Xcloud.id

Blog

  • Kejagung Blokir Rekening Milik Makelar Kasus Zarof Ricar – Page 3

    Kejagung Blokir Rekening Milik Makelar Kasus Zarof Ricar – Page 3

    Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) sangat terkejut saat menggeledah kediaman petinggi Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar (ZR) di Senayan, Jakarta Selatan. Bagaimana tidak, niat awal mencari bukti dugaan pemufakatan jahat suap kasasi kasus Ronald Tannur malah berujung temuan gepokan uang senilai hampir Rp1 triliun.

    Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus Kejagung Abdul Qohar mengulas, Zarof Ricar pernah menjabat sebagai Kepala Badan Diklat Hukum dan Peradilan MA. Meski telah pensiun pada 2022 lalu, nyatanya tidak membuatnya berhenti menjadi makelar kasus alias markus.

    “Selain perkara permufakatan jahat, untuk melakukan suap tersebut, saudara ZR pada saat menjabat sebagai Kapusdiklat yang tadi saya katakan, menerima gratifikasi pengurusan perkara-perkara di MA,” ujar Qohar kepada wartawan, Sabtu (26/10/2024).

    Tidak cuma uang yang jika dikonversikan ke rupiah bernilai Rp920.912.303.714 saja, penyidik juga menemukan emas dengan berat total sekitar 51 kilogram, atau setara di kisaran Rp 75 miliar.

    Kepada penyidik, Zarof Ricar mengaku mengumpulkan uang dan emas itu mulai tahun 2012 sampai dengan 2022.

    “Dari mana uang ini berasal, menurut keterangan yang bersangkutan bahwa ini diperoleh dari pengurusan perkara. Sebagian besar pengurusan perkara,” jelas Qohar.

    Zarof Ricar pun tidak dapat merinci kasus yang diurusnya lantaran terlalu banyak. Terlebih, aksi tersebut digelutinya hingga 10 tahun lamanya, yang bahkan hingga pensiun pun tetap dijalani.

    “Berapa yang mengurus dengan saudara? Karena saking banyaknya dia lupa. Karena banyak ya,” ujar Qohar.

    Adapun penggeledahan dilakukan penyidik di dua lokasi berbeda pada Kamis, 24 Oktober 2024, yakni di rumah sang markus Zarof Ricar yang terletak di kawasan Senayan, Jakarta Selatan dan penginapannya di Bali.

    Hasilnya, dari kediaman tersangka disita SGD 74.494.427 dolar Singapura; USD 1.897.362 dolar Amerika Serikat; EUR 71.200 Euro; HKD 483.320 dolar Hongkong, dan Rp5.725.075.000.

    Kemudian logam mulia emas antam dengan total 46,9 kilogram, dompet merah muda berisi 12 batang emas logam mulia seberat 50 gram per keping, dompet merah muda bergaris dengan isi tujuh batang emas Antam seberat 100 gram per keping, satu plastik berisikan 10 keping emas, dan tiga lembar sertifikat kuitansi emas.

    Sementara untuk hasil penggeledahan di hotel Le Meredian Bali tempat makelar kasus Zarof Ricar menginap, disita segepok uang tunai pecahan Rp100 ribu sehingga total Rp10 juta, satu ikat uang tunai pecahan Rp50 ribu dengan total Rp4,9 juta, satu ikat uang tunai pecahan Rp100 ribu sebanyak 33 lembar sehingga total Rp3,3 juta, dan satu ikat uang tunai pecahan Rp100 ribu sebanyak 19 lembar berikut pecahan uang Rp5 ribu sebanyak 5 lembar dengan total Rp1.925.000.

    Tidak ketinggalan penyidik juga melakukan penyitaan terhadap barang elektronik berupa ponsel atau handphone milik tersangka Zarof Ricar.

  • Kelanjutan Pembangunan IKN Disesuaikan dengan Anggaran Pemerintah

    Kelanjutan Pembangunan IKN Disesuaikan dengan Anggaran Pemerintah

    Jakarta, Beritasatu.com – Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan pemerintah akan tetap melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Tidak hanya IKN, pemerintah juga memiliki fokus pembangunan di wilayah lain.

