebut didasari permasalahan yang cukup menonjol.

    “Misalnya di Aceh adalah kurangnya sosialisasi, lalu juga ada penambahan rombel (rombongan belajar) di luar ketentuan, dan penambahan jalur madrasah di luar prosedur. Ini kami temukan di Aceh,” ujar Indraza.

    Selain itu, di Riau, ditemukan adanya diskriminasi dalam jalur perpindahan orang tua. 

    “Di mana hanya menerima ASN atau dari BUMN. Padahal di situ ada juga BUMD, swasta, wiraswasta itu tidak diterima,” lanjut dia.

    Sementara itu, di Sumatera Selatan, Indraza menyoroti adanya penyimpangan prosedur jalur prestasi di Palembang, kurang lebih ada 911 siswa lewat jalur prestasi tingkat SMA yang harus dianulir.

    “Karena banyak menggunakan dokumen aspal (asli tapi palsu), di mana sertifikasi-sertifikasi itu dikeluarkan baik oleh dinas ataupun induk olahraga yang memang sengaja dibuat, padahal tidak pernah ada prestasinya, tidak ada perlombaannya,” tutur dia.

    Ada pula diskriminasi jalur prestasi bagi agama tertentu seperti memasukkan nilai tahfidz untuk SMA umum. 

    “Itu menjadi diskriminasi karena belum tentu semua siswa itu adalah Muslim,” lanjutnya.

    Selanjutnya, di Banten ditemukan bahwa penanganan pengaduan tidak optimal dikarenakan petugasnya kurang kompeten dan tidak ada kejelasan. “Itu yang mengakibatkan jadi banyak hambatan,” kata Indraza.

    Berbeda di Jawa Tengah, ditemukan adanya jalur masuk yang tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Padahal sudah diatur dalam Permendikbud ataupun Keputusan Sekjen tidak boleh ada jalur tes.

    Seperti contoh di Semarang dilakukan tes tersendiri melalui Si Cerdas, sedangkan di Magelang juga dilakukan tes berbasis komputer dengan kuota 40 persen dan 60 persennya lewat empat jalur reguler.

    Di Jawa Barat, temuan yang disoroti Ombudsman adalah aplikasi yang error dan minimnya pengawasan dalam proses PPDB.

    Kemudian, di Bali juga ada penyalahgunaan jalur afirmasi dan kurangnya sosialisasi. Indraza menyebutkan di Bali ini kasusnya unik karena niatnya baik untuk menambah daya tampung, tetapi gedung SMA nya belum ada.

    Lalu, kasus di NTB pun serupa dengan yang di Palembang yaitu adanya diskriminasi jalur prestasi bagu agama tertentu. 

    “Ada nilai yang seperti tadi saya bilang di Pelambang juga diberlakukan untuk nilai-nilai keagamaan, tapi hanya untuk muslim,” jelas Indraza.

    Terakhir, di Maluku Utara ditemukan adanya penambahan rombel dengan mengalihfungsikan ruang laboratorium karena belum punya kelas sendiri.

    “Ini jadi kendala lagi, padahal sebetulnya sudah dijelaskan dalam keputusan Sekjen bahwa penambahan rombel itu hanya boleh dalam kondisi khusus. Misalnya sudah tidak ada lagi sekolah di daerah tersebut selain sekolah itu,” ujar Indraza.

    30

  • Nusron Wahid Ungkap Ada 537 Perusahaan Kelapa Sawit Beroperasi Tanpa Izin Selama 8 Tahun – Page 3

    Nusron Wahid Ungkap Ada 537 Perusahaan Kelapa Sawit Beroperasi Tanpa Izin Selama 8 Tahun – Page 3

    Selain itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengungkapkan ada 6,4 juta hektare tanah ekuivalen dengan 13,8 juta bidang tanah yang memiliki sertifikat tidak memiliki peta lahan. Menurutnya, hal ini berpotensi menimbulkan sengketa lahan.

    “Setelah saya dalami, akibat masa lalu itu memang ada sekitar 6,4 juta hektare, yang kalau di sertifikatnya itu jumlahnya 13,8 juta bidang (tanah). Ada sertifikatnya, tapi enggak ada petanya. Nah ini memang berpotensi tumpang tindih,” kata Nusron Wahid di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (31/1/2024).

