Foto Bisnis
REUTERS/Matthias Rietschel – detikFinance
Jumat, 13 Sep 2024 20:30 WIB
Jerman – Jembatan Carola ambruk ke Sungai Elbe di Dresden, Jerman. Runtuhnya jembatan sebabkan kerusakan pada dua pipa pemanas yang terpasang di bagian bawah jembatan.
Jakarta –
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyiapkan proses pembayaran PT BPR Nature Primadana Capital, yang berlokasi di Jalan Raya Bogor KM. 43, Komplek Ruko Graha Cibinong Blok F Nomor 5, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.
Proses pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah dan pelaksanaan likuidasi bank dilakukan setelah izin PT BPR Nature Primadana Capital dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak 13 September 2024. LPS memastikan simpanan nasabah dapat dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
LPS pun akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan dan informasi lainnya untuk menetapkan simpanan yang akan dibayar, rekonsiliasi dan verifikasi dimaksud akan diselesaikan LPS paling lama 90 hari kerja. Dana yang digunakan untuk pembayaran bersumber dari dana LPS.
Nasabah dapat melihat status simpanannya di kantor PT BPR Nature Primadana Capital, atau melalui website LPS (www.lps.go.id) setelah LPS mengumumkan pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah BPR. Bagi debitur bank, tetap dapat melakukan pembayaran cicilan atau pelunasan pinjaman di kantor PT BPR Nature Primadana Capital, dengan menghubungi Tim Likuidasi LPS.
Sekretaris Lembaga LPS, Annas Iswahyudi mengimbau nasabah PT BPR Nature Primadana Capital tetap tenang dan tidak terpancing atau terprovokasi untuk melakukan hal-hal yang dapat menghambat proses pembayaran. Serta tidak mempercayai pihak-pihak yang mengaku dapat membantu pengurusan pembayaran klaim penjaminan simpanan dengan sejumlah imbalan atau biaya yang dibebankan kepada nasabah.
Ia menambahkan, masih banyak BPR/BPRS atau bank umum lainnya yang masih beroperasi, sehingga nantinya jika simpanan nasabah PT BPR Nature Primadana Capital dibayarkan LPS, maka bisa mengalihkan simpanannya ke bank lain. Nasabah pun tidak perlu ragu untuk kembali menyimpan uangnya di perbankan karena simpanan di semua bank yang beroperasi di Indonesia dijamin oleh LPS.
“Agar simpanan nasabah dijamin LPS, nasabah diimbau untuk memenuhi syarat 3T LPS. Adapun syarat 3T tersebut adalah Tercatat dalam pembukuan bank, Tingkat bunga simpanan yang diterima nasabah tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS, Tidak melakukan pidana yang merugikan bank,” katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (13/9/2024).
Apabila membutuhkan informasi lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan penjaminan simpanan dan likuidasi PT BPR Nature Primadana Capital, nasabah dapat menghubungi Pusat Layanan Informasi (Puslinfo) LPS di 154.
(ily/das)
Jakarta –
Jaminan Hari Tua (JHT) merupakan salah satu program jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Hadirnya dana JHT dapat memberikan perlindungan bagi peserta di masa pensiun mendatang.
Tujuan dana JHT untuk memberikan perlindungan ekonomi bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan di masa pensiun. Selain itu, JHT juga memberikan dana pensiun sebagai pengganti pendapatan bagi peserta yang telah memasuki masa pensiun.
Perlu diketahui, dana JHT dibiayai oleh peserta (pekerja) dan pemberi kerja (perusahaan) yang berkewajiban membayar iuran bulanan. Total besaran iuran tiap bulannya sebesar 5,7%.
Untuk nilai iuran JHT dibagi menjadi dua, yakni 3,7% dibayarkan oleh perusahaan, sedangkan 2% dibayar oleh pekerja dengan memotong gaji setiap bulannya.
Apabila kamu telah bekerja selama lima tahun dengan gaji sebesar Rp 5 juta, berapa jumlah saldo JHT yang didapat? Simak cara menghitungnya dalam artikel ini.