    “Seperti yang disampaikan Pak Presiden, kita akan lanjutkan (pembangunan) IKN dengan sejumlah penyesuaian-penyesuaian, karena kita juga punya prioritas-prioritas pembangunan lain seluruh Indonesia,” kata AHY di kantor Kementerian PPN/Bappenas, pada Kamis (31/10/2024). 

    AHY sempat menyinggung soal terbatasnya anggaran sehingga hal ini menjadi salah satu penyebab pemerintah harus melakukan penyesuaian termasuk untuk pembangunan IKN.

    “Kita juga selalu dihadapkan pada anggaran yang terbatas. Tentu tidak pernah ada kata tak terbatas berbicara tentang anggaran. Oleh karena itu, kita juga harus melakukan penyesuaian-penyesuaian,”  lanjut AHY.

    AHY menyebut Presiden Prabowo menginginkan agar pembangunan IKN difokuskan pada penuntasan pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan, terutama fasilitas untuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

    “Kalau tiga elemen utama dari pemerintahan ini bisa segera dipersiapkan infrastruktur dan fasilitasnya, maka sebetulnya kebutuhan utama pengambilan keputusan di negeri ini sudah bisa dijalankan di sana,” pungkas AHY. 

  • Pramono Sowan ke Said Aqil, Dapat Dukungan di Pilkada Jakarta

    Pramono Sowan ke Said Aqil, Dapat Dukungan di Pilkada Jakarta

    Jakarta –

    Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung sowan ke kediaman Said Aqil Siroj di Pondok Pesantren Luhur Al-Tsaqafah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dalam kesempatan itu, Said Aqil menyatakan dukungannya untuk paslon cagub Pramono-Rano di Pilgub 2024.

    Said Aqil mengaku memang sudah mengenal sosok mantan Sekretaris Kabinet itu. Dia yakin Pramono dapat memimpin Jakarta.

    “Nah, kedatangan beliau di Pondok Pesantren Luhur Al-Tsaqafah ini, ya minimal, silaturahrahim. Supaya ada nyambung kembali dengan niatan maju Pilgub DKI. Saya jawab, siap, insyaAllah. Saya dukung dan insyaAllah Tuhan berkat kemudahan,” kata Said Aqil kepada wartawan seusai menerima tandang dari Pramono, Kamis (31/10/2024).

    Said Aqil menyebut jika Pramono merupakan keluarga dan santri dari Pesantren Lirboyo, Kediri. Untuk itu, dia tak sulit menjadi orang kepercayaan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

    “Yang paling penting lagi, diterima oleh masyarakat. Maka saya dukung dan saya doakan,” ucap dia.

    Saiq Aqil berpesan kepada Pramono agar menjaga masyarakat Jakarta yang religius. Sebab masyarakat Jakarta memegang teguh tradisi dan budaya.

    Selanjutnya Pramono Anung mengucap terimakasih atas doa dan dukungannya. Dukungan yang ditunjukkan diakui Pramono tambah bersemangat maju Pilgub 2024.

    “Saya meyakini dukungan beliau akan memberikan energi yang luar biasa bagi saya pribadi. Karena saya kenal sudah lahir batin lah. Seperti yang disampaikan oleh beliau, dari zaman nggak enak sampai sekarang agak enak,” kata Pramono.

    (isa/isa)

  • Setelah Relawan, Giliran Struktural Partai Gerindra Dukung Sudaryono Menangkan Pilgub Jateng

    Setelah Relawan, Giliran Struktural Partai Gerindra Dukung Sudaryono Menangkan Pilgub Jateng

    Karanganyar, Gatra.com – Struktural Partai Gerindra dari Dapil IV dan V Jawa Tengah menyatakan siap bergerak memenangkan Sudaryono di Pilgub Jawa Tengah 2024. Para kader partai bakal berkolaborasi dengan relawan, guna menaikkan popularitas dan elektabilitas Ketua DPD Gerindra Jateng itu.