    Politikus Partai Golkar itu mengatakan hampir seluruh konflik tanah yang terjadi di Indonesia bermuara pada persoalan 6,4 juta hektare lahan itu. Nusron berkomitmen untuk segera menyelesaikan.

    “Kalau toh enggak bisa menyelesaikan semua, minimal kan harus saya mengurangi. Tinggal 1 juta atau berapa. Supaya potensi konflik pada sengketa pada kemudian hari itu menurun. Kalau enggak selesai, kan konfliknya akan terus-menerus,” ucap Nusron.

    Menteri ATR/BPN menuturkan 6,4 juta hektare lahan itu tersebar merata di seluruh Indonesia. Dia berkata, tumpang tindih kepemilikan lahan dapat memicu konflik sengketa lahan.

    “Objeknya itu ada di mayoritas ada di 6,4 juta hektare ini. Setiap ada konflik itu saya lihat selalu, saya review ini objeknya di situ. Karena selama ini objeknya selalu di situ terus menerus, maka kami datang,” tuturnya.

    Nusron mengeklaim telah melakukan upaya mengantisipasi terjadinya sengketa lahan dengan berkoordinasi dengan ke Kejaksaan Agung, Polri, dan aparat penegak hukum lainnya.

    “Karena inilah yang potensi masalah sengketa tanah, kemudian konflik pertanahan, kemudian yang dimainkan oleh mafia tanah,” ucap Nusron.

     

    Reporter: Muhammad Genantan Saputra

    Sumber: Merdeka.com

  • Badan Gizi Nasional Terapkan AI untuk Data Penerima Makan Bergizi Gratis

    Badan Gizi Nasional Terapkan AI untuk Data Penerima Makan Bergizi Gratis

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) menerapkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk mendata anak-anak yang menjadi penerima makan bergizi gratis.

    Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan data anak tersebut nantinya digunakan untuk menentukan titik pembangunan satuan pelayanan untuk makan bergizi gratis.

    Adapun, pembangunan satuan pelayanan makan bergizi gratis nantinya akan berkaca dengan total anak yang berada di wilayah tersebut. Wilayah yang dibangun satuan pelayanan harus memiliki minimal 3.000 anak sekolah di dalamnya.

    “Ya tentu, karena satuan pelayanan kan basisnya 3.000 anak, 3.000 anak ini kita sudah gunakan aplikasi AI, untuk menentukan titik-titiknya, kami sudah tahu semua,” kata Dadan saat ditemui di Komplek Parlemen Senayan, Kamis (31/10/2024).

    Meski sudah menggunakan AI untuk mendata anak sekolah, Dadan menuturkan pihaknya belum menerapkan hak tersebut untuk mengetahui jumlah ibu hamil, ibu menyesui, dan balita.

    Sebab, pendataan 3 kategori tersebut kata Dadan harus dilakukan secara mandiri dan belum bisa menggunakan AI. Pendataan tersebut bakal dilakukan setelah pusat pelayanan makan bergizi gratis selesai dibangun.

    “Jadi, kami tidak membuka pendaftaran, tapi yang kami akan mendatangi masyarakat untuj mencek berapa banyak ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita,” ujarnya.

    Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dipastikan akan mulai menjalankan program andalannya ‘Makan Bergizi Gratis’ mulai awal Januari 2025. 

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menekankan bahwa meskipun mulai berjalan pada tahun mendatang, tetapi hingga saat ini pemerintah masih menggodok skema yang tepat. 

    Hal ini disampaikannya usai melaksanakan Retreat Kabinet Merah Putih bersama dengan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di kompleks Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10/2024).  

    “Ya Insyallah, Insyallah doakan Januari sudah bisa jalan tetapi karena keterbatasan fiskal belum bisa semuanya, jadi kita akan konsentrasi dulu ke daerah-daerah yang sangat membutuhkan,” ujarnya kepada wartawan.