Cara Menghitung Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan
Sebagai contoh, seorang karyawan bernama Via bekerja di perusahaan swasta dengan gaji Rp 5 juta per bulan. Berapa iuran yang harus dibayar setiap bulannya?
JHT BPJS Ketenagakerjaan dibayarkan perusahaan sebesar 3,7%. Jadi tinggal kalikan 3,7% x Rp 5 juta = Rp 185.000/bulan dari gaji.
Sementara itu, iuran JHT yang dibayar oleh Via sebesar 2% dari gaji. Kini tinggal kalikan 2% x Rp 5 juta = Rp 100.000/bulan.
Setelah itu, tinggal tambahkan total iuran yang dibayarkan perusahaan dengan iuran yang dibayar oleh Via. Jadi perhitungannya Rp 185.000 + Rp 100.000 = Rp 285.000/bulan.
Karena Via merupakan peserta JHT BPJS Jamsostek dan telah bekerja selama lima tahun, berapa saldo yang akan didapat olehnya jika ingin mencairkan JHT 100%?
Dalam setahun Via membayar iuran sebesar Rp 285.000 untuk JHT. Jadi, tinggal kalikan Rp 285.000 x 12 bulan = Rp 3.420.000. Kemudian jumlahnya dikali 5 tahun saldo JHT, maka Via akan mendapatkan sebesar Rp 17.100.000.
Sebagai catatan, nilai di atas merupakan perkiraan jika hitungannya hanya dari iuran JHT pekerja yang dipotong dari gaji serta yang dibayarkan oleh perusahaan.
Cek Simulasi Manfaat JHT lewat Online
Selain menghitung dengan cara manual, detikers juga bisa mengeceknya lewat simulasi perhitungan di laman BPJS Ketenagakerjaan. Simak langkah-langkahnya di bawah ini:
Buka situs www.bpjsketenagakerjaan.go.id/tetap-sejahtera.html di browserKemudian scroll ke bawah sampai menemukan kolom ‘Simulasikan Manfaat JHT di Sini’Masukkan jumlah upah per bulanMasukkan lama waktu bekerja dalam hitungan tahunMasukkan saldo awalKemudian klik ‘Hitung Total JHT’
Sebagai informasi, perhitungan simulasi yang muncul merupakan asumsi upah tetap dengan iuran perusahaan 3,7%, iuran TK 2%, besarnya pengembangan 5% per tahun, dan iuran dibayar tanggal 1 setiap bulan. Ingat, hasil simulasinya dapat berbeda dengan hasil yang sesungguhnya.
Cara Cek Saldo JHT
Ingin tahu berapa jumlah saldo JHT yang didapat selama kamu bekerja di perusahaan? Simak cara ceknya di bawah ini:
Buka aplikasi JMO di smartphoneLogin dengan memasukkan email dan passwordDi menu utama, pilih ‘Jaminan Hari Tua’Kemudian pilih ‘Cek Saldo’Lalu ketuk ‘Pilih Nomor Kartu Peserta (KPJ)’ yang ingin dicek saldo JHT-nyaSetelah itu akan muncul total saldo JHT yang diterima hingga saat ini.
Buka situs sso.bpjsketenagakerjaan.go.id di browserLogin dengan memasukkan alamat email dan passwordDi menu utama, pilih opsi ‘Lihat Saldo JHT’Setelah itu akan muncul total saldo JHT yang diterima sampai saat ini.
Itu dia cara menghitung estimasi saldo JHT jika bekerja selama 5 tahun dengan gaji Rp 5 juta per bulan. Semoga dapat membantu detikers.
(ilf/fds)
Jakarta –
Jumlah bank yang bangkrut di Indonesia bertambah lagi menjadi 15 bank. Seluruh bank yang bangkrut merupakan Bank Perekonomian Rakyat (BPR).
Terbaru, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT BPR Nature Primadana Capital yang beralamat di Jalan Raya Bogor Km 43, Komplek Ruko Graha Cibinong Blok F Nomor 5, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Pencabutan izin tersebut tertuang dalam surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-70/D.03/2024 tanggal 13 September 2024 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Nature Primadana Capital.
“Pencabutan izin usaha PT BPR Nature Primadana Capital merupakan bagian tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus menjaga dan memperkuat industri perbankan serta melindungi konsumen,” tulis OJK dalam keterangan tertulis, Jumat (13/9/2024).