    Para kader menyatakan hal itu bersamaan dengan acara tasyakuran presiden dan wakil presiden terpilih pasangan Prabowo-Gibran yang digelar Tani Merdeka, Papera, Sedulur Mas Dar dan struktural Gerindra dari Dapil IV dan V Jateng.

    “Kami struktural partai Gerindra dapil 4 dan 5 Karanganyar deklarasi mengusung bapak Sudaryono sebagai calon gubernur Jawa Tengah periode 2024-2029,” papar Wawan Pramono anggota DPRD Karanganyar terpilih, Sabtu malam (6/7).

    Wawan yang juga ketua Relawan Sedulur Mas Dar Jawa Tengah ini menegaskan telah membentuk organisasi relawannya hampir merata di Jawa Tengah. Organisasi ini pioner melakukan deklarasi dukungan untuk Sudaryono menuju kursi Gubernur Jateng 2024-2029.

    “Kita maksimalkan ribuan posko yang sudah terbentuk sebelumnya untuk mengenalkan sosok Daryono. Dan pastinya kita siap all out memenangkan Mas Dar,” tandas Wawan.

    Sudaryono menurut Wawan, selain visioner, juga politisi Gerindra yang mumpuni. Seorang pengusaha muda yang sukses dan menjadi contoh positif bagi para generasi muda. Sehingga, masyarakat Jawa Tengah diminta tak ragu memilihnya.

    Menurutnya di berbagai survei, elektabilitas Sudaryono menduduki peringkat teratas dari para bakal calon gubernur (cagub) yang beredar masyarakat. Sehingga muncul berbagai isu di masyarakat termasuk kabar Sudaryono menarik diri di pencalonan Gubernur Jawa Tengah karena tawaran menjadi Wakil Menteri (Wamen) di kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto.

    “Tidak benar jika Mas Dar menarik diri di bursa Pemilihan Gubernur Jateng. Mas Dar masih gaspol rem blong pokoknya,” kata dia.

    Sementara itu, Ketua DPC Partai Gerindra, Adhe Eliana mengatakan setelah Prabowo Subianto terpilih sebagai presiden, Partai Gerindra siap memenangkan Ketua DPD Partai Gerindra Jateng Sudaryono sebagai gubernur.

    “Jika presiden Bapak Prabowo, maka gubernur Jawa Tengah adalah Sudaryono. Dan untuk Karanganyar, wakil bupati dari kader internal. Kami siap bertarung,” katanya.

    Dia optimis, Sudaryono akan memenangkan konstestasi Pilgub mendatang, termasuk dengan siapa pun nanti akan dipasangkan bersama Sudaryono.

    Tasyakuran dihadiri Ketua DPC Partai Gerindra Karanganyar Adhe Eliana serta caleg terpilih DPRD Jawa Tengah dari Partai Gerindra, Wagiyo Ahmad Nugroho, dan DPRD Karanganyar Sukarni dan Wawan Pramono.

    156

  • Kurikulum, Sarana dan Prasarana, hingga Anggaran Jadi PR Pendidikan Nasional

    Kurikulum, Sarana dan Prasarana, hingga Anggaran Jadi PR Pendidikan Nasional

    Jakarta, Beritasatu.com – Pengamat kebijakan pendidikan sekaligus guru besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Cecep Darmawan mengungkap standardisasi pemenuhan pendidikan secara nasional menjadi pekerjaan rumah (PR) pemerintahan Prabowo Subianto.

    Salah satunya adalah standar kurikulum. Menurut Cecep, pergantian atau pembaruan kurikulum dilakukan atas dasar pemenuhan kebutuhan pendidikan Tanah Air sesuai perkembangan zaman.

    “Standar kurikulum. Memang ada guyon ganti menteri, ganti kurikulum. Sebetulnya kurikulum diganti bukan karena ganti menterinya. Kurikulum diganti itu karena kebutuhan seharusnya,” ujar Cecep, kepada Beritasatu.com, Kamis (31/10/2024).