  • Uji Coba Makan Bergizi Gratis Digelar di 100 Lokasi, Terbanyak di Pulau Jawa

    Uji Coba Makan Bergizi Gratis Digelar di 100 Lokasi, Terbanyak di Pulau Jawa

    Jakarta, Beritasatu.com – Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan pihaknya akan melakukan uji coba atau pilot project program makan bergizi gratis di 100 lokasi pada akhir 2024. Dia optimistis uji coba tersebut akan berjalan lancar karena sudah ada komitmen dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk merestui pendanaannya.

    “Alhamdulillah sudah mendapatkan komitmen untuk mendapatkan dana operasional serta dana piloting yang akan diberikan oleh Dirjen Anggaran (Kemenkeu). Kami sedang bahas secara detail untuk melaksanakan piloting Ditjen Anggaran di 100 wilayah di seluruh Indonesia pada akhir tahun ini,” ujar Dadan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR, ddi kompleks parlemen, Senayan, Kamis (31/10/2024).

    Menurut Dadan, uji coba program makan bergizi gratis akan difokuskan di Pulau Jawa. “Uji coba mulai dari Sabang sampai Merauke, dengan mayoritas tetap di Pulau Jawa karena sekolah (dan) anak sekolah mayoritas ada di Pulau Jawa,” tandas dia.

    Dadan mengatakan uji coba pada akhir 2024 ini bakal mencontoh uji coba yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Ini meliputi proyek percontohan makan gratis di Warung Kiara, Sukabumi serta Bojong Koneng, Bogor.

    Lebih lanjut, Dadan mengatakan, pihaknya sudah berkomunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar pemerintah daerah bisa terlibat menyukseskan program makan bergizi gratis. Pasalnya, pelaksanaan program makan bergizi gratis terjadi di daerah.

    “Kami sudah komunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Pemda, silakan mengalokasikan anggarannya, tapi tidak untuk makan bergizinya, tetapi untuk pengembangan infrastrukturnya,” jelas dia.

    “Kami juga membutuhkan peluang untuk kementerian lain, lembaga lain, termasuk pihak ketiga untuk bekerja sama membangun satuan pelayanan. Namun, di setiap satuan pelayanan, baik itu di bangunan khusus, maupun di gathering, dan di sekolah, kami tetap akan menempatkan tiga orang di satuan pelayanan,” tambah Dadan.

  • Tragedi Supardi, Kakek 84 Tahun yang Ikut Hangus Bersama Sampah yang Dibakarnya

    Tragedi Supardi, Kakek 84 Tahun yang Ikut Hangus Bersama Sampah yang Dibakarnya

    Liputan6.com, Kebumen – Supardi (84), warga Desa/Kecamatan Rowokele, Kebumen, mengisi kesibukan di masa tua dengan rutin menyapu pekarangan rumah. Daun yang gugur berserak di halaman belakang rumah ia kumpulkan lalu ia bakar hingga menjadi abu. Namun pada Rabu (30/10/2024), bukan saja sampah dedaunan yang menjadi abu, ia pun turut hangus terbakar.

    Hari itu Supardi yang renta terjebak kobaran api yang ia sulut sendiri. Api yang semula untuk membakar daun bambu kering, tetiba menjalar cepat melahap ranting di sekelilingnya.

    Supardi terkepung api. Kepulan asap mencekik leher dan meremas paru-parunya yang nyaris seabad usianya. Ia yang tak berdaya terkabar di tengah kobaran api yang mengganas.

    Tragedi kebakaran ini pertama dijumpai keponakan Supardi, Nurul Mufid (40). Ia melihat api menyala di belakang rumahnya.

    Ia langsung mengecek sumber api dan menemukan tumpukan daun dan ranting bambu yang mengering di pekarangan belakang rumah. Namun ia belum menyadari pamannya berada di tengah kobaran api.

    Setelah mengecek kondisi di sekitar rumah, Mufid melihat sepeda ontel milik pamannya berada di depan rumah. Mufid pun mencari keberadaan sang paman di dalam rumah, namun tidak menemukan Supardi di sana.

    Ia mulai curiga dan kembali mengecek ke api di belakang rumah. Saat mendekati api, Mufid terkejut melihat tubuh pamannya berada di tengah kobaran api dalam kondisi yang mengenaskan. Luka bakar memenuhi sekujur tubuhnya.