Kemudian OJK telah menetapkan PT BPR Nature Primadana Capital sebagai bank dengan status pengawasan Bank Dalam Penyehatan (BDP) pada 29 Januari 2024 lalu. Penetapan itu berdasarkan pertimbangan Rasio Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) di bawah ketentuan (negatif 31,21%) dan Tingkat Kesehatan (TKS) memiliki predikat “Tidak Sehat”.
Selanjutnya, pada 22 Agustus 2024, OJK menetapkan PT BPR Nature Primadana Capital sebagai bank dengan status pengawasan Bank Dalam Resolusi (BDR). Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa OJK telah memberikan waktu yang cukup kepada Pengurus BPR dan Pemegang Saham untuk melakukan upaya penyehatan termasuk mengatasi permasalahan permodalan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 28 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Namun demikian, Pengurus dan Pemegang Saham BPR tidak dapat melakukan penyehatan BPR.
“Berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank Nomor 109/ADK3/2024 tanggal 6 September 2024 tentang Penyelesaian Bank Dalam Resolusi PT BPR Nature Primadana Capital, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap PT BPR Nature Primadana Capital dan meminta kepada OJK untuk mencabut izin usaha BPR tersebut,” terang OJK.
Untuk menindaklanjuti permintaan LPS tersebut, berdasarkan Pasal 19 POJK di atas, OJK melakukan pencabutan izin usaha PT BPR Nature Primadana Capital. Dengan pencabutan izin usaha ini, LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
OJK mengimbau kepada nasabah PT BPR Nature Primadana Capital agar tetap tenang karena dana masyarakat pada Perbankan termasuk BPR dijamin oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(das/das)
Jakarta –
Menteri Pertanian (Mentan) RI, Andi Amran Sulaiman mengajak negara-negara anggota G20 untuk meningkatkan produksi pangan seiring dengan upaya pelestarian sumber daya alam. Hal tersebut disampaikannya pada Pertemuan Menteri-Menteri Pertanian (Agriculture Minister Meeting) G20 di Chapada dos Guimaraes, Brasil, Kamis (12/9).
Pada kesempatan tersebut, Amran menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Brasil sebagai Presidensi G20 yang mengangkat tema ‘Membangun Dunia yang Adil dan Planet yang Berkelanjutan’.
“Tema yang penting ini memandu diskusi kami tentang pertanian global dan ketahanan pangan, terutama pada isu-isu prioritas,” ucap Amran dalam keterangan tertulis, Jumat (13/9/2024).
Amran menyampaikan empat poin penting yang menjadi penekanan pada pertemuan tersebut. Pertama, sistem pertanian dan pangan menghadapi tekanan yang meningkat karena populasi global mendekati 8,6 miliar pada tahun 2030. Produksi pangan dan pelestarian sumber daya alam harus berjalan seiring.
“Di Indonesia, kami berkomitmen untuk terus mengubah sistem pertanian dan pangan kami secara holistik dengan mengedepankan prinsip-prinsip orientasi lokal, kolaboratif, transformatif, tangguh dan berkelanjutan,” paparnya.
Hasilnya, Indonesia mencapai swasembada beras pada tahun 2017, 2019, 2020, dan 2021 dan surplus dalam produksi jagung, bawang merah, minyak sawit, ayam, dan telur dalam beberapa tahun terakhir. Produksi ini mampu memenuhi kebutuhan 281 juta warga Indonesia.
Amran juga menyampaikan bahwa Bulan Agustus lalu, Indonesia mendapat kehormatan menerima penghargaan tertinggi FAO Agricola Medal, yang merupakan bentuk pengakuan dunia atas komitmen Indonesia menuju pertanian yang lebih tangguh dan berkelanjutan.
Menurutnya, strategi yang diterapkan adalah fokus pada solusi yang fleksibel dan inovatif untuk meningkatkan ketahanan dan keberlanjutan, memanfaatkan sumber daya alam dan manusia serta teknologi modern.