    Dikatakan Cecep, proses pergantian kurikulum harus melalu riset dan uji coba dari kurikulum sebelumnya. Kekuatan yang terdapat pada kurikulum terdahulu akan dikembangkan, sementara kelemahannya akan digantikan dengan hasil riset dan uji coba terbaru.

    “Kebijakan pergantian kurikulum itu harus didasarkan pada hasil riset. Misalnya kurikulum diuji coba, sudah terlampau lama nih, sampai sekarang. Nah diriset dahulu, apa sih kekuatan, kelebihannya? Kalau itu terjadi penguatan maka harus dipertahankan. Kemudian apa kekurangannya? Itu yang diganti,” imbuhnya

    Lebih lanjut Cecep menyebut PR kedua adalah standar nasional pendidikan terkait sarana dan prasarana, terkhusus bagi sekolah yang berlokasi di pelosok perdesaan agar dapat terpenuhi fasilitas pendidikannya.

    “Kemudian soal sarana dan prasarananya itu bukan hanya fisik, tetapi juga digital. Itu harus fokus ke situ. Kita tidak boleh lagi mendengar ada sekolah yang runtuh, rusak, kemudian anak-anaknya belajar di lapangan terbuka,” kata Cecep

    Kemudian yang ketiga standar penganggaran. Cecep menegaskan gratisnya pendidikan sekolah dasar berbuntut pada minimalnya dana yang diberikan. 

    “Bagaimana menjadikan sekolah itu menjadi unggulan. Itu perlu itu standar anggaran. Makanya nanti dikolaborasikan juga dengan misalnya makan bergizi gratis,” tandasnya.

  • DKPP: Persoalan utama bukan kemampuan teknis, melainkan integritas

    DKPP: Persoalan utama bukan kemampuan teknis, melainkan integritas

    Bila penyelenggara pemilu punya integritas yang baik, hal-hal yang teknis itu tidak akan terjadi.

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI Heddy Lugito mengatakan bahwa persoalan utama penyelenggara pemilu saat ini bukan pada kemampuan teknis, melainkan pada aspek integritas.

    “Persoalan utama penyelenggara pemilu saat ini bukan soal kemampuan teknis, melainkan soal integritas. Itu yang paling bermasalah dan hampir semua persoalan muaranya dari integritas penyelenggara,” kata Heddy di Jakarta, Kamis (31/10) malam.

    Hal itu disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama dengan KPU RI, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

    “Itu tantangan penyelenggara pemilu, bukan persoalan teknis, kemampuan teknis teman-teman sudah jago, tetapi persoalan integritas penyelenggara pemilu itu yang jadi keprihatinan DKPP,” ujarnya.

    Menurut dia, aspek integritas tersebut juga menyebabkan tumpukan aduan terkait dengan dugaan pelanggaran oleh penyelenggara pemilu pun tidak ditindaklanjuti.

    “Bila penyelenggara pemilu punya integritas yang baik, hal-hal yang teknis itu tidak akan terjadi,” ucapnya.

    Dalam kurun waktu 10 bulan terakhir, kata dia, DKPP telah memberhentikan 56 penyelenggara pemilu, baik anggota KPU maupun Bawaslu yang ada di tingkat pusat hingga daerah.

    “Sebanyak 56 diberhentikan secara tetap, tiga penyelenggara diberhentikan sementara, ini sampai pada pekan lalu,” tuturnya.

    Disebutkan bahwa perkara yang ditanganinya tersebut beragam. Namun, Heddy menyebut perkara pelanggaran etik tertinggi sekaligus terbanyak ialah terkait dengan penghitungan suara yang menyebabkan pergeseran suara antarcalon anggota legislatif.

    “Kami tempatkan sebagai pelanggaran etik yang paling tinggi karena ini berakibat dengan orang lain terpilih dan tidak terpilih, tentu saja sanksinya sangat berat, sampai pada pemberhentian sebagai ketua, itu yang paling banyak,” paparnya.