    Mufid sontak menarik pamannya dari api yang menyala. Namun sayang nyawa Supardi sudah tidak bisa diselamatkan.

     

  • KPU DKI Jakarta siapkan 8.425.775 surat suara untuk pilkada

    KPU DKI Jakarta siapkan 8.425.775 surat suara untuk pilkada

    Selasa, 22 Oktober 2024 17:53 WIB

    Petugas menyortir dan melipat surat suara Pilkada DKI Jakarta 2024 di gudang logistik KPU Jakarta Timur, Pulogadung, Jakarta, Selasa (22/10/2024). KPU DKI Jakarta mempersiapkan 8.425.775 surat suara untuk pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada 27 November 2024. ANTARA FOTO/Reno Esnir/tom.

    Petugas menyortir dan melipat surat suara Pilkada DKI Jakarta 2024 di gudang logistik KPU Jakarta Timur, Pulogadung, Jakarta, Selasa (22/10/2024). KPU DKI Jakarta mempersiapkan 8.425.775 surat suara untuk pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada 27 November 2024. ANTARA FOTO/Reno Esnir/tom.

  • Israel Serang Depot Senjata Milik Hizbullah di Suriah, 10 Orang Tewas

    Israel Serang Depot Senjata Milik Hizbullah di Suriah, 10 Orang Tewas

    Damaskus –

    Israel menyerang depot senjata Hizbullah di wilayah Qusayr, Suriah. Akibatnya, 10 orang tewas.

    Dilansir AFP, Jumat (1/11/2024), Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia mengatakan 10 orang yang tewas sebagian besar warga sipil. Diketahui, 3 serangan Israel menargetkan kota Qusayr, tempat kekuasaan Hizbullah yang didukung Iran.

    Satu serangan menargetkan “depot senjata dan fasilitas penyimpanan bahan bakar Hizbullah di kota industri Qusayr”. Serangan itu menewaskan tujuh warga sipil dan tiga pejuang Suriah yang bekerja untuk kelompok Hizbullah.

    Setidaknya 11 orang lainnya terluka akibat serangan itu. Lalu serangan Israel lainnya menargetkan gudang di dekat perbatasan Lebanon dan sebuah jembatan di selatan Qusayr.

    Juru bicara militer Israel yang berbahasa Arab, Avichay Adraee mengatakan “depot senjata dan markas besar yang digunakan oleh” Hizbullah diserang di wilayah Qusayr. Adraee mengatakan serangan itu bertujuan untuk menggagalkan upaya “mentransfer senjata dari Iran melalui Suriah ke Hizbullah di Lebanon”.

    Kantor berita resmi Suriah, SANA, melaporkan serangan Israel menargetkan zona industri Qusayr dan beberapa lingkungan perumahan. SANA melaporkan serangan tersebut menyebabkan kerusakan material.

    (isa/isa)

  • Sidang Korupsi Timah Harvey Moeis, Saksi Mahkota Ungkap Alasan PT Timah Tak Garap Sendiri Wilayah IUP-nya – Page 3

    Sidang Korupsi Timah Harvey Moeis, Saksi Mahkota Ungkap Alasan PT Timah Tak Garap Sendiri Wilayah IUP-nya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Mantan Direktur Operasional PT Timah, Alwin Albar, dihadirkan sebagai saksi dalam sidang dugaan korupsi timah dengan terdakwa Harvey Moeis pada Rabu (30/10/2024) kemarin.

    Dalam sidang tersebut, Alwin dimintai keterangan mengapa PT Timah melibatkan masyarakat dalam aktivitas pertambangan rakyat dan menggandeng smelter swasta untuk mengolah bijih timah. Padahal, pertambangan dilakukan di area yang masih masuk dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PT Timah.

    Secara garis besar, Alwin menjelaskan, ada dua alasan mengapa ada sejumlah area tambang yang tak digarap sendiri oleh PT Timah meski area tersebut berada di wilayah IUP miliknya. Pertama adalah masalah kepemilikan lahan, kedua adalah masalah efisiensi.