Saat ini Indonesia fokus pada kesetaraan gender, penciptaan lapangan kerja, dan meningkatkan kualitas produk pedesaan untuk mendorong pertumbuhan yang komprehensif, mendukung ketahanan pangan, dan mendorong pembangunan ekonomi.
Kedua, Indonesia mengakui petani keluarga, termasuk petani kecil, masyarakat adat, masyarakat lokal, perempuan dan pemuda, sangat penting untuk ketahanan pangan, pengelolaan sumber daya berkelanjutan, dan konservasi keanekaragaman hayati.
Indonesia memprioritaskan pertanian keluarga, mengakui pentingnya lebih dari 28 juta keluarga petani dan nelayan.
“Sebagai bagian dari komitmen kami terhadap Dekade PBB tentang Pertanian Keluarga, Indonesia telah menerapkan Rencana Aksi Nasional (RAN) Pertanian Keluarga untuk 2020- 2024, dan sedang menyelesaikan RAN untuk 2024-2030,” tambah Amran.
Ketiga, sebagai negara kepulauan di mana 65% dari Indonesia adalah laut, perikanan sangat penting bagi perekonomian. Pada tahun 2023, Indonesia mengekspor 1,2 juta ton produk perikanan secara global.
Menyusul Deklarasi Pemimpin G20 Bali pada November 2022, Indonesia mengadopsi kebijakan Ekonomi Biru untuk menjaga kesehatan laut, sejalan dengan Pedoman Akuakultur Berkelanjutan FAO.
Keempat, Indonesia juga mengakui bahwa ketidakseimbangan perdagangan global berdampak pada ketahanan pangan sektor pertanian di negara-negara berkembang. Arus perdagangan yang transparan dan mudah diakses sangat penting untuk mengatasi tantangan ini.
Menutup pidatonya, Amran menyatakan Indonesia menegaskan kembali dukungannya untuk dokumen hasil pertemuan ini dan menyerukan kepada semua anggota G20 untuk memajukan sistem pertanian dan pangan yang tangguh dan berkelanjutan.
“Dengan bekerja sama dan berbagi praktik terbaik, G20 diyakini dapat mengatasi tantangan, mendorong inklusivitas, dan membangun masa depan yang lebih adil dan lebih berkelanjutan,” pungkas Amran.
(prf/ega)
Foto Bisnis
Dok. Humas Otorita IKN – detikFinance
Jumat, 13 Sep 2024 19:30 WIB
Kalimantan Timur – Presiden RI Joko Widodo meresmikan Hotel Swissotel Nusantara. Jokowi juga melakukan groundbreaking untuk Mall Duty Free Nusantara di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Jakarta –
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan ada kajian kenaikan tarif KRL Jabodetabek sebesar Rp 1.000. Meski begitu perihal ini masih dalam proses kajian sehingga belum ada keputusan untuk penerapannya.
Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA Kemenhub), Risal Wasal, mengatakan, sejauh ini terdapat dua komponen dalam pengenaan tarif KRL Jabodetabek yakni tarif dasar untuk 25 kilometer (km) pertama dan tarif lanjutan progresif setiap 10 km. Risal tak menjelaskan komponen tarif mana yang mau dinaikkan.
“Ada, kajian itu ada sebenarnya. Kan waktu itu kita mau menaikkan sebanyak Rp 1.000 perak per itunya. Rp 1.000-2.000 itu posisinya, tapi itu belum, untuk penerapannya belum. Kajian itu ada, hanya cuma naik Rp 1.000,” sebut Risal ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu lalu.
Selain itu Rizal mengaku saat ini Kementerian masih menunggu kebijakan dari pemerintahan baru. Dia menunggu arahan dari pemerintah berikutnya yang dipimpin Prabowo Subianto mulai Oktober.
Terkait rencana ini, Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno pada dasarnya setuju dengan adanya kenaikan tarif KRL. Namun menurutnya waktu pembahasan rencana ini tidaklah tepat.
Sebab menurutnya saat ini layanan KRL Jabodetabek masih belum maksimal. Mengingat banyak kereta atau rangkaian yang harus diremajakan sehingga jumlah kereta per rangkaian tidak maksimal.
Padahal pengurangan jumlah kereta per rangkaian ini dapat mengurangi penumpang yang bisa diangkut dan menimbulkan ketidaknyamanan karena masyarakat harus saling berdesak-desakan.