    Di luar perkara-perkara terkait dengan tahapan, dia menyebut perkara pelanggaran etik penyelenggara pemilu terbanyak kedua yang ditangani oleh DKPP RI adalah perkara asusila.

    “Baru kemudian ada perkara yang diberhentikan ada kasus narkoba, kekerasan dalam rumah tangga juga diadukan ke DKPP yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu,” urainya.

    Namun, dia menekankan bahwa sejauh ini kewenangan penindakan yang dimiliki DKPP RI masih bersifat pasif sehingga pihaknya baru akan memproses setelah adanya aduan yang masuk.

    “Sebesar apa pun pelanggaran etik oleh penyelenggara pemilu kalau tidak diadukan, DKPP tidak bisa bertindak karena sifatnya adalah pasif,” kata dia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • IHSG Kamis dibuka menguat 1,75 poin

    IHSG Kamis dibuka menguat 1,75 poin

    Arsip – Karyawan berada di dekat layar pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

    IHSG Kamis dibuka menguat 1,75 poin
    Dalam Negeri   
    Calista Aziza   
    Kamis, 31 Oktober 2024 – 10:50 WIB

    Elshinta.com – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis pagi dibuka menguat 1,75 poin atau 0,02 persen ke posisi 7.571,60.

    Sementara itu, kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 turun 0,20 poin atau 0,02 persen ke posisi 924,42.

    Sumber : Antara

  • Head to Head Pilgub NTB Tak Menarik, Berpotensi Miskin Gagasan

    Head to Head Pilgub NTB Tak Menarik, Berpotensi Miskin Gagasan

    Mataram, Gatra.com- Lembaga Kajian Sosial dan Politik NTB (Mi6) mendorong pemilihan Gubernur NTB yang akan digelar bersamaan dengan Pilkada Serentak pada 27 November mendatang, diikuti banyak kandidat. Jika hanya diikuti dua pasang kandidat yang head to head, Pilgub NTB dinilai justru tidak menarik dan malah berpotensi miskin gagasan.

    ”Ketika Pilgub diikuti oleh banyak kandidat, maka setiap kita berkesempatan menemukan calon yang benar-benar mewakili suara dan aspirasi kita. Itu akan menjadikan setiap detik kampanye sebagai momen yang penuh antusiasme dan harapan,” kata Direktur Mi6 Bambang Mei Finarwanto, di Mataram, Sabtu (6/7/).

    Analis politik kawakan Bumi Gora yang karib disapa Didu ini melontarkan hal tersebut, seiring munculnya pandangan sejumlah pihak agar Pilgub NTB diikuti dua pasang kandidat. Pandangan tersebut bahkan terang-terangan telah diungkapkan ke publik oleh pemimpin partai politik di NTB.

    Didu menjelaskan, pemilihan kepala daerah dengan banyak calon adalah manifestasi dari demokrasi yang lebih hidup. Pada saat yang sama, hal tersebut bakal memperkaya pilihan pemilih, meningkatkan kualitas kepemimpinan, mendorong partisipasi serta keterlibatan yang lebih besar dari masyarakat, dan menjadikan pilkada menjadi penuh warna.

    Menurut Didu, dengan banyaknya calon yang bersaing, setiap kandidat biasanya akan memiliki platform, visi, dan pendekatan kampanye yang unik. Hal ini memperkaya spektrum ide dan pesan politik yang disampaikan kepada masyarakat. Tatkala setiap calon membawa isu-isu spesifik dan strategi kampanye yang berbeda, maka sudah pasti akan membuat diskusi politik lebih beragam dan menarik.

    Hasil kajian yang dilakukan Mi6, pemilihan kepala daerah dengan banyak calon juga sering kali memicu partisipasi yang lebih besar dari masyarakat. Pemilih merasa memiliki lebih banyak pilihan yang mungkin lebih sesuai dengan preferensi mereka. Dengan lebih banyak pilihan, pemilih kata Didu, merasa lebih termotivasi untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan.