    Dalam urusan lahan, Alwin menjelaskan, ada area-area yang secara status kepemilikan lahan berada di bawah kepemilikan masyarakat secara sah meski masuk dalam wilayah IUP PT Timah. Agar pertambangan di area tersebut bisa dilakukan, PT Timah harus terlebih dahulu membebaskan lahan dari masyarakat agar memenuhi prinsip Clear and Clear (CnC).

    Alwin lantas ditanya, mengapa PT Timah tidak membebaskan saja lahan tersebut dari masyarakat?

    “Masalahnya, masyarakat mau jual (tanahnya) enggak? Kan mereka belum tentu mau jual,” tutur dia.

    Tantangan tersebut dijawab PT Timah dengan melakukan kemitraan dengan masyarakat pemilik lahan untuk melakukan pertambangam.

    Dari sana, muncullah kebijakan agar kerja sama dengan penambang rakyat dilakukan lewat badan hukum berbentuk CV dengan pola kemitraan. CV didirikan oleh masyarakat pemilik lahan yang berada di wilayah IUP PT Timah.

    Dengan pola kemitraan ini, masyarakat penambang rakyat dan pemilik lahan di bawah naungan badan hukum berbentuk CV, melakukan pertambangan yang hasilnya dibeli oleh smelter swasta yang sudah bekerja sama dengan PT Timah.

    Lewat pola ini, tercipta ekosistem yang lebih tertata agar timah yang ditambang oleh masyarakat di wilayah IUP PT Timah tidak diperdagangkan secara ilegal. Di sisi lain para pemilik lahan yang lokasinya berada di wilayah IUP PT Timah tetap mendapatkan hak ekonomi atas lahan yang mereka miliki.

    Selanjutnya, Alwin menceritakan alasan mengapa PT Timah kala itu menggandeng smelter swasta dalam memproses bijih timah yang diproduksi penambang rakyat.

    “Karena biaya pengolahannya lebih murah,” sebut dia.

     

  • Kemlu dan Institut Leimena Bakal Gelar Konferensi Internasional Kolaborasi Multiagama

    Kemlu dan Institut Leimena Bakal Gelar Konferensi Internasional Kolaborasi Multiagama

    Jakarta, Gatra.com – Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) dan Institut Leimena akan mengadakan Konferensi Internasional Literasi Keagamaan Lintas Budaya (LKLB) atau International Conference on Cross-Cultural Religious Literacy pada 10-11 Juli 2024 di Jakarta. Konferensi Internasional LKLB akan menghadirkan sedikitnya 50 narasumber tingkat nasional dan internasional yang membahas tentang upaya penguatan kolaborasi multiagama di tengah berbagai tantangan dunia saat ini.

    Menteri Luar Negeri RI, Retno L.P. Marsudi, diagendakan hadir membuka acara secara resmi sekaligus menyampaikan sambutan kunci pada pembukaan acara, 10 Juli 2024. Tema Konferensi LKLB, yaitu “Multi-faith Collaborations in an Inclusive Society” berfokus kepada pemahaman adanya kebutuhan yang semakin besar akan kolaborasi multiagama di mana orang-orang dari berbagai agama dan kepercayaan bisa saling belajar dan bekerja sama, dengan tetap mengakui dan menghormati perbedaan agama dan kepercayaan mereka, dalam mengatasi masalah-masalah yang menjadi perhatian bersama.

    Direktur Diplomasi Publik Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kemlu RI, Ani Nigeriawati mengatakan, Pemerintah Indonesia melalui kebijakan luar negerinya berupaya memperkuat kolaborasi multiagama antara lain lewat Dialog Lintas Agama yang mengundang para pemangku kepentingan di dalam negeri maupun bekerja sama dengan negara-negara lain.

    “Itulah sebabnya Kemlu dan Institut Leimena merasa penting menjadi tuan rumah bersama dalam Konferensi Internasional LKLB untuk pengembangan kolaborasi multiagama dalam memajukan dan melindungi hak asasi manusia, mencapai pembangunan berkelanjutan, dan mengatasi tantangan yang muncul akibat krisis multifaset dan multidimensional baik secara regional maupun global,” kata Ani.