“Memang isu ini berkembang di saat yang tidak tepat, karena kondisi KRL saat ini tuh tidak sesuai dengan SPM (Standar Pelayanan Minimal). Katakanlah kalau pagi harusnya itu 12 kereta satu rangkaian, ternyata delapan atau sepuluh ya,” kata Djoko kepada detikcom, Jumat (13/9/2024).
Menurutnya, alangkah baiknya jika rencana ini dibahas setelah rangkaian baru dari China dan INKA tiba dan beroperasi. Dengan begitu PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) atau KAI Commuter dapat memenuhi SPM yang ada dan mengurangi ketidaknyamanan pengguna layanan.
“Makanya nanti saja setelah kondisi kereta normal seperti biasanya, jadi menunggu kereta yang ada dulu hadir. Sampai akhir tahun baru didiskusikan (rencana kenaikan KRL),” ucapnya.
“Kalau sekarang diskusi ya mereka sensitif. Bingung dia, secara kelompok dia mau pindah ke kendaraan pribadi nggak ada duit, ini kok naik (tarif KRL) sementara saya panas-panasan (karena saling berdesakan)”, tambah Djoko.
Senada dengan Djoko, Pengamat Transportasi Deddy Herlambang juga setuju dengan rencana kenaikan tarif KRL ini. Sebab menurutnya sudah 8 tahun sejak pemerintah menaikkan besaran tarif itu.
Padahal setiap tahun ada kenaikan gaji karyawan dan biaya operasional lainnya. Tentu jika tidak ada penyesuaian tarif akan sangat berat beban perusahaan atau pemerintah yang memberikan subsidi berupa PSO.
“Tarif itu kan sejak 2016 kita memang nggak pernah naik. Sejak 2016, sekarang 2024, berartikan sudah 8 tahun belum pernah naik. Kalau melihat kondisi nasional, naik ya nggak masalah, Karena setahun gaji pegawai itu naik, apalagi inflasi,” ucapnya.
“Nah gaji KCI dan KAI saja itu setiap tahun kan naik, tapi tarif nggak pernah naik. Nah itu kan perlu adjustment, itu masuk akal. Cuma besaran kenaikan tarifnya itu berapa? Nah ini yang perlu dirembuk, harus dipertimbangkan, perlu dikaji, naiknya berapa sih yang masuk akal, yang realistis dengan kondisi saat ini,” terang Deddy lagi.
Namun, ia juga berpendapat sebaiknya kenaikan tarif ini dilakukan setelah adanya peningkatan layanan. Semisal penambahan rangkaian kereta hingga pembenahan stasiun-stasiun yang ada. Dengan begitu kenaikan tarif ini setimpal dengan layanan yang diberikan.
“Kalau sekarang ya jangan dinaikkan dulu, karena masih banyak stasiun yang belum jadi. Manggarai belum jadi, Tanah Abang juga masih overload. Lagi pula jumlah sarana masih terbatas, pelayanannya juga belum maksimal. Jadi jangan dinaikkan dulu,” kata Deddy.
“Nanti saja kalau semisal sarana KRL yang baru-baru itu datang, dari INKA, dari China itu sudah datang. Nah itu boleh kalau ada penyesuaian tarif,” pungkasnya.
(fdl/fdl)
Gresik (beritajatim.com)- Tiga pelaku pencurian mobil Mitsubishi L300 di Kecamatan Dukun, Gresik, diringkus polisi. Pelaku yang diamankan itu diantaranya Jupri (43) warga Kelurahan, Sidodadi Kecamatan Simokerto Kota Surabaya, Asmad (39), warga Sidotopo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, dan Iwan (27) warga Sagra Agung, Bangkalan.
Dari tiga orang tersebut, satu pelaku atas nama Iwan proses penyidikannya dilakukan di Polrestabes Surabaya.
Wakapolres Gresik Kompol Danu Anandhita Kuncoro Putro menuturkan, penangkapan pelaku pencurian mobil di Desa Sembungan, Kecamatan Dukun, usai mengamankan dua pelaku yakni Jupri dan Asmad.