    ”Jangan lupa, setiap calon biasanya memiliki basis pendukung yang berbeda. Ini akan membawa energi dan semangat tersendiri dalam mendukung kandidat mereka,” ucap mantan Eksekutif Daerah Walhi NTB dua periode ini.

    Saat ini, Pilgub NTB berpotensi diikuti oleh empat pasang calon. Mereka adalah Hj Sitti Rohmi Djalilah-HW Musyafirin, H Zulkieflimansyah-H Suhaili FT, Lalu Muhammad Iqbal-Hj Indah Damayanti Putri, dan pasangan HL Gita Ariadi-HM Sukiman Azmy.

    Masalahnya, hingga saat ini, hanya dua pasang pertama yakni Rohmi-Firin dan Zul-Suhaili yang sudah mengantongi dukungan partai politik secara defenitif. Sementara dua pasangan lainnya yakni Iqbal-Dinda dan Gita-Sukiman, masih belum terang-terangan terungkap ke publik terkait dukungan partai poltik tersebut.

    Belakangan, malah muncul pandangan agar Pilgub NTB cukup dua pasangan calon saja, yakni Rohmi-Firin dan Zul-Suhaili. Karenanya, partai yang belum juga melabuhkan dukungan, diminta menambatkan hati pada dua pasangan tersebut. Hal yang akan menjadikan Pilgub NTB menjadi ajang pertarungan head to head Rohmi-Firin dan Zul-Suhaili. Seperti khayak Bumi Gora tahu, Zulkieflimansyah dan Rohmi adalah pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB periode 2018-2023.

    Didu menjelaskan, jika Pilgub NTB hanya diikuti dua pasang calon saja, maka hal tersebut akan menjadikan ajang lima tahunan ini bukanlah pesta demokrasi yang sesungguhnya. Padahal, harusnya, pilkada menjadi pesta demokrasi di mana semangat kompetisi dan keterlibatan masyarakat berpadu untuk menciptakan atmosfer yang meriah dan penuh gairah.

    Ketika lebih banyak calon terlibat, persaingan menjadi lebih ketat dan dinamis. Ini menciptakan suasana kompetitif yang bisa sangat menarik untuk diikuti oleh publik. Dalam hal ini, kandidat perlu bersaing dalam menyampaikan argumen dan kebijakan mereka, yang sering kali menghasilkan debat-debat publik yang intens dan menarik.

    Jangan pula dilupakan, Pilgub yang ramai dengan kandidat juga dapat memberikan dorongan ekonomi daerah menjadi lebih menggeliat terutama melalui berbagai aktivitas kampanye. Kajian Mi6 kata Didu, menunjukkan bagaimana kampanye yang melibatkan banyak calon sering kali mengakibatkan peningkatan pengeluaran untuk iklan, acara, dan merchandise, yang pada gilirannya mendukung bisnis di tingkat masyarakat turut bergairah.

    Karena itu, Didu mendorong agar partai politik tidak memberikan dukungan yang menumpuk pada satu pasangan calon saja. Dengan begitu, akan memberi ruang bagi Pilgub NTB tidak diikuti dua kandidat saja.

    91

  • Pimpinan Baleg Usul Pencalonan Pilkades Pakai Partai Politik

    Pimpinan Baleg Usul Pencalonan Pilkades Pakai Partai Politik

    Jakarta –

    Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, mengusulkan pencalonan pemilihan kepala desa (Pilkades) memakai partai politik. Ia menyebut kompetisi Pilkades di Indonesia justru lebih sengit hingga tak jarang menimbulkan korban jiwa.

    “Pemilihan ini bukan hanya Pilpres, bukan anggota DPR doang dan kepala daerah, tapi kepala desa. Yang itu lebih dinamis, atau kalau pakai istilah kemarin brutal, lebih brutal Pak,” kata Doli dalam rapat Baleg, Kamis (31/10/2024).

    Doli menyebut persaingan di Pilkades lebih tinggi tingkat kerentanannya dibanding dengan Pilpres dan Pilkada. Menurutnya usulan itu mesti dipertimbangkan di tingkat lebih lanjut.