    Ani menyatakan, Indonesia memiliki kekuatan soft power diplomacy, yakni nilai-nilai toleransi beragama yang mampu menciptakan hubungan harmonis antaragama dan sering menjadi referensi bagi negara mitra. “Kita seringkali dilihat banyak negara dalan konteks toleransi antar umat beragama. Kali ini kita melibatkan non state actor berupa civil society seperti Institut Leimena dan kami berkolaborasi mengusung tema “Multi-faith Collaborations in an Inclusive Society”.

    Senior Fellow Institut Leimena, Alwi Shihab menyatakan, topik terkait hubungan harmonis antar agama menjadi hal yang sangat dinantikan masyarakat dunia termasuk Indonesia. “Memang betul Indonesia dianggap masyarakat plural yang cukup baik interaksi umat beragamanya tetapi itu tidak berarti bahwa intoleransi di Indonesia sudah sirna. Intoleransi di Indonesia kadarnya tidak terlalu besar tetapi cukup mengkhawatirkan. Kita berharap hubungan komunitas antar agama di Indonesia semakin baik, tidak dinodai fanatisme dan radikalisme,” tutur Alwi.

    Menurutnya, kompetensi yang ditekankan dalam Literasi Keagamaan Lintas Budaya terdiri dari tiga aspek. Yakni, kompetensi pribadi, kompetensi kolaborasi, dan kompetensi komparatif. Alwi berpandangan satu-satunya upaya membendung ekstrimisme beragama adalah dengan pendidikan. “Banyak mahasiswa yang ikut program Leimena Institute dua tahun setengah, yang dulunya punya attitude yang keras kini bisa berubah menjadi lebih baik,” ujar mantan Utusan Khusus RI untuk Timur Tengah tersebut.

    Program Manager Institut Leimena, Daniel Adipranata menyatakan, sepanjang sejarah manusia, agama telah menjadi sumber prinsip moral dan etika yang menginspirasi dan memungkinkan banyak individu dan masyarakat menghadapi berbagai krisis. Namun, perbedaan agama rentan sebagai sumber konflik dan ketegangan, seperti dinyatakan Laporan UNESCO berjudul “Reimagining Our Futures Together” (2021) bahwa dunia tampak semakin terpecah dan terpolarisasi, sehingga upaya memikirkan kembali masa depan bersama membutuhkan pedagogi yang memupuk kerja sama dan solidaritas.

    Daniel menyatakan, secara khusus, konferensi juga akan menyoroti peran penting pendidikan dalam pembangunan kolaborasi multiagama. “Konferensi ini melanjutkan keberhasilan pelatihan Literasi Keagamaan Lintas Budaya di Indonesia yang telah melatih lebih dari 8.500 guru dalam waktu kurang dari 2,5 tahun, dan melibatkan 25 lembaga pendidikan dan keagamaan,” ujar Daniel.

    Selama dua hari, Konferensi Internasional LKLB akan menghadirkan sekitar 50 narasumber lintas negara yang mengisi 5 panel utama dengan format hybrid dan 10 sesi breakout. Konferensi akan dihadiri sekitar 200 peserta undangan mencakup pejabat pemerintah dari Kementerian/lembaga baik dalam dan luar negeri, sejumlah duta besar negara sahabat, akademisi, pemimpin masyarakat sipil, serta para alumni pelatihan LKLB yang terdiri dari guru madrasah dan sekolah.

    Pelaksanaan Konferensi Internasional LKLB ini juga terselenggara atas kemitraan dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, International Center for Law and Religion Studies di Brigham Young University Law School, dan Templeton Religion Trust.

    70

  • Gempa M 4,3 Terjadi di Sumbawa Barat

    Gempa M 4,3 Terjadi di Sumbawa Barat

    Sumbawa Barat –

    Gempa bumi dengan magnitudo (M) 4,3 mengguncang Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB). Gempa ada di kedalaman 10 kilometer.

    “(Pusat gempa) 121 km tenggara SUMBAWABARAT-NTB,” tulis BMKG melalui akun X-nya, Jumat (1/11/2024).

    Gempa diketahui terjadi sekitar pukul 02.42 WIB. Gempa ada pada titik koordinat 9.60 lintang selatan dan 117,54 bujur timur.

    “Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” jelasnya.

    Belum diketahui ada tidaknya korban jiwa serta dampak kerusakan dari gempa ini.

    (isa/isa)