“Modus yang dilakukan pelaku ini saat korban sedang istirahat dan memarkir mobilnya di pinggir jalan,” tuturnya, Jumat (13/9/2024).
Ia menambahkan, kasus pencurian ini bermula korban beristirahat di rumah. Saat hendak mandi, korban kaget mobil yang diparkir raib. Selanjutnya, korban melaporkan kasus ini ke Polsek Dukun.
“Setelah anggota di lapangan mengumpulkan bukti-bukti serta penyelidikan mengantongi identitas dua pelaku, Jupri dan Asmad,” imbuhnya.
Dari hasil penyelidikan kedua pelaku itu, lanjut Danu, selanjutnya diminta menunjukkan tempat kejadian perkara (TKP) pencurian.
“Semua pelaku ini memang spesialis pencurian mobil. Sebelum diamankan tersangka sudah melakukan aksinya di 4 TKP di Gresik. Selain di Kecamatan Dukun, mereka juga beraksi di Sidayu, Ujungpangkah, dan Menganti,” urainya.
Saat dalam perjalanan ke TKP, kata Danu, kedua pelaku ini mencoba kabur dengan melawan polisi. Sehingga, anggotanya yang bertugas melakukan tindakan terukur dengan menembak kaki kedua pelaku.
Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Gresik AKP Aldhino Prima Wirdhan menjelaskan bahwa komplotan pencurian L300 ini beranggotakan 6 orang. “Selain tiga tersangka yang sudah diamankan. Ada dua yang diamankan Polrestabes Surabaya, sedangkan 1 orang masih DPO,” tandasnya.
Aldhino juga menjelaskan semua tersangka menjalankan perannya saat menjalankan aksinya. Jupri bertugas sebagai eksekutor, sedangkan Asmad mengamati situasi. “Setelah berhasil, mobil Mitsubishi L300 hasil curian dijual ke Sampang, seharga Rp16 juta,” katanya. [dny/suf]
Jakarta –
Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin menilai ketegasan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam memberantas korupsi sudah tepat. Ujang menilai perilaku calo atau broker yang berkeliaran di lingkup Kementerian Pertanian (Kementan) sangat meresahkan.
Karena itu, Ujang meminta agar upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan ini tidak diganggu dengan narasi kontra produktif ataupun hal lain seperti motif politik apalagi merusak ritme kerja yang sedang berjalan. Justru sebaiknya, kata Ujang, biarkan Mentan Amran bekerja dan menyelesaikan program yang berjalan.
“Saya kira Pak Amran hanya ingin martabat Kementan pulih setelah tersorot masyarakat beberapa waktu lalu. Jadi biarkan Pak Mentan fokus bekerja menyelesaikan program strategisnya. Kalaupun ada pihak tertentu yang menduga-duga bahwa Mentan Amran punya kepentingan tertentu, itu sangat salah besar,” katanya dikutip keterangan tertulis, Jumat (13/9/2024).
Ujang mengatakan ketegasan Mentan Amran dalam memberantas korupsi jangan disalahartikan dengan kepentingan tertentu yang justru malah mengganggu semangat para pegawai Kementan dan petani dalam berproduksi.
“Jangan ada pihak yang mencoba memutarbalikkan fakta dan membuat narasi seolah ada sesuatu dibalik tegasnya Pak Amran dalam memberantas percaloan di Kementan,” katanya.
Menurut Ujang pelaporan yang dilakukan seorang pejabat Kementan terhadap terduga calo atau broker adalah bukti bahwa bersih-bersih di Kementan merupakan respons cepat setelah tersorot hukum beberapa waktu lalu.
“Jangan sampai calo-calo ini merugikan petani akibat anggarannya digunakan untuk kepentingan tertentu. Saya kira ini yang tidak boleh dan bagaimanapun juga kasus korupsi di Indonesia harus diberantas sampai tuntas,” katanya.
Ujang menilai selama ini Amran dikenal tegas dan mampu membenahi persoalan korupsi di Kementan. “Dulu ada beberapa juga yang dicopot, dan ada juga ratusan yang dimutasi,” katanya.