    “Kalau bicara tentang korban jiwa pemilihan dan korban jiwa, lebih banyak korban jiwa pemilihan di desa dibandingkan dengan Pileg, Pilkada, dan seterusnya. Jadi makanya kalau menurut saya ini juga harus masuk dalam pengaturan yang lebih detail, kemarin kita bicara tentang penyelenggara Pemilu kalau serentak nggak ada kerjanya lima tahun,” ucap Politikus Partai Golkar ini.

    Ia mengatakan partai politik juga harus berani menyasar ke tingkat desa. Ia menyebut saat ini seolah-olah ada anggapan jika Pilkades tak politis.

    “Nah termasuk kita juga harus berani Pak, nah ini atau ini, partai politik termasuk nanti bicara tentang RUU Parpol, harus bisa juga masuk ke tingkat desa,” tutur Doli.

    Ia menyebut usulan ini ada peluang dibahas ketika UU Partai Politik mulai didiskusikan. Menurutnya hal itu masih terus dipertimbangkan.

    “Nah pertanyaannya kenapa nggak sekaligus aja partai, ngapain pakai partai kambing, partai ini, ya partai yang udah ada aja. Nah, tapi nggak tahu itu kapan, tapi kita harus mulai berani bicara soal, membangun sistem politik harus sampai basis yang paling bawah,” ujar Doli.

    (dwr/isa)

  • KPU Teluk Wondama lakukan sosialisasi pilkada dengan hiburan rakyat

    KPU Teluk Wondama lakukan sosialisasi pilkada dengan hiburan rakyat

    Wasior (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, melakukan sosialisasi pemilihan kepala daerah (pilkada) kepada warga dengan menggelar jalan sehat dan Hiburan Rakyat 27 Hari Menuju Pilkada Teluk Wondama.

    Ketua KPU Kabupaten Teluk Wondama Yustinus Rumabur di Wasior, Kamis (31/10), menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan upaya KPU untuk mengajak warga menyukseskan pilkada pada tanggal 27 November 2024.

    “Saya mengajak seluruh masyarakat yang sudah memilik hak pilih untuk menggunakan hak pilih dengan cerdas pada tanggal 27 November mendatang,” ujarnya.

    Melalui momen sosialisasi ini, pihaknya mengajak seluruh warga untuk memilih dengan cerdas dan tidak memilih karena uang.

    Melalui pilkada ini, kata dia, warga Teluk Wondama dapat memilih pemimpin untuk 5 tahun ke depan.

    Oleh karena itu, peserta Pilkada Teluk Wondama 2024, yakni pasangan Elysa Auri-Alex Marani (AMAN) dan pasangan Hendrik Mambor-Andarias Kayukatuy (HEMAT), diajak langsung ikut serta pada kegiatan tersebut.

    Ribuan warga kota Wasior dan sekitarnya ikut ambil bagian dalam acara tersebut.

    Jalan sehat mengambil start dari depan Taman Masasoya Topai Wasior menuju lapangan sepak bola SMAN 01 Wondama dimulai pukul 15.00 WIT.

    Meski di tengah panas terik, warga dari berbagai kalangan terlihat antusias mengikuti jalan sehat yang menyediakan undian berhadiah.

    Kegiatan dihadiri Pjs. Bupati Teluk Wondama Derek Ampner, anggota KPU Kabupaten Teluk Wondama, Ketua Bawaslu Epianus Rawar, Ketua DPRD Sementara Sarah Silambi, serta perwakilan dari Polres dan Kodim Teluk Wondama.

    Hiburan rakyat dalam rangka 27 hari menuju Pilkada Teluk Wondama dimeriahkan sejumlah penyanyi lokal Papua seperti Dj. Sammy Manggorap dan penyanyi asal Ambon Fresly Nikijuluw. Ribuan orang tampak bergoyang hingga menjelang tengah malam.

    Pewarta: Ali Nur Ichsan
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024