Sebelumnya Menteri Pertanian Amran Sulaiman meminta aparat penegak hukum untuk menangkap para calo beserta jaringannya yang telah menghambat kinerja sektor pertanian terhambat. Gerak cepat aparat dalam menegakkan hukum diharapkan dapat turut mengembalikan kepercayaan publik terhadap Kementerian Pertanian.
Praktik calo dan korupsi, kata Mentan, sangat merugikan petani selama ini. Calo dan jaringannya telah merusak tatanan pengelolaan anggaran yang semestinya dialokasikan untuk kepentingan pelaku pertanian.
Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan, Moch. Arief Cahyono mengatakan bahwa Mentan Amran ingin mengembalikan martabat Kementan seperti lima tahun lalu, di mana saat itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan penghargaan anti gratifikasi.
“Pak Menteri hanya ingin Kementan namanya dipulihkan martabatnya. Dan beliau tidak akan segan-segan untuk memproses hukum jika ada pihak-pihak yang mencoba bermain-main dan bertindak korupsi, dan akan mengantarkan sendiri ke pihak yang berwajib. Jadi tidak benar jika ada pihak tertentu yang menduga-duga bahwa Mentan Amran punya kepentingan tertentu. Kami tekankan jangan ada pihak yang mencoba memutarbalikkan fakta dan membuat narasi seolah ada sesuatu dibalik tegasnya Pak Menteri memberantas percaloan di Kementan,” bebernya.
Sejak dulu, kata Arief, Mentan Amran memang dikenal sebagai juru tegas bagi anak buahnya yang bermain-main dengan nasib petani. Dia tidak ingin ada kecurangan atau penyelewengan anggaran yang menyebabkan banyak petani menderita.
Oleh karena itu, Arief mengingatkan pesan Mentan Amran yang disampaikan kepada seluruh pejabat dan jajarannya untuk tidak melakukan perbuatan tercela, seperti korupsi. Terutama dalam pengadaan barang dan jasa. “Kalau ada yang berani melakukan maka seperti yang Pak Menteri katakan hukumannya adalah pencopotan,” katanya.
Untuk diketahui, demosi, pencopotan sampai dengan pemecatan pernah dilakukan Mentan Amran sejak dilantik Presiden Jokowi pada awal pemerintahannya. Setidaknya Amran tercatat memproses demosi dan mutasi lebih dari 1.500 pegawai Kementan yang bermasalah dan mempolisikan 700 mafia pangan. Mentan sukses membersihkan internal Kementan yang bermain dengan pangan, dan menjaga integritas pejabat dari perilaku korupsi.
(prf/ega)
Mojokerto (beritajatim.com) – Memasuki musim kemarau, Polres Mojokerto Kota semakin gencar sosialisasi terkait bahaya kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Sosialisasi bahaya karhutla tersebut disampakan kepada warga masyarakat Desa Sidorejo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto melalui Jumat Curhat.
Kapolres Mojokerto, Kota AKBP Daniel S. Marunduri melalui Wakapolres Mojokerto Kota, Kompol Suwarno mengatakan, sosialisasi terkait bahaya karhutla disampaikan ke masyarakat yang berada di tingkat bawah. Mulai kecamatan hingga desa dengan tujuan agar masyarakat benar-benar memahami terkait hal tersebut.
“Sosialisasi karhutla tersebut disampaikan melalui program Jumat Curhat. Tidak hanya memalui kegiatan Jum’at Curhat, sosialisasi bahaya karhutla juga dilakukan personel yang berada di Polsek jajaran Polres Mojokerto Kota,” ungkapnya, Jumat (13/9/2024).
Dalam kegiatan yang dihadiri Pejabat Utama (PJU) Polres Mojokerto Kota, Forkopimca Jetis, Kepala Desa (Kades) Sidorejo serta masyarakat Desa Sidorejo tersebut disampaikan larangan membakar. Selain mengakibatkan kebakaran dan juga ada sanksi pidana untuk pelaku.
“Kami tidak henti-hentinya melakukan sosialisasi terkait bahaya karhutla kepada masyarakat terutama kepada para petani. Apabila ditemukan membakar lahan dengan sengaja hingga mengakibatkan kebakaran dimana-mana tentunya dapat dikenakan pidana sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya. [tin/kun]